Tudingan Segelintir Legislator, Akhirnya Diluruskan Pemkot Manado

Dr. GS Vicky Lumentut, Wali Kota Manado yang visioner (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Mulai terjadi serangan bertubi-tubi terhadap pemerintah Kota Manado dari para politisi akhirnya ditanggapi pemerintah Kota Manado. Tudingan yang ditujukan kepada pemerintah Kota (Pemkot), Manado yang dianggap memangkas anggaran untuk Tenaga Harian Lepas (THL) dalam memenuhi kebutuhan dalam penanggulangan bencana pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Tanpa memangkas anggaran belanja modal atau biasa disebut proyek fisik, ternyata hoax. Hal itu seperti dijelaskan Wali Kota Manado, Dr. GS Vicky Lumentut, melalui Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Cerdas Command Center (KaPusTIK C3) Franky Mocodompis

Frangky mengungkap faktanya pada pergeseran atau rasionalisasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Disampaikannya, Wali Kota Manado justru memangkas belanja kegiatan fisik hingga 90 persen. Ini dilakukan terhadap kegiatan proyek-proyek infrastruktur strategis seperti Graha Religi, Pasar, Hotmix Jalan, Jembatan, Gedung kantor dan lainya.

 

”Pada belanja modal tersebut yangb totalnya 158 miliar rupiah lebih Walikota telah melakukan rasionalisasi sebesar 143 miliar rupiah atau 90 persen,” ujar Franky dalam pertemuan di salah satu cafe di kawasan Tikala Senin (26/10/2020).

Mantan Kabag Humas Setda Kota Manado ini menjelaskan, dari data ini mari kita bandingkan rasionalisasi yang Wali Kota GS Vicky Lumentut lakukan pada dua jenis belanja yang sering dipolemikkan di masyarakat melalui media sosial.

”Kalau dilihat data belanja tidak langsung atau belanja pegawai yang terdiri dari komponen Gaji, Tunjangan dan lainya, dari anggaran sekitar 216 miliar rupiah lebih, rasionalisasi yang dilakukan hanya berkisar 20 persen atau sekitar 44 miliar rupiah,” kata Angky sapaan akrab Franky yang juga mantan Ketua Senat mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado itu.

Tak hanya itu, Angky mengaku ada yang janggal, dan seperti ada yang gagal paham sampai menjadi tranding topic adalah Belanja Jasa Honor THL. Padahal lanjut FM, dari total honor THL pada APBD 2020 sebesar 146 miliar rupiah lebih, rasionalisasi atau yang dipangkas justru hampir mencapai 39 miliar rupiah dengan prosentase 27 persen.

”Dengan begitu, perlu diluruskan Wali Kota Manado tidak melakukan pemangkasan anggaran untuk THL dan lainya hingga tidak dapat dibayarkan saat-saat ini yang memang ditata dalam APBD Perubahan,” tutur Angky.

Selanjutnya, soal polemik pembahasan APBD Perubahan Tahun 2020 di mana di dalamnya terdapat pemberitahuan Pinjaman PEN sebesar 300 miliar rupiah, berbagai isu dengan sengaja dihembuskan dengan mengait-ngaitkan dengan Pilwako Manado 2020, disayangkan Angky.

”Keberpihakan pemerintah Kota Manado terutama Wali Kota G.S. Vicky Lumentut terhadap program percepatan penanganan covid19 tentunya didasari dengan aturan perudang-undangan yang berlaku. Sementara ada kalangan menuding Walikota tidak cermat melakukan Pergeseran Anggaran atau dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Mendagri disebut Rasionalisasi yang berujung pemotongan honor THL yang tidak sebanding dengan rasionalisasi atau pergeseran pada pos belanja lain seperti belanja modal atau infrastruktur lainnya, itu tidak benar dan opini yang sesat,” ujar Angky tegas.

Wali Kota Manado, Dr. GS Vicky Lumentut (Foto Istimewa).jpg

Tambah Angky, bahwa sejak memimpin Manado periode pertama dan kedua, Walikota G.S. Vicky Lumentut sudah sungguh-sungguh menunjukkan keberpihakannya pada publik Kota Manado. Faktanya, jika dihitung anggaran yang dikembalikan langsung kepada masyarakat dalam bentuk dana duka, universal coverage, insentif pemuka agama, BPJS, per tahun bisa menyentuh angka lebih dari 100 miliar rupiah per tahun.

Lanjut dipaparkan Angky, terkait ekspos data pengelolaan keuangan pada masa pandemi dilakukan secara terpusat, namun kondisi seperti ini juga dipolitisasi dan diduga dikapitalisasi untuk kepentingan politik tertentu terutama menjelang Pilwako Manado 2020.

”Tapi Wali Kota Manado selalu berpesan agar selaku ASN Pemkot Manado harus mengedepankan etika, jangan emosi melayani pertanyaan publik, tetap berikan keterangan yang memiliki dasar kajian dan kuat. Terutama kepada saya dan tim di Cerdas Command Center yang setiap hari berhadapan dengan masyarakat baik melalui kanal pengaduan di media sosial dan Call Center 112, kami selalu diberikan dorongan agar terus memperkaya literasi publik dengan sajian data, fakta, dan regulasi, serta proaktif mengajak masyarakat menghindari hoaks dan ujaran kebencian,” ucap Angky menutup.

(*/Amas)

iklan1
iklan1