Kuasa Hukum PAHAM Sebut KJ Penyampaian Termohon di Sidang MK

Firman Mustika dan Glendy Lumingkewas saat sidang di MK (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Sidang terkait sengketa Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Mahkamah Konstitusi (MK), Selasa (9/2/2021) masih menyisahkan kekaburan. Melalui sidang kedua yang dipimpin Hakim Konstitusi, Arief Hidayat atas gugatan pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado, Paula Runtuwene-Harley Mangindaan (PAHAM), menyelipkan tanda tanya.

Saat diwawancarai, Sabtu (13/2/2021), Kuasa Hukum PAHAM, Firman Mustika, SH.,MH mengatakan bantahan dari kuasa hukum Termohon dalam hal ini KPU, Bawaslu dan pihak Terkait Andrei Andouw-Richard Sualang (AARS) menggunakan cara post factum.

“Hal ini berbeda dengan kami selaku pemohon yang dari awal tetap pada cara Ante Factum dengan melampirkan dan menghadirkan berbagai bukti maupun saksi,” ujar Ai Firman, sapaan akrab Mustika.

Mantan aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ini menambahkan pada sidang tangggal 17 Febebruari 2021 mendatang.  MK akan membacakan perkara mana saja yang akan dilanjutkan pada sidang berikutnya, memeriksa saksi, dan ahli. Ai Firman tegas menuturkan akan siap menghadirkan saksi dalam sidang berikutnya.

‘’Kami tim kuasa hukum Pemohon akan menghadirkan saksi untuk memberikan keterangan secara sah dan meyakinkan terkait beberapa temuan yang disampaikan kepada Majelis Hakim Konstitusi, yaitu berkesinambungan dengan dalil yang kami cantumkan dalam proses sebelum, saat dan sesudah Pemilihan Wali Kota Kota Manado,” tutur Ai Firman, jebolan Fakultas Hukum Unsrat ini tegas.

Ai Firman menambahkan bahwa berdasarkan  data sementata, bahwa Kuasa Hukum PAHAM menemukan ada 50 TPS yang C1 hasil tidak ditanda tangani oleh saksi-saksi dari setiap pasangan calon karena terjadi pelanggaran prosedur pada saat pungut hitung dilakukan tanggal 9 Desember 2020.

”Dan data tersebut akan bertambah dan pasti akan kami ajukan sebagai bukti dalam persidangan pada waktu MK melanjutkan ke pemeriksaan pokok perkara,” ujar Ai Firman, sembari menyebutkan bahwa penyampaian Termohon Kurang Jelas (KJ) di Sidang MK, Selasa (9/2/2021) tersebut.

Menariknya, seperti ada kejanggalan pada Sidang, Selasa (9/2/2021), Termohon dalam persidangan menyampaikan kepada Hakim Konstitusi bahwa semua saksi menandatangani C1 hasil pada saat pungut hitung di TPS tanggal 9 Desember 2020. Terkesan KPU ingin menutupi pelanggaran prosedur yang dilakukan penyelenggara Pilkada di Kota Manado.

(*/Amas)

iklan1
iklan1