Category: Artikel

Politisi Avonturir dan Meningkatnya Oportunisme

Bung Amas Mahmud (Foto Suluttoday.com)

Oleh : Bung Amas, Sekretaris DPD KNPI Manado

Ahirnya para politis seperti lama sampainya pada tujuan politik mereka. Kondisi itu terbaca, dari jenjang karir atau kiprah para politisi dari mudahnya sampai tumbuh uban masih haus kekuasaan. Mereka terus bertenggar dalam praktek politik rebutan kekuasaan, tidak berniat lagi naik kelas, dan tidak mau turun kelas tentunya. Nafsu berkuasa dari mereka terus membuncah, belum juga klimaks.

Seperti mereka belum punya kamus soal pensiun dihari tua. Tak ada masa pensiuannya, tak ada istilah moratorium untuk mereka politisi tulen dan senior. Lemahnya, mereka hanya mau menyasar kekuasaan. Takut kehilangan strata sosialnya, takut kehilangan harta dan kelaparan, mungkin ya?. Konsekuensinya, makin banyaklah antrian politisi dibelakang mereka. Macet, bahkan matilah regenerasi politik. Kesempatan berprestasi bagi politisi yang baru seperti terkunci.

Tak hanya itu, ada pula fenomena politisi avonturir (petualang) atau umumnya kita kenal sebagai politisi ”kutu loncat”. Di Provinsi Sulawesi Utara, sudah banyak kita saksikan. Dari partai politik tertentu, mungkin merasa kepentingannya tidak terakomodasi, mereka pindah. Bermutasi dari satu partai politik ke partai politik lainnya, bagi mereka biasa. Dari sisi konsistensi ideologisasi partai, ini bermasalah sebetulnya. Sebagai politisi, harus punya identitas dan komitmen, istiqomah.

Berpindah-pindah partai politik menandakan bahwa politisi tersebut hanya memburu jabatan kekuasaan. Tidak mendidik publik politik memang. Fenomena politisi avonturir ini membahayakan demokrasi, mereka tak mau ambil pusing dengan konsensus kolektif. Yang penting mereka aman terlebih dahulu, yang lainnya nanti diatur kemudian. Begitu individualistic cara berfikir dan tindakan mereka.

Walau begitu, dalam perspektif demokrasi kita semua harus menghormati pilihan itu. Tapi berharap lebih soal komitmen kepada mereka, berhentilah, jangan berharap. Mereka cenderung bersekutu, dikelilingi atau berkawan dengan kaum oportunis. Mereka yang oportunis bisa muncul dari mana saja, dari latar belakang profesi apapun. Jangan heran, makala politisi avonturir ini bermalasah hukum, dan tiba-tiba jatuh miskin, kebanyakan kaum oportunis ini menjauh.

Tipikal para penyembah berhala kepentingan pribadi itu tidak menghargai pertemanan dan kekeluargaan. Bagi mereka yang utama adalah kepentingan individu. Spirit antara politisi avonturir dan kalangan oportunisme sangat cocok. Mereka pasti memiliki tujuan yang sama, yakni masing-masing mau cari aman sendiri. Bulsit dengan kepentingan publik. Bagi mereka kepentingan rakyat, menjadi hal kesekian.

Kekuasaan yang diberikan rakyat, dimanfaatkan seperlunya untuk rakyat. Selebihnya, manfaat untuk diri dan keluarga yang diprioritaskan. Menjadi perlu waspadalah kita semua, saling ingat-mengingatkan agar tidak terjerumus. Ketika rakyat lalai, lalu mereka politisi avonturir dan oportunis berkuasa, maka siap-siaplah kita menjadi budak. Rakyat yang dekat dilingkar kekuasaan saja yang menjadi perhatiannya.

Bagi-bagi proyek dan pesta pora memanfaatkan jabatan mereka lakukan dengan bangganya. Seolah-olah mereka mengabaikan dan tidak peduli dengan mata telinga publik. Kekuasaan baik di Nasional maupun Daerah hanya menjadi alat mengumpulkan harta. Karakter seperti itu, disekitaran kita banyak kita saksikan, pemimpin berwatak avontirur dan oportunis. Ketika tiba mereka tamat dalam berkuasa, pasti gelisah dan galau melanda, baru mereka menyadari bahwa rakyat adalah segalanya. Mulai lagi, mereka mendekat, ambil hati rakyat untuk berharap dipilih kembali ketika punya kepentingan publik.

Politisi picik seperti itu namanya. Tak tanggung-tangguh, mimbar di rumah ibadah menjadi lahan dan panggung strategis bagi mereka berkampanye. Unjuk kesolehan dipertontonkan, targetnya apa, agar meraih simpati publik, dan dipilih menjadi pemimpin lagi, meski rakus. Mereka tidak menggunakan perasannya saat mengelola kekuasaan, memposisikan diri seperti tuan-tuan besar. Rakyat harus diberi pengetahuan agar tak lagi tertipu.

Edukasi politik harus dilakukan politisi yang populis dan progresif. Mita yang berada distruktur luar partai politik juga punya tanggung jawab moral mengingatkan rakyat agar tidak salah memilih. Pameran kebohongan perlu segera diakhiri, jangan rakyat dijadikan alas kaki. Kemudian, memuliakan rakyat yaitu dengan program-program yang pro rakyat. Berikan kemudahan kepada rakyat, bukan nanti tiba tahun politik baru rakyat pura-pura diperhatikan.

Proses pembodohan dalam praktek politik yang berjalan sistematis harus disudahi. Dipangkas habis. Jangan ada kompromi bagi politisi avonturir, dan kaum oportunis yang kerjanya seperti lindah. Menghisap darah rakyat lalu disisi lain, merekayasa diri menjadi pembela rakyat. Politik bukan arena menampilkan kepalsuan. Kenali para penganut avonturir dan kaum oportunis, gunanya apa? Tentu untuk menghindari mereka.

Nah, untuk diketahui, ciri khas oportunisme adalah suatu aliran pemikiran yang menghendaki pemakaian kesempatan menguntungkan dengan sebaik-baiknya demi kepentingan diri sendiri dan kelompoknya. Tersebarlah para politisi penjilat. Dapat dikroscek kecenderungan orang-orang oportunis ini, mereka hanya menuhankan dan takut kepada penguasa, pengusaha atau siapa saja yang memberi mereka manfaat.

Memang begitu, salah satu trik menghalau demokrasi adalah dengan memberi ruang kepada politisi avonturir dan kaum penjilat oportunis ini tumbuh subur. Dalam pikiran kaum avonturir yang penting kepentingan mereka terpenuhi. Tak mengenal siapa tuannya. Bagi yang memberi manfaat, disitulah mereka akan bersama-sama.

Hal yang mirip dengan watak oportunisme. Semua berdasarkan atas asas manfaat, tidak lebih. Kalau misalkan ditemukan ada lebih untuk mereka berikan kepada rakyat, anggaplah itu bonus. Namun secara umum dalam jejak mereka dikenal anti demokrasi. Mereka tidak terbiasa dengan perundingan, musyawarah mufakat, hanya mau dengan hal-hal praktis pragmatis. Rakyat segera menganali dan tinggalkan mereka, jangan menjadi korban untuk kesekian kalinya.

Mereka saat ini bisa berada sebagai penguasa, politisi, antek-antek penguasa dan dalam posisi peran sosial lainnya. Ketika politisi avontirur dan kelompok oportunis bersatu dalam kompromi kepentingan, maka berhati-hatilah bagi mereka yang menjadi oposisi. Memang begitu tidak elok, akomodasi kepentingannya tersumbat, tidak terdistribusi lancar dan adil kepada rakyat.

Kaum oportunisme ini terus mengalami eskalasi. Dari tiap periode proses politik mereka berkembang, penyebabnya karena kaderisasi melalui praktek-praktek mafia atau broker politik juga berjalan efektif. Belum lagi efeknya ke bawa, melalui perilaku yang menular ke rakyat. Pemilih (konstituen) diperbiasakan dengan politik pragmatis, cara ”menjilat” demi mendapatkan sesuatu diajarkan politisi kepada rakyat. Bahkans ecara transparan, begitu menyedihkan memang.

Demokrasi dan Peran Kolektif Pemuda

Fandi Umanahu (Foto Suluttoday.com)

Oleh : Fandi Umanahu, Aktivis muda Kepulauan Sula

Kebebasan untuk memilih atau yang dikenal dengan kata demokrasi di indonesia akan memasuki babak yang kesekian kalinya. Perintah mutlak dari konstitusi ini memang harus dilaksankan oleh semua element bangsa, semua di tuntut untuk berpartisipasi dan terlibat aktif dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan hak konstitusional ini, demokrasi di indonesia masih mengisahkan berbagai macam persoalan sehingga menjadi perkerajaan yang harus di selesaikan bersama.

Tidak bisa di pungkiri bahwa praktik kehidupan demokrasi kita masih mengalami pasang surut seiring dengan arah dinamika pembangunan demokrasi yang masih dalam tahapan menentukan format sistem yang ideal yang sesuai dengan cita-cita demokrasi hasil gagasan oleh faunding father. Perihal pentingnya demokrasi dalam penyelenggaran kekuasaan republik, Indonesia negara yang masih relatif muda umurnya dan memiliki sejarah tersendiri dalam hal pelaksanaan demokrasi.

Dengan hitungan umur yang terbilang masih muda tentunya proses demokrasipun akan semakin mendapat tantangan yang begitu besar seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi  dan informasih. Di sisi lain kepercayaan terhadap peran penting demokrasi harus tetap di jaga dikarenakan demokrasi sudah menjadi pilihan politik yang di yakini sebagai salah satu bentuk sistem politik terbaik untuk mencapai pemerintahan sebagai penyelenggara negara.

Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945, Sutan Syarir dalam tulisan pamflet Oktober 1945,  berjudul perjuangan kita, Hatta dalam tulisannya pada sebuah majalah tahun 1960 berjudul demokrasi kita ini adalah contoh pikiran founding fathers republik yang menjelaskan makna penting demokrasi.

Demokrasi hasil gagasan dari para fauding fathers ini harus tetap di rawat dan dijaga, warisan warisan historis seperti ini tidaklah hendak kita jadikan sebagai artefak dan arsip pengetahuan yang bisu ataupun menjadi diskursus romantis yang tak mengubah apa-apa melainkan menjadi modal dan instrumen penggerak perubahan sesuai dengan cita-cita agung yang tertuai pada pembukaan UUD 45

Pilkada dan Kontrol Sosial Pemuda

Sesuai penetapan KPU, pada tanggal 23 september 2020 nanti akan ada hajatan besar di beberapa daerah, yaitu melaksanakan perintah yang masih memakai UU NO 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah secara bersamaan. Ada sekitar 270 Daerah yang melaksanakan pilkada serentak dengan jumlah DPT di masing- masing daerah pelaksanaan pilkada yang terbilang cukup banyak.

Dari angka DPT yang terbilang cukup banyak menunjukan sebuah kenyataan bahwa memang harus ada peran dan fungsi control dalam proses pilkada 2020 nantinya, terlepas dari peran lembaga yang di percayakan oleh negara sebagai penyelenggara berjalananya proses demokrasi lokal secara serentak ini, artinya harus ada ransangan paradigma baru yang mengawal berjalannya proses pilkada serentak sehingga auput dan kualitas demokrasi semakin membaik.

Ketika flashback pada pemilu-pemilu lokal sebelumnya, bahwa faktor penyebab retaknya suatu ikatan kekeluargaan (civil sosiety) adalah persoalan perbedaan pilhan, ini akar masalah pemilu, paradigma ekstrim berupa sentimen antipati muncul dan mejalar kemana-mana, masing- masing saling mengklaim kebenaran diatas kebenaran soal pilihan. Sehingga presentasi dari pada etika kehidupan yang sebenarnya seakan hilang, scenario ini yang sering muncul pada setiap moment pemilu.

Sejatinya bahwa proses pilkada adalah sebuah upaya untuk mencari pemimpin, yaitu kepala daerah yang memiliki kemampuan membangun dan memajukan, bisa memaksimalkan sumber daya daerah sesuai dengan kebutuhan daerah. Upaya untuk mencari pemimpin daerah ini tentunya  melalui proses yang lama. Tahapan dan indikator dilakukan untuk melahirkan figur- figur yang siap dan bersedia maju sebagai calon kepala daerah.

Namun dalam tahapan dan proses pemilu lokal ini, ada kekuatiran yang sering muncul, kekuatiran yang paling mendasar adalah persoalan pemilihan mekanis yang merujuk pada perbedaan pilihan tadi, menjadi diskursus yang paling utama, dasar persoalan inilah menjadi barometer untuk melihat sejauh mana sukses pemliu dan auput dari hasil pemilu itu sendiri.

Selain dari kakuatiran atas perbedaan piilhan sebagai penyebab retaknya hubungan emosional sesama, masih terdapat faktor lain yang patut dilihat yatu persoalan irasionalitas pada pilihan, dan ketidaksadaran untuk datang menggunakan hak pilih dan masih ada persoalan lain yang jadi perhatian bersama.

Proses demokrasi tingkat lokal ini berjalan dengan berbagai macam irisan kepentingan. Kepentingan- kepentingan ini yang perlu pemaknaan secara luas baik dari sisi kandidat calon maupun dari sisi jangkauan pemilih, cukup banyak bukti dan pengalaman bahwa ketika kran demokrasi lokal ini telah di buka, maka atmosfirnya pun akan mengikuti.

Berbagai macam peristiwa terlihat oleh mata pada tahapan ini, baik itu secara pemberitaan di berbagai media online, cetak dan halaman-halaman surat kabar panflet atau meliihat secara langsung desain dan perang simbol  kekuasaan ini di pertontonkan oleh para aktornya (elit politik ) dan efeknya ditujukan kepada rakyat sebagai pemilih.

Dari rentetan persoalan yang sering muncul inilah, kerterlibatan aktif pemuda sangatlah diperlukan sebagai sosok yang mengedepankan objektifitas dalam berpemilu, menjaga kesetabilan dan keseimbangan proses pilkada 2020 adalah tugas pemuda

Pemuda dan Edukasi Politik

Menciptakan pesta demokrasi sehat setiap pemilu adalah tugas pemuda sebagai upaya untuk mejaga kepercayaan antara pemilih dan kandidat bahkan sampai pada level rakyat dan pemimpin dimana rakyat telah memiliki keyakinan bahwa segala kehendak serta kepentingan mereka akan selalu diperhatikan dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut.

Keterlibatan pemuda dalam setiap pemilu  di negara ini, bukan cuma sekedar terlibat saja, tetapi posisi dan peran pemuda dalam setiap pemilu sudah tertuang di dalam konstitusi negara sebagaiman yang sudah diatur dalam UU No 40 Tahun 2008 pasal 17 ayat (3). Di dalam UU tersebut disebutkan bahwa peran aktif pemuda sebagai agen perubahan diwujudkan dengan mengembangkan pendidikan politik dan demokratis.

Pentingnya kesadaran politik masyarkat lokal perlu disampaikan pemuda sebagai pembelajaran, mengorganisir masyarakat kedalam satu aktivitas politk yang memberikan peluang lebih besar kepada setiap orang untuk berpartisipasi dan memperluas akses masyarakat lokal untuk sebuah proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Heterogen masayarakat sebagai pemilih menutut peran aktif pemuda untuk terlibat di dalamnya. Keterlibatan pemuda dalam berpartisipasi akan sangat memberikan arti bagi proses pilkada yang berjalan dengan aman dan demokratis. Hajatan yang memang menguras emosi, tenaga, fikiran, bahkan biaya ini harus perlu pengawasan dan control dari luar, di luar tugas dari lembaga yang di percayakan negara untuk melaksanakannya yaitu pemuda yang secara keseluruhan.

Peran pemuda dalam segala lini sangatlah di butuhkan dalam proses pilkada 2020 nanti selain terlibat sebagai penyelengara pemuda juga harus berperan secara kolektif di tengah- tengah masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pengtinggnya memberikan hak suara, pentingnya memilih sesuai dengan hati nurani, tanpa ada suap sana suap sini dan pentingnya menjaga emosional menghargai setiap hak memilih dan tetap menjunjung tinggi nilai persatuan dan persaudaraan.

HMI di Tengah Konflik dan Kemunduran Budaya Intelektual

Rusmin Hasan (Foto Suluttoday.com)

Oleh : Rusmin Hasan, Aktivis HmI Cabang Tondano

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) disebut sebagai anak kandung Negara Republik Indonesia, pasalnya HMI lahir tepat dua tahun menyelang kemerdekaan indonesia. Tentu HMI banyak mewarisi persoalan berkaitan dengan kondisi objektif umat dan bangsa. HMI diusia 72 tahun sudah melewati berbagai macam hal dan kondisi, sehingga tidak sedikit HMI turut mewarnai sejarah pembangunan ini. Dinamika kebangsaan serta keumatan menjadi komitmen ideologis kader Himpunan Mahasiswa Islam dalam perpektif ideologi HMI pada fase awal dirikan sampai menyelma dalam geneologi intelektual serta komitmennya.

Sehingga HMI sebagai organisasi yang demokratis telah tuntas dalam diskursus kebangsaan dalam episode dinamika kebangsaan serta keumatan. Fase usai perpolitikan internal HMI pada momentum demokrasi kongres ambon pekan kemarin,menuai suhu konstalasi yang memanas dalam dinamika politik kala itu untuk perebuatan kursi kepemimpinan PB HMI.

Hal ini, menarik dalam proses kepengurusan kita dapatkan secara realitas terdapat peta konflik sehingga berplikasi dua ketua dalam proses berjalan waktu, potret dinamika tersebut ironisnya kedua kubu antara Kakanda Respiratori Saddam Al-Jihad dan Kakanda Arya Kharisma selaku PJ.Ketua Umum PB HMI Saling mengklaim kelempoknya yang paling benar, paling konstitusional sehingga berujung pada adu kekuatan antara gerbonya masing-masing.

Menurut hemat saya, sala satu indikator kemunduran budaya intelektual HMI terdapat pada konflik internal hal ini, disebabkan semua cabang seindonesia merasakan implikasi negatifnya, sampai ditubuh internal cabang seindonesia mengalami kubu serta gerbong kelompoknya masing-masing. Dari konflik tersebut, menjadi problem besar ditengah-tengah kemajemukaan narasi intelektual HMI yang konon katanya kritis, matang diskursus NDP, ideologi serta gerakan.

Melainkan menurut hemat saya dari hasil kontemplasi atau perenungan yang panjang bahwa dalil-dalil tersebut hanya sebagai apologi dan klaim watak politikus amatiran serta pembenaran yang absurditas semata. Seola organisasi Besar Islam hanyalah menjadi arena pertarungan kelompok yang tidak lagi mementing esensi dan subtansi organisasi himpunan.

Seolah-olah kita dijauhhkan dari aktivitas sosial bermasyarakat serta kita dihantarkan pada aktivitas yang kontra produktif, tak rasional dan kecenderungan doktriner semata sebagaimana telah disampaikan oleh Kakanda Agussalim sitompul dalam bukunya; (44 indikator kemunduran HMI) serta Tesis Julian benda ditahun 1960-an yang masih relevan diera digitaisasi dekade ini, ia katakan bahwa penghiatan kaum intelektual serta kemunduran identitas intelektual.

Melihat secara objek kondisi kader HMI dekakade ini, meengalami kemunduran internalisasi nilai cultural himpunan dalam optimalisasi pengembangan budaya intelektual HMI. Kurang lebih ada tiga nilai yang melatarbelakangi diantaranya; menurunya reproduksi intelektual kader secara intensif, menipisnya budaya kritis serta munculnya krisis kader dalam nilai (Islam) dinamika empirio spirit berorganisasi.

Meminjan perkataan Kakanda Anas Urbaningrum (Ketum PB HMI Periode 1997-1999) maka seyogyanya kader HMI harus kembali menginternalisasi nilai ke-HMIan dalam praha tantangan Revolusi indutri 4.0 digitalisasi dekade ini, sehingga menuurut hemat saya kembali merekonstruksi paradigma kader dalam menyembut peluang bonus demografi indonesia emas tahun 2030-2045 kedepan.

Dalam narasi sederhana ini, saya ingin katakan dan berpesan keseluruh kader HMI se-nusantara bahwa apabila HMI terkoptasi dalam arus politik internal terus menerus seperti ini, maka saya takutkan HMI akan mati ditelan waktu serta tak lagi dibutuhkan oleh khayalak masyarakat indonesia, bahkan kalau saja, Kakanda Lafran Pane masih hidup beliau akan menangis melihat kondisi objektif HMI sekarang ini, karena kita kehilangan subtansi serta orientasi khittah Perjuanganya dalam mendirikan Organisasi ini.

Narasi ini, saya persembahkan sebagai bentuk kritis otokritik kontruktif potret HMI untuk kembali berbenah dan intropeksi diri untuk merekonstruksi sera reskonsuliasi gagasan untuk pembaharuan pola politik yang demokratis sera menjunjung tinggi nilai-nilai humanisme serta ideologi himpunan menyelang kongres HmI Dijakarta pekan depan nanti. Sehingga kader-kader Himpunan kembali kehitah perjuangan umat dan bangsa serta kembali kecultur intelektual HMI untuk meneropong misi HMI. Dikarenakan tantangan kita kedepan sangat besar.

Olehnya itu, kita tak harus selalu berpacu dalam skenario konflik internal serta saling mengklaim kelompoknya masing-masing. Harapan saya juga dalam narasi ini, sebagai koreksi, evaluasi PB HMI untuk kembali kekhittah perjuangan HMI untuk menciptakan Masyarakat Adil dan Makmur yang diridhoi Allah SWT. Amin…

LEGASI, IKON & PERSONALITAS

Reiner Ointoe bersama mantan Gubernur Sulut dan mantan Rektor Unsrat (Foto Ist)

Oleh : Reiner Ointoe, Fiksiwan

Tak banyak orang di uzur usia dikaruniai begitu banyak anugrah yang penuh makna. Seperti yang dialami oleh Profesor Morrie Schwarz ketika di ujung umurnya mencapai lebih dari 70 tahun divonis akan mati dengan penyakit ALS (amyotrophic lateral sclerosis) atau Lou Gehrig yang ganas dan menyerang sistem saraf hingga surut tubuhnya tak berdaya.

Morrie profesor sosiologi kondang dari universitas Brandeis kota Waltham Massachusetts pada tiap selasa di akhir tahun 90-an didatangi mantan mahasiswanya, Mitch Albom, untuk meminta menguliahinya ilmu kehidupan yang paling aktual dan fundamental soal makna hidup. Mengingat di usia uzur dan penyakit yg akan segera membuat ia wafat. Tapi, soal penuaan dan kematian, Morrie punya pesan:

“Mitch, kita tahu penuaan itu tidak hanya berarti pelapukan, tetapi juga pertumbuhan. Penuaan tidak hanya bermakna negatif, bahwa kita akan mati, tetapi juga makna positif, bahwa kita mengerti kenyataan bahwa kita akan mati, dan karena itu kita berusaha untuk hidup dengan cara lebih baik.”

Begitu pesannya, yabg dituliskan Mitch dalam bukunya yang menjadi sangat populer: Tuesdays With Morrie (1997). Demikian pula makna hidup yang bisa saya petik dari seorang cukup lanjut usia, tapi masih menorehkan prestasi-prestasi kehidupan dengan catatan yang tiada habisnya untuk dikeruk. Dalam satu hal, personalitas orang ini yang sangat dikenal dengan sapaan SHS nama lengkapnya Sinyo Harry Sarundajang, memiliki legasi (warisan) yang masih terus ia oretkan pada lintas generasi yang hingga kini terus dirawatnya dengqn penuh kesahajaan dan sangat berkesan.

MacNelly & Wolverton menyebutnya sebagai judul bukunya: Reinventing of Knowledge (Merawat Ilmu Kehidupan) sepanjang masa. Sebagai apresiasi saya, sudah lebih dari 25 tahun atau sepertiga kehidupan SHS (kini Duta Besar Filipina) yang baru saja membebaskan sandera dari cengkraman gerakan banditisme internasional Abu Sayab, perkenalan saya diawali dengan menukiskan biografi hidup yang hampir tiga periode menjadi Walikota Bitung pertama secara definitif.

Buku karya Sarundajang (Foto Ist)

Pun di kampung halamannya, Kawangkoan, daerah yang pernah dikunjungi Gubernur Batavia, Christian Pahud pada abad ke-18, dan dipuji sebagai negeri yang “indah dan ramah” seperti dicatat oleh Graafland dalam bukunya: Minahasa (1869). Legasi itu, tidak sekedar artefak sebagai ikon spiritual seperti patung Jesus Kristus setinggi 30 meter — menurut beliau “diinspirasi lewat mimpinya bertemu Jesus” — dan berada di puncak gunung Emung. Dari atasnya, kita bisa memandang seantero kota Kawangkoan yang dikenal dengan kacang dan biapongnya.

Selain itu, di Kinali, di keluasan halaman rumahnya yang asri, tegak sebuah gedung yang menampung kurang 41.000 judul buku dalam pelbagai disiplin ilmu pengetahuan denga jumlah eksemplar kurang lebih 100.000. Sembari merenungkan usia dan undangannya, saya pun terus diingatkan oleh impresi dan empati kehidupannya yang sarat dengan makna hidup sebagai sebuah diktat kuliah tak pernah bosan membacanya. Happy Birthday Mr. Ambassador. You are the real our Professor. You are also the living gift thats the special one we own all the lifetime.

Kepemimpinan Adalah Teladan, Sebuah Perspektif Humanis

Bung Amas (Foto Suluttoday.com)

Oleh : Amas Mahmud, Sekretaris DPD KNPI Manado

Dalam buku literatur kepemimpinan secara teoritis menawarkan bermacam cara. Bagaimana trik menjadi pemimpin yang ideal, pemimpin idola, dan pemimpin teladan yang diharapkan rakyat. Jika kita merujuk pada teori perencanaan yang diajukan George R. Terry, maka akan ditemukan Planning, Organizing, Actuating dan Controlling atau yang akrab kita sebut POAC. Berarti seorang pemimpin harus punya modal, diantaranya mengerti tentang cara merencanakan, mengorganisir, menjalankan, dan mampu mengendalikan apa yang dilaksanakan.

Kalau menyimak pemahaman dasar itu, cukup mudah. Namun, kebanyakan pemimpin-pemimpin kita mengalami kesulitan dalam tataran implementasi. Bagaimana tidak, karena dalam praket kepemimpinan acap kali diperhadapkan dengan irisan kepentingan yang plural. Keberagaman kepentingan inilah yang menyebabkan pemimpin gagal mengelola kekuasaan. Sehingga akhirnya pemimpin itu menjadi kehilangan legitimasi dan mendapatkan yang namanya distrust.

Kemudian, kenapa tema besar dalam tulisan ini adalah ”pemimpin itu teladan”?. Berarti ada pertanyaan yang nanti berkembang, bahwa jangan-jangan ada pemimpin kita saat ini yang tidak menjadi teladan.  Padahal betapa mulianya pemimpin, mereka sebagai panutan atau role model. Beberapa spanduk berukuran besar dipasang di depan jalan umum yang bertuliskan ”Kepemimpinan Adalah Teladan”, menggelitik saya ikut sumbang pikiran. Saya setuju tentang narasi besar itu.

Perlu di bumikan, jangan sekedar menjadi pajangan. Bukan pula gaya-gayaan, melainkan dapat dijalankan ungkapan tersebut oleh mereka yang kini menjadi pemimpin kita. Selanjutnya, roda kepemimpinan itu bergantian, tidak berhenti pada satu generasi saja. Artinya, dalam rangka edukasi publik, maka perlu para pemimpin itu merawat akal sehat publik dengan tindakannya. Pemimpin harus hadir sekaligus menjadi inspirasi bagi rakyat. Spanduk yang disebarkan di beberapa lokasi strategis di Manado itu, menurut saya adalah upaya literasi politik. Perlu kita beri apresiasi, sosialisasi untuk membangun kesadaran publik yang baik telah dilakukan.

Seperti kata Ki Hajar Dewantara bahwa pemimpin itu perlu bersikap bijaksana dan profetik. Ketika di depan ia memberi contoh, di tengah memberi semangat. Lalu, bila ia berada di belakang, maka pemimpin tersebut harus mampu memberi pengaruh. Di pentas Pilkada Serentak 2020, warga Sulawesi Utara tentu merindukan pemimpin paripurna. Setidaknya, pemimpin yang tidak munafik, jika berani berjanji, akan ia tunaikan janji tersebut.

Tapak langkap pembangunan yang dibuat Gubernur Olly Dondokambey, dan para Gubernur-Gubernur terdahulu meninggalkan jejak yang luar biasa. Konsep pembangunan berkelanjutan, mengajarkan kita generasi hari ini untuk bersyukur, mengakui, memberi apresiasi dan menaruh hormat kepada mereka. Atas kontribusi, karya dan kesungguhan mengabdi, membuat Sulawesi Utara sampai saat ini mengalami kemajuan pesat. Dalam seleksi kepemimpinan daerah di Pilkada Serentak 2020, rakyat perlu pula merefleksikan pilihan-pilihan politiknya.

Karena pemimpin tidak sekadar menciptakan pengikut. Melainkan menciptakan lebih banyak pemimpin. Kerinduan untuk terlahirnya regenerasi kepemimpinan yang hebat dan berkualitas itulah yang dinanti, sehingga rakyat patut diingatkan agar selektif. Berpijak pada pesan yang ada dalam spanduk ”Kepemimpinan Adalah Teladan”, berarti diperlukan revolusi kesadaran, kejujuran dan keberanian dalam memilih di Pilkada 23 September 2020 kelak. Semua rakyat diberikan penghargaan yang sama atas nama demokrasi, di TPS nanti tiap mereka yang wajib pilih punya satu suara per orang.

Tak membedakan, baik Guru Besar, buruh, politisi, broker, birokret, petani, rakyat termarginal, keluarga pejabat. Kalangan borjuis dan miskin papah, pun punya hak suara yang sama dalam berdemokrasi. Maka dengan itu, jangan disia-siakan hak memilih tersebut. Ketika kita membaca probabilitas kemunculan pemimpin teladan, umumnya mereka terlahir dari bawah. Tidak instan, sosok pemimpin teladan itu mereka yang biasanya terbentuk dari kesulitan-kesulitan hidup.

Pemimpin teladan yaitu mereka yang juga sudah tuntas sejak dari dirinya. Tidak terpenjara pada penguasaan, kontrol dan intervensi orang lain. Yang ditakutinya hanyalah Allah SWT. Mereka tumbuh dengan kemandirian, kejernihan pikirannya, keikhlasan, memahami adab, tidak gila dengan pujian dan penghargaan. Pemimpin teladan itu tak mau banyak mengobral janji, ia sadar diri. Tau apa yang menjadi kemampuannya, bicara sekedarnya, kemudian lebih banyak bekerja.

Seperti itu pula, pemimpin teladan itu mereka takut mengambil sesuatu yang bukan haknya. Tidak berlaku zalim kepada orang lain, tidak pendendam. Menjauh dari korupsi tentunya, ia tumbuh subur dengan tradisi saling menghargai. Mengerti sosiokultural rakyat, tidak jumawa. Pemimpin yang berkarakter, dalam ucapan dan perbuatannya melahirkan pelajaran yang ditiru rakyat. Mereka bertindak mengintegrasikan rakyat, punya kepekaan sosial. Bukan mendiskriminasi rakyat atau menjadi sumber konflik di tengah rakyat. Pemimpin teladan itu, ketika ia tiada rakyat mengingatnya. Mendoakannya tiap saat. Pemimpin teladan berarti ia yang selalu menjadi problem solving.

Dalam perspektif humanis, pemimpin teladan yakni mereka yang menghargai hak-hak dasar rakyat. Mereka yang memiliki komitmen terhadap perjuangan kemanusiaan. Menegakkan keadilan, memerangi kemungkaran, membawa rakyat pada kesejahteraan. Tidak membudayakan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN), potret pemimpin yang bertindak atas keputusan-keputusan rasional. Mendahulukan kepentingan kolektif, mengabaikan kepentingan personal dirinya dalam urusan kepemimpinan publik. Dan menjadi pemimpin yang ramah, bukan pemarah.

iklan1