Category: Artikel

DICARI, PAHLAWAN POLITIK BANGSA

DR Ferry Daud Liando (FOTO Suluttoday.com)

Penulis : DR Ferry Liando, Dosen FISIP Unsrat Manado

Kemarin Minggu (10/11) bangsa ini kembali merayakan hari pahlawan. Ditetapkannya tanggal dan bulan ini sebagai hari pahlawan dilatarbelakangi oleh sebuah peristiwa bersejarah pertempuran di Kota Surabaya. Dipicu dikibarkannya bendera Belanda di Hotel Yamato pada 19 September 1945. Tindakan itu tentu membangkitkan amarah apalagi kemerdekaan bangsa ini baru diproklamasikan sebulan sebelumnya.

Ribaun pejuang dari Kota Surabaya bangkit melawan tindakan yang dianggap sebagai sebiah penghinaan itu sehingga pertempuran sulit dihindari. Sejarah bangsa Indonesia tidak luput dari sejumlah peperangan baik secara fisik maupun non fisik. Hal ini tidak bisa dihindari karena semangat para pejuang bangsa mempertahankan harga diri dan semangat menjadikan bangsa ini sebagai negara berdaulat dan memperoleh pengakuan dari dunia internasional.

Tidak sendikit dari mereka harus mengorbankan apa saja termasuk nyawa sekalipun hanya untuk sebuah perjuangan yakni Indonesia Merdeka. Banyak yang mati disiksa, banyak yang menderita karena harus meninggalkan keluarga. Kita harus bangga dengan pahlawan-pahlawan kita. Tak cukup dengan rasa hormat dan kagum, tak cukup hanya hening dan doa. Tapi perlu sebuah pengakuan bahwa tanpa mereka, belum tentu negara ini akan kokoh berdiri.

Kedepan perjuangan kita bukan lagi mengangkat senjata dan bambu runcing untuk mengusir para penjajah itu. Perjuangan kita kini melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Salah satu instrumen penting untuk mewujudkan cita-cita itu adalah ketulusan hati para aktor-aktor politik bangsa. Sebagus apapun sistim yang dibangun untuk usaha pencapaian cita-cita ini jika para pengelolanya tidak memiliki kepekaan untuk itu maka sistim itu akan sia-sia. Memang tak ada satu sistim yang sempurna berlaku di negara manapun. Namun sistim itu tidak selamanya harus menghalangi sebuah negara bisa berkembang dan maju, sebab yang paling menentukan adalah para aktor-aktor politik itu.

Hampir semua negara di dunia mengakui sistim demokrasi Pancasila yang dipilih Indonesia. Namun sistim itu belum linier dengan semangat nasionalisme para aktor-aktor politik kita. Arena kekuasaan yang gandrungi para aktor politik tidak dimanfaatkan sebagai ajang memperjuangkan kepentingan banyak orang. Kerap yang dipikirkan adalah kedudukan, bagaimana kedudukan itu bisa diraih dan apa manfaat ekonomi dari setiap kedudukan yang diraih.

Tidak jarang para aktor memanipulasi dukungan dengan cara menyuap pemilih (vote buying), menyogok parpol untuk pencaloan (candidate buying) serta memanipulasi popularitas lewat baliho, iklan dan survei-survei bayaran (popularitas buying). Semua tidak jadi dengan sendirinya, tapi atas sebuah proses rekayasa. Rancangan jahat dalam mencapai kedudukan jelas tergambar ketika berkuasa. Nyaris setiap bulan KPK menangkap para perampok uang negara. Kebanyakan dari mereka adalah para aktor politik.

Keputusan politik terjadi tidak atas kepentingan kebijakan publik tapi atas dasar siapa diuntungkan oleh apa. Lihat saja cara mereka mengebiri KPK karena khawatir jadi pasien selanjutnya. Jika bukan penjahat, mengapa takut polisi. Jika bukan bermental pencuri kenapa takut dengan kewenangan KPK dimasa lalu. Sehingga tidak elok jika harus melemahkan lembaga yang ditakuti itu.

Kelebihan bangsa ini sesungguhnya memiliki segala-galanya. Satu-satunya kekurangan bangsa ini adalah belum munculnya para pahlawan-pahlawan politik, dan kita harus mencari. Pahlawan politik adalah seseorang yang bisa mengorbankan ambisi dan kepentingan pribadi, untuk sebuah kepentingan mulia yakni membela kepentingan banyak orang. Darwin (2015) mengatakan bahwa Pahlawan merupakan orang yang dari dirinya menghasilkan buah (phala) yang berkualitas bagi bangsa, negara dan agama.

Mereka adalah orang yang menonjol karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran. Tantangannya hari ini adalah dari mana kita harus melahirkan para pahlawan-pahlawan politik. Siapa yang melahirkannya, bagaimana cara mempersiapkannya dan siapa yang harus memilihnya. Hingga kini ketiga aspek itu masih bermasalah. Bahkan masih menjadi beban utama di bangsa ini. Maka pantaslah jika politik kita masih jauh dari gerbang pintu kemerdekaan. [*]

Implementasi Ideopostrak HmI dalam Menghadapai Revolusi Industri 4.0

Rusmin Hasan (FOTO Suluttoday.com)

KEMUNCULAN teknologi ini merupakan bentuk rasa syukur manusia terhadap ilmu pengetahuan itu sendiri. Dunia akhirnya mengenal yang namanya bidang industri untuk pertama kalinya lewat sebuah penemuan penting dari seorang James Watt (1736 – 1819). James Watt menemukan dan mengembangkan mesin uap. Penemuan ini kemudian menjadi dasar sekaligus cikal bakal lahirnya sebuah teknologi baru.

Kini, oleh kita, dikenal dengan sebutan revolusi industri yang terjadi di Inggris. Fenomena ini terjadi pada abad ke-18 yang kemudian menyebar ke seluruh dunia. Revolusi Industri sampai saat ini telah mengalami perkembangan. Mulai dari era industri generasi pertama, industri generasi kedua, hingga industri generasi ketiga. Dan sekarang, yang sedang kita hadapi adalah era industri generasi keempat atau yang kita kenal industri 4.0.

Dalam bukunya, Prof. Klaus Martin Schwab, teknisi dan ekonom Jerman, yang juga pendiri dan Executive Chairman World Economic Forum, The Fourth Industrial Revolution (2017), menyebutkan bahwa saat ini kita berada pada awal sebuah revolusi yang secara fundamental mengubah cara hidup, bekerja, dan berhubungan satu sama lain. Perubahan itu sangat dramatis dan terjadi pada kecepatan eksponensial.

Revolusi Industri menandai terjadinya titik balik besar dalam sejarah dunia. Hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari dipengaruhi oleh Revolusi Industri. Khususnya dalam hal peningkatan pertumbuhan penduduk dan pendapatan rata-rata yang berkelanjutan dan belum pernah terjadi sebelumnya. Selama dua abad setelah Revolusi Industri, rata-rata pendapatan per kapita negara-negara di dunia meningkat lebih dari enam kali lipat.

Indonesia sebagai sebuah negara pada posisi ini mau dan tidak mau harus menghadapi ini sebagai sebuah harapan dan juga sebagai tantangan. Apalagi negara kita yang populasi penduduknya terbanyak keempat di dunia setelah Cina, Amerika Serikat, dan India dengan jumlah yang paling banyak adalah generasi muda. Apalagi wacana yang yang sedang dibangun untuk sekarang itu juga “Bonus Demografi” untuk kaum muda bangsa ini.

Maka Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mesti berperan sebagai organisasi perjuangan serta notabene anggotanya adalah kaum muda (mahasiswa). Sehingga menjadi sesuatu yang komplet dan riil kalau era industri 4.0 dihadapi sebagai bentuk perjuangan, baik secara organisatoris maupun etis. Apalagi kader HMI secara aspek pengetahuan sudah dapat dikatakan baik dan mantap; sudah selayaknya bisa menghadapi era ini.

Lalu apa strategi dan taktik atau stratak HMI dalam merespons revolusi industri 4.0? Sejarah Revolusi Industri dan Perkembangannya Revolusi Industri merupakan fenomena yang terjadi antara tahun 1750-1850. Terjadi perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi. Ia memiliki dampak yang mendalam terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya di dunia.

Revolusi Industri dimulai dari Britania Raya dan kemudian menyebar ke seluruh dunia. Bermula dari penemuan mesin uap, mesin sederhana ini kemudian diaplikasikan dalam berbagai mesin yang dapat memperbanyak produksi barang di Eropa.

Perkembangan yang juga tidak kalah cepatnya adalah sektor transportasi, komunikasi, dan keuangan Eropa. Revolusi Industri dimulai pada akhir abad ke-18. Terjadi peralihan dalam penggunaan tenaga kerja di Inggris yang sebelumnya menggunakan tenaga hewan dan manusia. Itu kemudian digantikan oleh penggunaan mesin yang berbasis menufaktur.

Periode awal dimulai dengan dilakukannya mekanisasi terhadap industri tekstil. Juga, pengembangan teknik pembuatan besi dan peningkatan penggunaan batu bara. Ekspansi perdagangan turut dikembangkan dengan dibangunnya jalan raya atau perbaikan jalan raya dan rel kereta api.

Munculnya revolusi industri ini tentu tidak terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan yang puncaknya pada abad ke-16. Sehingga melahirkan para ilmuwan seperti Francis Bacon, René Descartes, Galileo Galilei. Serta, adanya pengembangan riset dan penelitian dengan pendirian lembaga riset seperti The Royal Improving Knowledge, The Royal Society of England, dan The French Academy of Science.

Tentunya kemunculan revolusi industri mempunyai latar belakang yang di antaranya:

1. Situasi politik yang stabil. Adanya Revolusi Agung tahun 1688 yang mengharuskan raja bersumpah setia kepada Bill of Right sehingga raja tunduk kepada undang-undang dan hanya menarik pajak berdasarkan atas persetujuan parlemen. 2. Inggris kaya bahan tambang.

Britania Raya berlimpah bahan tambang, seperti batu bara, biji besi, timah, dan kaolin. Di samping itu, wol juga yang sangat menunjang industri tekstil. 3. Adanya penemuan baru di bidang teknologi. Dan, banyaknya penemuan baru yang dapat mempermudah cara kerja dan meningkatkan hasil produksi, misalnya alat-alat pemintal, mesin tenun,

Ini adalah akibat majunya pelayaran dan perdagangan sehingga dapat menyediakan modal yang besar untuk bidang usaha. Di samping itu, di Inggris juga tersedia bahan mentah yang cukup karena Inggris mempunyai banyak daerah jajahan yang menghasilkan bahan mentah tersebut. 5. Pemerintah memberikan perlindungan pada hak paten.

Perlindungan kepada hak paten oleh pemerintah Inggris mendorong kegiatan penelitian ilmiah lebih dikembangkan. Terlebih lagi setelah dibentuknya lembaga ilmiah Royal Society for Improving Natural Knowledge, maka perkembangan teknologi dan industri bertambah maju. 6. Arus urbanisasi Gaung banyaknya penemuan baru mengakibatkan arus urbanisasi di Inggris naik tajam.

Hingga arus urban yang besar akibat Revolusi Agraria di perdesaan mendorong pemerintah Inggris untuk membuka industri yang lebih banyak agar dapat menampung mereka. Perkembangan Revolusi Industri merupakan sebuah perubahan radikal. Ia mengubah tatanan kehidupan sosial kehidupan masyarakat dan negara yang berdampak luas, baik di bidang ekonomi, sosial budaya, dan politik.

Revolusi industri sendiri adalah sebuah revolusi ekonomi yang terjadi pertama kali di Inggris. Awal Revolusi Industri memang kurang jelas. Tetapi T.S. Ashton menulisnya kira-kira 1760-1830 dan tidak ada titik pemisah dengan Revolusi Industri II pada sekitar tahun 1850, ketika kemajuan teknologi dan ekonomi mendapatkan momentum dengan perkembangan kapal tenaga-uap, dan rel.

Dengan begitu, perkembangan revolusi industri pada hasilnya adalah bagaimana mesin lebih bekerja untuk melakukan sesuatu. Perkembangan revolusi industri ini berlanjut sampai hari ini, yakni era industri 4.0. Industri 4.0; Tantangan dan Harapan Jika kita berbicara sejarah industri dan perkembangannya, tentu tidak lepas dari yang namanya teknologi.

Setiap kemajuan teknologi pasti berefek langsung kepada industri yang ada. Industri dan teknologi memang bidang yang berbeda, namun memengaruhi satu sama lain. Ketika ada penemuan teknologi baru, bidang industri pasti akan maju untuk melengkapinya. Revolusi industri sudah beberapa kali mengalami perubahan dari waktu ke waktu hingga sekarang ini.

Pada revolusi Industri 1.0, tumbuhnya mekanisasi dan energi berbasis uap dan air menjadi penanda. Tenaga manusia dan hewan digantikan oleh kemunculan mesin. Mesin uap pada abad ke-18 adalah salah satu pencapaian tertinggi. Revolusi 1.0 ini bisa meningkatkan perekonomian yang luar biasa. Sepanjang dua abad setelah revolusi industri, pendapatan per kapita negara-negara di dunia meningkat enam kali lipat.

Revolusi Industri 2.0 perubahannya ditandai dengan berkembangnya energi listrik dan motor penggerak. Manufaktur dan produksi massal terjadi. Pesawat telepon, mobil, dan pesawat terbang menjadi contoh pencapaian tertinggi. Perubahan cukup cepat terjadi pada revolusi Industri 3.0. Ditandai dengan tumbuhnya industri berbasis elektronika, teknologi informasi, serta otomatisasi.

Teknologi digital dan internet mulai dikenal pada akhir era ini. Revolusi Industri 4.0 ditandai dengan berkembangnya Internet of/for Things yang diikuti teknologi baru dalam data sains, artificial intelligent atau kecerdasan buatan, robotik, cloud, cetak tiga dimensi, dan teknologi nano. Sehingga memasuki era industri 4.0 ini, bagi HMI secara khusus, merupakan harapan dan juga tantangan.

Pertama, harapan yang kemudian terbangun adalah fenomena era industri 4.0 bisa menjadi motivasi untuk memperbaiki pola pikir, dan bisa menjadi ajang mencari dan memperbanyak pengetahuan kaum muda muslim. Kedua, tantangannya adalah tentu dengan revolusi industri 4.0 ini akan semakin sulit persaingan antara kita Indonesia dengan negara-negara lain yang memang sudah maju dari segala aspek. Sehingga timbul pertanyaan “kita mampu atau tidak?”.

Stratak HMI Menghadapi Era Industri 4.0

Teknologi dan perkembangannya merupakan sebuah keharusan yang harus dihadapi oleh seluruh umat manusia, begitu juga dengan umat Islam. Seperti ayat Alquran surat Ar-Rahman 33: “Hai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) langit dan bumi lintasilah. Kamu tidak akan dapat menembusnya melainkan dengan ilmu pengetahuan”.

Kemudian dalam Alquran, “Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang, kapal yang berlayar di laut dengan (muatan) yang bermanfaat bagi manusia, apa yang diturunkan Allah dari langit berupa air.

Lalu dengan itu dihidupkan-Nya bumi setelah mati (kering), dan Dia tebarkan di dalamnya bermacam-macam binatang, dan perkisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. (Semua itu) sungguh, merupakan tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang mengerti.” (QS. Al-Baqarah : 164).

Sehingga tidak ada alasan untuk menghindar dan tidak terlibat dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin canggihnya. HMI yang berasaskan Islam dan berperan sebagai organisasi perjuangan yang di dalamnya semua anggota HMI adalah anak muda Islam yang tentu punya kekuatan (power) yang masih sangat ideal.

Jadi ada hubungan stratak HMI saat mengonsepkan suatu bentuk perjuangan dengan anak muda. Dua hal yang tidak bisa dilepas pisahkan. Dari situlah stratak HMI sudah seharusnya sudah memiliki strategi dan taktik yang mantap sebagai road map dalam menghadapi era industri 4.0 ini. Stratak HMI yang harus ditunaikan sebagai berikut: Pengembangan SDM Sumber Daya Manusia (SDM) perlu dikembangkan dari segala aspek, terutama pendidikan dalam menjawab tantangan era industri 4.0. Ini karena pengembangan SDM adalah modal utama.

Menghadapi era modern yang penuh dengan lajunya arus globalisasi yang didominasi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini mengharuskan stratak HMI membentuk manusia Indonesia menjadi manusia yang cerdas secara intelektual, emosional, dan spiritual. Baik itu di HMI sendiri maupun untuk masyarakat Indonesia, terutama generasi muda. Semuga tertuju demi memperbanyak pengetahuan, terutama tentang perkembangan di era industri dengan mengadakan training-training di bidang teknologi dan perindustrian.

Kemudian stratak HMI melalui kader-kadernya harus tetap menjadikan membaca, diskusi, kajian dan menulis sebagai budaya anak HMI Penguasaan Digital Kemajuan digital telah memasuki sendi-sendi kehidupan kita. Olehnya itu, perlu untuk terus belajar dan meningkatkan keterampilannya untuk memahami penggunaan teknologi Internet of things atau mengintegrasikan kemampuan Internet dengan lini produksi di industri.

Stratak HMI melalui kader-kadernya harus mampu untuk berinovasi untuk mengembangkan dan memanfaatkan kecanggihan teknologi digital ini. Misalkan dalam rangka membuat media dengan konten-konten menarik, mengembangkan perekonomian mahasiswa Islam dengan memakai digital dan sebagainya.

Implementasi Konsep NDP Nilai Dasar Perjuangan di HMI adalah sebuah ideologi yang digunakan untuk melihat dunia atau pandangan dunia (world view). Dalam NDP, kader HMI bagaimana bisa memaknai tentang Tuhan, Manusia, dan Alam dari sisi Iman, Ilmu, dan Amal. Olehnya itu, mengimplementasikan konsep NDP dalam konteks kehidupan diera industri adalah sebuah keharusan seluruh kader HMI Bahkan Alumni.

 

____________________________

Rusmin Hasan, Mahasiswa Universitas Negeri Manado Kabid Partisipasi & pembangunan Daera (PPD) HmI Cabang Tondano

SUPERVISION FUNCTION BPD

Budiyarto Usman (FOTO Suluttoday.com)

Oleh : Budiyarto Usman, Pegiat Demokrasi

FUNGSI pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pembangunan desa yang saya angkat pada waktu  3 tahun lalu semasa menjadi mahasiswa semester akhir di Universitas Sam Ratulangi. Hal ini bagian dari  bentuk  merefleksikan kembali peran serta fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang menjadi perpanjangan tangan dari masyarakat yang ada di desa guna menyampaikan aspirasi maupun kegelisaan masyarat.

Kita sama sama mengetahui bahawa kepentingan nasioal hari  yang di genjot  Pemerintahan Jokowi adalah pembangunan yang berbasis di perdesaan serta salah satu ciri yang menonjol dari bangsa Indonesia ialah keterkaitan dan orientasi pada pembangunan di segala bidang yang di laksananakan secara berencana dan bersenambungan  hal itu untuk kepentingan dan kesejatraan masyarakatUntuk itu di genjot  mulai dari pedesaan.

Seperti yang di sebutkan dalam UU No 6 tahun 2014 tentang desa ,bahwa pembangunan desa dan kualitas,hidup serta penanggulan kemiskinan dalam hal ini penyedian sarana dan prasarana pengembangan potensi dan penangulangan kemiskinan hal itu semata mata  untuk mewujudkan tujuan  pembangunan sebagai program sectoral yang banyak di arahkan ke desa.

Realita yang terjadi Badan Permusyawaratan Desa tidak berfungsi menjalanjankan tupoksinya jauh dari yang di inginkan Masyarakat tidak  sesuai dengan  fungsi nya  BPD  seperti di Kebiri  sehingga tidak bisa berbuat sesuai dengan kenginan masyarakat. kita tahu Bersama fungsi BPD adalah penyambung lida masyarakat serta  mengawasidan mengoreksi kepala desa semasa periode berjalan sehingga tidak bisaberbuat sewena-wenahnya serta jauh dari penyimpangan.

 Pertanyaanya siapa yang di awasi? Dan apa yang harus Diawasi?

Yang harus di awasi adalah kepala desa dan prangkat desa yang ada.  Peraturan Pemerintah Nomor 72  tahun 2005  Tentang desa  dan di pertegas dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pemerintah desa  menyususun perencanaan pembangunan desa semasa periode berjalan  dan harus melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan dengan semangat gotong royong .

Apa yang harus di awasi? Agar terlaksananya pembangunan di perlukanya fungsi pengawasan dari Masyarakat desa baik di lakukan sendiri oleh masyarakat setempat  maupun Badan yang ada di desa (BPD) sesuai dengan fungsinyamelakukan pengawasan dengan pembangunan yang dijalankan  di Desa. BPD berhak  mengawasi dan meminta keterangan terhadap penyelenggaraan dan pembangunan program di desa tersebut.

Hal ini bertolak belakang dengan kondisi yang ada  tidak sesuai dengan expektasi masyarakat  fungsi pengawasan terindikasi tidak berjalan, lemahnya  BPD mampu berpengaruh terhadapap fungsi control pelaksanaan pembangunan yang ada di desa. Sehingga tidak bisa mengetahui penyimpangan -penyimpangan yang terjadi yang seharusnya kepala desa mengedepankan fungsi Transparansi karna tidak ada fungsi control sehingga di situlahkesempatan untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai.

Badan Permusyawaratan Desa juga terlalu tunduk dengan kepala desa merasa takut akan kuasanya kepala desa.kita mengacu pada aturan tentang desa padahal wewenanya sejajar antara kepala desa dengan BPD

BPD di bentuk  sebagai Lembaga lesislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi pada hakekatnya Lembaga ini bagian dari mitra kerja desa  agara bisa menciptakan pembangunan yang mensejatrakan,  serta terlaksananya pembangunan yang efektif . jadi BPD dan kepala desa itu saling membutuhkan (simbiosis mutualisme). [*]

RESIDU DEMOKRASI

Bung Amas (FOTO Suluttoday.com)

Oleh : Bung Amas, Sekretaris DPD KNPI Manado

RUPANYA sistem pemerintahan yang digunakan di era transparansi ini sebaik apapun, tetap ada celanya. Ada peluang dan kelemahan tertentu yang sering dimanfaatkan pihak-pihak berkepentingan. Seperti itu pula system Demokrasi Pancasila yang kita anut di Republik Indonesia. Melalui konsep kepemimpinan Presidensial yang tumpuan kekuatan executive heavy. Semua kekuatan kendali dilakukan Presiden, tetap ada titik lemahnya.

Begitu kuatnya pemerintah melalui pengendalian institusi dan bargaining, ada segudang tantangan menanti. Silahkan kita periksa keberhasilannya pada tataran praksis. Kemajuan dan kesejahteraan masyarakat juga masih saja terbelah dengan kesenjangan. Pemerintah Jokowi misalkan yang dalam beberapa momentum menyampaikan sikap tak mau mengintervensi proses penegakan hukum. Hal itu ada plus minusnya.

Logika penghargaan terhadap lembaga penegak hukum yang independen tak mau dinodai Presiden. Meski begitu sikap Presiden tidak selamanya bermanfaat dalam penyelesaian kasus hukum. Sebetulnya, Presiden punya otoritas mengendalikan proses hukum. Kita hargai saja interpretasi hukum yang dianut Presiden. Semoga praktek membegali hukum di republik ini ada solusinya.

Jika benang kusut korupsi yang merugikan masyarakat tidak dituntaskan, berarti kita tersandera kepentingan politik. Dan korupsi makin mendapat tempat dan merajalela. Korupsi tumbuh subur kepada entek pengusaha utamanya. Tugas Presiden yang mulia itu bertanggung jawab atas semua urusan publik, tidak parsial.

Misalkan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Problem diskriminasi, serta masalah kriminal lainnya yang belum tuntas. Semua itu butuh perhatian dan ketegasan Presiden. Kurang terkelolanya pemerintahan yang terjebak pada ‘koalisi besar’ juga menambah residu demokrasi menjadi buruk. Mobilitas demokrasi kita masih tersandera kepentingan-kepentingan elit yang berkoalisi di lingkar kekuasaan. Residu demokrasi lain yang bergentayangan ditengah masyarakat kita adalah sikap arogannya pemimpin.

Segelintir elit yang hanya mau diberi penghormatan, lalu menghamba pada investor Asing. Karakter pemerintah yang selalu berharap ada pengkultusan terhadap dirinya, meminta pujian, dan menolak kritik. Segala masukan yang dinilai merusak citra diri dituduh sebagai anti pemerintah. Dicurigai seolah-olah kelompok masyarakat yang sakit hati karena berbeda pandangan serta pilihan politik, padahal tidak seperti itu sebetulnya.

Banyak macam residu demokrasi, diantaranya juga proses pemilihan kepemimpinan yang memberi ruang terhadap praktek politik uang. Dihidupkannya politik adu domba, keberadaan masyarakat yang beragam seperti dibenturkan dengan istilah mayoritas dan minoritas. Hasilnya, demokrasi terkebiri. Demokrasi yang universal dikungkung dalam ruang sempit. Jangan heran kemudian input dari proses demokrasi melahirkan output yang tidak sesuai harapan banyak orang.

Keresahan sampai kegelisahan masyarakat harus dijawab pemerintah. Jangan menutup mata, apalagi berpura-pura dan membangun image bahwa Indonesia dalam situasi stabil atau baik-baik saja. Demokrasi kita sedang dalam kesakitan yang kronis. Demokrasi dibajak, kita berdemokrasi dengan cara-cara yang liberal. Tiap politisi yang bertarung dalam Pemilu dan Pilkada, selalu saja punya modal uang terlebih dahulu, barulah mereka menang. Seakan-akan uang merupakan investasi sosial yang utama. Politik uang dianggap semacam garansi bagi kemenangan politisi dalam kontestatsinya.

Nauzubillah min zalik. Demokrasi kita seperti pipa yang mengeluarkan limbah dan tinja. Melainkan kompas atau fondasi yang mengarahkan masyarakat pada ruang pencerahan. Demokrasi meski melahirkan wewangian, buah segar dan makanan yang melejatkan. Rekayasa hasil pemilihan umum, konspirasi jahat dan cara-cata tidak etis yang sering kali ditunjukkan dalam praktek politik. Dilema tersebut menjadi bagian dari residu demokrasi yang mengecewakan.

Kita mengenali residu atau sisa demokrasi yang harusnya membanggakan semua masyarakat Indonesia. Harapan tersebut terbayar bila praktek demokrasi dilandasi pada kejujuran, keadilan. Penghargaan terhadap hak-hak individu, penghormatan pada kemajemukan, dan taat pada regulasi Negara. Anti terhadap perbuatan curang, sekaligus tidak tunduk terhadap sikap-sikap kolonial yang dengan telanjang membudayakan perbudakan. Demokrasi wajib dijalankan secara benar.

Residu demokrasi yang produktif dan sejalan dengan spirit Pancasila yaitu melahirkan realitas masyarakat yang berperadaban tinggi. Masyarakat yang mengakui sekaligus taat pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemanusiaan, persatuan, tegak lurus membela nilai-nilai kerakyatan dan berjuang menegakkan keadilan. Nalar publik harus terus digoda, diajak, diajarkan agar ramai-ramai kita tumbuhkan kebersamaan. Bergerak dalam satu poros perjuangan serta cita-cita kolektif yakni melawan penindasan atas nama apapun.

Memberi ruang kepada oknum yang mengkonversi suara konstituen dengan uang, berarti sama saja kita menghendaki residu demokrasi terperangkap. Bahkan, bukan sekedar itu saja, melainkan kita ikut bertanggung jawab, ambil andil merusak demokrasi. Lahirkan cara pandang yang mandiri, inklusif, jadilah agenda demokrasi yang cerdas, bukan menjadi tukang produk sampah peradaban. Kita ikut berdedikasi menjadi tukang bersih ‘kotoran’ demokrasi yang hari ini sedang kita tuai. Kalau bukan sekarang, kapan lagi, dan kalau bukan kita siapa lagi.

Residu demokrasi digambarkan sebagai suatu proses yang tertinggal, tersisa, atau berperan sebagai kontaminan dalam siklus demokrasi. Untuk ini, demokrasi menyisahkan beragam masalah yang masih kronis. Menjadi pekerjaan rumah bagi kita. Berharap ada pemimpin berhati mulia yang membebaskan demokrasi dari tekanan, paksaan dan keterjebakan. Demokrasi idealnya meninggalkan residu yang membahagiakan. Bukan menjadi mainan bagi para bandit.[*]

Pemilu dan Ancaman Politik Dinasti

Trisno Mais (FOTO Suluttoday.com)

Oleh : Trisno Mais, SAP, Alumni Fispol Unsrat Manado 

MENOLAK politik dinasti itu harus. Politik dinasti menyuburkan laku nepotisme dan sarat dengan kekuasaan yang koruptif. Warga harus kritis. Wujud kekritisan warga misalnya menolak secara serius praktik politik yang melanggenkan politik dinasti. Dalam perspektif Ibn Khaldun (1332–1406), politik dinasti dinamakan ashabiyah (group feeling). Ibn Khaldun dalam The Muqaddimah an Introduction to History (1998) menyebut politik ashabiyah sebagai gejala yang bersifat alamiah.

Sebab, umumnya penguasa selalu ingin merekrut orang yang memiliki hubungan kekerabatan sebagai bawahannya. Menurut Dosen ilmu politik Fisipol UGM, A G N Ari Dwipayana, Tren politik kekerabatan itu sebagai gejala neopatrimonialistik. Benihnya sudah lama berakar secara tradisional. Yakni berupa sistem patrimonial, yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis, ketimbang merit system, dalam menimbang prestasi.

Menurutnya, kini disebut neopatrimonial, karena ada unsur patrimonial lama, tapi dengan strategi baru. Dulu pewarisan ditunjuk langsung, sekarang lewat jalur politik prosedural. Anak atau keluarga para elite masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. Oleh karena itu, patrimonialistik ini terselubung oleh jalur prosedural. Bagi banyak spesialis, tata aturan kekerabatan tidaklah secara teoritis mengesampingkan aturan politik. Menurut definisi Morgan terdahulu, kekerabatan megatur keadaan socitas dan yang kedua, mengatur civitas, atau menggunakan terminologi yang sering digunakan merujuk pada struktur-struktur respositas dan dikotomi yang jelas.

Marxis dalam beberapa literasi menjelaskan bahwa masyarakat berkelas dan negara adalah hasil dari terpecahnya komunitas- komomunitas primitif, serta politik muncul dengan menghilangnya ikatan-ikatan hubungan darah personal. Hal ini sering ditemukan dalam tradisi filsafat, terutama fenomenologi Hegel yang membuat oposisi paralel antara yang universal dengan yang paralel yaitu antara negara dan keluarga, wilayah maskulin dengan wilayah femini dan lain sebagainya.

Secara eksplisit politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang sebabnya masih terkait dalam hubungan keluarga. Ini lebih indentik dengan kerajaan. Sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun – temurun dari ayah kepada anak dan bahkan kerabat keluarganya.

Tujuannya jelas, agar kekuasaan tetap berada di lingkaran keluarga. Politik dinasti kian menjamur. Itu bahaya, karena menutup ruang demokratisasi. Proses demokrasi sebatas formalitas. Fakta lain, akibat dari politik dinasti, hak politik masyarakat dipangkas. Akibatnya, kekuasaan jadi timpang dan diskriminitif. Kontradiksi.

POLITIK DINASTI TUMBUH SUBUR

Tak bisa disangkal bahwa pada banyak daerah di Indonesia, politik dinasti semakin menjamur. Itu sebuah anomali. Demokrasi dipasung. Politik dinasti mendekatkan kekuasaan pada praktik perilaku yang koruptif, nepotisme, serta kolusi. Rekruitemn politik akan menjadi sangat formalistic. Proses — proses formal hanya menjadi bualan. Kekuasaan direbut dengan demokrasi formalistik. Pemilihan dan proses politik dilangsungkan, namun hal itu tak lebih dari langkah prosedural.

Itu model sistem monarki. Kekuasaan di tangan raja. Keputusan bisa diambil olehnya. Itu berbahaya bagi peradaban demokrasi. Politik dinasti akan membuat akses relasi yang cenderung terbuka dengan kelompok tertentu. Sistem pemerintahan yang tidak demokratis, tidak transparan serta sulit dikontrol. Data Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), praktik politik dinasti semakin subur.

Data tahun lalu (2015), sebelum Pilkada Serentak, sebanyak 61 kepala daerah yang melanggenkan politik dinasti, diantaranya Provinsi Lampung, Banten, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sumatera Utara, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur. Selain itu di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dan Maluku. Kekerabatan kepala daerah paling banyak ditemukan di Banten.

Ada lima pejabat dengan ikatan kekeluargaan dalam kekerabatan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, misalnya Wakil Bupati Pandeglang Heryani merupakan ibu tiri Atut, Wali Kota Tangerang Selatat Airin Rachmi Diany adalah adik ipar Atut. Kemudian, Wakil Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah merupakan adik kandung Atut, Wali Kota Serang Tubagus Haerul Jaman merupakan adik tiri Atut.

Terakhir, Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar adalah anak mantan bupati daerah itu. Di Provinsi Lampung, Gubernur Sjachroedin ZP memiliki anak menjadi Bupati Lampung Selatan Rycko Menoza. Wakil Bupati Pringsewu Handitya Narapati adalah anak mantan bupati daerah itu. Mantan Gubernur Sulut, Dr Sinyo Harry Sarundajang hampir semua anggota keluarga Sarundajang. Minus sang istri yang tidak menjabat posisi strategis. Baik di parpol maupun organisasi sosial kemasyarakatan di Bumi Nyiur Melambai.

2012 lalu, putra sulung Sarundajang, Ivan Sarundajang (IvanSa) berhasil mendapuk diri sebagai Wakil Bupati Minahasa. Ia memenangkan Pilkada Minahasa 2012 kala diusung PDIP berpasangan dengan Jantje W Sajouw. Selain itu juga, Mantan Gubernur Sulut, E E Mangindaan juga berhasil membawa anaknya Harley Mangindaan menjadi Wakil Walikota 2010 — 2015, anak perempuannya sebagai anggota DPRD Sulut, Siska Mangindaan.

Pilkada 2018 tahun ini sesuai data yang dilansir dari media online (REPUBLIKA.CO.ID) sekira enam provinsi yang masih menjalankan cara-cara dinasti politik. Diantaranya, Pilgub Sumatra Selatan, Pilgub Sulawesi Tenggara (Sultra), Pilgub Nusa Tenggara Barat, Pilgub Sulawesi Selatan, Pilgub Maluku Utara, dan Pilgub Kalimantan Barat. Sumsel, misalnya ada pasangan cagub dan cawagub Dodi Reza Noerdin-Giri Ramanda Kiemas. Dodi adalah anak dari gubernur pejawat, Alex Noerdin, sedangkan Giri merupakan keponakan Taufiq Kiemas.

Di Pilgub Sultra, ada pasangan cagub dan cawagub Asrun-Hugua. Asrun sebelumnya adalah wali kota Kendari dua periode, yang habis masa baktinya pada Oktober 2017 lalu. Kemudian trah kekuasaan di Kota Kendari itu dilanjutkan oleh anaknya, Adriatma Dwi Putra. Asrun juga mempunyai paman yang sekarang menjadi Bupati Konawe Selatan. Selain itu, besan dari Asrun, yaitu Ahmad Safei, adalah Bupati Kolaka.

Dinasti politik pada Pilkada Serentak 2018 ini juga ada di NTB. Kakak dari gubernur NTB Zainul Majdi, Sitti Rohmi Djalilah, menjadi cawagub NTB mendampingi cagub Zulkiflimansyah. Pasangan ini diusung oleh PAN, PKS, Gerindra, dan Demokrat. Adapun, di Pilgub Sulawesi Selatan, cagub Ichsan Yasin Limpo, yang berpasangan dengan Andi Muzakkar, ini adalah adik dari gubernur Sulsel saat ini, Syahrul Yasin Limpo. Pasangan ini tidak diusung dari partai tapi melalui jalur independen.

Maluku Utara (Malut) ada dua pasangan calon yang memiliki hubungan keluarga. Yakni, Abdul Ghani Kasuba-Al Yasin Ali yang diusung PDIP dan PKPI, dan paslon Muhammad Kasuba-Madjid Husen yang diusung Gerindra, PKS dan PAN. Abdul Ghani dan Muhammad Kasuba adalah kakak-beradik. Ghani merupakan cagub pejawat. Pada 2014 lalu dia dilantik menjadi gubernur Maluku Utara untuk periode pertamanya.

Muhammad Kasuba sendiri adalah mantan bupati Halmahera Selatan. Adapun di Pilgub Kalbar, cagub Karolin Margret, yang berpasangan dengan Suryatman Gidot, ini adalah anak dari gubernur Kalbar sekarang, Cornelis. Cornelis adalah gubernur Kalbar dua periode sejak 2008. Paslon Karolin-Suryatman diusung Demokrat dan PDIP.

BAHAYANYA POLITIK DINASTI

Politik dinasti sangat mengancam peradaban demokrasi. Di Indonesia, sejak keruntuhan praktik politik dinasti setelah rezim otoriter Soeharto runtut. Belakang ini, praktik serupa makin marak. Monarki dapat diartikan sebagai kekuasaan yang diturunkan dan dimiliki oleh raja, ratu. Monarki juga dapat diartikan sebagai penguasa mutlak dalam suatu bangsa atau negara.

Sistem pemerintahan monarki sebenarnya tidak jauh berbeda dengan sistem pemerintahan militer atau otoriter ataupun tirani, akan tetapi, raja sebagai kepala pemerintahan utama dalam sistem pemerintaha monarki memiliki fungsi sakral dalam kedudukan dan dirinya. Hal inilah yang membuat rakyat atau warga negara/kerajaan ini menerima dengan status pemerintahan mutlak ditangan satu orang ini. Sistem pemerintahan monarki juga tidak terlepas dari istilah darah biru atau keturunan bangsawan.

Khususnya pada awal peradaban hingga abad ke-19 ini. Darah biru atau gelar bangsawan pada beberapa daerah dianggap sebagai titisan Tuhan atau pun sebagai tangan kanan Tuhan. Adapun yang menganggap Raja sebagai penerus pesan dari Tuhan (seakan akan nabi). Bahaya politik dinasti adalah kekayaan bisa berpotensi dimonopoli oleh sedikit elit untuk kepentingan pribadi, dan keluarga. Proses rekrutmen politik akan sangat formalistik. Kecenderungan perilaku ini adalah gaya kepemimpinan monarki. [***]

iklan1