Category: Pendidikan

HOMODEMIC

Ilustrasi, homodemic (Foto Istimewa)

Oleh : Reiner Emyot Ointoe, Fiksiwan 

Pierre Bordieu (1930-2002) adalah sosiolog dan intelektual kondang asal Perancis yang pemikirannya telah mengubah paradigma “new antrophology” sebagai sains sosial. Atau, sekurang-kurang ia mendedahkan bahwa apa disebut “new sapiens” itu: “eternal life is one of the most soughtafter social priveleges.” Definisi “new sapiens” sebagai habitat (baca: habitus) baru itu mengundang hasrat immortalitas dan immobilitas seperti yang disodorkan begitu saja oleh eskalasi “eksidensialisme” pandemi corona dewasa ini.

Selain itu filsafat sosial Bordieu dengan telak telah memprediksikan bahwa “new sapiens” itu — sebelumnya ia juluki “Homo Academicus” — akan menghadapi iklim kehidupan baru “hiperrealitas.” Tak ayal, hiperrealitas terbukti dengan kasat ketika seluruh instalasi dan etalase planet kita dihadapkan pada tiga kondisi yang jauh berubah.

Antara realitas sosial tentang modalitas (baca:’sumber kehidupan material), modus (baca: sumber aktivitas hidup) dan habitus (baca: sumber mentalitas/spiritual) yang harus diekspresikan pada ranah(realitas sosial) dengan serentak dan tak terduga telah dikoreksi secara total oleh “kosmologi pandemik” (baca: Covid-19). Karena itu, modus dan habitus pada hasrat immortalitas (eternal life) sebagai karsa dan daya utama sains serta immobilitas (penjarakan sosial) dalam menafsir dua gagasan mutakhir Bordieu ini, sungguh sangat paradoks akibat hentakan pandemik.

Meski Bordieu luput untuk menjelaskan itu dalam “teori praksis”, tugas pandemi yang secara positivifisme justru hendak menegasikan kefanaan kita (mortalitas) demi keabadian (immortalitas) harus direkatkan dengan menunda bahkan menghentikan kelesatan (atau dlm istilah Paul Virilio: dromologi) kita mengejar sumber-sumber immortalitas itu sendiri.

Bukankah untuk mencegah eskalasi patogen pembunuh (corona) biogenetik kita,seluruh kontak dan koneksi harus diberlakukan pembatasan jarak (sosial) dalam skala besar dan masif. Istilah teknisnya: lockdown dan karantina atau bagi terdampak harus diisolasi. Perspektif pemikiran Bordieu ini meski tidak bertolak dari kasus pandemik virus corona, cara kerja membiak pada inangnya bahkan bermultiplikasi bak “screenshot” di dunia hiperrealitas.

Betapa daya hancur virus di dunia hiperrealitas lebih dari apa yang dibayangkan selama ini. Walhasil, menilik dan melirik pada filsafat sosial ala pandemik, pemikiran Bordieu ini hendak merealisasi secara tepat makhluk sosial “baru” yang bisa saya sebut: HOMODEMIC. Persis apa? EcceHomo, lihat nama-nama atau spesies-spesies baru lainnya: OTG, ODP, PDP, APD.

FISIP Unsrat Gelar Webinar Terkait Desa dalam Badai Covid-19

Tema Seminar dan para narasumber (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Pelaksanaan Webinas atau diskusi media daring Pemerintahan Desa dengan tema: ”Desa Dalam Badai Covid-19” dengan menghadirkan para narasumber berkompeten. Rencananya Seminar dilaksanakan, Senin (18/5/2020). Hal tersebut seperti disampaikan, DR. Alfon Kimbal, S.Sos.,M.Si, Ketua Program Studi Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado selaku Ketua Panitia pelaksana.

Menurut Kimbal, para narasumber yang diundang diantaranya, Anwar Sanusi, MA.,PhD, Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. Kemudian, DR. Drs. Novie R. Pioh, M.Si, Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsrat Manado, DR. Ir. Royke O. Roring, M.Si, Bupati Kabupaten Minahasa.

”Para narsumber berkompeten di bidang pemerintahan, kita undang untuk berkontribusi menyampaikan pikiran-pikiran pokoknya untuk masyarakat. Kegiatan ini dilaksanakan atas kerja sama akultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi bekerja sama dengan Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (ADIPSI). Sebagai pelaksana kegiatan kami juga berharap bagi yang mau bergabung dapat menghubungi Nomor whatsApp 0812-4470-355 (Fanley) dan 0821-9404-7889 (Gustaf),” ujar Alfon, Minggu (17/5/2020).

Selanjutnya, Alfon mengatakan pembicara berikutnya adalah DR. Kushandajani, Ketua Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP Universitas Deponegoro (Undip) Semarang. Setelahnya narasumber dari representasi pemerintah Desa, Lucki Kasenda, SE, Hukum Tua Desa Kanonang Satu, Kecamatan Kawangkoan Barat, Kabupaten Minahasa.

Narasumber dan moderator (Foto Istimewa)

Lalu yang bertindak selaku moderator adalah DR. Welly Waworundeng, S.Sos.,M.Si, Dosen FISIP Unsrat Manado. Alfon menyebutkan pula bahwa kegiatan ini perlu dilakukan dalam rangka melahirkan solusi terhadap masyarakat Desa di tengah pandemi Corona Virus Disease (Covid-19). Cara untuk melahirkan solusi ialah dengan melibatkan civitas akademika untuk bersinergi dengan pemerintah dalam mewujudkan program yang strategis dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.

”Webinar ini mendiskusikan posisi pemerintah Desa dalam pengambilan keputusan. Itu sebabnya, menjadi begitu penting dilakukan agar pemerintah Desa disaat wabah Covid-19 juga tidak salah dalam mengambil kebijakan. Kita harapkan nanti pengambilan keputusan melahirkan singkronisasi kebijakan pemerintah pusat sampe Daerah dan Desa,” kata Alfon.

(*/Bung Amas)

Perlukah Sulut PSBB Atau Tidak, Ini Pandangan Rektor IAIN Manado

Dr. Delmus Puneri Salim (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Saat diwawancarai di ruang kerjanya, Senin (4/5/2020), Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Dr. Delmus Puneri Salim, menyampaikan untuk Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dalam hal mengusulkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Menurut Delmus, dalam rangka mencegah penyebaran Corona Virus (Covid-19).

“Tentu dalam rangka menghambat dan membatasi penyebaran Covid-19, maka PSBB ini menjadi penting diterapkan. Asalkan pemerintah daerah menyiapkan solusi yang tepat. Terutama pada sektor kebutuhan ekonomi masyarakat, jangan sedikitpun pemerintah mengabaikan faktor ini,” kata Delmus pada Suluttoday.com.

Akademisi yang dikenal begitu santun ini menjelaskan pulang urgensi ekonomi di tengah wabah Covid-19. Hal data juga perlu diperhatikan pemerintah, agar tidak sekedar menerapkan PSBB. Kondisi energensi dikhawatirkan jangan sampai salah diatur dengan profesional oleh pemerintah.

“Selanjutnya, soal konsekuensi ekonomi sebagai elemen penting untuk dipertimbangkan matang-matang oleh pemerintah. Jangan sampai PSBB kesannya dipaksakan, namun perlu benar-benar siap melaksanakan PSBB. Karena masyarakat disuruh stay di rumah, sementara kebutuhan ekonomi mereka diabaikan. Ini hal serius, jangan sampai masyarakat kelaparan. Kemudian, saya juga mengingatkan tentang data yang diregistrasi pemerintah supaya merata dan ada unsur keadilan dalam perspektif sosial,” ujar Delmus.

Tambahnya lagi, bahwa pemerintah daerah Sulut sebetulnya mempunyai peluang dan kemampuan mengajukan permohonan PSBB. Dengan cara menyiapkan segala keperluan dan prasyarat yang ditetapkan Menteri Kesehatan Republik Indonesia (RI). Delmus mengajak juga masyarakat Sulawesi Utara untuk secara sadar, sama-sama mematuhi anjuran dan imbauan pemerintah. Karena Covid-19, menurutnya sudah menjadi bencana nasional yang penanganannya harus sungguh-sungguh.

(*/Bung Amas)

Akademisi Ingatkan Pemerintah Daerah Hindari Politisasi Bansos

Mahyudin Damis (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Marak terjadinya politisasi bantuan dari pemerintah di berbagai daerah juga menjadi tanda awas bagi warga Sulawesi Utara (Sulut). Bagaimanapun bantuan pemerintah yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) adalah dana yang diambil dari kantong-kantong masyarakat. Artinya, anggaran dari masyarakat kemudian bermutasi lagi ke masyarakat. Sehingga diharamkan bagi siapapun yang memanfaat itu untuk kepentingan politiknya.

Menanggapi berbagai pertanyaan, dan juga bentuk antisipasi di Sulut, baik ditingkat pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota, Drs. Mahyudin Damis, M.Hum, pengamat sosial saat diwawancarai, Sabtu (25/4/2020) mengingatkan agar pemerintah dalam konteks penyaluran dana bantuan sosial (Bansos) tidak melakukan politisasi. Menurutnya masyarakat layak mendapatkan apa yang menjadi haknya, tak perlu diselundupkan embel-embel kepentingan politik.

”Kalau terjadi Bansos dipolitisasi, atau disalurkan parpol tertentu, tentu tindakan tersebut sangat tidak etis dan bahkan bisa jadi kontra produktif bagi mereka sendiri. Sebab, di Sulut ini secara umum penyaluran Bansosnya agak terlambat jika dibandingkan dengan daerah-daerah di Jawa Timur. Di sana terlihat justru perangkat Desa/Kelurahan dan organisasi keagamaan yang mengantarkan bantuan tersebut ke rumah-rumah warga,” kata Damis yang juga Dosen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISPOL) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) ini.

Damis menilai praktek politik terselubung dalam tiap kali penyaluran Bansos dari pemerintah harus dihentikan. Sehingga mata rantai intervensi dialihkan menjadi sebuah hubungan postifi antara pemerintah dan masyarakat. Bila pemerintah mau tegak lurus bekerja dan mengabdi bagi masyarakatnya, maka tidak perlu melakukan tindakan yang dilebih-kurangkan.

”Boleh juga itu dingingatkan kepada seluruh Kepala Daerah se-Sulut, agar jangan sampai terjadi politisasi Bansos seperti di daerah-daerah lain. Jika Pemda ingin produktif secara politik maka seyogyanya dibuka akses seluas-luasnya ke publik bahwa sebetulnya berapa Milyar sih dana Bansos dan penggunaannya secara rinci ke masyarakat. Kemudian dengan jumlah tersebut berapa banyak pula warga yang akan menerima, dan dimana saja mereka yang menerima tersebut,” ujar Damis, tegas.

Tambahnya lagi, warga Sulut sendiri sangat paham bahwa dana tersebut bersumber dari APBD dan APBN. Bukan berasal dari orang perorang atau kelompok. Artinya, hanya dengan cara transparansi dan akuntabilitas masing-masing Pemda, kemudian bergerak secara cepat dan tepat sasaran.

”Dengan demikian, cukup dengan sebatas amanah saja sudah sangat bagus. Toh jika ada yang coba-coba mengatasnamakan partai, pengurus dan atau Kepala Daerah atas Bansos tersebut, maka itu justru kontraproduktif bagi mereka,” tutur Damis.

Untuk diketahui, Bansos untuk masyarakat terdampak Virus Corona (Covid-19) di Sulawesi Utara sedang disalurkan dari tiap Kabupaten/Kota maupu Provinsi. Meski begitu, di tingkat masyarakat akar rumput belum semuanya tercover dalam penyaluran bantuan tersebut. Hasilya, pro kontra soal penerima bantuan pun mengemuka di masyarakat, apalagi di Media Sosial akhir-akhir ini.

Tak lupa, akademisi vokal ini mengingatkan tim penyalur bantuan agar selektif dalam melakukan pendataan dan pembagian. Masyarakat yang benar-benar terdampak dan membutuhkan yang perlu didahulukan, jauhkan praktek kolusi dan pemberian bantuan karena faktor relasi atau koneksi. Melainkan adil, dan menggunakan skala prioritas yang proporsional sesuai aturan main.

”Pemerintah daerah harus memastikan bahwa penerima bantuan nanti adalah benar-benar masyarakat terdampak Covid-19. Mereka yang layak dibantu. Harus selektif dalam pendataan dan penyalurannya, jangan sampai ada ASN, TNI, Polri juga disisip dan mendapatkan Bansos tersebut,” kata Damis yang selalu menjadi narasumber di sejumlah Televisi lokal di Sulut dan tampil sebagai pembicara dalam Dialog Publik maupun Seminar ini.

(*/Bung Amas)

Menakar Rencana Penundaan Pilkada, Ini Pandangan Dosen Ilmu Politik Unsrat

Burhanudin Niode (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Ekspektasi para praktisi politik, pemerhati demokrasi dan juga para ahli ilmuan politik terus disampaikan. Ragam pandangan yang multi perspektif soal rencana penundaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Diantaranya disampaikan, DR. Burhanudin Niode, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISPOL) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) ini menyarankan agar penundaan Pilkada dilakukan, dengan mengusulkan argumentasi dan pertimbangan.

“Sebaiknya pelaksanaan pilkada ditunda tetapi penundaannya tidak terlalu lama, antara Mater atau April 2021. Terlalu lama akan memberikan konsekuensi pendanaan baik bagi penyelenggara maupun para calon. Dari sisi pemilih juga akan bertambah sebagai konsekuensi dari mereka berumur 17 tahun,” kata Niode yang juga menilai gelombang penyebaran Virus Corona (Covid-19) mengharuskan publik mengutamakan keselamatan manusia.

Akademisi yang dikenal murah senyum itu menambahkan bahwa kalkulasi lintas dimensional amat diperlukan dalam kondisi saat ini. Termasuk rentang waktu dimana akan terjadi transisi kepemimpinan di daerah yang akan melakukan agenda Pilkada Serentak 2020.

“Konsekuensi lainnya, aspek pemerintahan. Akan adanya Pelaksana Tugas Kepala Daerah di beberapa daerah, karena masa jabatan Kepala Daerah yang akan berakhir sebelum Pilkada. Tentang calon, akan memberikan peluang untuk lebih mensosialisasikan sekaligus mengimplementasi program sosial-kemasyarakatan, khususnya bidang kesehatan,” tutur Niode, pengajar di Program Studi Ilmu Politik FISPOL Unsrat ini, Selasa (14/4/2020).

Melalui pertimbangan yang matang dari semua pihak yang berkepentingan untuk pelaksanaan Pilkada akan melahirkan garansi adanya kualitas Pilkada mendatang. Bagi para bakal Calon Kepala Daerah pun akan memiliki cukup waktu dalam berkampanye memperkenalkan narasi-narasi politiknya kepada masyarakat luas dengan memanfaatkan waktu yang dinilainya representatif dan mendadak.

“Sehinngga keberhasilan program dari para calon juga akan menjadi salah satu referensi dari pemilih. Disamping itu, memberikan kesempatan kepada memperkuat jaringan politik calon. Intinya bahwa, penundaan dapat mempengaruhi konstalasi politik lokal,” tukas Niode saat diwawancara di Manado.

(*/Bung Amas)

iklan1