Category: Artikel

REKONSILIASI Direduksi, Kini Mirip Praktek MAKAR

Amas Mahmud, indahnya rekonsiliasi (FOTO Ist)

KENAPA demikian santernya ajakan, perbincangan, sindiran, penolakan, dan himbauan rekonsiliasi pasca putusan Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) membuat ramai media sosial?. Apakah kita negara yang rakyatnya penganut paham ‘ugal-ugalan’, sulit move on, fanatik buta, emosional dan pendendam?. Sehingga berat melupakan ‘romantisme’, ‘seteru’, rivalitas politik, tak mau berdamai dengan realitas.

Padahal Indonesia yang luas ini diberi keistimewaan keberagaman etnis, suku dan agama yang hidup berdampingan dengan harmonis. Sekedar mereview kebelakang jelang Pemilu Serentak, Rabu 17 April 2019 terdapat banyak kehebohan isu yang disuplay ke publik. Diantaranya, soal komunis (PKI), khilafah, Islam garis keras, anti Islam, anti Pancasila, bahkan yang cukup sensasional adalah isu makar.

Atas tafsiran makar itu membuat para akademisi masing-masing beradu argumentasi, dalil dan defenisi. Ada ulasan, ada bantahan, yang kadang-kadang kurang sepadan disebabkan atas kecenderungan media massa yang memberitakan dengan pola framing tertentu. Setiap orang yang tampil di publik, dikala itu menjadi penafsir. Ada ahli, pengamat dan pemerhati dadakan, tapi itulah model kita memobilisasi demokrasi.

Selepas putusan MK, lain lagi realitasnya. Yang ramai saat ini yaitu ‘rekonsiliasi’, yang padanan bahasanya kira-kira begini ‘memulihkan keadaan, persahabatan, atau perdamaian’. Gagasan besar yang perlu ditangkap dari rekonsiliasi ialah niat kita agar sehati, bersenyawa antara keikhlasan hati dan perbuatan demi big interest. Rekonsiliasi bukan direduksi menjadi politis, seperti saat itu makar sangat berbau politis.

Sederhananya, rekonsiliasi bukan barang tabu dan berbahaya, mengancam. Bukan juga candu pembangunan yang merusak mental bangsa. Di kamar sebelah, kita perlu pula memeriksa dan menguji niat baik pihak yang mau melakukan rekonsiliasi, supaya proporsional kedua faksi dibahas. Jangan hanya karena kawin-mawin kepentingan jabatan sesaat, lalu rekonsiliasi dikukuhkan, ternyata hanya semu. Bagi pihak yang menolak rekonsiliasi dengan alasan tak mau masuk dalam sistem pemerintahan ataukah tidak ikhlas menerima oposan bersama di pemerintahan juga secara demokrasi tidak salah. Ini menjadi pergumulan kita yang patut dicari jalan keluarnya.

Semua pilihan politik itu berkonsekuensi, asalkan kita tidak over, bid’ah atau mendramatisir situasi. Sudah harus menerima dengan lapang dada bahwa proses politik telah menghasilkan kepemimpinan baru, dimana Jokowi-Ma’ruf yang menang dalam pergulatan Pilpres. Sportifitas dan kearifan berdemokrasi itulah yang kita perlukan saat ini. Sebab, apapun itu kita sama-sama akan menepuk dada dalam hal merindukan Indonesia lebih maju lagi kedepannya.

Sudahi bantah-bantahan soal ‘rekonsiliasi politik’ perlu atau tidak. Mau melakukan rekonsiliasi dengan syarat, atau menerima rekonsiliasi tanpa syarat? sungguh makin menambah noda etika demokrasi kita. Tidak urgent itu sebetulnya. Bagi saya yang masih awam, rekonsiliasi itu tumbuh dari keikhlasan, ketulusan dan kecintaan atas nama Tuhan. Bukan, atas nama kekuasaan, kepentingan keduniaan semata. Terlalu kecil itu menjadi dalil dan kunci pembuka jalan rekonsiliasi.

Begitu jelas kita mendengarkan dan nonton Prabowo dalam pidatonya setelah MK mengetuk palu sidang. Dirinya (Prabowo), bersama Sandiaga Uno telah menerima putusan tersebut dimana Jokowi sebagai Presiden terpilih dan Ma’ruf Amin Wakil Presiden untuk pemerintahan selanjutnya. Tak perlu lagi ‘digoreng-goreng’ dengan narasi destruktif. Tugas kita adalah menjahit irisan-irisan luka yang mungkin terbelah, mencari obat untuk memulihkan situasi.

Kita tegas meminta Presiden Jokowi mengokohkan persatuan. Pernyataan dan pandangan elit politik pun kita harapkan dapat menyejukkan suasana, kini rakyat telah sportif menerima proses politik. Hanya kadang, oknum politisi yang membuat gaduh dan cari sensasi, mereka merecoki sendi-sendi ketenangan rakyat. Peganglah prinsip itu, dimana pemenang tak boleh jumawa, dan merasa superior. Seperti itu pula, yang kalah bukan berarti hancur-berantakan martabat dan harga dirinya, ini hanya tentang kompetisi demokrasi.

Menang kalah harus bergandengan tangan membangun Indonesia, supaya adil, makmur, jauh dari kemiskinan, dibukanya lapangan pekerjaan dan tidak dijajah utang oleh bangsa Asing. Menang dan kalah juga sebetulnya sama-sama juara, ketika kedewasaan dikedepankan. Kontestasi politik Pemilu 2019 harus menjadi ajang tontonan yang berakhir menggembirakan semua pihak, walaupun diawal permainan relatif menegangkan.

Berhentilah memelihara tradisi saling sindir dan debat di Medsos, merasa diri paling benar. Terutama soal rekonsiliasi yang sampai hari ini masih ramai kita baca di postingan-postingan Facebook, tak ada untungnya. Turunkan tensi itu, dimana merasa menolak rekonsiliasi, mau melakukan rekonsiliasi dengan syarat, atau bahkan menolak sama sekali rekonsiliasi adalah sikap masing-masing pihak yang perlu kita hargai. Kita hanya memerlukan jedah waktu saja untuk kembali berfikir bijak, penuh kegembiraan. Jangan mau menjadi budak para pemburu kepentingan sesaat yang membuat kita mudah tersulut emosi, marah dan berkonflik antar sesama.

Intensitas pembicaraan soal rekonsiliasi dan makar di Medsos diakui meningkat, pada momentumnya. Ada resistensi, ada dukungan, dan ada poros yang memaklumi keduanya tetap mengambil peran masing-masing. Mereka yang mengerti, tak mau memaksakan kehendak berfikir bahwa oposisi dalam sistem demokrasi diperlukan, tidak kaget dan tak ambil pusing dengan isu-isu rekonsiliasi tersebut. Kita berusaha menakar konsistensi percakapan publik di Medsos, baik yang pro maupun yang kontra terhadap ‘rekonsiliasi’ dan ‘makar’, sama-sama ikut meramaikan dunia virtual.[***]

 

 

______________________

Catatan: Amas Mahmud, Sekretaris DPD KNPI Manado

Tragedi Demokrasi dan Insiden Kemanusiaan

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

Baca Selengkapnya

CANTIK itu CANDU

Asterlita T Raha (FOTO Ist)

SEPERTI zat adiktif perempuan candu terhadap kecantikan, runduk sujud pada standar barat dan timur yang menjadi kiblat; tinggi, putih, mancung, kurus, rambut lurus, berbokong dan berpayudara besar sampai berbusana dengan aturan-aturan teologis. Semua itu merujuk pada perilaku yang dapat membangkitkan gairah seksual serta berlandaskan selera dan kepentinggan laki-laki.

Lalu perempuan menukarnya dengan mendapatkan sumber daya yang disediakan laki-laki, yaitu kesetiaan, pengakuan, pujian dan keterpesonaan bahkan uang. Sehingga menurut Naomi Wolf (penulis) bahwa kecantikan tidak lebih hanyalah mitos yang menindas perempuan.

Cantik sejak peradaban dini telah menjadi rebutan. Seperti arena tanding hampir seluruh perempuan dunia menjadi peserta, bertanding dengan sesamanya dan berlomba untuk memenangkan pujian laki-laki. Tak kala berbagai cara digunakan agar tidak menjadi keriput dan tua. Ketakutan terus menghantui sampai rela menggunakan berbagai treatment kecantikan yang meraih kocek fantastik hingga menahan sakit karena bagian tubuh tertentu dibedah dengan pisau.

Betapa perempuan kehilanggan subjektifitas diri dan menjadi liyan, misalnya dalam dunia industry fahsion, tubuh perempuan dijadikan objek strategi pemasaran. Di berbagai ruang publik, beberapa institusi mensyaratkan kecantikan bagi perempuan untuk menduduki posisi-posisi tertentu, konteks kecantikan dunia digelar serta turut melegitimasikan mitos. Perempuan terobsesi mengamalkan esesnsi kecantikan hingga melupakan bagaimana cara beriksistensi sebagai manusia. Kecantikan tidak lebih dari suatu system politik dan system pertukaran berdasarkan pada teretorial geografis.

Standar Cantik di Indonesia

Secara historis dan geografis, Indonesia punya cerita Panjang dalam memaknai arti kecantikan. Di pengaruhi oleh keberagaman budaya. Semenjak jawa kuno, kecantikan telah tergambar dalam kisah sastra Ramayana. Tokoh Sinta, istri Rama adalah wujud kecantikan perempuan. Berprilaku baik dan bercahaya laksana rembulan. Berbeda dengan keagungan perempuan dari suku Dayak yakni memiliki kuping yang Panjang, dan berbagai daerah lainnya yang memaknai atri kecantikannya.

Perempuan Halmahera tak terkecuali salah satunya suku Togale (Tobelo-Galela), zaman dulu standar kecantikan perempuan halamhera adalah melukis telapak tangan menggunakan warna merah (pewarna yang berasal dari alam) memakai konde dan sirir bermotif kura-kura serta menaruh bunga hijau di telinga, rambut Panjang dan menjaga kehalusannya menggunakan santang kelapa (galela; o jono) dan mengikatkan sabuk pinggang sebanyak 3 kali dan identik dengan saloi/palaudi atau keranjang anyaman yang terbuat dari rotan.

Standar pun berubah ketika era kolonial masuk ke Indonesia, makna kecantikanpun berubah mengikuti standar perempuan penjajah yakni perempuan Eropa. Dan pada masa inilah produk kecantikan di pedagangkan dan diiklankan melalui media. Kemudian berubah ketika fasisme jepang bercokol di atas tanah ibu pertiwi. Perempuan Nippon adalah standar sekaligus gambaran yang di muat dalam rubrik kecantikan yakni “Djawa Baroe”. Dan standar kecantikan terus berkembang hingga saat ini yaitu berkiblat pada perempuan timur dan barat.

Kala Kecantikan Menindas Perempuan

“Mengapa di negeri Mataram gadis-gadis cantik selalu bernasib malang?” tanya Jalu (tokoh dalam buku Gadis-gadis Amangkurat) kepada ibunya. Bagaimana tidak zaman kerajaan banyak perempuan cantik di jadikan selir para raja dan sampai kini industri ponografi dan prostitusi turut menjadikan kecantikan sebagai jualan. Perempuan yang dianggap cantik selalu rentan terhadap pelecahan dan misoginis.

Sampai penulis Eka Kurniawan menceritakan bawasannya “Cantik itu luka” dalam novelnya. Kini, pada revolusi 4.0 perempuan terus dirundung ketakutan terhadap penuaan dan terobsesi terus menjadi cantik. Media pun terus mengembar-gemborkan berbagai produk dan dunia fasion meraup keuntungan dan patriarki terus bernegasi, terus menempertahankan status qou dengan membuat perempuan berkutat pada urusan-urasan pakaian, make up, bentuk tubuh dll sampai lupa pada potensi dan kemampuan dirinya.

Kapitalisme terus melahirkan narasi kecantikan sebagai trend center fahsion sesuai citra produk lalu perempuan menjadi sasaran empuk pemasaran. Akhirnya, perempuan terus dipasung dan terpenjara pada mitos kecantikan. Sesungguhnya kecantikan bukanlah sesuatu yang nyata, hanya sebuah hasil imajinasi manusia. Sebab cantik di belahan bumi lain belum tentu sama “cantik” diatas pijakanmu. Kecantikan sesungguhnya adalah hasil eksistensi manusia, dengan memngembangkan seluruh potensi dalam dirinya dan disesuaikan dengan faktor geografis.

Di hadapan kecantikan laki-laki dan perempuan adalah sama-sama budak, defenisi kecantikan hanyalah mitos yang terus di ceritakan; laki-laki terus mengagumi kecantikan dan perempuan terobsesi untuk terus menjadi cantik (mengikuti selera laki-laki). Lalu sampai kapan mitos kecantikan terus membelenggu seluru aspek kehidupan, bagaimana caranya memampaui mitos tersebut? Kata Soe Hok Gie “ perempuan akan selalu berada di bawah laki-laki kalau yang di urusinya adalah baju dan kecantikan”.

 

____________________________

 Oleh : Asterlita T Raha, Aktivis GMKI Cabang Tondano 

Konsekuensi Demokrasi dan Kehendak untuk Berkuasa

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

DEMOKRASI mengedepankan yang namanya musyawarah mufakat. Apa maksudnya?, tentu melahirkan keputusan kolektif. Mengabaikan yang namanya praktek diskriminasi atas hak-hak rakyat. Lingkup ajaran demokrasi begitu mengagumkan nilai-nilai kemanusiaan, lain kendalanya dengan praktek dilapangan. Itu sebabnya, realitas dalam penerapan demokrasi memang tidak selalu berjalan paralel, antara konsep dan aktualisasi, manakala disandingkan.

Nafas dari demokrasi itu secara formal berupa peraturan, norma dan mekanisme-mekanisme hukum yang diproduk pemerintah. Sedangkan dalam realisasinya, dikonkritkan dalam wujud praktek seperti menghargai konsensus, musyawarah mufakat, lalu toleran terhadap perbedaan pandangan. Bukan menjadikan suara masyarakat sebagai dagangan politik. Namun begitu, kenyataannya penerapan demokrasi kita ramai disibukkan dengan urusan elektoral semata.

Konsekuensinya yang sering ditemui ialah keadilan, marwah hukum, kejujuran dan transparansi menjadi terabaikan. Berada dalam urutan kesekian disaat proses berdemokrasi dijalankan. Disitulah kemudaharatan demokrasi tercipta, pemicu atau embrio terjadinya ketimpangan demokrasi tumbuh subur. Bila kita urutkan, mengurai secara rinci benang kusut demokrasi, maka kejujuran, ketaatan terhadap aturan, keterbukaan dan penghargaan atas kedaulatan masyarakat harus diamalkan secara terus-menerus.

Tak boleh sekali saja kita mengingkari adanya benturan kepentingan. Dengan desakan argumen dan sentimen apapun, kepentingan kolektif tak boleh didikte oleh kepentingan personal. Jika kita disiplin atas itu, yakinlah transformasi Indonesia dari kurang maksimalnya memajukan Negara, menjadi lebih profesional lagi, trampil, progresif dan menjadi bermartabat masyarakatnya.

Kelihatannya, bulir-bulir kecil dalam kejanggalan demokrasi seperti ketidakadilan, kecurangan, dan inkonsistensi terhadap aturan, masih dilihat sebagai angin lalu yang diabaikan. Ternyata, dari hal-hal kecil itu berefek besar, sistematis dan signifikan, menjamur, merambah, sehingga membunuh mobilitas pemerintah dalam memajukan Negara. Praktek buruk itu menjadi penyakit kambuh dan akut yang merusak tatanan demokrasi.

Peristiwa politik kita di Indonesia tidak saja dalam pentas dan panggung politik, lebih dari itu sering kali berjalan berkepanjangan. Seolah ada warisan rivalitas abadi dalam politik, padahal dalam paradigma politik modern tidak mengenal permusuhan, lawan, atau perseteruan politik abadi. Yang abadi dalam politik hanya kepentingan, perbedaan pendapat dan adu argumentasi di ruang politik hanyalah asesoris demokrasi. Hanya saja, kadang tradisi itu menjadi bergeser.

Sehingga kelompok politik tertentu yang menjadi oposisi (blok politik) atau koalisi politik, saling memandang sinis destruktif. Cara pandang kurang elok itulah yang menjadi ancaman baru bagi dunia demokrasi Indonesia, maka dari itu kita memerlukan perbaikan berkelanjutan dan serius. Dari hal-hal kecil tersebut seluruh elemen anak bangsa harus berani melakukan hijrah, mari berkolaborasi. Atau bahkan, bila kita berlawanan secara politik, jadilah lawan yang disegani karena kita elegan, sportif dan dewasa dalam meletakkan kompetisi.

Konstruksi demokrasi kita begitu inklusif dan paripurna karena berdiri kokoh diatas kepentingan semua golongan. Atas adanya gesekan kepentingan, akhirnya sedikit tercederai dengan saling menginterupsi, menghujat dan menganulir hasil capain konstitusional. Sebetulnya, kita membuang-buang waktu, keadilan sering kali menjadi kurang bernilai sebab dianggap telah tergadaikan atas kuasa, intervensi serta tekanan.

Parahnya lagi hasil Pemilu yang didasarkan pada asas Pemilu langsung, umum bebas rahasia dan jujur adil. Kita tidak bisa tertinggal dan bernostalgia pada semangat penyatuan persepsi saja, atau tidak harus terlena pada perdebatan-perdebatan retorika saja, melainkan bersepakat untuk action bersama. Kita optimis, Presiden kedepan akan lebih efektif dan mahfum mengelola Negara Indonesia tercinta menuju pada cita-citanya.

Demokrasi punya dua wajah, ia bisa bermanfaat dan bisa berubah menjadi petaka. Diksi itu dapat dilihat dari bagaimana upaya seseorang atau sekelompok orang dalam merebut kekuasaan, menghalalkan berbagai cara?. Banyak intrik yang dilakukan, guna mendapatkan kekuasaan yang hendak dituju. Harapan kita, setidaknya diatas intensitas birahi berkuasa yang tidak tidak juga membuat seseorang tersebut kebelet, lalu memprovokasi publik untuk menjadi bar-bar.

Jangan pula kita mengabaikan aturan dalam menyelesaikan problem dan dinamika Negara, lalu menghakimi dengan cara sendiri-sendiri. Alhamdulillah, sampai saat ini kekhawatiran itu belum terwujud. Memang tensi politik kita di tanah air saat Pemilu Serentak tahun 2019 ini begitu tinggi, itu tergambarkan dari apresiasi masyarakat dan antusiasnya mereka dalam menunjukkan partisipasi politik. Sampai pada unjuk rasa protes atas adanya dugaan kecurangan, tujuannya secara umum adalah menuntut keadilan, dan mau merasakan adanya perbaikan di Negara Indonesia tercinta.

Silahkan saja, pada prinsipnya semua warga Negara mempunya kesamaan kedudukan didepan hukum. Dalam konteks demokrasi pun begitu, warga mempunyai hak memilih dan dipilih sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang dispesifikkan dalam aturan-aturan lebih teknis lainnya. Target kita semua yaitu, demokrasi dapat berjalan dengan keramahtamahan, kekeluargaan, dan sikap rekonsiliatif, bukan dengan marah-marah dan dendam.

 

____________________

Penulis : Amas Mahmud, Sekretaris DPD KNPI Manado

Pemilu, Delegitimasi, Kekerasan, Hoax dan Narasi Politik

Amas Mahmud, potret demokrasi Indonesia (FOTO Suluttoday.com)

PALING tidak semua orang yang merayakan demokrasi mengharapkan adanya penghargaan atas pendapat masing-masing. Mereka enggan menerima perlakukan diskriminasi, menolak tindakan monopoli, penguasaan yang berlebihan dan penindasan. Sekedar kita potret dinamika Pemilu Serentah tahun 2019 yang sedang menanti pengesahan hasil, yang buram kita berusaha menerangi objeknya sehingga menjadi genuine.

Kini tahapan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) sedang digulirkan setelah pembacaan hasil perolehan suara Capres Republik Indonesia dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Tidak bermaksud meniadakan dugaan kecurangan Pemilihan Umum (Pemilu) yang sementara dipolemikkan paslon Capres tertentu, konsen kita membangun demokrasi dengan menghindari kecemasan. Karena kecemasan hanyalah melahirkan keraguan publik.

Soal ada pihak yang mendukung atau menolak hasil Pemilu, dalam konteks demokrasi kita merupakan hal yang lumrah. Begitu pula yang berkaitan dengan demo massa unjuk rasa karena ketidakpuasan atas dalil tertentu, juga adalah hal lazim dalam nalar demokrasi kita. Yang menjadi luar biasa itu, bila perbedaan pendapat dianggap tabu. Seyogyanya melalui perbedaan pendapatlah elemen, sendi-sendi serta nafas demokrasi kita terwujud, tak boleh perbedaan aspirasi dikekang.

Apalagi dengan cara-cara represif. Demokrasi kita harus membawa iklim dan berkah yang positif untuk seluruh alam, bukan menjadi konsumsi komunitas. Jangan batasi demokrasi pada kanal yang sempit, berujung ke penyanderaan aspirasi publik. Kurang tepat rasanya manakala isu-isu dalam kemeriahan pesta demokrasi dikapitalisasi untuk kepentingan mendiskreditkan antar sesama pelaku demokrasi. Kita ingat betul, kekerasan dan intoleransi bukanlah anak kandung demokrasi.

Konsekuensi dari demokrasi yang penuh ramai retorika ialah lahirnya delegitimasi terhadap lembaga penyelenggaraan Pemilu. Pembenaran dan upaya saling menyudutkan dari para politisi terkait siapa dalang yang mendorong delegitimasi lembaga penyelenggara Pemilu menyeruak, tak tau siapa?. Saling mencari kambing hitam. Baik Capres petahana maupun yang non-petahana juga punya kepentingan yang sama dalam mengemas, mengolah dan menanggapi isu tersebut.

Untuk menggapai substansi demokrasi melalui demokrasi prosedural, maka pendekatan-pendekatan persuasif, edukatif dan literasi sangat dibutuhkan. Berat rasanya jika kita mengambil jalan pintas, menjalankan demokrasi dengan mengabaikan teriakan protes atau penyampaian pendapat dari komponen rakyat lainnya. Artinya, demokrasi kita begitu punya ruang mengakomodasi kepentingan semua pihak, nafas demokrasi itu terletak pada heterogenitas, bukan homogenitas.

Jangan sengaja kita kapling, kita belokkan spirit demokrasi pada urusan personal atau kelompok semata. Buka ruang seluas-luasnya bagi publik untuk memupuk nilai kolektifitas demokrasi dengan saling menghargai perbedaan pikiran. Demokrasi mengharamkan adanya pemimpin yang anti-kritik. Dari konseptualnya, demokrasi itu membanggakan kita semua karena menghargai nilai-nilai egaliter.

Semua rakyat dimata hukum setara posisi dan porsinya. Ini terdeskripsi melalui sistem Pemilu kita, satu orang satu suara. Baik dia pejabat, rakyat jelata, kaum milenial atau kaum tua, kekuatan politiknya sama, masing-masing punya satu suara dalam memilih. Realitas seperti itu mestinya mengilhami kita semua agar berfikir sejalan dengan apa yang menjadi hak kita dalam alam demokrasi, tidak ada satu makhluk di era ini yang superior dan kebal hukum.

Dalam hal supremasi hukum pun keberadaan kita sama. Hanya saja perlakuan-perlakuan spesial, standar ganda sering kita temui dari oknum yang tidak sadar mengamalkan hakikat demokrasi, sehingga menjadi congkak. Merasa dirinya lebih istimewa. Pada level interaksi sosial juga sama, dari sisi strata sosial tak ada distingsi. Dimana rakyat punya pranata sosial yang hendaknya menjadi acuan, kiblat, rujukan hidup yang diyakini benar dalam ruang keberagaman.

Tiba pada ujung cerita demokrasi tidaklah mudah, kita melewati rentetan insiden kekerasan. Aksi reaksi terjadi, bergerak melalui jalan asumsi, analisis, argumentasi lalu kemudian lahirlah akomodasi kepentingan, itulah komposisi demokrasi kita. Konteks ini membuat desain demokrasi kita tidak kaku, tidak pasif, melainkan aktif dan dialogis sifatnya. Detak jantung demokrasi yang bergerak itu tak boleh sekali-kali dihentikan dengan intimidasi atau intervensi dari siapapun.

Kecuali dinamika yang demikian melahirkan ancaman berupa tindakan makar. Demokrasi tanpa demonstrasi akan menjadi hambar, biarlah demonstrasi dihidupkan sebab itu sarana dan saluran penyampaian pendapat. Secara psikologis pendemo hanya menghendaki aspirasinya diterima, apa yang menjadi tuntutan mereka ditindaklanjuti. Tidak lebih dari itu, bukan oknum aparat malah curiga, lalu melakukan semacam blokade. Bersikap tidak sewajarnya, dengan menakut-nakuti, apalagi menembaki rakyat yang menggelar demonstrasi. Kontestasi demokrasi bukan terbatas digaris sirkulasi kepentingan elit.

Tragisnya, dari demokrasi kita mengalirlah hoax, mereduksi kebenaran. Dimana hoax merupakan berita bohong, sesuatu yang belum tentu benar dipublikasi menjadi seolah-olah benar, sehingga sering kali melahirkan provokasi. Kita akhirnya dibawa ke fase post-truth, artinya post-kebenaran atau manusia menjadi mempercayai opini. Sesuatu yang melampauan kebenaran dijadikan kebanaran, dari situasi inilah ruang relatifisme akan bangkit.

Asal-usul informasi hoax, berpotensi juga dilakukan pihak pemerintah, pihak swasta atau kelompok berkepentingan. Sukar rasanya disimpulkan secara mutlak penyebar hoax ini dilakukan satu kalangan tertentu saja, bukan murni dilakukan kelompok yang anti pemerintah secara tunggal. Kemungkinan terjadi ada peternak hoax yang dilindungi atau dipelihara pemerintah. Makanya, harus selektif mendeteksi siapa pelaku penyebar hoax baru menarik kesimpulan. Jangan menghentikan hoax, dengan memperpanjang kehidupan hoax.

Kita pasti merekam dalam memori kolektif, dari pertumbuhan percakapan-percakapan di ruang publik membuat tema-tema politik begitu tinggi marwahnya. Ragam narasi politik yang dihasilkan pula, sayangnya kedalaman narasi tersebut sering tidak sejalan dengan aktualisasinya. Narasi politik itu ada yang konstruktif, ada pula yang destruktif. Pro vs kontra dalam politik telah menjadi skema yang biasa dalam ruang-ruang kompetisi politik, tergantung bagaimana kita mengisi semua dialektika publik tersebut.

Politik bisa dianggap true story, dilain pihak bisa dikisahkan sebagai cerita yang tidak benar. Bermacam anggapan soal politik yang bertujuan positif merupakan jalan berfikir yang benar, walau kadang muncul pula citra buruk terhadap politik yang disepadankan hanya dengan hal-hal buruk. Praktek curang, saling tikung dan intrik politik dianggap sebagai jalan mutlak dalam berpolitik, padahal itulah kekeliruan dalam praktek politik sebetulnya. [***]

 

___________________________

Catatan Amas Mahmud, S.IP, Redpel Suluttoday.com.
iklan1