Category: Pendidikan

KRISIS PEDAGOGI

Ilustrasi belajar work from home yang tidak beres (Foto Istimewa)

Oleh : Reiner Emyot Ointoe, Fiksiwan

Pandemi itu suatu produk kebudayaan destruktif. Ia tak butuh mewadahi suatu rentangan bio-evolusi. Karna itu, pandemi bagi dunia pendidikan (pedagogi) bukan lagi tuntutan bagi ‘masyarakat bebas sekolah’ atau ‘pendidikan bagi kaum tertindas.’ Lebih dari itu, kewajiban dunia pedagogi sekarang ini merupakan iklim dari proses — meminjam ungkapan sejawaran sains Yuval Noah Harari — “di dunia yang dipenuhi informasi yang kemaruk (irrelevan), kejelasan (clarity) adalah kekuatan (power). Dengan kata lain, pedagogi bisa terhindar dari kritik para pedagog sebagai ‘akhir dari pedagogi’ (the end of pedagogy) Reimert.

Apa yang menjadi krisis pedagogi di tengah badai pandemi, selain krisis leadership, kita dihadapkan pada ketimpangan atas teknologi pendidikan yang dibarengi oleh merosotnya kemampuan inovasi dan kreatifitas nyaris seluruh subyek didik. Kebudayaan konstruktif yang dihadirkan oleh dunia pedagogi mendadak tersungkur atas ulah alam pedagogi itu sendiri.

Teknologi pendidikan yang diwakafkan oleh sains lebih dari seperempat abad, tiba-tiba dibenturkan begitu saja oleh ketidakmampuan kita menghadapi krisis alamiah dari suatu proses perubahan yang jauh dari prediksi. Tak heran, krisis-krisis lain ikut serta secara berenteran memenuhi jagat peradaban mutakhir saat ini. Krisis inipun menunjukkan kelemahan konstruk mentalitas bangsa yang selama ini kuyub dan gagap bersembunyi di balik aturan dan undangan-undang institusional.

Walhasil, parodi dan plesetan SD Online hingga Webkul (kulian web/zoom) tumbuh menjadi keniscayaan fasilitas yang menyesatkan mentalitas komunikasi pedagogi. Sejatinya, krisis total pedagogi itu tumbuh beriringan secara kontraproduktif antara kegamangan psiko-mentalitas kita dan inkapabilitas fasilitas teknologi pedagogi kita. Layak krisis teknologi pada umumnya, pedagogi pun diambang sakratul maut akibat covid-19 yang absurd dan brutal.

ALSA Webinar, Bahas Soal New Normal sebagai Paradigma Baru

Para narasumber dan peserta seminar saat dialog (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Ikut mengambil baguan memberi kontribusi terhadap pemerintah terkait konteks penanganan penularan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang tengah diterapkan pemerintah, Asian Law Students’ Association Local Chapter (ALSA LC) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado menggelar Webinar dengan tema New Normal : Paradigma Baru Menghadapi COVID-19 di Sulawesi Utara. Seminar virtual, Sabtu (27/6/2020) menghadirkan Gubernur Sulawesi Utara (Sulut) Olly Dondokambey, SE, yang diwakili Edison Humiang, Asisten Pemerintahan dan Kesra, Setda Provinsi Sulut.

Juga hadir Dekan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, Dr. Flora Pricillia Kalalo, SH.,MH, Kepala Biro Operasi Polda Sulut, Kombes Pol Yohanes Soeharmanto, SH.,SIK, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sulut, Christiano E. Talumepa, SH.,M.Si dan Jubir Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Sulut, Dr. Steaven Dandel, MPH, masing-masing sebagai pembicara.

Tampil sebagai salah satu narasumber, Dr. Flora menerangkan soal dampak pandemi COVID-19, mengupas narasi new normal, persyaratan, konstruksi kebijakan pemerintah pusat. Selain itu, Flora menjelaskan tentang peluang dan tantangan new normal dalam proses pendidikan. Tak lupa akademisi vokal ini memaparkan Peraturan Gubernur Sulut Nomor 44 Tahun 2020 tentang pedoman adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19 di Sulut.

‘’Selama tiga bulan terakhir Indonesia dilanda pandemi COVID-19, dan terdampak pada berbagai sektor, terutama sektor perekonomian. Kondisi tersebut akhirnya membawa pemerintah pada pemahaman untuk menerapkan kebijakan new normal, ini logis dan perlu didukung. Kebijakan ini bertujuan untuk tetap membuat masyarakat Indonesia produktif. Selain itu pemerintah telah menetapkan kriteria new normal seperti memastikan penularan terkendali sesuai penetapan WHO, dan tiga syarat pengurangan PSBB, yaitu epidemologi, sistem kesehatan dengan indikator, serta surveilans epidemologi dengan indikator jumlah tes,’’ kata Flora.

Selaku akadimisi hukum, Flora menekankan pula terkait penerapan sanksi. Pemerintah dan stakeholder diharapkan secara adil, benar, konsisten, tidak diskriminasi, kemudian sungguh-sungguh dalam menjalankan aturan yang berlaku. Flora mengingatkan agar semua pihak patuh terhadap aturan yang bersentuhan dengan COVID-19, jangan ada pembangkangan dan penting dilakukannya edukasi pada masyarakat.

Seminar media daring yang dilakukan ALSA Unsrat (Foto Istimewa)

‘’Terkait sanksi hukum atas pelanggar terhadap pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman COVID-19 yang selanjutnya disebut AKB-M2PA COVID-19 dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,’’ tutur Flora.

Selain itu, dalam kesimpulannya Flora mengatakan pemerintah Indonesia belum bisa memprediksi secara akurat kapan pandemi ini akan segera berkahir. Selain itu, World Health Organization (WHO) sebagai organisasi kesehatan dunia memperkirakan penemuan vaksin paling cepat dapat terlaksana pada 2021. Berarti sampai akhir tahun ini, kata Flora seluruh masyarakat dunia, termasuk Indonesia harus membiasakan diri untuk hidup berdampingan dan berdamai dengan COVID-19. New Normal menurutnya adalah langkah kebijakan dan strategi yang harus dijalani oleh bangsa Indonesia.

Dari Polda Sulut sendiri, Kombes Pol Yohanes menguraikan tentang inti Telegram pencabutan Maklumat Kapolri. Begitu pula Jubir Gugus Tugas COVID-19 Sulut yang memaparkan soal Edukasi, Sosialisasi dan Mitigasi yang dilakukan bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, partai politik, komunitas lokal, hingga tingkat RT/RW.

(*/Bung Amas)

Bila Lambang Garuda Pancasila Bertuliskan Fastibiqul Khairah

MS. Anwar Sandiah (Foto Istimewa)

Oleh : MS. Anwar Sandiah, Pendidik

Bangsa Indonesia mengawali tahun 2020 terutama dalam pekan terakhir bulan juni ini dengan dua tantangan cukup berat yaitu bidang kesehatan dan bidang politik, bidang pertama menyita waktu dan pikiran cukup melelahkan, berbagai upaya menangani pandemi covid 19 terkesan lelah menuai berbagai persoalan teknis penanganaannya hingga hal-hal termasuk kasus pasien covid yang melawan protokol yang ditetapkan oleh pemerintah (kesehatan), kesemua ini menunjukkan kepanikan “lelah tak memicu nilai Lillah” artinya penanganannya belum sepenuhnya menyentuh pengamalan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berbeda dengan tantangan kedua yaitu *RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila)* memicu kobar ketegangan antara Ulama dan Umara, apa mesti butuh ketegangan ulama – umara itu terjadi? Yakinlah kata pemicu itu justru sumbernya datang dari anggota terhormat legislatif (ma’af) mengutak-atik Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara yang dipandang telah final. Apalagi bahasan Pancasila dalam RUU tersebut terdapat ada hal-hal dicurigai dan disengajai menyimpang dari konteks sejarah tanggal 18 Agustus 1945 telah disepakati menjamin tegak kokoh kehidupan berbangsa dan bernegara tampa mengobar nafsu kekuasaan yang menohok rasa keadilan berdasar Pancasila itu sendiri.

Rakyat sadar hidup merawat konstitusi negara berdasar Pancasila dan UUD 1945 demi membangun peradaban bangsa yang tetap dalam pengamalan Pancasila secara murni dan konsisten (istiqomah), jangan lagi ada pemaksaan pimikiran yang memicu timbul persoalan lain akan mengancam keutuhan negara, apalagi motivasi rumusan HIP bukan berorientasi Fastabiqul Khairah (berlomba-berlomba dalam kebaikan), tetapi lebih sekedar mengakomodir kepentingan sesat golongan kecil yang tak paham sejarah.

Jika draf RUU HIP lolos diundangkan bisa terjadi konflik karena dinilai HIP terdapat dugaan merubah dasar konstitusi yang sah telah disepakati, hal ini bisa mengundang terjadi ricuh yang mengancam persatuan bangasa, dan dilain sisi akan berpengaruh seakan memberi peluang badan legislatif bisa mengotak-atik tatanan kenegaraan lain telah disepakati, misalnya mencari celah pembenaran menawarkan draf pemikiran yang dipandang memenuhi syarat rasional mengganti tulisan yang terdapat pada “Lambang Negara Garuda Pancasila”.

Disini penulis mencoba “berandai bila bisa?” Ada anggota legislatif dari salah satu fraksi mengusulkan agar tulisan pada Lanbang Negara Garuda Pancasila itu bukan tertulis “Bhinneka Tunggal Ika”, tetapi bertulisan “Fastabiqul Khairah” yang artinya “Berlomba-lomba dalam kebaikan”, dengan berlogika bahwa negera tidak sekedar mengakui perbedaan secara sempit “kebhinnekaan” semata tanpa ruh al-khairah (kebaikan) yang lebih luas makna yaitu menyemangati hidup berbuat baik menata keberbedaan, menanggalkan jurang pemisah kehidupan dengan mengembalikan nilai adab saling berlomba berbuat terbaik merawat suasana keperbedaan pada semua sektor, dengan demikian secara tidak langsung mengajak komponen bangsa Indonesia berlomba membangun NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dengan menjauhi jiwa “homo homini lupus”, kata Thomas Hobbes.

Berlomba dalam al-khairah (kebaikan) memiliki nilai positif tanpa keraguan, suatu ajakan penyadaran kemanusiaan saling berbuat baik dalam keperbedaan karena bertujuan memiliki kepentingan bersama, rasa saling hidup meghidupkan, rasa persaudaraan tanpa membeda-bedakan antara suku bangsa, ras, etnik, warna kulit dan agama. Maka akan terwujud hidup melestarikan “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, tidak akan melestarikan sikap feodalime antara penjabat pemerintah dan rakyat yang dipimpinnya. Sikaya tidak akan nyenyak tidur bila masih ada orang miskin berkeliaran mengisi hidup ditengah-tengah segelintilir manusia rakus, pemboros, materialis dan vandalisme. Orang berilmu tidak akan tenang fikirnya bila masih ada anak-anak berkeliaran tanpa merasa indahnya bangku sekolah mencerahkan dzikir dan fikir untuk sebuah peradaban masa depan mulia dan terhormat.

Kita akan menyaksikan terjadi kesadaran bersama berlomba berbuat baik, politisi akan segera berdeklarasi “taubatan nasuha”, janji setia tidak akan lagi menyengsarakan rakyat pemilih dengan politik uang. Pejabat korup akan memotong tangannya sendiri dengan sadar setelah mencuri uang rakyat, maka terbentuk manusia berlomba-lomba memenuhi hajat hidup dengan kebaikan. Tampil pemimpin negara berkarakter santun, religius, paham akan hak dan kewajiban, tidak melupakan janji ketika berkampanye, kata selalu beriring dengan perbutan, mencintai dan dicintai rakyat.

Penguasa tanah nan luas akan sukarela menghibahkan sebagian tanah miliknya kepada petani penggarap yang hidup jadi buruh tani, sebagai bukti berlomba dalam kebaikan hingga membuat rasa nyaman hidup dengan “Bahagia Berbagi” (pinjam semboyan BAZNAS Sulut), tenang hatinya, terkesan wujud hakikat berlomba berbuat baik ketika melihat petani penggarap kini menggarap lahan sendiri tanpa lagi hidup mengemis jadi buruh tani memelaratkan.

Fastabiqul khairah akan mencerahkan kedudukan ulama (tokoh agama) dan umara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), masing-masing menjauhi sikap saling keleim merasa lebih benar mencetuskan kebijakan atau mengambil keputusan menyangkut kepentingan umum, karena terbekali al-khairah menjunjung tinggi adab “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Bila terjadi ada perbedaan pendapat dalam pendekatan bahasan rancangan sebuah undang-undang, tentu selalu berorientasi mengedepankan kesepakatan berlomba-lomba dalam kebaikan ditengah perbedaan, karena sadar akan tujuan setiap rancangan undang-undang sesungguhnya mewujudkan kebaikan, melindungi kepentingan bersama tanpa ada sekat penghalang.

Ruh al-khairah (kebaikan) memberi ciri hidup masyarakat memiliki ketaatan menjaga tatanan kebersamaan karena memahami faktor manusiawi setiap individu memiliki kelebihan dan kelemahan, maka setiap kebaikan itu pasti terpenuhi nilai keadilan, karena adil tidak berarti terukur dengan faktor materi semata akan tetapi juga nilai non materi. Maka pemimpin yang dipercayai rakyat hanyalah pemimpin yang memiliki jiwa dan semangat istiqomah (konsisten) menegak “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” sebagai buah dari fastabiqul khairah hingga selamatlah NKRI dari niat busuk bertujuan merongrong Falsafah Negara Pancasila hasil kesepakatan tanggal 18 Agustus 1945. Demikian beberapa indikator makna utama fastsbiqul khairat, moga ada manfaatnya.
Wallahu a’lam.

Manado, Fajar Jum'at, 26 Juni 2020

Dr Burhan Niode: Isu Kesehatan dan Ekonomi Penting di Pilwako Manado

Dr. Burhan Niode, MA (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Pengamat politik dan pemerintahan, Dr. Burhan Niode, MA menyodorkan kajian secara umum terkait isu-isu akan strategi yang layak diperjuangkan politisi. Disampaikannya bahwa para calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado yang bertarung dalam helatan Pilwako Manado, Rabu 9 Desember 2020 harus universal membaca kebutuhan masyarakat. Pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISPOL) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado itu menyebut isu kesehatan dan ekonomi menjadi penting di era pandemi.

“Isu kesehatan dan isu ekonomi, khususnya isu lapangan kerja. Isu kesehatan yang akan disampaikan ke publik banyak berhubungan dengan bagaimana memperkuat basis kesehatan masyarakat. Khususnya bagi mereka yang tergolong masyarakat kelas bawah dan mereka yang terdampak Covid-19. Untuk isu ekonomi adalah bagaimana memberikan penguatan terhadap masyarakat yang berdampak langsung adanya Covid 19, terutama mereka yang kehilangan peluang ekonomi,” ujar Niode, Kamis (24/6/2020).

Pengajar di Jurusan Ilmu Politik FISPOL Unsrat itu menjabarkan dan membuat pemetaan juga soal kecenderungan pemilih di Kota Manado. Dikatakannya, kompetisi program akan menjadi indikator penting bagi konstituen untuk memilih kandidat Wali Kota atau Wakil Wali Kota Manado. Isu penting lainnya yang perlu dikembangkan ialah terkait pendidikan dan teknologi informasi yang menyentuh pada kebutuhan pemilih milenial.

“Sektor ini dari hitung hitungan kuantitatif pemilih termasuk segmen pemilih yang besar. Sehinngga para calon secara terbuka harus berani menawarkan program program pemulihan ekonomi bagi mereka yang berdampak. Isu lain menarik lkhususnya bagi pemilih pemula yaitu yaitu isu pendidikan yang berbasis IT atau dengan mengandakan kemajuan teknologi karena dirasakan bahwa di massa Covid-19. Ini transfer knowledge melaui media virtual menjadi sesuatu yang penting. Isu ini menarik bagi pemilih pemula karena mereka yang merasakan langsung dampak dari pemanfaatan IT untuk pendidikan mereka,” kata Niode.

Pengamat politik yang biasa dihadirkan sebagai narasumber dalam seminar dan dialog publik itu mengatakan isu lain lagi yang dapat ditawarkan adalah isu pemerintah yang bersih dan pemerintah yang memanfaatkan sumber sumber dana untuk kepentingan rakyat. Dikatakannya isu tersebut harus dikemas menjadi sesuatu yang mutlak harus dilakukan oleh pemerintah yang berkuasa.

“Dengan kata lain bahwa isu ini menjadi sesuatu program yang bersifat compulsory bagi pemerintah berluasa. Untuk dapat meyakinkan pemilih maka calon harus mengemas berbagaii isu dan program tetsebut secara lugas agar mudah dipahami dan diterima oleh konstutuen. Serta dibutihksn kemampuan untuk untuk mengkomunikasikannya,” tutur Niode.

Selain itu, dosen yang dikenal murah senyum ini menambahkan bahwa Parpol pendukung juga harus benar-benar sejalan dengan program yang ditawarkan. Karena selama antara parpol pendukung dengan calon yang didukung tdk seirama.

“Calon yang diusung atau berasal dari kalangan internal parpol lebih diuntungkan dalam posisi tersebut,” ucap Niode.

(*/Bung Amas)

Laksanakan Dialog Virtual, PERMISI Bahas Isu Rasisme

Para narasumber yang hadir dalam dialog virtual (Foto Istimewa)

JAKARTA, Suluttoday.com – Perempuan Milenial Indonesia (PERMISI) melakukan dialog virtual dengan tema Melawan Rasisme dengan Semangat Bhineka Tunggal Ika, pada Jum’at (12/06/2020) kemarin.

Dalam dialog ini, hadir sebagai narasumber adalah Ketua Umum PB PMII, Agus Mulyono Herlambang, Akademisi Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Manado, Lidya Kandowangko dan Plt Deputi IV Kantor Staf Presiden (KSP), Juri Ardiantoro.

“Dialog ini kami lakukan sebagai salah satu upaya intelektual untuk mencegah masalah rasisme agar tidak sampai terjadi di Indonesia. Karena kami melihat belakangan ini, ada beberapa oknum mencoba menggiring dan mengaitkan masalah rasisme di Amerika Serikat ke Indonesia khususnya masyarakat Papua. Tentu ini sangat berbahaya, jika tidak disikapi dengan baik dan penuh kehati-hatian khususnya oleh generasi milenial. Apalagi di tengah pandemi saat ini. Jangan sampai ada yang mencoba memancing di air keruh,” ungkap Ananda Lamadau, Koordinator Nasional PERMISI yang juga bertindak sebagai moderator dalam dialog tersebut.

Di kesempatan itu, Lidya Kandowangko dalam pemaparannya menyatakan dalam mencegah masalah rasisme mesti ada kesetaraan, keadilan dan persaudaraan.

“Di Indonesia tidak ada warga nomor satu atau nomor dua. Tidak ada subordunasi. Kalau kita bicara pemuda yang berbhineka berarti pemuda yang menerima perbedaan. Karena Indonesia itu bukanlah kamu, atau mereka. Tapi, Indonesia itu adalah kita,” pungkasnya.

Sementara itu, Agus Mulyono Herlambang menyatakan Bhineka Tunggal Ika tidak hanya dijadikan sebagai semboyan tetapi juga cara hidup, bergaul berkomunitas dan berinteraksi satu sama lain.

“Kita mesti belajar pada Corona. Dia menyerang orang tidak menanyakan apa agamanya dulu. Semua dia perlakukan sama. Tidak melihat agama, suku, ras apapun perbedaan yang ada. Hanya orang yang hidup disiplin, hidup sehat, rajin cuci tangan, pakai masker yang tidak bisa diserang,” cetusnya.

Pada kesempatan itu juga, Juri Ardiantoro menyatakan, dalam mencegah radikalisme masyarakat Indonesia mesti membangun kesadaran kolektif bahwa Indonesia itu plural.

“Membangun kesadaran kolektif ini menjadi penting. Yang terakhir, saya kira kita juga harus mendorong penegakan hukum dalam hal terjadi abuse of power, misalnya karena alasan rasisme. Kita sudah mempunyai perangkat hukum yang lengkap. Jadi menegakkan keadilan untuk melawan rasisme itu penting. Untuk memastikan kepastian hukum dan keadilan bagi setiap warga negara,” tutupnya.

Untuk diketahui, dalam kegiatan ini dihadiri oleh berbagai aktivis dari berbagai organisasi yang tersebar di beberapa daerah, termasuk dari Papua.

(*/Redaksi)

iklan1