Category: Artikel

SANG RATU TURUN TAHTA

DR Ferry Daud Liando (FOTO Ist)

Ferry Daud Liando, Ilmuan Politik Unsrat

Pekan lalu publik disajikan berita turunnya seorang kaisar dan ratu dari tahta kekuasaannya. Pertama, Kaisar Jepang Akihito hari Selasa (30/4/2019) pekan lalu mengumumkan pengunduran dirinya dalam sebuah upacara di Istana setelah bertahta selama 30 tahun. Dengan demikian Pemerintahan Akihito telah berakhir dan era kekaisaran baru dipimpin putranya Naruhito. Dalam konstitusi Jepang kaisar sesungguhnya hanya sebagai simbol negara dan persatuan rakyat.

Kaisar tidak memiliki kekuatan politik, namun orang-orang Jepang termasuk para politisi selalu tunduk dan menghormatinya. Selama bertahta, kaisar memenafaakan kedudukannya itu untuk kemanusiaan. Sehingga ketika proses turun tahta berlangsung, ribuan rekyat Jepang datang menyaksikan langsung dan tidak sedikit yang terharu dengan meneteskan air mata. Intinya masyarakat Jepang sangat mencintai Kaisar yang naik takhta pada tahun 1989 itu.

Kedua, Pada waktu yang bersamaan terjadi pula di Kabupaten Talaud. Sri Wahyuni Maria Manalip sang bupati setempat juga mengalami hal yang sama. Bupati yang mendapat gelar “Marambe Asili Rantun Porodisa” atau “Ratu Negeri Talaud” itu terpaksa harus turun tahta secara tragis karena harus berurusan dengan KPK terkait dugaan penyalahgunaan jabatan yang dilakukannya.

Kasus Bupati Manalip ini makin memperpanjang deretan daftar kepala daerah yang harus berurusan dengan KPK karena masalah dugaan korupsi. Bukan cuma kepala daerah, deretan para politisi di legislatifpun makin memanjang. Naas memang, sebab jabatan politik yang harusnya sebagai arena memperjuangkan kepentingan banyak orang, namun hanya dimanfaatkan untuk kemegahan diri sendiri. Kitapun harus kembali mengoreksi kerja-kerja partai politik (parpol) selama ini.

Sebab kebanyakan para politisi yang memegang kendali, merupakan produk parpol. Apakah parpol betul-betul menjalankan fungsinya sebagaimana ketentuan UU nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. UU ini begitu jelas mengamanatkan parpol untuk menjalankan fungsi Rekrutemen dan kaderisasi serta seleksi untuk mengutus kader-kadernya pada jabatan publik.

Artinya parpol tidak boleh mengusung calon tanpa melewati mekanisme itu secara sistimatis dan ketat. Intinya tugas parpol adalah mempersiapkan calon pemimpin, bukan mencalonkan mereka yang kebetulan hanya siap dari sisi finansial. Parpol tidak boleh mengusung calon hanya karena kepemilikan harta yang melimpah. Parpol harusnya tidak boleh lagi mewajibkan calon memberikan mahar sebagai syarat pencalonan.

Akibatnya uang mahar yang disetorkan itu menjadi salah satu motivasi calon terpilih untuk mengeruk uang publik ketika hendak menjabat. Potongan anggaran dalam setiap proyek-proyek fisik, bukan hanya berbahaya bagi penggunanya dalam hal ini publik karena kualitas yang buruk, tetapi juga menjadi sebuah ketidakpastian terhadap pengelolaan anggaran publik secara transparan.

Selama ini belum ada sanksi bagi setiap parpol jika calon yang diusungnya terlibat korupsi ketika menjabat dikemudian hari. Sehingga parpol lebih leluasa memperjualbelikan kursi atau suaranya sebagai syarat pencalonan kepala daerah. Sebab bukan tidak mungkin syarat mahar yang diserahkan kepada parpol pengusung itu menjadi cikal bakal sang calon tepilih itu melakukan tindakan korupsi. [***]

Politisi Bangun Sentimen, Masyarakat Jadi Sektarian

Renaldo Garedja (FOTO Ist)

Renaldo Garedja, pegiat Klinik Demokrasi

(Studi kasus PEMILU 2019 di kabupaten Halmahera utara, Tobelo)

Setelah pemangamatan beberapa hari pasca pemilu diselenggarakan, rupanya wajah-wajah para politisi lokal kian memburuk. Hal tersebut dapat dilihat dari pembawaan narasi-narasi politik di ruang publik yang kontenya kurang mengenakan. Seharusnya wakil-wakil rakyat yang mengikuti pagelaran politik serentak ini harus siap kalah dan menang pun sudah memprediksi hasil akhir dari proses yang begitu melelahkan bahkan berujung banyak jiwa yang melayang (petugas yang meninggal).

Adapun politisi yang selalu membangun opini publik bahwa penyelenggara pemilu tidak netral atau ASN yang menyimpang dan banyak isu lainya. Akibatnya masyarakat menjadi ambigu ketika hasil pemilu dimumkan (degelegitimasi penyelenggara). Pada kasus lain pula, politisi lokal (daerah) melalui narasi-narasi politik yang dipaparkan di media sosial (Fb, Twitter, dan lain-lain) telah mempolarisasi masyarakat menjadi sektarianisme.

Dari peristiwa ini asumsi saya bahwa masih banyak politisi-politisi lokal yang mengandalkan strategi politik primodial untuk meraut suara rakyat. Dan dari hal ini pula secara subjektif saya melihat tak satu pun politisi lokal yang bertarung di pemilu 2019 ini yang menawarkan gagasan membangun daerah (politik gagasan) semuanya hanya berfokus pada pencapaian kekuasaan.

Kecederungan menggunakan politik primodial Strategi politik ini akan mengakibatkan melemahnya sistem demokrasi saat ini. Seperti yang dikatakan Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris, kompetisi pemilu yang berbasis sentimen bersifat primordial justru menurunkan kualitas proses demokrasi.

Pada posisi ini, masyarakat yang sudah telanjur terpolarisasi dengan politik aliran (sektarian) atas dampak dari ulah politisi lokal, akan tidak objektif lagi menilai figur-figur yang menjadi kontestan di pemilu 2019. Selain itu, politisi akan melancarkan politik transaksional (money politik) karena pemilih tidak rasional lagi. Keadaan ini telah menjadi kultur pada masyarakat (budaya politik). Kemudian jika pemimpin yang lahir dari proses demokrasi yang bebas nilai ini, sifat kepemimpinannya akan otoritarian.

Mengapa seperti itu, karena figur yang terpilih nanti adalah bentuk legitimasi kekuasaan rakyat yang dilimpahkan kepada subjek tersebut melalui proses patologi demokrasi. Sentimen berujung konflik Setelah masyarakat sudah menjadi terkotak-kotak, tingkat konflik menjadi naik. Karena dampak dari politik primodial. Struktur sosial rusak karenanya, seharusnya pada posisi pencegahan konflik partai politik (parpol) yang menjadi patron untuk menghadirkan konsesus ditengah-tengah masyarakat (rekonsiliasi), bukan hal sebaliknya.

Perebutan suara dan faktor politis lainya telah merubah citra parpol yang fungsinya sebagai wadah pendidikan politik, sosialisasi politik dan sebagai kontrol konflik menjadi hilang. Perlu ada gerakan reformasi politik oleh partai guna menjadi parpol yang ideal. Sistem rekrutmen politik di setiap internal parpol pun harus diperbaharui kembali. Seperti contoh, setiap parpol yang akan merekrut orang yang mau bergabung dalam suatu parpol harus lulus uji kompetensi dasar.

Penyeleksian berbentuk akademik ini akan menunjang kinerja parpol kedepan, dan orang-orang yang diseleksi nanti kiranya minimal standar pendidikannya adalah sarjana strata satu (1). Kemudian para kader parpol ini harus diberi materi pendidikan politik yang sebagaimana mestinya. Misalnya memberikan pemahaman terhadap dampak negatif dari politik transaksional (politik uang) pada proses demokrasi indonesia sekarang ini.

Tentunya dalam tahap ini bukan hal yang mudah untuk kita laksanakan, perlunya komitmen yang kuat untuk mengembalikan citra parpol yang terlanjur melenceng dari fungsinya. [***]

Bongkar Pasang ‘Kabinet’ dan Relasi Politik Elektoral

Ilustrasi, politisasi birokrasi (FOTO Ist)

Catatan : Amas Mahmud, Redaktur Pelaksana Suluttoday.com

SERING kita temui terjadinya mutasi atau rolling pejabat ditingkat birokrat merupakan hal lumrah, dengan beragam pertimbangan sampai kamuflasi. Rolling pejabatan seutuhnya merupakan hak prerogatif pemerintah yang mengendalikan pemerintahan. Umumya pertimbangan prioritasnya yaitu berkaitan kompetensi, promosi jabatan, penyegaran, optimalisasi kerja dan seterusnya yang menjadi segudang alasan pemerintah selaku pengguna (user). Fenomena rolling atau restrukturisasi jabatan birokrasi paling nampak kita temui bila momentum Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dihelat.

Benarkah rolling memberi konsekuensi positif terhadap subsidi suara elektoral politik?. Kebanyakan birokrat dipakai dan dieksploitasi sekedar seperti mesin pendulang suara. Bagi saya, sederhananya rolling jabatan birokrasi tidak memberi pengaruh terhadap peningkatan suara Pemilu bagi mereka yang mengkapitalisasi birokrasi. Iya, tidak ada, tidak berpengaruh signifikan maksudnya. Biasanya yang diandalkan dalam situasi politisasi birokrasi adalah intervensi dan penyalahgunaan wewenang (abuse of power). Alhasil, struktur dan tubuh birokrasi penuh noda, ‘dikomersilkan’, tidak orginal lagi pelayanan publiknya.

Hal tersebut yang dikhawatirkan lawan politik yang tidak punya koneksi terhadap birokrasi. Mereka yang tidak punya kemampuan mengendalikan birokrasi sering kali kalah dalam kontestasi Pemilu karena mobilisasi birokrasi untuk memilih politisi atau parpol tertentu. Padahal riskan memanfaatkan ruang intervensi, sekaligus sedikit ‘menebar teror’ dilakukan top eksekutif. Ada kontestan politik yang lihai memainkan birokrasi, mesti tidak semua yang terbiasa dengan pola-pola seperti itu.

Apapun pembenaran kita, indikasi atau bahkan fakta tersebut nyata adanya. Lihat saja, kasus sejumlah Kepala Daerah menyampaikan dukungan kepada salah satu pasangan calon Presiden, sejumlah Camat di Provinsi Sulawesi Selatan juga nekat menyampaikan dukungan politiknya. Inilah sebetulnya ironi demokrasi kita, mereka yang lebih pandai berdemokrasi menunjukkan sikap yang kurang elok.

Peluang mengontrol dan mengkondisikan birokrasi selalu dimainkan petahana. Baik calon kepala daerah petahana, maupun calon Presiden petahana. Itu berarti, publik harus terus diingatkan agar mawas diri. Tidak juga nimbrung, larut dan terbawa skenario pengkondisian massal dari calon pemimpin yang hanya hebat memanfaatkan kewenangan jabatannya.

Menarik suara dengan mencuri perhatian publik, dan melakukan sensasi politik merupakan trik para politisi memang. Bahkan sampai mengintimidasi konstituen dengan mempressure, cara seperti ini dilakukan pada tiap agenda politik. Tentu, tak lain adalah bentuk dari gagal paham politisi tentang kebebasan demokrasi, keliru, penyimpangan pemahaman dan implikasi dari merosotnya kesadaran demokrasi. Perlu diluruskan, partisipasi demokrasi dimaksudkan melahirkan solidaritas, transformasi, bukan paksaan.

Begitu pula dalam konsolidasi demokrasi, rakyat layak diberi bekal supaya tidak saling mencurigai. Contoh, kebaikan demokrasi tentang keadilan, keterbukaan, kejujuran, nilai kolektifitas, rakyat perlu selalu saling merangkul, bukan saling memukul atau saling menikung. Top eksekutif dalam hal ini Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi teladan, terutama pada saat situasi politik yang dinamis menjelang Pemilu, Rabu 17 April 2019 ini. Target politik elektoral, janganlah menghalalkan segala cara.

Karena politik yang benar itu berdiri diatas nilai-nilai kemanusiaan. Jangan melakukan dehumanisasi dalam politik, politisi harus punya kekuatan moral, etika dan kebijaksanaan agar publik bisa menjadikannya sebagai teladan dalam kehidupan sosial. Jangan mengkerdilkan politik dengan intervensi, bujukan, bargaining kepentingan sesaat, saling menjatuhkan, dan black campaign. Mari saling mengingatkan, lahirkan kesadaran demokrasi yang terintegrasi, pelihara pikiran toleran, ramah, moderat, plural, akomodatif atas segala perbedaan pandangan. [***]

Polemik BSG Kian Meluas, Gubernur Sulut Ketar-Ketir?

Mochamad Firasat Mokodompit (FOTO Ist)

Yasty Pindah RKUD, Mendagri Warning Gubernur; RUPS Luar Biasa, Penyelesaian BSG agar Tidak Ditinggal Pemegang Saham

Oleh : Mochamad Firasat Mokodompit (Ekonom/Pegiat Sosial ekonomi) 

Torang pe Bank Sulut Gorontalo BSG sedang menghadapi problem Internal dimana Para pemegang saham menarik dana dan memindahkan RKUD dari BSG ke bank BNI, Bolmong Mengawali pemindahan itu yang kemudian akan diikuti oleh kabupaten kota lainnya, hingga Gubernur sebagai Pengendali saham terbesar harus bicara keras yang menurut berbagai kalangan justru tidak selesaikan akar masalahmya.

Saya tidak akan masuk diwilayah Pengelolaan Perbankan, karna tentu Komisaris dan Direksi BSG punya kewenangan untuk majukan bank ini dengan berbagai terobosan,dimana secara Profesional merekalah menjadi harapan Publik, karna BSG sudah menjadi milik publik dimana Sahamnya sebagian Dimiliki Coorperasi dan Perorangan.

Ada apa dengan BSG !! pertanyaan ini tentu harus dijawab Direksi, bukan Gubernur, karna sumber dan akar masalahlah kami amati justru dari Direksi Itu sendiri, berbagai Kebijakan nya tidak berpihak pada suara/ masukan pemegang saham, demikian juga dalam Rekrutmen pegawai, terkesan daerah yang miliki cabang dan pengisian kebutuhan Sumber Daya di cabang justru selalu terjadi pengabaian positioning rekrutmen Putra-Putri di daerah dimana daerah tersebut miliki potensi >>>lha mbok di akomodir kata orang tua di Mopuya yg berkeinginan anaknya bisa bekerja dan mengabdi di BSG.

Lebih konyol lagi torang di mongondow ini, berbagai sumber dapat dipercaya bahwa posisi torang mongondow kalau bukan jadi SATPAM/ SECURITY no jadi CLINNING SERVICE, apa Gubernur tau keadaan dilapangan ini. Emangnya dari Bolaang Mongondow Bersatu BMR ndak miliki SDM mumpuni, emangnya orang mongondow tidak ada yang berdidikasi di BSG hingga puluhan tahun?.

Seharusnya Management BSG peka itu, janganlah tunjukkan gaya KEKUASAAN, banyaklah SDM yang jago-jago di Internal BSG dimana mereka semua Mendedikasikan Tenaga Pikiran Pengabdian untuk Membesarkan BSG, begitu so besar boro-boro kata orang jakarta Gubernur Rekrut orang yang so pensiun di bank lain >>> Bijaksanakah itu ? Dan sangat menyakitkan Bupati kami YSM hanya untuk memperjuangkan KESETARAAN dijawab dengan Retorika.

Aah Pemegang Saham Kacili kwa !! Ngak Ngaruh suaranya !!tapi begitu memindahkan RKUD bukan nya Direksi yang Klarifikasi atau jelaskan kepublik justru Gubernur menyuarakan Kekesalan Berlebihan hingga ungkapkan Bank BNI KAPITALIS, publikpun beragam memberi komentar yang seharusnya tidak boleh seperti itu, apa salahnya Bank BNI.

seharusnya ditanyakan Ibu Yasty kiapa kong kase pindah itu RKUD di BNI, dan cari akar masalah dan beri solusi kongkrit terhadap pemegang saham walau pemegang saham kecil. Seharusnya Direksi Proaktif begitu ada aspirasi pemegang saham seharusnya langsung disikapi, apalagi terjadi pertemuan berulang saat RUPS Terbatas namun Direksi/Komisaris BSG tetap KEH dengan Pendirian nya. Dan justru lapor Gubernur.

KETIDAKMAMPUAN DIREKSI PERALAT GUBERNUR. RUPS BSG SOLUSI KONGKRIT SELESAIKAN MASALAH. Tidak dalam kapasitas membela Bupati saya YSM, namun sebagai bagian Stickholders Mongondow patut memberi appresiasi langkah berani YSM menembus tembok KEBEKUAN PENDIRIAN DIREKSI, yang terkesan pandang enteng dan cuek bebek, kami Bolaang Mongondow Bersatu ini bagian Integral RAKYAT SULUT, OD Gubernur kebanggaan kami.

Kami tidak mau beliau terjebak RENGEKAN DIREKSI, yang nampak tak miliki empati apalagi Hati? Saya hanya bisa menyuarakan keprihatinan, Tokoh Nasional Sosok Kebanggaan justru digiring untuk bersikap yang akhirnya Mendagripun harus turun tangan tuk mengingatkan beliau. Jika kemudian BSG mau Besar dan berkembang maka Akomodatiflah masukan pemegang saham, Implikasi dari pemindahan RKUD ini sangatlah besar dan bisa berdampak terjadinya “Domino Theory ” yang rugikan BSG sendiri, suara suara sumbang Pemegang Saham mulai mencuat, dan keinginan Pemkot kotamobagu dan pemkot kota manado yang merencanakan pindahkan RKUD itu bukan GERTAK SAMBAL, itu semua adanya akumulasi Kekecewaan yang seharusnya Gubernur tau.

Surat Mendagri Nomor 539/ 1012/SJ. Tertanggal 06 pebruari 2019 perihal pemindahan RKUD Bolmong ke Bank BNI adalah WARNING !! dan bisa dikatakan tamparan keras pada Gubernur dan Jajaran Komisaris/ Direksi BSG, Dua point @laksanakan RUPS dan @ Memperbaiki Kinerja menunjukkan bahwa ada masalah Jajaran Direksi dan Komisaris BSG dalam Pengelolaan Usaha Perbankan BSG.

Jika kemudian ada suara Publik Ganti Komisaris, Ganti Direksi, Gubernur harus arif menyikapi itu karna BSG milik publik, dan mungkin itu salah satu SOLUSI yang diminta publik karna adanya desas desus masalah internal pembagian Deviden/Insentif atau apalah yang begitu besar pada Direksi dan Komisaris yang baru kerja, padahal itu hasil dari Keuntungan atau Kerja Keras Direksi/Komisaris sebelumnya, dan ini mengusik rasa keadilan para mantan dan tentunya seluruh jajaran BSG. Dan masalah ini masuk hingga kerana hukum. (***)

Estetika Demokrasi & Humanisme Yang Direduksi

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

CITRA demokrasi memang sering kali tak dapat disangkal, dilekatkan pada konsep bernegara yang ‘paripurna’. Dibanding konsep bernegara lainnya, demokrasi dinilai lebih efektif, tepat, akomodatif, ideal, dan diyakini mampu mengagregasi kepentingan publik tanpa diskriminasi. Demokrasi menghormati hak-hak mayoritas dan minoritas.

Dalam pengambilan keputusan, memang demokrasi sebagai suatu instrument tidak mampu juga memberikan garansi tentang keadilan. Artinya, adil menurut seseorang yang jika ditarik situasinya ke ruang publik, maka belum tentu juga adil menurut orang lain. Hal ini sering melahirkan perdebatan, baik secara substansi sampai perdebatan teknis.

Bagi saya, disitulah letak demokrasi yang sisi kemanusiaannya diuji. Demokrasi dalam sentilan kali ini memang perlu diperiksa konsepnya, diperdebatkan. Dari kehidupan berdiskursus tak boleh juga dibatasi arus kritik terhadapnya. Lebih sederhana lagi, bila konteksnya pemilihan pemimpin, demokrasi yang mengunggulkan suara mayoritas sebagai bagian representatif dari model pengambilan keputusan, juga mendatangkan bencana.

Padahal sering kita abaikan, jalan demokrasi yang lurus ialah musyawarah mufakat, baru kemudian voting. Seolah-olah kita terbatasi tabir demokrasi, akhirnya demokrasi dijerat menjadi alat ampuh ‘pengkondisian’ pengambilan keputusan demokrasi hanyalah voting, bahkan kadang formalitas. Banyak indikasi, kini kekuatan voting itu dapat direduksi, bukan lagi rahasia umum, orang yang menang dalam proses voting sering memanfaatkan jalan-jalan tidak legal.

Bisa jadi, karena berobsesi menang, seseorang bisa lompat pagar, lompat jendela, abaikan aturan, masuk melalui panggung belakang untuk meraih suara dukungan sebesar-besarnya. Operasionalisasi misi jahat melalui politik uang, intimidasi dan intervensi, yang menurunkan martabat dan kedaulatan rakyat mulai brutal dilakukan. Rakyat kemudian, ‘dipaksa’ untuk memilih bukan karena rasionalitasnya.

Kita membaca referensi demokrasi relatif banyak tawaran tentang potret menguatkan dan menjaga kesehatan demokrasi agar tetap produktif, tidak menjadi abnormal atau pincang dalam mobilitasnya. Disitu pula kita mendapati estetika demokrasi yang menghargai norma, pranata sosial, yang disandarkan pada etika, moral, dan nilai-nilai kemanusiaan. Apakah humanisme demokrasi juga sedang jalan lurus?.

Kompetisi demokrasi yang kencang juga menghasilkan tatanan nilai demokrasi yang jauh dari humanisme, dan retak. Sementara kebutuhan kita rakyat Indonesia keseluruhan yakni menjaga humanisme demokrasi. Dimana nilai-nilai kemanusiaan dalam demokrasi berupa keadilan, kesetaraan (egaliter), kesejahteraan, kebenaran, melawan kekerasan, mengutuk diskriminasi, hak-hak dasar yang tercantum dan dilindungi HAM.

Humanisme rupanya menjadi tereduksi, tergiring menjadi terisolir dari rasionalitas berdemokrasi. Sebetulnya, paket humanisme – demokrasi bagai satu koin mata uang yang tidak bisa didikotomikan. Karena masing-masing bagian ‘muka’ atau ‘kamar’ punya keunggulan, nilai serta kelebihan-kelebihan tersendiri. Jalan lurus demokrasi harus ditegagkkan, demokrasi berjalan dengan kompas hukum.

Bukan politik yang menjadi panglima demokrasi, melainkan regulasi. Demokrasi yang secara fitrawih semangatnya dilahirkan atas kolektifitas, sakit rasanya jika menyimpang dalam tahapan proses. Jelang Pemilu 2019, ada tontonan dimana kewarasan publik yang sering ‘dipermalukan’, diproklamirkan dan ‘dipelopori’ Bang Rocky Gerung, salah satunya adalah wujud bahwa masih ada harapan kita menyematkan demokrasi melalui percakapan yang sehat.

Rasionalitas publik harus dijunjung memang, tak boleh rakyat dididik mentolerir kesalahan-kesalahan, apapun itu dan darimana pun itu. Kaum rasional harus berani tampil dengan segala resiko, cacian, sinisme dan stigma-stigma buruk. Jika semua menjadi resiko melahirkan akal sehat, tak mengapa anggaplah mereka yang mendorong kekritisan publik ini sebagai kaum ‘jihadis’.

Setelahnya, demokrasi tidak perlu terus-menerus diletakkan sebagai dekorasi, atau barang tersier yang kemudian terus memproduksi penyembahan figuritas. Mengkultuskan kebijakan-kebijakan yang sebetulnya dapat dievaluasi atau didebatkan, itulah kedunguan yang nyata. Ruang dialektika demokrasi perlu dihidupkan secara fleksibel dan longgar. Bila publik diarahkan untuk sekedar hanya menerima argumentasi, maka tidak akan bermutu demokrasi kita, biarkan dialektika dan dinamika demokrasi dibingkai dalam semangat argumentasi yang mendidik.

Terakhir, progres demokrasi sejatinya melahirkan rakyat yang berperadaban tinggi, bukan rakyat yang penuh emosi dan intoleran. Saling menuding, serta klaim kebenaran, yang satu merasa paling toleran lalu menuding yang lain tidak toleran. Skema itulah yang sebenarnya membuat demokrasi tereduksi, menjadi bias, menjauhkan kita semua dari peradaban demokrasi yang ideal. [***]

 

_________________________

Penulis Amas Mahmud, S.IP Sekretaris DPD KNPI Manado
iklan1