Archive for: Desember 2020

Terpilih Kembali Pimpin Walhi Sulut, Ini Target Prioritas Theo Runtuwene

Theo Runtuwene dalam forum PDLH (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Pelaksanaan Pertemuan Daerah Lingkungan Hidup (PDLH) Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), berlangsung demokratis. Dinamika formur berjalan alot. PDLH yang dilaksanakan dengan mengusung tema ‘Pulihkan Sulawesi Utara Kembalikan Wilayah Kelola Rakyat berlangsung lancar dan sukses.

Melalui tahapan PDLH Theo Runtewene yang juga Direktur Eksekutif Walhi Sulut mendapatkan dukungan kembali untuk memimpin Walhi Sulut. Tentu dengan ragam prestasi dan terobosan yang berhasil dilakukannya. Theo dinilai telah melaksanakan tugas organisasi secara baik, sehingga dipercayakan lagi memimpin Walhi Sulut. Disisi lain, Sekretaris DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Manado, Amas Mahmud, S.IP, turut menyampaikan selamat atas terpilihnya kembali Theo.

”Selamat kepada Bung Theo Runtuwene,. SH., MH, yang terpilih kembali sebagai Direktur Eksekutif Daerah Walhi Sulut Periode 2020-2024. Sinergitas, kemitraan dan kerja yang mengarah pada isu-isu lingkungan, serta turun langsung dalam pendampingan dilakukan Walhi Sulut dengan begitu proaktif. Juga Walhi menjadi pelopornya dalam pembahasan kebijakan publik yang pro terhadap lingkungan. Secara pribadi dan organisasi, selain mengapresiasi kami juga optimis Walhi Sulut ditangan Bung Theo untuk periode kedua kalinya semakin berkontribusi untuk masyarakat sipil. Selamat mengemban amanah Bung,” ujar Amas saat diwawancarai Suluttoday.com, Selasa (29/12/2020).

Sementara itu, ditempat terpisah, Theo menyampaikan bahwa kegiatan PDLH yang dilaksanakan, Senin sampai Selasa (28-29/12/2020) bertempat di Hotel Villa EMITTA Kota Tomohon, Sulut itu berjalan tertib. Theo berjanji semakin memantapkan dan mematangkan implementasi program organisasi. Kerja internal dan eksternal akan dioptimalkannya.

”Advokasi Walhi Sulut kedepan akan lebih ditingkatkan baik non litigasi dan litigasi. Agar terwujudnya kedaulatan rakyat dalam pengelolaan sumberdaya alam yang adil dan lestari dengan menghargai prinsip keselamatan rakyat dan hak asasi manusia,” kata Theo.

Lanjut Theo, aktivis muda vokal ini menambahkan dirinya akan memperkuat advokasi lingkungan dalam mendorong kebijakan yang menghargai prisnsip keselamatan rakyat dan hak asasi manusia penting terwujud di Sulawesi Utara. Meningkatkan kesadaran dan penguatan kapasitas masyarakat atas pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan.

”Walhi Sulut telah berkomitmen membangun jaringan dan lingkar belajar di antara masayarakat sipil sebagai kontrol terhadap kebijakan yang tidak berpihak pada lingkungan. Yang juga berbasis pada kebutuhan dan kearifan lokal masyarakat Sulawesi Utara,” tutur Theo tegas.

(*/Redaksi)

POLITIK, Relasi Kesejahteraan dan Standar Etika

Bung Amas (Foto Suluttoday.com)

Oleh : Bung Amas, Pegiat Literasi

POLITIK sebagai bidang ilmu terapan juga merupakan seni. Kenapa seni (art)?, karena politik tidak mengenal hegemoni tunggal. Suatu basis pengetahuan formal tertentu saja yang mendominasi politik, melainkan cabang keilmuan lainnya juga bisa terjun, terlibat dalam memahami politik. Begitu pula dalam ranah praktek. Tidak harus praktek politik dilakoni para Sarjana Ilmu Politik (S.IP). Lebih dari itu, semua kaum intelektual yang pernah merasakan proses pendidikan formal, memiliki kesempatan yang sama untuk berpolitik.

Bahkan, begitu liberalnya. Politik diramaikan mereka yang tanpa ada dasar dan pengalaman pendidikan formal. Seperti itulah politik yang medannya serupa samudera luas. Lain ceritanya, ketika hari ini panggung politik tercemar dan dinodai praktek curang, pembunuhan karakter, politik uang dan sebagainya. Yang pastinya, panggung politik bukan menjadi ruang monopoli bagi kelompok tertentu saja. Semua elemen anak bangsa, insan manusia punya kesempatan berpolitik.

Selanjutnya, apa kaitannya politik dan kesejateraan. Pada mulanya, politik bukan soal kedudukan atau kekuasaan semata. Jauh lebih luasnya, politik mengurusi tentang nasib manusia. Aristoteles (384-322 SM), seorang Filosof Yunani pernah menerangkan bahwa manusia adalah zoon politicon (manusia sebagai makhluk sosial politik). Manusia tak bisa hidup sendiri, tapi harus berdampingan dengan manusia lainnya.

Begitu pula dalam interaksi politik. Derasnya pengetahuan politik, yang kadang dibelokkan membuat citra politik menjadi buruk. Sehingga masyarakat awam sering menafsir politik sekedar cara meraih kekuasaan. Cara menipu, cara merekayasa, cara membohongi, atau cara untuk menghalalkan sesuatu demi meraih tujuan tertentu. Ironis, inilah kesalahan tafsir terhadap politik. Penting kiranya dikoreksi, diluruskan. Agar tidak menjadi beban atau kesalahan berkepanjangan.

Politik pada hakikatnya untuk kebaikan kemanusiaan. Bukan niat atau perbuatan curang. Target dan tujuan berpolitik ialah bagaimana meraih kesejahteraan. Daerah dan Negara secara luas harus hadir, menjamin masyarakatnya agar sejahtera. Begitu krusialnya politik hadir menjawab keresahan, kekecewaan dan terjadinya degradari kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Melalui politiklah, keruntuhan keyakinan masyarakat tersebut dibangun.

Praktek politik yang beretika harus mengembalikan kepercayaan publik terkait politik yang mulai buruk citranya. Politik itu untuk kemaslahatan umat (rakyat). Jangan dipersempit politik hanya sebatas menjegal, merebut kekuasaan dan mengelola kekuasaan demi kepentingan kelompok tertentu. Tak hanya itu, politik juga bukan soal bagi-bagi kekuasaan. Politik memiliki tujuan mulia, merangkul, memberikan jaminan pada masyarakat. Menghadirkan rasa adil, memelihara persatuan, kerukunan dan kemakmuran bagi semua.

Disitulah politik perlu berjalan di atas etika dan humanisme. Bagaimana berpolitik dengan memuliakan martabat manusia lainnya. Bukan saling merendahkan dalam berpolitik. Bukan menggunting dalam lipatan, bukan pula saling menghasut. Tapi, saling menguatkan, saling menghormati meski berbeda kepentingan politik (rivalitas). Ketika politik dialaskan pada kesetaraan dan saling memuliakan, maka dinamika politik akan produktif. Lahirlah politik nilai, tak ada praktek saling mencederai.

Sebab dalam politik tak ada yang abadi. Tidak ada pula adu kepentingan yang terjadi secara permanen. Setelah kontestasi, semua menjadi sama, setara. Para politisi dan komponen masyarakat harus saling berangkulan. Ada ruang rekonsiliasi politik. Standar etika akan menjembatani semua seteru politik yang kencang. Ketika politik diawali dengan etika, hal itu berdampak positif terhadap kewibawaan masing-masing pihak. Terserah, kelak dalam kompetitor siapa yang menang dan siapa yang kalah.

Kompetisi bersandar pada prinsip-prinsip etika akan membuat para kompetitor saling merangkul. Minimalnya, tak ada dendam setelah kompetisi politik di Pilkada Serentak atau momentum politik lainnya. Yang ada hanyalah konsep kolaborasi. Untuk apa kolaborasi itu?, tentu atas nama dan atas kepentingan pembangunan. Lepas semua amarah, sentimen dan ego yang mungkin pernah dipelihara saat kompetisi politik. Politik yang penuh etika akan mengantarkan para politisi menuju kemajuan.

Politisi tidak terjebak, tidak membatasi dirinya pada kemarahannya. Ia melampaui hal itu, melampaui dendamnya yang tidak konstruktif tersebut. Praktek politik dengan standar etika akan menjadi solusi. Memberi kenyamanan dan ketenangan, terlebih bagi politisi. Jangan biarkan politik dijalankan dengan hasutan, penuh amarah, dendam, fitnah serta cara-cara merusak lainnya. Standar etika wajib menjadi trigger berpolitik.

Manakala politik dengan standar etik dijalankan, tentu praktek politik dipenuhi rasa kasih sayang. Para politisi tidak saling mendiskreditkan. Begitu juga yang akan terjadi pada pendukungnya (simpatisan), rasa kebersamaan, saling hormat menghormati dan memuliakan sesama manusia dilakukan. Ruang politik pun makin teratur. Terukur, tercerahkan, iklim pergaulan politik menjadi kondusif. Praktek saling menghakimi, merasa paling terbaik tidak lagi kita temui dalam pentas politik.

Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat akan terwujud. Pemenang dalam Pilkada Serentak kelak lebih fokus mencicil janji-janji politiknya. Mereka dengan mudah, leluasa dan ceria gembira mensejahterakan masyarakat. Tidak ada lagi polarisasi kepentingan yang serius. Semua masyarakat diberlakukannya sama. Tidak ada dendam politik yang dipelihara. Peternak kedengkian dan oposisi pura-pura juga akan lenyap. Dampaknya, masyarakat secara sadar memberi diri melahirkan partisipasi terhadap pembangunan. Majulah daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2020 tersebut. Walau pandemi Covid-19, masyarakat tak akan cemas berlebihan. Karena mendapatkan pemimpin yang mulia hatinya. Muncul gerakan saling menunjang, sinergitas diterapkan secara baik dan benar.

TIGA PENGUAK SEKAT

Benny Rhamdani, Taufiq Pasiak dan Djafar Alkatiri (Foto Istimewa)

– Refleksi para aktivis –

Oleh ReO, Fiksiwan

Setiap aktivis pastilah seorang ideolog intekektual, begitu tulis filsuf Eric Hoffer dalam bukunya: The True Believers: Thoughts on The Nature of Mass Movement(1951).

Buku tentang “Filsafat dan Hakikat Gerakan Massa” ini menjadi salah satu buku pencetus gerakan massa di berbagai negara. Terutama di tempat asalnya Hoffer Amerika, buku itu ikut melecutkan gerakan massa — kiri-tengah-kanan — seperti Khu Klux Clan, Malcom X, New Left, Hippies hingga Luther King’s Afro-American Antidiscrimination’s movement.

Bahkan di Perancis menjadi pencetus Student’s Movement 1968 dan didahului oleh Angkatan ’66 sejak kudeta G30S PKI yang ikut mendorong prahara budaya antara kubu Manikebu (embrio Orba) vs Lekra (kubu Orla).

Dengan kata lain, sejarah gerakan massa di manapun akan melahirkan para aktivis — menurut teori gerakan massa Gramsci disebut para intelektual organik — yang memilih dan memiliki ideologi lintas batas(passing over) dalam medan perjuangan mereka.

Bukan kebetulan. Dari sejarah gerakan massa sejak Orla, Orba hingga Oref (Orde Reformasi) ini, saya salah satu saksi dan ikut terutama di dalam dua orde (Orba dan Oref) tersebut.

Meski saya tak mendaku sebagai aktivis tulen, beruntung saya memiliki tiga kader yang sejak mahasiswa akhir 80-an merupakan para aktivis kampus Unsrat.

Kini, ketiga kader itu, masing-masing Benny Rhamdani (Kepala BP2MI), Djafar Alkatiri (DPD RI) dan yang sedikit mengejutkan Taufiq Pasiak baru saja dilantik menjadi Dekan Fakultas Kedokteran UPN Veteran dan mengharuskan ia harus ada di pusat pemerintahan Jakarta.

Ketiga aktivis ini, meski memiliki “jalan ideologi” masing-masing, mereka telah menjadi aset nasional bagi “national interest” dari daerah asal mereka.

Sebagai ‘senior’ para aktivis boleh lah saya bangga dan sedikit mengkleim bahwa mereka lahir, tumbuh dan “menjadi”(becoming) atas relasi ment