Pilwako Manado dan Ancaman Serius Politik Uang

Bung Amas (FOTO Suluttoday.com)

Oleh : Bung Amas, Pegiat Literasi

Pola ‘serangan fajar’ yang mulai dimodifikasi, dilakukan para politisi bajingan. Alasannya macam-macam. Ada yang menyebut bentuk keprihatinan politisi terhadap masyarakat di musim pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Ada pula yang berdalil, yang dilakukan seperti berbagi uang dan beras (Sembako) adalah tindakan luhur, manusiawi. Namun begitu, secara etik tetap saja melanggar etika kita berdemokrasi.

Dahulu, pelaksanaan serangan fajar masih dilakukan di tengah malam gelap. Atau pula dilakukan disaat ‘fajar’, yang menunjukkan waktu ‘samar-samar’, dimana Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tengah tertidur. Sebagian publik lengah, barulah aksi mencoreng reputasi demokrasi itu dilakukan. Perbaikan, desain baru dari serangan fajar rupanya makin canggih. Sekarang tidak lagi sekedar uang tunai.

Para calon Kepala Daerah menggunakan voucher paket bantuan. Masyarakat penerima nanti boleh menukarkan voucher tersebut di Pasar Swalayan atau Toko, mini market terdekat. Baik sebelum atau sesudah pelaksanaan Pilkada Serentak dihelat. Ini bentuk ancaman serius bagi demokrasi kita. Dapat dikatakan sebagai terror untuk menghentikan denyut demokrasi kita yang masih dalam situasi belum pulih benar karena dilanda COVID-19. Demokrasi kita dikepung para para cukong yang mengandalkan uang (modal dan materi).

Dengan bekal uang, mereka merasa mampu mengatur masyarakat. Membayar hak pilih masyarakat melalui cara-cara serangan fajar. Bawaslu jangan sekali saja lengah. Ketika lamban, atau sengaja sekilas saja memberi ruang, maka sendi-sendi demokrasi kita akan hancur. Ya, sudah pasti dihancurkan para pemilik modal yang mendompleng, telah berkompromi dengan calon Kepala Daerah untuk bargaining kepentingan.

Ancaman itu telah ada di depan mata kita semua. Mulai dari operasi gelap yang dilakukan untuk menyiapkan amunisi serangan fajar, sampai spot untuk pembagian, sebetulnya gampang terlacak. Kita berharap Bawaslu bertindak lebih cepat dari para budak, ‘tukang bagi’ serangan fajar tersebut. Dapat digambarkan, kira-kira amplop berisi uang yang disiapkan dan voucher paket Sembako. Voucher tersebut dapat dikonversi.

Selanjutnya bagaimana dengan iklim Pilwako Manado, Rabu 9 Desember 2020 besok?. Rangkaian konsolidasi, manuver dan pengkondisian suara pemilih telah dilakukan jauh sebelumnya. Ada pula yang telah curi start. Bahkan, minus 3 hari pelaksanaan pencoblosan di bilik suara, gerakan terselubung untuk menjalankan serangan fajar dapat dilakukan. Bagi politisi atau pasangan calon Wali Kota Manado yang berpikiran bisnis, mereka tak segan melakukan serangan fajar. Klasiklah ketika ditemukan, Tim Sukses (TS) mereka pasti beralasan untuk kemanusiaan, dan rupa-rupa alasan lainnya agar tidak terjerat hukum.

Berbeda tentu semangatnya, bagi pemimpin intelek dan berfikir populis, akan mewujudkan iklim demokrasi yang produktif. Menghindarkan diri dari serangan fajar. Tidak mau merendahkan hak politik masyarakat dengan menukarkan suara pemilih dengan sekedar uang tunau atau voucher. Birahi politik yang tinggi biasanya ditampilkan politisi atau calon Wali Kota Manado dengan melakukan serangan fajar. Mereka menghalalkan segala cara asalkan merebut kekuasaan. Miris kalau seperti itu.

Bawaslu kita harapkan bertindak cepat dan tegas. Gerakan deteksi dini sangat diperlukan. Begitu pula dengan keterlibatan aktif dari masyarakat sipil, TNI dan Polri untuk sama-sama memerangi oknum pelaku serangan fajar. Jangan ada kata kompromi bagi perusak demokrasi. Ketika ditemui di lapangan, pemberi uang serangan fajar maupun voucher harus ditangkap. Diproses, jangan semua laporan masyarakat soal dugaan pelanggaran Pilkada dibiarkan mangkrak di meja Bawaslu.

Kasihan apa fungsi lembaga Pengawas Pemilu kalau begitu. Tak mungkin kalian mau dan rela disebut-sebut ‘impoten’ dalam menjalankan tugas mulia mengawasi. Bukan main-main, politik uang merupakan ancaman serius dan nyata bagi demokrasi kita. Pilwako Manado jangan kotori dengan praktek politik uang atau politik voucher (Sembako). Melainkan bagaimana kotoran-kotoran yang melumuri demokrasi tersebut dibersihkan. Tangkap, dan berikan sanksi yang setimpal kepada pelaku politik uang. Jangan teks peraturan itu sekedar hidup di kertas, tapi harus dihidupkan dalam realitas.

iklan1
iklan1