Hindari Bahaya Laten Politik Uang, Pengamat Politik Bagikan Tips

Burhan Niode (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Pemilihan Wali Kota Manado 9 Desember 2020, diperkirakan mendapat ancaman serius dari dua hal yakni politisasi SARA (Suku Agama Ras dan Antar golongan) dan politik uang (money politic). Menurut pengamat politik Sulawesi Utara (Sulut), Dr. Burhan Niode, MA pragmatisme politik menjadi semacam langganan bagi masyarakat yang kehadirannya lima tahun sekali.

”Money politic merupakan fenomena “lima tahunan” pada setiap perhelatan pilkada. Untuk Pilkada 2020 potensi money politik cukup tinggi, termasuk di Pilwako Manado, karena pilkada sekarang bertepatan dengan pandemi Covid 19, sehingga praktiknya tdk terbatas pada pemberian uang dan sembako seperti yang terjadi para pilkada sebelumnya, tetapi modus politik uang bisa berbentuk bantuan alat kesehatan dan dan bantuan sosial,” kata Niode, Dosen pengajar mata kuliah Pemikiran Politik Islam ini, Minggu (15/11/2020) saat diwawancarai Suluttoday.com.

Praktik politik seperti itu, tambah Niode, setidak-tidaknya dihindari oleh para calon kepala dan wakil kepala daerah karena keberhasilan dalam memenangkan kontelasi Pilkada tidak hanya dilihat dari hasil akhir peritungan suara tetapi dilihat juga dari proses memperoleh suara. Niode yang juga pengajar mata kuliah Metodologi Ilmu Politik, itu menyebutkan bahwa ketika prosesnya bermasalah, maka proses penyelenggaraan pemerintahan selama lima tahun kedepan pasti akan bermasalah. Karena kapitalisasi ekonomilah yang akan dikejar guna menutupi biaya kampanye.

”Ujung-ujungnya yang dilakukan adalah akumulasi modal. Bukan akumulasi pembangunan bagi masyarakat. Untuk itu, perlu kesadaran dari para calon untuk berani dan terbuka menyatakan tidak akan mempraktikan money politic,” ujar Niode.

Disampaikannya pula, problem utama dalam tumbuh suburnya praktek politik uang disebabkan kesadaran masyarakat yang mulai terbangun dengan tradisi berpolitik yang materialistik. Disebutnya, semua pihak harus bersatu-padu dalam menghentikan denyut pergerakan politik uang yang kian mengganas saat ini. Niode juga meminta masyarakat untuk melakukan penolakan terhadap politik uang yang dilakukan politisi atau calon kepala daerah.

”Permasalahan money politic adalah tanggungjawab semua pihak. Untuk itu diharapkan Parpol pendukung juga ikut mendukung untuk tidak mempraktikan money politic. Dan bagi masyarakat harus secara lantang menyatakan menolak segala bentuk Politik uang,” tutur Niode, yang juga pengajar mata kuliah Sistem Politik Indonesia dan Pemikiran Politik Indonesia di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISPOL) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado ini.

Lebih lanjut, Niode mengatakan pentingnya para calon kepala daerah mempromosikan program disaat last minute (menit terakhir). Bukan berbondong-bondong menjanjian uang kepada pemilih yang dampaknya cenderung merusak masa depan demokrasi. Idealnya, menurut Niode membangun rasionalitas masyarakat untuk membaca program calon kepada daerah yang perlu didahulukan.

”Yang harus ditonjolkan oleh para calon di minggu-minggu terakhir ini meyakini para pemilih melalui tawaran program-program pembangunan yang benar benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat untuk bisa mengatasi sekaligus keluar dari permasalahan pandemi Covid-19 serta permasalahan permasalahan lainnya,” ujar Niode.

(*/Amas)

iklan1
iklan1