Category: Artikel

Sumpah Pemuda, Masihkah Sumpah Atau Sampah?

Syaiful Bahri Ruray, politisi (Foto Istimewa)

Oleh : Syaiful Bahri Ruray

Kemarin, saya menonton you tube yang dikirim adinda saya Thamrin Ali Ibrahim, Ketua KNPI Maluku Utara, yang isinya berupa gugatan tentang kepedulian generasi milenial terhadap Sumpah Pemuda. Lalu tebersitlah tulisan ini untuk merespon you tube tersebut.

Entah apa jadinya Indonesia jika tanpa pemuda. Hampir seabad lalu, 28 Oktober 1928, para pemuda berbasis berbagai organisasi etnis berkumpul di Kramat Raya, menyatakan tekad dalam sumpahnya. Sumpah tersebut dirumuskan Mohammad Yamin, seorang pemuda Sumatera Barat yang sarjana hukum namun menggeluti sejarah Majapahit. Coretan tersebut diserahkan kepada Soegondo dan Mr. Soenario pada sesi terakhir kongres pemuda untuk dibacakan. Jong Sumatranen Bond, Jong Bataks Bond, Jong Ambon, Jong Java, Jong Celebes, Jong Islamieten Bond, juga hadir beberapa pemuda peranakan seperti Oey Kay Siang, John Lauw Tjoan Hok dan Tjio Djien Kwie yang tidak sempat tercatat asal organisasinya, yang menghadiri kongres monumental tersebut.

Orang-orang muda ini berkumpul di sebuah gedung di daerah Kramat Raya 106, Jakara Pusat sekarang, untuk bersepakat bahwa kesatuan harus terbentuk guna mengatasi identitas kedaerahan mereka. Gedung yang sekarang menjadi Museum Sumpah Pemuda itu sendiri, awalnya adalah asrama pelajar milik Sie Kok Liong. Disinilah berkumandang pertama kalinya lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan Dolly Salim, anaknya KH. Agus Salim, dengan di iringi gesekan biola Wage Rudolf Supratman, sang pencipta lagu.

Nasionalisme memang pada awal abad 20 tersebut, menjadi barang mewah yang tengah bergejolak mencari bentuk dalam diri setiap bangsa. Soekarno (1926) saja mengutip Ernest Renan dan Otto Bauer sebagai rujukan bagi identitas sebuah bangsa yang belum terbentuk. Indonesia adalah sebuah imagine communities yang terbentuk karena sebuah kesamaan cita-cita, serta nasib, sejarah dan karakter.

Seandainya tanpa orang muda tersebut, Hindia Belanda adalah negeri jajahan korporasi global pertama di dunia yakni VOC, lalu diberi kekuasaan berdasarkan Hak Oktrooi oleh Kerajaan Belanda untuk membentuk pasukan militer, pemerintahan dan bernegosiasi dengan raja-raja lokal di Nusantara. 17 pengusaha bergabung membentuk konsorsium atas ide seorang pedagang ikan asin awalnya, Johan van Olden Barneveldt, dan terbentuklah VOC.

Awalnya ibukota VOC adalah Maluku, yaitu Ternate, yang sempat ditempati oleh empat orang Gubernur Jenderal yakni Pieter Booth, Gerard Reynst, Laurens Reael dan Jan Pieterzoon Coen. Jan Pieterzoon Coen, Gubernur Jenderal ke empatlah memindahkan ibukota dari Ternate ke Batavia pada 30 Mei 1619. Nama sang nama pendiri VOC pun diabadikan sebagai nama Benteng VOC di Labuha, Bacan, Benteng Barneveldt yang masih tegak hingga sekarang.

Jadi Indonesia dikuasai oleh de heren zeventien, 17 pemilik modal VOC tersebut sejak 1602. Dalam catatan Karel Steenbrink (1993), dua surat diajukan oleh Jan Pieterzoon Coen kepada *Heren Zeventien* untuk memindahkan ibukota dari Ternate, dengan alasan tidak bisa berdagang dengan penduduk lokal karena kurang bisa dipercaya katanya. Namun, Jan Pieterzoon Coen tercatat membantai penduduk Kepulauan Banda sebanyak 13,000 orang penduduk aseli untuk memonopoli pala.

Setelah bangkrutnya VOC karena korupsi (1799), Hindia Belanda diambil alih oleh Kerajaan Belanda. *Divide et impera* dipraktekkan Belanda untuk membenturkan identitas lokal di Nusantara, agar mudah diadu domba dan dikuasai. Indonesia sendiri terdiri dari 1.340 suku yang mendiami 17.503 pulau. Belanda juga membangun oligarki lokal dengan memanfaatkan kekuasaan-kekuasaan feodal, sebagai kaki tangan untuk melaksanakan kekuasaannya.

Cornelis van Vollenhoven membagi 19 wilayah adat di Indonesia (adat rechts kringen) menunjukkan betapa beragamnya Indonesia kita. Bahkan riset hukum adat terbaru menemukan masih banyak wilayah adat di Indonesia, tidak sebatas apa yang diteliti van Vollenhoven tersebut. Dalam sebuah percakapan dengan Prof. Harkristuti Harkrisnowo, tentang the living law Indonesia, beliau menyatakan bahwa penelitian van Vollenhoven tersebut memang belum selesai, karena masih banyak lingkungan adat di Indonesia.

Seandainya tidak ada politik etis, yang di ajukan van Deventer dan van Vollenhoven terhadap pemerintah Belanda, jelas Indonesia akan tereksploitasi lebih lama lagi dari apa yan kita tahu sekarang. Orang muda yang sempat menikmati politik etis tersebutlah, kemudian menjadi pelopor dalam membangun identitas nasional bangsa Indonesia, dengan berlangsungnya Sumpah Pemuda 1928 tersebut.

Orang muda sebagai elite baru tersebut adalah hasil pendidikan kolonial. Namun sejarah berkata lain, produk kolonial tersebut justeru berbalik menjadi nasionalis-nasionalis awal yang menjadi *the founding fathers* bangsa ini. Salah satu momen bersejarah adalah Sumpah Pemuda 1928 tersebut. Dari situlah bergulir nama-nama pemuda yang kemudian turut mewarnai terbentuknya nation state Indonesia.

Seandainya tanpa pemuda, mungkin pula kemerdekaan Indonesia bukan pada 17 Agustus 1945. Karena ulah beberapa orang muda, menculik Bung Karno dan Bung Hatta dari Jakarta ke Rengasdengklok, menempatkan beliau berdua di rumah seorang keturunan China Djiaw Kie Song, yang pro-nasionalisme Indonesia. Pemuda Wikana, Soekarni, Chairul Saleh, Aidit, mereka adalah kelompok Pemuda Menteng 31, bergerak dengan modal nekat menculik Soekarno dan Mohammad Hatta pada jam 03.00 WIB tanggal 16 Agustus 1945.

Orang-orang muda ini sempat berdebat panas dengan kelompok tua seperti Mohammad Hatta, Bung Karno dan Mr. Ahmad Soebardjo untuk mendesak disegerakannya proklamasi. Mereka, para orang muda inilah kemudian mendesak Ibu Fatmawati menjahit sang saka Merah Putih, untuk nanti dikibarkan di Pegangsaan Timur 56, kediaman seorang warga turunan Arab pro-nasionalisme, Faradj bin Said bin Awadh Martak, seorang saudagar Arab pemilik NV. Marba di Batavia.

Rumah Faradj Martak ini dihibahkan untuk perjuangan Indonesia, dan menjadi tempat tinggal Soekarno, hingga terlaksananya detik-detik Proklamasi 1945. Ia juga membeli beberapa gedung Hindia Belanda untuk dijadikan asset perjuangan menjelang kemerdekaan Indonesia. Bahkan ada cerita kecil, Soekarno yang kelelahan, menderita sakit beri-beri dan malaria, warisan lama yang dibawa ketika menjadi Digoelisten di penjara alam Boven Digul tersebut.

Rawa-rawa Boven Digul, menjadi semacam penjara alam yang kejam seperti *Gulag Archipelago* di Siberia dalam era Uni Soviet, jadi ingat buku Alexander Solzhenitsyn, novelis Russia yang kabur ke Amerika. Karena menjelang puncak perjuangan, dan desakan orang-orang muda, Soekarno sempat menderita sakit dan lemas. Oleh Faradj Martak, Bung Karno diberikan 20 botol madu Arab, yang bermanfaat untuk membunuh bakteri masing-masing 1 kilogram. Soekarno pun sembuh dan kuat, tampil prima dalam proklamasi 17 Agustus 1945 karena pengaruh madu Arab tersebut.

Bahwa gerakan orang-orang muda ini, menjadi revolutionary prime mover (penggerak utama revolusi), karena mereka melek informasi dan rajin berdiskusi. Informasi pada era pendudukan Jepang 1942-1945, diperoleh dengan mencuri-curi mendengar siaran radio asing, agar tidak tertangkap Kempetai dan mata-mata Jepang. Siaran radio asing menyatakan Jepang telah kalah Perang Dunia II dengan dibomnya Nagasaki dan Hiroshima oleh pesawat pembom Amerika jenis *B-29 Superfortress* pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Dua bom ini menewaskan 129,000 dan 226,000 penduduk. 32% penduduk kedua kota tersebut tewas seketika. Ini menandai berakhirnya Perang Dunia II.

Lalu oleh orang-orang muda kita, serius mendiskusikan, memilih waktu dan menetapkan inilah momentum bagi mereka untuk bergerak. Karena Jepang telah bertekukt lutut. Jika tidak memanfaatkan momentum tersebut, benih Indonesia yang telah lama tersemai sejak 1906-1908 hingga 1928, mungkin tidak bakalan lahir.

Singkat cerita, gerakan orang mudalah yang menghasilkan Indonesia sebagai sebuah *nation state* yang kita kenal hari ini. Saya tak bisa membayangkan tanpa kontribusi mereka, mungkin saja Indonesia adalah kumpulan 19 negara berbasis etnis, sebagaimana teori lama van Vollenhoven tentang adat rechts kringen. Bahkan bisa jadi lebih dari itu, karena kurang lebih ada 73 kerajaan lokal yang masih eksis hingga awal kemerdekaan Indonesia. Bahkan setelah 17 Agutus 1945, kita masih mengenal terbentuknya BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg), semacam Badan Musyawarah Daerah pada 15-18 Juli 1948 di Bandung atas gagasan Ida Anak Agung Gede Agung (Raja Gianyar, Bali), dimana Sultan Hamid II (Sultan Pontianak) terpilih sebagai ketuanya.

Saya baru saja menerima sebuah buku dari Amsterdam yang ditulis Klaas Stutje (2016). Stutje melakukan riset tentang bagaimana orang-orang muda Indonesia, membangkitkan nasionalisme dan anti-kolonialisme sejak mereka menjadi mahasiswa di Eropa pada era 1917-1931. Ia mencatat pemuda Sam Ratulangi yang terilhami pergerakan Syarikat Islam H.O.S Cokroaminoto, sejak ia belajar di Universitas Zurich. Lalu Arnold Mononutu menjadi aktivis di Paris. Arnold Mononutu sendiri adalah nama yang melekat dalam ingatan kolektif pemuda Maluku Utara, karena ia adalah seorang pelopor nasionalisme di Maluku Utara.

Lalu Muhammad Hatta yang lantang berbicara tentang Indonesia pada sebuah forum kongres anti imperialisme di Brussels, pada 1927. Juga Mr. Achmad Soebardjo yang berbicara dari Berlin. Di Eropa, mereka orang-orang muda inilah kemudian mendirikan *Indonesisch Vereniging* (Perhimpunan Indonesia). Nah, apakah kita sekarang benar-benar telah melaksanakan cita-cita kemerdekaan mereka, generasi Sumpah Pemuda tersebut ?? Bahwa betapa banyak hal belum terwujud. Memang mengisi kemerdekaan adalah pekerjaan tersulit.

Ditengah bangkitnya politik identitas dan politik kebencian, sebagaimaa diungkapkan Fukuyama (2018), dunia menurutnya tengah mengalami fenomena kebangkrutan demokrasi ( *democrasi decay*). Dua ilmuan Harvard University, Steven Levitsky dan Daniel Ziblat juga menulis *How Democracy Dies* (2018), menggambarkan bagaimana demokrasi dapat mati karena tindakan otoritarian oleh rezim berkuasa yang justeru terpilih secara demokratis. John Perkins (2004) menggambarkan *corporatocracy and greed* tengah melanda dunia kita. Robert D. Kaplan (2018), juga menandai dunia masih bergejolak dengan perebutan hegemoni global ke segenap penjuru.

Indonesia, seakan menghadapi realitas global ini, bagaikan mengulangi takdir masa lalunya. Bukan sesuatu yang tidak mungkin, *l’histoire se repete*, sejarah sering berulang. Bahwa kesalahan mengelola Indonesia hari ini, sebenarnya adalah sebuah bentuk nyata pengkhianatan terhadap cita-cita pergerakan orang-orang muda, *the founding fathers* Indonesia.

Apakah orang-orang muda zaman now, butuh Sumpah Pemuda baru, untuk merevitalisasi kontekstualitas dan aktualisasi gagasan generasi terdahulu?? Ataukah sumpah tersebut telah menjadi sampah. Mungkin kita lebih percaya terhadap apa yang dikatakan Napoleon Bonaparte bahwa sejarah adalah kebohongan yang disepakati. Peter Baehr dan Melvin Richter (2004), dua ilmuan Lingnan University Hongkong dan New York University yang menulis Dictatorship in History and Theory; Bonapartism, Caesarism and Totalitarians, memang menyebut Bonapartisme sebagai sebuah bentuk kediktatoran.

“Aupele dan Etika Komunikasi”

Syaiful Bahri Ruray (Foto Istimewa)

Oleh : Syaiful Bahri Ruray

If we are not ashamed to think it,
we should not be ashamed to say it
(Cicero)

Begitu melihat apa yang terjadi di ruang sidang DPRD Morotai, membuat saya tiba-tiba saja mengingat Prof. Bachtiar Aly.MA, guru komunikasi publik saya ketika mulai aktif berpolitik. Saya sempat mengikuti pelatihan di Suli, Ambon, tentang komunikasi politik, dan salah satu pengajarnya adalah Prof. Bachtiar Aly yang lulusan S2 Belanda dan S3 Jerman. Beliau mengawali ceramahnya dengan mengutip kalimat filsuf Cicero: *que ascendit sine labore, descendit sine honore* – barang siapa tak menyiapkan diri sebelum naik podium, maka ia akan turun panggung tanpa kehormatan.

Marcus Tulius Cicero adalah seorang filsuf Romawi kuno yang terkenal karena ajarannya tentang orator dan retorika pertama kali. Marcus Tullius Cicero sendiri hidup pada tahun 106-43 sebelum Kristus ini, adalah peletak dasar ilmu retorika yang kita kenal sekarang ini.

Makna kalimat Cicero yang terpenting adalah menyiapkan diri dalam berkomunikasi dengan baik, akan melahirkan pengertian dan kita terhindar dari konflik karena kesalahpahaman. Sebaliknya, jika kita tak menyiapkan diri, maka kita akan jatuh dengan tidak terhormat. Cicero menekankan kehormatan atau etika sebagai hal yang demikian penting dalam berkomunikasi. Jika pikiran tidak malu untuk menyampaikan sesuatu, maka kita akan mengutarakan sesuatu tersebut tanpa rasa malu – *If we are not ashamed to think it, we should not be ashamed to say it,* ungkap Cicero.

Kehidupan manusia, peradabannya bertumpu pada instrumen utama yakni komunikasi. Relief dan bukti arekologis peradaban manusia dari abad keabad, menunjukkan akan maksud untuk berkomunikasi tersebut. Peradaban menjadi gagal, ketika komunikasi sebagai instrumen peradaban tersebut menjadi buruk, bahkan gagal. Dari relief kapal Halmahera bercadik ganda (Halmahera Double Outriggers) pada relief Candi Borobudur misalnya, kita pun mengetahui bahwa sejak abad ke 9 Masehi, dimana Borobudur dibangun oleh Wangsa Syailendra tersebut, telah ada alat transportasi utama antara Halmahera dan Jawa, bahkan hingga Madagaskar, karena adanya peradaban perdagangan diantara manusia. Dalam riset Peter Bellwood (2019) tentang bukti-bukti arkeologis Maluku Utara, kita dapat mengetahui adanya peradaban setua 40,000 tahun di Maluku Utara, terbentang dari Morotai, Gebe hingga Uattamdi.

Tentu saja, untuk peradaban setua ini, memiliki pola komunikasi antar manusia dalam masyarakat tradisional, baik era pra-sejarah, hingga masa modern, dimana revolusi komunikasi melalui teknologi informasi, telah mendekatkan jarak, waktu dan tempat dalam sekejap.

Dalam sekejap pula, kejadian di Morotai, sebuah beranda Indonesia menuju Pasifik, menjadi viral. Karena komunikasi antara pejabat daerah setempat yang tidak nyambung dengan elite politik parlemen lokal Morotai. Baik rekaman percakapan secara tekstual maupun live-video, demikian cepat menyebar kesegenap penjuru jagad maya. Apa yang terjadi di Morotai, terlepas dari pro-kontra, adalah soal etika komunikasi. Kesalahan memanfaatkan komunikasi sebagai instrumen untuk memperoleh konsensus sebuah kebijakan, menjadi terabaikan dari sisi etika retorika, sebagaimana makna kalimat filsuf Cicero yang di kutip diatas.

Selayaknya percakapan pada tingkat parlemen, haruslah memiliki standarisasi etika yang sepantasnya dipahami oleh setiap pejabat daerah yang memasuki ruangan terhormat tersebut. Karena pejabat publik, baik parlemen maupun aparat teras pemerintahan, dalam 22 tahun reformasi Indonesia, bukanlah lagi sebuah *untouchable institutions*, sebagaimana era sebelumnya yang kita anggap otoritarian. Lembaga supra struktur, bukanlah lagi menara gading yang memonopoli kebenaran tunggal. Sebagaimana Cicero, sang filsuf selama karirnya sebagai pemikir dan negarawan, yang senantiasa melawan tirani hingga akhir hayatnya. Ia juga disebut tewas dengan heroik demi perjuangannya.

Adapun sikap tidak etis dalam berkomunikasi, akan melahirkan tindakan aupele sebagai responnya. Stephen King, penulis Amerika mengatakan: *“if you don’t temper yourself, your temper will control yourself.”*

Dimensi keadaban, adalah kata kunci dalam berkomunikasi. Kemampuan memanfaatkan komunikasi, dalam pandangan Cicero hingga Stephen King tersebut, bukan terletak pada kerasnya suara, namun seberapa besar mengedepankan etika tatkala berkomunikasi. Soal etika memang bukan persoalan sepele. Banyak bangsa menjadi miskin dan hancur justeru karena miskin etika. Gunnar Myrdal, pemenang hadiah nobel ekonomi, sejak 1968, dalam *Asian Drama, An Inqury Into the Poverty of Nations*, membagi negara-negara dunia atas dua bagian.

Negara kuat (tough state) dan negara lemah (soft state). Negara kaya, adalah negara dimana etikanya kuat, sedangkan negara soft state adalah negara miskin, karena lemahnya etika sosial. Etika menjadi kata kunci kemajuan sebuah bangsa. Tidak berlebihan jika etika sosial tersebut diawali dari etika kita dalam berkomunikasi antara sesama.

Dua ilmuan Harvard University, Steven Levitsky dan Daniel Ziblat yang menulis *How Democracies Dies* (2018), mengungkapkan bagaimana demokrasi bisa mati, walau demokrasi telah menjadi pilihan negara-negara bangsa dewasa ini. Disebut contohnya seperti Venezuela, Georgia, Hungaria, Nicaragua, Peru, Filipina, Polandia, Russia, Sri Lanka, Turki dan Ukraina bahkan Amerika, komunikasi pemimpin negara-negara ini dicontohkan akan membunuh demokrasi secara perlahan.

*Toleration or encouragement of violence*- toleransi dalam membiarkan atau mendorong adanya aksi kekerasan, adalah salah satu parameter terbunuhnya demokrasi. Lalu, saya juga melihat live-video, tentang robohnya pagar besi depan kantor Walikota Ternate. Mungkin kini saatnya, kita mengkaji lagi pikiran-pikiran lama filsuf Cicero.

*O Tempora, O Mores*- kalimat kecewa Cicero.

(22 Oktober 2020)

Pilkada, Narsisisme Etnis dan Diksi Rasis

(Catatan dari Man Gega)

Oleh : Syaiful Bahri Ruray

Syaiful Bahri Ruray (Foto Suluttoday.com)

Guru sejarah saya saat sekolah di SMP Man Gega adalah Ibu Ani Drakel. Beliau masih kakak sepupu dekat saya dari garis ayah. Karena kami sesama cucu Sangaji Gap, namun saya sangat menaruh hormat kapada beliau. Walau sejak kecil saya sering bermain di rumah keluarga Ibu Ani, bahkan menjadi rumah kedua bagi saya. Beliau sudah almarhumah. Dari beliaulah saya mengenal sejarah dunia pertama kali. Bahwa dunia ternyata tidak sebatas Tanjung Waka dan Malbufa.

Beliau mengajarkan tentang kebudayaan Jepang dan memperkenalkan tentang mitologi Omiterasu Omikami dalam pandangan teologi Shinto yang mendewakan matahari. Para kaisar Jepang dipercaya oleh masyarakat Jepang sebagai turunan Dewa Matahari. Ketika Indonesia dijajah Jepang (1942-1945), rakyat Indonesia dipaksakan setiap pagi membungkukkan badan menghadap matahari untuk menghormati Omiterasu Omikami tersebut. Ritual ini menjadi wajib bagi daerah jajahan Jepang termasuk di Sula. Yang melawan bisa berakibat fatal karena dianggap menghina kepercayaan tradisional Jepang tersebut.

Dari Ibu Ani juga, beliau mengajarkan kami tentang Amerika, negara adidaya itu, yang terbentuk dari penaklukkan atas penduduk aseli Indian oleh para pedatang seperti Christopher Colombus dan Hernando Cortez, lalu terjadi perang sipil terbesar dalam sejarahnya. Semua itu terjadi karena ada perbudakaan dan isyu etnis. Dimana kaum negro dirantai dengan paksa dan diculik dari Benua Afrika, dibawa sebagai budak belian ke Amerika untuk dipekerjakan secara paksa oleh majikan kulit putihnya. Mereka dianggap sub-human, bukan manusia sepenuhnya.

Ketika menjadi aktivis mahasiswa, saya ikut rombongan muhibah keliling Jepang pada 1988. Mengunjungi Jepang adalah perjalanan ke luar negeri pertama kali bagi saya. Saya pun teringat pelajaran masa kecil di SMP Man Gega. Kepada orang tua angkat Jepang di desa Yabemachi di pedalaman Kumamoto, Selatan Jepang, saya bercerita tentang Omiterasu Omikami, mereka sempat terkaget-kaget, namun ke esokan harinya saya diajak ke kuil tua Shinto di sebuah bukit terpencil dan berdiskusi dengan seorang pendeta Shinto tentang teologi Shinto.

Lalu dibawa ke sebuah tempat yang dianggap ‘bamok’ (sakral) oleh masyarakat Jepang, karena disitulah dipercayai Omiterasu Omikami pertama kali turun ke bumi. Pendeta Shinto itu rata-rata berperilaku sangat halus dan sopan, namun setiap orang Jepang adalah pendekar. Mereka memiliki 5 jenis bela diri yang wajib dipelajari salah satunya sejak masuk bangku kelas 1 SMP. Setiap kota Jepang ada Budokan Hall, itu adalah pusat pendidikan bela diri tradisional Jepang. Ternyata dari situlah disiplin sosial rakyat Jepang dibentuk.

Mereka modern ditengah kebanggaan akan identitas tradisionalnya. Tradisionalitas tidak tercerabut ditengah budaya semoderen apapun. Saya juga berkunjung ke seorang mantan samurai, eks kapten angkatan darat Jepang yang pernah berdinas di Singapore dalam Perang Dunia II. Ia menjadi petani dan pengurus koperasi petani. Koperasi petani di Jepang sangat maju karena mereka menguasai pasar domestik, dan memiliki industri pengolahan bahan pertaniannya sendiri.

Saya ditunjukkan jenis samurai Jepang, katana (samurai pendek) untuk harakiri, dan samurai panjang untuk bertempur. Masyarakat Jepang memiliki tradisi bushido, tradisi samurai yang membuat mereka menjadi bangsa kuat secara sosial. Sekembalinya ke Tokyo, saya bergegas ke toko buku, membeli buku Bushido, karangan Dr. Inazo Nitobe, untuk dapat lebih memahami kuatnya identitas masyarakat Jepang yang tak pernah luntur ditengah arus modernisasi bangsanya. Di Tokyo saya sempat bersilaturrahmi dengan orang Sula, ibu Farida Andi Atjo dan keluarga yang telah lama menetap di Tokyo.

Sedangkan Amerika, bangsa yang dibentuk dengan isyu etnis dan pembantaian penduduk aseli itu, oleh Ibu Ani, kami murid-muridnya diperkenalkan dengan sebuah nama, Harriet Beecher Stowe, seorang novelis perempuan Amerika yang menulis Uncle Tom’s Cabin pada 1852. Dari buku ini, bangkitlah rasa kemanusiaan anti perbudakan pada Amerika Utara, dan mereka menentang perbudakan pada Amerika Selatan.

Lalu pecahlah Perang Sipil (1861-1865). Tapi karena perang itulah terbentuk Amerika Serikat dengan 50 negara bagian yang kita kenal sekarang ini. Revolusi Amerika juga dimulai dari apa yang dikenal sebagai ‘The Boston Tea Party’ dimana pedagang teh membuang semua barang dagangannya ke laut sebagai tanda protes atas pajak kolonial Inggris terhadap mereka. George Washington tampil sebagai pemimpin revolusi. Lalu apakah isyu etnis dan ras itu selesai ?? Ternyata tidak, karena Presiden Abraham Lincoln yang anti perbudakan pun tewas.

John Fitzgerald Kennedy (Presiden AS 1961-1963), yang membebaskan segregasi sosial kulit putih dan kulit berwarna di Amerika, ia pun tewas di Texas oleh tembakan Lee Harvey Oswald. Betapa isyu ras itu telah membawa banyak korban kemanusiaan. Penulis Lothrop Stoddard bahkan menulis tentang bangkitnya kulit berwarna untuk melawan supremasi kulit putih.

Stoddard menulis Rising Tide of Color, Against White World Supremacy (1921), buku ini dibaca Bung Karno dalam penjara kolonial Belanda ketika ia ditahan karena orasi dan tulisan-tulisannya tentang Indonesia Merdeka. Buku Indonesia Menggugat, adalah salah satu pidato pembelaan (pleidoi) Bung Karno didepan persidangan kolonial di Bandung yang sangat monumental.

Gunnar Myrdal, seorang pemenang hadiah nobel, juga menulis An American Dilemma, The Negro Problem and Modern Democracy (1942). Ternyata pemilu Amerika 2020 yang menampilkan petahana Donald Trump melawan Joe Biden, masih saja ada isyu rasisme. Kasus penembakan warga kulit hitam oleh polisi federal Amerika, telah memicu tuntutan akan keadilan dan kesamaderajatan dimata hukum.

Betapa prinsip lama hukum justice (keadilan) dan equality before te law (setiap orang berkedudukan sama dimata hukum), masih menjadi tema yang belum selesai. Fukuyama (2018) menyebut politik identitas dan ujaran kebencian, menjadi tanda keruntuhan demokrasi.

Akan halnya pilkada kita di Sula, jika saja tidak merujuk pada sejarah yang diajarkan guru-guru kita, juga akan terperangkap ada isyu rasisme dan etnisitas yang justeru merusak platform demokrasi. Kita demikian miskin akan narasi- narasi yang bisa mencerahkan rakyat agar dapat memilih kandidat berdasarkan pertimbangan kearifan dan kecerdasan.

Ditengah ancaman pandemi yang belum juga reda, rakyat diperhadapkan pada krisis ekonomi yang melanda setiap rumah tangga penduduk. Halmana menjadi peluang terbuka untuk terjadinya praktek money politics dengan harga obral. Prof. Edward Aspinall (Democracy for Sale, 2019) yang melakukan riset mutakhirnya tentang politik Indonesia, menyatakan bahwa demokrasi kita telah terbeli dengan harga murah.

Kontestasi bukan lagi pada narasi demokrasi berkualitas, malah mengedepankan diksi rasis yang semakin berkibar dimana-mana. Indonesia sebagai sebuah bangsa terbentuk dari 1.340 etnis yang mendiami 17.504 pulau, adalah sebuah khasanah peradaban yang sangat luar bisa. Perbedaan etnis dan bahasa daerah, bisa disatukan dalam sebuah bahasa nasional, dengan sebuah ideologi nasional.

Bisa kita bayangkan diluar sana, ada bangsa yang berbahasa satu namun terbelah menjadi beberapa negara, sebutlah Korea, yang terbelah Utara dan Selatan. Juga negara-negara Arab, berbahasa satu, namun tidak berbentuk sebuah negara kesatuan. Liga Arab beranggotakan 22 negara. Revolusi The Arab Spring nya belum juga selesai hingga sekarang. China terbelah antara RRC dan Taiwan, sementara Hongkong tengah bergejolak untuk menentukan identitasnya sendiri, ditengah tekanan keras Beijing. Juga terhadap Tibet dan Muslim Uyghur. Juga Bangkok sementara bergejolak, menuntut reformasi atas kekuasaan sang raja, hal yang selama ini dianggap sakral.

Dua ilmuan politik dari Harvard University, Steven Levitsky dan Daniel Ziblat, menulis How Democracy Dies (2018), mengungkapkan bagiamana demokrasi mengalami kematian karena kekerasan yang ditolerir, termasuk kekerasan naratif. Disebut: toleration or encouragement of violence (toleransi, membiarkan atau mendorong kekerasan adanya aksi kekerasan), akan mencabut nyawa demokrasi menuju sakaratul maut. Jika pilkada kita berlangsung dengan citarasa rasisme dan narsisisme yang kencang, sebenarnya kita tengah memutar balik Indonesia kebelakang, kembali ke era pra Sumpah Pemuda 1928.

Untung saja ada pelajaran berharga dari Ibu Ani Drakel, guru saya di SMA Man Gega.

Laha Alfatihah buat Ibu Ani Drakel…

Man Gega, 20 Oktober 2020.

Gonjang Ganjing Pilkada 2020 Ditunda dan Matinya Demokrasi

Potret pelaksanaan Pilkada (Foto Istimewa)

Oleh : Bung Amas, jurnalis Suluttoday.com

Berbagai pihak mulai mengajukan keberatan terhadap dilaksanakannya Pilkada Serentak, Rabu 9 Desember 2020. Meski begitu stakeholder seperti Mendagri, Komisi II DPR RI, KPU, Bawaslu dan DKPP tetap bersekukuh bahwa Pilkada tetap digelar 9 Desember 2020. Tentu konstalasi yang terjadi, pro kontra ini tak lepas dari pertimbangan kemanusiaan dan agenda nasional yakni Pilkada Serentak.

Sejumlah Ormas nasional pun menyampaikan protes. Seperti Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Pengurus Besar Nahdlatul ‘Ulama (PB NU), PB Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Palang Merah Indonesia yang dipimpin Jusuf Kalla, Wapres Republik Indonesia periode 2014-2019 pun menyampaikan pertimbangan agar Pilkada Serentak 2020 ditunda, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) juga menyampaikan catatan untuk penundaan Pilkada demi kemanusiaan.

Elemen masyarakat sipil diantaranya, Perludem, Netfid, Kopel, JPPR, Netgrit, PUSaKO FH Unpad, Puskapol UI, Rumah Kebangsaan, KIPP Indonesia, PPUA Disabilitas, kemudian sejumlah Petisi dilayangkan. Tujuannya adalah pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 ditunda, hingga situasi Indonesia mengalami pulih dari penularan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Sebetulnya pemerintah dapat saja menunda Pilkada, dan itu sederhana tergantung political will pemerintah.

Kenapa dianggal berat penunadaan dilakukan, alasannya sederhana karena kepentingan politik. Gelombang protes makin kencang berdatangan ini bukan main-main. Indonesia sebagai negara hukum yang demokrasi tentu kita berharap Presiden Joko Widodo lebih bijaksana mempertimbangkan berbagai masukan untuk terlaksananya agenda akbar demokrasi yang damai dan sukses. Jauh sebelum resistensi mengemuka, saya memang pernah menuliskan keberatan, lalu menolak Pilkada Serentak di musim pandemi COVID-19.

Sekarang saat pemerintah yang cenderung menginginkan Pilkada tetap dihelat 2020, maka bukan berarti semuanya berjalan baik-baik saja. Karena ancaman pandemi mengintai kita semua. Belum lagi ada beberapa pimpinan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia yang terpapar COVID-19. Hal itu tentu menyumbangkan efek pada kurang maksimalnya kerja-kerja penyelenggaraan Pilkada. Ketika Pilkada ditunda tahun ini, bukan berarti demokrasi mati.

Ketika menggunakan logika terbalik, saat masukan masyarakat sipil tidak diindahkan, disitulah keadulatan demokrasi terancam mati. Jika benar-benar demokratis, maka pertimbangan penundaan Pilkada dari berbagai komponen masyarakat harus direalisasikan pemerintah. Masukan dan aspirasi masyarakat melalui Ormas ini tentu beralasan, dan niscaya melahirkan resiko sistematik bila pemerintah tetap teguh pada pindirian melaksanakan Pilkada 2020. Keberhasilan Pilkada akan menjadi taruhan, yang secara langsung melibatkan integritas para Komisioner KPU seluruh Indonesia.

Dunia dan masyarakat akan mencatat bagaimana bagaimana KPU dan juga Bawaslu gagal melaksanakan hajatan Pilkada 2020, jika itu nantinya terjadi. Sebetulnya, tuntutan tentang penundaan Pilkada Serentak menyelamatkan reputas dan juga karir para Komisioner KPU. Namun sayangnya, pimpinan KPU RI malah bermain api, tidak mau mendegarkan masukan para tokoh dan pimpinan Ormas agar Pilkada ditunda. Alasan menolak aspirasi tercermin dari risalah rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI, Mendagri RI, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP, Senin 21 September 2020

Kesimpulan rapat yang ditandatangani Muhammad Tito Karnavian (Mendagri), Ahmad Doli Kurnia Tandjung (Ketua Rapat), Ilham Saputra, S.IP, atas nama (Ketua KPU), Abhan, SH.,MH (Ketua Bawaslu) dan Prof. Dr. Muhammad, M.Si, (Ketua DKPP) mencantumkan 4 (empat) poin keputusan. Yang substansinya tidak menyentil sedikitpun penundaan Pilkada Serentak 2020. Konklusi rapat hanya menegaskan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 untuk kemudian memetakan status zona dan resiko COVID-19 di setiap daerah, untuk kemudian dimaksimalkannya penegakan sanksi.

Merespon gonjang ganjingnya deskan Pilkada 2020 ditunda mengilhami kita juga untuk membaca detail apa sebetulnya kerinduan dan ekspektasi negara untuk Indonesia. Pemerintah Indonesia (negara) di tengah pandemi yang begitu dramatis, masih memikirkan, memberi ruang representatif terhadap aktivitas politik. Negara tak mau kehilangan momentum dalam perayaan demokrasi melalui Pilkada, rupanya. Padahal ini kesempatan yang riskan. Demokrasi tidak akan mati, jika Pilkada 2020 ditunda sejenank, setelah 2020 barulah dilaksanakan.

Masyarakat umumnya memimpikan kehidupan dan pertumbuhan demokrasi yang non-sentralistik. Jauh dari sikap otoriter, bernafas diatas kepentingan semua golongan. Bukan sekedar slogan demokrasi multikultural dan lain sebagainya yang berpenampilan terbuka. Tapi harus tergambarkan dalam interaksi antara negara serta masyarakat. Jangan sekali saja negara ngotot dengan kemaiannya, lalu mengabaikan aspirasi dan kehendak masyarakat.

Vira Cs (Mungkin) Perempuan Pengkonsumsi Alkohol Sehari-hari

Anastasia Durado (Foto Suluttoday.com)

Oleh : Anastasia Durado

Saat bersama Vira, Gina dan beberapa teman mereka, mungkin kita akan terbiasa dengan adegan-adegan meminum minuman keras atau alkohol. Vira, Gina atau mungkin beberapa teman mereka terlihat sudah kecanduan alkohol. Bahkan di negara seperti Korea, kebiasaan mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol ini merupakan tradisi sebagai bentuk penghargaan.

Minum alkohol juga menjadi sarana untuk mengekspresikan diri. Bukan hanya pria saja yang gemar mengonsumsi minuman keras, para wanita juga. Namun, terkadang para wanita mengabaikan dampak-dampak yang terjadi setelah kecanduan mengonsumsi minuman keras. Padahal, minum minuman keras ini dapat dikendalikan bahkan dihentikan. Dampak dari minuman keras ini bisa membahayakan organ-organ vital dalam tubuh, bahkan sampai mengancam nyawa.

Menurut everydayhealth.com dan helpguide.org , ada beberapa bahaya mengonsumsi minuman keras bagi wanita: Wanita yang minum alkohol dapat meningkatkan resiko kanker payudara dan kanker kepala dan leher. Salah satu studi baru-baru ini yang diterbitkan dalam Journal of American Medical Association menemukan, mengkonsumsi tiga sampai enam minuman beralkohol dalam seminggu bisa meningkatkan resiko kanker payudara sebesar 15 persen.

Bagi sebagian orang, meminum minuman keras menjadi salah satu jalan untuk menghilangkan stres. Namun, kenyatanya mengonsumsi alkohol yang terlalu berlebihan dapat menyebabkan depresi, masalah tidur, gagal jantung, dan gizi buruk pada wanita. Dampak ini akan sangat terasa pada wanita yang sudah berumur lebih tua. Mengonsumsi alkohol merupakan salah satu kontributor utama terjadinya kekerasan dengan pasangan.

Pernyataan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) ini terutama jika konsumsi alkohol pada tingkat berlebihan Di Inggris, diperkirakan sebanyak 89 persen korban kekerasan sesksual adalah perempuan. Alkohol dapat mempengaruhi kemampuan wanita untuk hamil. Selain itu, penggunaan alkohol selama kehamilan dapat menimbulkan konsekuensi berbahaya bagi anak yang belum lahir. Minum alkohol selama kehamilan dapat menyebabkan serangkaian cacat fisik dan cacat mental usai kelahiran.

 

——————————————

Penulis Adalah THL di Disdukcapil Manado

iklan1