Setelah DPRD Tolak APBD-P, Wali Kota Manado Kawal KUA PPAS 2021 Hingga Subuh

KUA PPAS 2021 setelah ditandatanganani Wali Kota Manado (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Sebagaimana terjadwal, Jumat (27/11/2020), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado menggelar sidang paripurna dengan agenda Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara Pimpinan DPRD dengan Wali Kota Manado terhadap rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2021.

Rapat paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Manado, Aaltje Dondokambey didampingi Wakil Ketua Adrey Laikun. Menurut Kepala Bagian Pemerintahan dan Humas Kota Manado, Drs. Sonny Takumansang, M.Si, rapat paripurna DPRD Kota Manado dalam rangka penanda-tanganan KUA-PPAS tahun anggaran 2021 berakhir tepat pukul 02.40 Wita, Sabtu subuh (28/11/2020) dipimpin langsung Ketua DPRD Manado.

Menurut, Kabag Pem-Humas Kota Manado ini, meskipun berlangsung subuh hari, Wali Kota Manado, Dr. Ir. GS Vicky Lumentut, SH.,M.Si.,DEA, ikut menghadiri rapat paripurna tersebut.

”Pak Wali Kota mengikutinya dengan penuh hikmat sampai selesai. Karena memang semenjak siang, sore sampai malam Pak Wali Kota dengan setia menunggu. Kita berharap batas waktu yang diberikan sampai 30 November mendatang, APBD Kota Manado tahun 2021 sudah bisa ditetapkan DPRD,” kata Sonny, jebolan STPDN Angkatan IV Jatinangor tersebut.

Sementara itu, Wali Kota Manado Manado 2 periode, Vicky Lumentut menyampaikan  meskipun momentum pembahasan KUA-PPAS tahun 2021 dilaksanakan dalam musim Pilkada, namun, dirinya tetap berharap kepentingan masyarakat diatas segala-galanya.

”Jangan lagi masyarakat Kota Manado jadi korban politik hanya karena Pilkada,” ujar Wali Kota Manado yang akrab disapa GSVL ini.

Sekedar untuk diketahui, yang hadir dalam rapat paripurna tersebut, Sekretaris Daerah Kota Manado, Micler CS Lakat, SH, MH, serta para pejabat eselon IIdan III dilingkup pemerintahan Kota Manado. Sebagai informasi, DPRD Kota Manado belum lama ini pernah menolak pembahasan APBD-P tahun 2020, yang menyebabkan kepentingan masyarakat terabaikan.

(*/Amas)

iklan1