Category: Artikel

Metapolitik “4+” Menakar Takdir

Bang Reiner bersama beberapa Kepala Daerah (Foto Istimewa)

Oleh : Reiner Emyot Ointoe, Fiksiwan

Sebuah relasi apapun akan menunjukkan tanda-tanda suatu peristiwa yang merekatkan kita dengan yg lain. Kalimat ini yg disarikan dari sebuah buku ahli fisika eko-spiritual, Fritjof Capra (The Web of Life,1996). Dengan itu pula, saya menakar relasi saya sebagai “tanda semesta” yang bisa menunjukkan kualitas dan kualifikasi seorang yang ditakdirkan jadi pemimpin. Meski ada teori yang mengklasifikasikan tiap-tiap pemimpin berdasar model dan karakternya, tidak dgn sendirinya teori itu menggambarkan seluruh kepribadiaannya(personality = topeng).

Dengan kata lain, topeng pemimpin itu dibaca dari seberapa dlm mereka menunjukkan apa yg disebut Martha C. Nussbaum sebagai “competing of capabilities.” Untuk keempat pemimpin plus ini (+SK), saya telah menaruh apresiasi terhadap mereka, baik personal maupun institusional, sebagai sikap untuk mengungkapkan “kompetisi & kapabilitas” mereka masing-masing.

Secara semiotik, mula-mula saya membaca slogan atau tagar yg mereka utarakan: OD(Kepemimpinan adalah Teladan), CEP (Profesional & Spiritual), VAP (Diberkati untuk Memberkati), GSVL (Cerdas & Kota Doa). Narasi-narasi ini begitu “hemat” kosakata dn secara sosio-linguistik mengandung aforisme ajakan ke dalam situasi yang lebih psikologis. Jika disamaratakan tergambar mereka semua didasarkan atas modal spiritualitas masing-masing.

Meski dalam beberapa kesempatan saya pernah berdialog dengan mereka, rata-rata menyimpan potensi spiritualitas yang disimpan sebagai cadangan untuk menghadapi berbagai tantangan mereka sebagai pemimpin. Tapi, untuk VAP, potensi itu terlampau lugas dan lugu ia kesankan. Saya tak tahu apakah karna dia sdh mengecap pendidikan teologi dan sdh diberi gelar Dr (HC) bidang teologi. Semua itu tak jadi urgen dan penting mengingat masyarakat yg mereka pimpin sangat majemuk, baik internal maupun eksternal.

Karena itu, saya lebih menyukai untuk mengejar kedalaman slogan (Kepemimpinan itu adalah Teladan). Selain lebih universal praksis etiknya, memimpin itu menjadi perintah bagi siapa saja. Setidaknya, memimpin diri sendiri atau keluarga.

Universalisme kepemimpinan sejatinya akan dihadapi oleh siapapun. Tapi, untuk jadi teladan dan diteladani, urusannya tidak sesederhana itu. Keteladanan itu hrs diekspresikan bukan pada semua level dan hierarki. Keteladanan pada keluarga tentu akan brbeda dengan yg diterapkan pada level birokrasi dan kalangan profesional. Bahkan akan lebih menentang diejawantahkan pada pelbagai komunitas yang jamak.

Untuk itu, saya masih menemukan kendala obyektif untuk mengevaluasi secara obyektif dan komprehensif bahwa memimpin dengan keteladanan itu membutuhkan instrumen-instrumen material dan immaterial yang sarat dgn lingkungan yang memadai. Misalnya, apakah hasil-hasil WTP itu bisa disigi dari perspektif keteladanan administrasif atau birokratisasi? Ringkasnya, pada keempat pemimpin plus ini, masyarakat tk membutuhkan sejauh mana slogan itu praksis dan aplikatif karna mereka tak punya alat ukur sistemik, obyektif dan ilmiah.

Mereka vis a vis rakyat hanya butuh kehadiran anda untuk bisa berdialog dari hati ke hati agar psikologi keteladanan itu bisa mereka resapkan langsung persis ketika Sukarno setengah abad silam berdialog di sawah dengan petani bernama: Marhaen. Sejak itu, Sukarno — terlepas tersungkur oleh “konspirasi politik” — menunjukkan keteladanannya pada rakyat belaka. Kelak, muncul istilah “berdikari”, gotong-royong, penyambung lidah rakyat, trisakti, nawaswara, manipol-usdek, dekrit dan lain-lain.

Istilah-istilah ini hendak menunjukkan sebuah keteladanan “arus bawah” untuk menenggang “arus atas (elitis) yang sejauh ini terlampau jauh dari proksimitas dan intimitas seluruh rakyat yang akan memilih mereka kelak. Meski tampak klise, adagium ini masih sangat relevan: Vox Populi Vox Dei. Homo Emeritus, Manusia bakal pensiun. Tapi, Homo Deus, akan terus berjaya hingga akhir dunia.

Bung Richard, Peradaban Demokrasi, dan Pilkada Serentak 2020

dr Richard Sualang (Foto Istimewa)

ORIENTASI politik bukan pada usaha merebut kekuasaan. Tapi lebih dari itu, adalah mensejahterakan masyarakat. Realitas hari ini yang tersaji, tidak sedikit politisi kita disibukkan dengan kepentingan sesaat. Mereka fokus pada interest jangka pendek seperti perebutaan kekuasaan, lalu menutup mata, atau mengabaikan kepentingan publik. Aspirasi masyarakat ditanggapi mereka dengan sekedar memenuhi ketentuan prosedural, menunaikan tanggung jawab karena telah dipilih.

Tidak lebih, pada wilayah merasa senasip dan sepenanggungan dengan masyarakat. Politisi, utamanya mereka yang menjadi wakil rakyat belum memahami sepenuhnya keberadaan dan posisi mereka. Alhasil, seperti yang pernah dibahas Antonio Gramsci, terlahirlah perang posisi. Masyarakat yang menjadi pemberi kedaulatan demokrasi malah dimanfaatkan, sehingga kemudian masyarakat berperang atau beroposisi dengan politisi. Di titik inilah hegemoni politik terbangun.

Politisi yang sederhana seperti Bung Richard menilai ruang dialog perlu dihidupkan. Minimkan dominasi berlebihan, kemudian lahirkan kerja bersama. Demokrasi yang meletakkan masyarakat sebagai bagian tertinggi perlu mendapat perhatian serius. Nilai demokrasi jangan dipahami dengan tafsir terbatas, melainkan interpretasi yang universal dan juga terbuka. Demokrasi membawa agenda kesejahteraan, bukan memiskinkan masyarakat. Itulah cita-cita suci demokrasi yang perlu dimaterilkan.

Situasi tarung persepsi politik kini selalu menyeret perhatian politisi. Hingga membuat politisi terbawa arus benturan kepentingan. Waktu dan energi mereka tersita pada dinamika yang tidak substansial. Mestinya politisi itu sadar posisi. Ia harus memperjuangkan kepentingan masyarakat, tanpa mengajukan dalil apapun. Di Provinsi Sulawesi Utara dan Kota Manado khususnya, politisi populis juga masih ada. Tidak boleh juga kita melakukan generalisasi, bahwa semua politisi mis-realitas. Kehadiran politisi yang peduli pada keperluan dan kebutuhan masyarakat umumnya dapat dicirikan dari cara mereka berkomunikasi, menempatkan diri ditengah masyarakat dan mengawal, bekerja maksimal jika menjadi wakil rakyat.

Tiga tugas pokok politisi sebagai wakil rakyat yaitu membuat undang-undang, membahas atau memberikan persetujuan terkait anggaran dan mengawasi undang-undang tersebut. Jika tiga hal itu dijalankan secara konsisten, maka kemuliaan wakil rakyat akan dapat dipertanggung jawabkan. Mereka layak dipilih. Dijadikan panutan oleh masyarakat. Jangan menjadi wakil rakyat yang tertular penyakit 4D (Datang, Duduk, Diam dan Duit). Melainkan, jadilah wakil rakyat yang produktif, progresif, aktif menyuarakan aspirasi masyarakat. Tidak menjadi masa bodoh.

Diantara politisi yang mempunya kepedulian terhadap masyarakat adalah Richard Sualang. Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara itu tidak mau menjadi politisi yang sesat. Menurutnya sebagai politisi, tugas suci yang harus dilakukan yaitu mengabdikan diri kepada masyarakat. Selain menginternalisasi tiga tugas penting tersebut, Bung Richard juga terlibat di depan sebagai agen yang ikut memperkuat spesi integrasi kebangsaan. Baginya politisi itu menyatu penyatu, bukan pemecah kerukunan masyarakat.

Indahnya Peradaban Demokrasi

Peradaban demokrasi haruslah dikonstruksi. Upaya ke arahan itu dipelopori para politisi, tentu politisi yang berwawasan nasionalis. Politisi yang rindu dan mempunyai akal sehat, mereka yang memimpikan kemajuan bersama. Peradaban demokrasi tidak akan termanifestasi, bila politisi diam. Atau pula bertindak merusak tatanan nilai demokrasi, menampilkan peran saling menjatuhkan. Investasi membangun peradaban yaitu dasarnya kasih sayang, dari situlah muncul kejujuran, keadilan, egaliter, saling menghormati, kemanusiaan akan lahir, sehingga bertumbuhlah kemakmuran masyarakat.

Dari sejumlah hal menarik dalam diskursus politik, rupanya tantangan politisi yakni menghidupkan kembali kesadaran konstruktif. Teridentifikasi yang melemahkan nilai demokrasi juga tak lain hadir dari kontribusi para politisi. Mereka yang memelihara politik pragmatis transaksional atau politisi yang malas mikir, malas baca buku, lalu mudah termakan isu-isu sentimental, propaganda dan hanya memikirkan diri sendiri. Harusnya politisi memberi teladan. Menenangkan, menjadi cahaya penunjuk arah dan melalui perilakunya terpancarlah kebijaksanaan.

Tidak tepat jika politisi menjadi pemantik keresahan di tengah masyarakat, sebagaimana disampaikan Bung Richard. Atas dasar melahirkan ketenangan itu, ia merekomendasikan pandangan revitalisasi demokrasi dalam istilah mengikat peradaban demokrasi yang sejuk. Demokrasi itu menjadi jembatan, pintu masuk dan wadah yang mempersatukan masyarakat dari beragam kepentingan atau perbedaan. Jangan menjadi politisi yang meresahkan masyarakat, perilaku toleran dan kompromi itu telah berhasil ditunjukkan Bung Richard.

Menurutnya politis bertugas sebagai jarum dan benang. Bukan seperti gunting yang memisahkan. Politisi perlu memperkuat soliditas, bukan melemahkan, apalagi membelah, menciptakan polarisasi. Formulasi itulah yang efektif menjadi pegangan politisi dalam mengupayakan sebuah proses pembangunan yang komprehensif. Baginya satu musuh dalam politik terlalu banyak, seribu kawan terlalu sedikit. Selaku mahluk sosial, manusia harus menjaga kekerabatan, relasi sosialnya dimantapkan.

Jika ada politisi yang akrab dengan pertengkaran dan konfrontasi, kata Bung Richard capaiannya sebagai politisi patut diragukan. Karena politisi negarawan tidak pernah mengenal dendam, musuh, permusuhan abadi. Disebutnya cermin diri politisi itu ada pada adaptasi sosial, pergaulannya yang luas, sejauhmana ia bertahan hidup, dan fleksibel dalam mengkomunikasikan kepentingan politiknya. Politisi tidak mengenal musuh abadi. Sehingga dalam Pilkada Serentak 2020, kompetisi demokrasi perlu dilandasi dengan semangat kebersamaan dan sportifitas.

Richard saat mengikuti kegiatan PDI Perjuangan (Foto Istimewa)

Politisi perlu punya keberanian berdialog. Melalui dialog pula, tambah Bung Richard semua problem dan kepentingan dapat dibuatkan kanal sebagai solusi. Melalui komunikasi politik semua politisi akan belajar dewasa berpolitik dan menghormati antar sesama. Demokrasi akan tumbuh subur bila disuplay dengan dialog yang bermutu. Bukan konfrontasi kepentingan terus-menerus, tanpa henti. Belum lagi percakapan publik didesain untuk menjadi panggung atau lapak yang representative bagi semua golongan masyarakat, cara tersebut lebih bersifat mengedukasi, dan tentunya sangat tepat.

Era Demokrasi Digital, Dimana Politisi?

Setelah diskusi dengan Bung Richard yang juga Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kota Manado, tergambar tentang gagasan besar dalam soal politisi di era demokrasi digital dimaknai Bung Richard secara baik. Selaku politisi ia memberi distingsi atau batasan terkait peran politisi di ruang media sosial. Bahwa politisi wajib menjadi corong kebaikan saat menggunakan media sosial. Pengetahuan, pengalaman dan pikiran-pikiran bernas dari politisi jangan dibuat mangkark, tapi disalurkan.

Demikianlah era demokrasi digital, bila terlambat beradaptasi dengan percepatan informasi dan ilmu pengetahuan, maka kita ketinggalan. Segala pergerakan menjadi deras di era ini, demokrasi mendapatkan peluang, sekaligus tantangan. Politisi juga tak boleh menyepi dari ramainya hiruk-pukuk dunia digital sekarang ini. Silahkan menjadi penyejuk, pemberi pencerahan. Menjadi politisi tidak boleh alergi dengan perbedaan pandangan, kritik, hinaan dan juga sanjungan. Semua itu menjadi satu paket dalam pelajaran demokrasi politik di tahan air Indonesia.

Kemudian ada tata caranya menghadapi semua itu sebagai politisi. Jangan emosional, santun dan menunjukkan level sebagai politisi negarawan, bukan politisi anak bawang yang abal-abal. Melalui dialektika yang dewasa, bermartabat di raung sosial media, maka simpati publik juga mengalir. Dukungan masyarakat menjadi kuat, walau bukan keharusan seorang politisi hendaknya menjadi penganut atau budak di era digitalisasi. Politisi ikut membagikan sampah-sampah peradaban. Memposting atau melakukan share terhadap informasi yang berpotensi memicu kekacauan di masyarakat, hindarilah hal-hal tersebut. Berusahalah menjadi politisi santun, tidak reaktif, tidak pula menjadi tukang menghakimi orang lain.

Membendung arus informasi yang gencar memang memerlukan kiat-kiat. Bukan asal melontok, asal melawan dan melakukan konter isu dengan cara-cara saling menebarkan kecaman. Lebih dari itu, politisi harus memberi solusi yang menyejukkan. Hadir mematikan api yang menyala-nyala kencang, bukan sebagai pemacu, ikut membesar-besarkan masalah. Jadilah politisi yang memancarkan kasih sayang.

Politisi harus mempertegas diri di era demokrasi digital ini, tentu sebagai agen yang aktif. Ia aktif melakukan pencerahan politik, minimalnya tidak gaptek. Selain itu, politisi perlu mengikuti informasi, tidak terlambat menyesuaikan akselerasi pembangunan di sektor digitalisasi. Melalui penyesuaian itu, politisi kita tidak ketinggalan. Ada problem yang bersifat jangka panjang juga bisa mampu diatasi atau diantisipasi politisi kita kedepannya.

 

________________________

Oleh : Amas Mahmud, S.IP, Jurnalis dan Sekretaris DPD KNPI Manado

VENTJE RUMANGKANG Telah Tiada

Alm. Ventje Rumangkang (Foto Ist)

Oleh : Reiner Ointoe, Fiksiwan

Satu lagi tokoh nasional asal Minahasa (Sulut) berpulang tadi subuh di RS Pondok Indah Jakarta Selatan. Om Ventje, begitu ia disapa, mendadak tampil secara nasional ketika reformasi 1998 menghasilkan perubahan peta politik dari rezim otoritarian Orde Baru ke sistem politik multi partai.

Bersama SBY — kelak terpilih dalam dua periode Pilpres(2004-2014) — mendirikan Partai Demokrat(PD) yang pada Pemilu 2009 berhasil menjadi partai pemenang dgn 20% “gatevoters.” Sejak itu awal pendirian PD Om Ventje menunaikan tugas politik di pentas nasional.

Dengan merekrut beberapa politisi muda seperti Anggelina Sondakh, Jones Rumangkang, dan bahkan di Sulut mendiang P. Togas, ayah kandung Berty W Togas, setelah pensiun dari Kadis Dikbud, didaulat memegang mandat pendirian PD di Sulut dan menghasilkan kemenangan di Provinsi (kursi Wakil Ketua DPRD Sulut) dan DPR RI Mayjen (Purn.) E.E. Mangindaan yang akhirnya melejit jadi Menpan dan Menhub pada Pemilu 2009.

Tapi, pada Pemilu 2009, Om Ventje berseberangan dgn SBY dan membuat ia hengkang dari PD serta mendirikan Partai Barisan Nasional (Barnas) yang tdk memperoleh jatah threshold 4% ketika itu. Kandas dari kemenangan nasional Barnas, Om Ventje menarik diri dari dunia politik yang hingar-bingar.

Meski sesekali masih mengungkapkan sikap dan pandangan politik, sumber daya Om Ventje mengalami pasang surut. Kader-kader Tou Minahasa yang direkrut di PD dan Barnas kehilangan spirit perjuangan seiring kasus korupsi yang menimpa kader-kader partai Demokrat.

Bahkan Jones Rumangkang dan Berty setelah tak terpilih di DPRD bak lenyap ditelan bumi. Yang tersisa, E.E. Mangindaan sendiri setelah Walikota Manado Vicky Lumentut sebagai Ketua Partai Demokrat hengkang ke Nasdem setelah diterpa isu kasus korupsi. Meski PD tdk lagi mendudukkan kadernya di DPR RI seperti E.E. Mangindaan (76), praktis di Sulut pun PD nyaris kehilangan nyawa politiknya.

Apapun yg telah berlangsung, sedikit-banyak, berat-ringan, kontribusi Om Ventje dlm perhelatan politik nasional telah mencatatkan rekor yang tak bisa dihapus oleh sejarah. Requim. Requim. Requim Om Ventje. Ke tanah persada — dari rumpun Malesung Minahasa — telah kau persembahkan berkah di sisa usiamu. Biarlah itu akan dituai kelak generasi-generasi mendatang. 💐Deep Condolence💐

Body Revolution, Yes Thinking Revolution, Ok

Reiner Ointoe (Foto Ist)

Oleh : Reiner Emyot Ointoe, Fiksiwan dan penulis buku

Sudah lebih dari sebulan saya memesan buku ini via daring pada distributornya. Buku berbandrol Rp.310.000 (dengan ongkir) ini tergolong langkah, eksklusif dan sangat dekonstrukif pada ilmu kesehatan pada umumnya (medical health).

Membaca keluasan pengetahuan penulisnya pada “medical science” ini menunjukkan bahwa basis pengetahuan kita pada kesehatan justru tertuju pada hubungan antara tubuh dan asupan makanan yang diperlukan untuk kelangsungan hidup. Merevolusikan tubuh, menurut penulisnya Dr.dr. Tifauzia Tyassuma, harus didasarkan pada pengetahuan kita atas apa-apa yang harus dikonsumsi oleh tubuh.

Tubuh sebagaimana ditilik dari filsafat manusia semata sebuah wadah yang memproses sedemikian rumit dan komplit senyawa kimiawi yang diasup ke dalam tubuh. Tubuh dengan kemampuan alaminya bisa mengatasi unsur senyawa (bio-sel dan molekuler) yang dirasakan berbahaya atau mengancam kelangsungan hidupnya. Dengan kata lain, dalam senyawa kimiawi tubuh ikutserta “ruh” (substansi gaib dan ajaib) yang justru menjadi perekat utama dlm wadah tubuh.

Karena itu, nutrisi sebagai “batu bata tubuh” menjadi elemen penting dan utama dalam merawat segenap kesehatan tubuh. Dalam ilmu tasawuf, salah satu sumber nutrisi adalah “zat hijau” (khidir) yang bisa menghidupkan kembali makhluk hidup yang sudah mati jika bersentuhan dgn zat tersebut. Pengalaman nutrisi “zat hijau” sebagai warna herbalium pada umumnya pernah dialami oleh Nabi Musa ketika membawa makanan ikan yang sudah dimasak terpercik secara tak sengaja dari air yg disedu oleh Musa sehabis mengembara bersama Nabi Khidir.

Itulah alasan mengapa warn hijau diidentikkan dgn kehidupan (biota). Tentu saja, uraian yg demikian luas dan dlm di buku ini bukan untuk menafikan bahwa revolusi tubuh hrs menjadi “main human science” yang sangat dibutuhkan bahkan urgen untuk diagendakan bagi generasi milenials. Meski berdasarkan data yg terpapar masih ada 92 juta generasi berusia di atas 65 tahun di Amerika hari ini.

Berapakah yang juga masih hidup di Indonesia di tengah krisis “stunting nutrition” sedang kita hadapi di antara jutaan bayi-bayi yg baru lahir? Setidaknya, penerapan sains “body revolution” bisa memprediksi durasi kelangsungan usia manusia Indonesia di atas tahun 2050? Dan sains ini bisa menjawab misteri indeks “human development” di antara 250 juta yg hidup hari ini.

Kabar Pilkada Bolsel (3)

Kejari saat bersilaturahmi dengan Pemkab Bolsel (Foto Ist)

Oleh : Pitres Sombowadile

Kejari Silaturahmi ke Pemkab Bolsel

RASA keadilan sontak berdegub kencang di dada. Seolah ada dering bising alarm juga di telinga. Itu terjadi saat saya membaca berita ‘’kunjungan Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu’’ ke Pemerintah Kabupaten Bolsel kemarin hari (18/2) via media daring (online).

Tak sekadar itu, alarm dalam diri saya itu menderu-deru karena terberitakan pihak kejari dalam kesempatan anjangsana silahturahmi itu secara resmi menerima pemberian bantuan mobil operasional dari tuan rumah yang dibesuk itu. Wow.

Meski pemberian itu berbeda dengan terma dan definisi gratifikasi, yaitu karena modus pemberiannya ada pada jalur hubungan institusi ke institusi. Yaitu, pihak eksekutif membantu pihak penyidik. Artinya, pemberian mobil itu tidak terjadi dalam jalur persekot perseorangan kepada pihak yang memiliki kekuasaan hukum, dan pihak yang memberi berharap dapat dibantu agar dileluasakan dari jerat hukum.

Meski demikian, anjangsana antar dua lembaga ini termasuk agak intens ini. Kunjungan terjadi pada dua kali pertemuan dalam waktu yang pendek, yang keduanya dilakukan dalam tema mulia insani ilahi: silaturahmi.

Apakah sekadar dengan cap jenis pertemuan insani semacam itu, saya harus mengakhiri untuk membahas wacana-wacana yng terkembang dari hubungan dua lembaga yang sama-sama dibiayai oleh dana negara ini.

Saya akhirnya memilih untuk membahasnya pendek di sini. Membawanya ke dalam kerangka-kerangka wacana publik secara madya untuk membeber aspek-aspek pendidikan hukum pada masyarakat, sekaligus mengungkap beberapa dimensi yang pantas untuk sedikit dikorek-korek dari dua temu kangen Kejari dan Bupati Bolsel itu. Itulah sekadar diurai pada tulisan panda ini.

Sejujurnya, saya merasa aneh. Bahwa kok Kejari bisa demikian leluasa dan tidak kritis untuk bisa menahan dirinya agar tidak berkunjung ke Pemkab Bolsel di Panango. Soalnya, pihak penyidik negara ini kan pada saat yang sama sedang memeriksa Bupati Bolsel dalam perkara dugaan terjadinya suap menyuap dalam sebuah proyek pembangunan pasar di desa Milangodaa, Bolsel? Bagaimana kejari bisa lepas kendali atas kesadaran ini?

Mungkin memang di situ sisi tidak eloknya dari kunjungan sang kejari, apalagi sampai mau menerima pemberian bantuan mobil itu. untuk bersilahturahmi itu jelas rentan ditafsir sumir oleh publik sebagai ada kaitannya dengan upaya mencari solusi atas kasus Bupati. Ini kesadaran pikir dari publik yang bisa liar ke mana-mana, kejari tentu dapat mengatasinya dengan memberi penjernihan atasnya via ‘statement’-nya.

Keterangan resmi kejari itu untuk menghalau kesadaran pikir publik yang tentu disana-sini potensial diboncengi oleh dugaan negatif, misanya, ‘’…siapa tahu ada kongkalingkong dalam duo temu silahturahmi?…’’.

Untuk itu, saya sebagai ‘public defender’ (pembela publik) yang dulu pernah memperkuat Masyarakat Transparansi International (MTI), sekadar mengharap kejari mau menjernihkan soal ini dengan memberi keterangannya.

Apa yang saya tahu, kasus suap yang (sebagian) sudah diakui oleh pihak-pihak yang dipanggil kejaksanaan ini (di antaranya merupakan hasil dari pemeriksaan dari silahturahmi Bupati Bolsel yang pertama) mestinya didorong ke proses-proses hukum standar yang terukur. Bukan diberi bumbu-bumbu pertemuan di luar kerangka hukum.

Saya sebelumnya yakin Kejari akan disiplin pada mekanisme dan tata penyidikan standar, karena figur ini konon disebut-sebut orang, ‘’…pak kejari pernah bekerja dalam suasana pemberantasan korupsi di KPK…’’. Tapi ruang-ruang silahturahmi yang dibuka kejari sungguh bisa membuyarkan upaya pemberantasan korupsi.

Ataukah ada tekanan-tekanan politik tertentu yang dikerjakan pada pihak kejari agar menempuh jalan-jalan ini. Saya tahu kasus suap itu, masih banyak yang belum terungkap, misalnya ihwal keterlibatan penguasa lain yang dalam kajian saya ikut mendapat cipratan dana suap menyuap itu juga.

Yang jelas bahwa silahturahmi pada saat sang bupati sedang pada posisi terperiksa itu nyata janggal, kalau bukan ganjil. Atasnya kejari mesti membuat beberan akuntabilitasnya. Karena bisa saja berita yang dibeber pihak pemkab Bolsel itu sebenarnya upaya sepihaknya untuk ‘mempercantik tampilan’ saja (‘window screening’) saja, dan kejari sejatinya tetap konsisten melakukan pemeriksaannya pada kunjungan kedua ini, sebagaimana terjadi pada kunjungan Bupati yang pertama di kantor kejaksaaan negeri Kotamobagu.

Publik hanya menunggu keterangan yang transparan, sebab jika ditutup-tutup akan banyak godaan ‘setan’ di sana. Saya baiknya menunggu respon pihak kejari atas masalah yang sudah publik ini. Siapa tahu saya menemukan sesuatu yang tidak saya ketahui sejak awal.

Semoga ada keterangan itu. Semoga, semoga, semoga sekali lagi.

iklan1