Category: Artikel

Bongkar Pasang ‘Kabinet’ dan Relasi Politik Elektoral

Ilustrasi, politisasi birokrasi (FOTO Ist)

Catatan : Amas Mahmud, Redaktur Pelaksana Suluttoday.com

SERING kita temui terjadinya mutasi atau rolling pejabat ditingkat birokrat merupakan hal lumrah, dengan beragam pertimbangan sampai kamuflasi. Rolling pejabatan seutuhnya merupakan hak prerogatif pemerintah yang mengendalikan pemerintahan. Umumya pertimbangan prioritasnya yaitu berkaitan kompetensi, promosi jabatan, penyegaran, optimalisasi kerja dan seterusnya yang menjadi segudang alasan pemerintah selaku pengguna (user). Fenomena rolling atau restrukturisasi jabatan birokrasi paling nampak kita temui bila momentum Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dihelat.

Benarkah rolling memberi konsekuensi positif terhadap subsidi suara elektoral politik?. Kebanyakan birokrat dipakai dan dieksploitasi sekedar seperti mesin pendulang suara. Bagi saya, sederhananya rolling jabatan birokrasi tidak memberi pengaruh terhadap peningkatan suara Pemilu bagi mereka yang mengkapitalisasi birokrasi. Iya, tidak ada, tidak berpengaruh signifikan maksudnya. Biasanya yang diandalkan dalam situasi politisasi birokrasi adalah intervensi dan penyalahgunaan wewenang (abuse of power). Alhasil, struktur dan tubuh birokrasi penuh noda, ‘dikomersilkan’, tidak orginal lagi pelayanan publiknya.

Hal tersebut yang dikhawatirkan lawan politik yang tidak punya koneksi terhadap birokrasi. Mereka yang tidak punya kemampuan mengendalikan birokrasi sering kali kalah dalam kontestasi Pemilu karena mobilisasi birokrasi untuk memilih politisi atau parpol tertentu. Padahal riskan memanfaatkan ruang intervensi, sekaligus sedikit ‘menebar teror’ dilakukan top eksekutif. Ada kontestan politik yang lihai memainkan birokrasi, mesti tidak semua yang terbiasa dengan pola-pola seperti itu.

Apapun pembenaran kita, indikasi atau bahkan fakta tersebut nyata adanya. Lihat saja, kasus sejumlah Kepala Daerah menyampaikan dukungan kepada salah satu pasangan calon Presiden, sejumlah Camat di Provinsi Sulawesi Selatan juga nekat menyampaikan dukungan politiknya. Inilah sebetulnya ironi demokrasi kita, mereka yang lebih pandai berdemokrasi menunjukkan sikap yang kurang elok.

Peluang mengontrol dan mengkondisikan birokrasi selalu dimainkan petahana. Baik calon kepala daerah petahana, maupun calon Presiden petahana. Itu berarti, publik harus terus diingatkan agar mawas diri. Tidak juga nimbrung, larut dan terbawa skenario pengkondisian massal dari calon pemimpin yang hanya hebat memanfaatkan kewenangan jabatannya.

Menarik suara dengan mencuri perhatian publik, dan melakukan sensasi politik merupakan trik para politisi memang. Bahkan sampai mengintimidasi konstituen dengan mempressure, cara seperti ini dilakukan pada tiap agenda politik. Tentu, tak lain adalah bentuk dari gagal paham politisi tentang kebebasan demokrasi, keliru, penyimpangan pemahaman dan implikasi dari merosotnya kesadaran demokrasi. Perlu diluruskan, partisipasi demokrasi dimaksudkan melahirkan solidaritas, transformasi, bukan paksaan.

Begitu pula dalam konsolidasi demokrasi, rakyat layak diberi bekal supaya tidak saling mencurigai. Contoh, kebaikan demokrasi tentang keadilan, keterbukaan, kejujuran, nilai kolektifitas, rakyat perlu selalu saling merangkul, bukan saling memukul atau saling menikung. Top eksekutif dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi teladan, terutama pada saat situasi politik yang dinamis menjelang Pemilu, Rabu 17 April 2019 ini. Target politik elektoral, janganlah menghalalkan segala cara.

Karena politik yang benar itu berdiri diatas nilai-nilai kemanusiaan. Jangan melakukan dehumanisasi dalam politik, politisi harus punya kekuatan moral, etika dan kebijaksanaan agar publik bisa menjadikannya sebagai teladan dalam kehidupan sosial. Jangan mengkerdilkan politik dengan intervensi, bujukan, bargaining kepentingan sesaat, saling menjatuhkan, dan black campaign. Mari saling mengingatkan, lahirkan kesadaran demokrasi yang terintegrasi, pelihara pikiran toleran, ramah, moderat, plural, akomodatif atas segala perbedaan pandangan. [***]

Polemik BSG Kian Meluas, Gubernur Sulut Ketar-Ketir?

Mochamad Firasat Mokodompit (FOTO Ist)

Yasty Pindah RKUD, Mendagri Warning Gubernur; RUPS Luar Biasa, Penyelesaian BSG agar Tidak Ditinggal Pemegang Saham

Oleh : Mochamad Firasat Mokodompit (Ekonom/Pegiat Sosial ekonomi) 

Torang pe Bank Sulut Gorontalo BSG sedang menghadapi problem Internal dimana Para pemegang saham menarik dana dan memindahkan RKUD dari BSG ke bank BNI, Bolmong Mengawali pemindahan itu yang kemudian akan diikuti oleh kabupaten kota lainnya, hingga Gubernur sebagai Pengendali saham terbesar harus bicara keras yang menurut berbagai kalangan justru tidak selesaikan akar masalahmya.

Saya tidak akan masuk diwilayah Pengelolaan Perbankan, karna tentu Komisaris dan Direksi BSG punya kewenangan untuk majukan bank ini dengan berbagai terobosan,dimana secara Profesional merekalah menjadi harapan Publik, karna BSG sudah menjadi milik publik dimana Sahamnya sebagian Dimiliki Coorperasi dan Perorangan.

Ada apa dengan BSG !! pertanyaan ini tentu harus dijawab Direksi, bukan Gubernur, karna sumber dan akar masalahlah kami amati justru dari Direksi Itu sendiri, berbagai Kebijakan nya tidak berpihak pada suara/ masukan pemegang saham, demikian juga dalam Rekrutmen pegawai, terkesan daerah yang miliki cabang dan pengisian kebutuhan Sumber Daya di cabang justru selalu terjadi pengabaian positioning rekrutmen Putra-Putri di daerah dimana daerah tersebut miliki potensi >>>lha mbok di akomodir kata orang tua di Mopuya yg berkeinginan anaknya bisa bekerja dan mengabdi di BSG.

Lebih konyol lagi torang di mongondow ini, berbagai sumber dapat dipercaya bahwa posisi torang mongondow kalau bukan jadi SATPAM/ SECURITY no jadi CLINNING SERVICE, apa Gubernur tau keadaan dilapangan ini. Emangnya dari Bolaang Mongondow Bersatu BMR ndak miliki SDM mumpuni, emangnya orang mongondow tidak ada yang berdidikasi di BSG hingga puluhan tahun?.

Seharusnya Management BSG peka itu, janganlah tunjukkan gaya KEKUASAAN, banyaklah SDM yang jago-jago di Internal BSG dimana mereka semua Mendedikasikan Tenaga Pikiran Pengabdian untuk Membesarkan BSG, begitu so besar boro-boro kata orang jakarta Gubernur Rekrut orang yang so pensiun di bank lain >>> Bijaksanakah itu ? Dan sangat menyakitkan Bupati kami YSM hanya untuk memperjuangkan KESETARAAN dijawab dengan Retorika.

Aah Pemegang Saham Kacili kwa !! Ngak Ngaruh suaranya !!tapi begitu memindahkan RKUD bukan nya Direksi yang Klarifikasi atau jelaskan kepublik justru Gubernur menyuarakan Kekesalan Berlebihan hingga ungkapkan Bank BNI KAPITALIS, publikpun beragam memberi komentar yang seharusnya tidak boleh seperti itu, apa salahnya Bank BNI.

seharusnya ditanyakan Ibu Yasty kiapa kong kase pindah itu RKUD di BNI, dan cari akar masalah dan beri solusi kongkrit terhadap pemegang saham walau pemegang saham kecil. Seharusnya Direksi Proaktif begitu ada aspirasi pemegang saham seharusnya langsung disikapi, apalagi terjadi pertemuan berulang saat RUPS Terbatas namun Direksi/Komisaris BSG tetap KEH dengan Pendirian nya. Dan justru lapor Gubernur.

KETIDAKMAMPUAN DIREKSI PERALAT GUBERNUR. RUPS BSG SOLUSI KONGKRIT SELESAIKAN MASALAH. Tidak dalam kapasitas membela Bupati saya YSM, namun sebagai bagian Stickholders Mongondow patut memberi appresiasi langkah berani YSM menembus tembok KEBEKUAN PENDIRIAN DIREKSI, yang terkesan pandang enteng dan cuek bebek, kami Bolaang Mongondow Bersatu ini bagian Integral RAKYAT SULUT, OD Gubernur kebanggaan kami.

Kami tidak mau beliau terjebak RENGEKAN DIREKSI, yang nampak tak miliki empati apalagi Hati? Saya hanya bisa menyuarakan keprihatinan, Tokoh Nasional Sosok Kebanggaan justru digiring untuk bersikap yang akhirnya Mendagripun harus turun tangan tuk mengingatkan beliau. Jika kemudian BSG mau Besar dan berkembang maka Akomodatiflah masukan pemegang saham, Implikasi dari pemindahan RKUD ini sangatlah besar dan bisa berdampak terjadinya “Domino Theory ” yang rugikan BSG sendiri, suara suara sumbang Pemegang Saham mulai mencuat, dan keinginan Pemkot kotamobagu dan pemkot kota manado yang merencanakan pindahkan RKUD itu bukan GERTAK SAMBAL, itu semua adanya akumulasi Kekecewaan yang seharusnya Gubernur tau.

Surat Mendagri Nomor 539/ 1012/SJ. Tertanggal 06 pebruari 2019 perihal pemindahan RKUD Bolmong ke Bank BNI adalah WARNING !! dan bisa dikatakan tamparan keras pada Gubernur dan Jajaran Komisaris/ Direksi BSG, Dua point @laksanakan RUPS dan @ Memperbaiki Kinerja menunjukkan bahwa ada masalah Jajaran Direksi dan Komisaris BSG dalam Pengelolaan Usaha Perbankan BSG.

Jika kemudian ada suara Publik Ganti Komisaris, Ganti Direksi, Gubernur harus arif menyikapi itu karna BSG milik publik, dan mungkin itu salah satu SOLUSI yang diminta publik karna adanya desas desus masalah internal pembagian Deviden/Insentif atau apalah yang begitu besar pada Direksi dan Komisaris yang baru kerja, padahal itu hasil dari Keuntungan atau Kerja Keras Direksi/Komisaris sebelumnya, dan ini mengusik rasa keadilan para mantan dan tentunya seluruh jajaran BSG. Dan masalah ini masuk hingga kerana hukum. (***)

Estetika Demokrasi & Humanisme Yang Direduksi

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

CITRA demokrasi memang sering kali tak dapat disangkal, dilekatkan pada konsep bernegara yang ‘paripurna’. Dibanding konsep bernegara lainnya, demokrasi dinilai lebih efektif, tepat, akomodatif, ideal, dan diyakini mampu mengagregasi kepentingan publik tanpa diskriminasi. Demokrasi menghormati hak-hak mayoritas dan minoritas.

Dalam pengambilan keputusan, memang demokrasi sebagai suatu instrument tidak mampu juga memberikan garansi tentang keadilan. Artinya, adil menurut seseorang yang jika ditarik situasinya ke ruang publik, maka belum tentu juga adil menurut orang lain. Hal ini sering melahirkan perdebatan, baik secara substansi sampai perdebatan teknis.

Bagi saya, disitulah letak demokrasi yang sisi kemanusiaannya diuji. Demokrasi dalam sentilan kali ini memang perlu diperiksa konsepnya, diperdebatkan. Dari kehidupan berdiskursus tak boleh juga dibatasi arus kritik terhadapnya. Lebih sederhana lagi, bila konteksnya pemilihan pemimpin, demokrasi yang mengunggulkan suara mayoritas sebagai bagian representatif dari model pengambilan keputusan, juga mendatangkan bencana.

Padahal sering kita abaikan, jalan demokrasi yang lurus ialah musyawarah mufakat, baru kemudian voting. Seolah-olah kita terbatasi tabir demokrasi, akhirnya demokrasi dijerat menjadi alat ampuh ‘pengkondisian’ pengambilan keputusan demokrasi hanyalah voting, bahkan kadang formalitas. Banyak indikasi, kini kekuatan voting itu dapat direduksi, bukan lagi rahasia umum, orang yang menang dalam proses voting sering memanfaatkan jalan-jalan tidak legal.

Bisa jadi, karena berobsesi menang, seseorang bisa lompat pagar, lompat jendela, abaikan aturan, masuk melalui panggung belakang untuk meraih suara dukungan sebesar-besarnya. Operasionalisasi misi jahat melalui politik uang, intimidasi dan intervensi, yang menurunkan martabat dan kedaulatan rakyat mulai brutal dilakukan. Rakyat kemudian, ‘dipaksa’ untuk memilih bukan karena rasionalitasnya.

Kita membaca referensi demokrasi relatif banyak tawaran tentang potret menguatkan dan menjaga kesehatan demokrasi agar tetap produktif, tidak menjadi abnormal atau pincang dalam mobilitasnya. Disitu pula kita mendapati estetika demokrasi yang menghargai norma, pranata sosial, yang disandarkan pada etika, moral, dan nilai-nilai kemanusiaan. Apakah humanisme demokrasi juga sedang jalan lurus?.

Kompetisi demokrasi yang kencang juga menghasilkan tatanan nilai demokrasi yang jauh dari humanisme, dan retak. Sementara kebutuhan kita rakyat Indonesia keseluruhan yakni menjaga humanisme demokrasi. Dimana nilai-nilai kemanusiaan dalam demokrasi berupa keadilan, kesetaraan (egaliter), kesejahteraan, kebenaran, melawan kekerasan, mengutuk diskriminasi, hak-hak dasar yang tercantum dan dilindungi HAM.

Humanisme rupanya menjadi tereduksi, tergiring menjadi terisolir dari rasionalitas berdemokrasi. Sebetulnya, paket humanisme – demokrasi bagai satu koin mata uang yang tidak bisa didikotomikan. Karena masing-masing bagian ‘muka’ atau ‘kamar’ punya keunggulan, nilai serta kelebihan-kelebihan tersendiri. Jalan lurus demokrasi harus ditegagkkan, demokrasi berjalan dengan kompas hukum.

Bukan politik yang menjadi panglima demokrasi, melainkan regulasi. Demokrasi yang secara fitrawih semangatnya dilahirkan atas kolektifitas, sakit rasanya jika menyimpang dalam tahapan proses. Jelang Pemilu 2019, ada tontonan dimana kewarasan publik yang sering ‘dipermalukan’, diproklamirkan dan ‘dipelopori’ Bang Rocky Gerung, salah satunya adalah wujud bahwa masih ada harapan kita menyematkan demokrasi melalui percakapan yang sehat.

Rasionalitas publik harus dijunjung memang, tak boleh rakyat dididik mentolerir kesalahan-kesalahan, apapun itu dan darimana pun itu. Kaum rasional harus berani tampil dengan segala resiko, cacian, sinisme dan stigma-stigma buruk. Jika semua menjadi resiko melahirkan akal sehat, tak mengapa anggaplah mereka yang mendorong kekritisan publik ini sebagai kaum ‘jihadis’.

Setelahnya, demokrasi tidak perlu terus-menerus diletakkan sebagai dekorasi, atau barang tersier yang kemudian terus memproduksi penyembahan figuritas. Mengkultuskan kebijakan-kebijakan yang sebetulnya dapat dievaluasi atau didebatkan, itulah kedunguan yang nyata. Ruang dialektika demokrasi perlu dihidupkan secara fleksibel dan longgar. Bila publik diarahkan untuk sekedar hanya menerima argumentasi, maka tidak akan bermutu demokrasi kita, biarkan dialektika dan dinamika demokrasi dibingkai dalam semangat argumentasi yang mendidik.

Terakhir, progres demokrasi sejatinya melahirkan rakyat yang berperadaban tinggi, bukan rakyat yang penuh emosi dan intoleran. Saling menuding, serta klaim kebenaran, yang satu merasa paling toleran lalu menuding yang lain tidak toleran. Skema itulah yang sebenarnya membuat demokrasi tereduksi, menjadi bias, menjauhkan kita semua dari peradaban demokrasi yang ideal. [***]

 

_________________________

Penulis Amas Mahmud, S.IP Sekretaris DPD KNPI Manado

MEMAKLUMI SIKAP KPU

DR Ferry Daud Liando S.IP.,M.Si (FOTO Ist)

SIKAP KPU RI yang menggumumkan daftar nama calon anggota legislatif (Caleg) mantan narapidana korupsi pekan lalu menuai polemik. Sebagian kalangan terutama caleg yang memegang label itu tentu keberatan.

Mereka menganggap ketika MA mengabulkan gugatan PKPU Nomor 20 Tahun 2018, yang melarang eks napi korupsi mencalonkan diri sebagai caleg sesungguhnya tak ada alasan lagi pencalonan mereka di persoalkan. Baginya hak dasar warga negara dan prinsip hak asasi manusia (HAM) untuk dipilih dan memilih sesuai dengan kontitusi UUD 1945, harus tetap dihargai. Namun saya sangat memaklumi ketika akhirnya 40 nama yang caleg yang pernah terjerat masalah korupsi di beber KPU RI ke publik.

Pertama, anggaran negara membiayai Pemilu 2019 sebesar Rp24,8 triliun. Angka ini naik 3 persen atau bertambah Rp700 miliar dibanding biaya Pemilu dan Pilpres 2014 lalu yang mencapai Rp24,1 triliun. Pada 2018, pemerintah juga telah mengalokasikan anggaran pemilu sebesar Rp16 triliun. Pemerintah terpaksa harus berhemat termasuk membatasi anggaran publik.

Jadi ironi jika biaya pemilu yang setara dengan pembangunan ratusan sekolah, ratusan rumah sakit, pembagunan infrastruktur layanan publik, membangun perusahaan untuk menyerap tenaga kerja di potong untuk membiayai sebuah hajatan yang hanya melahirkan caleg yang pernah bernamasalah hukum. Padahal Pemilu tak sekedar memilih calon tapi pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih calon yang terbaik yang mewakili publik pada kerja-kerja moral di lembaga legislatif.

Kedua, pengumuman itu sebagai koreksi telak atas kerja-kerja partai politik (parpol) yang lebih mengedepankan kuasa ketimbang moral. Parpol gagal menjalankan amanah sebagai penyedia calon pemimpin berkualitas. Sistim pemilu seperti penerapan ambang batas parliament treshold 4 persen perolehan suara hasil pemilu bagi sertiap parpol, menjadikan parpol akan menggunakan segala cara merebut suara.

Sebagian Mantan narapidana korupsi dianggap memiliki tabungan yang besar sebagai modal membiayai kampanye pemenagan. Sistim Multi partai yang diterapakan selama ini juga menjadi salah satu pemicu. Semakin banyak parpol maka semakin sulit parpol menyeleksi orang-orang baik. Parpol terpaksa menerima siapa saja karena parpol juga butuh calon untuk didaftarakan pada setiap daerah pemilihan.

Calon anggota legislatif (caleg) yang diajukan oleh setiap partai politik (parpol) paling banyak 100 persen per daerah pemilihan (dapil). Syarat ini menjadikan parpol amat kesulitan memenuhi ketentuan ini bahkan disebagian dapil ada sejumlah parpol tidak mengutus calon. Boro-boro mendapatkan calon yang berkualitas, untuk mendapatkan satu nama calon saja bagi sebagian parpol amatlah sulit.

Di sejumlah daerah, banyak caleg yang menarik diri dari pencalonan karena merasa dikelabui, dipaksa parpol saat pendaftran. Jika saja kompetisi pemilu hanya diikuti 3-5 parpol maka kemungkinan yang bisa terjadi adalah masing-masing parpol akan berkompetisi mempersiapkan caleg terbaik agar diminati pemilih. Maka penting masing-masing parpol untuk melewati tahapan seleksi caleg yang ketat. Jika Dibandingkan dengan jabatan publik lainnya, proses seleksi tidaklah mudah. Menjadi penyelenggara pemilu Misalnya. Mereka harus melewati tahapan seleksi yang sangat ketat.

Mulai dari track record, pengalaman organisasi dan kepemiluan, pendidikan, kesehatan, tes psikologi dan wawancara dalam dua tingkatan yakni ditingkatkan tim seleksi dan penyelenggara diatas satu tingkat. Calon yang tidak berpengalaman, terbukti pernah menerima suap dan narkoba sangatlah mustahil untuk diloloskan. Demikian juga ketika menduduki jabatan Fungsional Tinggi di setiap pemerintahan daerah. Proses seleksi dilakukan secara bertingkat dan ketat.

Tak semata-mata pada tingkat loyalitas dan kepangkatan. Pegawai yang belum melewati proses Merit systim amat mustahil menduduki jabatan itu. Di sejumlah daerah, pengangkatan aparat terendah Seperti kepala lingkungan telah melakukan proses seleksi. Sungguh ironi jika lembaga perwakilan politik sekelas legislatif terkesan hanya melewati jalur liar tanpa penjaringan.

Ketiga sikap KPU ini setidaknya mendorong lahirnya efek jerah bagi para politisi agar jangan sekali-kali menyalahgunakan jabatan ketika diberikan amanah. Jika mantan narapidana korupsi diberikan kedudukan yang sama dengan politisi yang mampu menjaga nama baik maka Kedepan tindakan korupsi akan menjadi tabiat, kebiasaan atau modus oleh politisi lain.

Hukuman badan tidak serta merta akan melahirkan efek jerah sebab ada politisi yang telah menyelesaikan hukuman tapi keluar dengan harta melimpah, dihormati dan bisa terpilih kembali pada jabatan yang sama dimana yang bersangkutan berhasil menguras uang rakyat. Keempat, pemilu harus jadi sarana penghakiman publik. Jika seorang politisi itu mampu menjalankan amanah ketika kedaulatan rakyat diserahkan, maka politisi itu berhak mendapatkan jabatan itu pada pemilu selanjutnya.

Namun ketika politisi itu gagal, maka publik berhak untuk menyatakan penghakiman untuk tidak memilihnya kembali. Namun demikian tidak banyak pemilih yang sadar pada sikap politik seperti ini. Kecenderungan sikap pemilih lebih terikat pada sembako, uang, mobilisasi dan politik aliran. Mereka tidak peduli dengan reputasi dan kapasitas calon.

Sikap KPU ini setidaknya menjadi bagian dari pendidikan politik bagi yang empunya kedaulatan itu. Mereka masih perlu di kawal, diberikan pengertian, dibukakan hati tentang makna dari pemilu itu. Sikap KPU ini adalah bentuk gerakan moral yang perlu disemangati oleh pihak yang selalu mengatasnamakan moral dalam berpikir, bertindak dan merasa.

Jika sikap ini adalah gerakan moral, maka mencegah caleg mantan narapidana koruptor tidaklah cukup. Pemilu 2019 berpotensi munculnya caleg yang bermodalkan sogok atau menyuap pemilih. Ada yang mengandalkan institusi aparatur negara sebagai alat mobilisasi dan intimidasi pemilih. Juga berpotensi menggerakkan penyelenggara di tingkat ad hoc dalam rangka Mark up atau Mark dawn suara. untuk atas nama keadilan, para caleg yang terbukti bertindak amoral seperti ini Harunsya juga menjadi bagian yang harus diumumkan ke publik.

 

 

_________________

Penulis DR Ferry Daud Liando, S.IP.,M.Si, dosen FISIP Unsrat Manado

Tabiat Politisi, Dagelan dan Siklus Politik

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

TAK mudah menjadi seorang politisi memang, tapi akhir-akhir ini terutama disaat memasuki Tahun Politik 2019 relatif banyak masyarakat Indonesia melirik politik sebagai sasaran empuknya. Entah apa dalil mereka masing-masing, kancah politik menjadi begitu menggoda. Ada yang memilih jalan politik sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat, tentu tujuan mereka adalah pengabdian.

Bervariasi memang, ada pula politisi yang masuk dalam dunia politik sekedar untuk mengisi waktunya, kebanyakan mereka adalah politisi yang mengisi ‘ruang kosong’ untuk sekedar mengadu nasib. Ada pejuang politik atau pekerja politik yang orientasi mereka berpolitik demi masyarakat, mereka tidak terlalu ambil pusing harus menang atau kalah. Yang utama bagi mereka yaitu bisa berbuat sesuatu bersama masyarakat. Ada yang mau mencari kekayaan pribadi dalam politik.

Bekerja untuk kepentingan banyak orang. Selain itu, ada pula politisi ‘peselancar’ yang hadir saat momentum tepat, bisa dibilang mereka ini ‘politisi gaduh’, mereka tidak terlalu menargetkan kemenangan politik, namun mengedepankan materi (finansial). Kesemua jenis politisi-politisi itu memang tak ada yang salah. Cukup publik diberitahukan agar mengenal politisi semacam ini dengan ragam perilakunya masing-masing.

Kebanyakan tabiat politisi ialah melahirkan ketertiban umum (public order). Sikap kepeloporan para politisi yang kita temui termasuk di Sulawesi Utara tetap terlihat, hanya kadarnya saja yang kadang berbeda. Artinya untuk menunjang kebutuhan masyarakat atas lahirnya tokoh politik yang berani memperjuangkan aspirasi mereka, diperlukan medium kampanye politik.

Melalui kampanyelah masyarakat dikenalkan tentang siapa politisi yang ikut dalam kompetisi politik. Mengamati model kampanye politisi kiranya perlu pula diberikan semacam insentif dan nutrisi dalam hal penguatan metode kampanye agar lebih efektif. Politisi tidak harus terbatas kretatifitasnya pada model kampanye konfensional. Karena tujuan kampanye sebagai ajang silaturahmi atau ta’aruf antara politisi dengan konstituen, itu berarti politisi diharamkan untuk alergi dan membatasi diri ketika bertemu masyarakat.

Dari intensitas pertemuan politisi dan masyarakat, manfaatnya makin menguatkan ikatan emosional diantara mereka. Seperti logika politik umumnya, makin banyak masyarakat mengenal politisi tersebut, maka semakin berpeluang politisi itu dipilih masyarakat. Popularitas politisi biasanya bergerak paralel dengan keterpilihannya disaat pemilihan umum berlangsung. Itu sebabnya, politisi harus punya banyak asupan ‘nutrisi’ bukan amunisi berupa uang yang dimaksud disini, melainkan asipan potensi ide yang membangun.

Politisi harus punya pemikiran kreatif dalam meramu isu, mengelola komunikasi dengan masyarakat. Jangan sampai sekali saja dikritik masyarakat, lalu sudah menyimpan dendam, merawat amarah dan akhirnya suatu ketika menyakiti masyarakat. Energi positif seperti menerima pendapat berbeda, masukan dan kritik publik sebetulnya menambah pengalaman politisi, sehingga pemikiran yang berbeda itu layak diterima.

Tidak tepat juga politisi menjadi manusia yang mudah bermigrasi, dari prinsip dan komitmen bersama masyarakat, menjadi menghianati kepentingan masyarakat. Kita pun menyadari betul watak politisi dan siklus politik di tanah air Indonesia dari tiap zaman sering kali berbeda, perbedaannya dengan melahirkan generasi baru, dengan tren politik zaman now, misalnya. Turunan gagasan politik dan kaderisasi juga rupanya perlu dilirik secara serius.

Pada tema dan lapak lain, kita membaca politik akhirnya menjadi semacam dagelan (lawakan), jadi tontonan yang lucu. Padahal, sejatinya politik tidak sekedar itu saja. Melainkan kombinasi seluruh aktivitas manusia, inti dari politik adalah melahirkan kesejahteraan masyarakat melalui kekuasaan. Itu alasannya, akhirnya menjadi penting para politisi menggapai kekuasaan, agar lebih mudah berbuat untuk kesejahteraan masyarakat.

Politik bukan wahana lawak, memang kini dipanggung politik banyak lucu-lucunya yang kita lihat. Realitas ini dipakai untuk mengimbangi, meredahkan atau mereduksi wajah politik yang disimpulkan sebagian masyarakat sebagai sesuatu yang amat serius, sangar dan ngotot-ngototan. Siklus politik harus dikanalisasi dengan rapi sehingga melahirkan kualitas, derajat, martabat dan peradaban yang mulia.

Kemudian, jangan juga politisi diberikan kebebasan mutlak. Malah dampaknya, ada image siklus politik mengabaikan setting jangka panjang, alhasil semuanya menjadi instan, nihil proses yang matang. Agenda masa depan politik itu harus didesain dari sekarang, disiapkan. Kalau begitu faktanya, maka rusak dan tak terstrukturlah masa depan politik kita. Politisi kemarin (masa lalu) bertugas mereproduksi politisi hari ini, bila politisi hari ini (kekinian) kurang bermutu, berarti tanggung jawab politisi sebelumnya dipertanyakan.

Manakala politisi hari ini kurang bermoral, maka wajib kita menggugat para politisi sebelumnya yang tidak mematok atau tidak memasang standar tentang potret politik yang humanis dimasa akan datang. Seperti suatu mata rantai, politisi itu beregenerasi, saling merawat, saling menjaga, bukan membantai dan saling gunting dalam lipatan. Menjaga akal sehat, menghidupkan nafas kaderisasi, saling mentransfer ilmu serta pengalaman, bukan menjadi politisi yang unggul sendiri (individual).

Tabiat politisi itu biasanya tak mudah menyerah, mereka bermental pejuang. Mereka juga senang menebar janji, menggadaikan kata-kata, yang kadang dalam realisasinya tidak ‘memuaskan’ masyarakat, tapi itulah politisi dengan ‘penanda’ identitasnya masing-masing. Politisi pun tidak mudah menyerah, ada yang istiqomah, amanah, bahkan ada yang rela habis-habisan atas nama kepentingan rakyat yang mereka perjuangkan, muncul berbagai inkonsistensi sikap.

Kita mendengar ungkapan ‘penuh makna’ yang kadang dilegalkan para politisi, seperti kata ‘politisi boleh berbohong, tapi tidak boleh salah’. Sekilas, ungkapan tersebut memberi dispensasi bagi politisi untuk bisa berbohong. Padahal perbuatan berbohong itu, sesungguhnya tidak mencerminkan konsistensi seorang politisi, dan itu mengurangi nilai moralitasnya selaku politisi unggul.

Dalam agama Islam sendiri berbohong itu ada penegasan hukumnya. Sebagaimana tertera dalam Al-Qur’an Surat An-Nahl (16) : 105

إِنَّمَا يَفْتَرِي الْكَذِبَ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِ اللّهِ وَأُوْلـئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ

Yang artinya: “Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta”. Akhirnya, politisi pun dilarang berbohong dengan menggunakan pendekatan dan ajuran ajaran agama. Politisi wajib menjadi teladan, sehingga penting memulai merubah diri sendiri, kemudian merubah lingkungan sekitar atau merubah orang lain. Secara otomatis, amanah-amanah yang skalanya besar akan diberikan kepada politisi yang tidak berbohong. [***]

 

 

_________________________

Penulis Amas Mahmud, S.IP, Sekretaris DPD KNPI Manado
iklan1