Category: Artikel

Konstruksi Demokrasi Pancasila Mulai Rapuh

Bung Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

DEMOKRASI menjadi peta jalan bagi rakyat untuk menuju pada cita-cita kehidupannya bernegara. Banyak harapan rakyat agar demokrasi tumbuh subur, berjalan benar tidak mengalami penyesatan. Demokrasi meletakkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan yang dihormati dan dimuliakan. Itu sebabnya, Negara penganut demokrasi memang diakui lebih maju beberapa level.

Berbeda dengan sistem monarki atau sistem kerajaan yang menjepit kebebasan rakyat. Demokrasi memberi ‘ruang hijau’ yang menyehatkan rakyat, melahirkan pemimpin yang mengayomi rakyat. Dari demokrasi pula tumbuh orang-orang yang menghargai kebebasan personal. Demokrasi itu mengatur peran rakyat di ruang publik dan ruang privat, tidak membenturkan.

Melalui relasi yang setara demokrasi dilirik dan disukai berbagai kalangan. Melalui semangat itu pula, sejatinya demokrasi tidak menghamba secara total kepada mayoritas, lalu meniadakan yang minoritas. Adanya penghargaan nilai-nilai kemanusiaan pula yang menjadi alasan demokrasi dijadikan sebagai sistem yang lebih bermartabat. Postur demokrasi bukanlah ruang gelap atau hutan belantara, melainkan beranda dan rumah bagi orang-orang yang menghargai kemanusiaan.

Tapi, jika demokrasi mengabaikan kemanusiaan, apa upaya kita?. Seperti cara-cara yang selayaknya, suatu kekeliruan, kekurangan dan penyimpangan tepat untuk diperbaiki. Bukan soal mendesak atau tidak mendesak perbaikan perlu dilakukan, melainkan pada keberpihakan kita lada nilai kebenaran dan kemanusiaan. Proses perwujudannya yaitu harus ditawarkan solusi.

Mendeteksi penyakit dan kurang maksimalnya sistem demokrasi diterapkan. Lalu, diberikan penguatan. Perbaikan secara serius dan sungguh-sungguh. Kalau sistem sebagai cara kerja yang kurang akurat, maka sistem itu perlu diperbaiki. Bila penyelenggara pemerintahan yang jadi masalahnya, berarti perlu pendampingan. Karena hanya terdapat dalam dua kutup itu (sistem dan aktor) yang menjadi pemicu tidak maksimalnya demokrasi dijalankan.

Makin mudah diidentifikasi dari mana masuknya virus perusak, sehingga hadirnya permasalahan demokrasi. Karena pada dasarnya demokrasi keberhasilannya diukur dari keterlibatan kolektif melalui partisipasi publik, maka penyelesaian masalah harus lebih komprehensif. Lebih akomodatif dalam menyusun strategi penyelesaian masalah yang dihadapi rakyat.

Mengobati penyakit haruslah sesuai sakit yang diderita, seperti itu idealnya. Dengan pendekatan, bertanya kepada penderita agar akurasi dan otentiknya masalah dapat diketahui. Nah, begitu pun demokrasi, bila sakitnya karena ketidakadilan, kecurangan, kesenjangan, maka keresahan itu harus dijawab nyata. Bukan menambah sakit, apalagi bertindak salah dan mengamputasi penyakit. Demokrasi selayaknya melahirkan tatanan peradaban yang bermutu.

Untuk memperkuat dibumikannya mimpi-mimpi suci demokrasi, kita juga patut memastikan bahwa Demokrasi Pancasila itu bermuara pada kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat dengan mendampingi jalannya kebijakan pemerintah. Atas alasan demokrasi yang mulai lesu, kesejahteraan yang disorientasi, sehingga diperlukan kejujuran keberpihakan pada kepentingan rakyat. Sambil dibangunnya partisipasi dari bawah. Konsentrasi, energi, bahkan waktu kita perlu dialokasikan untuk keberhasilan demokrasi.

Jangan demokrasi menjadi alibi, lalu praktek berdemokrasi dijalankan secara serampangan dan liberal. Kedepan kondisi penerapan demokrasi yang kini mulai merosot dengan adanya praktek curang layak diperbaiki. Demokrasi konstitusional yang memiliki marwah perlu diselamatkan, bukan dibuat menjadi rapuh secara berkala. Pemerintah yang punya otoritas pun kita bermohon dan turut mengajak agar jadilah teladan yang baik dalam berdemokrasi. Turut menjadi enzim yang melancarkan jalan darah demokrasi agar melahirkan generasi yang bermutu. [***]

 

 

_________________________

Catatan Bung Amas Mahmud, Sekretaris DPD KNPI Manado

POLITIK KEKUASAAN DAN REKONSILIASI

Amas Mahmud (Foto Suluttoday.com)

Negara Indonesia Bakal Bubar?

Boleh memindahkan ibu Kota Provinsi, ibu kota Negara bahkan dapat dipindahkan. Itulah kuatnya kewenangan pemerintah atau singkat disebut politik kekuasaan. Keteraturan kehidupan sosial memang harus dibalut, dan diikat kuat dengan pemerintahan formal. Sebagai instrument pengatur mekanisme sosial, regulasi dan pranata sosial agar masyarakat tidak mudah saling menghakimi secara sendiri-sendiri.

Lalu apa gunanya bila pemerintah dalam hal ini Negara yang punya kapasitas ternyata gagal menjalankan peran-peran paripurna itu. Kita sampai saat ini masih menemui tindakan anarkisme, saling menghakimi, membunuh, terorisme, konspirasi jahat, saling tidak percaya satu dengan yang lainnya dengan motif alasan tertentu. Rupanya wibawa Negara sengaja dipermalukan.

Tidak semestinya tindakan-tindakan barbar terus terjadi, bila Negara sudah sukses melakukan edukasi, menjalankan otoritasnya dan menumbuhkan relasi persuasif pada masyarakatnya. Posisi Negara seola-olah dilemahkan, atau melemahkan ‘diri sendiri’ bahkan terkesan berperan seperti pemadam kebakaran saja. Artinya, bukan berarti Negara menjadi protektif dan alergi dengan dinamika kemasyarakatan. Tapi, harus terus siaga.

Mata, telinga, kaki, tangan dan hidung Negara begitu banyak jangan kemudian menjadi abai, atau lambat dalam penyelesaian masalah. Pemerintah harus bertindak futuristik, adil dan tidak tebang pilih. Letak keributan sosial memang secara mendasar jika dideteksi adalah soal tuntutan keadilan, ekonomi, perlindungan hukum. Jika masyarakat merasakan adanya kesetaraan, diberlakukan adil, dipenuhi kebutuhan ekominya melalui akses harga bahan kebutuhan yang murah dan berkualitas, maka kejahatan dan pemberontakan lambat laun akan menurun tensinya.

Pemerintah memang dapat mengambil peran sesuai kebutuhannya. Kadang bersikap negarawan, sebagai kawan terhadap rakyat, menjadi mitra kerja, menjadi orang tua, menjadi anak, bahkan sampai ‘memusuhi’ masyarakat. Jangan membatasi lingkup pemerintah sekedar pada area mempressure masyarakat dalam hal menarik pajak. Namun setelahnya, mengabaikan hak-hak rakyat.

Kadang atas alasan deskresi kita mengamati pemerintah daerah mengambil kebijakan tertentu. Ia tentu tujuannya akan bermuara pada kesejahteraan dan kemajuan masyarakat, walau sering kali pula cela tersebut dimanfaatkan bagi pemerintah daerah untuk mengelabui atau membegali aturan demi meloloskan agenda kepentingan kelompok tertentu. Yang kemudian mengorbankan kepentingan publik. Harapan kita semua, tentu kedepan proteksi pemerintah pusat dapat memperhatikan kebijakan-kebijakan seperti itu, karena berpotensi menjadi pemicu lahirnya deviasi kekuasaan.

Karena secara konstitusional pemerintah memang mempunyai kekuatan merepresif. Namun begitu, bukan berarti represif diarahkan untuk hal-hal yang berkonsekuensi merugikan masyarakat, lantas disisi lain malah memperkaya pemerintah serta kroni-kroninya. Konteks kita hari ini, ditengah perhatian pemerintah mempercepat pembangunan, juga kita dihadang dengan tumbuh suburnya praktek korupsi yang suatu saat bila tidak dicegat secara serius akan melahirkan ancaman demokrasi yang membangkrutkan Negara.

Tantangan terberatnya, kita menjadi negara darurat (state of emergency) korupsi. Pemerintah tebang pilih dalam pengusutan dan penintasan kasus-kasus korupsi, praktek yang tidak adil itu tak bisa dipungkiri dalam konteks sekarang masih terlihat. Buktinya, ada juga masyarakat yang belum puas dengan praktek penyelesaian kasus korupsi di Negara ini. Gambar besar kedepan pemerintah kita ajak agar lebih sungguh-sungguh menjalankan program prioritasnya yakni mewujudkan pemerintahan yang bersih (clean government) dan pemerintahan yang baik (good governance).

Masyarakat perlu dibiasakan jujur dalam memberikan penilaian misalkan pada keberhasilan pemerintah. Dimana bila keberhasilan-keberhasilan yang diraih pemerintahan Joko Widodo sampai saat ini, wajib diberi apresiasi. Pemerintah yang telah berhasil mengagregasi kepentingan masyarakat layak diberi dukungan secara ekstra, sebab bagaimana pun partisipasi publik itu sangatlah diperlukan. Hal serupa juga perlu diterapkan secara adil, dimana bila pemerintah lesu dan abai menjalankan tugas-tugas mulianya, pemerintahannya harus diingatkan, atau diajak agar lebih bergairah mewujudkan kesejahteraan serta keadilan kepada masyarakat.

Caranya tentu dengan melahirkan kesadaran kolektif pemerintah. Jangan masyarakat menghadapi pemerintah yang ketika tersandera atas kompromi kepentingan, bahkan konspirasi yang kian akut dengan cara sekedar mencela, melainkan seyogyanya masyarakat tampil terampil, menjadi duta kerja nyata. Tak boleh sama-sama saling mendiskreditkan, melainkan bagaimana diantara masyarakat dan pemerintah ini saling memberikan reaksi positif.

Jika satu pihak kurang stamina, ibaratnya sistem yang universal, idealnya satu pihak lainnya perlu memberikan suplay semangat. Sehingga kemudian, lahirnya harmonisasi serta produktifitas kerja. Semangat itu akan mereduksi sikap-sikap apatisme ditengah masyarakat atau pemerintah itu sendiri. Sejatinya dalam alam persaingan global, masyarakat yang berubah itu dicirikan dengan adanya dinamika. Baik itu dinamika yang positif, maupun negatif.

Ketika pemerintah memiliki niat memajukan masyarakatnya, maka friksi sosial akan dijadikannya sebagai modal mencapai keberhasilan. Konflik kepentingan mendewasakannya agar lebih ulet, terampil dan tegas mengelola konflik guna meraih persatuan nasional serta keberhasilan dalam pembangunan. Dalam upaya mendesain proyek perubahan, pemerintah yang telah terdidik dengan dinamika harus lebih peka merespon aspirasi masyarakat.

Tujuannya tentu dari belanja masalah dari masyarakat dapat diberikan jalan keluarnya. Jangan lagi membuat aspirasi yang dilontarkan masyarakat itu mangkrak, melainkan buatkan kanal agar terlahirlah solusi. Karena bila aspirasi masyarakat menjadi beku dan tersandera atas diamnya pemerintah, maka resistensi publik akan muncul. Akibat lainnya, akan muncul bibit-bibit perlawanan terhadap pemerintah. Masyarakat merasa tidak ditanggapi aspirasinya. Melalui politik kekuasaan, pemerintah perlu menumbuh kembangkan political will.

Jangan sesekali pemerintah melestarikan tradisi berfikir bahwa selamanya kritik adalah karena luapan antipati terhadap pemerintah. Lebih dari itu, melalui produksi dan energi kritik itulah inspirasi untuk terus melakukan perbaikan pembangunan akan lahir. Melalui kritik pula, pemerintah menjadi lebih selektif dan aktif mengawasi kebijakan-kebijakannya sehingga tepat sasaran. Pemerintah tidak sekedar bertugas mendesain program, lalu merealiasikan, tanpa melakukan supervise dan evaluasi berjenjang.

Bila Negara lalai bahkan tidak sukses mewujudkan kesejahteraan masyarakat serta cita-cita bernegara lainnya, maka Negara sepatutnya dibubarkan saja. Apapun argument yang disusun, retorika dan rasionalisasi sekuat apapun, bila pemerintah lebih melahirkan masalah disbanding maslahat, berarti tak ada gunanya pemerintahan dipertahankan. Maksudnya, kondisi makin bermunculannya keluhan masyarakat layaknya diseriusi pemerintah melalui peran aktif lembaga-lembaga yang dibentuk Presiden. Bukan malah, mereka yang diberi amanah menjabat pimpinan institusi itu sibuk memperkaya diri sebentara Presiden sendirian memikirkan kesejahteraan masyarakat.

Akan mudah terealisasi konsepsi kebijakan yang populis, jika seluruh stakeholder pemerintah tertib, disiplin dan sama-sama aktif dalam pembangunan. Jangan dilimpahkan kerja-kerja pembangunan hanya dipundak Presiden. Bawahan atau pembantu Presiden harus cakap membaca keluhan publik, bekerja cerdas, bukan menjadi pasif dan membebani Presiden. Apalagi, bawahan yang turut menjadi agen dari perilaku korupsi. [***]

 

_______________________

Oleh : Amas Mahmud, Sekretaris DPD KNPI Manado

Pendidikan Lintas Agama dan Budaya di Indonesia

Almunauwar Bin Rusli (FOTO Suluttoday.com)

Almunauwar Bin Rusli

(Dosen dan Peneliti Studi Islam IAIN Manado)

Indonesia merupakan Negara yang memiliki enam agama resmi : Islam, Kristen, Katolik,Hindu, Budha, Konghucu dan sekitar 187 organisasi Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK). Selain itu, keragaman suku mencapai angka 1.340 berdasarkan sensus BPS tahun 2010. Fakta seperti ini jelas mendorong munculnya perjumpaan eksistensi diri terutama pada Provinsi yang diberikan status Otonomi Daerah Khusus. Status tersebut bermakna kewenangan istimewa yang diakui dan diberikan Pemerintah Pusat karena alasan stabilitas politik nasional.

Dengan demikian, orang Aceh dan Papua punya kebebasan aktif dalam mengatur ide-ide fundamental sesuai dengan aspirasi masyarakat lokal. Kebebasan aktif di atas berdasarkan ketentuan UU No. 11 Tahun 2006 dan UU No. 35 Tahun 2008. Kehadiran dua UU ini ikut memperkuat citra positif mereka di mata publik. Meskipun kasus korupsi  tetap saja melukai proses demokratisasi di sana. Proses pendidikan pun ikut terpuruk.

Penguatan sistem pendidikan adalah syarat mutlak bagi kuatnya proses demokratisasi. Demokratisasi di Indonesiaditandai oleh keluasan perspektif dan kekayaan alternatif dalam mengelola keragaman agama-budaya. Posisi Aceh sebagai benteng Islam dan Papua sebagai benteng Kristen saya kira sangat cocok untuk konteks ini. Kelompok Muslim pernah mengalami konflikdengan pihak Kristen terkait pembakaran Gereja di Aceh Singkil 13 Oktober 2015 silam. Sedangkan Papua mengalami konflik pembakaran Masjid di Karubaga 17 Juli 2015. Konflik itu melahirkanheterophobia.

Heterophobia didefinisikan sebagai “ketakutan terhadap keberlainan”.Ketakutan ini tidak lepas dari faktor streotipe, prasangka bahkan diskriminasi. Tahun 2017 Setara Institute melaporkanbahwa Aceh memiliki tingkat toleransi yang rendah (http://setara-institute.org/indeks-kota-toleran-tahun-2017/). Intoleransi di Papua juga sering muncul akibat kurangnya advokasiperdamaian (Lihat Budi Asyhari Afwan : 2015).Pendidikan lintas agama dan lintas budaya wajib diterapkan melalui kebijakan otonomi daerah khusus sesuai amanat UU No. 20 Tahun 2003.

Pendidikan Lintas Agama : to have religion  menjadi to be religious

Praktek pendidikan lintas agama dapat dimulai dari tingkat SD/SMP/SMA se-derajat. Saya mengajukan pendekatan materi (material approach) dan pendekatan pribadi (personal approach) untuk menghasilkan pemahaman keagamaan yang inklusif. Pertama, pengajaran  filsafat menghubungkan iman (Glauben) dengan rasionalitas (Wissen). Diskursus filsafat  menguraikan konsep, metode serta dogma dasar dalam agama secara netral. Pendekatan ini melihat bahwa agama bukanlah fenomena ilahi tetapi manusiawi.

Setiap agama memiliki kebaikan universal. Pengajaran sejarah agama-agama juga menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Diskursus sejarah melacak proses evolusi keyakinan manusia terhadap Tuhan secara jujur. Sejarah mengutamakan pengertian daripada penghakiman. Kedua, setiap guru agama harus mencantumkan dua peserta didik yang berbeda iman ke dalam Kartu Keluarga. Aktivitas ini akan membentuk sikap kepedulian serta keberpihakan jangka panjang dalam jaminan UU No. 39 Tahun 1999.

Pendidikan Lintas Budaya : Liberty, Equality, Fraternity

Praktek pendidikan lintas budaya menganut teori interdependen. Teori ini mengemukakan bahwa manusia dan kebudayaan saling berhubungan secara dialektis. Hubungan tersebut meliputi aspek kognisi, motivasi dan emosi. Guru harus memberikan pengetahuantentang konsep kebebasan dalam pluralitas kesukuan yang selalu menekankan pada aspek yang disebut Sartre sebagai ‘otentisitas’ dan ‘individualitas’.

Guru harus memberikan motivasi internal   untuk menghasilkan keadilan dengan merujuk pada konsep social contract Rousseau. Kontrak sosial terjadi karena adanya hukum perbedaan, keterbatasan, ketergantungan dan solidaritas universal. Terakhir, guru harus melakukan ‘Live In’ guna menghidupkan emosi persaudaraan melalui konsep kecerdasan interpersonal Gardner.

Kontribusi penting dari model pendidikan lintas agama- budaya yang telah saya ajukan di atas adalah memperkuat pemahaman terbaik peserta didik terhadap hak asasi manusia, identitas sosial serta partisipati politik tanpa adanya ujaran kebencian sampai aksi kekerasan. [***]

Black Hole Demokrasi, Merintis Jalan Menuju Kesejahteraan

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

DEMOKRASI yang kita anut merupakan pilihan terbaik dari berbagai sistem pemerintahan. Dimana kita mengandalkan Pemilu sebagai tahapan seleksi kepemimpinan. Hal ini yang berbeda dari sistem monarki atau kerajaan yang meletakkan praktek pergantian kepemimpinan melalui garis keturunan. Dalam sistem demokrasi kita tidak mengenal politik dinasti, melainkan politik inklusif. Yang memberi ruang proporsional dan setara kepada rakyat.

Seperti itu pula demokrasi, berbeda dengan sistem pemerintahan otokrasi dan oligarki, yang kekuasaannya dipegang satu orang. Begitu pula Negara yang kekuasaan politiknya dipegang oleh kelompok elit kecil dari rakyat. Demokrasi ini kita nilai begitu sempurna dan terbaik, karena sistem pemerintahannya dibentuk berdasarkan kekuasaan rakyat. Kedaulatan rakyat menjadi elemen paling utama yang memboboti kehidupan bernegara.

Salah satu pilar demokrasi yang kita kenal yaitu dengan istilah Trias politica, yang terdiri dari kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Kemudian, secara tegas Negara kita yang bernama Indonesia ini menganut sistem pemerintahan presidensial. Menurut Yudi Latief, Ph.D pengamat politik, sistem presidensial akan berjalan efektif apabila pemimpinnya memiliki jiwa visioner. Selanjutnya, diperkuat check and balance dari parlemen atau legislatif.

Permasalahan kita yang sering dikeluhkan dalam perjalanan membangun pemerintahan ialah terjadinya mis-manajement ketika mewujudkan kiblat pembangunan. Skala prioritas yang terdeskripsi melalui janji politik, peta jalan, penyusunan visi misi calon Presiden yang kemudian terpilih, juga tidak secara komprehensif dilaksanakan. Komitmen untuk menerapkan apa yang dijanjikan pemimpin kepada rakyat rupanya kini perlu digugat. Kita pertanyakan dengan tujuan agar ikrar pembangunan dijalankan secara murni dan konsekuen.

Mari kita tengok sederet penyakit berbahaya demokrasi yang menggerogoti sistem kita diantaranya karena terbukanya arus globalisasi. Arah Demokrasi Pancasila nyaris berubah haluan menjadi Demokrasi Liberal yang cenderung tak memberi batas kepastian dalam pergaulan Internasional. Baik melalui interaksi ekonomi, politik luar negeri bebas aktif, dan masuknya paham barat yang tanpa disadari mulai merubah cara berfikir masyarakat Indonesia.

Dapatlah kita sebut black hole atau lubang hitam demokrasi yang lebih mengakomodasi pihak-pihak yang mempunyai modal besar dalam pertarungan politik, menjadi ancaman bagi masa depan demokrasi. Lubang gelap itu bisa kita saksikan pula dalam politik pasar bebas, konspirasi kepentingan, praktek infiltrasi kebudayaan. Menyusutnya nilai-nilai pendidikan profetik, mengedepankan intelektualitas, mengabaikan aspek lain. Demokrasi jangan pula ditafsir sebatas kebebasan bersaing, absolut, dan mengutamakan modernitas, lantas kita hampir lupa sehingga mengabaikan nilai luhur, kearifan serta humanisme.

Bisa pula lubang gelap demokrasi yang penuh jebakan itu ancaman. Rakyat kita masih memerlukan edukasi atau literasi politik, agar masyarakat diselamatkan dari ancaman kebodohan. Agar diantisipasi, detak nadi peradaban demokrasi ini terus bergerak, kita bukan bertugas menyumbatnya. Apalagi mengakali, melakukan sabotase terhadap siklus demokrasi dengan niat buruk, melainkan mengarahkan demokrasi menuju pada orientasi kebaikan. Jika demokrasi dalam bahaya, otomatis rakyat menjadi korban, Negara Indonesia menjadi menurun martabatnya bahkan berlahan punah.

Pasar bebas politik memang realitas yang kita saksikan. Namun bukan anugerah terindah dan takdir yang harus diterima secara pasrah, dapatkan pemerintah kita menutup beberapa senti saja persaingan global. Pemerintah Indonesia bertugas menyaring manfaat dan mudharat manakala masyarakatnya  belum benar-benar siap dalam segala aspek berkompetisi, menerima budaya import.

Praktek politik kita saat ini sudah sangt liberal, partai politik membuka pintu yang cukup luas kepada pihak yang dianggap menguntungkan partai untuk diakomodir. Lalu tanpa sadar menggeser para kader partai. Kaderisasi internal seolah tak bernilai, mereka figur-figur public dadakan, hasil rekayasa mendapatkan tempat yang istimewa karena memiliki modal besar. Lubang hitam demokrasi itu mengintai perjalanan demokrasi kita.

Salah melangkah demokrasi akan mati. Artinya, demokra hanya tinggal nama. Jasadnya saja terlihat, tapi jiwanya menghilang. Demokrasi menjadi mati rasa, sekedar ritual yang tidak bernilai bagi masyarakat. Itulah sebabnya, kondisi demokrasi perlu dimedical check-up. Pemeriksanaan kesehatan secara menyeluru agar kita dapat mendeteksi dan mengukur sejauh mana kesehatan demokrasi kita. Kita dapat mengetahui pula bahwa demokrasi kita sedang sakit, lalu apa penyakitnya.

Kesenjangan masyarakat kini bukan lagi rahasia umum. Padahal pemerintah menggelontorkan dana yang cukup besar untuk menekan angka kemiskinan, kenyataannya masih ada saja masyarakat yang menyampaikan keluhannya di publik. Masih ada disparitas. Untuk pelayanan kesehatan pun demikian, segelintir rakyat masih dikejar-kejar hutang membayar BPJS yang menghantui. Berarti rakyat masih belum mendapatkan sepenuhnya manfaat dari program pemerintah, boleh jadi karena pengku kepentingan tidak konsisten dan solid.

Dalam tubuh demokrasi yang sehat, harusnya kita bersihkan dari yang namanya black hole. Demokrasi perlu kita murnikan dengan lantunan kata-kata toleransi, positif, penuh optimis dan jauh dari sentiment saling menggunting dalam lipatan. Bermunculannya penyakit sosial seperti adanya embrio yang melahirkan terjadinya diskoneksi, lantas kesejahteran kian jauh kita tuju. Rakyat malah dimiskinkan akibat structural violence (kekerasan struktural). Segeralah diperiksa, mungkin ada kesalahan, dan pemerintah kita ajak untuk sama-sama memberi koreksi beruntun atas kebijakan tersebut.

Kadang kala kebijakan yang dievaluasi secara bertahap hanya bergerak pelan. Tidak akseleratif dengan harapan publik kebanyakan, inilah yang kadang menjadi semacam anomali dalam pembangunan kesejahteraan. Pemerintah jangan lagi melestarikan atau menghidupkan kultur mengkapitalisasi segala kebijakannya, memandang kebijakan sebatas untung-rugi terhadap diri dan kelompoknya.

Saran yang diajukan, bahwa kedepan patronase politik yang bermuara pada mewujudkan kesejahteraan parsial layak dipertimbangkan ulang. Para stakeholder mestinya mengembangkan kesadarannya demi kemaslahatan bersama, banyak orang, bukan mengutamakan dirinya ditengah derita rakyat, dan duka dari mereka yang belum mapan mengakses kebutuhan ekonomi.

Pemerintah tidak sekedar bertugas mengimplementasikan program ke rakyat tanpa ada briefing (pengarahan). Namun lebih dari itu, proteksi terhadap kebijakan sangatlah diperlukan guna memastikan sudah sejauhmana program pemerintah itu benar-benar menyentuh basis masyarakat yang membutuhkannya. Jangan ada lagi kesan, asal sudah jalan program tersebut lalu substansi yang dituju semisal keakuratan program sudah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat atau belum tidak dideteksi.

Bahkan cenderung diabaikan, dan menjadi sekedar ritual formalitas seperti acara-acara seremonial gunting pita, peresmian atau peletakan batu pertama dan lain sebagainya. Titik hitam dalam demokrasi sebetulnya membawa dampak destruktif. Itu sama seperti belengguh. Betapa tidak, demokrasi yang kita dambakan itu idealnya menjadi seperti kertas bersih yang tanpa dicoret tangan-tangan jahat. Gerbong demokrasi haruslah berjalan dengan arah yang jelas, tidak seperti ungkapan Kierkegaard bahwa ”yang sungguh-sungguh tidak ia mengerti adalah kejelasan. Apa yang harus ia lakukan, dan bukan apa yang harus ia ketahui, setiap tindakan”.

Ketika diilustrasikan posisi berdirinya demokrasi, maka black hole seperti sehelai kertas atau titik yang atas eksistensinya, mobilitas demokrasi terganggu. Atas keselamatan demokrasi, maka diperlukan pembersihan. Keberlanjutan demokrasi harus dijalankan dengan cara-cara yang benar, berhenti ‘membentak’ atau menerror demokrasi, biarkan siklusi perjalannya tanpa beban dan intimidasi. Karena tanpa beban, demokrasi dengan mantap memacu keberhasilannya yaitu meraih kesejahteraan bersama tanpa sekat.

Kita juga memiliki tugas menentukan, senantiasa membuka diri atas kritik dan masukan publik. Para perintis jalan menuju kesejahteraan rakyat yang saat ini kita nantikan gebrakannya ialah yang mulia Bapak Presiden Joko Widodo. Atas visi besar yang telah didengungkan dalam Debat Capres 2019, kita masih bisa menaruh harapan melalui konsep-konsep lisan dan tertulis yang diusung Presiden insya Allah dapat dilaksanakan. Seperti itulah, cerminan visi yang sehat yaitu harus dapat dibumikan. Artinya, mengandalkan kata-kata saja tidak cukup, melainkan harus bertindak nyata menjalankan kata-kata melalui amalan sosial atau menjadi kesolehan sosial kita.[***]

 

Penulis : Amas Mahmud, jurnalis Suluttoday.com

————————

Catatan: Artikel ini untuk diikutkan dalam lomba jurnalistik PIALA PRESIDEN, Kompetisi Nasional Media

– Untuk kategori lomba media siber Nusantara

Urgensi Pembangunan Berbasis Kependudukan

Boy Paparang (FOTO Suluttoday.com)

PADA medio, Senin 26 Agustus 2019 media-media di Indonesia baik media mainstream maupun media daring (online) di Penuhi pemberitaan pengumuman pindah Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur oleh presiden republik Indonesia Bapak Ir. H. Joko Widodo, sedangkan alasan yang paling mendasar pemindahan Ibu Kota negara Adalah Pertama beban Jakarta saat ini sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat bisnis, pusat keuangan, pusat pedagangan, dan pusat jasa.

Kedua, beban Pulau Jawa semakin berat dengan penduduk 150 juta atau 54% dari total penduduk Indonesia. Kemudian, 58% PDB ekonomi Indonesia ada di Pulau Jawa. Dari ketiga alasan ini dapat di simpulkan bahwa pada saat ini Indonesia Tengah megalami persoalan pengendalian dan pengelolaan masalah kependudukan yang cukup serius.

Sulawesi utara Sendiri merupakan salah satu daerah yang paling terdampak dari berpindahnya ibu kota negara ke wilayah Kalimantan Timur, hal ini dapat di lihat ketika Kota manado di tetapkan sebagi salah satu kota metropolitan baru, sebagaimana di ketahui sebuah kota metropolitan memiliki standard penduduk berjumlah satu juta Orang. Hal ini tentunya tidak terlepas dari upaya yang di lakukan ODSK dalam membawa Sulawesi utara melakukan lompatan-lompatan Kemajuan baik dalam sector pembangunan Infrastruktur,Pariwisata, industry maupun ekonomi serta sector-sektor.

Namun kita ketahui bersama, kedepan tentunya juga Sulawesi utara terlebih khususnya kota manado akan menghadapi permasalahan yang lazim di hadapi oleh kota-kota metropolitan, utamanya masalah demografi/kependudukan yang di dalamnya adalah Laju Pertumbuhan penduduk yang begitu cepat yang di sebabkan Oleh Angka Fertilitas (kelahiran) yang tidak sebanding dengan angka mortalitas dimana penduduk Sulawesi Utara Memiliki Angka Harapan Hidup yang terus bertambah dari tahun ke Tahun.

Selanjutnya dengan kemajuan teknologi komunikasi, informasi dan transportasi angka Urbanisasi di Kota Manado dan sekitarnya akan meningkat tajam hal ini di sebabkan mindset masyarakat yang berharap akan ada perbaikan nasib dari pesatnya tumbuh perekonomian kota, hal ini tentunya harus segera di antisipasi dengan menerbitkan regulasi pada tingkatan daerah secara tegas dalam mengatur urbanisasi.

Yang kemungkinan akan terjadi secara besar-besaran dan bukan tidak mungkin tidak akan terkontrol lagi, selanjutnya hal ini akan memungkinkan timbulnya potensi konflik sosial perkotaan (Perebutan Lahan/hunian, perusakan lingkungan,Kesenjangan Sosial, Tenaga Kerja, pendidikan, prostitusi hingga penyalahgunaan Obat-obatan terlarang) potensi konflik ini jika tidak di lakukan langkah-langkah prefentiv akan menjadi konflik nyata di Sulawesi utara terlebih khusus kota manado yang akan menjadi kota metropolitan nanti.

Langkah-langkah preventif yang perlu di ambil misalnya dalam mengantisipasi perebutan lahan/hunian dan perusakan lingkungan, perlu di rumuskannnya perda yang mengatur tentang standard pembuatan hunian maupun penataan ruang misalnya di haruskan adanya standard baku Persentasi lahan Hijau di setiap Lingkungan/Kelurahan untuk mendukung gerakan pencegahan Global warming serta pengelolaan sampah yang terintegrasi secara modern, demi juga menjaga kelestarian taman laut Bunaken yang menjadi Objek Wisata unggulan Sulawesi Utara.

Demikian juga potensi potensi Konflik Kesenjangan Sosial, pendidikan, Tenaga Kerja hingga penyalahgunaan Obat-obatan terlarang yang kemungkinan besar akan di Hadapi masyarakat Sulawesi Utara, Misalnya dalam mengantisipasi terjadinya Kesenjangan Sosial di Kota, perlu adanya Edukasi masyarakat dalam mengembangkan Potensi di Daerah masing masing agar masyarakat desa tidak berbondong-bondong melakukan Urbanisasi Ke kota, dalam bidang pedidikan perlu adanya Pemetaan Potensi pengembangan wilayah.

Misalnya pembangunan Universitas-universitas yang focus pengembangan Ilmunya Menitik beratkan pada Potensi yang ada di masing-masing Daerah, atau bahkan Potensi yang sudah di miliki Sulawesi utara seperti Universitas sam Ratulangi yang telah menempati ranking ke 27 dari seluruh Indonesia, semestinya ada Pembagian Lokasi Kampus(Fakultas) misalnya Fakultas Perikanan di Pindahkan ke wilayah Nusa Utara agar masyarakat boleh memiliki SDM yang mumpuni dalam mengelolah Perikanan, pun demikian dengan Fakultas Pertanian dan fakultas Peternakan dapat di Konsentrasikan di Wilayah Bolaang Mongondow agar SDM untuk mengelolah potensi di Wilayah Bolaang mongondow.

Pun demikian juga langka antisipatif perlu adanya pembangunan pusat-pusat pengembangan Kreatifitas kaum Milenial dan Pusat konseling di setiap kabupaten kota yang ada di wilayah Provinsi, agar pola pergaulan milenial yang merupakan bagian dari era Bonus demografi boleh memiliki asas manfaat yang maksimal. Mengingat Kebijakan untuk memanfaatan bonus demografi terletak di luar kebijakan kependudukan (Kesehatan, Pendidikan dan Ekonomi) maka Upaya-upaya peningkatan kualitas penduduk (baik fisik maupun non fisik/infrastruktur penunjang) perlu diperluaskan dan ditingkatkan.

Perlu perhatian khusus terhadap upaya-upaya perbaikan dan peningkatan terkait dengan variabel-variabel pembentuk Index Pembangunan Manusia (Kesehatasn, Pendidikan dan Ekonomi). Upaya-upaya konkrit ini sudah sangat urgent untuk di maksimalkan pelaksanaannya dengan cara menyatukan persepsi tentang Pembangunan Berbasis Kependudukan melaui Grand Design Kependudukan Kabupaten Kota yang berkesesuian dengan Grand Design Kependudukan yang ada di Pemerintah Provinsi. [***]

 

 

__________________

Penulis : Boy Paparang, S.IP, Ketua Koalisi Muda Kependudukan Sulawesi Utara

iklan1