Category: Artikel

Gempa Rupiah, Haruskah Kita Takut?

Hasby Yusuf (FOTO Suluttoday.com)

------------------------
Tulisan : Hasby Yusuf

Nilai tukar rupiah tahun 2018 adalah paling terburuk sejak krisis ekonomi 98. Rupiah juga merupakan mata uang paling terpuruk diantara mata uang se-Asia atas dollar. Pertanyaannya, mengapa rupiah terpuruk?. Kebijakan suku bunga di Amerika, perang dagang, harga minyak dunia dan krisis ekonomi dibeberapa negara. Ini yang kita sebut sebagai ekternal factor.

Tetapi guncangan global tak akan berdampak besar jika secara internal fundamental ekonomi nasional kita kuat. Daya tahan atas guncangan global bergantung pada kemampuan produksi nasional. Karena itu lemahnya rupiah bisa dibilang karena kita tak memiliki kemampuan produksi secara nasional yang kuat. Karena itu ekonomi kita mudah terguncang ketika terjadi turbulensi global. Jadi secara proporsi, faktor internal memiliki peran keterpurukan rupiah.

Apa dampak kejatuhan Rupiah?

Mereka yang awam ilmu ekonomi akan menganggap pelemahan rupiah hal biasa. Dan mereka senantiasa menyindir jika ada yang mengkhawatirkan pelemahan rupiah. Bagi saya ini wajar karena mereka memang tak punya ilmu membaca dinamika ekonomi. Selain itu momentum politik membungkam akal sehat mereka.

Tetapi jika mereka sedikit saja ingin mengerti situasi yang sesungguhnya maka saya yakin mereka akan insyaf dengan situasi nilai tukar. Ketika nilai tukar rupiah melemah, kewajiban rutin pembayaran utang semakin berat. Ini dikhawatirkan membuat ruang fiskal menjadi semakin sempit.

Bertambah beban pemerintah membayar cicilan pokok dan bunga tiap tahunnya dengan rupiah sementara utangnya sebagian berbentuk valuta asing atau utang luar negeri. Ini yang kita sebut sebagai “resiko mata uang”. Kondisi tersebut, tentu mempengaruhi cadangan devisa kita.

Porsi utang Indonesia memang masih dalam batas aman karena tak lebih dari 40 persen terhadap angka PDB. Namun kapasitas pemerintah dalam membayar cicilan pokok dan bunga utang melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) cukup dikhawatirkan. Terlebih 41 persen utang kita dalam bentuk valuta asing dan obligasi kita didominasi oleh asing. Karena itu pelemahan rupiah akan berdampak pada jumlah utang luar yang semakin membengkak.

Untuk bahan baku, barang modal untuk industri dan barang konsumsi yang sebagian besar berasal dari luar negeri, hal ini akan membutuhkan dolar untuk transanksi. Ini pasti semakin membebani industri domestik. Peningkatan biaya impor karena pelemahan rupiah ini dapat menggerus pendapatan pelaku usaha. Selain itu, depresiasi juga akan berpengaruh pada harga jual barang kebutuhan pokok yang akan memukul daya beli masyarakat miskin. [***]

 

Semoga mereka faham…

Perempuan dalam Partisipasi Politik, Tidak Sekedar Kiasan

Dedi Iskamto (FOTO Suluttoday.com)

Meskipun peranan perempuan dalam kancah politik di Indonesia semakin meningkat dari masa ke masa. Namun hal ini dirasa masih belum  optimal Kementerian Menteri Pendayagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mencatat partisipasi wanita di kancah politik masih sekitar 17 persen. Kendati berbagai perangkat hukum telah melegitimasi partisipasi politik perempuan sampai saat ini antara perempuan dengan dunia politik masih merupakan dua hal yang tidak mudah dipertautkan satu dengan lainnya. Hal ini dibuktikan dengan keterwakilan perempuan di panggung politik formal jumlahnya masih sangat rendah dibandingkan dengan laki-laki.

Salah satu strategi untuk memperbaiki ketidakseimbangan gender di politik parlemen dilakukan dengan pengeluaran beberapa  aturan diantaranya  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD, Undang-undang no.15 tahun 2011 tentang Pemilihan umum dan terbaru kompilasi dari berbagai undang-undang  yakni Undang-Undang no.7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dimana dicantumkan kuota wajib bagi setiap partai politik untuk minimal memiliki 30 persen calon anggota legislatif perempuan di tingkat nasional, provinsi, dan lokal di masing-masing daerah pemilihan umum. Selain itu, dalam UU No. 10 Tahun 2008 ditegaskan bahwa partai politik baru dapat mengikuti setelah memenuhi persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat.

Strategi lainnya adalah dengan menerapkan zipper system yang mengatur bahwa setiap 3 bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu orang perempuan. Pada saat pendaftaran calon legislatif setiap partai wajib memenuhi kouta 30% perempuan dari calon yang mereka ajukan jika tidak terpenuhi maka daftar caleg yang diajukan tidak memenuhi syarat. Jika partai tersebut tidak dapat memenuhi 30% caleg perempuan mereka wajib mengurangi  caleg laki-laki sehingga memenuhi kouta 30%. Sehingga dapat dipastikan bahwa perempuan menjadi faktor penentu bagi setiap partai untuk memajukan calon legislatif.

Dalam prakteknya  tidak semua partai memiliki kader perempuan dengan jumlah memadai, sehingga pada akhirnya partai mencari jalan pintas dengan memasukan sembarang perempuan untuk memenuhi syarat 30%.  Jika tidak maka mereka harus siap-siap mengurangi jatah caleg laki-laki. Dengan adanya beberapa undang-undang   yang mengatur bahwa wanita harus terwakili 30% dari daftar calon anggota legislatif maka partisipasi wanita dalam dunia politik diharapkan semakin meningkat.

MASIH DIBAWAH TARGET

Walaupun undang-undang sudah mensyaratkan bahwa 30% kouta perempuan tetapi dalam prakteknya belum pernah Parlemen indonesia mendapatkan kouta 30% anggota legislatif perempuan. Walaupun terjadi peningkatan partisipasi wanita di parlemen yang dari pemilu ke pemilu semakin meningkat.Semenjak pemilu 1999 hingga 2014, jumlah perempuan yang menjadi anggota DPR RI belum mencapai angka 30 persen.

Pada pemilu 1999, jumlah perempuan yang menduduki kursi di DPR sebanyak 44 orang atau 8,8 persen. Sedangkan pada Pemilu 2004 naik sedikit menjadi11,82 persen atau  menjadi 65 orang. pada pemilu 2009 naik lagi menjadi sebesar 17,86 persen.  Namun  pada pemilu 2014 proposinya turun tipis 17,32 persen menjadi sebanyak 97 orang atau dari total anggota DPR RI yang berjumlah 560 orang.

Saat ini setiap partai politik memiliki anggota parlemen perempuan pada pemilu 2014 jumlah anggota parlemen perempuan terbanyak berasal dari PDIP dengan jumlah 21 orang.  Sedangkan partai lain kurang dari 20.

HAMBATAN POLITIK PEREMPUAN

Ada banyak faktor yang menyebabkan kenapa keterwakilan perempuan dalam parlemen masih minim.  Beberapa faktor diantaranya adalah faktor Psikologi, sosiologi, antropologi, ekonomi, dan budaya.

Secara psikologi perempuan masih memiliki motivasi yang rendah dalam berprestasi dalam bidang politik yakni keinginan untuk tampil secara personal dalam tingkat yang tinggi dalam organisasi. Tampil menjadi pemimpin atau kebutuhan akan aktualisasi diri masih rendah. Jika beroganisasi perempuan lebih memilih untuk menjadi pendukung organisasi, bahkan dalam banyak kasus perempuan menjadi penghias agar sebuah organisasi tidak mejadi kering. Posisi sekretaris atau bendahara adalah jabatan tinggi yang biasanya diraih.

Citra politik yang keras dan kontor membuat perempuan merasa tidak cocok dalam posisi ini. Secara sosial  yang kurang mendukung pengembangan potensi perempuan, antara lain wawasan,  orangtua, adat, dan system penddidikan yang diskriminatif dimana posisi perempuan masih marginal dan belum memberikan tempat yang layak.

Secara ekonomi kecilnya akses wanita pada penguasaan faktor ekonomi menyebabkan kurang mampunya perempuan berparsisipasi dalam politik. Seperti diketahui bahwa dunia politik mensyaratkan kecukupan modal secara ekonomi untuk mendukung aktifitasnya.

Secara antropologi   Dunia politik selalu diasosiasikan dengan ranah publik yang relatif dekat dengan laki-laki, mengingat kehidupan sosial tidak bisa dipisahkan dari akar budayanya di mana mayoritas masyarakat di dunia masih kental dengan ideologi patriarki.  Sehingga terbentuknya image dalam diri perempuan bahwa memang sewajarnya mereka berada di belakang pria.

Faktor lain yang tidak kalah penting adalah strutural yakni adanya kurangnya dukungan partai politik dalam peningkatan partisipasi perempuan dalam politik. Dukungan ini dapat diwujudkan dalam bentuk pengkaderan yang solid dan tersetruktur bagi kader partai. Wujud dari pengkaderan ini bisa dimulai sejak dini ketika para pemuda sudah memiliki hak politik memilih dan dipilih yakni ketika mulai memasuki  pendidikan tinggi.

Membangun basis kader pada saat mahasiswa dengan melibatkan dalam setiap kegiatan dan mendukung kegiatan mahasiswa dalam berorganisasi diharapkan dapat meningkatkan partisipasi kaum perempuan dalam politik. Beberapa kajian menunjukan bahwa para politisi perempuan yang kini aktif di parlemen pada masa mudanya adalah aktifis diberbagai kegiatan organisasi, masyarakat, LSM, dan organisasi lainnya sehingga keterlibatan mereka dalam partai politik bukanlah hal yang instan.

Kemampuan berorganisasi. Kemampuan mengemukan pendapat, kemampuan melakukan analisa, kemampuan mengorganisir masa, kemampuan berdiskusi akan sangat mendukung perempuan dalam aktifitas sosial politik bukan hanya di legislatif tetapi juga di eksekutif dan yudikatif. [***]

——————————————————-

Penulis : Dedi Iskamto (Komisioner KPU Kota Pekanbaru, Alumni FE UI)

PESANTREN dan POLITIK Multikulturalisme di INDONESIA

Almunauwar Bin Rusli (FOTO Suluttoday.co)

Almunauwar Bin Rusli

(Dosen dan Peneliti IAIN Manado)

 Perbincangan mengenai hubungan pesantren dan politik multikulturalisme di Indonesia menemukan momentum untuk diproduksi ulang ketika  konflik lintas budaya dan agama menjadi marak. Konflik ini sering dipicu oleh pelabelan (streotype), prasangka (prejudice) dan diskriminasi (discrimination). Stereotipe adalah penilaian terhadap orang lain berdasarkan pemikiran  intuitif untuk menyederhanakan hal-hal yang kompleks  dalam mengambil keputusan secara cepat bukan tepat. Prejudice adalah penilaian suatu kelompok/individu hanyadidasarkan pada keanggotaannya. Sehingga merusak dan menciptakan jarak yang besar. Sedangkan discrimination adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap individu atau kelompok berdasarkan standar, kategori, atau simbol tertentu.

Sebagai agama mayoritas di Indonesia, Islam dan berbagai perangkatnya termasuk  pesantren dapat menjadi mediator sehingga ketiga pemicu di atas perlahan bisa teratasi lewat segmen pendidikan. Walaupun, citra pesantren  masih dipandang sebagai gudang ilmu agama yang menjaga jarak dengan isu-isu politik keragaman. Sebaliknya, keseragaman ideologi (fikih/akidah/budaya) cenderung diutamakan karena alasan pembinaan karakter.  Kebebasan santri dalam menafsirkan perbedaan ide serta perilaku dari masyarakat multikultural-multireligius dimana mereka berpijak menjadi terpasung. Implikasinya, semangat justifikasi tumbuh subur. Mental merasa benar sendiri semakin menghegemoni.Oleh sebab itu, kesan tersebut sudah saatnya dihapus mengingat tesis yang dikemukakan oleh Bruce B. Lawrence bahwa Islam tidak tunggal. Saya berpandangan, ketidaktunggalan ajaran Islam terletak pada tiga dimensi yaitu kognitif (latar belakang keilmuan), mental (latar belakang sejarah-geografis) dan kepribadian (latar belakang keluarga). Faktor inilah yang perlu diperhatikan kaum Muslim Indonesia hari ini.

Diaspora pesantren di Indonesia pasca Orde Baru  merupakan gerakan prestatif yang cukup militan. Gerakan ini dicetus oleh kelompok intelektual tradisionalis, dididik oleh sosok Kiai kharismatik serta terkait erat dengan NU. Kemunculan pesantren-pesantren di wilayah minoritas seperti Manado, Ambon dan Papua pun menjadi tantangan serius. Mereka didorong merumuskan paradigma berpikir kontekstual berbasis kajianmultikulturalisme ke dalam kurikulum pembelajaran. Terkait dengan kerangka kewarganegaraan (framework of citizenship), multikulturalisme merupakan mekanisme yang terpenting bagi pendidikan demokrasi dan perlindungan hak-hak minoritas. Campur tangan pemerintah yang berlebihan akan menghancurkan karena faktor bahasa kekuasaan bukan kesepahaman dan kerjasama yang berimbang (Noorhaidi Hasan,2012:182-185).Kelompok guru di pesantrenperlu bersinergi dengan para peneliti sosial-keagamaan untuk memperkenalkan konsep multikulturalisme kepada santri sebagai generasi milenial yang nantinya akan bergulat dengan wacana agama vis a vis negara.

Pesantren di wilayah minoritas ternyata banyak mendapatkan apresiasi bahkan dukungan penuh dari keluarga kelas menengah Muslim dengan cara memasukkan putra-putri mereka. Motif primernya adalah menjadi sholeh/sholehah.Santri merupakan masyarakat modern dengan gaya hidup yang cenderung pragmatis serta menuntut penyaluran politik yang sesuai selera mereka. Jika penyaluran aspirasi politik mereka tidak terpenuhi maka dengan mereka akan mengganti saluran politik tanpa beban ideologis. Mereka sudah sadar akan hak asasi manusia. Kondisi ini mengembalikan otoritas politik kepada masing-masing pribadi. Teknologi, informasi dan transportasi adalah faktor utama yang membentuk penilaian santri terhadap realitas sekaligus menjadi pedoman ketika mereka hendak mengekspresikan model religiusitas di hadapan khalayak ramai.Dalam perspektif politik multikulturalisme, kebebasan individu adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa relasi mayoritas-minoritas dapat dibangun di atas dasar perjumpaan (teritorial-relasional), percakapan (verbal-emosional) dan persaudaraan (partisipatif-kolektif) tanpa harus  diikat oleh satu identitas yang sama. Relasi ini bersifat fungsional.

Secara umum, penerapan ajaran Islam di pesantrenselalu berlandaskantauhid. Ajaran ini tidak hanya meliputi aspek ontologis dari Tuhan, tetapi juga sebagai keutuhan, mencerminkan kodrat manusia yang mempunyai aspek publik dan personal, relasi vertikal-spritual dengan sang transenden serta dimensi sosial-horizontal antar-manusia. Perbedaan penafsiran mewarnai pergulatan Muslim dengan persoalan sosial-politik (Kersten,2018:322). Di sisi lain, mayoritas orang-orang Muslim melalui pemberian suara mereka menunjukkan bahwa agamanya sangat konsisten dengan demokrasi dan konstitusionalisme. Tapi, sebagian besar juga menolak pembaruan politik yang akan memberi kelompok non-Muslim status warga negara kelas dua (Hefner,2007:69).

Berdasarkan temuan ini, maka komunitas pesantren di Indonesia pada era Reformasi rasanya perlu menghidupkan kembali wacana politik multikulturalisme yang meliputi hak atas pemerintahan sendiri, hak-hak polietnis dan hak-hak perwakilan khusus (Kymlicka,2002: 39). Pertama, hak atas pemerintahan sendiri menekankan pada isu usaha pengalihan kekuasaan politik pusat kepada unit politik etnis tertentu  yang secara substansial dikuasai oleh anggota minoritas bangsa dan secara esensial sesuai dengan wilayah historis mereka. Hak ini ingin dimasukkan dalam konstitusi. Kedua, hak-hak polietnis menekankan pada isu mengadvokasi kelompok etnis/agama untuk menyatakan keunikan budayanya serta harga diri tanpa menghambat kesuksesan mereka dalam sektor ekonomi-politik dari masyarakat dominan. Ketiga, hak-hak perwakilan khusus menekankan pada isu mengurangi hambatan yang menolak perempuan, minoritas etnis termasuk orang miskin untuk menjadi salah satu calon atau pemimpin  dari partai politik.

Sistem pendidikan berkaitan dengan humanisasi yang membentuk integrasi antara kapasitas dan sensibilitas intelektual, moral sekaligus merasa betah dalam dunia manusia yang kaya dan beraneka ragam (Parekh,2008:302).Saya mengamati, jika pesantren bersikap responsif terhadap wacana-wacana kontemporer seperti ini, maka pesantren dapat mengantarkan kaum santri kepada konsepsi-konsepsi yang berbeda tentang hidup yang sukses, sistem keyakinan dan bentuk konseptualisasi pengalaman-pengalaman umum, dan mengajak santri masuk ke dalam semangat budaya lain, melihat dunia dengan cara yang dilakukan orang lain dan menghargai segala kekuatan maupun keterbatasannya. Dengan demikian, pesantren akan mengundang para loyalis, menuai simpati serta memiliki massa yang mumpuni. (***)

DPD ‘Subkontraktor’ DPR

Idham Malewa (FOTO Ist)

Oleh : Idham Malewa 

(Wartawan Senior Manado Post Group)

(Tanggapan Catatan Dr Ferry Liando, DPD Wajah Parpol)

SELAMA tiga hari yang lalu, kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut agak sibuk. Para penyelenggara dan staf berkutat dengan berkas para calon peserta pemilu perorangan atau dewan perwakilan daerah (DPD). Pada Rabu kemarin, adalah puncaknya. Sebanyak 25 orang mengajukan diri sebagai bakal calon senator Sulut. Lewat dari jam itu, berkas mereka dianggap kadaluarsa. Alias gugur atau tidak siap. Daftar para bakal calon sudah beredar di grup media sosial. Dari deretan nama bakal calon senator Sulut, sebagian begitu sangat popular.

Profil mereka tak asing. Boleh dikata market table di bidang masing-masing. Ada pimpinan ormas, mantan dirut bank, mantan pimpinan ormas keagamaan terbesar di Sulut, mantan legislator, hingga aktivis kemanusiaan. Yang menarik dari latar belakang mereka adalah pengurus partai politik dan mantan narapidana. Nama mereka tak patut disebut. Nanti publik mendapatkan dari sumber yang lain. Secara aturan main, di UU Pemilu nomor 7/2017 tidak ada yang keliru jika aktivis parpol apalagi masih pengurus masuk ke ranah calon perorangan.

Sekali lagi, kita tidak mempertanyakan esensi aturan. Tapi, yang ditanyakan soal conflik of interest. Apa yang diusik Dr Ferry Daud Liando, pakar politik Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado soal latar belakang pengurus partai, itu benar. Dengan cerdas Ferry yang juga direktur Program Tata Kelola Pemilu Pasca Sarjana Unsrat, di harian ini, Senin (9/7), mengingatkan ada balon DPD masih aktif di parpol. Judulnya menggelitik ‘DPD Berwajah Parpol’. Judul bahasanya sangat tegas. Ibarat gen-gen yang mulai bermutasi.

Meminjam Bahasa Richard Dawkins (Selfies Gen) gen yang mendiami mesin (tubuh makhluk) melakukan evolusi menjadi bentuk yang berbeda. Di awal dilahirkan (hasil amandemen ketiga UUD 45) DPD itu untuk mengisi ruang kosong yang kurang bisa diwakilkan kepada DPR RI. Namun sayang, pelan-pelan gen DPD mereplikasi diri menjadi spesies DPR RI. DPD dan DPR disebut-sebut lembaga bicameral, dua kamar tapi sama fungsi. Fungsi yang mana? Apakah fungsi kesetaraan yang diatur dalam UUD 1945?.

Harus diingatkan lagi, DPD RI dibingkai hanya dalam Pasal 22, sementara DPR RI dibingkai dari Pasal 19-21. Warga pun ikut menjadi ambigu dengan kata sama fungsi. Beragam pertanyaan muncrat dari benak dan mulut warga. Apa yang membedakan lembaga bicameral ini? Padahal keduanya sama-sama dipilih melalui panggung pemilu. Meski DPR RI menggunakan wadah partai politik, tapi panggung pemilihan tidak berbeda. Power DPD RI tidak begitu berarti.

Sejak dilahirkan 2004-2009 hingga periode 2014-2019, DPD RI seperti anak tangga dari rumah panggung. Meski satu bangunan, sama fungsi, tapi peran mereka lebih kecil. Malah sudah ada kesan, DPD RI menjadi subkontraktor politik dari DPR RI. Yang bisa menentukan tender kebijakan hanya legislator DPR RI. Para senator DPD cukup mengajukan, tapi tidak bisa menjadi penentu. Dikotomi ini bukan berarti dibiarkan berjalan.

Setiap saat para senator ini mencari celah supaya ikut menentukan tender kebijakan bersama eksekutif. Namun, UUD 45 menjadi barrier bagi DPD RI. Mereka tetap akan selalu menjadi subordinasi, sementara DPR RI makin superbody politik. Kalau pun kelihatan ada aktivitas, bagi kita itu hanya sekadar asesoris di gedung Nusantara (kantor DPR/DPD dan MPR RI). Makanya, ketika Dr Ferry ‘menggugat’ ada benih partai di balon DPD RI, jawabannya adalah seperti di atas.

Sekuat dan sehebat apapun senator di DPD, mereka selamanya akan menjadi subordinasi, subkontraktor, lipstick pewarna, anak panggung paling bawah dan macam-macam sebutan lain. Salah satu jalan untuk mencegat aktivis parpol ‘menyusup’ ke DPD RI, adalah menguatkan peran DPD RI. Sumbunya harus dinyalakan. Sumbunya adalah regulasi. Berikan DPD RI peran regulasi. Berikan DPD RI peran budgeting dan legislasi Kalau bisa ada UU tertentu, yang diberi kewenangan DPD RI untuk memutuskan bersama pemerintah (fungsi legislasi seperti DPR RI). [***]

DEMOKRASI DAN KETELADANAN

Jusuf Sunya (FOTO Suluttoday.com)

Oleh Jusuf Sunya
Alumni PPRA LV Lemhannas RI & Pegiat Fordista Malut

Untuk kesekian kalinya, ontologi demokrasi Maluku Utara telah bergerak, sejak Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) telah menetapkan hasil perolehan suara. Kalaupun ada perdebatan tentunya sebagai riak-riak demokrasi – sebuah dinamika dalam mencari pemimpin Maluku Utara. Tentunya kita patut mengucapkan selamat kepada pemimpin baru Ahmad Hidayat Mus dan Rivai Umar, karena mereka telah menjadi pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara dalam 5 (lima) tahun kedepan, dan itu sudah tertulis di “Lauhul Mahfudz”. Setiap catatan kejadian dan skenario dari permulaaan zaman sampai akhir sudah tertulis disana.

Entry point ini sebagai rekonstruksi, agar kita jernih melihat masa depan Maluku Utara dalam melangkah. Terpilihnya pemimpin baru tentu melalui sebuah prosesi politik yang banyak menghabiskan energi, baik biaya, tenaga dan pikiran. Belajar dari para bijak, sebagaimana Sophocles menyatakan, lebih baik kalah terhormat dari pada menang dengan kecurangan; atau mengutip Abraham Lincoln, sukses itu berjalan dari satu kegagalan, kegagalan lain tanpa kita kehilangan semangat; atau kata William Saroyn, orang baik menjadi lebih bijaksana setelah belajar dari kegagalan. Inilah motivasi yang perlu menjadi spirit baru membangun Maluku Utara ke depan agar lebih bermartabat.

Atas Nama Demokrasi

Ditengah eufhoria piala dunia 2018, tuntas sudah kontentasi pemilihan gubernur. Kontestasi dengan hiruk pikuk dukung mendukung, terlihat di media sosial dengan beragam sarkasme atau buly-membuly. Itulah dinamika demokrasi, kini telah usai. Saatnya kita bersama kembali bersatu padu membangun negeri ini. Tentunya ada rasa puas dan tidak. Tapi kontestasi ini bukan sekedar menang atau kalah. Keduanya sama-sama terhormat jika yang kalah mengakui dan memberi support kepada yang menang, sebagaimana kesepakatan siap menang dan siap kalah.

Dan Allah SWT sebagai penentu takdir sudah menetapkan itu, dalam Q.S. Ali Imran : 26 yang ditafsirkan secara tegas, bahwa Allah sebagai pemilik kerajaan langit dan di bumi akan memberikan kekuasaan kepada siapapun yang dikehendaki-Nya dan akan mencabut dari siapapun yang dikehendaki-Nya pula. Allah juga akan memuliakan dan menghinakan siapapun yang dikehendaki-Nya. Karena Allah adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Disinilah awal pemahaman kita sebagai orang yang berakal.

Bila demokrasi kita dikatakan demokrasi angka-angka atau demokrasi statistik, tidaklah salah. Unggul dengan suara terbanyak adalah pemenangnya. Dengan cara apapun berdemokrasi, selama diakui, maka tiada jalan lain untuk menerima, karena akan bersimplifikasi dalam kehidupan kita selama 5 (lima) tahun kedepan. Begitulah kata para cerdik pandai, demokrasi bukan lagi sekedar artifisial dan kultural – tetapi sudah menjadi cara pikir kita untuk memilih pemimpin. Masalahnya apakah demokrasi itu substantif seperti asal muasalnya, tentunya akan melahirkan banyak perdebatan. Makanya setelah prosesi selesai, pasti ada riak, upaya dan juga penolakan terhadap hasil demokrasi itu sendiri, yang pada akhirnya bersengketa di Mahkamah Konstitusi.

Menurut David Held (2006), demokrasi sendiri sungguh membingungkan, karena semua orang mengaku sebagai demokrat sejati. Mereka mengklaim penganut demokrasi, tetapi tidak mau menerima kekalahan. Disisi kerapuhan demokrasi. Demokrasi yang dibangun melalui perlawanan sosial, justru sering dikorbankan atas nama demokrasi. Karenanya demokrasi tidaklah ideal, karena rakyat diperani hanya sebatas keikutsertaan dalam pilkada setelah itu dilupakan. Menimbang hasil dan juga rasa, tentunya kita mesti legawa. Atas nama demokrasi kita tidak punya pilihan menolak hasil, karena sebagai pemegang mandat dan kuasa memilih. Tentunya dengan segala kelebihan dan keterbatasan pemimpin sudah menjadi sunnatullah walaupun ada luka yang tersayat karena ketidaksiapan kita menerima cacat pemimpin yang ada. Bila ada cacat dan kekurangan pemimpin, sebagai rakyat tentunya mengawal sehingga luka-luka cepat dipulihkan. Walapun pemimpin yang bermasalah, tidak lantas menjadi akhir dari semuanya.

Minimnya Keteladanan

Sebagaimana viral media sosial, dari forum rekapitulasi KPU, para elit dalam berdebat dengan cara dan karakternya. Gaduhnya perbedaan pandang kemudian diikuti dengan adanya perilaku kekerasan dalam forum, tentunya memberikan kesimpulan bahwa penetapan pasangan gubernur dan wakil gubernur pasti menyisahkan sengketa. Sebagai warga negara yang taat, tentu kita marfhum sebagai konsekuensi dari proses demokrasi. Tetapi yang memiriskan kita adalah budaya kekerasan yang tidak pernah hilang. Transformasi politik, tetapi tidak diikuti dengan transformasi sikap dan perilaku. Rebutan kuasa masih jauh dari nilai-nilai edukasi dan keteladanan, mereka gagal melakukan pencerdasan dan cenderung mempertontonkan cara yang tidak baik dan jauh pendidikan politik yang bermartabat. Fenomena mencerminkan rendahnya keteladanan, yang seharusnya diperlihatkan ke publik. Artinya bahwa pendidikan karakter yang selama ini diajarkan kepada setiap anggota partai politik yang diikuti penguatan jiwa kepemimpinan Pancasilais, ternyata hanya sebuah pepesan kosong. Kegagalan dalam menerapan nilai-nilai keteladanan tidak tercapai. Inilah barangkali spirit revolusi mental yang digagas Presiden Jokowi menjadi tak bermakna, karena karakter elit tidak mencerminkan nilai-nilai keteladan.

Mencermati UU Partai Politik, yang menyebutkan fungsi, peran dan tanggungjwab partai adalah melakukan pendidikan politik kepada rakyat dengan bersumber pada Pancasila. Karena itu pendidikan politik kepada rakyat haruslah mampu mendorong nilai-nilai keteladanan, bukan malah mendorong kekerasan politik yang menjerumuskan rakyat. Hambatan terbesar dalam mendorong demokrasi yang sehat adalah perilaku elit parpol yang tidak bermartabat. Bukan rahasia lagi, bahwa elit partai dalam menjalankan roda partai lebih cenderunng memposisikan diri sebagai debt collector. Perilaku politik transaksional sehingga memberi implikasi dan image negatif.

Sebenarnya banyak kritik, terkait perilaku elit parpol tidak mencerminkan keteladanan dan jauh dari nilai-nilai Pancasila. Karena demokrasi tidak berjalan substansial, seperti membangun masyarakat bangsa yang sejahtera, tetapi cenderung pada demokrasi transaksional, sehingga masyarakatpun menjadi pragmatis pada setiap momentum politik. Karena pangung elit lebih mengedepan saling sikut. Demokrasi seharusnya memberi nilai positif terhadap kesejahteraan rakyat. Karena itu, demokrasi harus diletakkan pada kerangka mencari pemimpin yang bisa menumbuh-kembangkan pembangunan, yang dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, yang mampu mendorong investasi. Karena substansi demokrasi adalah kekuasaan yang mengabdi untuk kepentingan rakyat.

Ditengah budaya oligarki politik, rakyat diajarkan menjadi pragmatis. Perlu ada upaya sistematis untuk merubah pola pikir dan pola sikap melalui pendidikan politik yang berkarakter, cerdas dan santun. Elit parpol seperti mengalami kemalasan dalam pembentukan karakter. Nilai-nilai keteladan justru hilang dengan jargon-jargon kebohongan dan manipulatif. Mereka berdebat tentang demokrasi tetapi justru menghancurkan tatanan demokrasi. Mereka menjual kecap tentang demokrasi, tetapi menghilangkan nilai-nilai keteladanan. [***]

iklan1