Category: Politik

POLITIK, Relasi Kesejahteraan dan Standar Etika

Bung Amas (Foto Suluttoday.com)

Oleh : Bung Amas, Pegiat Literasi

POLITIK sebagai bidang ilmu terapan juga merupakan seni. Kenapa seni (art)?, karena politik tidak mengenal hegemoni tunggal. Suatu basis pengetahuan formal tertentu saja yang mendominasi politik, melainkan cabang keilmuan lainnya juga bisa terjun, terlibat dalam memahami politik. Begitu pula dalam ranah praktek. Tidak harus praktek politik dilakoni para Sarjana Ilmu Politik (S.IP). Lebih dari itu, semua kaum intelektual yang pernah merasakan proses pendidikan formal, memiliki kesempatan yang sama untuk berpolitik.

Bahkan, begitu liberalnya. Politik diramaikan mereka yang tanpa ada dasar dan pengalaman pendidikan formal. Seperti itulah politik yang medannya serupa samudera luas. Lain ceritanya, ketika hari ini panggung politik tercemar dan dinodai praktek curang, pembunuhan karakter, politik uang dan sebagainya. Yang pastinya, panggung politik bukan menjadi ruang monopoli bagi kelompok tertentu saja. Semua elemen anak bangsa, insan manusia punya kesempatan berpolitik.

Selanjutnya, apa kaitannya politik dan kesejateraan. Pada mulanya, politik bukan soal kedudukan atau kekuasaan semata. Jauh lebih luasnya, politik mengurusi tentang nasib manusia. Aristoteles (384-322 SM), seorang Filosof Yunani pernah menerangkan bahwa manusia adalah zoon politicon (manusia sebagai makhluk sosial politik). Manusia tak bisa hidup sendiri, tapi harus berdampingan dengan manusia lainnya.

Begitu pula dalam interaksi politik. Derasnya pengetahuan politik, yang kadang dibelokkan membuat citra politik menjadi buruk. Sehingga masyarakat awam sering menafsir politik sekedar cara meraih kekuasaan. Cara menipu, cara merekayasa, cara membohongi, atau cara untuk menghalalkan sesuatu demi meraih tujuan tertentu. Ironis, inilah kesalahan tafsir terhadap politik. Penting kiranya dikoreksi, diluruskan. Agar tidak menjadi beban atau kesalahan berkepanjangan.

Politik pada hakikatnya untuk kebaikan kemanusiaan. Bukan niat atau perbuatan curang. Target dan tujuan berpolitik ialah bagaimana meraih kesejahteraan. Daerah dan Negara secara luas harus hadir, menjamin masyarakatnya agar sejahtera. Begitu krusialnya politik hadir menjawab keresahan, kekecewaan dan terjadinya degradari kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Melalui politiklah, keruntuhan keyakinan masyarakat tersebut dibangun.

Praktek politik yang beretika harus mengembalikan kepercayaan publik terkait politik yang mulai buruk citranya. Politik itu untuk kemaslahatan umat (rakyat). Jangan dipersempit politik hanya sebatas menjegal, merebut kekuasaan dan mengelola kekuasaan demi kepentingan kelompok tertentu. Tak hanya itu, politik juga bukan soal bagi-bagi kekuasaan. Politik memiliki tujuan mulia, merangkul, memberikan jaminan pada masyarakat. Menghadirkan rasa adil, memelihara persatuan, kerukunan dan kemakmuran bagi semua.

Disitulah politik perlu berjalan di atas etika dan humanisme. Bagaimana berpolitik dengan memuliakan martabat manusia lainnya. Bukan saling merendahkan dalam berpolitik. Bukan menggunting dalam lipatan, bukan pula saling menghasut. Tapi, saling menguatkan, saling menghormati meski berbeda kepentingan politik (rivalitas). Ketika politik dialaskan pada kesetaraan dan saling memuliakan, maka dinamika politik akan produktif. Lahirlah politik nilai, tak ada praktek saling mencederai.

Sebab dalam politik tak ada yang abadi. Tidak ada pula adu kepentingan yang terjadi secara permanen. Setelah kontestasi, semua menjadi sama, setara. Para politisi dan komponen masyarakat harus saling berangkulan. Ada ruang rekonsiliasi politik. Standar etika akan menjembatani semua seteru politik yang kencang. Ketika politik diawali dengan etika, hal itu berdampak positif terhadap kewibawaan masing-masing pihak. Terserah, kelak dalam kompetitor siapa yang menang dan siapa yang kalah.

Kompetisi bersandar pada prinsip-prinsip etika akan membuat para kompetitor saling merangkul. Minimalnya, tak ada dendam setelah kompetisi politik di Pilkada Serentak atau momentum politik lainnya. Yang ada hanyalah konsep kolaborasi. Untuk apa kolaborasi itu?, tentu atas nama dan atas kepentingan pembangunan. Lepas semua amarah, sentimen dan ego yang mungkin pernah dipelihara saat kompetisi politik. Politik yang penuh etika akan mengantarkan para politisi menuju kemajuan.

Politisi tidak terjebak, tidak membatasi dirinya pada kemarahannya. Ia melampaui hal itu, melampaui dendamnya yang tidak konstruktif tersebut. Praktek politik dengan standar etika akan menjadi solusi. Memberi kenyamanan dan ketenangan, terlebih bagi politisi. Jangan biarkan politik dijalankan dengan hasutan, penuh amarah, dendam, fitnah serta cara-cara merusak lainnya. Standar etika wajib menjadi trigger berpolitik.

Manakala politik dengan standar etik dijalankan, tentu praktek politik dipenuhi rasa kasih sayang. Para politisi tidak saling mendiskreditkan. Begitu juga yang akan terjadi pada pendukungnya (simpatisan), rasa kebersamaan, saling hormat menghormati dan memuliakan sesama manusia dilakukan. Ruang politik pun makin teratur. Terukur, tercerahkan, iklim pergaulan politik menjadi kondusif. Praktek saling menghakimi, merasa paling terbaik tidak lagi kita temui dalam pentas politik.

Dengan begitu, kesejahteraan masyarakat akan terwujud. Pemenang dalam Pilkada Serentak kelak lebih fokus mencicil janji-janji politiknya. Mereka dengan mudah, leluasa dan ceria gembira mensejahterakan masyarakat. Tidak ada lagi polarisasi kepentingan yang serius. Semua masyarakat diberlakukannya sama. Tidak ada dendam politik yang dipelihara. Peternak kedengkian dan oposisi pura-pura juga akan lenyap. Dampaknya, masyarakat secara sadar memberi diri melahirkan partisipasi terhadap pembangunan. Majulah daerah yang menggelar Pilkada Serentak 2020 tersebut. Walau pandemi Covid-19, masyarakat tak akan cemas berlebihan. Karena mendapatkan pemimpin yang mulia hatinya. Muncul gerakan saling menunjang, sinergitas diterapkan secara baik dan benar.

Buntut dari Konflik Internal, Sekretaris DPW PBB Sulut Memilih Mundur

Hadi Prestasi, ST.,M.Si (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Dinamika berupa riak-riak politik memang penting. Bahkan ditumbuhkan di institusi partai politik. Namun, ketika dinamika berubah menjadi carut-marut, tak terorganisir dan terjadi polarisasi, maka ancamannya implementasi visi besar partai politik menjadi tidak berjalan dengan baik. Khusus untuk struktur kepengurusan Partai Bulan Bintang (PBB) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mencuat benturan kepentingan.

Hal itu seperti disampaikan Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PBB Provinsi Sulawesi Utara, Hadi Prestasi, ST.,M.Si. Menurutnya dirinya mengambil langkah penting di tengah situasi yang baginya genting, dimana gejolak kepentingan politik internal PBB Sulut begitu kencang. Sehingga dirinya mengaku tidak konsentrasi menjalankan amanah yang diemban, itu sebabnya Hadi memilih melepas jabatannya tersebut.

”Ini akibat konflik internal. Saya secara resmi mengundurkan diri dari posisi sebagai Sekretaris Wilayah PBB Sulawesi Utara. Dinamika yang begitu kencang melahirkan ketidaknyamanan. Akhirnya juga kita menjadi tidak sevisi lagi. Saya memilih fokus di bidang yang saya tekuni yakni sebagai Kontraktor,” ujar Hadir, saat diwawancarai di Hotel Griya Sintesa, Sabtu (19/12/2020).

Potongan Surat Pengunduran Diri dari Hadi (Foto Suluttoday.com)

Lanjut disampaikan politisi muda pekerja keras dan visioner itu menyampaikan bahwa keputusan yang diambil telah melawati prosedur resmi yakni menyurat ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PBB. Selain itu, Hadi berharap dengan pengunduran dirinya dari pengurus dan kader PBB, sekiranya partai tersebut lebih maju berkembang.

”Saya sudah menyurat kepada Ketua Umum DPP PBB, tertanggal 15 Desember 2020. Langkah mundur dari posisi Sekretaris dan juga mundur dari Partai PBB merupakan keputusan yang sadar dari saya pribadi. Saya berharap kedepan PBB Provinsi Sulawesi Utara semakin baik,” kata Hadi yang juga Ketua Pemuda Muslimin Indonesia (PMI) Kota Manado ini tegas.

Meski Telah Ditangkap Polresta Manado, Vivie Saksi PAHAM Kembali Bertugas

Vivie Sanggor saat diamankan Polresta Manado (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Kejadian yang menuai perhatian publik terjadi penangkapan terhadap Vivie Sanggor, saksi pasangan calon Wali Kota Manado Prof. Julyeta Paulina Amelia Runtuwene dan Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindan. Peristiwa penangkapan terhadap Vivie terjadi di Hotel Sintesa Peninsula Kota Manado. Alhasil, Vivi, Kamis (17/12/2020) dilepaskan dan kembali bersaksi dalam Pleno KPU Kota Manado.

Vivie, saksi PAHAM (Paula Harley Manado) seperti dalam kronologisnya, dijemput pihak Polresta Manado, pukul 22.30 Wita di Lobby hotel Peninsul. Kurang lebih 10 orang Anggota polisi menjemput Vivie di Hotel Peninsula. Kedatangan polisi sempat membuat Vivie terkejut, karena Vivie merasa tidak perna melalukan tindak Pidana. Alhasil, terjadi adu argument dengan polisi.

”Polisi menunjukan Surat tugas, terjadi adu argument polisi dengan salah satu Advokat. Aduh argument terkait mekanisme pemanggilan karena saya tidak pernah di panggil secara patut. Saya tidak pernah di mintakan keterangan di kepolisian, tiba-tiba sudah dijemput dan dibawah ke kantor Polisi,” kata Vivie.

Untuk diketahui, terjadi argument tetapi karena polisi bersihkeras untuk tetap membawah maka secara kooperatif ibu vivi di dampingi Pengacara Menuju Polresta Manado. Pukul 23.45 Wita Ibu Vivie mulai di BAP sebagai saksi. Vivie menyampaikan dirinya sama sekali tidak tahu Perbuatan Hukum apa yang dilakukan, dalam BAP dekor 30 pertaanyaan yg di ajukan penyidik unit II, salah satu pertaanyaan adalah terkait rekaman video di kantor Camat Malalayang.

Dalam kronologis yang disampaikan Kuasa Hukum Vivie, rekaman berdurasi 2 menit lebih berisi dugaan kecurangan di dalam Proses rekapan hasil Pemilihan di Kecamatan Malalayang, rekaman yang di buat Vivie sebagian bukti buat tim paslon 4 dan mmg secara resmi di bagikan ke groub Saksi Dan Tim Hukum. Tetapi video itu telah di posting orang kemudian menjadi viral. Pemeriksaan Vivie sampai jam 03.30 Wita, Rabu (16/12/2020).

Video dibuat untuk merekam kejanggalan yang terjadi pada tanggal 14 Desesember 2020, sekitar pukul 10.00 Wita – 15.00 Wita, di kantor Camat Malalayang bahwa diduga Anggota PPK Malalayang membuka kontak suara pemilihan Wali Kota Manado tanpa sepengetahuan saksi, kontak suara itu sudah selesai di Rekapitulasi pada tanggal 13 Desember 2020. Dan kotak sudah disegel. Secara aturan tidak boleh lagi di buka (PKPU No 9 Tahun 2018 ttg Rekapitulasi).

seharusnya kotak suara tidak boleh di buka lagi, Vivie membuat video karena ada dugaan pelanggaran terhadap tindakan PPK. Tanggapan Penasehat Hukum yang mendampingi Vivi, diantaranya, Percy Lontoh,SH. Firman Mustika, SH MH Glend Lumingkewas,SH MH. Kristiantho Darius, SH. Penasehat Hukum menyampaikan sangat menghormati proses penyidikan, tetapi sangat di sayangkan proses Itu kami rasa tidak dilaksanakan sesuai prosedur Hukum acara.

”Alasan kami bahwa Vivie tiba-tiba di jemput paksa kurang lebih 10 Anggota Polisi, pertanyaan adalah status ibu vivi, Karena belum perna ada Panggilan secara patut kepada ibu Vivi, seharusnya di panggil secara patut di sebutkan status sebagai saksi atau sebagai apa, kemudian Perbuatan apa yang telah di lakukan,” ujar Firman Mustika.

Lanjut pengacara muda yang juga jebolah aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manado itu bahwa, yang kedua laporan terhadap Vivie dilakukan oleh oknum Anggota Panwascam Malalayang ke Polres Manado pada, Selasa, 15 Desember jam 12.30 Wita. Pukul 22.00 Wita, Vivie dijemput.

”Kami melihat proses ini sangat cepat, kami apresiasi. Kami berharap kinerja polisi harus cepat tetapi harus Juga di perhatikan terkait mekanisme pemanggilan yang patut seperti dalam Hukum acara, proses pemanggilan ini sangat-sangat cepat. Kami takut jgn sampai ada sesuatu di balik begitu cepatnya Proses ini,” tutur Mustika.

Ketiga, tambah Mustika, pihaknya menghormati proses hukum, yang sedang dilaksanakan penyidik unit II Polres Manado. Mustika mengatakan bahwa akan mengawal dan juga akan siap dengan upaya hukum, jika melihat ada kejanggalan dalam proses. Keempat, pihaknya berharap polisi secara terang menyampaikan ujaran kebencian apa, pada siap dan akibat dari video itu terjadi apa. Kuasa Hukum Vivie juga berharap polisi memeriksa perkara ini secara professional.

(*/Amas)

Sudah Pernah Bermasalah di DKPP, Benarkah Kali Ini KPU Manado Terancam?

Muhammad Mursjid Laija saat mengikuti Pleno KPU Manado (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Protes keras dilakukan saksi pasangan calon (Paslon) Wali Kota Manado Nomor Urut 4, Prof. Julyeta Paulina Amelia Runtuwene dan Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan dalam forum Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Manado yang diselenggarakan di Hotel Sintesa Peninsula Manado akhirnya berujung. Sebagai puncak dari keberatan, saksi PAHAM (Paula Harley Manado), Muhammad Mursjid Laija menolak untuk menandatangani Berita Acara hasil perhitungan Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Manado tahun 2020.

”Kami tegas menolak hasil Pleno KPU Manado. Keberatan kami juga telah dituangkan dalam formulir keberatan (protes dan menolak) atas hasil. Ini bukan tanpa alasan, bukan tanpa bukti. Melainkan didukung bukti yang akurat. Dimana dalam temuan kami terjadi kejanggalan dan selisih suara. Sayangnya, keberatan kami di Kecamatan sampai di Pleno KPU Manado tidak ditindaklanjuti. Malah, perhitungan selisih suara dilakukan KPU Manado, tanpa mengajukan bukti valid,” ujar Mursjid, Kamis (17/12/2020).

Lanjut ditanya soal peluang gugatan hasil Pilwako Manado akan dibawa ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) atau Mahkamah Konstitusi (MK), Mursjid menyampaikan akan ada langkah tegas yang diambil tim kampanye daerah (Kamda) PAHAM. Menurut Mursjid yang urgen dan menjadi fokus pihaknya adalah proses dugaan kecurangan yang terjadi disejumlah Kecamatan di Manado.

”Tentu kita akan mengambil langkah hukum. Lebih lanjut, dugaan kecurangan yang kita kejar di Pleno KPU tidak mampu dijawab, dijabarkan KPU secara transparan dan akomodatif, maka kita akan terus menuntut keadilan. Potensinya bisa ke DKPP atau MK. Hal ini akan dibicarakan tim Kamda. Bukan soal berapa banyak selisih yang menjadi indikasi kecurangan di Pilwako Manado 2020, melainkan praktek curang dan improsedural yang kita soroti,” kata Mursjid tegas.

Untuk diketahui, 5 Komisioner KPU Kota Manado di tahun 2019 pernah dilaporkan ke DKPP dan bersidang. Hal ini tentu menjadi catatan dan jejak rekam yang kurang baik, menjadi pengingat bagi publik. Seperti diketahui, DKPP pernah menggelar sidang pemeriksaan pelanggaran kode penyelenggara Pemilu perkara nomor 188-PKE-DKPP/VII/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Senin (5/8/2019) pukul 09.00 WITA yang melibatkan KPU Manado. Benarkah di tahun 2020 KPU Manado akan terancam dilaporkan lagi ke DKPP?, kita menunggu saja sikap PAHAM.

(*/Amas)

Saksi PAHAM Protes Soal Penghitungan Selisi Suara, KPU Manado Tak Hiraukan

Berlangsungnya Pleno KPU Mando (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Pleno yang dilaksanakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Manado diduga kuat melewatkan sejumlah kejanggalan. Hal itu tak lain adalah adanya selisih suara disaat penghitungan yang disebut-sebut terjadi di hampir seluruh Kecamatan di Kota Manado. Rabu (16/12/2020), ketika Pleno untuk membahas hasil Kecamatan Malalayang Kota Manado, perdebatan alot terjadi.

Dimana saksi pasangan calon Wali Kota Manado, Prof. Julyeta Paulina Amelia Runtuwene dan Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan melayangkan protes terkait selisih suara yang terjadi. Paslong PAHAM (Paula Harley Manado), Vivie Sanggor dalam pleno resmi yang dilaksanakan di Hotel Sintesa Peninsula Manado itu menyarankan agar pengitungan selisih tidak sekedar rubah angka-angka dengan dalil ”penyesuaian”, ”perbaikan” dan selainnya. Melainkan harus menunjukkan data yang valid.

”Kami memprotes mekanisme penghitungan selisih suara berkisar 200-an di Kecamatan Malalayang. Yang dilakukan PPK hanyalah merubah angka-angka, tanpa melalui proses yang tarnsparan. Saya menyarankan sebaiknya kota suara dibuka, supaya kita secar seksama samua saksi mengetahui bahwa selisih tersebut benar-benar terjadi di TPS mana?. Bukan seperti yang dilakukan saat ini. Kalau sekedar mengutak-atik angka, ini tidak akurat,” ujar Vivie yang juga mantan Ketua Panwascam Malalayang tersebut, Rabu (16/12/2020).

Menanggapi keberatan saksi PAHAM, Sahrul Setiawan, Komsioner KPU Manado yang memimpin Pleno tersebut mengatakan bahwa pendekatan yang dilakukan sudahlah tepat. Sahrul bersikeras dan melakukan pembelaan atas apa yang dilakukan PPK Malalayang seperti dibacakan Lady Pondaan, Ketua PPK Malalayang dalam rapat Pleno tersebut. Sahrul rupanya tak menghiraukan apa yang diusulkan saksi PAHAM.

”Kita disini mencari selisih suara. Itu sebabnya PPK melakukan itu, kita tidak lagi mundur jauh kebelakang. Kemudian disini hadir juga saksi-saksi dari pasangan calon Wali Kota Manado lainnya yang mengharapkan bahwa pendepakatan penghitungan selisih dilakukan seperti ini. Silahkan PPK Malalayang melanjutkan penghitungan,” kata Sahrul yang juga pernah menjadi wartawan ini.

Saksi PAHAM, Vivie Sanggor saat menyampaikan protes (Foto Suluttoday.com)

Sementara itu, Taufik Bilfaqih, Komisioner Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Manado dalam sesi tanggapan dan penyampaian usulan menanggapi serius keberatan yang disampaikan Vivie dari saksi PAHAM. Menurut Taufik apa yang disampaikan saksi PAHAM merupakan sesuatu yang krusial dan substansi. Bagaimana tidak, ketika Pleno di tingkat Kota sekedar memfokuskan pada selisih angka-angka, lalu mengabaikan proses yang benar, maka hal itu akan membahayakan. Tak hanya itu, Taufik menyebut penyelenggara Pilkada ditingkat Kecamatan seperti mengesahkan sesuatu yang salah dalam Pleno Kecamatan.

”Saya menanggapi apa yang disampaikan Ibu Vivie ini krusial. Perlu untuk direspon KPU Manado. Jangan dikira ini tidak penting. Mohon diperhatikan, karena urgennya saran tersebut maka penghitungan selisih suara mestinya lebih valid dan transparan. Selain itu, saya juga menyoroti kinerja PPK dan Panwascam yang mengesahkan hasil Pleno Kecamatan, sepertinya mereka mengesahkan hal yang salah. Terbukti di Pleno tingkat Kota masih ditemukan selisih suara sebesar ini. Lalu hasil Pleno Kecamatan dimentahkan disini. Kami akan evaluasi dan menjadikan ini catatan penting,” kata Taufik, jebolan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) ini tegas.

(*/Amas)

iklan1