Category: Pendidikan

Punuh: MOS harus Sesuai Aturan

Berlangsungnya kegiatan MOS (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Seluruh aktivitas belajar mengajar resmi bergulir Senin (16/07/2018) dan diikuti kegiatan masa orientasi sekolah (MOS) bagi siswa baru. Untuk itu, Kepala Dinas Pendidikan Daerah Sulawesi Utara, Dr Liesje Grace Punuh MKes langsung turun memantau pelaksanaan kegiatan tersebut di sejumlah sekolah.

“MOS harus sesuai aturan,” tegasnya usia memantau kegiatan MOS.

Terpantau media ini, Punuh melakukan pemantauan di SMA Negeri 2 Manado dan SMK Negeri 6 Manado. Lebih lanjut Punuh menegaskan bila terdapat keganjilan dalam pelaksanaan untuk segera melaporkan terlebih jika adanya pungutan liar (Pungli) pada penerimaan siswa baru.

“Ada penyimpangan dan pungli segera laporkan dan kami akan menindaklanjuti,”pungkasnya.(Cat)

Dinilai Tidak Transparan Soal Beasiswa, Mahasiswa Unsrat Lakukan Demo

Kris selaku korlap ketika berorasi (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Puluhan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Kamis (12/7/2018) mendatangi gedung Rektorat Unsrat guna menyampaikan aspirasinya, kedatangan mahasiswa kali ini dalam rangka melakukan demo, memprotes ada ketidakterbukaan informasi dan pembagian Beasiswa Peningkatan Prestasi Akademik (PPA).

Aksi ini dipimpin Kris Tumbel selaku Koordinator Lapangan (Korlap), dalam orasinya Kris menekankan pada pentingnya pemberian informasi yang merata, pendistribusian kuota Beasiswa yang adil dan transparan kepada seluruh mahasiswa Unsrat. Apalagi, bagi mahasiswa yang telah memenuhi syarat untuk menerima Beasiswa tersebut.

‘’Kami mendatangi kantor Rektorat ini dengan satu tujuan, tidak lain ialah menyampaikan aspirasi soal pembagian Beasiswa PPA yang kami ketahui belum merata disalurkan. Padahal, setiap mahasiswa yang berkuliah di Unsrat memiliki peluang dan hak yang sama, terutama bagi mereka yang telah terpenuhi syarat-syaratnya,’’ ujar Kris yang meminta pihak Unsrat segera memberi respon serius.

Para pendemo saat melakukan aksi unjuk rasa (FOTO Suluttoday.com)

Kris yang juga Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Unsrat itu menegaskan bila pihak Rektorat Unsrat dalam hal ini Rektor Prof Dr Ir Ellen Joan Kumaat tidak memberikan tanggapan atas tuntutan mereka, para massa aksi tidak akan meninggalkan gedung Rektorat Unsrat.

‘’Mahasiswa Hukum Unsrat yang hadir disini punya satu komitmen bersama bahwa tuntutan atau aspirasi kami harus ditanggapi, Rektor silahkan memberikan penjelasan kemudian berikan solusi yang bijak. Kami mendesak transparansi terkait Beasiswa ini dilakukan dengan baik, supaya menepis kesan-kesan yang tidak baik ditengah mahasiswa Unsrat,’’ tutur Kris.

Suasana didepan gedung Rektorat Unsrat saat mahasiswa melakukan demo (FOTO Suluttoday.com)

Untuk diketahui, beberapa aktivis mahasiswa Unsrat lainnya juga secara bergantian melakukan orasi, dan setelah itu pihak Unsrat, Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Prof Hengky Kiroh dan Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Keuangan dan Kepegawaian DR Ronny Maramis, SH.,MH menerima para demonstran.

Massa aksi ketika berada di gedung Rektorat Unsrat (FOTO Suluttoday.com)

Melalui dialog terbuka, kemudian dilakukanlah diskusi terbatas, para pendemo dengan mengutus beberapa delegasi diterima pihak Unsrat dan menghasilkan kesimpulan bahwa pihak Unsrat akan menindaklanjuti aspirasi yang disamapikan mahasiswa. Tidak hanya itu, soal transparansi yang dituntut mahasiswa juga akan ditindaklanjuti pihak Rektorat Unsrat. (*/Redaksi)

Ketua Timsel 2: Semua Peserta Diperlakukan Sama, Tak Ada yang Istimewa

Pengumuman berkas untuk calon anggota Bawaslu Manado (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Pendaftaran calon anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten/Kota yang ada di Sulawesi Utara (Sulut) dan sebentar lagi diseleksi Tim Seleksi (Timsel) tahap 2, kini telah berada pada tahapan pengumuman seleksi berkas. Terpantau sejumlah bakal calon anggota Bawaslu yang belum lulus seleksi berkas menyampaikan keluhannya, hal ini pun mendapat tanggapan Ketua Timsel 2 DR Drs Michael Mamentu, MA.

Mamentu, Kamis (12/7/2018) saat dikonfirmasi Suluttoday.com menyampaikan dalam proses seleksi berkas sampai pengumuman Timsel 2 telah menjalankan seluruh jadwal sesuai ketentuan yang berlaku. Menjawab adanya dugaan keterlibatan Timsel dalam ‘menjegal’ bakal calon anggota Bawaslu tertentu Mamentu mengaku pihaknya berpatokan pada ketentuan.

”Kami memohon maaf ada kekeliruan redaksi di pengumuman untuk Manado, saya menelitinya human error, staff Bawaslu Provinsi yang menjadi Pokja di Timsel 2. Ada info dari Sekretaris Timsel Dr. Jerry bahwa itu sudah diperbaiki. Kemudian soal pengumuman kelulusan berkas bagi calon anggota Bawaslu tidak ada perlakuan yang berbeda-beda untuk pendaftar dari profresi yang berbeda-beda,” ujar Mamentu yang juga dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado tersebut.

Lanjut ditambahkannya bahwa komitmen Timsel ialah berpegang teguh pada aturan yang berlaku. Pihaknya tidak mau keluar dari ketentuan yang ada. Dikatakannya, Timsel tiak melebih-lebihkan atau mengikuti kehendak Timsel semata.

Semua tunduk pada peraturan seleksi yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI, Timsel 2 bekerja tunduk pada aturan ini. Tidak ada yang dilebih-lebihkan atau mengikuti kehendak Timsel sendiri. Kalau memenuhi seluruh syarat dan persyarstan seleksi, pasti lulus. Seleksi berkas bila tidak memenuhi syarat, siapapun dia pasti tidak bisa lanjut ke tahap selanjutnya,” tutur Mamentu. (*/Redaksi)

SPP Mahal, Unsrat di Era ELLEN KUMAAT Sangat Kapitalis

Demo mahasiswa Unsrat di era Prof Ellen Kumaat (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Dikenal sebagai kampus ternama, Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) dibawa kepemimpinan Prof Dr Ir Ellen Joan Kumaat selaku Rektor terus diterpa berbagai masalah. Unsrat Manado dituding menjadi kampus bagi mahasiswa yang berpenghasilan ekonomi menengah ke atas. Dan, bahkan masyarakat lemah hampir tidak berkesempatan kuliah di kampus ternama di Bumi Nyiur Melambai ini.

“Memang ini realitasnya, dimana kuliah di Unsrat semakin hari semakin mahal. Tahun – tahun sebelumnya biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) per semester Rp 250 ribu. Sekarang paling murah Rp 1 juta. Bahkan kesempatan mendapatkan bidik misi semakin sulit, karena kuotanya hanya sedikit yang Unsrat sediakan,” ujar salah satu aktivis mahasiswa Unsrat yang meminta namanya tak disebutkan, Senin (9/7/2018).

Sementara itu, ditempat terpisah Wakil Rektor III Prof Hengky Kiroh ketika ditanya menyampaikan, pada tahun ajaran baru ini, untuk penerima bantuan beasiswa bidik misi hanya sedikit penerima.

“Calon mahasiswa penerima beasiswa bidik misi yang sudah mendaftar saat ini kurang lebih sudah seribuan lebih. Namun, hanya 689 orang yang diterima,” ungkap Kiroh.

Selanjutnya, Kiroh menyebutkan untuk kuota tersebut telah terakumalsi bagi semua gelombang pendaftaran. “Itu sudah semua jalur. Baik yang mendaftar melalui SNMPTN maupun SBMPTN,” tukasnya.

Kiro menambahkan. bagi calon mahasiswa baru jalur pendaftaran mandiri tidak disediakan beasiswa bidik misi. “Pemerintah pusat mengkonfirmasi melalui rapat koordinasi beberapa waktu lalu, prinsipnya untuk jalur mandiri (T2 red) tidak diberikan beasiswa bidik misi,” urainya.

Tak hanya itu, Kiroh menuturkan bahwa pengurangan kuota mahasiswa penerima beasiswa bidik misi momentum Pilpres jadi salah satu penyebabnya. “Informasi pengurangan kuota karena berkaitan dengan Pilpres 2019 mendatang. Makanya datanya telah dialihkan ke situ,” jelas Kiroh.

Di tempat terpisah, Anggota DPRD Sulut Komisi IV Rita Lamusu mendorong meski penentuan kuota adalah menjadi bagian dari kewenangan internal institusi, bagi politisi asal Bolmong ini berharap masyarakat kurang mampu perlu diperhatikan.

“Persoalan kampus telah diberikan hak otonom. Jadi, intinya meski pemerintah telah memberikan kebebasan kepada kampus untuk mengurus sendiri, namun saya berharap bahwa kampus ikut memperhatikan nasib mereka,” kata Rita.

Ditegaskannya lagi, wakil rakyat tentunya berharap, meskipun adalah hak otonom kampus, tapi tidak melupakan aspirasi masyarakat dari kalangan ekonomi lemah.

“Tentunya, selaku wakil rakyat saya juga berharap agar anggota komisi nantinya bisa meminta konfirmasi terhadap pihak universitas semacam rapat dengar pendapat, kenapa dan penyebabnya terjadi pengurangan kuota, penerima beasiswa bidik misi,” tuturnya menutup. (*/Redaksi)

KPK dan Pemprov Ajak Pengusaha Sulut Cegah Korupsi

Silangen memuji aksi nyata KPK (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Pemerintah Sulawesi Utara yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Sulawesi Utara, Edwin Silangen membuka pertemuan Pencegahan Korupsi Sektor Swasta yang dirangkaikan dengan Pembentukan Komite Advokasi Daerah Antikorupsi di ruang F.J. Tumbelaka (05/07/2018).

Guna mengakselerasi pencegahan korupsi khususnya di sektor bisnis, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk Komite Advokasi Daerah di Provinsi Sulawesi Utara. KPK berupaya mengajak pemerintah daerah dan pengusaha swasta duduk bersama mencari solusi terhadap permasalahan permasalahan utama yang di Sulawesi Utara.

Dalam sambutannya, Sekda mengapresiasi kepada komisi pemberantasan korupsi karena memiliki rencana aksi yang nyata sejak dua tahun lalu. Sejalan dengan itu, bagi pelaku usaha yang dibentuk dari Komite Advokasi Daerah Antikorupsi, Sekda menghimbau agar pembentukan ini bisa menjadi titik tolak bagi pencegahan korupsi.

“Pengalaman dimana-mana kejahatan ini tidak bisa berdiri sendiri selalu melibatkan lebih dari satu pihak” sahutnya.

Karena itu dalam kesempatan tersebut, Sekda mengingatkan bahwa ada dua titik rawan sebagaimana yang menjadi himbauan dari KPK yang harus diperhatikan.

“Titik rawan yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam yang berkaitan dengan proses perijinan dan proses pengadaan barang dan jasa,” tambahnya.

Sementara itu Satuan Satgas Koordinasi, Supervisi dan Pencegahan Wilayah VIII, Tri Gamarefa dalam sambutanya menjelaskan bahwa kehadiran kali ini untuk mengundang kepada seluruh pelaku usaha serta mencegah dugaan-dugaan korupsi, melakukan supervisi serta monitoring.

“Pertemuan ini bertujuan melancarkan apa yang menjadi kesulitan bapak ibu di bidang dunia usaha, perijinan serta kesulitan di bagian eksekutif yudikatif” katanya.

Dalam kegiatan itu pula dilaksanakan penyerahan modul integritas bisnis dan board game dari pihak KPK kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan kepada Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulut. (Cat)

iklan1