Category: Artikel

Hoax Adalah Ancaman Demokrasi

Sonny Udjaili (FOTO Suluttoday.com)

MENELAAH perkembangan dinamika menjelang Pemilu serentak 2019, isu yang berkeliaran semakin liar hingga yang paling terbaru yaitu adanya temuan surat suara tercoblos dari china sebanyak 7 konteiner di pelabuhan merak. Sontak, hal itu kemudian viral diberbagai media sosial.

KPU BAWASLU sebagai penyelenggara dan pengawas Pemilu pun akhirnya harus turun tangan menyikapi isu liar tersebut. Penyebaran terhadap berita hingga hari ini, dengan menggunakan medium digital dianggap sangat efektif, malahan tingkat akurasi dan kecepatannya bisa melangkahi media mainstream sekalipun. Namun, ditengah kemudahan tersebut, kebanyakan dikonsumsi masyarakat tanpa adanya filterisasi hingga akhirnya akurasinya kemudian harus di uji kembali.

Untuk itu, PB HMI lewat Bidang Politik Pemerintahan Periode 2018-2020 berpandangan; Bahwa Polri untuk segera menindak tegas oknum pembuat dan penyebar hoaks dalam hal ini saudara Andi Arif karena telah menimbulkan kegaduhan nasional dalam masa kampanye.

Bahwa KPU dan BAWASLU lebih proaktif patroli siber untuk mencegah penyebaran hoax guna mencegah menurunnya kepercayaan kepada penyelenggara dan pengawas pemilu. Bahwa demi menjamin terselenggaranya Pemilu yang Jujur dan Adil, masyarakat dan pihak-pihak yang terkait lebih berhati-hati terhadap penyebaran berita-berita yang sifatnya menyesatkan.

Mari ciptakan suasana Pemilu yang nyaman bagi seluruh rakyat Indonesia. Kesuksesan Pemilu Serentak April 2019 mendatang ditentukan oleh masyarakat yang cerdas. Pengawas Pemilu 2019 Bidang Pemerintahan dan Politik PB HMI Periode 2018-2020.

 

Penulis : Sonny Udjaili, fungsionaris PB HMI

KOTAK SUARA PANDORA

DR Ferry Daud Liando (FOTO Ist)

Isu pemilu 2019 tak pernah sepi dari perdebatan. Kali ini yang paling hangat dipolemikan menyangkut kotak suara yang digunakan untuk penempatan surat suara bukan terbuat dari aluminium atau plastik. KPU telah membuat Peraturan KPU Nomor 15 tahun 2018 yang pengundanganya dilakukan sejak 20 April 2018.

Sebagaimana PKPU lain, proses pembahasannya telah melewati mekanisme uji publik lalu kemudian dikonsultasikan bersama Pemerintah dan DPR. Disatu sisi, jika menggunakan alasan efesiensi, pilihan KPU memilih kotak suara terbuat dari kardus itu tepat. Jika menggunakan bahan aluminium tentu biayanya akan lebih mahal jika dibanding hanya dari kardus. Pemilu tahun 2004 harga per kotak Rp. 147.000.

Jika harga kotak naik menjadi Rp. 250.000 lalu dikali 5 kotak dan dikali 801.838 TPS (perkiraan jumlah TPS pemilu 2019) pasti setara dengan membangun puluhan bahkan ratusan Puskesmas atau sekolah. Belum termasuk dengan biaya perakitan, sewa gudang penyimpanan, pengangkutan pulang pergi dari gudang menuju TPS (terutama untuk lokasi yang tidak bisa dilalui kendaraan), serta pemanfaatan setelah pemilu selesai. Banyak kotak aluminium tidak bisa tertampung dalam satu gudang.

Lantas mengapa kotak kardus baru dipersoalkan sekarang? Pertama, sebagian pengkritik kemungkinan trauma dengan kondisi alam yang sedang terjadi belakangan ini. Hampir disemua wilayah mengalami bencana. Jika saat pemilu terjadi banjir, hujan lebat, atau bencana alam lain. Tentu kotak itu bisa beresiko. Perjalanan kotak suara dari TPS sampai ke gudang penyimpanan yang menggunakan jalur transportasi laut dan sungai memang perlu diantisipasi.

Kedua, pada saat pembahasan PKPU 15 tahun 2018 kemungkinan pada waktu itu dinamika politik tidak sedahsyat seperti sekarang. Saat ini Perdebatan politik tidak sekedar mempersoalkan substansi. Maka, Kesalahan teknis sekecil apapun tetap saja di persoalkan. Kompetisi Pemilihan Presiden dan wakil Presiden yang hanya diikuti oleh dua Kontestan memiliki dinamika tersendiri. Apalagi kompetisi Pilpres terkesan bukan sekedar perebutaan kekuasaan belaka namun telah melebar pada pertarungan kepentingan kelompok.

Banyak penumpang gelap dalam kompetisi ini. Sehingga pembelaan dan perjuangan sesungguhnya bukan karena mendukung atau menolak capresnya tapi karna membela kepentingannya. Sehingga hal apa saja selalu dipersoalkan. Kalau bukan curiga, tentu takut kalah atau sekedar untuk popularitas. Ketiga, belajar dari pengalaman pemilu 2014, hampir semua daerah ada TPS yang harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU).

Penyebabnya banyak faktor. Tapi yang paling sering disebut karena prilaku curang oleh sejumlah oknum petugas TPS. UU Nomor 7 tahun 2017 menyebutkan perolehan kursi masing-masing calon anggota DPR dan DPRD (caleg) ditentukan berdasarkan suara terbanyak di masing-masing partai politik. Dengan demikian, Persaingan caleg bukan hanya antara caleg yang berbeda parpol namun akan terjadi pula dengan sesama caleg dalam satu parpol.

Proses kanibalisme bisa terjadi. Kotak suara yang tidak kokoh bisa menjadi pintu masuk untuk melakukan kecurangan. Pada saat penghitungan suara di TPS caleg A hanya kalah 10 suara dengan caleg B rekan satu parpol. Bagaimana mensiasati agar caleg A bisa berbalik unggul dengan caleg B. Caleg A bisa saja bersekongkol dengan pihak pemegang kunci dan penjaga gudang penyimpan kotak suara untuk membuka kotak suara dengan maksud merusak minimal 11 kertas suara milik caleg B.

Dalam ketentuan, Jika dalam kertas suara ada dua caleg yang dicoblos maka kertas suara tidak dianggap sah. Jika yang dicoblos adalah dua caleg dalam satu parpol yang sama maka kertas suara akan tetap sah dan suaranya akan menjadi suara parpol dan bukan untuk kedua caleg yang dicoblos. Jika “operasi” ini berhasil, caleg A bisa seolah-olah keberatan dan mengajukan permohonan kepada Bawaslu untuk penghitungan ulang. Jika berdasarkan penghitungan ulang dan keadaanya ternyata sudah berbalik maka caleg A berhasil.

Banyak cara bisa dilakukan oleh politisi untuk membalikam keadaan namun kerjanya pasti bukan tunggal. Keamanan Kotak suara menjadi hal yang amat penting. Itulah sebabnya UU pemilu mewajibkan kotak suara itu harus kokoh (UU pemilu pasal 7 ayat 3). Jika kritik kotak terbuat dari kardus sebagai bagian dari partisipasi publik agar pemilu bisa terjaga dan menghasilkan produk politik berkualitas, tentu kritik ini sesuatu hal yang pantas.

Namun demikian jangan kritik ini karena terlalu khawatir berlebihan dengan kekalahannya kelak. Jangan sampai kritik ini sebagai peringatan bahwa kekalahannya akibat kelalaian pihak lain. Jika saja kotak suara itu tidak efektif, lantas kondisi ini menguntungkan atau merugikan pihak mana? Tentu perlu jawaban sebelum terlanjur. Sesungguhnya ada hal yang lebih urgen untuk kita gumuli kedepan ketimbang hanya mempersoalkan bentuk fisik kotak suara.

Apakah nama-nama caleg yang akan dicoblos pemilih dan dimasukan dalam kotak suara itu adalah caleg-caleg yang memiliki kapasitas dan integritas. Jangan sampai kertas suara yang tercoblos kemudian dimasukan dalam kotak suara itu merupakan hasil konspirasi, hasil intimidasi, hasil politik uang atau perbuatan-perbuatan gelap lainnya. Kita berharap isi dalam kotak suara bukan berisi sesuatu seperti kotak pandora. Kotak pandora adalah cerita mitologi Yunani kuno yang merupakan benda sebagai hadiah dari dewa yang diberikan kepada gadis bernama pandora saat ia dinikahi Epimetheus.

Karena penasaran, meski dilarang dewa, namun Pandora tetap membukanya. Ketika dibuka Ternyata kotak itu berisi segala macam teror dan hal buruk bagi manusia seperti kegilaan, wabah penyakit, keserakahan, pencurian, dusta, kedengkian, kelaparan, dan berbagai malapetaka lainnya. Karena Kotak itu dibuka maka saat itulah segala kejahatan berhasil bebas dan menjangkiti umat manusia. Kita terlalu sibuk mempersoalkan bentuk fisik kotak suara tapi kita sepertinya lupa apakah isi kotak suara pada pemilu 2019 mengandung “harapan” sebagaimana sisi lain dari isi kotak pandora.

Kita tidak berharap nama-nama yang paling banyak dicoblos pada kertas suara tidak lagi terdapat politisi yang kemudian berusaha memperkaya diri dengan banyak cara. Masih sekian banyak masyarakat miskin yang belum terjamah oleh fasilitas negara, banyak yang tidak bisa bersekolah, banyak yang mati menderita karena sakit dan kelaparan. Negara sesungguhnya menyediakan fasilitas untuk mereka, tapi ludes dibawa kabur oleh sebagian oknum bandit yang mengatasnamakan wakil rakyat hasil pemilu 2014.

Jangan sampai kotak suara ini mirip dengan kotak pandora. Setelah dibuka, bencanapun datang. Kapan kita berdebat meyiapkan caleg berkualitas. Adakah alternatif yang bisa kita pikirkan agar masyarakat memilih karena kapasitas dan integritas caleg bukan menentukan pilihannya atas pengaruh intimidasi, bukan terpengaruh sogokan atau bukan karena semata pada kesamaan etnik atau aliran.

Pedulihkah kita soal ini? Jika kita lebih sibuk mempersoalkan hal-hal yang sifatnya teknis lalu mengabaikan hal-hal yang sifatnya substantif bagi terpilihnya caleg berkualitas, maka energi kita yang terbuang saat memperdebatkan banyak hal tentang tahapan selama ini akan sia-sia, uang puluhan triliuanan rupiah yang digunakan dalam Penyelengaraan pemilu akan menjadi mubasir tanpa makna. (***)

 

_________________

Penulis DR Ferry Daud Liando, S.IP.,M.Si, Dosen FISIP Unsrat

Konstruksi Politik Lokal Berbasis ‘Si Tou Timuo Tumou Tou’

Nasib demokrasi lokal (FOTO Ist)

Si Tou Timou Tumou Tou yang merupakan konsep atau falsafah hidup warga Minahasa, ungkapan ini selalu relevan dalam tiap zaman. Kalimat inspiratif itu terlahir dari kearifan lokal dimana masyarakat saat itu tumbuh. ‘Si Tou Timou Tumou Tou’, artinya ‘manusia hidup untuk memanusiakan sesama manusia’. Kemudian, kenapa perlu kita mencantumkan politik pada tulisan kali ini, dalil dasarnya karena manusia adalah makhluk politik. Ruang lingkup dan cakupan politik begitu luasnya, sehingga kita dimana pun itu di dunia ini, akan bertemu politik, walau kita bukan budak atau mesim politik.

Fenomena politik yang mencitrakan pertentangan kelompok dan friksi politik kini mulai terbaca terang melalui media massa maupun yang kita saksikan langsung. Itulah potret demokrasi yang dapat direkam dalam ingatan kita, sambutan kita serta apresiasi terhadap demokrasi perlu kita susun secara setara. Toh, pada akhirnya rakyat akan diperhadapkan pada pilihan memilih pemimpin, hak suara rakyat dalam Pemilu sangatlah dibutuhkan, bila salah pilih nantinya di Pemilu 2019, maka tetap akan ada konsekuensinya.

Sekilas kita menghimpun pelajaran dari proses Pilkada di Sulawesi Utara, rakyat punya preferensi berbeda-beda memang. Keberagaman ini dalam konteks demokrasi tergambarkan pada pilihan mereka dihasil akhir penghitungan suara, sebagai ajang seleksi kepemimpinan di daerah, banyak referensi dari peristiwa politik yang telah dilewatkan dari plus-minusnya kita belajar. Seyogyanya dari Pilkada ke Pilkada selanjutnya melahirkan progres ‘kewarasan’ kita dalam menghadapi kenyataan politik dan menentukan pilihan. Harapan itu bukan sekedar harapan kosong, namun dibutuhkan komitmen moral dalam mewujudkan perubahan sosial.

Secara teoritis, esensi politik itu mewujudkan kesejahteraan rakyat dan membuat rakyat yang dipimpin makmur, damai, adil, setara, bukan sekedar perebutan kekuasaan tanpa akhir. Kadang sering kali mengalami mis-orientasi dalam praktek politik kita, perebutan kekuasaan itu mestinya berlangsung tertib penuh kebersamaan, saling rangkul dan kedewasaan, tidak saling memukul. Kekuatan semangat kolektif akan berbanding lurus dengan hasilnya, itulah sekelumit harapan kita.

Sebagai ‘alaram’ bagi publik bahwa betapa banyak peninggalan sejarah ilmu pengetahuan terutama soal kepemimpinan layak ditiru, bukan direduksi, apalagi dilucuti. Dari originalitas pikiran para pendahulu akan melahirkan semangat bagi kita untuk bekerja terhadap kemajuan Indonesia. Narasi dan konten dari kalimat Si Tou Timou Tumou Tou menjadi semacam pembangkit jiwa juang, merangsang gairah kita agar bekerja dan dijadikan kompas. Kenapa penting kita membaca kembali, mendiskusikan atau mengingat kembali Si Tou Timou Tumou Tou?.

Semangat itu diharapkan dapat menginspirasi para politisi dan kita semua. Karena politisi akan dipertanyakan nantinya bila malas berfikir, terpolarisasi dengan arus demokrasi liberal yang memarginalkan kepentingan rakyat, apalagi politisi kaku membicarakan tema-tema kemanusiaan serta alergi dengan konsep pembangunan berkemajuan. Kata para Rohaniawan, akan indah pada waktunya, jika para politisi menjadi penyejuk, menjadi duta-duta disaat Pemilu maupun sebelumnya.

Ayo kita baca politik dalam terminologinya, menurut Robert adalah seni memerintah dan mengatur masyarakat manusia. Ini bukan dijadikan benturan sejarah, persilangan atau pertentangan lainnya dalam kemasan isu-isu kampanye politik yang menjatuhkan. Melainkan, menjadi penyemangat untuk melahirkan keutuhan, masyarakat (konstituen) diadu untuk berlomba-lomba menjaga kebersamaan, saling menghargai, meski dalam konteks tertentu adalah rival politik.

Para akademisi, jurnalis, kader partai politik, calon pemimpin bangsa, kalangan professional lainnya dan pemangku kepentingan juga diminta menjadi agen yang bertugas memproduksi pandangan-pandangan tercerahkan. Pendidikan politik dikedepankan, hindari saling menjatuhkan, peristiwa politik yang tidak mendidik yang pernah dipertontonkan di daerah lain di Indonesia ini, dan itu merusak kerukunan, maka jangan sedikitpun diadopsi.

Kita meniru kebaikan-kebaikan besar, maupun kebaikan sekecil apapun di dunia ini, selama itu baik layaklah kita tiru. Namun bila politik hanya membawa rusuh, gaduh dan mengganggu solidaritas masyarkat, itu adalah lawan kita bersama. Isu sektoral yang gagal mengakomodasi kepentingan kebanyakan orang, patut dirubah dengan pola rekayasa pilihan, hijrah dari yang biasanya memilih figur karena memberikan uang, ke memilih calon pemimpin yang berkomitmen mewujudkan kepentingan publik.

Catatan kecil ini sekedar menjadi penanda ramainya kita berdemokrasi, tak lebih. Karena kerinduan kita sama sebagai anak bangsa yang menghendaki pemimpin itu menjadi teladan untuk semua, bukan sekedar menjadi seperti pesulap. Pemimpin adalah konseptor, menjalankan apa yang dirancangnya, berjanji, lalu merealisasikan apa yang dijanjikan, bukan beralibi jika janji belum tertunaikan. Mereka yang menjadi role model, dan bisa menjalankan tugas sosialnya, bukan menjadi boneka.

Konteks sekarang, perseturuan politik melalui pertarungan gerbong rupanya sulit untuk diakhiri dalam waktu singkat karena telah mengakar. Tapi tetaplah optimis karena yang namanya politik tak ada keabadian. Kepentingan menjadi daya tarik luar biasa, tensi politik fluktuatif, tidak ada yang abadi dalam rumah politik. Muncul blok politik (oposisi), tak lama lagi akan berubah menjadi kompromi politik (koalisi), itulah peta perpolitikan yang dinamis dan wajar-wajar saja lumrah berdasarkan kacamata politik.

Kita berharap kekuatan filosifis ‘Manusia Memanusiakan Manusia’ menjadi transformasi nilai yang tiap detik menyemangati para politisi kita agar berfikir jangka panjang. ST4 juga memiliki makna sosiologis yang begitu berisi, esensial, universal dan inklusif. Kalimat memanusiakan manusia mendeskripsikan terkait pola berfikir tentang pentingnya regenerasi kepemimpinan yang berkualitas, bukan yang abal-abal, berbasis personal, dan muaranya atau bentuk konkritnya bukan politik uang, tapi politik berbasiskan kekeluargaan, persasudaraan dan semangat kedaerahan yang konstruktif.

Politik lokal itu modal utamanya adalah ‘ciri khas kekeluargaan’ yang kuat. Politisi dituntut agar terus menghidupkan narasi-narasi sejuk, konsolidasi berbasis pendekatan kekeluargaan, namun juga tidak bersifat sentimentil sektarian yang berakibat atas lahirnya kebencian pada kelompok lain diluar dirinya. Seperti itulah hakikat politik kita ala daerah yang ikut mengintegrasikan konstalasi politik Nasional, kita diikat oleh politik dengan keunggulan kearifan lokal (local wisdom).

Arus politik lokal harus beriringan dan sejalan dengan semangat politik Nasional yang terbingkai dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tapi, bila saja penerapannya di tingkat Nasional belum maksimal, maka praktik politik lokal lahir sebagai solusinya, biar saja dari daerah rakyat memberi contoh bagaimana berpolitik yang baik kepada elit-elit politik Nasional. Karena dengan ghiro semangat kekeluargaan urusan silang pendapat, debat kusir dan saling serang di panggung politik dapat terminimalisir, akan ada solusi yang mengakomodasi perbedaan-perbedaan pikiran itu.

Artinya, marwah politisi kita akan teruji bila ada tantangan eksternal. Biarkan pertarungan politik Nasional yang kian keluar dari kultur yang ideal menjadi pelajaran pembanding buat politisi daerah, tak harus orang daerah menilur perilaku politik Nasional yang cenderung curang, arogan, tidak objektif dan koruptif itu. Politisi kita sebaiknya tak terlalu pusing dengan hiruk pikuk gaya politisi Nasional, cukup politisi kita belajar dan gali kemudian kembangkan narasi Sam Ratulagi yakni Si Tou Timou Tumou Tou. Semua gagasan politik sudah terintegrasi disitu.

Solusi berikutnya memecahkan kebekuan politik transaksional yaitu dengan pekerjaan mendorong pendidikan politik rakyat, apa yang disampaikan pengamat politik, konsultan dan arsitek politik harus dijalankan dengan benar. Wujudkan ditengah rakyat, usahakan nilai-nilai positifnya menyentuh kepentingan rakyat, bukan lagi dipajang sebagai tagline yang indah dibaca atau didengar saja.

Lebih dari itu, politisi kita punya kesempatan berbuat banyak mengabdikan pikiran dan karyanya untuk rakyat. Dari yang biasanya memproduksi kata-kata, silahkan action dan naik kelas memproduksi kerja nyata, politisi daerah tidak sekedar pandai mencipta brand. Pekerjaan politisi tidak hanya piawai berorasi diatas panggung, namun bagaimana ia membumikan dan mengkonkritkan retorika politik itu ditengah rakyat sebagai implementasi kerja.

Di internal partai politik sendiri, kita tidak harus memberi harapan lebih atau menunggu ada perubahan signifikan. Kecuali akan terjadi ‘kepikunan massal’ atau bencana politik yang kekuatan guncangannya sistematik dan dahsyat barulah kemudian akan terlahir kesadaran baru. Ia kita tak bisa berharap pada ‘kesadaran buatan’ para politisi Nasional, yang begitu sempurna memaparkan dalil-dalil politiknya di depan publik, lalu gagal menjadi teladan bagi kita semua, mungkin karena manusia bukan insan kamil yang seutuhnya.

Dalam konteks politik harapan hanya harapan sebatas ucapan, sulit rasanya berubah menjadi realitas. Memang mentalitas politisi kita secara Nasional belum sesungguhnya memberi kita optimisme untuk suatu perubahan. Perlu adanya ‘rekayasa kesadaran’ agar politisi lebih tertib, berwawasan kebangsaan, toleran, mengerti betul keberagaman. Lalu mereka menjadi terdepan dalam memberi contoh, sebab keramaian ruang publik kita sekarang masih terperangkap dengan retorika dan pesta.

Lebih banyak sensasi daripada esensi, itulah kira-kira yang ikut menarik mundur peradaban demokrasi kita, pencerdasan sesama politisi masih lemah akselerasinya. Tiap-tiap politisi merasa paling pintar, paling tau menyampaikan pidato, paling paham cara memenangkan pertandingan, dan seterusnya persairangan yang sebetulnya kurang tepat dicontohi.

Politisi baru disebut politisi jika mampu melahirkan politisi yang berkualitas diatas dirinya. Aspek regenerasi dan perkaderan dalam politik harus dirawat dengan pendidikan berkualitas, bukan malah politisi merasa berhasil bila dirinya meraih jabatan yang diburunya. Tidak sebatas itu, filosofi Sam Ratulangi ini diamalkan politisi dengan berfikir benar lalu bertindak benar. Bukan kompromi dengan kebatilan, berdiam diri ditengah kedzoliman rakyat tengah dipertontonkan. Alternatif dari ‘kekacauan’ politik Nasional ialah lahirnya para politisi daerah yang beradab, berintegritas, konsisten, populis, pluralis, dan futuristik.[***]

 

 

_______________________

Penulis Amas Mahmud, S.IP Sekretaris DPD KNPI Manado

DEMOKRASI CINTA KASIH, Sebuah Jalan Sunyi Mencari Pemimpin

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

Baca Selengkapnya

Politik Curah Gagasan, Sebuah Risalah Meningkatkan Mutu Demokrasi

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

BILA kita membaca berbagai naskah dan narasi tentang demokrasi, disana kita menemukan sejumlah pengertian, serta tafsiran-tafsiran yang umumnya bicara soal lingkup kehidupan masyarakat. Bagaimana demokrasi menjangkau, mengcover atau menjamin masyarakat agar benar-benar menemukan kedaulatan, sejahtera, damai, kemudian merasakan keadilan yang merata.

Pikiran yang berkaitan dengan kepentingan publik selalu kita jumpai dalam pembicaraan tema-tema demokrasi. Itu sebabnya, menjadi janggal manakala demokrasi yang merupakan instrument atau panduan masyarakat Indonesia menuju cita-citanya bernegara tidak memperoleh atau kurang merepresentasikan adanya nilai dan citra keadilan, kesejahteraan, kedaulatan maupun egalitarian, berarti demokrasi kita tak ada gunanya.

Kita seperti berada dalam spektrum dan ruang hampa demokrasi, dimana secara simbol berdemokrasi, namun hakikatnya tidak mendapatkan esensi demokrasi sesungguhnya. Hal-hal yang mereduksi dan membelokkan kompas menuju tatanan demokrasi cukup berliku sehingga nuansa demokrasi yang agung itu hilang, diantaranya karena politik kita dihiasi dengan saling adu siasat busuk, saling menjatuhkan, politik hitam, tarung pencitraan. Tradisi berpolitik seperti itu harus direkayasa ulang, perlu dilakukan rekonstruksi pola pikir dalam menata alam pikiran politik kita.

Sudah seharusnya politik kita menampilkan pertarungan ide, curah gagasan, jadikan momentum Pemilu 2019 sebagai ajang festival adu gagasan. Bukan adu strategi politik transaksional yang condong menampilkan praktek-prakter tak terpuji, jika ada politik yang berbau amoral, itu sebetulnya musuh semua politisi kita, baik yang ada di kancah Nasional maupun politisi di Kota Manado, serta Provinsi Sulawesi Utara. Tidak haram juga para politisi mengandalkan spanduk dan baliho, asalkan disertai blusukan atau jumpa masyarakat.

Sederhananya politik yaitu bagai upaya kita menyampaikan pesan (messenger), tapi bukan segala macam pesan yang merusak sendi-sendi pemikiran masyarakat. Politisi tak boleh membawa pesan buruk, membawa semacam candu yang berefek mengacaukan nalar publik. Berikanlah pesan positif melalui cara-cara beradab sebagaimana layaknya politisi, tampil dengan segudang narasi-narasi membangun.

Paket kampanye yang ditawarkan kepada masyarakat adalah harapan yang realistis, logis sehingga ucapan-ucapan politisi tersebut bukan kemudian akhirnya jadi semacam ‘pembalut’ yang setelah dipakai dibuang ke tempat sampah. Politisi menjadi penunjuk jalan (roadmap), bukan menjadi nabi palsu pada jamannya yang memunculkan pemikiran-pemikiran menyesatkan masyarakat. Tidak bisa dipungkiri bahwa panggung politik kita masih cukup banyak dikotori dengan tampilan-tampilan politisi bertopeng, tampil dengan kepalsuan, kenunafikan dan rekayasa diri.

Jalan ‘pemurnian’ merupakan pilihannya, jangan lagi para politisi zaman now ikut mengotori wajah demokrasi kita dengan politik yang sudah terlanjut kotor. Kita butuh politisi yang telah ‘patah’ rasa takutnya dalam melawan kedzoliman, ketidakadilan itulah yang harus konsen menjadi lawan dari politisi, bukan ikut bersama-sama ikut dzolim (berbuat tidak adil) pada masyarakat. Demokrasi yang menyajikan politik sekedar pertarungan kata-kata harus kita geser, menjadi pertarungan gagasan (narasi), program dan visi-misi yang bermutu.

Tidak elok rasanya tarikan-tarikan dan irisan dalam politik yang adalah aib demokrasi kita tutup rapi, lalu menyembunyikannya dari pengetahuan publik. Tak ada otoritas intelektual yang seburuk, securang itu di Republik Indonesia dan kemudian menjadi patut dirahasiakan, menyembunyikan keburukan demokrasi berarti kita juga menghendaki keburukan itu meracuni anak negeri di tanah air Indonesia tercinta. Seperlunya saja kita mengargumentasikan masukan untuk perbaikan demokrasi melalui jalur politik guna memilih politisi yang paripurna mengurus Negara.

Restriksi dalam politik memang diperlukan, agar kita tidak menjadi liberal dalam politik yang kemudian menghalalkan segala cara untuk menang dalam pertarungan politik. Panggung politisi kita harus diisi dialektika yang bermartabat, politisi yang tau area benar dan salah, kemudian berani melakukan itu. Jangan menjadi politisi hanya mengejar birahi merebut kekuasaan, lalu menjadi jahat pada konstituennya, politisi yang benar itu tidak sesederhana merekayasa wibawanya di depan publik, tapil dengan by setting.

Karena penyebab utama (causa prima) dari rusaknya moralitas politik kita benihnya dari kemunculan politisi yang mengandalkan materi dengan politik transaksional, kemudian tak punya kekuatan argumentatif diatas podium. Silahkan mengasah diri menjadi politisi kaliber, yang punya mental petarung, punya modal uang, punya visi besar, tau mengucapkan apa yang hendak diperjuangkannya kepada masyarakat, dan menerapkan praktek politik yang beretika, tidak mereduksi moral.

Politik Tidak ‘Semistik’ Bicara Takdir dan Tabir

Seperti itulah, bila kita bicara takdir (ketentuan sang khalik) maka ujungnya akan kita temukan kewenangan dan kehendak Tuhanlah yang menjadi penentu dalam sebuah rotasi kehidupan di dunia. Begitu pula dengan tabir atau rahasia yang dibicarakan, maka konklusinya dalam konteks vertikal (relasi hamba dan penciptanya) kita akan bertemu kekuatan Tuhan (the power of god). Sedangkan membahas demokrasi, lebih konsen menyentuh urusan keduniaan yang dinamis dan relatif.

Berarti semua akumulasi kepentingan akan kita diagnosis perannya, baik ormas yang tegak lurus bersama masyarakat. Ormas yang telah terafiliasi kepentingan partai politik (partisan), masyarakat, mahasiswa, jurnalis, akademisi, serta kelompok professional lainnya harus diperiksa dan didebatkan kontribusinya pada Negara, sebab menyelesaikan polemik Negara tidaklah mudah. Sulit rasanya melahirkan peran tunggal dalam menyelesaikan problem Negara yang kian pelik ini.

Kekusutan masalah di Negara ini harus diselesaikan dengan cara-cara yang tidak biasa dan harus luar biasa, mengaktifkan segala jalur-potensi Negara untuk ikut sama-sama turun tangan menuntaskan masalah bangsa. Tantangan menuntut para politisi bersikap dan kembali mengucapkan ikrar bersama, jangan selalu dominan, monopoli dan menjadi pemain tunggal dalam menyelesaikan masalah Negara yang majemuk. Tidak perlu lagi menjadi politisi yang bermental ‘tukang dikte’, hanya mau didengar dan mengatur, namun pada kenyataannya tidak mau berbuat atau berkorban untuk masyarakat.

Kekacauan demokrasi kita memang makin terbuka kita lihat, tetapi bukan berarti pemerintah kita tak mampu sama sekali atau kehabisan kemampuan lantaran energinya terkuras dalam membangun citra semata, melainkan pemerintah sedang ‘ditengah jalan’ melakukan pembangunan. Apapun itu, argumen umum yang kita temukan dalam pembangunan adalah sebuah pola pembangunan itu bersifat berkelanjutan, bertahap, bergiliran, berkala serta apologi lainnya. Ya, kita dipaksa untuk percaya saja atas dalil-dalil itu, sembari ikut memberi usul bagaimana kiat yang baik membangun kesejahteraan masyarakat.

Politisi tak boleh sama sekali ikut terlibat dalam ‘terror’ pikiran publik dengan janji manis atau intimidasi melalui intervensi kekuasaan. Silahkan tumbuh dan berkembang sebagai politisi unggul, memiliki kemampuan yang layak dipilih serta dipercaya pemilihnya, bukan memoles diri berlebihan, memaksakan diri menjadi luar biasa, padahal sesungguhnya tidak memiliki kemampuan bekerja. Tugas politisi tidak sekedar dipikul politisi, melainkan bagaimana tugas suci itu diabdikan pada masyarakat lewat karya nyata.

Sering kali kita menemui para politisi yang salah kapra dalam memaknai perannya sebagai politisi, tak punya risalah pemikiran kritis untuk pembangunan masyarakat. Sialnya, mereka tergiring menafsirkan politik sebatas hitam-putih, politik itu perebutan kekuasaan, menang-kalah, mahir-tidak mahir, populer-non populer, dan seterusnya yang begitu sempit. Bagian ini pula yang menjadi semacam gang atau lorong gelap di ruang demokrasi kita yang harus diterangi, lembar inilah yang melahirkan perseturuan politik berkepanjangan yang akut. [***]

 

_______________________

Penulis : Amas Mahmud, S.IP Sekretaris DPD KNPI Manado
iklan1