Category: Pendidikan

Perkokoh Persatuan Indonesia, DPC GMNI Manado Laksanakan PPAB

Kompak kader GMNI saat PPAB (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesi (GMNI) Komisariat Samudera (Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unsrat) DPC GMNI Manado, sukses melaksanakan Pekan Penerimaan Anggota Baru (PPAB). Bertempat di Sekretariat DPC GMNI Manado Jln. 17 Agustus, pada tanggal 13 s/d 14 Oktober 2017.

Dengan tema: “Membangun Jiwa Nasionalisme Mahasiswa untuk Memperkokoh Persatuan Indonesia dalam Bingkai Pancasila”, Ketua DPC GMNI Manado Bung Aldo Titdoy, mengatakan kegiatan pengkaderan ini bertujuan untuk merangkul semua kaum intelektual mahasiswa sebagai basis gerakan yang ingin belajar dan mengenal lebih dalam tentang Marhaenisme sebagai Idiologi GMNI, serta wujud dari konsistensi GMNI dalam memperkokoh Persatuan Indonesia.

”PPAB ini merupakan bagian dari perintah organsiasi, dimana GMNI sebagai organisasi perkaderan dan perjuangan wajib melaksanakan hal ini. Melalui semagat gotong royong kita harus membangun organisasi yang melahirkan kader-kader beridiologis dan berjiwa nasionalisme, kita harus konsisten membumikan ajaran-ajaran Bung Karno untuk Indonesia lebih maju dan berdaulat,” ujar Bung Aldo.

Sementara itu, menurut Ketua Komisariat Samudera Bung Muhlis Ahaya,mengatakan kegiatan ini merupakan kegiatan perdana sebagai ketua komisariat, dia berharap bahwa pengkaderan ini memberikan semagat untuk kita semua dalam menjalankan roda organisasi demi menciptakan regenerasi kaderisasi sebagai basis organisasi di tingkatan komisariat.

Sekretaris Komisariat Bung Rival Songkoy peserta dalam kegiatan pengkaderan ini dari komisariat Sumudera, Komisariat Tulipa (Fakultas Pertanian Unsrat), Komisariat Equil (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsrat) dan Komisariat Nusantara. Pemateri yang hadir yaitu Bung Ferry Alumni GMNI Manado, Ketua Ketua KORDA GMNI Sulut-Go Bung Clance Teddy, Ketua Cabang GMNI Manado Bung Aldo Titdoy, Sekertaris Cabang Sarinah Melisa Tarandung beserta jajaran pengurus dan kawan-kawan seperjuangan lainya. (Fahri)

Surat Terbuka LMND Sulut untuk WD 3 FISPOL Unsrat

Ketua EN LMND ketika melakukan orasi (Foto Suluttoday.com)

Mahasiswa, kau ingin jadi apa?
Pengacara, untuk mempertahankan hukum kaum kaya, yang secara inheren tidak adil?. Dokter, untuk menjaga kesehatan kaum kaya, menganjurkan makanan yang sehat, udara yang baik, dan waktu istirahat kepada mereka yang memangsa kaum miskin?. Arsitek, untuk membangun rumah nyaman untuk tuan tanah?. Lihatlah kesekelilingmu dan periksa hati nuranimu.

Apakah kau tak mengerti bahwa tugasmu adalah sangat berbeda ; untuk bersekutu dengan kaum tertindas, dan bekerja untuk menghancurkan system yang kejam ini ?
(Victor Serge, Bolhshevisk)

Terkait dengan pernyataan yang keluar dari Wakil Dekan (WD) III FISPOL UNSRAT yang dimuat di http://persmactadiurna.blogspot.co.id Rabu, (11/10/2017), maka dengan ini kami dari Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi (LMND) EK Manado merasa perlu untuk menanggapi secara kritis pernyataan dari bapak WD III, yang menurut kami statmen tersebut tidak menunjukan kewibawaan sebagai seorang Akademisi yang seharusnya mengetahui dengan betul bahwa pada dasarnya salah satu esensi dari universitas adalah upaya menciptakan keadaban, lewat menjunjung tinggi pengetahuan sebagai disiplin ilmu yang harus mengabdi pada persoalan sosial masyarakat, kampus untuk memanusiakan manusia, seperti yang diajarkan Samratulangi dan kini menjadi filosofi Universiatas Samratulangi.

Sebelumnya, mungkin Mener tak tahu kalau kami melakukan aksi turun kejalan untuk maksud mulia, yaitu mengingatkan kepada pemerintah hari ini, sebagai bangsa yang telah merdeka sejak tahun 1945 sudah seharusnya kita berdaulat di tanah kita sendiri. Ingat, sebagai bangsa yang merdeka tapi kemudian hidup dibawah neokolonialisme itu artinya, kita tak akan pernah menciptakan Negara yang benar-benar berdaulat, dan bisa mensejahtakan seluruh masyarakat. Kalau kita kembali pada akar sejarah perjuangan bangsa indonesai, Negara ini terbentuk lewat semangat gerakan mahasiswa, dari tahun 1908,1928,1945,sampai 1998, ini menunjukan bahwa secara historis gerakan mahasiswa-pemuda adalah gerakan pembebasan nasional, dan benih kesadaran itu salah satunya di dapat dalam kehidupan kampus.

Sukarno, Hatta, Syahrir, termasuk Samratulangi mengajarkan kepada kami, kampus berdiri bukan hanya menciptakan sarjana. Kampus diselenggarakan bukan untuk kegiatan kuliah semata, sedari awal kampus adalah taman pengetahuan dan pergerakan. Kami percaya, kampus adalah wadah untuk merangsang keberanian untuk mengungkap nilai kemanusiaan.

Kampus merupakan dunia yang melatih kita untuk melawan apa yang sepatutnya dilawan, memusuhi korupsi, pelanggaran hak asasi manusia hingga membela mereka yang tertindas. Kampus seharusnya melatih kita memimpin, peduli dan pelindung. Kampus membuat kita tersesat dijalan yang benar. Meminjam istilah Gramsci, menjadi intelektual organik, intelektual yang punya fungsi social.

Dalam surat ini kami pun perlu mengklarifikasi klaim Mener bahwa aksi kami menyikapi persoalan PT Freeport dengan ketidaktahuan perlu kami klarifikasi. Aksi yang kami lakukan dilandasi pengkajian, dari aspek historis, ekonomi, politik, hukum. Disini kami akan menjelaskan secara sigkat kajian kami sehingga berkesimpulan Freeport merupakan wujud baru dari penjajahan gaya baru yang hari ini sedang dihadapi bangsa Indonesia, dan harus kita Lawan.

PT Freeport Indonesai merupakan sebuah perusahaan taambang emas terbesar di dunia. Perusahaan ini mulai melakukan eksploitasi di bumi papua tak lepas dari lahirnya UUPMA 1967 yang membuka keran bagi perusahaan-perusaaan kapitalis menanamkan sahamnya untuk menjarah bangsa Indonesia, sebagai perusaahan tambang asing pertama di indonesai tak ayal bagi kami Freeport merupakan symbol penjajahan gaya baru yang dihadapi republic pasca indonesia merdeka pada tahun 1945.

Sejak Freeport memulai kegiatan pertambanganya pada tahun 1967 posisi Freeport selalu menekan Negara dan berlagak sebagai tuan dengan diberikan kemudahan yang begitu besar dalam menjalankan niat untuk menggeruk kekayaan sebesar-besarnya dengan kerugian sekecil mungkin. Rasa berkuasannya Freeport terus berlanjut saat berlakunya UU No 04 tahun 2009, yang mengamanatkan tidak adalagi yang namanya pertambangan berstatus Kontrak Karya, dan harus beralih menjadi Ijin Usaha Pertambangan Khusus(IUPK), serta kewajiban setiap perusahaan membangun smelter dengan memperhatikan tenaga kerja local serta barang dan jasa dalam negeri, tetapi apa yang terjadi freeport tidak perna menjalankan amanat UU tersebut.

Kemudian pada pertengahan januari lalu pemerintah menerbitkan PP No 1 thn 2017 mengenai perubahan atas PP no. 23 thn 2010 tentang pelaksanaan kegiatan pertambangan mineral dan batubara. Beberapa poin penting dalam PP tersebut adalah terkait kewajiban divestasi 51% pembangunan pabrik pengelolahan dan pemurnian (smelter) didalam negeri. Dan perubahan kontrak karya (KK) menjadi Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)

Pemerintah beralasan bahwa dengan adanya divestasi saham dan membangun smelter tersebut dipastikan akan berdampak secara ekonomi tentu saja hal ini sangat di mungkinkan terutama bagi penerimaan Negara, bahkan dengan saham mayoritas pun pemerintah berharap mendapatkan kendali dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di Indonesia, tetapi sampai hari ini PT. Freeport tidak pernah patuh dengan regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Inilah alasan kenapa kemudian Kami merasa terpanggil untuk menyuarakan semangat perlawanan untuk mengganyang Freeport sebagai simbol neokolonialisme bangsa Indonesia.

Sejarah Freeport adalah sejarah penjarahan, pelanggaran HAM, sejarah perusakan Lingkungan, dan ancaman terhadap keutuhan persaudaraan Bangsa. Alhasil sudah seharusnya sebagai mahasiswa, dan universitas pada umumnya, kita tidak diam, skeptis, berbangku tanggan dalam mempertahankan kedaulatan, demi terciptanya masyarakat yang adil dan makmur. Menangkan Pancasila!.

Melalui surat terbuka ini, kami menyayangkan pernyataan dari WD III, yang terkesan tidak peduli dengan persoalan bangsa, dan inggin menjauhkan tanggung jawab kampus dalam kehidupan social dari warga Negara Indonesia yang kita cintai ini. Dengan semua uraian diatas maka kami EK LMND Manado siap bertanggung jawab :
1. Meninta berdiskusi atau berdebat untuk menyikapi persoalan Freeport
2. Meminta agar dapat menarik kembali statmen WD III FISPOL UNSRAT soal kecaman aksi kami

Demikian surat terbuka yang dapat kami layangkan kepada WD III FISPOL UNSRAT Drs. Jefry Paat, M.Si atas perhatiannya kami sampaikan banyak-banyak terima kasih. (***)

Bangun Persatuan Nasional Hentikan Imperialisme…!!!

Berwatak Orde Baru, Jim Tindi: Kami Kutuk Pernyataan WD 3 FISPOL Unsrat

Jim Tindi saat sambutan (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Pernyataan yang kurang elok dan dinilai anti demokrasi disampaikan Wakil Dekan (WD) 3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISPOL) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado terkait kecaman terhadap aksi yang dilakukan Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) Sulawesi Utara dan telah dimuat di http://persmaactadiurna.blogspot.co.id, Rabu (11/10/2017) mendapat sorotan keras dari Ketua KPW PRD Sulawesi Utara (Sulut), Jim R Tindi.

Kamis (12/10/2017), Tindi dihadapan puluhan mahasiswa dan  wartawan, di kantor DPD RI Tikala Kota Manado menyesalkan komentar yang disampaikan Drs. Jefry Paat, M.Si, selaku Wakil Dekan 3 FISPOL Unsrat tersebut. Menurut Tindi, tidak patut dicontoh seorang akademisi menanggapi dinamika penyampaian aspirasi yang dilakukan warga kampus dengan cara pandang yang sempit dan tendensius seperti itu.

”Tidak etis warga akademis malah menanggapi demo dan penyamapaian aspirasi dari mahasiswa dengan mengatakan ‘melarang aksi yang dilakukan mahasiswa’. Ini era reformasi, saya kira cara-cara Orde Baru (Orba) yang doyan membungkan penyampaian aspirasi Rakyat didepan publik tidak relevan diterapkan saat ini, harusnya para mahasiswa yang kritis dan menyampaikan aspirasi melalui demo tidak dibungkam ruangnya seperti itu, model dosen otoriter seperti ini menjadi ancaman bagi demokrasi kita, dan kami mengutuk pernyataan WD 3 FISPOL Unsrat ini,” tutur Tindi tegas.

Tidak hanya itu, Tindi juga menyampaikan bahwa pernyataan yang mengganggu iklim demokrasi tersebut sedang ditindaklanjuti KPP PRD. Tindi menegaskan dan meminta Rektor Unsrat, Prof Ellen Kumaat untuk bertindak memberikan teguran keras kepada WD 3 FISIP tersebut karena dinilai mengganggu proses demokratisasi yang lahir ditengah mahasiswa.

Berita terkait kecaman aksi yang dilakukan LMND Sulut (Foto Suluttoday.com)

”Kita berjuang di era Orde Baru untuk lahirnya Reformasi, berdarah-darah. Bukan dengan begini caranya, mahasiswa progresif malah direpresif, mahasiswa bukanlah musuh dari dosen, pernyataan yang tidak mengenakkan ini telah diproses KPP PRD, ini insiden buruk. Kami mendesak Rektor Unsrat Manado akan memberikan sanksi tegas, dan membina WD 3 FISPOL Unsrat Manado agar lebih mengerti dan paham lagi tentang tugasnya, bukan se-enaknya melarang mahasiswa saat melakukan aksi unjuk rasa,” kata Tindi.

Sekedar diketahui, berita yang dimuat di blog http://persmaactadiurna.blogspot.co.id/ tersebut berjudul ‘WD 3 Kecam Aksi Solidaritas LMND di FISPOL’. Padahal LMND Sulut dalam demo damai tersebut tidak melakukan tindakan anarkis, dan hanya melakukan orasi di FISPOL sebagai titik kumpul aksi saja. (Amas)

TAUFIK NUSI Resmi Terpilih Ketua BTM Masjid Miftahul Jannah Manado

Taufik Nusi (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Pemilihan Badan Takmirul Masjid (BTM) Miftahul Jannah Kota Manado periode 2017-2020 meski berjalan alot, akhirnya melahirkan kepemimpinan baru, dimana Taufik Nusi dipilih menjadi Ketua BTM, Masjid Besar Miftahul Jannah Manado.

Menurut Jufri Almakawi, salah satu pengurus Remaja Masjid Miftahul Jannah Kota Manado yang turut ambil bagian dalam pemilihan tesebut menyampaikan bahwa dengan pemilihan yang dilakukan secara demokratis menandakan semua komponen Jamaah Masjid bersatu untuk meletakkan agenda apa yang utama untuk dilakukan bersama demi membangun dan memajukan Masjid Besar Miftahul Jannah Manado.

‘’Syukur Alhamdulillah, Ketua BTM yang baru telah terpilih. Selamat kepada Bapak Taufik Nusi. Dengan selesainya pemilihan ini, mari kita saling membangun kembali ukuhuwa sesama kita Jammah Masjid Besar Miftahul Jannah dan insya Allah di kepengurusan BTM yang baru ini, bersama semua elemen kemasjidan dan seluruh Jammah Masjid Besar Miftahul Jannah kita akan mengawal agenda-agenda bersama dengan sebaik-baiknya,’’ ujar Jufri yang juga pengurus TAGANA Kota Manado ini, Selasa (10/10/2017).

Dikatakannya lagi, pentingnya Ketua BTM yang baru melibatkan semua pihak untuk kemajuan bersama. Tidak hanya itu, aktivis muda yang satu ini menyampaikan juga terima kasih karena kepercayaan Jamaah sehingga kepengurusan BTM Miftahul Jannah yang baru dapat terbentuk strukturnya, dan atas topangan seluruh Jamaah tentunya.

‘’Kepada pengurus yang baru diingatkan untuk kita dapa saling merangkul, bersama-sama dalam periode kepengurusan 2017-2020 dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh Jammah atas kepercayaan dan amanah yang telah di pundakkan kepada kami, insya Allah kami akan melaksanakan segala amanah serta tanggung jawab ini dengan penuh keikhlasan,’’ ujar Taufik menutup. (Amas)

LMND Sulut Lakukan Demonstrasi Desak Freeport Akhiri Kerusakan Ekologi

Kader LMND Sulut saat melakukan unjuk rasa (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – PT Freeport Perusahan asal negara paman sam, semenjak beroperasi di tanah Papua pada tahun 1967 sampai hari ini pun tidak perna patuh dengan peraturan perundagan-undangan yang ada di republik ini, yang perlu kita ketahui bersama adalah mulai Kontrak Karya (KK) pertama sampai dengan lahirnya KK II (Kontrak Karya pembaruan) 1991 Freeport mengendalikan penuh Pemerintah Indonesia bahkan PT. Freeport pernah dibebaskan dari kewajiban pajak selama 3 tahun.

Sedangkan yang kita ketahui bersama Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi Hukum sebagai panglima tetapi pada kenyataannya jauh dipanggang dari api. Ini adalah bagian history yang ditinggallkan dari Rezim otoriter kepada bangsa ini sebagai bentuk ucapan terima kasih atau balas budi kepada negara imperialis yang bersinergi dalam membangun kekuatan politiknya dan turut berperan aktif untuk mengulingkan Rezim sebelum yang mengendepankan kepentingan nasional dan anti terhadap negara-negara Imperialis yang hanya ingin menggerogoti bumi Indonesia.

​​​​​​​​Setelah berlakunya UU No 04 tahun 2009 dalam perjalannya KK beralih fungsi menjadi IUP atau IUPK dan mulai berlaku pada tanggal 12 januari 2009 sebagai mekanisme pertambangan. Alhasil semenjak UU ini berlaku tidak ada lagi yang namanya kegiatan pertambangan berstatus KK.

Dalam pasal 107 UU No. 4 tahun 2009 yang mempertegas soal pembangunan smelter maka menjadi keharusan serta kewajiban perusahan untuk membangun smelter dengan memperhatikan tenaga kerja lokal serta barang dan jasa dalam negeri tetapi sampai hari ini PT. Freeport tidak perna tunduk pada UU tersebut.

Kemudian pada pertengahan janari lalu Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2017 mengenai perubahan Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2010 tentang pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Beberapa poin penting dalam PP tersebut adalah terkait kewajiban disvetasi saham 51%, pembangunan pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) didalam negeri. Dan perubahan Kontrak Karya (KK) menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). ​​​​​​

Pemerintah beralasan bahwa dengan adanya divestasi saham dan pembangunan smelter tersebut dipastikan akan berdampak secara prekonomian tentu saja hal ini sangat di mungkinkan terutama bagi penerimaan negara bahkan dengan saham mayoritas pun Pemerintah Indonesia berharap mendapatkan kendali dalam kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara di Indonesia tetapi sampai hari ini PT. Freeport tidak perna patuh dengan regulasi yang di keluarkan oleh Pemerintah Indonesia bahkan pihak Pemerintah telah membuka ruang untuk bernegosiasi malah yang terjadi adalah proses negosiasi tidak berjalan maksimal karna sampai hari ini masih tarik ulur antara pihak pemerintah dengan PT. Freeport.

Para demonstran saat berada di titik kumpul Patung Wolker Mongisidi (Foto Suluttoday.com)

Freport dengan manuver politiknya harus dilawan dengan persatuan gerakan rakyat. Sudah cukup negara ini dijarah dan dijajah. Negara tidak bole lagi tunduk terhadap freeport, saatnya mengganyang freeport sebagai simbol neokolonialisme.

Dengan adanya pro dan kontra antara Pemerintah dan PT. Freeport maka kami dari Liga Mahasiswa Nasional Untuk Demokrasi mendorong Pemerintah Jokowi-Jk untuk:

1. Jika Freeport menolak divestasi saham 51% yang cukup kompromis maka seruan kita adalah nasionalisasi atau angkat kaki dari Indonesia.

2. Pemerintah harus tegas dan mengakhiri struktur ekonomi Kolonial Freeport serta mendorong pembangunan smelter untuk pengolahan serta logam agar tidak ada lagi ekspor konsetrat terus menerus yang merugikan bangsa ini.

3. Mendesak Freeport mengakhiri kerusakan ekologi dan sosial yang disebabkan oleh kegiatan pembangunan Freeport yang mencemari tiga sungai besar yakni : Agebagaimana dihawagon, ottoman, Ajkwa

4. Hentikan perlakuan khusus terhadap Freeport dalam pemberian keringanan pajak
5. Prinsip pengelolaan kekayaan tambang Freeport harus mengabdi pada demokrasi ekonomi, sbagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal 33 UUD 1945. Disitu negara mengelola secara mandiri kekayaan alamnya dengan melibatkan Pemerintah Daerah, BUMN/BUMD, dan usaha bersama rakyat semacam koperasi

6. Mendesak kementrian keuangan, BUMN ESDM agar lebih berpihak pada kepentingan nasional bukan kepada Freeport.

7. Mendesakk Jokowi-Jk agar menjalankan TRISAKTI dan Nawacita secara konsekuen. (*/TimST)

iklan1