Category: Artikel

Agar Politisi Tidak Licik

DR Ferry Daud Liando (FOTO Ist)

Oleh : Ferry Daud Liando, Pengamat politik

Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan tidak hanya mengegerkan bangsa ini. Beritanya menyebar hingga seantero dunia.

Betapa tidak, penyelenggara pemilu di Indonesia menjadi viral, laku dan disorot di sejumlah negara karena dinilai sukses melaksanakan pemilu yang dinilai tersulit di dunia (the most complicated election In the word). Indonesia adalah satu-satunya negara yang melaksanakan pemilu serentak antara pemilihan Presiden/Wakil Presiden dan pemilihan legislatif dalam tahun, bulan, hari dan jam yang sama. Pemilihan legislatif terdiri dari 4 kotak yakni DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/kota. Pemilihan makin rumit karena diikuti oleh 16 partai politik, jumlah pemilihnya sebanyak 192 juta, wilayah yang sangat luas dan kondisi geografi yang beresiko.

Hal yang paling sulit adalah ketika menghadapi Pilpres yang hanya diikuti oleh 2 pasangan calon. Penyelenggara harus sigap menghadapi perang kebencian, perang Hoax dan perang identitas. Untuk kondisi ini penyelenggara pemilu di Indonesia banyak diundang menjadi pembicara di luar negeri dan tak sedikit pula yang secara langsung datang mempelajari cara penyelenggara menghadapi pemilu rumit di Indonesia. Sejumlah lembaga surveipun menyebut bahwa KPU merupakan salah satu lembaga yang sangat di percaya publik.

Mungkin agak berlebihan jika disebut bahwa prestasi besar itu sirna dalam sekejap. Meski tindakan itu hanya oleh oknum, namun mengembalikan kepercayaan bagi institusi itu tidaklah mudah. Apalagi tahun ini akan ada 270 daerah yang akan menggelar Pilkada. Sebagai bagian dari tim seleksi penyelengggara pemilu dari periode ke periode saya sering mengingatkan peserta bahwa komitmen untuk menjaga integritas akan berbeda ketika diucapkan pada saat seleksi dan pada saat menjabat. Ketika menjabat akan banyak tekanan ataupun pengaruh dari banyak pihak untuk memenuhi ambisi para peserta pemilihan.

Pengaruh itu bisa saja karena prilaku aktor, kepentingan kelompok, dinamika politik atau karena sistim yang buruk. Bahasa ini juga tak luput jika saya dimintakan ceramah oleh penyelenggara dalam berbagai kesempatan. Bahwa dinamika politik bisa saja akan mempengaruhi dinamika penyelenggara. Dinamika yang kacau busa saja mengacaukan kerja-kerja penyelenggara. Lihat saja, banyak penyelenggara di pecat DKPP karena ikut terjebak pada permainan kepentingan pihak yang sedang berdinamika. Jika saja dinamika itu tak ada, maka tak mungkin akan ada pemecatan.

Salah satu kendala terberat dalam sistim pemilihan kita adalah belum bekerjanya partai politik sebagai penjaring calon secara efektif. Padahal UU nomor 2 tahun 2011 menyebutkan bahwa parpol itu bertugas menjaring, mempersiapkan dan menyeleksi calon. Tapi parpol kerap abai soal itu. Uang sogokan (candidate buying) kerap menjadi minyak pelicin sehingga begitu muda gampang masuk dalam lubang penjaring dan akhirnya produk parpol kerap tidak melahirkan politisi tetapi penjahat-pejahat politik.

Para penjahat politik inilah yang menumbuh-suburkan konsep Niccolo Machiavelli (Discorsi Sopra La Prima Deca di Titus Livius (Discourses on Frist Ten Books of Titus Livius), 1521-1517 dan II Principe (The Prince), 1513) yang menganggap meraih dan menjalankan kekuasaan itu harus dengan cara-cara licik. Moral tidak diprioritaskan dalam pengaturan sebuah negara dan pemerintahan. Teori kuno ini sebagai cara para pejabat politik untuk berebut kuasa. Semua elit politik mengakui bahwa kedaulatan itu berada di tangan rakyat. Namun tidak demikan jika kedaulatan itu tak sejajar dengan kepentingannya. UU pemilu dengan jelas menyebutkan bahwa jika peraih suara terbanyak hasil pemilu berhalangan tetap maka peraih suara terbanyak kedua yang harus menggantikannya.

Ini konsep kedaulatan rakyat. Tapi apa yang terjadi setelah itu. Dua lembaga negara dibajak untuk mengoreksi pasal yang tertera dalam UU itu. Mahkamah Agung tak berdaya. Entah dasar filosofis, sosiologis dan yuridis apa yang digunakan lembaga itu lalu kemudian membuat keputusan mengabulkan sebagian gugatan judicial review memberi diskresi kepada parpol untuk menetapkan caleg yang terbaik sebagai pengganti.

Tiga surat yang diterima KPU RI adalah upaya mengintervensi kewenangan KPU. KPU tetap tunduk pada norma, namun satu dari mereka tidak kuat dengan rayuan maut salah satu elit politik yang berkepentingan. Jika saja parpol disiplin melahirkan politisi-politisi yang bermoral maka korupsi berpotensi akan bisa dicegah. Jika produk parpol dari hasil seleksi berkualitas dan bermoral maka tidaklah mungkin ada yang menyogok penyelenggara, tidaklah mungkin menggunting hak politisi lain yang memperoleh suara jauh lebih besar darinya.

Tapi bagimana aktor menyanggupinya jika institusi politik tempatnya bernaung juga melakukan hal yang sama. Sungguh ironi. Tahun ini akan dilaksanakan Pilkada di 270 daerah. Peristiwa OTT ini paling tidak menjadi lonceng pengingat bahwa disekitar penyelenggara akan banyak penjahat-penjahat politik yang bisa saja menerkam dengan cara mempengaruhi kewenangan penyelenggara untuk kepentingannya.

Proses seleksi yang buruk oleh sebagain besar parpol berpotensi di licik melawan licik dan pemenangnya adalah siapa yang paling licik. Permainan uang, mobilisasi ASN, berita bohong, dan permufakatan jahat adalah bagian dari cara licik yang bisa saja digunakan untuk menang. Hal yang bisa diwaspadai penyelenggara adalah pertama, kemungkinan adanya permintaan tim suksesnya untuk menjadi penyelenggara di tingkat ad hoc.

Untuk mengurangi kecurangan, telah diwacanakan adanya e-rekapitulasi suara. Namun kecurangan lain akibat intervensi peserta adalah penunjukan petugas pada level terkecil yang bisa saja memiliki keterikatan emosional atau struktural dengan salah satu calon, Kecurangan dalam proses penyusunan daftar pemilih, distribusi surat pemberitahuan untuk memilih dan keadilan dalam pelayanan surat suara pemilih.

Petugas yang curang kerap menyebabkan rusaknya kertas suara. Surat suara yang dicoblos kotak calon yang tidak didukung petugas kerap dirusak secara sengaja pada saat proses penghitungan suara. Kedua pada saat tahapan pendaftaran pasangan calon. Akan ada bakal calon yang hendak memanipulasi dokumen sebagai syarat pencalonan. Misalnya ijasah, keterangan status hukum, jumlah dan keakuratan dukungan bagi calon perseorangan dan kondisi kesehatan calon.

Banyak calon yang kemudian terpilih namun keadaan ijasahnya masih diragukan. Tahapan ini tak hanya bisa menggoda KPUD namun bisa juga menyasar lembaga pengawas. Ketiga, pada tahapan kampanye. Tahapan ini akan rawan dengan operasi politik uang, pelibatan ASN dan aparat desa/kelurahan, penyebaran berita bohong dan fitnah. Harus diakui persepsi atau tafsiran aturan yang digunakan untuk mengeksekusi atau tidak mengeksekusi oleh pihak yang berwenang kerap berbeda.

Mementum ini banyak dimanfaatkan oknum untuk menyuap penyelenggara. Namun ada juga yang dengan sengaja menghilangkan barang bukti atau dalih ketidaklengkapan syarat formil atau materil. Keempat upaya para calon untuk mengintervensi penyelenggara memberi keterangan di pengadilan. Bukan hanya di 4 bagian ini pihak penyelenggara dapat dipengaruhi dan Kemudian disogok. Ada bagian-bagian lain yang belum terungkap karena permainannya rapi dan saling menguntungkan.

Keadaan diatas berpotensi akan terjadi. Sebab meski pihak penyelenggara telah dilatih, dibentuk etika dan moralitasnya, mendapat bimbingan teknis secara terstruktur dan menandatangani pakta integritas, namun jika peserta pilkadanya tidak dilatih sebagaimana yang dilakukan penyelenggara maka potensi permainan curang itu bisa saja terjadi. Seorang penyanyi bersuara merdu kerap rusak karena diduetkan dengan seorang yang bersuara sumbang.

Membutuhkan Partisipasi masyarakat dalam setiap peristiwa namun kerap masyarakat juga menjadi bagian dari permainan ini. Sehingga tak ada cara lain untuk menyelamatakan kecurangan pemilihan selain membenahi kinerja parpol dalam menyodorkan calon pemimpin pada setiap ajang pemilihan. Tidak mungkin jika inputnya sampah busuk akan melahirkan sesuatu yang memberi kehidupan. Garbage In, garbage out. Outputnya pasti tidak hanya menghasilkan sampah tapi juga racun bagi demokrasi.

Imperium Politik, Ranjau dan Racun Demokrasi

Gambaran tentang imperium politik (Foto Ist)

Oleh : Amas Mahmud, Sekretaris DPD KNPI Manado

Membangun imperium (kerajaan) politik memang tidak mudah. Sering kali berdarah-darah direbut dari awal oleh para politisi. Setelah mendapatkan jabatan kekuasaan politik, memang kenikmatan dan kenyamanannya sukar digambarkan. Kita dapat melihat itu dari betapa sulitnya para penguasa, atau elit pemerintah legowo melepaskan jabatannya. Ada semacam post power syndrome, mereka takut meninggalkan jabatan. Lalu mereka bekerja membangun imperium.

Taktisnya, melalui cara bertarung lagi merebut jabatan tersebut kedua kalinya. Menjadi incumbent (petahana), setelah menang pun duduk di atas singgasana kekuasaan itu membuat mereka rakus. Dan mau melanggengkan kekuasaan lagi, kepada sanak saudara mereka (istri, suami, anak, mertua, dan seterusnya kerabat terdekat). Maka, caranya adalah mewariskan kekuasaan kepada keluarga. Pelanggengan terhadap kekuasaan berbasis keluarga, pun mulai terlihat saat ini di Indonesia.

Jabatan memang membius banyak manusia. Membuat hilang rasionalitas. Sampai-sampai pendekatan terhadap kekuasaan ada pihak yang menghalalkan segala cara. Hal yang amoral juga sering dilakukan. Metode yang tidak sesuai regulasi bernegara ditempuh. Demi memperoleh kekuasaan, para pemburu kekuasaan rela menggadaikan harga diri. Mereka mempersepsikan kekuasaan publik di era modern ini seperti perpindahan kekuasaan dengan sistem kerajaan dahulu. Menjadi konservatif.

Melalui proses warisan kekuasaan itu dipindahkan. Mengadopsi pola kaum kolonial bahka dilakukan demi merebut kekuasaan. Politik pecah belah dimainkan, keteraturan sosial diusik dengan teori agitasi massa. Padahal, dinasti politik inilah ancaman nyata demokrasi. Ranjau dan racun demokrasi itu diantaranya karena menancapnya kuku-kuku dinasti politik. Politik monopoli yang menggunakan pendekatan kekuasaan sangat merusak demokrasi kita.

Para pemimpin berwatak rakus. Tidak lagi menggunakan rasionalitas dan nurani dalam memimpin masyarakat. Yang ada dalam pikiran mereka adalah bagaimana mengelola pemerintahan, mempertahankan, lalu memperkaya diri serta keluarga. Kemaslahatan yang menjadi sebuah kerinduan masyarakat tidak direalisasikan. Masyarakat digantung dengan harapan-harapan dan angan-angan retorika penguasa.

Janji politik disulap menjadi candu kekuasaan. Keadilan yang harusnya menjadi keniscayaan tidak diberikan kepada masyarakat. Kebenaran, keadilan dan bahkan opini publik dikendalikan penguasa. Semua kebenaran seolah hanya datang dari pemerintah yang berkuasa. Masyarakat yang bersuara kritis, dibungkam, dicurigai dan dituduh macam-macam. Suasana pemerintahan dibuat kondusif, tanpa ada suara-suara kritik, meski pembangunan sedang mandek.

Kebenaran dipersempit, menjadi berada di lidah penguasa. Selain penguasa adalah salah. Dominasi yang berpotensi merongrong demokrasi dari dalam. Ini juga membahayakan perjalanan demokrasi kita yang harusnya iknlusif, menjadi parsial. Di Sulawesi Utara pun, jelang Pilkada 2020 nuansa demokrasi yang liberal malu-malu ini memberi ruang terhadap tumbuhnya politik dinasti. Penyerahan estavet kepemimpinan masih juga berputar pada keluarga-keluarga tertentu. Sulit dibendung memang.

Di tengah impian masyarakat yang plural dan kebutuhan memilih pemimpin ideal harus disingkronkan. Perlu ada kolabirasi yang paripurna, bagaimana kepemimpinan pro rakyat ditumbuhkan, jangan demokrasi dikendalikan satu dua orang. Demokrasi itu asset publik yang harus dirawat, jangan dirusak. Jangan pula dicemarkan dengan politik dinasti. Bagaimana jadinya, bila pewarisan kepemimpinan dilepas kepada mereka yang belum mampu memimpin daerah.

Tak boleh kepemimpinan premature itu banyak mendatangkan masalah. Berilah tampuk kepemimpinan itu kepada mereka yang siap, mereka yang mapan dan tau bagaimana cara memimpin banyak orang. Politik dinasti itu ranjau dan racun yang membahayakan, jangan sekali saja diberikan ruang. Karena yang nanti muncul yaitu seperti mata rantai. Bisa juga bermutasi seperti benang kusut yang tidak mudah diurai.

Yang nama ranjau dan racun, tentu membawa mudharat. Menjerumuskan kita semua efeknya nanti. Bentuk antisipasinya, masyarakat harus membangkitkan kesadaran, edukasi politik dilakukan terus secara rutin. Jangan memberi peluang sekecil apapun terhadap berkembangnya politik dinasti. Tentu politik dinasti akan membabat demokrasi yang menghamba pada kualitas personal, kebijaksanaan, kolektifitas dan musyawarah mufakat.

Pada akhirnya demokrasi kehilangan rohnya. Bagai manusia yang hanya punya jasat, tapi kehilangan jiwa, tentu akan hilang peran-peran sosialnya. Tidak bergerak, menjadi bangkai. Perlu kita menghimpun kekuatan dan mengikat sendi-sendi demokrasi yang tercecer. Jangan diabaikan, karena bila demokrasi diinterupsi dengan masuknya politik dinasti, maka kelanggengan kekuasaan dan oligarki yang akan menang. Hidup dan matinya demokrasi hanya berada ditangan mereka yang serakah.

Siklus kepemimpinan yang bersifat legacy. Mewariskan tampuk kepemimpinan ke generasi atau keluarganya, padahal model ini bertentangan dengan praktek-praktek demokrasi. Meski cara seleksi kepemimpinannya dilakukan secara demokratis, namun sumber daya untuk melestarikan kekuasaan melalui politik kekerabatan juga masih penuh KKN (Korupsi Kolusi dan Nepotisme). Kekuasaan digunakan untuk kepentingan pribadi, lalu potensi segala cara dihalalkan demi kepemangan imperium politik.

Milenials dan Early Morning

Oleh : Reiner Ointoe, Fiksiwan

Sketsa refleksi milenials (Foto Ist)

Orang adalah guru utama bagi dirinya. Tak seorangpun bisa membentuk kecerdasan secerkas apapun levelnya sebagai guru (baca: dosen) tanpa harus jadi milenials. Tiap generasi adalah milenials di eranya hingga durasi “lifetime”nya berangsur surut dan akhirnya punah.

Para guru utama dari level usia manapun akan menempuh cara hidup (lifestyle) dengan kebiasaan (habitus) yang disebut Pierre Bordieu dengan modus dan arena yang diaktifkan jauh lebih awal. Karna itu, kaum cerdik pandai dan penuh kekuatan “kecerdasan spiritual” membentuk enerji kuantumnya pada dinihari. Selain keutamaan ekologis, para milenial bukan perkara yang diukur hanya melalui peringkat usianya.

Milenials adalah definisi “lifetime & lifestyle” dengan kualitas dan kualifikasi di atas rerata normalitas manusia dengan siklus makan tiga kali, tidur delapan jam, kerja delapan jam. Tapi, sejatinya lebih suka santai dan rileks lebih dari duabelas jam, termasuk jadwalnya pulas mendengkur.

Padahal, disiplin psikologi milenials yang diteliti ahli psikologi manajemen, Malcolm Gladwell, khususnya orang yang di atas rerata kebiasaan normal aktivitasnya, disebutnya: Outliers. Jika Gladwell mengamatinya pada jenis anjing, ia mirip dengan judul bukunya: mampu mencermati “what the dogs saw?”.

Atau, dari buku Gladwell yang populer dan laris manis, para milenial adalah makhluk planeter yang dengan mudah mengaktifkan potensi-potensi yang tak bisa diindrai oleh rerata makhluk manusia normal lainnya. Ibarat “mistikus”, mereka memiliki kemahiran cenayang. Menerawang dengan cerdas dan cekat apa saja yang mereka ikhtiarkan (blink). Dengan “blink”, nyaris seluruh enerji dan potensi kita akan menekan jadwal hidup yang biasa menjadi luar biasa.

Misalnya, bangun dini hari dengan memanfaat tidur malam hanya lima jam, saya bisa menikmati bioritme tubuh dan jiwa lebih lawas, lentur dan legit menelan apa saja yang berkecamuk dalam pikiran saya. Pujangga John Keats menemukan itu dalam kalimat ringkasnya: It rhymes the past. Menikmati senikmat-nikmatnya masa lalu dengan habitus dan modus masakini (milenial).

Seperti catatan ini, ia mengalirkan kembali enerji memori saya pada masa silam yang memiliki cadangan dan deposit yang melimpah. Karna itu, “sesal mana yang harus disesali” (Rendra) dan “nikmat manalagi yang mesti didustai (Quran)? Seruput dinihari berkelindan dan sebentar lagi subuh dan azan berseru: assalah tuhairun minannaum (solat itu lebih indah dan nikmat dari tidur pulas).

KEK Pariwisata Likupang, Kado Gubernur OD untuk Masyarakat

Dino Gobel usai mengikuti kegiatan (Foto Ist)

Oleh : Dino Gobel

Salam Pesona Indonesia
Satu lagi hasil kerja penuh kekompakan duet kepemimpinan Sulut, ODSK, untuk masyarakat dan daerah tercinta ini. Yah, hasil tersebut adalah resmi disahkannya kehadiran Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Likupang.

Hal ini terungkap pada acara penyerahan Salinan Peraturan Pemerintah (PP) no 84 tentang KEK Pariwisata Likupang oleh Kemenko Bidang Perekonomian (KBP) di Jakarta pada Senin, 6 Januari 2020. Penyerahan dilakukan Sekretaris KBP Susiwijono bersama para deputi Kemenko BP. Selain Likupang, ikut diserahkan juga salinan PP 2 KEK lainnya yakni, KEK Kendal di Jawa Tengah dan KEK Singosari di Jawa Timur.

Secara pribadi saya yang mengikuti persis perjuangan ODSK menghadirkan kawasan ini dari awal, ikut haru. Sebab tak gampang perjuangan membangun KEK, apalagi Kawasan Khusus pariwisata.

Namun, kekuatan lobi Pak OD ditambah kekompakan tim Pemprov dan sinerjitas penuh yang terbangun dengan para pengusaha serta pemkab Minahasa Utara, walhasil KEK Likupang pun diresmikan kehadirannya. Meski sebenarnya SK PP 84 sudah terbit sejak 10 Desember 2019 lalu.

Banyak manfaat positif yang akan dirasakan masyarakat dengan hadirnya KEK ini. Pertama, di kawasan ini akan dibangun aneka macam fasilitas bisnis pariwisata seperti hotel, resort hingga water sport dan beragam jasa wisata lainnya. Pun serapan turis asing ke kawasan ini pun ditargetkan mencapai 400 ribu orang per tahun. Belum lagi tenaga kerja yang akan diserap mencapai ribuan orang. Masyarakat Likupang dan Kab Minahasa Utara sekitar nya diharapkan akan paling merasakan dampaknya.

Bahkan turis yang akan hadir di KEK ini juga akan meluber melakukan traveling ataupun eksplore ke destinasi lain di Sulut, mulai ke wilayah Bolmong Raya hingga ke Utara, Sitaro, Sangihe dan Talaud.

Ibu Paquita Wijaya selaku operator KEK Pariwisata Likupang dari PT Minahasa Tourism Resort Development menjelaskan kalau investor asing dan nasional siap mulai membangun di tahun 2020 dengan anggaran ratusan miliar. Dan targetnya, 2023 sudah bisa running, kata perempuan cantik ini dalam presentasi saat itu.

Kadis Pariwisata Prov Sulut Bapak Henry Kaitjily pun menambahkan, oleh Pak Gubernur Olly Dondokambey, KEK Likupang akan ditargetkan menjadi tuan rumah pelaksanaan pertemuan KTT G20. “Akan banyak manfaat yang mensejahterakan masyarakat dan memajukan daerah dari kehadiran KEK Pariwisata Likupang,” kata Wagub Steven Kandouw. “Pengesahan KEK Likupang sungguh merupakan kado istimewa taong baru Pak Gubernur Olly buat rakyat Sulut,” lanjut Wagub.

Sekretaris Kemenko Bidang Perekonomian, Susiwijo Moegiarso sendiri mengatakan optimisme kehadiran kek Likupang dan akan mendukung rencana Gubernur Olly akan menjadikan Likupang sebagai tuan rumah KTT G20 di tahun 2023 nanti.

So, masyarakat Sulut. Mari dukung penuh kehadiran sekaligus akan dimulainya pembangunan KEK Pariwisata Likupang yg akan menyerap ribuan tenaga kerja dan hadirkan banyak manfaat positif. Dukung terus gebrakan dan inovasi tiada henti ODSK untuk rakyat Sulut tercinta.
Salam #SulutHebat

#ODSKlanjutkan
#SulutProvinsiGerbangPasifik
#ODSKkerjabuatSulut

 

Penulis adalah Staf Khusus Gubernur Sulawesi Utara

Reiner Ointoe: Barakallahu Fii Umrik Senator Djafar Alkatiri

Reiner Ointoe dan Djafar Alkatiri (Foto Ist)

Oleh : Reiner Ointoe, penulis buku

SENATOR Vita Brevis. Hidup kian surut ke depan. Ibarat banjir, ia bisa tinggal residu-residu yang baik atau berbahaya. Sejarah para senator dari zaman Kaisar Augustus dikenal sebagai Gaius Octavian pada abad ke-23 SM. Kaisar yang sangat diktator. Sebagai bekas senator, Octavian sangat paham hidup dlm negeri yang mula-mula ditemukan oleh Plato sebagai embrio republik (res public).

Tiap senator harus seorang republikan. Seorang yang merumuskan dan menata urusan atau aturan(res) publik. Meski dalam sistem republik kita, para senator sebagai wakil publik di DPD RI (dipilih langsung oleh publik), mereka tak mengatur langsung urusan publik. Mereka lebih sebagai etalase politik bagi semua kebijakan publik yg diatur oleh parlemen (DPR RI) sebagai mandat rakyat yg presidensial. Karena itu, tak ada tatanegara di dunia manapun menyerupai negara kesatuan RI kita.

Aneh. Ajib bin binongkol. Lepas dari segala kemaruk dalam tatanegara kita yang diimbuhi dengan rupa-rupa lembaga superbody yg lemah body-nys seperti KPK, Ombusman, KIP, KPI, Komnas HAM,Anak,Perempuan — sebentar lagi LGBT — dengan populasi penduduk lebih dari 200 juta jiwa di 34 propinsi dan lebih dari 400 kabupaten-kota hanya diurus oleh tak lebih 1000 orang parlemen plus senator.

Dibantu oleh kurang lebih empat juta ASN plus 600 ribu TNI & Polri. Walhasil, negara kita adalah negara gemuk dengan kekayaan alam. Namun, kerontang dalam masalah gizi (stunting nutrition), kaum papah (lebih dari 25%), pengangguran (di atas 10%) dan penuh pekerja sukarela dan sangat aktif — profesional intelektual, hackers hingga buzzer — di medsos sebagai “netizens planeter lebih dari 15% (users).

Sinopsis sebagai “khotbah jumat” ini didedikasikan pada Milad saudaraku Senator Ir. Djafar Alkatiri MPdi. Kau sudah dipilih oleh lebih dari 150.000 warga se-Sulut tanpa sepeserpun uang yang kau sangukan. Jika kau berikan sangu itu untuk memilihmu sebesar Rp. 50.000/pemilih, itu setara kau menguras kocekmu sebesar Rp.750.000.000. Jika itu berupa hutang berbunga, tiap reses berbandrol Rp. 250.000.000, baru akan ditunai bagi sepertiga pemilihmu dan itu mustahil. Karna tak satupun yang kau tahu telah memilihmu.

Itulah misteri mandat keterwakilanmu sebagai senator untuk semua orang. Sebagai yuniorku, inilah hadiah miladmu dari saya. Hanya sebuah refleksi atas amanah umat manusia se-Sulut. Sebagai seorang intelektual yang dibekali master dlm ilmu “pendidikan agama” sufistik, tentu kau tahu persis apa “hikmah & amanah” atas kehidupan fana ini.

Barakallahu fii umrik Senator Djafar Alkatiri. (**)

iklan1