Category: Artikel

Konfigurasi Politik Usai Pemilu 2019, Jokowi Menjadi Role Model

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

PEGERAKAN politik memang selalu berjalan fleksibel. Mengalami fluktuasi, dan kesejatian politik memang seperti ‘benda elastis’. Walau kadang kala, dipanggung debat dalam konteks politik panggung depan, kita menyaksikan politisi saling ngotot argumentasi dan komitmen politik dibangun terkesan bernada terjadi blok dan rivalitas permanen. Disitulah sebetulnya seninya politik, menjadi ilmu yang aplikasinya sulit dikanalisasi dengan cara tunggal.

Membaca fenomena politik usai Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak tahun 2019, dan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Joko Widodo-Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia terpilih, menghadirkan nuansa politik yang patut menjadi bahan edukasi. Kenapa tidak?, pasalnya, sering terpotret di publik ada dua faksi besar dalam bangunan politik kita yang umum diistilahkan dengan saling ‘nyiyir’ yaitu kelompok ‘Kampret’ dan ‘Cebong’.

Kedua entitas politik ini melahirkan simbol ‘imam besar’, yaitu Jokowi dan Prabowo Subianto. Per hari ini, hilang personifikasi politik dan pelabelan yang membuat disparitas ditingkat elit politik, bahkan terjadi ‘pembelahan’ ditengah rakyat. Tereliminir gesekannya, itu dibuktikan dengan bertemunya Jokowi dan Prabowo di MRT belum lama ini. Dilanjutkan pula dengan pertemuan para pimpinan-pimpinan Parpol koalisi Jokowi-Ma’ruf, lalu pertemuan Megawati Soekarno Putri bersama Prabowo.

Tak hanya selesai disitu, ramai-ramai kita berdemokrasi yang begitu mencair interaksi politiknya tergambar dalam pernyataan yang bernama satire sebagian lahir dari para pimpinan parpol yang meminta ‘jatah’ kursi tertentu dengan target-target yang mengagetkan pulik. Tapi, dalam ruang dialektika politik, hal-hal tersebut sebagai suatu kewajaran dan rasional dalam tubuh politik. Selepas silaturahmi, serta konsolidasi itu, ada punya yang terbaru, pertemuan Ketum DPP NasDem Surya Paloh dengan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, ini pula ikut meramaikan jagad media massa.

Serangkaian pertemuan itu, tak lain ialah isyarat dan tanda yang menegaskan bahwa praktek politik begitu dinamis. Secara sederhana, tontonan dan pelajaran yang diperlihatkan para elit politik di Republik ini sebetulnya sangat baik untuk kesehatan, serta pertumbuhan demokrasi kita di Indonesia. Hal itu, menyajikan fakta toleran, inklusif, bahkan sportifnya elit politik kita berkompetisi dalam Pemilu 2019.

Di luar trik, intrik dan niat dari masing-masing mereka mau mendapatkan apa yang menjadi target politik. Lain urusannya, yang utama publik disuguhi menu lezat politik ditengah kebersamaan, pelajaran politik yang bernilai sangat positif. Elit politik memulihkan situasi, bahkan secara kasar menarik pendukungnya masing-masing untuk bertemu ‘berdamai’, melepaskan dendam politik, saling mengikhlaskan. Politik tak lain hanyalah jembatan untuk mensejahteraan rakyat, mewujudkan cita-cita luruh rakyat Indonesia.

Kemudian, bila sedikit masuk ke bagian inti dari krasak-krusuk sebagian elit politik yang rupanya berat hati menerima realitas adanya politik saling mengunjungi dan saling menyapa, mereka tergolong politisi yang tidak tuntas membaca terminologi politik. Tak hanya itu, dari sisi pemahaman historis politisi atau pendukung masing-masing yang kini berat menerima pertemuan Jokowi-Prabowo, belum menghayati secara paripurna kronologisnya. Peristiwa politik, gontok-gontokan kepentingan bukan kali ini saja terjadi. Sejak Negara Indonesia hendak dimerdekakan, sudah pernah ada politik kubu-kubuan dan adu domba. Ada yang kita sebut golongan muda, golongan tua dikala itu, tak hanya dua golongan politik saja, bahkan.

Ada bagian-bagian kecil lainnya dalam dua spektrum politik yang besar tersebut. Sehingga pemahaman kita soal benturan kepentingan dengan melahirkan poros politik tidak perlu dipelihara berlama-lama. Pendahulu kita sudah pernah mempraktekkan itu, akhirnya atas nama kepentingan Negara, semua ego, prinsip dan keyakinan perjuangan dilebur menjadi satu, yakni keutuhan serta kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kini legacy itu kita lanjutkan. Bukan sekedar secara sempit kita memotong-motong rangkaian sejarah yang integral sesuka hati, lalu mengambil bagian-bagian yang menurut selera kita perlu diambil. Dan yang lainnya kita lepas rangkaian historisnya, dilupakan. Sungguh kita akan menjadi generasi yang mulia, manakala belajar dan mengambil hikmah dari dialektika historis yang pernah dipraktekkan pendahulu Negara ini. Untuk kita ambil pelajaran, agar dalam menata ke-Indonesiaan kita lebih memahaminya.

Dalam lembaran sejarah kita mengenal para pelopor kemerdekaan Indonesia, seperti Soekarno, Hatta, Sjahrir, Amir Sjarifoeddin dan Tan Malaka yang nyaris kita lupa. Tan Malaka dalam sejumlah literatur dikenal sebagai Bapak Republik Indonesia karena gagasan besarnya membangun Indonesia, walau tidak terlalu populer dikalangan grass root saat ini. Mereka para founding father merupakan pemikir, pejuang dan pekerja keras yang hebat, tidak mudah menarik gerbong kemerdekaan Indonesia dikala itu. Atas berkat dan rahmat Tuhan, perjuangan mereka terwujud, hingga kini negerasi saat ini menghirup udara kemerdekaan.

Sekiranya, semangat itu terilhami pada elit-elit politik kita dan rakyat Indonesia umumnya. Agar barsatu padu, solid, tidak mau lagi berbenturan, sehingga makin mudah elit pemerintah yang sah diberi mandate rakyat menjalankan tugasnya mewujudkan Indonesia yang hebat dan adil makmur. Pekerjaan Jokowi di periode kedua memang terhitung sudah sedikit mudah, dari sisi melanjutkan program, memperkuat jajaran kabinet dan menyatukan visi dengan poros oposisi.

Langkah strategis yang sangat baik diambil Jokowi setelah memenangkan kontestasi Pilpres 2019 ialah membuka komunikasi dengan lawan politiknya. Presiden Jokowi berhasil menciptakan lanskap demokrasi yang estetik, dewasa, penuh kerukunan, hal tersebut perlu diapresiasi setinggi-tingginya. Kita rakyat Indonesia berharap dan optimis, kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf akan berhasil menjawab harapan rakyat yang belum terealisasi. Insya Allah…..

Jokowi mampu menerapkan politik konfigurasi dengan melibatkan timnya, dan melahirkan kondisi yang kondusif jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden. Kiranya pemantapan dan komitmen kebersamaan ini terus dibangun dengan mengedepankan kepentingan rakyat. Dalam pidatonya belum lama ini, Jokowi memberi uraian soal grand narasi membangun Indonesia. Ia secara gamblang mengingatkan bahwa sistem dan praktek pendzoliman dimana pun itu di dunia ini harus dihentikan, jangan ada lagi orang yang kuat menindas yang lemah. Tak ada polarisasi kepentingan rakyat, tak ada diskriminasi, semua curang itu harus dihapus. Politik aman damai, santun dan penuh rukun dilestarikan, kemudian Jokowi, ditambah Prabowo menjadi role modelnya. [***]

 

________________________

Amas Mahmud, S.IP, Sekretaris DPD KNPI Manado

Black Market Politik dan Tarung Gagasan di Era Demokrasi

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

PERKEMBANGAN politik kita di Indonesia tumbuh begitu cepat. Hal itu ditandai dengan kebiasaan para politisi yang berpolitik tanpa menggunakan uang untuk suap pemilih, menjadi bergeser. Kini para politisi tidak sekedar hanya punya modal gagasan tumpah ruah, amunisi pengalaman semata, lebih dari itu mesti mempunyai amunisi uang. Bukan satunya-satu faktor penentu, namun uang menjadi modal strategis para politisi untuk menang dalam pertarungan politik.

Fondasi demokrasi kita mulai rapuh, rasa solidaritas dan spirit kebersamaan menurun karena pengaruh money politics disaat Pemilu. Walau kadang, ada juga politisi yang memakai political cost bukan politik uang. Bangunan demokrasi kita akhirnya berlahan terancam, masyarakat sebagai konstituen memilih calon pemimpinnya bukan lagi dengan pendekatan kualitatif.

Begitu pula road map demokrasi yang berliku dan penuh prosedur itu kadang kala dipangkas. Dengan cara ada oknum yang membegali aturan dengan melakukan rekayasa hasil Pemilu. Itu juga sekelumit tantangan kita, dimana dari aspek politisi dan konstituennya keduanya sama-sama ada ‘bolongnya’. Kita membutuhkan tidak sekedar tambal-sulam, tapi berbaikan yang utuh, berkelanjutan dan konsisten.

Jangan pernah memelihara anggapan, bahwa menambrak aturan demi kemenangan adalah lumrah dalam konteks berdemokrasi. Sekecil apapun aturan yang dilanggar, bobotnya sama saja bermasalah atau disebut pelanggar aturan. Regulasi dibuat bukan untuk diakali, tapi untuk mengatur struktur kehidupan sosial dan politik kita agar berjalan rapi, serta teratur. Kesadaran terkait penghargaan aturan itu yang perlu di endorse.

Manakala kita berkompromi dengan praktek curang dalam demokrasi, maka outputnya akan tidak bermutu. Memperbaiki tatanan politik tidak semudah membalikkan telapak tangan, tidak juga semudah seperti mengajukan retorika politik ke publik. Perlu ada penyelarasan antara kata dan perbuatan politik, tak boleh lagi praktek standar ganda. Kemudian politik esensinya memperjuangkan urusan-urusan rakyat yang didasarkan pada aturan.

Memang kita belum bisa mengabaikan bahwa ada politisi yang mengalami kesalahan berfikir (intelektual culdesac), alhasil mereka senang mengambil jalan pintas untuk menang. Meyakini uang merupakan segalanya dalam penentuan kemenangan, padahal politik tidak sesederhana itu, tidak separsial itu. Wilayah politik kini ditarik gerbongnya, diseret ke suasana pasar gelap (black market) perebutan kepemimpinan. Orientasinya disempitkan disitu saja, pada tahap seleksi kepemimpinan yang temporer, yang harusnya jangka panjang dilipat menjadi singkat.

Politik sejatinya bukan pasar gelap, dagangan kepentingan sesaat. Lantas keperluan atau kepentingan rakyat diabaikan dengan alasan keinginan publik. Idealnya, yang menghiasi dalam ruang politik kita adalah tarung gagasan konstruktif. Narasi-narasi positif dan briliant diperdebatkan, semangat tersebut bukan sekedar dipertontontan diatas panggung debat. Di layar TV atau media massa, tapi harus turun ke lingkungan dan rumah-rumah warga. Ide dasar atau konsep para politisi ini sejatinya harus bermasyarakat.

Jangan hanya menjadi konsumsi elit, karena gagasan besar pembangunan Indonesia yang bisa juga diawali dari pembangunan dari daerah harus akrab ditelingan rakyat. Tak boleh dibiasakan perdebatan argumentatif dan teoritis sekedar untuk pemenuhan jam tayang TV, dan media massa lainnya, kemudian setelahnya menjadi mandek. Jangan hambat atau menyumpat narasi publik sebetas pada ruang-ruang formal, sehingga tidak dimengerti rakyat bawah. Urusan pembangunan dalam skala luas itu bersentuhan dengan pikiran rakyat, dan hati merekalah yang menjadi kuncinya.

Bila telah memahami, masuk usulan-usulan pembaharuan dari para politisi kehati rakyat. Pasti dengan mudah diwujudkan kebawah, melalui aktivitas sosial masyarakat, dari siklus itu akan terhubung partisipasi publik. Era demokrasi jangan terus-terusan mengadopsi cara berfikir atau praktek demokrasi Negara maju secara holistik, namun perlu panduan realistis yang bersifat lokalitas. Jangan disamakan Demokrasi Pancasila yang kita punyai dengan Demokrasi Liberal yang dipakai Negara maju.

Kalau dipaksakan dan tidak ada filter dalam hal praktek, maka demokrasi kita menjadi amburadul. Kita kehilangan roh berdemokrasi yang penuh kekeluargaan, solidaritas, musyawarah mufakat atau yang disebut gotong royong. Tidak sekedar peremajaan (rejuvenasi) demokrasi kebutuhan kita, tapi harus menghidupkan kembali dan melakukan penguatan (revitalisasi) nilai-nilai demokrasi untuk dibumikan. Harus berupaya serius, saling mengajak kita selamatkan demokrasi dari praktek pasar gelap dan tangan-tangan mafia.

Demokrasi bukan soal jual-beli, bukan juga soal adu nasib. Jangan sepadankan demokrasi dengan judi, karena begitu rendahnya. Para bandar atau mereka yang berduit pasti menang dalam politik transaksional. Telah terdeteksi saat ini, dimana infiltrasi kepentingan ke ruang-ruang politik dimainkan para pengusaha, pemilik modal. Dengan segala intervensi, manuver para pengusaha mulai mendominasi panggung politik di Indonesia, paling minimnya mereka telah berhasil mempengaruhi kebijakan. Ini juga bertanda bahaya bagi demokrasi karena akan merusak cita rasa politik kita.

Politik pun secara tegas memberi ruang kepada semua anak bangsa Indonesia, tak mengenal kaya maupun miskin. Sederajat dan selevel dalam politik, diluar garis struktural kepengurusan partai politik. Jangan membuka ruang terlalu besar kepada para bandar yang dadakan dinaturalisasi menjadi politisi, kemudian secara tidak beretika menggeser para kader partai politik yang mungkin telah berdarah-darah berjuang di internal parpol.

Sebetulnya praktek yang kita kenal dengan istilah ‘politik dagang sapi’ sangat merusak moralitas politik. Karena dihiasi tawar-menawar kepentingan, para politisi atau kelompok kepentingan lebih memperhatikan kepentingan personal, lalu mengabaikan publik. Dampaknya, nilai-nilai luhur dalam politik tergerus, lahirlah disparitas antara politisi dan rakyat. Diskriminasi terbuka lebar, politisi berpotensi mempecundangi konstituennya, kemudian lahirlah distrust yang merupakan penyakit akut yang mengancam kepemimpinan bangsa Indonesia.

Harusnya bila duel antara ‘pasar gelap politik’ dan tarung gagasan (narasi konstruktif) harapan kita yang menang adalah gagasan. Aktor politik bisa berganti atau mati, tapi gagasan biasanya mengabadi. Selain itu, gagasan lebih kuat, dinamis dan bernilai. Ketimbang praktek pasar gelap politik yang mengandalkan, dan mendewakan materi, itu hanya bertujuan memperkaya diri. Parameter paling utama dari kekuatan pasar gelap politik adalah kuasa materi, kekayaan atau monopoli modal, mereka yang berlimpah ruah harta (uang) akan menang dalam politik.

Hasilnya, gagasan hanya menjadi faktor pelengkap saja, itu sebabnya keinginan kita adalah merubah realitas tersebut. Kedepan, yang menang haruslah mereka yang mempunyai gagasan besar. Bukan miskin gagasan, namun karena punya banyak uang, mereka menang dengan membayar rakyat. Bibit awal kemunduran demokrasi kita dari situ sebetulnya. Dimana rakyat juga mau menerima uang pemberian politisi dengan konsesi tertentu. Rakyat bangga dengan sadar membangun komitmen moral, bahkan mendukung politisi pengusaha, yang minim narasi membangun guna dimenangkan. Letak kepincangan dan sindrom kehancuran demokrasi dimulailah dari situ pangkalnya. [***]

 

 

 

_________________________

Amas Mahmud, S.IP, Sekretaris DPD KNPI Manado

REKONSILIASI Direduksi, Kini Mirip Praktek MAKAR

Amas Mahmud, indahnya rekonsiliasi (FOTO Ist)

KENAPA demikian santernya ajakan, perbincangan, sindiran, penolakan, dan himbauan rekonsiliasi pasca putusan Pilpres di Mahkamah Konstitusi (MK) membuat ramai media sosial?. Apakah kita negara yang rakyatnya penganut paham ‘ugal-ugalan’, sulit move on, fanatik buta, emosional dan pendendam?. Sehingga berat melupakan ‘romantisme’, ‘seteru’, rivalitas politik, tak mau berdamai dengan realitas.

Padahal Indonesia yang luas ini diberi keistimewaan keberagaman etnis, suku dan agama yang hidup berdampingan dengan harmonis. Sekedar mereview kebelakang jelang Pemilu Serentak, Rabu 17 April 2019 terdapat banyak kehebohan isu yang disuplay ke publik. Diantaranya, soal komunis (PKI), khilafah, Islam garis keras, anti Islam, anti Pancasila, bahkan yang cukup sensasional adalah isu makar.

Atas tafsiran makar itu membuat para akademisi masing-masing beradu argumentasi, dalil dan defenisi. Ada ulasan, ada bantahan, yang kadang-kadang kurang sepadan disebabkan atas kecenderungan media massa yang memberitakan dengan pola framing tertentu. Setiap orang yang tampil di publik, dikala itu menjadi penafsir. Ada ahli, pengamat dan pemerhati dadakan, tapi itulah model kita memobilisasi demokrasi.

Selepas putusan MK, lain lagi realitasnya. Yang ramai saat ini yaitu ‘rekonsiliasi’, yang padanan bahasanya kira-kira begini ‘memulihkan keadaan, persahabatan, atau perdamaian’. Gagasan besar yang perlu ditangkap dari rekonsiliasi ialah niat kita agar sehati, bersenyawa antara keikhlasan hati dan perbuatan demi big interest. Rekonsiliasi bukan direduksi menjadi politis, seperti saat itu makar sangat berbau politis.

Sederhananya, rekonsiliasi bukan barang tabu dan berbahaya, mengancam. Bukan juga candu pembangunan yang merusak mental bangsa. Di kamar sebelah, kita perlu pula memeriksa dan menguji niat baik pihak yang mau melakukan rekonsiliasi, supaya proporsional kedua faksi dibahas. Jangan hanya karena kawin-mawin kepentingan jabatan sesaat, lalu rekonsiliasi dikukuhkan, ternyata hanya semu. Bagi pihak yang menolak rekonsiliasi dengan alasan tak mau masuk dalam sistem pemerintahan ataukah tidak ikhlas menerima oposan bersama di pemerintahan juga secara demokrasi tidak salah. Ini menjadi pergumulan kita yang patut dicari jalan keluarnya.

Semua pilihan politik itu berkonsekuensi, asalkan kita tidak over, bid’ah atau mendramatisir situasi. Sudah harus menerima dengan lapang dada bahwa proses politik telah menghasilkan kepemimpinan baru, dimana Jokowi-Ma’ruf yang menang dalam pergulatan Pilpres. Sportifitas dan kearifan berdemokrasi itulah yang kita perlukan saat ini. Sebab, apapun itu kita sama-sama akan menepuk dada dalam hal merindukan Indonesia lebih maju lagi kedepannya.

Sudahi bantah-bantahan soal ‘rekonsiliasi politik’ perlu atau tidak. Mau melakukan rekonsiliasi dengan syarat, atau menerima rekonsiliasi tanpa syarat? sungguh makin menambah noda etika demokrasi kita. Tidak urgent itu sebetulnya. Bagi saya yang masih awam, rekonsiliasi itu tumbuh dari keikhlasan, ketulusan dan kecintaan atas nama Tuhan. Bukan, atas nama kekuasaan, kepentingan keduniaan semata. Terlalu kecil itu menjadi dalil dan kunci pembuka jalan rekonsiliasi.

Begitu jelas kita mendengarkan dan nonton Prabowo dalam pidatonya setelah MK mengetuk palu sidang. Dirinya (Prabowo), bersama Sandiaga Uno telah menerima putusan tersebut dimana Jokowi sebagai Presiden terpilih dan Ma’ruf Amin Wakil Presiden untuk pemerintahan selanjutnya. Tak perlu lagi ‘digoreng-goreng’ dengan narasi destruktif. Tugas kita adalah menjahit irisan-irisan luka yang mungkin terbelah, mencari obat untuk memulihkan situasi.

Kita tegas meminta Presiden Jokowi mengokohkan persatuan. Pernyataan dan pandangan elit politik pun kita harapkan dapat menyejukkan suasana, kini rakyat telah sportif menerima proses politik. Hanya kadang, oknum politisi yang membuat gaduh dan cari sensasi, mereka merecoki sendi-sendi ketenangan rakyat. Peganglah prinsip itu, dimana pemenang tak boleh jumawa, dan merasa superior. Seperti itu pula, yang kalah bukan berarti hancur-berantakan martabat dan harga dirinya, ini hanya tentang kompetisi demokrasi.

Menang kalah harus bergandengan tangan membangun Indonesia, supaya adil, makmur, jauh dari kemiskinan, dibukanya lapangan pekerjaan dan tidak dijajah utang oleh bangsa Asing. Menang dan kalah juga sebetulnya sama-sama juara, ketika kedewasaan dikedepankan. Kontestasi politik Pemilu 2019 harus menjadi ajang tontonan yang berakhir menggembirakan semua pihak, walaupun diawal permainan relatif menegangkan.

Berhentilah memelihara tradisi saling sindir dan debat di Medsos, merasa diri paling benar. Terutama soal rekonsiliasi yang sampai hari ini masih ramai kita baca di postingan-postingan Facebook, tak ada untungnya. Turunkan tensi itu, dimana merasa menolak rekonsiliasi, mau melakukan rekonsiliasi dengan syarat, atau bahkan menolak sama sekali rekonsiliasi adalah sikap masing-masing pihak yang perlu kita hargai. Kita hanya memerlukan jedah waktu saja untuk kembali berfikir bijak, penuh kegembiraan. Jangan mau menjadi budak para pemburu kepentingan sesaat yang membuat kita mudah tersulut emosi, marah dan berkonflik antar sesama.

Intensitas pembicaraan soal rekonsiliasi dan makar di Medsos diakui meningkat, pada momentumnya. Ada resistensi, ada dukungan, dan ada poros yang memaklumi keduanya tetap mengambil peran masing-masing. Mereka yang mengerti, tak mau memaksakan kehendak berfikir bahwa oposisi dalam sistem demokrasi diperlukan, tidak kaget dan tak ambil pusing dengan isu-isu rekonsiliasi tersebut. Kita berusaha menakar konsistensi percakapan publik di Medsos, baik yang pro maupun yang kontra terhadap ‘rekonsiliasi’ dan ‘makar’, sama-sama ikut meramaikan dunia virtual.[***]

 

 

______________________

Catatan: Amas Mahmud, Sekretaris DPD KNPI Manado

Tragedi Demokrasi dan Insiden Kemanusiaan

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

Baca Selengkapnya

CANTIK itu CANDU

Asterlita T Raha (FOTO Ist)

SEPERTI zat adiktif perempuan candu terhadap kecantikan, runduk sujud pada standar barat dan timur yang menjadi kiblat; tinggi, putih, mancung, kurus, rambut lurus, berbokong dan berpayudara besar sampai berbusana dengan aturan-aturan teologis. Semua itu merujuk pada perilaku yang dapat membangkitkan gairah seksual serta berlandaskan selera dan kepentinggan laki-laki.

Lalu perempuan menukarnya dengan mendapatkan sumber daya yang disediakan laki-laki, yaitu kesetiaan, pengakuan, pujian dan keterpesonaan bahkan uang. Sehingga menurut Naomi Wolf (penulis) bahwa kecantikan tidak lebih hanyalah mitos yang menindas perempuan.

Cantik sejak peradaban dini telah menjadi rebutan. Seperti arena tanding hampir seluruh perempuan dunia menjadi peserta, bertanding dengan sesamanya dan berlomba untuk memenangkan pujian laki-laki. Tak kala berbagai cara digunakan agar tidak menjadi keriput dan tua. Ketakutan terus menghantui sampai rela menggunakan berbagai treatment kecantikan yang meraih kocek fantastik hingga menahan sakit karena bagian tubuh tertentu dibedah dengan pisau.

Betapa perempuan kehilanggan subjektifitas diri dan menjadi liyan, misalnya dalam dunia industry fahsion, tubuh perempuan dijadikan objek strategi pemasaran. Di berbagai ruang publik, beberapa institusi mensyaratkan kecantikan bagi perempuan untuk menduduki posisi-posisi tertentu, konteks kecantikan dunia digelar serta turut melegitimasikan mitos. Perempuan terobsesi mengamalkan esesnsi kecantikan hingga melupakan bagaimana cara beriksistensi sebagai manusia. Kecantikan tidak lebih dari suatu system politik dan system pertukaran berdasarkan pada teretorial geografis.

Standar Cantik di Indonesia

Secara historis dan geografis, Indonesia punya cerita Panjang dalam memaknai arti kecantikan. Di pengaruhi oleh keberagaman budaya. Semenjak jawa kuno, kecantikan telah tergambar dalam kisah sastra Ramayana. Tokoh Sinta, istri Rama adalah wujud kecantikan perempuan. Berprilaku baik dan bercahaya laksana rembulan. Berbeda dengan keagungan perempuan dari suku Dayak yakni memiliki kuping yang Panjang, dan berbagai daerah lainnya yang memaknai atri kecantikannya.

Perempuan Halmahera tak terkecuali salah satunya suku Togale (Tobelo-Galela), zaman dulu standar kecantikan perempuan halamhera adalah melukis telapak tangan menggunakan warna merah (pewarna yang berasal dari alam) memakai konde dan sirir bermotif kura-kura serta menaruh bunga hijau di telinga, rambut Panjang dan menjaga kehalusannya menggunakan santang kelapa (galela; o jono) dan mengikatkan sabuk pinggang sebanyak 3 kali dan identik dengan saloi/palaudi atau keranjang anyaman yang terbuat dari rotan.

Standar pun berubah ketika era kolonial masuk ke Indonesia, makna kecantikanpun berubah mengikuti standar perempuan penjajah yakni perempuan Eropa. Dan pada masa inilah produk kecantikan di pedagangkan dan diiklankan melalui media. Kemudian berubah ketika fasisme jepang bercokol di atas tanah ibu pertiwi. Perempuan Nippon adalah standar sekaligus gambaran yang di muat dalam rubrik kecantikan yakni “Djawa Baroe”. Dan standar kecantikan terus berkembang hingga saat ini yaitu berkiblat pada perempuan timur dan barat.

Kala Kecantikan Menindas Perempuan

“Mengapa di negeri Mataram gadis-gadis cantik selalu bernasib malang?” tanya Jalu (tokoh dalam buku Gadis-gadis Amangkurat) kepada ibunya. Bagaimana tidak zaman kerajaan banyak perempuan cantik di jadikan selir para raja dan sampai kini industri ponografi dan prostitusi turut menjadikan kecantikan sebagai jualan. Perempuan yang dianggap cantik selalu rentan terhadap pelecahan dan misoginis.

Sampai penulis Eka Kurniawan menceritakan bawasannya “Cantik itu luka” dalam novelnya. Kini, pada revolusi 4.0 perempuan terus dirundung ketakutan terhadap penuaan dan terobsesi terus menjadi cantik. Media pun terus mengembar-gemborkan berbagai produk dan dunia fasion meraup keuntungan dan patriarki terus bernegasi, terus menempertahankan status qou dengan membuat perempuan berkutat pada urusan-urasan pakaian, make up, bentuk tubuh dll sampai lupa pada potensi dan kemampuan dirinya.

Kapitalisme terus melahirkan narasi kecantikan sebagai trend center fahsion sesuai citra produk lalu perempuan menjadi sasaran empuk pemasaran. Akhirnya, perempuan terus dipasung dan terpenjara pada mitos kecantikan. Sesungguhnya kecantikan bukanlah sesuatu yang nyata, hanya sebuah hasil imajinasi manusia. Sebab cantik di belahan bumi lain belum tentu sama “cantik” diatas pijakanmu. Kecantikan sesungguhnya adalah hasil eksistensi manusia, dengan memngembangkan seluruh potensi dalam dirinya dan disesuaikan dengan faktor geografis.

Di hadapan kecantikan laki-laki dan perempuan adalah sama-sama budak, defenisi kecantikan hanyalah mitos yang terus di ceritakan; laki-laki terus mengagumi kecantikan dan perempuan terobsesi untuk terus menjadi cantik (mengikuti selera laki-laki). Lalu sampai kapan mitos kecantikan terus membelenggu seluru aspek kehidupan, bagaimana caranya memampaui mitos tersebut? Kata Soe Hok Gie “ perempuan akan selalu berada di bawah laki-laki kalau yang di urusinya adalah baju dan kecantikan”.

 

____________________________

 Oleh : Asterlita T Raha, Aktivis GMKI Cabang Tondano 

iklan1