Category: Artikel

MEMASUKI TAHUN 2018 Hijrah atau Lanjutkan, Sebuah Deskripsi Masa Depan Politik

Amas Mahmud (Foto Suluttoday.com)

Ketika pergantian tahun tiba, semua orang mempunyai harapan baru. Satu per satu kita menghendaki adanya perubahan positif dalam diri masing-masing, sehingga mulailah kita melakukan refleksi, evaluasi, dan memproyeksikan sebuah langkah baru untuk masa depan yang lebih baik. Untuk tahun 2018 cukup menjanjikan bagi para politisi, dimana di tahun inilah menjadi awal langkah strategis bagi para politisi untuk memantapkan dirinya masuk dalam tahun politik 2019.

Sehingga kemudian, ‘wajib’ bagi para politisi yang bertekad menjadi wakil rakyat (DPR, DPRD, dan DPD) untuk menyiapkan dirinya. Mulai dari melakukan pendekatan dengan masyarakat sebagai konsitituen, menunjukan kontribusinya bagi kerja-kerja banyak orang, mempersiapkan strategi dan taktik, melakulan pemetaaan kekuatan, sampai pada ‘membangun citra’.

Sudah seperti itulah konsekuensinya kita berpolitik di Indonesia ini, dimana sudah seperti dibingkai (frame) oleh kultur berpolitik kita. Karena selera pemilih, kini berubah menjadi penanda, penuntun bagi para politisi yang minim ide, politis yang minim kreatifitas, dan bagi politisi yang belum terukur kerja-kerja sosialnya. Tapi bagi mereka, para politisi yang telah ‘mapan’ memiliki visi besar mendorong pembangunan peradaban yang diawali dari peradaban berpolitik yang santun, penuh etika, humanis dan jauh dari kebiasaan menghancurkan (destruktif) mereka malah ‘menciptakan’ kondisi, membuat ‘jalan baru’ yang lebih edukatif dan berkualitas.

Kedua kutub inilah yang akan mewarnai tahun 2018 mendatang. Karena kebudayaan politik yang telah terbangun memang sulit didobrak, dilawan, apalagi dengan kekuatan yang ala kadarnya, kekuatan keberanian semata, kekuatan financial yang pas-pasan dan kekuatan yang hanya bersifat kepentingan sesaat sehingga tidak mengakar dalam roho perjuangannya yang hakiki. Politisi yang hanya mengandalkan dan bermodalkan support pemerintah akan kesulitan membuat pemetaan, bisa jadi dikelabui konstituennya bila kemudian tidak mampu membuat dan menjaga team worknya.

Politik memang mengharuskan kita bekerja kolektif, bukan bekerja individualis. Sebab disitulah alat (instrumen) serta kekuatan potensial bagi politisi untuk meraih kemenangan dalam perjuangannya. Manakala seorang politisi yang berjaung serius, namun dikelilingi para ‘pemikir’, pejuang, dan orang-orang dekat yang tidak memiliki kepercayaan (trust) dari banyak orang, hal ini akan menjadi bom waktu akan kelak menghancurkan perjuangan politisi tersebut.

Politisi yang memiliki komitmen dan tau membaca situasi politik akan lebih mengedepankan rasionalitas politik, bukan kekuatan uang atau intervensi pemerintah. Mereka lebih cenderung mandiri, independen, tau menyeleksi teman (tim) yang akan direkrut bersama dalam perjuangannya, bukan ‘mengumpulkan’ mereka para ‘pencari muka’, para tukang fitnah, mereka yang tidak memiliki komitmen dan prinsip berjuang. Hal ini cukup beralasan, karena hampir kebanyakan perarung politik gagal dikarenakan dari sikap politisi yang hendak bertarung, melainkan orang-orang disekitarnya yang menuai antipati publik.

Sementara itu, bila politisi yang telah berpengalaman tentunya lebih memiliki modal kuat untuk melanjutkan perjuangannya. Mereka lebih selektif memilih timnya, karena pernah belajar dan bahkan merasakan ditikung orang dekat, ditikung keluarga sendiri, serta dimanfaatkan untuk kepentingan memperkaya diri bagi tim suksesnya. Itu sebabnya, ikhtiar dalam politik menjadi penting, menjadi politisi tak boleh mudah terprovokasi, tidak gampang diagitasi pendukung atau pembisiknya. Politisi harus pandai menghitung bahayanya pemilih pragmatis dan kekuatan massa mengambang (floating mass).

Bagi politisi senior mereka akan realistis dengan kalkulasi politik, tidak mudah percaya informasi yang sifatnya dukungan tinggi dari pendukungnya, sebelum turun langsung memastikan hal tersebut. Karena kebanyakan pendukung hanya mengedepankan materi, memberi informasi palsu, tak pusing dan tidak mau memikirkan bagaimana sulitnya mendapatkan uang dari orang yang meraka perjuangkan untuk duduk di lembaga Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) atau eksekutif. Ruang saling berhianat begitu terbuka dalam politik, memuji hari ini belum tentu besoknya lagi mereka memuji anda, rival anda hari ini belum tentu besoknya menjadi lawan anda dalam politik, tapi semua akan berubah begitu dinamis. Teman jadi lawan (pesaing), lawan jadi teman, lawan akan menjadi lawan, dan sebaliknya kawan dapat terus menjadi kawan.

Alangkah dinamisnya kancah politik kita, dalam beragam peristiwa politik, tak jarang sesama saudara saling ‘bermusuhan’ dalam praktek berpolitik. Padahal bagi penulis, yang pernah belajar dibangku perkuliahan, paran politik begitu mulia, dimana tujuan politik bukanlah kekuasaan dan kepentingan sesaat, melainkan kesejahteraan masyarakat. Politik bersama partai politik hanyalah sarana semata, bukan tujuan. Lihat saja kasus-kasus yang ditimbulkan akibat praktel politik yang fals, banyak orang menjadi frustasi, banyak politisi yang patah hati, dan banyak pula yang menurun kepercayaannya kepada orang lain karena belum beruntung disaat berjuang.

Tahun 2018 diperkirakan lebih banyak lagi para ‘pendatang baru’ dalam panggung politik, dan inilah keniscayaan sejarah yang harus diterima. Tinggal bagaimana masyarakat menentukan hak politiknya, mereka mau memilih siapa?. Lebih banyak pilihan malah lebih baik dan demokratis, ada model politisi senior yang berintegritas, bersih, berpengalaman, ada juga politisi pemula yang juga berintegritas, berpengalaman. Mesti begitu ada puka politisi pemula yang masih minim pengalaman, masih manja, masih ‘puber’ dalam dunia politik, serta ada pula politisi senior yang pintar mempermainkan aspirasi dan amanah rakyat.

Politisi ‘berpengalaman’ yang masih juga terkontaminasi dengan praktek-praktek penyimpangan (deviasi) kewenangan, ada politisi senior yang konsisten tapi tidak punya integritas. Ada juga politisi peselancar yang muncul dikala musim politik tiba, ada pula politisi kutu loncat, yang hampir semua partai politik ‘dikoleksinya’, dimasukinya sebagai kader parpol. Secara bergantian politisi kutu loncat ini berganti-ganti ‘pakaian’, model politisi yang satu ini sebenarnya membahayakan dan patut diwaspadai.

Untuk itulah, bagi petarung atau kompetitor politik dan pengurus parpol diharapkan waspada, dapat membaca rekam jejak dari orang-orang yang direkrutnya. Jangan sampai anda keracunan harapan palsu, karena keberadaan oran-orang itu menyebabkan anda tidak diberi mandat rakyat, sebab para politisi kutu loncat ini lihai, licik, pandai bermain kata-kata, pintar menggunting dalam lipatan, bahkan tak segan-segan mengancurkan orang yang ia perjuangkan. Tahun 2018 menjadi tahun berharga bagi politisi atau calon legislator untuk mendekatkan diri kepada masyarakat, baik pendekatan secara langsung maupun melalui instrument lainnya.

Diakui memang masyarakat butuh sentuhan-sentuhan gagasan yang konstruktif untuk menyentuh kesadaran politiknya, bukan sekedar kata-kata bujukan yang bersifat jangka pendek. Dari sekma keberadaan masyarakat seperti di Kota Manado salah satu contohnya, maka bagi politisi perlu meniru cara-cara pendekatan dan model kerja yang tepat guna memantapkan komunikasi politiknya kepada masyarakat. Bagaimana pun suatu saat pemilih bosan, kemudian akan menjauh dengan politisi yang mengandalkan uang, karena pragmatisme politik bukanlah suatu jaminan kesejahteraan masyarakat yang jangka panjang. Menyentil pemikiran Dr Firmanzah, dalam buku Marketing Politik mengklasifikasikan pemilih atas beberapa tipe, diantaranya pemilih rasional, pemilih kritis, pemilih tradisional dan pemilih konservatif.

Kedepannya masa depan politik kita akan menjadi suram, tidak bermutu manakala di tahun 2018 banyak politisi lebih mengedepankan pendekatan ke masyarakat melalui ‘perantara’ seperti spanduk dan instrumen kampanye strategis lainnya. Bila politisi dapat mengurangi politik pencitraan, dan memutuskan untuk bertemu bersilaturahmi dan melakukan diskusi langsung bersama masyarakat sebagai pemilih, ini menandakan ada kemajuan demokrasi. Mereka para politisi yang dating langsung menemui rakyatlah yang telah berani melakukan edukasi politik, mendidik masyarakat dan benar-benar tau aspirasi rakyat, mereka inilah yang layak dipilih.

Masyarakat akan tercerahkan dan masa depan politik akan lebih berkembang maju bila satu per satu para politisi kita ‘membongkar kebiasaan lama’. Dengan cara tidak mengandalkan kampanye pencitraan, tidak boros dan menghabiskan uang untuk kepentingan ‘pembodohan politik’, tapi terjun langsung ditengah masyarakat. Hadir dan temui para pedagang pasar, turun bersama para warga di pangkalan ojek, temui para pekerja (buruh), ada asosiasi sopir, temui aktivis mahasiswa, dekati aktivis pemuda (OKP), cari orang-orang tua dan temui mereka, diskusi, cari solusi, serta bela kepentingan kamu yang termarginal.

Dengan cara menemui komunitas masyarakat secara langsung berarti ada benar-benar politisi sejati, berjumpa dengan mereka dan bangun komitmen untuk memperjuangkan segala kepentingan mereka yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah. Keberpihakan-keberpihakan seperti itulah yang sebenarnya sangat diharapkan masyarakat, dan itu semua tidak membutuhkan harus mereka yang disebut politisi senior, politisi pemula, tapi keseluruhan pekerja sosial, yaitu kita semua sebagai mahkluk sosial dalam istilah Aristoteles.

Tidak ada salahnya juga bila para politisi mensosialisasikan dirinya melalui spanduk, baliho dan media massa, yang terpenting adalah setelah ‘membangun image’ harus disertakan dengan perjuampaan langsung. Upaya demikian sangatlah positif, karena akan dapat menghindari adanya salah pilih dari masyarakat, dan juga para politisi tau apa yang dikeluhkan dan diharapkan masyarakat, jangan sampai para politisi ini dipecundangi atau dibodohi tim suksesnya sendiri. Karena langkah seperti ini adalah bagian dari pendidikan politik, mendorong partisipasi politik, hasilnya masa depan politik kita di tahun 2019 menjadi sangat berkualitas.

Ketika tiba di tahun 2018, apakah para politisi kita berpindah (hijrah) ke model pendekatan politik yang lebih inovatif ataukah tetap melanjutkan warisan perjuangan politik di tahun-tahun sebelumnya?. Sebetulnya, semua kembali kepada pilihan masing-masing aktof politik, akan kembali pada kecenderungan, kebiasaan dan kemampuan masing-masing politisi. Namun, sebaik-baiknya langkah politik itu harus disesuaikan dengan kepentingan masyarakat, kita berharap di tahun 2018 muncul para politisi yang tau menempatkan diri, tau menterjemahkan kepentingan konstituen. Politisi yang amanah tentunya, mereka yang memiliki nurani, menjadi pemilih sebagai mitra, bukan menjadikan kekuasaan sebagai lahan meraup keuntungan sebesar-besarnya.[***]

 

Penulis : Amas Mahmud, S.IP (Sekretaris DPD KNPI Manado)

POLITIK KEMANUSIAAN NABI ISA

Dr Ferry Daud Liando (Foto Ist)

Penulis : Dr Ferry Daud Liando, Dosen FISIP Unsrat Manado

Pekan ini seluruh umat kristiani di seluruh dunia merayakan hari kelahiran Yesus Kristus 25 Desember 2017. Bagi umat nasrani, kelahiran Nabi Isa ini merupakan bukti kasih Allah atas setiap umat ciptaanNya. Atas kasih itu sehingga Ia mengutus AnakNya yang tunggal supaya manusia bebas dari kebinasaan dan memperoleh hidup yang kekal.

Hingga kini namaNya tetap dikenang. Pertama, Ia adalah seorang pengajar, menuntun orang pada jalan yang benar dan memberikan teladan bagi orang-orag disekitarnya. Kedua, Ia menyembuhkan orang sakit, menghibur mereka yang terluka, memberi makan banyak orang serta membela mereka yang diperlakukan tidak adil. Ketiga, Ia tidak memandang pihak yang menentangnya sebagai musuh. Nabi Isa mengajarkan “kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipi yang lain. Lukas 6:27-29.

Keempat, Nabi Isa tidak terbuai pada jabatan atau kekuasaan politik. Dikisahkan oleh penulis Yohanes bahwa…..Karena itu, ketika Yesus tahu bahwa mereka akan segera datang dan hendak membawanya dengan paksa untuk menjadikannya raja, Ia sekali lagi mengundurkan diri ke gunung sendirian…….. (Yohanes 6:15).

Meski tidak melekat kekuasaan politik, namun bukan berarti Nabi Isa mengabaikan tanggungjawab politknya, terutama politik kemanusiaanya. Dalam hal penindasan dikisahkan “Ia telah mengutus Aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan,……..untuk membebaskan orang-orang yang tertindas,” (Lukas 4:18-19).

Politik kemanusiaan Yesus bagi orang miskin, disebutkan “Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya Kerajaan Sorga” (Matius 5:3). “Juallah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga…” (Matius 18:22). Pada hari penghakiman nanti, sikap terhadap orang miskinlah yang menentukan masuk tidaknya seseorang ke dalam hidup kekal (Matius 25:31:46).

Sikap politik dengan tidak memandang status seseorang diteladankan juga oleh Yesus. Hal tersebut terungkap ketika terjadi pertemuan antara Yesus dengan Perempuan Samaria (Yoh 4). Kebiasaan waktu itu bahwa orang Yahudi tidak boleh bergaul dengan orang Samaria. Orang Israel sangat menganggap rendah orang Samaria bahkan ada tradisi, jikalau salah seorang dari anggota keluarga menikah dengan orang Samaria maka keluarga akan mengadakan kebaktian perkabungan, berarti ia dianggap telah mati.

Sikap politik Yesus terhadap keadilan, tergambar pula dalam Yohanes 8:7….. Siapa di antara kamu yang tidak berdosa, hendaklah ia dahulu melempar batu kepada perempuan ini.” Terhadap hak dan kewajiban warga Negara, Yesus menyatakan sikap politiknya. “Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah (Markus 12:17).

Politik masih dipandang secara bervariasi. Bagi kaum awam, politik diidentikan dengan kekuasaan, korupsi, saling menjatuhkan, menghalalkan segala cara dan praktek-praktek kecurangan lainnya. Gereja sendiri terpecah dalam memandang politik itu, ada kelompok yang memandang politik itu sekuler yang bersifat duniawi sehingga kehidupan politik harus terpisah dengan kehidupan gereja (bersifat sakral).

Sementara kelompok lain memandang perjuangan politik itu sama dengan perjuangan gereja. Kelompok yang lain memandang pula bahwa politik itu sebagai sarana untuk memperjuangkan misi gereja. Gerakan kemanusiaan yang merupakan misi gereja tidak bisa mencapai tujuan apabila tidak bisa memperjuangkannya secara politik. Kemudian pandangan kaum intelektual sendiri memahami politik itu sebagai bagian dari tanggungjawab masyarakat (gereja) sebagai warga negara.

Secara etimologis, politik berasal dari kata Yunani polis yang berarti kota atau negara kota. Kemudian makna itu berkembang menjadi polites yang berarti warganegara, politeia yang berarti semua yang berhubungan dengan negara, politika yang berarti pemerintahan negara dan politikos yang berarti kewarganegaraan.

Aristoteles (384-322 SM) menyebut manusia sebagai zoon politikon. Ia memandang kehidupan sosial adalah politik dan interaksi antara dua orang atau lebih sudah pasti akan melibatkan hubungan politik. Baginya politik itu tidak dapat dihindari manusia.

Aristoteles berkesimpulan bahwa usaha memaksimalkan kemampuan individu dan mencapai bentuk kehidupan sosial yang tinggi adalah melalui interaksi politik dengan orang lain. Interaksi itu terjadi di dalam suatu kelembagaan yang dirancang untuk memecahkan konflik sosial dan membentuk tujuan negara.

Dalam pandangan politik kemanusiaan, Yesus memiliki peran yang sangat besar memberikan pencerahan politik dan pendidikan politik yang luar biasa. Tetapi Yesus berpolitik bukan sekedar untuk membangun citra atau mendapatkan kekuasaan politik walaupun peluang untuk medapatkan itu sangat besar.

Dia memberi makan lima ribu orang (belum termasuk perempuan) dan keberpihaknya kepada kaum lemah, miskin dan tertindas.Tindakan-tindakan itu membuat Ia disegani banyak orang (voters) dan pengikutnya sangat banyak. Ambisi warga gereja untuk melayani pada medan politik kekuasaan bukanlah sesuatu yang harus dipertentangkan, asalkan misi politiknya tidak bertentangan dengan misi gereja yaitu politik kemanusiaan, welfare state.

Pada dasarnya politik itu merupakan sebuah kebutuhan mendasar bagi gereja, sebab tidak hanya dipandang bagaimana gereja diperlengkapi dan diproses kemampuan kepemimpinannya, tetapi juga politik harus dipandang bagaimana gereja harus bersikap dan berkontribusi terhadap kondisi sosial politik dan pemerintahan dewasa ini. Selama politik itu dipandang dalam rangka kesejahteraan banyak orang, maka politik itu tidak boleh dihindari, tapi politik itu harus menjadi sebuah kewajiban bagi warga gereja. Jika cita-cita politik itu mulia, maka cita-cita itu sama persis dengan cita-cita gereja.

Selamat hari Natal, saudara-saudaraku.

_____________

Catatan: Tulisan pernah dimuat di Koran Harian Radar Manado

KOTA TOLERAN, Ekspektasi Publik & Simulacrum

Amas Mahmud (Foto Suluttoday.com)

Cukup menjadi rebutan pemerintah daerah akhir-akhir ini, dimana porsi Kota Rukun, aman dan damai menjadi prestasi sekaligus posisi yang dinantikan guna melawan maraknya tindakan brutal (kriminal) yang selalu terjadi di sebuah kota. Level kota tersebut tidak lain adalah ditandainya pemberian penghargaan Kota Toleran, boleh jadi ini soal gengsi pemerintah daerah, ataukah karena capaian prestisius non-politis. Artinya, pemerintah daerah benar-benar memberi penanda bahwa daerahnya aman, kondusif, penuh kerukunan, terhindar dari distingsi sosial, pemimpinnya punya keberhasilan rekonsiliatif, dinamis, berwawasan pluralis, dan iklusif.

Membedah Indonesia secara Nasional, banyak yang akan kita temui dari tiap daerah. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2010, di Indonesia terdapat 1.340 suku bangsa dan lebih dari 300 kelompok etnik, dari keseluruhan itu, suku Jawa menjadi suku terbesar di Indonesia dengan persentase 41% dari total populasi. Bila kita membaca hasil penelitian Indeks Kota Toleran (IKT) tahun 2017 yang dilakukan Setara Institute, telah melakukan survey 94 kota dari 98 kota yang ada di Indonesia (baca, Liputan6.com), menempatkan Kota Manado, Pemantangsiantar, Salatiga, Singkawang menjadi kota yang toleransinya cukup tinggi. Selanjutnya, berderet beberapa kota lainnya.

Sebetulnya itulah hasil survey yang pendekatannya angka-angka, yang bukan kualitatif. Sekedar memberi pendapat atas capaian itu, memang pemerintah Republik Indonesia (RI) melalui Kementerian yang biasa memberikan penghargaan kepada pemerintah daerah. Rupanya, hal ini cukup menjadi ‘jualan’ dan laku di pasar publik. Sekedar pertanyaan, akankan Kota Toleran versi Setara Intitute membawa garansi kenyamanan pada warga di kota yang sudah diberi ‘labeling’ toleran itu?. Pada aspek penyediaan regulasi di tingkat daerah untuk mengantisipasi adanya tindakan yang menjadi pemicu konflik di daerah, sudahkan menjadi indikator survey?.

Berdasarkan pengamatan, di beberapa daerah, regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda) masih minim ditemui. Bisa hal ini disebabkan karena legislator di daerah sedang malas mengformulasi aturan daerah, atau tidak sempat menjadi prioritas para legislator, sehingga luput menjadi perhatian. Padahal, peraturan itu penunjuk arah (kompas), sekaligus pedoman bagi masyarakat agar hidup tertib, selaras, teratur aman dan damai, terhindarkan dari benturan-benturan sosial. Masyarakat pun terlindungi secara hukum, kita sudah sepakat kenyamanan masyarakat bukan terletak pada symbol ‘Kota Toleran’, tapi realitas keseharian masyarakatnya. Relatif banyak kita temuai, wakil rakyat di daerah masih senang dengan berbagai himbauan-himbauan dan seriuan ‘perdamain’ lisan melalui media massa (walau tidak semua).

Itulah tantangannya, dimana masyarakat dan pemerintah perlu mempunyai persepsi dan gerak yang sama dalam mewujudkan cita-cita bernegara. Di media sosial, pemberitaan media massa hingga kenyataan sehari-hari banyak kita temui masyarakat masih dididik untuk berprasangka, saling curiga, tak saling menopang, saling mencaci, mendendam, tidak saling mengasihi. Apalagi, dimusim politik, sungguh carut-marut praktek politik seolah menjadi potret yang membuat mulas perut kita, melahirkan ketegangan yang tanpa akhir, itukah yang kita benggakan dari Kota Toleran?. Substansinya, rakyat butuh ketenangan, bukan slogan dan penghargaan simbolik. Buktinya, di kota yang telah diberi label toleran itu masih ditemui tindakan tak terpuji seperti penolakan para pribumi terhadap orang luar di daerah-daerah tertntu karena faktor primordialisme yang berlebihan.

 

Membongkar Dramatisasi Kerukunan

Kebanyakan kerukunan tergambarkan melalui iven-iven seremonial melalui festival sehari, festival seminggi atau festival sebulan yang indikatornya hanya bersifat insidentil, tidak mengakar. Bahkan terkesan menguras anggaran semata, tanpa melahirkan hasil yang memuaskan semua pihak, hal itu dapat kita temui pada kegiatan-kegiatan bertaraf Nasional dan Internasional dengan tagline kerukunan, keragaman, anti intoleransi dan sebagainya. Tak jarang, dari kegiatan-kegiatan itu melahirkan bibit perpecahan, memunculkan radikalisme baru, karena pembahasan-pembahasan seperti seminar lawan radikalisme itu menghadirkan ‘hujatan’ terhadap kelompok-kelompok tertentu yang serangannya belum sepenuhnya benar. Yang terjadi malah saling menghakimi, saling merasa paling benar dan memupuk arogansi masing-masing pihak.

Begitu ironisnya, kalau mau jujur, semua itu tidak kita harapkan. Terkadang kita medramatitasi, melebih-lebihkan kerukunan hanya dengan saling menjaga rumah ibadah, lantas menggeneralisir, kemudian menarik kesimpulan prematur dan menuding mereka yang tidak menjaga rumah ibadah agama tertentu disaat Hari Raya Keagamaan, tidaklah toleran. Padahal, bisa saja mereka yang menjaga rumah ibadah dari agama lain itu memiliki kepentingan politik terselubung. Hanya Allah yang tahu, disinilah letaknya tudingan-tudingan toleran dan intoleran itu dipelihara, akhirnya sesama masyarakat, sesama pegiat demokrasi, seama aktivis mahasiswa saling melempar stigma.

Seolah kita lupa persatuan yang sebenarnya, pekerjaan dan perjuangan kita bukan disitu saja. Menjaga serta merawat kerukunan itu sudah pasti telah diajarkan tiap ajaran agama masing-masing, sehingga dalam benak penulis sudah paripurna soal keberagaman itu, dan tidak perlu menjadi ruang klaim atau perdebatan. Kemudian, kita berharap pemerintah tidak bersifat standar ganda dalam merespon isu-isu yang bersinggungan dengan Suku Agama Ras dan Antar golongan (SARA), dari keberpihakan yang bijaksana itulah pemerintah akan menuai dukungan, mendapat kembali kepercayaan (trust) publik.

Kerukunan sejatinya tidak layak ditampilkan dalam konteks dikompetisikan semata, melainkan lebih dari itu diharuskan menjadi kekuatan yang mengakar, menjadi nafas bagi masyarakat, mendarah daging. Bila kerukunan tumbuh subur dimasyarakat, yang akan kita temui ditengah masyarakat ialah interaksi sosial yang kondusif, harmonis, tidak lagi ada masyarakat yang bermental reaksioner senang main hakim sendiri. Tapi potret, masyarakat yang akan menjadi jembatan penghubung kenyamanan bagi masyarakat lainnya, atau tak akan kita temui tindakan sosial disorder, baik para ‘pendatang’ maupun masyarakat lokal, terhindar dari arus provokasi dan konflik. Tidak melontarkan penyataan dan kata-kata yang berdampak merusak solidaritas sosial, mereka juga tipikal masyarakat yang tidak melanggengkan kekerasan kultural, kehadiran mereka menjadi perjumpaan bagi kenyamanan masyarakat lainnya, mereka adalah penyejuk bagi yang masyarakat lainnya.

Persekusi dan Role Model

Tindakan kriminalisasi di daerah-daerah masih saja kita lihat, baik antara sesama masyarakat, maupun penegak hukum terhadap masyarakat. Kini ramai persekusi, yang cukup menuai perhatian kita semua, kenyataan tersebut menjadi ‘interupsi’ atas diberinya penghargaan ‘Kota Toleran’ yang disematkan. Menurut Damar Juniarto, aktivis Koalisi Anti Persekusi, mengatakan kalau persekusi itu merupakan tindakan memburu seseorang atau golongan tertentu yang dilakukan suatu pihak secara sewenang-wenang dan sistematis juga luas. Bila pemerintah terlambat merespon dan tidak melakukan cegah dini, maka akan melahirkan sintimen missal yang muncul sebagai reaksi dari berbagai daerah.

Disini pula mengahruskan kehadiran tokoh sebagai agen rekonsiliasi yang berwawasan kenegarawan sebagai role model, hadir sebagai pemberi solusi, mendinginkan suasana, meredam konflik, bukan sebagai pemicu. Karena realitasnya pemerintah akan sulit mengontrol konflik yang lahir dari bawah bila tak ada partisipasi dari para tokoh-tokoh masyarakat, kehadiran tokoh masyarakat, baik agamawan, budayawan, ilmuan (akademisi), praktisi politik, aktivis LSM sangatlah membantu pemerintah dalam mencari solusi atas permasalahan bangsa ini.

Akan menjadi mudah dan ringan rasanya bila penyelesaian masalah dilakukan dengan paradigma partisipatif serta pendekatan persuasif, humanis, kekeluargaan, tidak bersifat otoriter atau sepihak. Pola peyelesaian masalah yang betul-betul bersifat terintegrasi antara satu dengan yang lain, sehingga solusi yang dicapai berpotensi tersentuh secara keseluruhan, tidak tendensius atau jauh dari perangkap polarisasi masalah yang makin akut. Titik itu pulalah yang diimpikan semua pihak diperlihatkan pemimpin tegas, berintegraitas, pemimpin yang tidak pendendam terhadap rakyatnya. Publik juga akan puas, manakala pemimpinnya tegas, responsif, walau kadangkala perpecahan di tengah masyarakat berlangsung begitu dinamis dan kencang, tapi bila pemimpin kita peduli, sudah otomatis persoalan bangsa seberat apapun dapat diselesaikan dengan pendekatan yang inovatif.

Pemimpinlah yang kita harapkan tampil menjadi panutan (role model), karena akan menjadi rusak wibawa Negara Indonesia bila kebebasan di media sosial seperti adanya pemberitaan hoax terhadap pemerintah, gunjingan dan hinaan terhadap pemimpin seolah menjadi hal lazim dilakukan. Kemudian, pemerintah sudah saatnya mereposisi paradigma pembangunan yang selama ini menjadi ‘kurikulumnya’, khsusnya merumuskan kebijakan, tidak relevan lagi memulai formulasi kebijakan dari pikiran ke realitas. Namun perlu diawali dari metode perumusan kebijakan (program), dilahirkan dari membaca realitas (factual) terlebih dahulu, lalu dari situlah kita melahirkan program solutif. Bahwa, kebijakan yang populis harus terlahir dari realitas, kemudian melahirkan program sebagai replikasi (jawaban) atas kebutuhan masyarakat.

Publik pun kerap kali lalai melihat peran Negara dengan perangkat lengkapnya dalam mengendalikan stabilitas, lihat saja peran Polri, TNI, sampai BIN dan juga BAIS yang kerjanya begitu luar biasa untuk ‘mengamankan’ NKRI dari disintegrasi. Perangkat Negara ini tidak ‘bekerja bakti’, mereka bukan relawan, tapi digaji rakyat, sehingga publik wajar jika menaruh harapan besar kepada mereka, kiranya lembaga Negara ini dapat meminimalisir gerakan persekusi. Bukan menjadi pemicu, atau aktor intelektual dari huru-hara yang terjadi di Negara ini. Peran strategis itulah yang kita harapkan dapat diperankan secara baik, agar rakyat tenang, nyaman, tidak ketakutan, bersatu sehingga cita-cita Negara menuju kesejahteraan rakyatnya terwujud.

Mengcapture Kerukunan Absurd Yang Dipertontonkan

Tidak perlu kita menafikkan dimana tindakan replikasi (salinan, menjiplak atau meniru) telah menjadi gaya hidup masyarakat kita di era modern. Hal itu pun turut menjadi pendonor bagi tumbuh suburnya beragam tradisi yang seringkali tak kita harapkan, seperti lahirnya generasi-generasi ‘tunduk’ atas dominasi asing, lahirnya generasi instan, pasrah atas terlahirnya penjajahan budaya (imperialisme cultural), tidak memiliki daya imunitas. Mengcapture (merekam) itu semua, kita pun akhirnya mengingat Jurgen Habermas (1962), yang pernah dalam literaturnya mengajarkan kita tentang ruang public (public sphere) dimana Habermas mengajarkan kita untuk memelihara ruang-ruang diskusi dan debat public mengenai suatu permasalahan publik, dimana semua orang punya porsi yang sama dalam berpendapat.

Sehingga apapun alasannya, intervensi patut dihentikan dan kebebasan diutamakan, jasa Habermas ini kiranya ada cukup berdampak positif bila kita menerapkannya dalam konteks bernegara di Republik Indonesia dengan kerangka berpancasila. Rasanya dapat dijadikan referensi untuk rakyat Indonesia mengokohkan dan menyangga kekuatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang kini terus-menerus dirongrong dari berbagai aspek, baik dari pihak yang ‘mengaku Pancasilais’, yang dituding tak Pancasilais, maupun yang benar-benar menantang Pancasila atau demokrasi. Contoh kasusnya, praktek korupsi, banyak yang mengaku Pancasilais tapi korupsi, gerakan radikalisme anti-Pancasila, Pancasilais tapi merelakan aset dan SDA Negaranya dikuasai asing. Dilain pihak, Kerukunan antar sesama anak bangsa merupakan suatu keharusan untuk dipertahankan, malah sulit terkendali penguasaannya. Persatuan bukanlah ‘senjata’ ataupun dijadikan ‘barang mewah’ yang hanya di pentaskan dipanggung-panggung saat acara seremonial seperti iven perayaan Festival semata. Hal ini yang seringkali tidak berimplikasi jangka panjang, tidak terinternalisasi pada diri kita, bahkan minim nilainya mengakar ke publik.

Kita membingkai kerukunan yang ideal itu berdasarkan atas kesadaran publik dan demi menjaga keutuhan bersama, bukan atas nama proyek atau grand design tertentu yang lebih bersifat eksploitatif. Sebab, kerukuna itu secara historis menjadi kearifan kita, warisan leluhur dari para pendiri bangsa Indonesia tercinta. Inilah yang membuat sebagian rakyat Indonesia tak mau berkompromi dengan kerukunan yang framing, hanya itu sesuatu yang disebut penghargaan saja. Yang kemudian, kenyataannya itu menjadi absurd (semu), tidak permanen, tidak terinternalisasi dalam jiwa-jiwa kita sebagai anak Indonesia. Apalagi, akan menjadi fatal bila kerukunan serta eksistensi budaya kita hanya dipertontonkan dalam pentas (panggung) mewah dengan tujuan menjual kearifan lokal atau menjual kerukunan itu sendiri.

Karena disitulah pencaplokan budaya akan berlangsung tertib, tak ada lagi interupsi dari kita rakyat yang disebut pribumi. Kerukunan akhirnya bermutasi sekedar menjadi pertunjukan-pertunjukan simbolik, yang ensensinya menjadi tergerus, terdistorsi dan kian menyusut, hasilnya kemudian kerukunan itu tidak ada nilainya sama sekali. Menyikapi itu semua, penulis secara sekilas membenarkan apa yang disampaikan Jean Baudrillard pemikir posmodernisme, Baudrillard mengatakan bahwa masyarakat kini berada dalam era yang masyarakatnya tidak lagi didasarkan pada pertukaran barang materi yang berdaya guna, melainkan pada komuditas tanda dan symbol.

Dari potret ‘Kota Toleran’ itulah kita banyak berharap tidak muncul semangat yang ambigu dan buram terhadap kerukunan itu sendiri. Sebagaimana yang disampaikan Baudrillard kalau stabilitas masyarakat terganggu dengan direkonstruksinya realitas ‘asali’, maka akan terlahirlah simulacrum. Dimana simulacrum yang merupakan realitas tiruan, dengan kecenderungan kapalsuan, yang menampilkan suatu kondisi tidak lagi sesuai dengan realitas sesungguhnya. [***]

 

Penulis : Amas Mahmud, S.IP, Sekretaris DPD KNPI Manado

GOLKAR RASA JOKOWI

Dr Ferry Daud Liando (Foto Ist)

Dr Ferry Daud Liando, Dosen Unsrat Manado

Terpilihnya Ir Airlangga Hartarto menggantikan Setya Novanto sebagai Ketua Umum Partai Golkar adalah langkah maju. Paling tidak langkah maju untuk sementara. Kedepan “majunya” parpol ini sepertinya masih berpotensi menuai hambatan. Apa dasar?.

Golkar bagaikan gadis seksi yang sejak duluh menggoda. Banyak lawan jenis yang terpikat oleh kecantikannya. Pihak lain yang tersaingi dengan kecantikannya berusaha melululantahkannya, namun pihak lain yang berhasrat tinggi (berkepentingan) atas kemolekannya pasti berusaha menggoda dan kemudian mengendalikanya.

Baru saja dikukuhkan, namun sebagian elit mulai melakukan perlawanan terhadap kepemimpinan ketum baru. Paling tidak itu yang tampak ketika Sekretaris Dewan Kehormatan Partai Golkar Priyo Budi Santoso mengkritik keputusan rapat pleno DPP Partai Golkar pada Rabu (13/12) malam, yang memutuskan Airlangga Hartarto menjadi Ketua Umum Partai Golkar secara aklamasi. Priyo menilai keputusan itu justru berpotensi membuat Airlangga tidak punya legitimasi yang kuat sebagai ketua umum.

Sejak tidak lagi dikendalikan Soeharto, partai ini mulai dirundung banyak persoalan. Berawal dari vonis rakyat sebagai parpol yang harus bertanggungjawab terhadap kecurangan kekuasaan orde baru hingga ditinggalkannya partai ini oleh para tokoh besar seperti Prabowo Subianto, Edi Sudrajat, Wiranto dan Surya Paloh. Mereka mendirikan partai politik baru seperti PKPI, Gerindra, Hanura dan Partai Nasdem. kedasyatan partai Golkar terganggu dengan berdirinya partai-partai itu. Pada Pemilu 2004 Partai Golkar masih muncul sebagai pemenang pemilu dengan menempatkan 128 kursi di DPR RI. Namun, pada pemilu 2009, suara Partai Golkar turun di angka 106 kursi dan pada tahun 2014 hanya meraih 91 kursi dengan 14 persen suara.

Hasil kajian sejumlah lembaga survei menyebutkan bahwa Golkar diprediksi akan terjun bebas pada Pemilu 2019 nanti. Hasil ini seakan memperkuat statmen Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Golkar, Akbar Tandjung yang mengungkapkan kegusarannya bahwa Partai Golkar terancam kiamat pada Pemilu 2019 mendatang, (wawancara tempo 14 november 2017).

Selain mendapat perlawan secara internal, Golkar sepertinya belum akan menjadi partai yang mandiri, bebas menentukan nasib sendiri. Airlangga Hartarto merupakan salah satu anggota kabinet Presiden Joko Widodo. Secara struktural antara Presiden Joko Widodo dengan partai golkar tidak memiliki hubungan. Namun secara etika, tidaklah mungkin bagi seorang ketua umum yang merupakan anggota kabinet tidak akan mematuhi “perintah” atasannya. Sebagai bukti bahwa Golkar tetap akan mendukung Joko Widodo pada pemilihan presiden tahun 2019 nanti. Tidak cuma itu bahwa Golkar akan dimanfaatkan sebagai kekuatan politik melawan para kekuatan politik penentang kebijakan penguasa saat ini. Akhirnya Golkar kini punya rasa Jokowi. Bagi Jokowi fakta politik ini tentu amat sangat menguntungkan dan ini adalah proses politik yang wajar namun agak berbeda dengan nasib golkar dikemudian hari.

Seperti Soeharto, Golkar sebagai instrumen politik untuk mendapatkan, menjalankan dan merebut kembali kekuasaan itu. Golkar dikendalikan sedemikian rupa untuk kepentingan politiknya. Sebagai imbalannya, Golkar harus menang dalam setiap pemilu meski dengan segala cara. Konon waktu itu jumlah suara hasil pemilu kerap lebih banyak dari jumlah pemilih. Jumlah kertas suara yang tertusuk jauh lebih banyak ketimbang jumlah pengunjung di Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Golkar kini sepertinya masih akan mengalami nasib yang sama yaitu tetap memiliki“nasib partai yang dikendalikan”. Namun bedanya, Golkar dijaman Soeharto itu meski dikendalikan namun diberi kompensasi dengan barang mahal yaitu harus menang dalam pemilu. Namun Golkar djaman now belum tentu diberi jaminan untuk menang karena Joko Widodo punya kepentingan memenangkan parpolnya sendiri yaitu PDIP.

Mengembalikan kejayaan partai golkar atau paling tidak untuk menjaga agar partai golkar tidak punah, maka langkah yang harus dilakukan partai golkar adalah, Pertama melakukan cuci gudang kepengurusan baik dari tingkat pusat sampai ke daerah. Cuci gudang yang dimaksud adalah membersihkan partai golkar dari kader-kader yang tidak diterima publik dan menggantikannya dengan figur yang memiliki reputasi dan prestasi besar. Salah satu kepercayaan publik terhadap partai politik adalah tampilnya nama-nama besar, terhormat dan berpengaruh dalam pucuk pimpinan ataupun dalam kepengurusan,. Mereka merupakan magnet dalam mempengaruhi dukungan publik.

Dari nama-nama politisi besar yang dijaring sebagai calon pemimpin bangsa, tidak ada satupun elit politik partai golkar yang terungkap (LSI, 2017). Tahun 2019 sepertinya Golkar untuk pertama kali tidak akan memiliki andalan untuk di adu dalam kompetisi pemilihan presiden.

Kedua, Golkar harus menjadi parpol mandiri. Selama parpol ini terikat dengan penguasa, maka golkar akan selalu menerima dampak dari ketidaksenangan publik terhadap penguasa. Partai Gerindra menjadi partai penguntit PDIP dan melewati peringkat partai golkar. Gerindra makin berkibar karena menempatkan posisi jauh dari bayang-bayang kekuasaan saat ini. Gerindra sepertinya akan menjadi parpol alternatif pilihan bagi pemilih yang selama ini terkesan tidak puas dengan penampilan penguasa saat ini.

Ketiga, Golkar harus mencari sosok pembaharu sebagai tokoh kuat untuk mempersatukan partai ini. Permasalahan golkar saat ini adalah krisis figur pemersatu. Golkar harus menjadi parpol dewasa. Sifat manja golkar saat Soeharto membuat parpol ini tidak mandiri sehingga ketika tanpa Soeharto maka telah menjadikan parpol ini kian porak poranda, konflik dan belum mencapai ujung hingga sekarang. Kedepan jika PDIP, Demokrat, Gerindra dan Nasdem tidak belajar dari ketidakmandirian ini, maka keempat parpol ini rawan mengalami nasib yang sama. Megawati, SBY, Prabowo dan Surya Paloh tidak mungkin akan menjadi ketua umum seumur hidup. [***]

 

_______________

Catatan: Tulisan ini pernah dimuat di Koran Radar Manado

Menakar Strategi Politik Petahana Vs Non Petahana di Maluku Utara

Suatu Telaah untuk Pemilihan Gubernur Maluku Utara Periode 2018-2023

Alfret Goraph (Foto Ist)

Saya mulai membedah permasalahan di atas dengan pertanyaan ada apa dengan petahana dan mengapa petahana sulit dikalahkan pada pemilihan umum kepala daerah. Pertanyaan ini memang sulit untuk dijelaskan dengan mudah. Namun penulis kali ini ingin menjawab dan memberikan alternatif solusi melalui pendekatan ilmiah bagi non petahana/lawan politik yang ingin menjatuhkan elektabilitas dan popularitas petahana pada pemilihan gubernur Maluku Utara periode 2018-2023.

Tapi kemudian penulis perlu menjelaskan apa itu petahana dari perspektif politik sehingga kita benar-benar paham. Kata ini pertama kali diperkenalkan oleh Salomo Simanungkalit pada tanggal 6 Februari 2009. Petahana dalam bahasa Inggris: incumbent, berasal dari kata “tahana”, yang berarti Kedudukan, Kebesaran, Atau Kemuliaan dalam politik, adalah istilah bagi pemegang suatu jabatan politik yang sedang menjabat. Istilah ini biasanya digunakan dalam kaitannya dengan pemilihan umum, di mana sering terjadi persaingan antara kandidat petahana dan non petahana.

Sebagai contoh, pada Pemilihan umum Presiden Indonesia 2009, Susilo Bambang Yudhoyono adalah petahana, karena ialah presiden yang sedang menjabat pada saat pemilihan umum untuk pelaksanaan pemilihan presiden berikutnya. Dalam persaingan kursi-terbuka (di mana sang petahana tidak mencalonkan diri), istilah “petahana” terkadang digunakan untuk merujuk kepada kandidat dari partai yang masih memegang jabatan kekuasaan.

Petahan atau Gubernur, Bupati, & Walikota yang telah lima tahun menjalankan roda pemerintahan dan pada pilkada kedua turut maju menjadi calon Gubernur, Bupati & Walikota. Kurang lebih 4 kali pilkada dilaksanakan beberapa kasus pada pilkada petahana dikalahkan oleh non petahana, namun dapat dipastikan hampir 99% selama pilkada di Indonesia petahana sulit dikalahkan. Petahana yang kalah pada pilkada yaitu pilkada DKI Jakarta, Provinsi Banten, Kabupaten Bengkalis, Belitung Timur Basuri, dan daerah lainnya.

Mengapa petahana sulit dikalahkan oleh non petahana pada pilkada? Ada beberapa indikator yang dapat kita lihat yaitu 1) Ketika menang pada pilkada, petahana menepati janji politik kepada konstituen dengan melaksanakan program-program kerja politik; 2) Program kerja politik yang terintegrasi dalam program kerja setiap satuan kerja perangkat daerah (SKPD); 3) Rencana program kerja jangka pendek dan program kerja yang termuat dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Secara tidak langsung program-program kerja politik telah di cover dalam program kerja satu tahun anggaran. Jika dalam lima tahun dan petahan telah menepati janji-janji politiknya maka popularitas dan elektabilitasnya secara langsung naik.

Artinya bahwa dengan dilaksanakannya program-program kerja politiknya maka pemilih dan masyarakat akan senang dan tetap memilih petahana jika pilkada dilaksanakan. Janji-janji politik petahana yang telah dilaksanakan menjadi modal politik ketika maju pada pilkada kali kedua dan sangat mustahil petahana dikalahkan. Hal inilah yang membuat elektabilitas dan popularitas petahana dimata konstituen dan masyarakat sangat baik dan trendnya pun meningkat.

Ada beberapa metoda dasar perlu dilakukan kandidat politik lain yang ingin melawan petahana yaitu pertama; mempersiapkan diri, mental dan anggaran politik yang cukup besar menjadi modal utama. Kedua; seleksi kandidat artinya partai politik dalam menetapkan calon bukan memilih tikus dalam kantor.

Memilih calon harus memiliki profil calon, rekam jejak politik yang baik di mata masyarakat bukan calon baik di mata elit politik. Ketiga; kebiasaan partai politik artinya partai politik jangan memandang pilkada ajang mencari uang dengan calon membeli partai sebagai kendaraan politiknya walaupun tidak dilarang. Sehingga tidak terkesan partai politik sebagai mesin pencetak uang.

Kembali pada substansi pembahasan kita yaitu bagaimana popularitas dan elektabilitas petahana dapat dijatuhkan oleh non petahana. Dalam buku penulis tentang marketing politik lokal: teori dan analisis strategi politik, penulis menawarkan beberapa strategi politik yang dapat digunakan calon lain atau lawan politik sebagai berikut; 1) Calon dan partai politik, tim sukses harus mengevaluasi janji-janji politik petahana yang sudah dilaksanakan dan yang belum dilaksanakan.

Penting sekali partai politik, calon, tim sukses melakukan evaluasi. Mengapa karena jika petahana tidak dievaluasi maka akan sangat sulit melawan dan menjatuhkan petahana. 2) Metoda dan strategi evaluasi harus benar dan tepat sasaran. Jika salah maka desain dan strategi politik yang dibuat pun akan sia-sia. Tujuan dilakukan evaluasi adalah: 1) Dari hasil evaluasi akan dijadikan dasar dalam mendesain metoda dan strategi politik kandidat sehingga dapat diukur efektif atau tidak.

2) Hasil evaluasi dipakai kandidat atau lawan politik untuk mendesain isu petahana, citra petahan dan membangun branding petahana guna menjatuhkan elektabilitas dan popularitas petahana. Strategi membangun isu, citra dan branding petahana harus dilakukan dengan benar agar hasilnya pun maksimal dan menguntungkan bagi lawan politik. 3) Dalam politik pun dikenal dengan memanfaatkan kekuatan lawan/petahana menjadi kekuatan dan keutungan kita.

Salah satu cara yang dapat dilakukan kandidat yaitu dengan mendesain media sebagai kekuatan politik kita. Dalam mendesain media harus digunakan dengan bijak oleh kandidat, partai politik, dan tim sukses guna bisa menjatuhkan popularitas dan elektabilitas petahana di mata masyarakat dan konstituennya pada pokoknya desain strategi politik dibuat dengan benar untuk menang pada pemilihan gubernur Maluku Utara periode 2018-2023. [***]

 

Penulis : Alfret Goraph, S.IP.,M.Si, dosen Unversitas Halmahera Maluku Utara

iklan1