POLITIK, Relasi Kesejahteraan dan Standar Etika

Bung Amas (Foto Suluttoday.com)

Oleh : Bung Amas, Pegiat Literasi

POLITIK sebagai bidang ilmu terapan juga merupakan seni. Kenapa seni (art)?, karena politik tidak mengenal hegemoni tunggal. Suatu basis pengetahuan formal tertentu saja yang mendominasi politik, melainkan cabang keilmuan lainnya juga bisa terjun, terlibat dalam memahami politik. Begitu pula dalam ranah praktek. Tidak harus praktek politik dilakoni para Sarjana Ilmu Politik (S.IP). Lebih dari itu, semua kaum intelektual yang pernah merasakan proses pendidikan formal, memiliki kesempatan yang sama untuk berpolitik.

Bahkan, begitu liberalnya. Politik diramaikan mereka yang tanpa ada dasar dan pengalaman pendidikan formal. Seperti itulah politik yang medannya serupa samudera luas. Lain ceritanya, ketika hari ini panggung politik tercemar dan dinodai praktek curang, pembunuhan karakter, politik uang dan sebagainya. Yang pastinya, panggung politik bukan menjadi ruang monopoli bagi kelompok tertentu saja. Semua elemen anak bangsa, insan manusia punya kesempatan berpolitik.

Selanjutnya, apa kaitannya politik dan kesejateraan. Pada mulanya, politik bukan soal kedudukan atau kekuasaan semata. Jauh lebih luasnya, politik mengurusi tentang nasib manusia. Aristoteles (384-322 SM), seorang Filosof Yunani pernah menerangkan bahwa manusia adalah zoon politicon (manusia sebagai makhluk sosial politik). Manusia tak bisa hidup sendiri, tapi harus berdampingan dengan manusia lainnya.

Begitu pula dalam interaksi politik. Derasnya pengetahuan politik, yang kadang dibelokkan membuat citra politik menjadi buruk. Sehingga masyarakat awam sering menafsir politik sekedar cara meraih kekuasaan. Cara menipu, cara merekayasa, cara membohongi, atau cara untuk menghalalkan sesuatu demi meraih tujuan tertentu. Ironis, inilah kesalahan tafsir terhadap politik. Penting kiranya dikoreksi, diluruskan. Agar tidak menjadi beban atau kesalahan berkepanjangan.

Politik pada hakikatnya untuk kebaikan kemanusiaan. Bukan niat atau perbuatan curang. Target dan tujuan berpolitik ialah bagaimana meraih kesejahteraan. Daerah dan Negara secara luas harus hadir, menjamin masyarakatnya agar sejahtera. Begitu krusialnya politik hadir menjawab keresahan, kekecewaan dan terjadinya degradari kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Melalui politiklah, keruntuhan keyakinan masyarakat tersebut dibangun.

Praktek politik yang beretika harus mengembalikan kepercayaan publik terkait politik yang mulai buruk citranya. Politik itu untuk kemaslahatan umat (rakyat). Jangan dipersempit politik hanya sebatas menjegal, merebut kekuasaan dan mengelola kekuasaan demi kepentingan kelompok tertentu. Tak hanya itu, politik juga bukan soal bagi-bagi kekuasaan. Politik memiliki tujuan mulia, merangkul, memberikan jaminan pada masyarakat. Menghadirkan rasa adil, memelihara persatuan, kerukunan dan kemakmuran bagi semua.

Disitulah politik perlu berjalan di atas etika dan humanisme. Bagaimana berpolitik dengan memuliakan martabat manusia lainnya. Bukan saling merendahkan dalam berpolitik. Bukan menggunting dalam lipatan, bukan pula saling menghasut. Tapi, saling menguatkan, saling menghormati meski berbeda kepentingan politik (rivalitas). Ketika politik dialaskan pada kesetaraan dan saling memuliakan, maka dinamika politik akan produktif. Lahirlah politik nilai, tak ada praktek saling mencederai.

Sebab dalam politik tak ada yang abadi. Tidak ada pula adu kepentingan yang terjadi secara permanen. Setelah kontestasi, semua menjadi sama, setara. Para politisi dan komponen masyarakat harus saling berangkulan. Ada ruang rekonsiliasi politik. Standar etika akan menjembatani semua seteru politik yang kencang. Ketika politik diawali dengan etika, hal itu berdampak positif terhadap kewibawaan masing-masing pihak. Terserah, kelak dalam kompetitor siapa yang menang dan siapa yang kalah.

Kompetisi bersandar pada prinsip-prinsip etika akan membuat para kompetitor saling merangkul. Minimalnya, tak ada dendam setelah kompetisi politik di Pilkada Serentak atau momentum politik lainnya. Yang ada hanyalah konsep kolaborasi. Untuk apa kolaborasi itu?, tentu atas nama dan atas kepentingan pembangunan. Lepas semua amarah, sentimen dan ego yang mungkin pernah dipelihara saat kompetisi politik. Politik yang penuh etika akan mengantarkan para politisi menuju kemajuan.

Politisi tidak terjebak, tidak membatasi dirinya pada kemarahannya. Ia melampaui hal itu, melampaui dendamnya yang tidak konstruktif tersebut. Praktek politik dengan standar etika akan menjadi solusi. Memberi kenyamanan dan ketenangan, terlebih bagi politisi. Jangan biarkan politik dijalankan dengan hasutan, penuh amarah, dendam, fitnah serta cara-cara merusak lainnya. Standar etika wajib menjadi trigger berpolitik.

Manakala politik dengan standar etik dijalankan, tentu praktek politik dipenuhi rasa kasih sayang. Para politisi tidak saling mendiskreditkan. Begitu juga yang akan terjadi pada pendukungnya (simpatisan), rasa kebersamaan, saling hormat menghormati dan memuliakan sesama manusia dilakukan. Ruang politik pun makin teratur. Terukur, tercerahkan, iklim pergaulan politik menjadi kondusif. Praktek saling menghakimi, merasa paling terbaik tidak lagi kita temui dalam pentas politik.

Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat akan terwujud. Pemenang dalam Pilkada Serentak kelak lebih fokus mencicil janji-janji politiknya. Mereka dengan mudah, leluasa dan ceria gembira mensejahterakan masyarakat. Tidak ada lagi polarisasi kepentingan yang serius. Semua masyarakat diberlakukannya sama. Tidak ada dendam politik yang dipelihara. Peternak kedengkian dan oposisi pura-pura juga akan lenyap. Dampaknya, masyarakat secara sadar memberi diri melahirkan partisipasi terhadap pembangunan. Majulah daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2020 tersebut. Walau pandemi Covid-19, masyarakat tak akan cemas berlebihan. Karena mendapatkan pemimpin yang mulia hatinya. Muncul gerakan saling menunjang, sinergitas diterapkan secara baik dan benar.

iklan1
iklan1