Category: Artikel

POLITIK, Relasi Kesejahteraan dan Standar Etika

Bung Amas (Foto Suluttoday.com)

Oleh : Bung Amas, Pegiat Literasi

POLITIK sebagai bidang ilmu terapan juga merupakan seni. Kenapa seni (art)?, karena politik tidak mengenal hegemoni tunggal. Suatu basis pengetahuan formal tertentu saja yang mendominasi politik, melainkan cabang keilmuan lainnya juga bisa terjun, terlibat dalam memahami politik. Begitu pula dalam ranah praktek. Tidak harus praktek politik dilakoni para Sarjana Ilmu Politik (S.IP). Lebih dari itu, semua kaum intelektual yang pernah merasakan proses pendidikan formal, memiliki kesempatan yang sama untuk berpolitik.

Bahkan, begitu liberalnya. Politik diramaikan mereka yang tanpa ada dasar dan pengalaman pendidikan formal. Seperti itulah politik yang medannya serupa samudera luas. Lain ceritanya, ketika hari ini panggung politik tercemar dan dinodai praktek curang, pembunuhan karakter, politik uang dan sebagainya. Yang pastinya, panggung politik bukan menjadi ruang monopoli bagi kelompok tertentu saja. Semua elemen anak bangsa, insan manusia punya kesempatan berpolitik.

Selanjutnya, apa kaitannya politik dan kesejateraan. Pada mulanya, politik bukan soal kedudukan atau kekuasaan semata. Jauh lebih luasnya, politik mengurusi tentang nasib manusia. Aristoteles (384-322 SM), seorang Filosof Yunani pernah menerangkan bahwa manusia adalah zoon politicon (manusia sebagai makhluk sosial politik). Manusia tak bisa hidup sendiri, tapi harus berdampingan dengan manusia lainnya.

Begitu pula dalam interaksi politik. Derasnya pengetahuan politik, yang kadang dibelokkan membuat citra politik menjadi buruk. Sehingga masyarakat awam sering menafsir politik sekedar cara meraih kekuasaan. Cara menipu, cara merekayasa, cara membohongi, atau cara untuk menghalalkan sesuatu demi meraih tujuan tertentu. Ironis, inilah kesalahan tafsir terhadap politik. Penting kiranya dikoreksi, diluruskan. Agar tidak menjadi beban atau kesalahan berkepanjangan.

Politik pada hakikatnya untuk kebaikan kemanusiaan. Bukan niat atau perbuatan curang. Target dan tujuan berpolitik ialah bagaimana meraih kesejahteraan. Daerah dan Negara secara luas harus hadir, menjamin masyarakatnya agar sejahtera. Begitu krusialnya politik hadir menjawab keresahan, kekecewaan dan terjadinya degradari kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Melalui politiklah, keruntuhan keyakinan masyarakat tersebut dibangun.

Praktek politik yang beretika harus mengembalikan kepercayaan publik terkait politik yang mulai buruk citranya. Politik itu untuk kemaslahatan umat (rakyat). Jangan dipersempit politik hanya sebatas menjegal, merebut kekuasaan dan mengelola kekuasaan demi kepentingan kelompok tertentu. Tak hanya itu, politik juga bukan soal bagi-bagi kekuasaan. Politik memiliki tujuan mulia, merangkul, memberikan jaminan pada masyarakat. Menghadirkan rasa adil, memelihara persatuan, kerukunan dan kemakmuran bagi semua.

Disitulah politik perlu berjalan di atas etika dan humanisme. Bagaimana berpolitik dengan memuliakan martabat manusia lainnya. Bukan saling merendahkan dalam berpolitik. Bukan menggunting dalam lipatan, bukan pula saling menghasut. Tapi, saling menguatkan, saling menghormati meski berbeda kepentingan politik (rivalitas). Ketika politik dialaskan pada kesetaraan dan saling memuliakan, maka dinamika politik akan produktif. Lahirlah politik nilai, tak ada praktek saling mencederai.

Sebab dalam politik tak ada yang abadi. Tidak ada pula adu kepentingan yang terjadi secara permanen. Setelah kontestasi, semua menjadi sama, setara. Para politisi dan komponen masyarakat harus saling berangkulan. Ada ruang rekonsiliasi politik. Standar etika akan menjembatani semua seteru politik yang kencang. Ketika politik diawali dengan etika, hal itu berdampak positif terhadap kewibawaan masing-masing pihak. Terserah, kelak dalam kompetitor siapa yang menang dan siapa yang kalah.

Kompetisi bersandar pada prinsip-prinsip etika akan membuat para kompetitor saling merangkul. Minimalnya, tak ada dendam setelah kompetisi politik di Pilkada Serentak atau momentum politik lainnya. Yang ada hanyalah konsep kolaborasi. Untuk apa kolaborasi itu?, tentu atas nama dan atas kepentingan pembangunan. Lepas semua amarah, sentimen dan ego yang mungkin pernah dipelihara saat kompetisi politik. Politik yang penuh etika akan mengantarkan para politisi menuju kemajuan.

Politisi tidak terjebak, tidak membatasi dirinya pada kemarahannya. Ia melampaui hal itu, melampaui dendamnya yang tidak konstruktif tersebut. Praktek politik dengan standar etika akan menjadi solusi. Memberi kenyamanan dan ketenangan, terlebih bagi politisi. Jangan biarkan politik dijalankan dengan hasutan, penuh amarah, dendam, fitnah serta cara-cara merusak lainnya. Standar etika wajib menjadi trigger berpolitik.

Manakala politik dengan standar etik dijalankan, tentu praktek politik dipenuhi rasa kasih sayang. Para politisi tidak saling mendiskreditkan. Begitu juga yang akan terjadi pada pendukungnya (simpatisan), rasa kebersamaan, saling hormat menghormati dan memuliakan sesama manusia dilakukan. Ruang politik pun makin teratur. Terukur, tercerahkan, iklim pergaulan politik menjadi kondusif. Praktek saling menghakimi, merasa paling terbaik tidak lagi kita temui dalam pentas politik.

Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat akan terwujud. Pemenang dalam Pilkada Serentak kelak lebih fokus mencicil janji-janji politiknya. Mereka dengan mudah, leluasa dan ceria gembira mensejahterakan masyarakat. Tidak ada lagi polarisasi kepentingan yang serius. Semua masyarakat diberlakukannya sama. Tidak ada dendam politik yang dipelihara. Peternak kedengkian dan oposisi pura-pura juga akan lenyap. Dampaknya, masyarakat secara sadar memberi diri melahirkan partisipasi terhadap pembangunan. Majulah daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2020 tersebut. Walau pandemi Covid-19, masyarakat tak akan cemas berlebihan. Karena mendapatkan pemimpin yang mulia hatinya. Muncul gerakan saling menunjang, sinergitas diterapkan secara baik dan benar.

Playing Victim, Hoax dan Lelucon yang Tidak Lucu serta “Dosa Politik”

Abid Takalamingan (Foto Istimewa)

Oleh : Abid Takalamingan, S.Sos,MH, Ketua BAZNAS Sulawesi Utara

Salah satu cara seseorang menghadapi sebuah peristiwa atau masalah adalah dengan mengambil peran sebagai, baik secara sadar maupun tidak. Hal inilah yang disebut dengan playing victim. Menurut pakar, cara ini biasa dilakukan oleh mereka yang merasa takut atau tidak berani menghadapi dan mengakui keberadaan amarah dalam dirinya.

Di politik cara ini biasa digunakan, terutama dengan maksud untuk memainkan emosi masyarakat (konstituen) agar orang kasihan terhadap dirinya dan akhirnya terlibat secara emosional untuk melakukan pembelaan terhadap si korban. Kalau playing Victim memiliki dasar rasional yang kuat biasanya cara ini akan berhasil tapi jika tidak maka playing Victim akan kelihatan seperti lelucon dan akhirnya makin “blunder”.

Dalam kasus pilwako Manado playing Victim sepertinya coba dimainkan oleh kelompok tertentu. Dalam catatan saya paling tidak itu dapat dilihat pada dua hal yang terjadi jelang pencoblosan atau jelang memasuki masa tenang.

Yang pertama ; tuduhan bahwa ada aktor atau pihak-pihak yang melakukan penyebaran kebohongan tentang calon boneka sehingga isu itu coba digoreng tapi tak jadi sajian yang enak dimata publik karena aktor atau pihak yang dimaksud tak bisa diidentifikasi dan mmg tdk bisa karena tidak ada (hoax).

Potongan postingan Abid di Facebook (Foto Suluttoday.com)

Kedua ; menyebarnya beberapa spanduk dengan teks yang sama atas nama seorang tokoh, ini juga jadi lucu karena tak ada logika yang bisa menghubungkannya, dimana rakyat tak merasa melakukan akhirnya “blunder”.

Lepas dari sebuah strategy mempengaruhi bahkan bermaksud mengalihkan opini untuk menaikan elektabilitas plying Victim yang tidak dibangun dengan dasar ilmu dan pemahaman yang kuat akhirnya menjadi sekedar sebuah lelucon yang tidak lucu. Selebihnya menurut hemat saya ini adalah politik kotor menghalalkan segala cara demi tercapai suatu maksud dan tujuan demi keuntungan kelompok sekalipun harus berdusta.

Saya tak lagi bicara soal dosa karena dalam fiqh siyasah wilayah hitam putih terlalu sempit dibandingkan wilayah abu-abu atau ijtihadiah. Tapi silahkan berkesimpulan masing-masing dalam kasus playing Victim dalam pilwako Manado. Apakah ini dosa dalam politik?. Wallahu’alam.

Pilkada 2020, “Harta Karun” yang Mungkin Terlewatkan

Haryanto Antho (Foto Istimewa)

Perhelatan nasional rekruitment kepemimpinan berskala lokal yang bertajuk Pilkada Serentak 2020 telah berakhir dengan berbagai dinamika bawaannya.

Ada yang menang dengan prosentase menakjubkan pun juga ada yang belum menang dengan presisi prosentase yang sungguh tipis.

Tentu kesemua hasil tersebut adalah “keinginan” rakyat pemilih. Persoalan strategi onde-onde, ongol-ongol atau hamburger yang diterapkan para konsultan maupun timses itu adalah persoalan lain, yang sedikit banyak punya korelasi terhadap capaian prestasi pendulangan suara.

Hiruk-pikuk Pilkada, dengan berbagai atraksi kreatif maupun konvensional untuk merebut suara pemilih patut diapresiasi positif, layer ini adalah sebuah bagian penting dalam sebuah proses demokrasi, walau memang, yang kerapkali dilupakan oleh para pihak pendukung maupun pengusung kandidat adalah bagaimana merebut hati pemilih. (Saya teringat dengan strategi konsolidasi hati nurani, yang sering disentil senior saya ketika berkiprah di organisasi mahasiswa).

Fenomena “kalah maar untung” pun sebaliknya “untung maar kalah”, adalah ekses dari sebuah fase akhir dari perhelatan kontestasi politik yang sering tidak terhindarkan.

Kondisi ini, memang, kerap terjadi akibat persoalan internal yang belum atau tidàk tuntas. Ini pun sangat lumrah terjadi, dan bukan sebuah fenomena ajaib atau baru.

Tapi menurut hemat saya, mengevaluasi atau mencermati hasil Pilkada, bukan hanya sekadar kenapa bisa menang atau mengapa sampai kalah. Tapi yang terpenting dari itu, adalah, bagaimana kedepannya.

Tentu, untuk yang menang, pasti akan merumuskan strategi untuk bisa melanggengkan “kekuasaan” dengan berbagai -mungkin- infrastruktur politik yang telah dipunyai sebelumnya dan bisa saja akan ada infrastruktur baru yang diperoleh, saat meraih kemenangan itu.

Sementara yang Kalah pun, tak harus larut dalam saling menyalahkan (semoga tidak) dan bersedih yang berlarut-larut, tapi terpenting adalah belajar dari kegagalan saat ini. Karena saya yakin, dengan strategi yang diterapkan, bukannya lemah tapi bisa jadi lawan sedikit lebih kuat saja.

Tapi fokus saya bukan persoalan hasil Pilkada. Tapi, menurut hemat saya Pilkada kali ini meninggalkan “harta Karun” (baca :peluang) yang sangat besar, dan dapat di petik hasilnya pada perhelatan politik 2024, bagi orang-orang yang memahaminya.

Salah satu “harta Karun” itu adalah ke depan akan terjadi pergesaran aktor politik, baik ketokohannya maupun angkatan (usia).

Generasi Old (sebelum Milenial) mungkin akan bergeser kiprahnya, sementara generasi 90an yang adalah generasi transisi antara generasi Old dan Milenial, mungkin masih bisa eksis, walau akan berhadapan dengan generasi yang melek teknologi.

Tapi generasi Old pun, akan sangat punya pengaruh signifikan lewat saran-saran brilian berdasar pengalamannya.

Dalam konteks ini, apakah generasi transisi bisa membaca tanda-tanda zaman ini? Saya punya keyakinan, mereka bisa berdasar pengalaman lapangan. Belajar dari kegagalan adalah hal yang sangat penting menuju kepada kesempurnaan. Bukan mengulangi lagi kesalahan yang sama.

Karena generasi Milenial, “hampir” menguasai lini-lini strategis dalam hal penjangkauan konstituen (YouTube, Instagram, FB bahkan Tik-Tok, adalah sarana komunikasi para milenialis).

Yang jadi pertanyaan penting hari ini adalah, apakah generasi transisi menyadari keadaan ini? Saya pun yakin, pasti sadar. Cuma yang jadi persoalan, kesadaran atas keadaan ini hanya sampai diketahui saja atau ada “action” brilian untuk mengarungi perubahan zaman demi menjangkau keberhasilan di 2024 nanti? Wallahu alam bissawab.

Kualifikasi dan kualitas personal tentu sangat dibutuhkan pada pertarungan nanti, tapi bukan menjadi lengah atau santuy, tapi kualitas tersebut bisa dijadikan srana membangun jaringan yang menopang perencanaan ke depan.

Di era 2024, nanti, mengandalkan kekuatan dan kemampuan personal saja belum cukup, dibutuhkan kolaborasi positif tanpa syarat dan simbiosis mutualisme, bukan kolaborasi untuk mendominasi. Sehingga keteraturan ritme perjuangan akan tetap terjaga dan terkontrol fluktuasinya.

Pun juga, terlalu mengandalkan komunitas yang belum bisa move on (dalam hal strategi dan taktik) setali tiga uang juga, dengan pengandalan kualitas personal.

Komunitas yang telah terbangun harus senantiasa diperbaharui tata kelolanya (manajemen), strategi dan taktiknya, pola dan skema pergerakan mengikuti perkembagan zaman yang begitu cepat berubah ini. Jika tidak, sama saja jalan di tempat.

Dimanakah letak “harta Karun” Pilkada 2020 itu? Mari kita cari bersama, Kawan.

Saya hanya bisa menghayal saja, disela-sela menyelesaikan sebuah Novel karya George R.R Martin yang berjudul A Game of Thrones (Perebutan Takhta) dengan secangkir kopi tubruk yang tentu menambah lebar perambahan imajinasi saya tentang harta Karun Pilkada 2020 itu.

**

Dari Bilangan Jl. W.R. Supratman

Sabtu, 12 Desember 2020 (bertepatan dengan Hari Belanja Online Nasional)

Tukang Bekeng Kopi

Koruptor Itu Produk PILKADA

DR Ferry Daud Liando, S.IP.,M.Si (Foto Ist)

Oleh : Dr. Ferry Daud Liando, Pengamat Politik

Penilaian publik atas melemahnya ketajaman KPK dalam penindakan korupsi secara perlahan mulai terbantahkan. Pekan lalu secara berturut-turut KPK menangkap dua pejabat publik. Pertama menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo pada Rabu (25/11). Kemudian pada Jumat (27/11) menangkap Walikota Cimahi Ajay Priatna.

Edhy bersama isterinya sempat membelanjakan hasil korupsinya di Amerika Serikat dengan membeli sejumlah barang mewah. Ia membeli sepatu bersol tebal Louis Vuitton berseri Abbesses Derby. Jika dirupiahkan, harganya Rp. 16,7 juta. Harganya tentu amat mahal.

Padahal bangsa ini tidak kekurangan tokoh-tokoh yang harusnya dijadikan teladan. Wakil Presiden pertama Bung Hatta, tak sempat mewujudkan impiannya membeli sepatu Bally sampai akhir hayatnya. Sempat lama ia menambung, tapi belum sempat terkumpul, namun tiba-tiba tabungan itu digunakan karena ada kebutuhan keluraga yang dianggap lebih mendesak.

Jika Edhy memperdagangkan izin, Ajay ditangkap karena dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit. Ajay merupakan walikota koruptor ketiga di daerah itu. Lebih dari 300 kepala daerah produk Pilkada yang telah tertangkap KPK karena korupsi.

Menangkap kepala daerah koruptor dalam suasana Pilkada seperti sekarang tentu akan berpengaruh pada tingkat Kepercayan publik atas pelaksanaan Pilkada. Sikap itu bisa jadi berkorelasi pada Partisipasi pemilih. Potensi trauma publik bisa saja terjadi. Jangan-jangan calon yang dipilihnya itu akan koruptor juga. Ini menjadi tantangan bagi KPU yang saat ini sangat serius mendorong partisipasi pemilih dalam kondisi Covid-19.

Lantas apa saja yang menyebabkan masih banyak kepala daerah yang tertangkap KPK.

Pertama, biaya Pilkada yang harus dikeluarkan masing-masing calon cukup besar. Informasi yang pernah dipublikasikan Kemendagri bahwa untuk calon bupati dan walikota bisa menghabiskan anggaran 25 hingga 30 milyar. Sedangkan untuk calon gubernur bisa mencapai triliunan rupiah. Uang itu digunakan kebanyakan untuk menyuap partai politik (candidate buying) agar mendapatkan tiket pencalonan, sementara untuk calon perseorangan menggunakan anggaran itu agar mendapat dukungan KTP. Pada saat kampanye, masa tenang dan sesaat sebelum pencoblosan sebagian besar calon menggunakan uang untuk menyuap (vote buying) pemilih agar mendapatkan suara.

Kedua, sebagian parpol belum serius menyeleksi calon kepala daerah. Pengalaman kepemimpinan dan moral kerap bukan menjadi standar parpol dalam mengusung calon. Itulah sebabnya jual beli suara merajalela dalam setiap Pilkada. Jika moral menjadi standar parpol dalam penetapan calon, maka tak mungkin akan ada calon yang menghalalkan segala cara termasuk politik uang untuk usaha kemenangannya. Bukan rakyat yang pragamatis. Tapi moral calon yang terbatas. Sebab uang bukan berasal dari pemilih tapi datang dari calon. Hanya moral yang bisa mencegah politik uang, bukan memperketat aturan. Lalu dari mana uang yang digunakan untuk menyuap itu berasal. Sebagian besar anggaran itu berasal dari uang pinjaman, penjualan benda baik tanah, rumah, mobil atau benda-benda berharga lainnya. Informasi dari KPK bahwa sebagian anggaran juga berasal dari para cukong. Itulah sebabnya banyak kepala daerah yang terpaksa harus melakukan korupsi. Sebab hendak mengembalikan uang yang pernah digunakan untuk menyuap pemilih saat Pilkada.

Kepala daerah yang ditangkap KPK selama ini bisa jadi karena kesialan saja. Sebab indiksi korupsi banyak juga diduga dilakukan kepala daerah lain, namun kelihaiannya sangat licik dan licin sehingga bisa terhindar dari radar KPK.

Mengatasi korupsi tentu membutuhkan banyak pembenahan. Namun bagi saya, hal yang paling urgen adalah:

Pertama, membenahi kelembagaan partai politik. Jauh sebelum pemilihan, sedapat mungkin para calon sudah dipersiapkan. Tak hanya membentuk jiwa dan skill kepemimpinan, tapi perlu juga dibekali dengan akhlak dan moral. Selama ini sebagain parpol baru memberikan kartu tanda anggota (KTA) sehari sebelum pencalonan. Karena calon itu memang bukan kader parpol sebelumnya.

Kedua, perlu pelembagaan kaderisasi secara sistematis pada masing-masing parpol. UU Pilkada atau UU Parpol perlu mengatur syarat berapa lama seseorang menjadi kader parpol untuk bisa menjadi calon. Hal ini untuk mencegah diperjualbelikannya tiket pencalonan kepada orang lain meski bukan kader parpol. Selama ini banyak oknum yang hanya memanfatakan (membeli tiket) parpol agar ambisinya berkuasa terpenuhi lalu merampas fasilitas negara, memperkaya diri sendiri.

Ketiga, UU perlu melarang mantan narapidana koruptor untuk menjadi calon pada jabatan-jabatan publik sebagai bentuk efek jerah. Koruptor tetap berkuasa karena tak ada larangan baginya untuk menduduki jabatan yang sama. Berlindung dibawa UU HAM tentu tidak relevan sebab hak-hak warga negara harusnya didahului dengan kewajiban bernegara. Tindakan para koruptor sama artinya tidak menjalankan kewajibannya sebagai warga negara. Oleh karena itu hak-haknya sebagai warga negara harus dibatasi termasuk melarang untuk menjabat kembali.

Tanpa ketiga tindakan ini maka jangan berharap koruptor berhenti berpestapora di negeri ini.

Demokrasi dan Narsisme Kita

Jusuf Sunya (Foto Istimewa)

Penulis : Jusuf Sunya

Menjelang hari-hari pesta demokrasi (pemilihan kepala daerah) tanggal 9 Desember mendatang, dinamika politik lokal nampak disekitar kita. Nuansa riuhan diwarung kopi, pojok jalan atau sudut ruang kota serta ruang publik seakan menjadi arena debat. Tema besar isu-isu global, mulai dari pendemi virus corona hingga kekalahan Donald Trump dalam mempertahankan kursi Presiden USA versus Jhoseph Biden, yang rencana aksi pemulihan ekonomi negara ASEAN plus lima negara pasifik dalam RCEP (regional comprehenship economic partner – kemitraan ekonomi komprehensip regional), terkait perdangan bebas serta isu Laut China Selatan.

Dilevel nasional masih berdelik dengan masalah Habib Rizieq Shihab, hingga ancaman pencopotan kepala daerah pasca Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 tentang penegakan protokol kesehatan untuk pengendalian penyebaran corona virus, dengan sejuta berita ikutan lainnya seperti soal pemanggilan Anies Baswedan serta mutasi rotasi di tubuh kepolisian. Ditingkat lokal justru lebih menarik, kelompok muda terjebak tema “bakumalawang”, dimulai soal politik (furikisasi) dan demokratisasi (demohasi), yang bahkan jika kita mengintip diranah virtual, khusus pada griup-grup media sosial mulai umbaran fitnah dan maraknya ujaran kebencian (hate speech).

Ini seperti representasi komunal masyarakat kita yang lebih doyan mendiskusikan sesuatu yang banyak menghabiskan energi bakumalawang dengan kepiawaian jari pada gawai, ketimbang membangun derajat rasionalitas dan edukasi politik yang sehat dan santun. Tidaklah berlebihan jika pemaknaan simbolik politik dewasa ini oleh sebagian kalangan dimaknai sempit dan provokatif. Demokrasi dan politik, dua kata yang seharusnya liner, sejalan dan seirama. Teori klasik Aristoteles menyatakan politik adalah usaha yang ditempuh warga negara untuk mewujudkan kebaikan bersama.

Politika adalah media menuju kuasa secara konstitusi maupun non-konstitusional. Makanya, politik itu diibaratkan seperti belati. Tajam dan menusuk jika dilakukan orang tidak memahami posisinya. Tetpai bagi yang memahami, poilitik adalah jalan pengabdian. Seperti halnya demokrasi, diksi yang digunakan lebih pada tataran utopis, diadopsi sebagai sistem sosial dan politik pemerintahan pada kekuasaan pemerintah yang dibatasi hukum dan kebiasaan untuk melindungi hak-hak publik.

Demorasi seharusnya menjadi sarana menuju masyarakat yang lebih sejahtera. Banyak pandangan menyatakan demokrasi kita saat ini belum baik. Demokrasi mengalami deviasi. Selalu bersebrangan dengan etika politik. Kita mengharapkan kebebasan sipil (civil liberty) yang lebih, seperti dalam jargon-jargon retorika semata. Istilah Rocky Gerung, kita surplus demokrasi, tetapi juga mengalami defisit etika. Kondisi inilah yang oleh Guillermo O’Donell – sebagai the absence of anything more – tidak ada apa-apanya lagi. Demokrasi tak bermakna, hanya mengikuti perkembangan sejarah.

Demagogi Elit Beberapa waktu lalu saya dikirimi beberapa buku oleh Bang Syaiful Bahri Ruray. Dari sekian buku tersebut, ada 4 buku menarik yang cocok dengan kondisi saat ini. Buku pertama How Democracies Die (bagaimana demokrasi mati, karya Steven Levitsky dan Daniel Ziblait, yang ramai diperbincangkan saat Anies Baswedan memposting dijagad media sosial. Buku kedua Politik Lokal di Indonesia (editor Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken, Buku setebal 700 halaman dengan kata pengantar Anies Baswedan. Buku ketiga, Demokrasi dan Kekecewaan, yang merupakan orasi ilmiah Goenawan Muhamad (GM) yang kemudian ditanggapi bersama oleh R. William Liddle, Rocky Gerung, dkk.

Buku ini mengulas mengenai demokrasi dan disilusi (kekecewaan) – bagaimana mendudukan demokrasi versus politik dalam menjaga keseimbangan sebagai alat perjuangan atau sebagai tujuan mencapai kekuasaan. Dan ke-empat, Democracy For Sale, Election, Clientelism and The State in Indonesia (2019), karya Edward Aspinall dan Ward Berenschot. Ada korelasi penting ke-empat buku tersebut dengan konstelasi politik nasional dan lokal saat ini.

Menariknya bahwa kondisi kita seperti terjebak pada pertarungan semu – bukan pada tataran pertarungan visi dan program para calon kepala daerah, tetapi mainstreamnya pada gesekan akar rumput yang berimbas pada potensi konflik dilevel masyarakat. Dalam pergolakan politik daerah – selalu saja ada distribusi dan desentralisasi kepentingan pusat yang dimainkan oleh elit serta partai politik dengan kecenderungan berperan sebagai oligargi dalam menuju mencapai kuasa.

Gejala yang mengkhawatirkan adanya demogogi politik. Sebagai aktor politik, mereka menggunakan segala cara untuk mencapai tujuan dan kepentingan. Demagog adalah tokoh atau elit yang suka mempengaruhi masyarakat untuk mencapai tujuan kuasa dengan cara menghasut, mengumbar serta membuat citra baik dengan bahasa – bahasanya hebat dan menyentuh, kadang bombastis namun hakikatnya mereka sedang berbohong. Mereka juga menjadi sangat narsis padahal sebetulnya mereka melakukan kamuflase. Profesor Mahfud MD menyatakan bahwa demagog adalah agitator – penipu ulung yang seakan-akan memperjuangkan rakyat padahal semua itu dilakukan demi kepentingan dirinya.

Demagog biasa menipu, dengan janji-janji manis untuk mengeruk keuntungan, (baca Dominasi Politik Kaum Demagog). Narsisme Politik Saat ini, dunia politik tidak bisa dipisahkan dengan narsisme. Lintasan globalisasi serta kemajuan teknologi semakin mempermudah elit politik melakukan kamusflase dengan pencitraan. Masyarakat kita mudah diperdaya dengan mantra narsistik, dimana pencitraan diri lebih utama dari pada realitas yang sebenarnya.

Secara faktual ada kandidat yang bermasalah, tetapi dipoles oleh media sehingga merubah citra dirinya. Kesenangan pada citra dirinya yang menggiring kearah narsisme politik. Oleh Christopher Lach dalam The Culture of Narcissism, bahwa narsisme ini sangat berbahaya karena masyarakat diperdaya dengan rasionalitas semu dan kepalsuan, seperti polesan wajah, ketenaran semu, dan tampilan sesaat, yang menyebabkan esensi demokrasi yang sebenarya subtansial berupa kesejahteraan, serta keadilan sulit dijangkau. Tidak berlebihan di sudut kota terpajang foto, baliho serta jargon narsisme.

Kesetiaan publik kadang terjerembab dalam kubangan kepalsuan, dimana terjadi distorsi yang nyata. Dalam konteks political marketing, bisa dipahami sebagai upaya menjual diri kepada khalayak kolektif (konstituen). Kebanyakan elit dan politisi kita memilih konstruksi ini menjadi pilihan. Kita berharap bahwa dalam setiap momen politik apalagi penjelang pemilihan kepala daerah ini, harus lebih mengutamakan keterbukaan dan kejujuran. Jangan sampai polesan narsistik tersebut dijadikan bualan retorika semata. Publik tentu tidak mengharapkan pemimpin yang doyan menjual kepalsuan diri.

Masyarakat merindukan pemimpin yang jujur, yang tidak bersembunyi dibalik jargon-jargon kepalsuan. Seorang pemimpin ketika berbicara tata kelola pemerintahan yang bersih harus mulai dari diri sendiri – sehingga citra diri benar-benar nyata bukan sekedar retorika, kebohongan dan polesan narsistik belaka. Kita tidak mengharapkan pemimpin yang merasa paling benar dan paling bersih, tetapi sesungguhnya dia sangat bermasalah. Semoga harapan masyarakat atas pemimpin yang baik daerah ini benar-benar terwujud. Wallahu A’lam bisawab.

 

*Penulis merupakan Pengurus KAHMI Wilayah Maluku Utara

iklan1