Category: Pendidikan

Terima Kunjungan Rektor Unasman, Kepala BP2MI Bahas Terkait Riset

Kepala BP2MI, Benny Rhamdani ketika menerima kunjungan Rektor Unasman dan rombongan (Foto Istimewa)

JAKARTA, Suluttoday.com – Ekspansi dan optimalisasi tugas tanpa henti, Kepala BP2MI, Benny Rhamdani, pada kesempatan, Kamis (22/10/2020), terima kunjungan Rektor Universitas Al Asyariah Mandar (Unasman), Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat (Sulbar), Chuduriah Sahabuddin, beserta rombongan, di Kantor BP2MI, Jakarta. Kedatangan tersebut bertujuan untuk menjalin sinergi sekaligus menjajaki peluang kerja sama antara BP2MI dan Unasman. Sebelumnya, pada September 2020 lalu, Kepala BP2MI sangat mengapresiasi keberadaan Unasman saat melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Barat.

”Saya mengapresiasi keberadaan Unasman yang berperan penting dalam pembentukan Provinsi Sulawesi Barat. Saya sebagai Kepala BP2MI memiliki pemikiran bahwa pada tahun 2021 akan ada kerja sama dengan beberapa universitas di tiga kawasan Indonesia, yaitu Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dan Indonesia Timur, yang menjadi kantong-kantong Pekerja Migran Indonesia (PMI). Kerja samanya dapat berbentuk riset oleh universitas terkait PMI di daerahnya masing-masing. Misalnya Unasman nantinya dapat melakukan riset terkait PMI di wilayah Sulbar,” tutur Benny.

Benny Rhamdani menerima kunjungan Rektor Unasman dan rombongan di BP2MI (Foto Istimewa)

Rencananya, dari tiap kawasan tersebut akan dipilih dua universitas yang dapat melakukan riset yang dapat menjadi dasar bagi BP2MI mengambil kebijakan terkait pelayanan dan penempatan PMI ke luar negeri.

”Bukan hanya itu, hasil riset tersebut dapat menjadi sumbangan bagi negara. Saya yang telah meminta langsung kepada pihak Unasman, karena ini adalah kebutuhan BP2MI untuk menjadi salah satu solusi dalam memecahkan permasalahan-permasalahan tentang PMI. Hasil riset dari universitas tentu bisa dipertanggungjawabkan secara akademis maupun ilmiah,” ujar Benny.

Penyampaian Benny, disambut Rektor Unasman, Chuduriah Sahabuddin, menurut Retor pihaknya sangat senang dan bangga, siap melakukan sinergi dalam kerja-kerja produktif bersama BP2MI dibawah kepemimpinan Benny Rhamdani.

”Kami siap bersinergi dengan BP2MI dalam hal melakukan riset tentang PMI di Sulbar. Kami juga nantinya dapat mensosialisasikan terkait program-program BP2MI melalui kegiatan-kegiatan universitas, misalnya KKN Tematik di beberapa kabupaten,” kata Chuduriah

Penyerahan cinderamata berlangsung akrab (Foto Istimewa)

Pihak BP2MI, tambah Benny, akan mengkaji peluang kerja sama yang dapat diwujudkan tersebut, mulai dari kebutuhan yang paling mendesak. Untuk Unasman di Sulbar, ungkap Benny, diharapkan dapat menjadi pusat informasi dan rujukan bagi masyarakat Sulbar yang ingin mendapatkan informasi tentang peluang kerja sekaligus cara bekerja ke luar negeri dengan cara yang benar.

”Kami akan pelajari dan kaji lebih jauh karena nantinya kerja sama ini akan bersifat nasional, dengan beberapa universitas yang kami pilih,” ujar Benny menutup.

(*/Amas)

LPPM Unsrat Gelar Pendidikan Politik di Pesantren Alkhairat Manado

Dr. Burhan Niode, MA ketika menyampaikan materi (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Momentum pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 memang tak lepas dari tantangan. Sehingga demikian berbagai pihak, terlebih kampus sebagai institusi pendidikan juga bertanggungjawab mencerahkan amsyarakat agar terhindar dari praktek yang merusak nilai-nilai demokrasi. Mengambil peran dalam pencerahan demokrasi, Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado melaksanakan Pendidikan Politik bagi pemilih pemula.

Rabu (14/10/2020), melalui skema Program Kemitraan Masyarakat (PKM) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Unsrat menggelar kegiatan Pendidikan Politik Pemula bagi Siswa Pondok Pesantren Alkairat Manado. Kegiatan tersebut seperti disampaikan Dr. Burhan Niode, MA saat ditemui disela-sela kegiatan edukasi politik tersebut.

”Walaupun kegiatan ini terbatas diikuti oleh perwakilan siswa. Tetapi paling tidak, menjadi bekal pengetahuan politik yang didapati dalam kegiatan ini. Diharapkan akan disebarluaskan ke siswa-siswa yang lain dan pemilih pemula yang ada lingkungan tempat tinggal mereka,” kata Burhan, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISPOL) Unsrat ini, Rabu (14/10/2020).

Selanjutnya, program Pendidikan Politik terhadap pemilih pemuda itu diikuti para tim dosen Unsrat diantaranya, Drs. Ismail Rachman. Tambah Burhan, dosen yang sering tampil dalam Seminar dan Dialog Publik di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) sangat positif dan menjadi kontribusi kampus dalam mendorong terwujudnya praktek demokrasi yang substantif. Para pemilih pemula menang menjadi posisi penting dalam partisipasi politik di Pilkada yang perlu diberikan pendampingan dan pendidikan yang memadai.

Peserta PKM usai mengikuti kegiatan (Foto Suluttoday.com)

”Kegiatan ini dilaksanakan dengan menerapkan Protokol Kesehatan Covid -19, guna mencegah menyebaran virus Corona. Adapun kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk ceramah dan diskusi dalam rangka memperkenalkan tentang apa itu politik? Apa itu demokrasi? Apa itu pemilu/pilkada? Apa pentingnya pemilu/pilkada? Mengapa harus memilih? Siapa yang harus dipilih? Dan Bagaimana setelah memilih?. Tentu ini sangat penting. Pemilih pemula memang harus diberi pemahaman, dicerahkan agar ikut ambil bagian mendorong terlaksananya Pilkada yang berkualitas,” ujar Burhan.

Sekedar diketahui, kegiatan ini diikuti oleh 15 siswa-siswi Pondok Pesanren Alkhairaat Manado, dengan tujuan (1) memberikan pendidikan politik, demokrasi, dan pemilu/pilkada; (2) membangun gerakan memilih yang cerdas, kritis, dan berorientasi pada masa depan bangsa dan negara; dan (3) menumbuhkan komitmen kepada pemilih pemula untuk menjadi pemilih cerdas, aktif, dan bertanggung jawab.

(*/Amas)

Pjs Bupati Minsel Dikecam Lagi, Pakar Hukum Sebut Begini

Toar Palilingan, SH.,MH (Foto Istimewa)

MINSEL, Suluttoday.com – Kebijakan yang diambil Pejabat Sementara (Pjs) Bupati Minahasa Selatan (Minsel), Drs. Mecky Onibala, M.Si kembali mendapat kecaman publik. Pasalnya, Onibala diduga kuat melanggar perintah Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dimana tanpa berdasarkan surat izin dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dirinya melakukan rolling jabatan.

Menanggapi ‘jurus mabuk’ yang dilakukan Pjs Bupati Minsel, pakar Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Dr. Toar Palilingan, SH.,MH menyampaikan bahwa pergantian harus sesuai dengan Surat Edaran (SE) Nomor: 821/970/SJ tentang Penggantian Pejabat oleh Pj/Plt/Pjs Kepala Daerah Yang Menyelenggarakan Pilkada Serentak.

”Dalam SE tersebut Mendagri menegaskan, bagi Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pilkada serentak, maka Pejabat yang ditetapan sebagai Pj/Plt/Pjs tidak diperkenankan melakukan mutasi jabatan. Kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri,” kata Palilingan, (14/10/2020).

Berkaitan dengan terjadinya kekosongan jabatan, tambah Palilingan, sesuai SE tersebut pengisian yang dilakukan oleh Pj/Plt/Pjs dengan persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri hanya dapat diberikan terhadap izin mutasi pada kekosongan jabatan dengan selektif.

”Khusus kekosongan jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota yang disebabkan karena yang bersangkutan mengikuti Pilkada, kekosongan tersebut diisi dengan Penjabat Sekretaris Daerah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabat Sekretaris Daerah,” tutur Palilingan mengutip bunyi SE tersebut seperti dilansir situs Setkab.

Lanjut Palilingan mengatakan bahwa penggunaan kewenangan sah-sah saja selama mengikuti mekanisme Perundang-undangan termasuk UU Pilkada.

”Nah, yang memiliki izin saja tidak boleh menyalahgunakan izin. Kalau pergantian massal bisa menimbulkan gejolak karena sikon Pilkada, sebaiknya lebih bijaksana sedikitlah,” ujar Palilingan.

Mecky Onibala (Foto Istimewa)

Dengan beredarnya foto-foto sejumlah ASN yang dilantik menggunakan simbol-simbol salah satu paslon, maka kuat dugaan pergantian tersebut bermuatan politik.

”Bisa dilaporkan ke Bawaslu,” tutur Palilingan.

Di tempat terpisah, Pjs Bupati Minsel, Meky Onibala hingga berita ini diturunkan tak membalas pertanyaan media ini terkait pergantian sejumlah Plt dilingkup Pemkab Minsel.

Diketahui, sebanyak 27 Pelaksana tugas (Plt) Hukumtua dan satu Camat, Senin (12/10/2020) diganti Pjs Bupati Meky Onibala diduga tanpa persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri.

(*/Redaksi)

Antisipasi Penularan Covid-19, Fakultas Hukum Unsrat Lakukan Rapid Test

Tenaga medis ketima melakukan rapid test (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Memastikan bahwa civitas akademika Fakultas Hukum (FH) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado terbebas dari penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Senin (12/10/2020) Dekan Fakultas Hukum Unsrat Manado, Dr. Flora Kalalo, SH.,MH melakukan rapid test. Kegiatan ini melibatkan para dosen, honorer, sampai para sopir. Hal itu disampaikan Flora di tengah berlangsungnya rapid test di Fakultas Hukum Unsrat.

”Tentu kita terus mengantisipasi dan ekstra berupaya memutuskan mata rantai penularan Corona Virus di kampus, terutama Fakultas Hukum Unsrat. Untuk hari ini kita melaksanakan rapid test kepada para dosen, honorer, cleaning service, satpam dan sopir,” kata Flora saat diwawancarai Suluttoday.com.

Dosen yang dikenal selalu tampil mengisi Seminar Nasional, Dialog Publik dan aktif di media massa itu mengajak seluruh stakeholder di Fakultas Hukum Unsrat agar mengikuti protokol kesehatan Covid-19. Patuhi aturan sekaligus giat melakukan edukasi kepada publik. Menurut Flora penerapan social distencing harus tetap dipraktekkan meski telah memasuki era new normal.

Keluarga besar civitas Akademika Fakultas Hukum Unsrat yang ikut rapid test (Foto Suluttoday.com)

”Mari kita sama-sama patuh protokol kesehatan. Jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, menggunakan masker dan tetap memakai hand sanitizer. Tidak boleh diabaikan standar protokol kesehatan. Terlebih lagi saya mengajak civitas akademika Fakultas Hukum Unsrat agar menjadi teladan dalam sosialisasi melawan penularan Covid-19. Di era new normal sekalipun, tetap menghindari kerumunan menjadi perhatian kita bersama,” ujar Flora.

Selain itu, saat ditanya terkait anggaran yang digunakan untuk kegiatan rapid test, Dekan Fakultas Hukum Unsrat yang murah senyum dan akrab dengan wartawan itu menjelaskan bahwa dana dibebankan melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fakultas Hukum Unsrat. Sementara itu yang ikut melakukan rapid test berjumlah ratusan orang.

Berlangsungnya rapid test di Aula Fakultas Hukum Unsrat (Foto Suluttoday.com)

”Biaya rapid test tidak dibebankan ke masing-masing dosen atau mereka yang ikut dirapid test. Melainkan dana diambil dari PNBP Fakultas Hukum Unsrat. Puji Tuhan kegiatan berjalan dengan baik dan lancar. Kurang lebih 150 orang yang mengikuti rapid test. Mereka terdiri dari dosen, honorer, cleaning service, satpam, dan sopir,” tutur Flora menutup.

(*/Amas)

Ketua Bawaslu Sulut Luncurkan Buku Green Costitution Masa Depan Pemilu

Ketua Bawaslu RI saat menerima buku karya Ketua Bawaslu Sulut (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Terobosan luar biasa yang dilakukan Dr. Herwyn Malonda. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) ini meluncurkan Buku Green Constitution Masa Depan Pemilu Indonesia. Dr. Herwyn Jefler Malonda SPd.,SH.,MPd.,MH kembali melengkapi tradisi akademiki, dengan meluncurkan karya tulisnya dalam buku berjudul Green Constitution Masa Depan Pemilu Indonesia.

Buku karya DR Herwyn Malonda ini di softlaunching pada Sabtu (11/10/2020) di Yama Hotel, bertepatan dengan kunjungan kerja Ketua Bawaslu RI, Abhan SH. MH, di wilayah provinsi Sulawesi Utara, yang sekaligus berkesempatan memberikan pengantar dalam buku tersebut.

Dalam softlaunching itu, Abhan SH MH, ikut membubuhkan tandatangannya pada buku, sebagai penanda lounching buku karya tokoh kepemiluan yang Dua dekade terakhir ini bergelut sebagai penyelenggara pemilu, baik di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten maupun di Bawaslu.

Buku yang menginspirasi penyelenggara pemilu, yakni KPU dan Bawaslu maupun peserta pemilu ini, secara umum menekankan pada betapa berharganya lingkungan yang didiami manusia dan makhluk hidup lainnya, sehingga menjadi keharusan untuk menata serta memeliharanya.

”Kita memberikan pemahaman bahwa bumi ini bukan sekedar dinikmati oleh kita sendiri tapi milik anak cucu kita, yang bukan tidak mungkin perusakan lingkungan ini akan membawa dampak tidak baik ke depan,” ujar sang Doktor dalam pemaparannya.

Buku bercover Putih dengan paduan grafik merah dan peta Indonesia berwarna hijau bertuliskan, Green Constitution Masa Depan Pemilu Indonesia ini, hendak menyampaikan pesan bahwa penting bahwa Indonesia berdaulat melalui demokrasi, dan demokrasi itu sejatinya memberi dampak kepada lingkungan yang lebih baik dan sehat.

Menurut DR. Herwyn Malonda, demokrasi sejatinya dapat mendukung lingkungan, melalui regulasi, dimana sistem demokrasi dalam implementasinya mencerminkan gagasan Green Constitution. Konsep pelaksanaan pemilu berbasis lingkungan secara lugas telah digambarkan dalam buku ini, dimana di Indonesia, konsep ini sudah mesti dilaksanakan dalam pemilu, dimulai pada aspek tahaan pemungutan dan perhitungan suara.

”Ini bentuk interaksi kita kepada publik bahwa kedaulatan rakyat itu akan diutamakan dalam setiap pemilu, tetapi tidak kalah pentingnya adalah keberdaan daya dukung lingkungan yang nantinya akan berpengaruh kepada kehidupan kita manusia,” jelas Malonda.

Sementara itu, Abhan dalam sambutannya mengapresiasi hasil karya rekan kerja sesame Bawaslu.

”Saya mengapresiasi dan mengucapkan selamat atas dikeluarkannya buku ini,” kata Abhan.

Menurutnya buku yang berkaitan antara pemilu dan lingkungan sangat jarang ditulis padahal dalam kenyataan lingkungan menjadi korban kepentingan para aktor politik.

Buku karya Herwun Malonda (Foto Istimewa)

”Ini buku yang jarang ditulis, buku ini menarik, karena Pemilu dikaitkan dengan menjaga lingkungan hidup, dimana pada masa masa Pilkada maupun Kampanye banyak kegiatan dari para calon sering merusak tanaman dan pohon yang di paku,” ujarnya.

Abhan pun berharap buku karya DR. Herwyn Malonda ke depan dapat mempengaruhi kebijakan KPU dalam program kerjanya, terutama terkait pemilu yang ramah lingkungan termasuk dalam pengadaan Alat Peraga Kampanye (APK).

”Tentu kita semua berharap kedepan KPU bias menelorkan kebijakannya terkait mengatur penggunaan jenis dan bahan serta pemanfaatan bahan kampanye atau alat kampanye yang ramah lingkungan dan tidak merusak, kepada jajaran dan peserta Pemilu maupun Pilkada,” kata Abhan.

Buku Green Constitution Masa Depan Pemilu Indonesia ini usai ditanda tangani pengantarnya, salah satu buku tersebut langsung dihadiahkan oleh DR. Herwyn Malonda kepada ketua Bawaslu RI, Abhan,SH. MH.

”Buku ini masih sementara dalam perampungan, setelah itu akan kita perbanyak cetakannya dan diedarkan untuk umum,” ujar Malonda.

(*/Am)

iklan1