Category: Artikel

BACK FROM THE ROOTS

Ilustrasi, perjuangan generasi (Foto Ist)

Oleh : Reiner Ointoe, Fiksiwan

Berapakah jumlah populasi warga dunia yang usia 65 tahun? Data mengejutkan datang dari pengamat generasi M (Millenial Generation) Neil Howe & William Stauss di buku mereka: Millenials Rising, The Next Great Generation (2000) bahwa populasi warga Amerika yg sudah mencapai lebih dari 349 juta jiwa, ada 95 juta generasi yang dilahirkan pada tahun 50-an atau generasi yang dikisahkan seperti dlm lagu Scott McKanzie, “San Fransisco” (flower generation).

Mereka ini, tentu masuk di dalamnya Presiden Donald Trump, sebagai generasi dlm genggaman kekuasaan para tetua (gerontokrasi). Karena itu, amatan Howe & Strauss ikut memicu peneliti dari Youthresearch, Dr. Muhammad Faisal menguraikan hasil penelitian selama 10 tahun bahwa generasi milenial kita dewasa ini harus dianjur-anjurkan untuk hidup dalam kebudayaan yang telah melahirkan mereka.

Buku keduanya, “Generasi Kembali Ke Akar”(2019), yg diterbitkan penerbit buku Kompas dengan sedikit dan historis telah membeberkan apakah sejatinya “akar kebudayaan” — atau meminjam istilah baru “Omniculturalism” dari Moghaddam & Liu — generasi milenials Indonesia hari ini.

Mereka tidak serta merta dilahirkan dari alam belaka. Mereka justru ditumbuhkan oleh akar-akar kebudayaan yg telah diikrarkan sejak Sumpah Pati Gajah Mada pada abad kesebelas nusantara hingga Sumpah Pemuda pada 1928.

Sedikit banyak para generasi nasionalisme awal ini berasal dari generasi yg masih menyerap secara sungguh-sungguh akar-akar kebudayaan mereka yg datang dari rumusan Mpu Tantular dari akar Sansekerta sebagai “bhineka tunggal ika” atau mirip yang diadopsi oleh para bapak bangsa Amerika dari kebudayaan Latin: Pluribus Unum.

Bahkan dengan rincian historis yang agak terbata-bata Dr. Faisal mampu mendeskripsi secara sederhana bagaimana hakikat “generasi kembali ke akar” harus bisa mengartikulasikan ekspresi mereka di tengah perangkap gerontokrasi yang kebablasan.

Betapapun, dengan aksentuasi yanglg terbatas, pemerintahan Presiden Jokowi periode kedua ini dgn apa adanya ikut merespon itu dengan merekrut generasi ini ke dalam sistem kekuasaan yang bercampur aduk antara presidensial vs parlementerian.

Walhasil, sinisme dan kritik harus dituai untuk menguji tesis Dr. Faisal bahwa masadepan generasi yg sedang dilanda oleh memori generasi pager dan telpon umum seperti yang difiksikan secara paripurna oleh fiksiwan Pidi Baiq dlm trilogi “Dilan & Milea.”

Sayang, buku Faisal ini melewatkan beberapa kanon-kanon sastra yg justru bisa dipetik untuk melukiskan secara emotif bagaimana tiap generasi jika dipandu oleh hitungan waktu seperempat abad (tiap 25 tahun) memiliki jejak historis akar kebudayaannya.

Misalnya, bagaimana Syamsul Bachri harus takluk pada kekuasaan gerontokrasi Datuk Maringgi dalam novel Marah Rusli: Siti Nurbaya, Kasih Tak Sampai. Atau, film “Pengantin Remaja” dri Wim Umboh yg melejitkan artis Widyawati dan mendiang Sophan Sophian hingga ke pelaminan, meski dalam film justru tragis bak Romeo-Juliet.

Bahkan buku-buku novel remaja Eddy Iskandar dan Teguh Esa, “Ali Topan Anak Jalanan” hingga Remy Sylado dengan “Orexas”, “Generasi Gegap Gempita (Triplle G) juga ikut melukiskan respon tiap generasi pada zamannya.

Terlepas dari kesenjangan historis itu, kembali ke akar lebih dari sekedar slogan kebudayaan. Apapun deskripsinya, buku ini sudah menunjukkan kelas sebagai panduan yang memadai untuk bangkitnya melek literasi generasi “gadget” dengan industri 4.0. 5.0 yg menyuguhkan seperti potret di tulisan ini, kolaborasi.

Sembari besok sudah menanti tayangan generasi Milea setelah ditinggalkan Dilan terhenyak di kursi tunggu stasiun kereta Gambir. “Di mana kamu. Ketika aku mau. Apa kau juga. Ketika aku rindu.” Rindu bukan kembali ke kamu. Tapi, Kembali ke Akar kebudayaanku sendiri sebagai seorang mantan kekasih. “Yang sudah bikin aku senang.” Karena, “Perpisahan adalah perayaan menanggung rindu” sebagai hutang psikologis.

SELENDANG MERAH KAISAR

Bang Reiner dan Gubernur Sulut (Foto Ist)

Oleh : Reiner Ointoe, Fiksiwan

Setahun silam, mendirgahayukan paruh ketiga kepemimpinan Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE dan Wakilnya Drs. Steven O.C. Kandouw (12 Februari 2019), saya didaulat untuk memberikan testimoni dalam bentuk baca puisi. Bagi saya, ini pengalaman berarti yang kesekian sebagai seorang fiksiwan. Di antara ratusan ASN dan pejabat se-Sulut, puisi yg saya tulis dan bacakan tidak melalui sensor atas itikad saya menerima daulat itu lewat Sekprov Edwin Silangen SE.,MSi dan Kabankeu (ketika itu) Gemmy Kawatu SE, MSi sebagai pihak penyelenggara.

Apresiasi mereka terhadap puisi saya sendiri (judul “Kota-Kotaku”) dan tentu honorarium profesi saya ini terbilang mengejutkan. Betapa tidak, puisi itu sendiri — tentu semua hadirin telah mendengarnya sebagai sebuah kritik atas jalannya pemerintahan di 15 kabupaten-kota se-Sulut – hasil renungan saya lebih dari 20 tahun menyambangi setiap daerah itu. Puisi ini, jika saya mengubahnya ketika itu, judulnya bisa seperti apa yang tertera di foto ini (Selendang Merah Kaisar).

“Pemerintahan Merah” di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakilnya (OD-SK, begitu abrivikasi publik atas julukan mereka) telah menorehkan tinta emas lebih dari 24 karat setelah 10 tahun sebelumnya, Gubernur Dr. S.H. Sarundajang (kini, Dubes Filipina), telah menatanya secara strategis dan substantif. Sehingga, bagi OD-SK, “kami hanya melanjutkan apa yang sudah ditorehkan oleh Gubernur sebelumnya.

Kami tak perlu berpikir terlalu keras, karna dasar-dasar dan fondasi pemerintahan yang telah dijalankan sebelumnya sudah memenuhi sebuah persyaratan untuk kami wujudkan,” begitu ungkapan Gubernur OD ketila memberi sambutan pada HUT ke-75 Dr. S.H. Sarundajang, 16 Januari 2020 silam di Ballroom Hotel Fourpoints.

Mari kita simak saja bersama secara obyektif. Tahun keempat “pemerintahan merah” makin menegaskan dukungan rakyat atas kepemimpinan mereka. Tentu, secara pribadi saya membubuhkan WTP A atas semua kebijakan yang telah ditunai dan diakreditasi oleh respon publik itu sendiri. Meski di sana-sini tak luput dari sinisme dan kritik, OD-SK tetap saja melilitkan “selendang merah” yang sudah saya berikan secara simbolis sebagai dukungan formal atas tahun ketiga pemerintah mereka dengan label baru “Pemimpin itu adalah Teladan” pas memasuki tahun keempat pada hari ini.

Dalam sebuah buku yg ditulisnya, “Politik Sebagai Jalan Keselamatan”, OD telah memaknai pemerintahan itu ibarat menunaikan tugas “Mesias” yang tentu saja ia adopsi secara penuh dari “pemerintahan Kristus.” Dalam soal ini, teologi kepemimpinan ala OD-SK, saya tentu memberi apresiasi yang lebih dalam. Bukan semata karna perspektif subyektif imani. Tapi, lebih karna kepemimpinan itu sejatinya adalah amanah alam semesta.

Barangkali, ini yang mendasari bagaimana adagium “Torang Samua Ciptaan Tuhan” hendak menegaskan secara semiotik bahwa itu makna praksis dari “kepemimpinan itu adalah teladan.” Bukankah dlm semua kitab-kitab suci samawi (Zabur-Taurat-Injil-Quran) Tuhan telah berseru: “Ikutlah perintahKU, maka akan kau dapat.”

“Mintalah, maka akan kuberi.” Kiranya, ini sejumput apresiasi saya atas jalannya tahun keempat pemerintahan OD-SK. Dirgahayu. Makapulu’ sama’. Syukurmoanto. Somahe kaikehage.

Menakar Komitmen Bung Richard, dari Aktivis Sampai Politisi

Bung Richard Sualang (Foto Ist)

Saya hanya seorang jebolan aktivis organisasi Cipayung, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manado. Jauh jaraknya bergaul di dunia pergerakan kemahasiswaan dengan senior Bung Richard Sualang, yang kini menjabat anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Meski berjarak waktu, paling tidak saya tertarik membaca dan mau mengikuti jejak beliau sebagai politisi. Tujuannya untuk literasi.

Bung Richard, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) ini seorang eksponen aktivis Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI). Ia menjadi kader Benang Biru sebutan untuk keluarga besar GSKI, GMKI dan GAMKI, beliau begitu diunggulkan. Sebagai figur yang besar di rahim organisasi kader, organ Cipayung tentu beliau memahami kultur sebagai aktivis menjaga reputasi dan marwah gerbong. Dedikasi dan proses sebagai aktivis mahasiswa ekstra kampus dilaluinya dengan baik.

Dari aspek memelihara dan mengembangkan relasi, Bung Richard relatif tuntas memahami. Seluk-beluk, plus minus dari memperkuat barisan perjuangan, ia mahfum dalam soal itu. Tak perlu diajarkan lagi. Hal tersebut yang membuat dirinya bertahan sebagai politisi yang karirnya kian menanjak. Dipercayakan menjadi wakil rakyat (DPRD Kota, dan kemudian DPRD Provinsi), bukanlah hal mudah. Cara mempertahankan eksistensi sebagai politisi mampu dibuktikan Bung Richard.

Jalan terjal dilaluinya, bukan tanpa problem. Tidak mudah, sebagai aktivis mahasiswa lalu setelahnya memilih menjadi politisi. Bertalar belakang S1 Kedokteran Umum, namun bisa melakukan akselerasi di politik. Bung Richard tidak kaku dan gagap berpolitik. Ia memutuskan masuk bergabung di dunia politik, sebagai kader parpol loyalis (bukan politisi ‘kutu loncat’). Ragam tantangan membuat Bung Richard tekun belajar. Berhasil melakukan adaptasi terhadap lingkungan baru saat menjadi politisi. Penyesuaian tak membuat dirinya merasa tersisih. Bahkan sosok politisi yang murah senyum itu begitu menikmati proses. Akrab dan akhirnya mendapatkan ‘kenyamanan’ berinteraksi di PDI Perjuangan.

Tahapan panjang yang dilaluinya dengan kegembiraan dan mau belajar. Riang gembira, sampai ia tak terasa telah dapat melakukan akselerasi politik dalam aktivitas politik. Seiring berjalannya waktu, Bung Richard dipercayakan sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Manado. Mencapai puncak karir di partai politik berskala Kota/Kabupaten. Tentu ia memenuhi kualifikasi seperti yang ditetapkan layaknya seorang pemimpin parpol kebanyakan. Politisi visioner, namun rendah hati.

Standar kepemimpinan dan kepantasan telah dibuktikannya. Ia punya standar sendiri. Melalui kemampuannya mengelola kekuatan tim, sehingga berhasil membawa PDI Perjuangan menjadi Fraksi yang mencetak banyak anggota DPRD di Kota Manado. Atas prestasi itulah, PDI Perjuangan Kota Manado berhasil menjabat Ketua DPRD Manado periode 2019-2024. Tidak mudah meraih capaian tersebut, dari yang sebelumnya PDI Perjuangan hanya menyasar dan berada diposisi Wakil Ketua DPRD Manado, akhirnya mendapat posisi puncak di lembaga DPRD Kota Manado.

Mendrive kekuatan politik, tentu harus terlebih dahulu memahami langkah dan punya peta atas hal tersebut. Puji Tuhan, Bung Richard tidak pernah sedikit pun mengabaikan bacaannya terhadap kekuatan politik. Kelihaiannya ia lihai mengakomodir, merangkul dan menentukan line up dalam perjuangan politik. Politisi yang ulet, meski terlahir dalam keluarga yang ekonominya mapan. Terungkap dari sejumlah rekan-rekannya tentang kesederhanaan politisi PDI Perjuangan ini, Bung Richard menghargai semua kalangan. Dengan para jurnalis, ia dicintai dan disayangi.

Pendekatan politiknya dalam meraih kemenangan, ia tak mau memanfaatkan konflik sebagai trigger. Kelihatannya politisi yang satu ini tak pernah ikhlas kalau memanfaatkan kesempatan untuk kemenangan politik. Ia tak mau mengail di air keruh. Atau seperti peribahasa Bung Richard tidak mau menari di atas gendang yang ditabuh orang lain. Tipikal politisi handal yang bekerja keras. Ia tak mau ujuk-ujuk. Dipikirannya jalan politik harus diawali dengan proses yang benar. Dalam keyakinan politiknya, dari rute yang benar itulah, maka akan melahirkan hasil yang benar pula.

Menghidangkan pemikiran yang bersifat solutif, itu juga menjadi model dan identitas dari sosok Bung Richard. Sangat tidak disukainya, kalau kehadirannya di tengah masyarakat tidak memberi arti apa-apa. Menurutnya politisi harus bermanfaat, mandiri dan berbuat bagi masyarakat. Kalau tidak berbuat, apalagi mengacaukan kepentingan masyarakat, sebetulnya politisi semacam itu disebutnya bukan politisi. Melainkan penambah beban bagi masyarakat.

Berpolitik baginya bukan berarti harus running. Melainkan berjalan teguh pada tujuan, meluruskan kiblat pergerakan. Sudah barang tentu dengan langkah berkemajuan. Mereka yang berlari umumnya berpotensi terpeleset dan jatuh. Seorang politisi perlu punya perhitungan, kemudian ia mau menyederhanakan dalam tindakan. Bukan dengan cara berlari, yang akhirnya menyebabkan politisi tersebut terjatuh. Blunder, hilang keseimbangan, over, tergelincir karena kecepatannya sendiri. Sulit mengendalikan dirinya sendiri.

Bagi Bung Richard, politisi perlu memiliki pendirian, teguh dan mandiri. Untuk konteks menyelamatkan visi misi parpol dan perintah atasan, maka politisi harus loyal. Dalam beberapa pesannya, Bung Richard berusaha mengevakuasi dirinya dari sikap tamak dan rakus kekuasaan. Tak mau dinilai sebagai politisi yang berlebihan, hal prioritas baginya hanyalah berkontribusi kepada masyarakat. Proses menjadi politisi yang matang intens dijalaninya, baginya tidak mudah, tapi digelitunya dengan kemauan belajar yang tinggi. Tambahnya, politisi harus memberi ruang dalam dirinya untuk menumbuhkan belajar, ia memposisikan dirinya bahwa dia masih punya banyak kekurangan dan ketidaktahuan. Sehingga ia akan selalu belajar.

Disampaikannya pula, politisi layaknya menjadi agen pembelajar. Mereka yang menghargai dirinya akan menghargai orang lain. Seperti itu punya dengan kesadaran mengerti bahwa politisi masih punya banyak kekurangan dan kelemahan, agar dapat diperbaiki. Maka mengejar ketertinggalan, belajar dan menambah pengalaman adalah cara-cara yang harus ditempuh politisi. Guna meningkatkan kualitas diri, mengokohkan integritas dan keberanian berjuang membela kepentingan masyarakat tentunya.

Dari aktivis mahasiswa bertransformasi ke politisi merupakan alternatif pilihan yang diyakininya benar. Karena ia menggemari kerja sosial sejak di kampus, hal tersebut melatih dan mendidik dirinya bermental tidak hanya mau memikirkan diri sendiri. Melainkan lebih dari itu, berpikir dan berbuat bagi banyak orang. Kalau ditelisik, memang tidak semua jebolan aktivis parlemen jalanan sukses dalam membangun karir politiknya. Bung Richard tergolong, berhasil dalam membangun karir politik.

Tentu karena ketekunan, kesabaran dan niat baiknya berbuat bagi masyarakat. Politisi Nasionalis ini mengatakan rencana mulia manusia akan disempurnakan Tuhan, jika manusia menekuninya dengan kerja keras dan berdoa. Tidak perlu menjadi politisi yang takabur. Optimis dalam meraih suatu cita-cita politik baginya memang diperlukan. Yang tidak perlu adalah mendahului atau melampaui takdir Tuhan, seperti bersikap takabur dalam politik.

Politik Gotong Royong, Kunci Membangun Masyarakat

Keras apapun kompetisi politik, bagi Bung Richard harus diletakkan persaingan itu pada keberpihakan kepentingan wong cilik (masyarakat jelata). Trik menyentuh atau menyasar dan menyelamatkan kepentingan tersebut yaitu dengan menerapkan politik gotong royong. Politik harus berkembang serta dipacu dari semangat bersama. Tidak majunya tatanan politik, karena kesadaran gotong royong dari para politisi memudar.

Berbagai penyebab macetnya perjuangan kepentingan masyarakat itulah, maka Bung Richard menyarankan perlu memaksimalkan kembali semangat gotong royong. Dari gotong royong itulah akan terbangunan peradaban demokrasi yang kuat, dan berpihak pada masyarakat. Dari gotong royong pula kepentingan masyarakat yang sejak awal untuh, yang sengaja dibuat terpotong-topotong dapat disatukan kembali. Lebih lengkap politisi mewujudkan kepentingan masyarakat tersebut.

Gotong royong menjadi kerangka perjuangan yang penting. Menjadi kunci dari bagaimana politisi menjawab keresahan masyarakat tentang ketidakadilan, belum terdistribusinya kesejahteraan masyarakat secara merata. Banyak problem yang dialami masyarakat satu per satu akan terjawab, bila semangat politisi dibangun melalui fondasi spirit gotong royong. Sejak mahasiswa Bung Richard dikenal memiliki komitmen bekerja untuk masyarakat. Komitmen itulah yang dilanjutkan, dikonkritkan melalui perjuangan sebagai politisi saat ini.

Konteksnya saat ini, kenapa harapan dan cita-cita masyarakat masih saja tersendat dalam mewujudkannya? Menurut Bung Richard disebabkan masih adanya politisi yang bias tafsir terhadap pemahaman gotong royong atau kerja kolektif. PDI Perjuangan disebutkan menjadi pelopor dalam soal ini. Berada di depan mengajak politisi lain ikut bersama dalam suasana gotong royong bekerja untuk kepentingan masyarakat.

Ketidakseriusan dan belum sepenuhnya politisi mengerti akan politik gotong royong, membuat orientasi politisi menjati tidak satu. Dari sanalah target meningkatkan derajat masyarakat menjadi tidak berkekuatan. Semua menjadi tidak maksimal. Politisi yang belum menmahami sepenuhnya gerakan gotong royong malah bertindak berlawanan dengan semangat tersebut. Kondisi tersebut menjadi pekerjaan tambahan bagi politisi yang tengah menjalankan visi gotong royong. Alhasil, waktu politisi menjadi tersita.

Mulai saat ini, hingga kedepannya politisi perlu terus menularkan pemahaman berpolitik dengan standar gotong royong. Suara progresif yang pernah ditunjukkan Bung Karno harus menjadi api yang diwariskan politisi di era modern ini. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Bung Richard meyakini, jikalau politisi menjadi mengerti dan patuh terhadap gerakan politik gotong royong, maka semua misi pembangunan dengan mudah dapat diwujudkan. Tidak ada lagi penyesalan tentang kegagalan. Tak ada lagi saling menyalahkan, yang ada adalah kesuksesan dan keberhasilan bersama membangun masyarakat.

 

Oleh : Amas Mahmud
(Jurnalis dan Sekretaris DPD KNPI Manado)

Pers Untuk Pilkada Sehat

Tulisan Dr Ferry yang dimuat Koran Harian Manado (Foto Ist)

Dr. Ferry Daud Liando, Dosen Unsrat Manado

Jumat (7/02) pekan lalu saya bergabung dengan para ahli kepemiluan yang berasal dari 8 perguruan tinggi. Kami di undang Dirjen Otonomi Daerah Akmal Malik untuk berdiskusi langsung dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian terkait evaluasi Pilkada langsung. Dalam pandangannya, Menteri ternyata memiliki kekuatiran terhadap kondisi Pilkada yang baginya masih banyak menimbulkan resiko yang berat. Pilkada kerap menjadikan masyarakat terbelah dan berujung konflik berkepanjangan meski Pilkada telah selesai. Pembiayaan Pilkada sangat mahal baik untuk penganggaran tahapan maupun biaya dari masing-masing calon.

Mantan Kapolri itupun menyinggung sikap masyarakat yang cenderung pragmatis dalam menentukan pilihan. Meski tidak pernah menyebut atau mengusulkan bahwa mekanisme pemilihan langsung saat ini dapat digantikan dengan pemilihan tidak langsung (DPRD) sebagaimana informasi yang pernah berkembang di sejumlah media waktu lalu, namun menteri berharap ada kajian secara komprehensif agar problem besar Pilkada dapat teratasi. Bagi saya, Menteri telah melalui langkah yang sangat bijak. Melibatkan pihak eksternal dalam memberikan pandangan sebelum yakin atas sebuah keputusan institusi, sesuatu cara tepat untuk good governance.

Langkah ini, paling tidak untuk membatasi opini publik bahwa apapun keputusan Pemerintah selalu ada kepentingan politik dalam setiap pilihan kebijakan sebagimana dilakukan oleh institusi lain.

Sejak 2014, saya sudah beberapa kali ikut mengevaluasi pelaksanaan Pilkada baik dalam penelitian, perumusan naskah akademik RUU maupun diskusi-diskusi tematik bersama stakeholder. Sejumlah poin yang menjadi Kekhawatiran Pak Menteri sesungguhnya memang sudah sering dibahas sejak saat itu. Namun sejumlah rekomendasi kebijakan untuk perbaikan selalu mentah dalam proses perumusan kebijakan di DPR.

Pers Sebagai Penentu

Meski sulit, namun mengatasi persoalan diatas bukan berarti tidak bisa. Butuh political will untuk mengatasi itu. Partai politik (parpol) adalah pihak yang paling dibutuhkan. UU sebagai pedoman pelaksanaan dibuat oleh DPR yang anggotanya berasal dari parpol dan Calon Pilkada didominasi oleh yang diusung parpol. UU Pilkada bukan hanya mengandung banyak kelemahan namun sepertinya ada skenario agar calon tidak perlu dipersulit dengan syarat yang ketat.

Calon yang diusung kerap tidak diwajibkan soal moral. Calon yang menyogok pemilih seakan dibiarkan tanpa ada rasa tanggungjawab untuk mengarahkan bagaimana harus menjadi calon yang bisa mempertahankan moral itu. Tak jarang parpol pengusung juga ikut terlibat saling memanas-manasi pihak lawan lalu kemudian kerusuhan tak bisa dibendung. Tak mungkin jika sifat masyarakat yang pragmatis selalu dituduh sebagai biang money politic dan kerusuhan. Politik uang itu ada yang menciptakan.

Untuk menghentikannya harus berasal dari siapa yang menciptakan. Racun itu tidak mungkin dihentikan oleh korban keracunan, tapi oleh penyebar racun itu. Kontestasi Pilkada tahun ini diharapkan diikuti oleh calon-calon yang punya moral yang baik. Jika calon memiliki itu maka ia tak akan mungkin menyogok atau menghasut masyarakat agar rusuh. Dalam konteks ini sepertinya peran pers sangat dibutuhkan.

Jika sulit mengharapkan parpol memproduksi politisi bermoral pada kompetisi pilakda, maka pers adalah benteng penentu. Pers memiliki banyak data dan fakta soal track record bakal calon. Sehingga ada peluang baginya membatasi bakal calon yang sesungguhnya tidak pantas dan dan bisa merumuskan seperti apa calon yang ideal memimpin daerahnya. Pemberitaan media masih sangat dipercaya publik. Sehingga apa yang diberitakan bisa dengan cepat mempengaruhi opini publik.

Selama ini makin banyak bakal calon mengajukan diri, berharap mendapat restu parpol. Banyak cara yang dilakukanya agar parpol terpengaruh. Tidak jarang pemberitaan media menjadi dasar pertimbangan parpol dalam menetapkan calon. Ini menjadi kekuatan sekaligus ancaman media. Tak sedikit media masuk dalam pusaran kepentingan aktor. Pemberitaan yang disajikan kerap tidak sesuai fakta.

Banyak judul di media memberitakan “si anu makin meroket”, atau si anu makin disukai publik”, atau “si anu telah banyak berjasa”. Namun Ironinya judul-judul seperti ini tidak di lengkapi dengan data. Ada media yang ikut menampilkan sumber berita. Tapi nama sumber tidak memiliki nama lengkap dan atau menggunakan istilah “ujar sumber yang tak mau disebutkan namanya”.

Saya sering di wawancara dengan pertanyaan seperti ini. “Pak si anu, namanya makin meroket dan di makin tinggi elektabilitasnya, menurut tanggapan bapak seperti apa?”. Pertanyaan seperti ini tidak mungkin ditanggapi. Sebab bisa saja tanggapan yang disampaikan hanyalah bentuk memperkuat dari sajian berita pesanan. Pernah saya bertanya balik. “Jika memang sudah meroket, makin populer atau elektabilitasnya naik, itu berdarkan data apa?. Tak ada satupun yang bisa mengklarifikasi. Ada yang pernah menjawab. Tapi jawabannya adalah “didasarkan karena kebiasaan bagi-bagi uang dan banyaknya baliho yang dipasang”.

Fenomena ini tentu akan sangat berbahaya bagi demokrasi. Kebebasan yang menempel pada profesi pers harusnya disikapi dengan tanggungjawab. kebebasan pers menurut Denis McQuail (1987: 126), harus diarahkan agar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan khalayaknya. Penilaian ini harus jadi modal bagi pers mengawal Pilkada 2020. Masih begitu banyak penyakit yang masih membelenggu baik dalam proses Pilkada, sikap pemilih maupun kesiapan calon. Kontribusi pers sangat penting bagi Pilkada yang sehat. Beritakanlah dan tuntut apa yang harus menjadi tanggung jawab parpol dalam memilih bakal calon. Beri pandangan terkait akibat jika parpol hanya mengandalakan uang mahar bagi bakal calon.

Pers juga harus mengawal masing-masing calon agar mengedepankan moral dalam proses perebutan kekuasaan. Umbar ke publik jika ada bukti permulaan seorang calon tanpa malu membagi-bagikan uang saat kampanye. Hal yang paling penting adalah melindungi pemilih dari pengaruh buruk calon seperti penyuapan atau penyebaran berita-berita bohong. Beritakan juga soal apa efek negatif jika kelak ia dipimpin oleh calon yang hanya mengandalakan uang dalam meraih dukungan. Pers itu adalah benteng terakhir lahirnya Pilkada bermartabat. Hari pers yang di rayakan pada 9 Februari kemarin harus dijadikan momentum untuk merefleksikan diri terutama mengembalikan pers ke jati dirinya yaitu pers untuk rakyat, untuk demokrasi dan untuk kemakmuran bersama.

Jimly Asshiddiqie (Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi 2003-2008) berpendapat bahwa demokrasi tidak dapat dipisahkan dari keberadaan pers. Sebagai pilar demokrasi yang keempat, pers turut berperan besar mengantarkan Indonesia menjadi salah satu negara yang demokratis di dunia. Selamat hari pers nasional ke-74 tahun 2020.

Tapak Juang HMI Cabang Manado

Bendera HMI (Foto Ist)

Oleh : Dany Rogi, Alumni HMI Manado

Secara umum dari buku-buku ke-HMI-an terutama yang membahas tentang sejarah HMI, bahwa dalam masa pertumbuhannya tidak bisa lepas dari peran perguruan tinggi maupun universitas yang berdiri diseluruh pelosok tanah air. Bagi HMI, perguruan tinggi mempunyai kedudukan yang sangat strtegis mengingat, secara akademis akan mencetak para sarjana, intelekual, calon pemimpin bangsa untuk sekarang terlebih untuk masa depan. Bukan hanya itu saja, berkaitan dengan kegiatan intra maupun ekstra dalam dunia mahasiswa, maka perguruan tinggi menjadi ajang pembentukan kader dikalangan mahasiswa untuk kepentingan masa kini dan masa akan datang.

Masa Pertumbuhan

Tahun 1955 merupakan awal dari masa pertumbuhan dan perkembangan HMI di Indonesia. Tahun tersebut pula merupakan masa-masa awal berdirinya cabang baru HMI di Sulawesi Utara. Berawal dari sebuah daerah beriklim sejuk, yang secara psikologis membuat Muhammad Yamin sangat yakin bahwa daerah ini sangat kondusif dalam proses belajar mengajar.

Dengan demikian, lewat proyek pendidikan nasional, maka Tondano sebagai daerah yang dimaksud merupakan salah satu tempat dari kempat tempat yang akan dibangun Perguruan Tinggi Pendidikan Guru (PTPG). Pada akhir tahun 1955 atau tepatnya September 1955, resmilah berdiri PTPG Tondano.

PTPG Tondano adalah salah satu perguruan tinggi pertama di Sulawesi bahkan di kawasan Timur Indonesia. Sebagai satu-satunya perguruan tinggi di Sulawesi tentunya menjadi pusat perhatian bagi siswa yang ingin melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Tak heran banyak mahasiswa yang selain berasal dari daerah Sulawesi Utara sendiri, juga banyak yang berasal dari Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah dan Maluku.

Atas inisiatif dari seorang mahasiswa yang berasal dari Ujung Pandang yakni Abdul Gani Wahid, berupaya untuk mengumpulkan semua mahasiswa Islam, mengingat jumlah mahasiswa Islam saat itu sangat sedikit berkisar 20-an orang, yang berasal dari kultur yang berbeda. Perbedaan kultur ini, menjadi pertimbangan penting bagi A. Gani Wahid untuk bagaimana menyatukan berbagai perbedaan ini. Beliau kemudian memprakarsai berbagai pertemuan silaturahim.

Dari inisiatif beliau dan dari pertemuan tersebut, menghasilkan keputusan untuk membentuk sebuah lembaga yang dapat menyatukan semua mahasiswa Islam tanpa membedakan etnis. HMI yang mulai mengembangkan sayapnya seiring dengan pertumbuhan perguruan tinggi dan telah menjadi wacana hangat seluruh pemuda/mahasiswa bahkan masyarakat menjadi pilihan bagi seluruh mahasiswa Islam PTPG Tondano. Apalagi HMI mempunyai landasan pikir yang sama, yang diharapkan oleh A. Gani Wahid dan seluruh mahasiswa Islam saat itu, yaitu bagaimana memahami Islam yang sebenarnya dan bagaimana memperkenalkan Islam kepada masyarakat.

Dari latar belakang inilah, maka secara resmi berdirilah sebuah cabang baru di Tondano dengan nama HMI Cabang Tondano. Tercatat nama-nama seperti, A. Gani Wahid sebagai inisator sekaligus Ketua pertama, Rahim Kandre, A. Azis, Sololipu, Moh. Lawele, Sultan Pakki, Baco Bullu, Tahir Musa, Hairudin Burhanuddin, Jaya Langkara, A. Sarita, Hamid D. Manambung, Jasin Muhammad, Ali Wahab, Ibrahim Mahmud, Nurhayati Patta, Mince Kasim dan Andi Nur, yang kemudian disebut sebagai pemrakarsa berdirinya HMI Cabang Tondano.

HMI Cabang Tondano, merupakan salah satu cabang HMI yang berdiri pada fase pertumbuhan HMI secara nasional, setelah vacum selama 7 tahun dari 1947 sampai 1954, akibat panggilan hati nurani untuk bersama-sama mengusir penjajah asing dan menggagalkan usaha pemberontakan PKI.

Menurut Prof. Yasin Mohammad, bahwa wacana untuk mendirikan HMI di Tondano memang telah dimulai semenjak diresmikannya PTPG bulan September 1955, namun secara organisatoris nanti terbentuk pada tahun 1956 yang diketuai oleh A. Gani Wahid.

Dalam kepengurusan pertama ini, Pengurus HMI Cabang Tondano memfokuskan agenda kerjanya pada perekrutan anggota baru melalui diskusi-diskusi antar mahasiswa Islam. Seperti yang diutarakan oleh Tahir Musa, bahwa semenjak kepengurusan kami, memang belum ada model perekrutan formal seperti sekarang ini, jadi mahasiswa Islam yang hadir dalam diskusi secara otomatis menjadi anggota baru HMI.

Dari sumber sejarah tertulis, yaitu buku kenangan Masa Perkenalan Calon Anggota (MAPERCA) tahun 1987 dan keterangan para pendiri HMI Cabang Tondano yang sempat ditemui, tercatat bahwa setelah A. Gani Wahid memimpin pada tahun pertama, yaitu 1956, disusul Rahim Kandre sebagai ketua di periode 1956 –1957, kemudian Pagaling Nasa periode 1957 – 1958 dan Tahir Musa periode 1958 – 1959.

Tidak banyak memang yang dilakukan oleh pengurus di fase pertumbuhan ini, tetapi mempunyai nilai ideologis yang sangat luar biasa. Jumlah anggota HMI makin hari makin mengalami peningkatan yang signifikan.

Aktivitas organisasi, seperti olahraga dan kesenian antar mahasiswa yang melibatkan masyarakat, pun menjadi salah satu faktor yang menjadikan HMI lekat dengan masyarakat setempat. Perayaan hari-hari besar Islam mulai diperkenalkan kepada masyarakat Tondano yang mayoritasnya non-Islam. Ini sebagai sebuah strategi dakwah untuk memperkenalkan kepada masyarakat tentang Islam yang sebenarnya. Dan tanpa diduga, ada juga dari mahasiswa non-Islam yang ingin menjadi anggota Himpunan Mahasiswa Islam. Tercatat Max Rambing dan Rasid Winerungan secara sukarela menjadi anggota HMI, tentunya dengan status sebagai anggota luar biasa.

Masa Pergolakan Fisik

Pada periode 1958 – 1959 yang di nahkodai oleh Tahir Musa, merupakan periode perjuangan fisik HMI Cabang Tondano. Seperti diketahui dalam sejarah, bahwa diakhir tahun 1950-an di Sulawesi terjadi peristiwa perlawanan rakyat terhadap pemerintah pusat.

Permesta bagi masyarakat Sulawesi Utara, memang masih menjadi fenomena yang menyimpan tanda tanya yang begitu besar. Apakah ini sebuah gerakan pemberontakan ataukah gerakan moral untuk mendapatkan keadilan. Ditinjau dari ide perjuangan Permesta, seperti persoalan pemerataan kekayaan dan distribusi pendapatan antara pusat dan daerah, persoalan pendidikan ke luar negeri oleh orang-orang daerah serta isu politis yang ingin membagi dua sulawesi menjadi sulawesi tenggara-selatan dan sulawesi tengah-utara. Cukup menggambarkan bahwa ini adalah murni perjuangan rakyat untuk menuntut keadilan pemerintah pusat.

Rasa ketidakadilan yang diciptakan oleh pemerintah pusat, memang sudah lama dirasakan oleh masyarakat yang ada di daerah-daerah, mengingat sistem demokrasi terpimpin yang jalankan oleh pemerintah, menjadikan pemerintah terkesan otoriter. Faktor lain adalah dengan di ijinkannya PKI yang nota bene telah melakukan usaha pemberontakan untuk terlibat langsung dalam urusan kenegaraan.

Permesta secara ideologis anti PKI, dengan usaha untuk menghentikan penyebaran paham komunis ditambah dengan kondisi negara yang tidak seimbang antara pusat daerah, akhirnya keresahan dan kegelisahan masyarakat Sulawesi Utara mencapai puncaknya ditahun 1950-an akhir.

Kesejukan Tondano pun tidak dapat menahan panasnya gelora massa rakyat semesta untuk meluapkan rasa kekesalannya terhadap pemerintah pusat. Tondano menjadi pusat pergolakan permesta di Sulawesi Utara, kota sejuk ini mulai menunjukkan kondisi stabilitas yang tidak memungkinkan dalam melakukan aktivitas keseharian, terutama mahasiswa untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. PTPG akhirnya memutuskan untuk memindahkan kegiatan belajar mengajarnya beserta institusinya ke Manado bergabung dengan Universitas Sam Ratulangi.

Hijrahnya PTPG secara otomatis HMI pun ikut hijrah ke Manado, mengingat perguruan tinggi merupakan basis dari Himpunan Mahasiswa Islam. Tahir Musa sebagai ketua umum pada waktu itu, segera mengambil langkah tegas untuk segera menghijrahkan HMI ke Manado seiring dengan pindahnya PTPG. Namun, ada diantara kader-kader HMI yang menginginkan bahwa HMI harus terlibat untuk membantu permesta melawan tirani kekuasaan pemerintah pusat.

Melihat bahwa HMI dan Permesta secara ideologis anti PKI, maka pengurus menegaskan para anggotanya, pertama ; anggota yang kuat dan siap secara fisik maupun psikis dapat ikut bersama permesta, kedua ; anggota yang secara fisik dan mental tidak siap, maka harus melindungi wanita untuk besama-sama hijrah ke Manado.

Tahun 1965 sampai tahun 1968 merupakan tahun-tahun jihad bagi HMI, ditandai dengan konfrontasi langsung dengan PKI/CGMI, dimana PKI mempunyai program utama yaitu ingin membubarkan HMI sampai di pelosok daerah, termasuk Manado.

Persoalan antara HMI dan PKI pada substansinya adalah persoalan ideologis atau keyakinan. Sejarah sosial Indonesia telah mencatat bahwa disaat umur HMI masih tergolong muda, HMI diperhadapkan pada peristiwa besar, yakni penghianatan oleh PKI dengan melakukan pemberontakan yang bertujuan ingin mengambil alih kekuasaan pemerintah yang sah. Hal ini sangat jelas bertentangan dengan semangat awal didirikannya HMI, yaitu mempertahankan negara kesatuan republik Indonesia. Demi semangat yang menjadi tujuan awal HMI, maka HMI ikut terlibat secara aktif menggagalkan usaha pemberontakan tersebut.

Usaha ini ternyata tidak didukung sepenuhnya oleh pemerintah, dimana PKI setelah digagalkan, tidak disertai dengan pembubaran bahkan pelarangan oleh pemerintah. Akibatnya pertumbuhan dan perkembangan PKI makin pesat ditahun 1950. Dari tahun 1950 sampai tahun 1959 PKI terus melakukan konsolidasi dan rehabilitasi guna menyebarkan paham komunis yang dianutnya.

Perjuangan HMI menentang PKI terus berlanjut dengan terus mensosialisasikan bahwa paham komunis haram hukumnya dan bertentangan dengan ajaran Islam. HMI dalam perjuangannya menghadapi PKI, tidak terbatas pada kalangan internal organisasi tetapi sampai ditingkatan masyarakat dengan membeberkan semua kekjaman PKI yang terjadi di belahan dunia.

Gerakan HMI menentang PKI ternyata membawa implikasi yang luas dan mendalam yaitu dengan mulai bermunculannya berbagai reaksi dan gelombang perlawanan anti komunis dimana-mana oleh berbagai pihak. Akibat sikap HMI tersebut, maka PKI telah menempatkan HMI sebagai musuh utama yang harus dibubarkan.

Pada masa ini, HMI Cabang Manado dipimpin oleh Kamaruddin (1962 – 1965) setelah dijabat oleh P. Parawangsa. Secara organisatoris, HMI pada waktu itu memang mengalami krisis kepemimpinan, dimana para kader HMI yang ada, semuanya tidak bersedia untuk menjadi ketua HMI. Bahkan disisi yang lain, akibat krisis tersebut ada beberapa alumni HMI yang menginginkan untuk dibubarkan saja HMI.

Melihat kondisi yang kritis tersebut, maka pengurus mengadakan rapat cabang di Persatuan Islam Manado (PIM) yang berkedudukan di lorong kapal sandar. Dalam rapat tersebut menghasilkan sebuah keputusan yang sifatnya “memaksa” bahwa HMI harus segera melakukan regenerasi kepengurusan. Akhirnya M.A. Timbang (1965 – 1968) diminta kesediaannya untuk melanjutkan roda organisasi HMI Cabang Manado.

Dua masa pergolakan fisik yang dilalui HMI Cabang Manado, meninggalkan suka sekaligus duka yang teramat mendalam. Pada masa pergolakan Permesta, HMI Cabang Tondano harus rela melepas kepergian kader terbaiknya, Hamid D. Manabung dan pada masa penumpasan PKI 1966, HMI Cabang Manado kembali harus melepas kader terbaiknya, Yusuf Hasiru.

Masa Konsolidasi

Pada periode ini dapat juga disebut sebagai periode konsolidasi, dimana setelah melewati masa perjuangan fisik, yang walaupun secara organisatoris HMI tidak terlibat langsung dalam pergolakan permesta. Tahun-tahun ini bagi HMI adalah tahun hijrah dengan maksud untuk mendapatkan suasana yang lebih kondusif sebagai pendukung cita-cita organisasi. Sadar akan amanat yang dipikul oleh organisasi ini, maka eksistensi organisasi menjadi syarat utama pencapaian tujuan. Demikian sebuah keputusan yang sangat berani dan futuristik telah diambil pengurus untuk menyelamatkan eksistensi organisasi.

Bergabungnya PTPG dengan salah satu universitas negeri di Manado, dalam hal ini Universitas Sam Ratulangi, maka PTPG berubah menjadi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP). HMI Cabang Tondano kemudian berubah menjadi HMI Cabang Manado. Bagi pengurus ini adalah sebuah hal yang wajar dan konstitusional, mengingat HMI tidak lagi berada di Tondano tetapi di Manado. Sebagai organisasi yang berbasis mahasiswa, barangkali sudah sangat jelas dalam pergantian nama tersebut, dimana syarat berdirinya HMI harus ada perguruan tinggi, universitas atau akademi. Oleh karena itu, dapatlah dikatakan bahwa tahun 1959 merupakan tahun vacum bagi HMI Cabang Tondano dan tahun awal bagi berdirinya HMI Cabang Manado.

Di awal berdirinya HMI Cabang Manado, kemudian secara organisatoris Tahir Musa meletakkan jabatan ketua dan digantikan oleh La Ute (1959 – 1960) selanjutnya di pegang kembali oleh Tahir Musa (1960 – 1961) kemudian dilanjutkan oleh P. Parawangsa (1961 – 1962).

HMI memang cukup mendapat tempat di wilayah yang baru ini, karena di dorong oleh makin membludaknya mahasiswa akibat makin semaraknya perguruan tinggi baru di Manado. Disebut sebagai fase konsolidasi, karena apa yang telah dibangun HMI di Tondano, telah mengalami perubahan yang sangat besar terutama struktur kepengurusan. Banyak diantara anggota HMI yang karena panggilan hati nurani ikut berjuang bersama permesta dengan rela mengorbankan kuliahnya. Selain itu juga, banyak kader HMI yang harus balik ke kampung halamannya masing-masing.

Selain konsolidasi struktural, pengurus cabang terus melakukan perubahan besar terhadap program kerja dan terutama khittah perjuangan organisasi. Sosialisasi organisasi dan rekruitment kader terus dilakukan untuk mempertahankan eksistensi organisasi, walaupun dalam pelaksanaannya membutuhkan waktu yang cukup lama.

Kondisi ini merembes sampai ke daerah-daerah. HMI Cabang Manado yang masih dalam tahap pertumbuhan berusaha secara maksimal dalam tingkatan konsolidasi khittah perjuangan menghadapi saingan-saingannya yang baru, yaitu bagaimana tetap mempertahankan identitas organisasi dan sekaligus menyiapkan langkah taktis kooperatif dalam mencapai tujuan organisasi.

Acara diskusi pun digelar hampir setiap harinya untuk menumbuhkan sence of belonging kader terhadap organisasi dan khittah perjuangan. Selain itu pengurus juga mulai menginventaris kuantitas anggota dan membentuk struktur terkecil dalam Himpunan, yaitu komisariat UNSRAT dan komisariat IKIP.

Selain konsolidasi secara internal, HMI juga melakukan konsolidasi secara eksternal, yaitu dengan membentuk kelompok-kelompok kerja per asrama. Kader-kader HMI yang juga anggota paguyuban diminta untuk lebih berusaha memainkan perannya ditingkatan organisasi paguyuban dimana ia berada, seperti asrama Huyula Gorontalo, asrama Gumbasa ………, asrama Nukila laki ……….., asrama Bogani Bolaang Mongondow dan asrama Ternate, dengan maksud sebagai langkah taktis untuk menggalang massa dan juga basis anggota HMI.

Sebagai payung organisasi ditingkatan daerah, pengurus cabang senantiasa berperan ekstra dengan setiap minggunya mengadakan rapat guna tetap menjaga semangat kader dalam mengemban amanat organisasi. Dan dalam periode ini pula, pengurus HMI pertama kali mengadakan latihan kader formal yang telah disepakati secara konstitusional dan telah menjadi latihan formal setiap cabang yang ada. Latihan kader ini dilaksanakan dari rumah ke rumah.

HMI yang intens sebagai garda mahasiswa terdepan penghadang penyebaran ajaran komunis, mengadakan pawai untuk menyambut kedatangan Ahmad Yani dalam kampanye menentang program PKI yang ingin membentuk angkatan kelima, yaitu mempersenjatai pemuda dan petani.

Pada tahun 1966, banyak sekali peristiwa yang membutuhkan keterlibatan langsung dengan HMI, yaitu dimulainya penumpasan pemberontakan PKI yang telah melakukan upaya pengambil alihan secara paksa kedudukan pemerintah dengan menculik dan membunuh para petinggi angkatan darat pada 30 September 1965. Upaya ini oleh HMI diawali dengan pembentukan KAMI dari tingkat nasional sampai lokal, dan di Manado Abdul Gafur sebagai utusan PB HMI mendeklarasikan berdirinya KAMI. Dalam penumpasan ini, juga HMI dari PB sampai Cabang bekerja sama dengan pihak TNI dalam hal ini KODAM, juga kepolisian, kejati dan AU, yaitu dengan membentuk pasukan siaga terdiri dari 1 pleton yang dipimpin oleh Muhidin. Pada tahun yang sama juga sebelum upaya penumpasan PKI, HMI Cabang Manado sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti kongres di Solo dan konferensi Kohati di Ujung Pandang.

Setelah upaya tersebut mencapai hasil yang gemilang, secara organisatori selanjtnya HMI bergabung dengan organisasi non afiliasi untuk membentuk sekretariat bersama Golkar. Adapaun organisasi-organisasi yang terlibat selain HMI, antara lain Kosgoro, MKGR, SOKSI, Muhamadiyah, dsb.

Sukses menggempur PKI dan penyebaran pahamnya, HMI terus melangkah seiring dengan tuntutan jaman. Setelah pendirian sekber Golkar, M.A. Timbang diminta untuk memimpin Parmusi. Secara organisatoris, maka jabatan ketua umum selanjutnya (1968 – 1969) diserahkan kepada Soeleman melalui aturan organisasi yang baku.

HMI Cabang Manado dalam beberapa event penting juga berhasil mengundang, Buya Hamka, Kasman Singodimejo, Mawardi, Maemunah Muis, Nurcholis Madjid (Ketua Umum PB HMI) dan ketua badko Intim Husen Anus. Kaderisasi ditingkatan HMI juga berhasil dengan baik yang dibuktikan dengan lahirnya kader-kader potensial yang matang, seperti Aris Patangari, Samsudin Syailela, Harasa Pakaya, M. Utiah, yang kemudian berhasil menjadi anggota DPRD Sulut.

Ditengah situasi daerah yang kelihatan kondusif dari kacamata masyarakat umum, ternyata dilihat sebaliknya oleh organisasi-organisasi mahasiswa waktu itu. HMI melihat bahwa telah terjadi diskriminasi terhadap umat Islam. Umat Islam dijadikan warga kelas dua. HMI kemudian berjuang untuk mengangkat derajat umat Islam dari tirani rezim penguasa, dalam hal ini Worang pada waktu itu.

Melihat tindakan pemerintah yang telah keluar dari jalur konstitusional, HMI kemudian mempelopori demonstrasi besar-besaran terhadap Gubernur. Dukungan dari berbagai pihak pun mulai mengalir, antara lain dari Panglima Kodam, Kapolda, Kejati dan AU. Suasana yang mencekam tersebut, akhirnya mendapat perhatian dari pemerintah pusat dengan mengirimkan tim pencari fakta, akan tetapi masalah ini tidak pernah selesai. Tercatat, selain M.A. Timbang juga dipecat bapak Lawele perwakilan dari Muhamadiyah.

Perbedaan pendapat tentang pmbinaan umat di Sulut antara HMI dengan Gubernur Worang terus berlanjut sampai tahun 1972, dimana periode pertama kepeminpinan Gubernur selesai. Merasa tidak kuta lagi di gempur oleh HMI, Gubernur kemudian mengundang perwakilan-perwakilan umat Islam termasuk HMI sebagai langkah kooperatif untuk mengadakan pertemuan di kantor Gubernur. Maksud pertemuan tersebut adalah pengakuan serta janji Gubernur mengenai :
1. Kebenaran perjuangan HMI
2. Perlakuan secara adil dalam kepemerintahan tanpa memandang golongan, suku, ras bahkan agama.
3. Membantu segala perlengkapan masjid/mushola serta akan memberikan bantuan materi kepada masyarakat muslim
4. Menyediakan segala sarana dan prasarana yang dibutuhkan umat Islam, termasuk perijinan acara-acara yang bersifat keagamaan.
Kesemuanya ini dilakukan oleh pemerintah untuk tidak mengulangi kesalahan yang pernah dibuatnya, dan ini merupakan jaminan pemerintah dalam mengangkat derajat umat Islam untuk sama-sama sejajar dalam segala bidang kehidupan.

Dalam perjuangan mengemban amanat organisasi, sebagai anak umat-anak bangsa dalam kontinuitas kontribusi terhadap pembangunan kedaerahan, HMI juga senantiasa melakukan pembaharuan ditingkatan internal organisasi, agar senantiasa selaras dengan jaman. Walaupun terjadi sedikit keterlambatan dalam proses regenerasi kepengurusan dimasa kepemimpinan Samsudin Sailela selama 5 tahun (1969 – 1974), akibat situasi daerah yang memerlukan perhatian besar.

“Nila setitik dapat merusak susu sebelanga”. Pepatah ini barangkali berlaku bagi pemerintah orde lama dalam usaha membangun bangsa ini menuju sebuah tatanan bangsa yang bermartabat. Pemberontakan PKI adalah sepenggal sejarah hitam yang telah mengotori album perjalanan bangsa ini disaat-saat indah menikmati indahnya alam kemerdekaan tanpa penindasan. Kemenangan seluruh rakyat Indonesia, yang didalamnya termasuk mahasiswa telah membawa kembali Indonesia menuju gerbang kemerdekaan. Album baru kini dipersiapkan untuk mulai kembali menulis cita-cita masa depan.

HMI Cabang Manado terus melakukan konsolidasi internal, mulai dari pergantian struktural dari Samsudin Sailela, kemudian digantikan oleh Sahrir Tahir (1974 –1976) dan seterusnya oleh Ek. Suryono Nurhamidin (1976 – 1978). Sekali lagi ini merupakan satu frame dalam sejarah HMI Cabang Manado yang sedang diuji oleh kehendak jaman. Dikatakan serius, karena konsekuensi logis yang harus dipikul adalah identitas organisasi sebagai organisasi kader. Pengkaderan yang harus dilaksanakan, terhalang oleh kebijakan kampus yang melarang organisasi ekstra melakukan aktivitasnya dikampus. Terpaksa kaderisasi terasa stagnan bahkan tidak berjalan sama sekali.

Semangat perjuangan untuk mencapai tujuan membuat HMI tidak larut dalam kehendak jaman. HMI secara natural sudah terseleksi oleh alam Indonesia dan peristiwa 1974 bukanlah sebuah peristiwa baru yang memerlukan pertanggungjawaban eksistensi organisasi. Hikmah yang dapat dipetik HMI dari peristiwa tersebut adalah dengan mengkonsentrasikan diri untuk menata manajemen organisasi, salah satunya pengkaderan.

Dari kongres ke-13 yang dilaksanakan di Ujung Pandang pada 5 – 13 Februari 1979, melahirkan sebuah langkah antisipatif terhadap kelesuan gerakan mahasiswa. HMI kemudian melakukan penyempurnaan format pengkaderan dengan menyiapkan sistem evaluasi pengkaderan. Selain itu, HMI juga dituntut untuk lebih aktif memainkan peranannya dalam fungsi perguruan tinggi, yaitu memberikan pelayanan intelektual kepada mahasiswa Islam terhadap kebutuhan agama dan perkembangan ilmu pengetahuan moderen. Dengan demikian, menjadikan HMI sebagai organisasi penengah antara mahasiswa dan perguruan tinggi dalam upaya pengembangan potensi mahasiswa. Sehingga terciptanya kehidupan beragama di kampus .

Secara struktural HMI Cabang Manado dipimpin oleh Ade Adam Noch (1978 – 1980), yang betul-betul memainkan peranannya ditingkatan perguruan tinggi. Berbagai upaya taktis maupun strategis dimainkan oleh HMI, sehingga HMI kembali menjadi patron dalam perkembangan gerakan mahasiswa yang sudah lama membeku. Kader-kader HMI yang potensial secara perlahan-lahan mulai menjadi teladan ditingkatan kampus, tentunya melalui segudang prestasi yang di kantongi oleh kader-kader HMI.

Perlu dicatat juga bahwa setelah HMI mempolopori untuk dibentuknya sebuah wadah bagi organisasi-organisasi mahasiswa—kelompok cipayung, kemudian ini membawa pengaruh positif terhadap HMI sendiri, dimana HMI dijadikan panutan dalam proses pembinaan kader. Terlihat dalam setiap kajian/diskusi yang dilakukan, HMI selalu mendominasi setiap perkembangan pemikiran moderen. Ini semua tentu tidak bisa lepas dari usaha serius dalam perubahan konsep pengkaderan yang sesuai dengan kebutuhan jaman, khususnya kebutuhan mahasiswa.

Dibawah kepemimpinan Ade Adam Noch inilah, kurva popularitas HMI mulai menanjak. HMI terus memberikan kontribusinya terhadap kebijakan kampus dan kebijakan daerah. Langkah HMI terus mendapat simpati dari masyarakat. Dan tak lupa pula untuk disebutkan bahwa HMI menjadi satu-satunya organisasi mahasiswa Islam yang dekat hubungannya dengan organisasi-organisasi Islam lainnya, seperti Muhamadiyah, NU, PSI, PPP dan sebagainya termasuk organisasi pemuda ditingkatan masyarakat serta organisasi paguyuban.

iklan1