Category: Politik

Bertarung di Boltim, Suhendro Boroma Datangi Sekretariat Partai Golkar

Suhendro Boroma saat mendaftar (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Tensi politik di Pemilihan Bupati (Pilbup) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) tahun 2020 bakal kencang. Betapa tidak, para kompetitor yang bertarung terhitung memiliki basis kekuatan tinggi, lihat saja hadirnya Suhendro Boroma.

Om Edo begitu Suhendro akrab disapa, menyampaikan setelah dirinya kukuh ikut bertarung, ia langsung mendapat dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Bahkan, beberapa partai politik besar pun ikut melirik figur yang dikenal dekat dengan rakyat ini.

Buktinya, akhir pekan kemarin Om Edo memenuhi undangan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Senin (9/12/2019) siang, pria yang juga Presedium KAHMI Sulut terpilih ini, penuhi undangan Partai Golkar.

Om Edo didampingi Suardi Hamza, Afandy Basso, tiba di Kantor DPD Partai Golkar di bilangan Jalan Martadinata. Setibanya di kantor partai berlambang pohon beringin itu, figur Om Edo disambut pengurus DPD I Partai Golkar Sulut, Feryando Lamaluta dan Alfian Walintukan.

Selanjutnya, melakukan prosesi pendaftaran sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur. Usai menyerahkan berkas pendaftaran, Om Edo yang juga menjabat Direktur Utama Jawa Pos Grup, memberikan apresiasi kepada partai Golkar yang telah mengundangnya sebagai salah satu bakal calon Bupati Boltim, yang akan diseleksi menjadi calon untuk bertarung di pesta lima tahunan rakyat Boltim.

“Tentu saya berterima kasih kepada Partai Golkar. Atas kepercayaan ini, dan saya berkomitmen dengan sepenuhnya untuk rakyat Boltim tercinta, saya akan memajukan Boltim tercinta,” tutur Om Edo menutup. (*/Redaksi)

Bertarung di Pilwako Manado, Faisal Salim Setia Masuk Melalui PAN

Pengambilan formulir bakal calon Wakil Wali Kota Manado (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Satu per satu bakal calon Wali Kota dan bakal calon Wakil Wali Kota Manado bersikap. Menunjukkan ketertarikan, keseriusan untuk bergabung di partai politik tertentu. Minggu (8/12/2019), Faisal Salim, SE bakal calon Wakil Wali Kota Manado memilih mendaftar di DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Manado. Kesungguhan itu ditandai dengan pengambilan formulir yang dilakukan Faisal, melalui Gilang Ramadhan Hiola selaku Liaison officer (LO).

Sebagai penghubung, Gilang ditugaskan mengambil forumlir pendaftaran calon di Sekretariat DPD PAN Manado. Gilang diterima langsung Tim Pilkada PAN, Iqbal Anshari. Menurut Gilang, saat diwawancarai media ini bahwa keseriusan Faisal Salim untuk maju dalam kontestasi Pilwako Manado 2020 adalah untuk melakukan perubahan di Manado.

”Saya ditugaskan Bang Faisal Salim untuk mengambil formulir bakal calon Wakil Wali Kota Manado. Dan Alhamdulillah disambut baik, Tim Pilkada PAN Manado. Selaku tim Faisal Salim, kami telah bersiap untuk mengatur waktu pemasukan formulir. Dalam waktu dekat tentunya, kita akan padati Sekretariat DPD PAN Manado. Bang Faisal akan datang mengembalikan formulir yang telah diisi dengan didampingi pendukung tentunya. Terima kasih kepada Tim Pilkada PAN yang menerima kami dengan ramah, dan penuh kegembiraan,” ujar Gilang.

Tidak hanya itu, kata Gilang pihaknya akan melakukan pertemuan bersama tim untuk menetapkan waktu yang tepat dalam pemasukan formulir. Lanjut Gilang saat ditanya soal apakah akan ada konvoi dengan memobilisasi massa sebanya-banyaknya?, Gilang menanggapi santai, malah menuturkan pihaknya punya kejutan untuk mengatur model pengembalian formulir nantinya.

”Kita atura sebaik mungkin. Yang pasti format yang telah kita gagas berbeda dengan bakal calon Wali Kota atau bakal calon Wakil Wali Kota Manado lainnya. Tinggal kita matangkan di rapat nantinya. Soal konsep pendaftaran, kita mash merahasiakan. Akan ada kejutan bagi warga Manado tentunya. Yang pasti semua pendukung Faisal Salim gembira mengantar beliau,” tutur Gilang sambil tersenyum.

Gilang dan Iqbal saat berjabat tangan (FOTO Ist)

Untuk diketahui, Faisal sendiri merupakan Keteua BM PAN Kota Manado. Pengurus DPW PAN Sulawesi Utara Utara. Meski atas berbagai undangan terhadap dirinya untuk hadir mengikuti seleksi dari partai politik lain, ia malah mengurungkan niat. Dan loyal mendaftar dan mengikuti mekanisme PAN dimana secara genetika politik, menjadi rahim Faisal Salim dilahirkan. (*/Redaksi)

Runtuhkan Politik Patron Klien, Oligarki Kekuasaan Merusak Demokrasi

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

KEKUASAAN bisa digunakan untuk melegitimasi orang lain. Sehingga mereka yang tidak punya kewenangan formal menjadi punya power. Disegani, dihormati dan paling minimalnya mereka yang di luar kekuasaan itu, punya kemampuan mempengaruhi kebijakan. Disinilah pintu masuk politik patron klien bergerak mengintervensi. Praktek ini akan tumbuh subur bila bangunan demokrasi kita terbuka seperti sekarang. Era reformasi memberi ruang atas hal semacam itu. Dimana barter kepentingan sudah menjadi hal lumrah, bukan menjadi tabu atau bukan pula seperti sesuatu yang suci.

Betapa tidak, cara-cara perkawanan atau geng politik juga punya manfaat tersendiri. Karena dari persahabatan itu menjadi modal menciptakan gerbong politik yang kuat. Resikonya, jika salah satu dari anggota geng itu mencapai posisi puncak karir politik. Maka, gerbongnya akan diselamatkan. Dengan cara apapun itu, politisi penganut patron klien memang punya loyalitas yang tinggi. Mereka yang berada dalam barisan perjuangan akan diberikan porsi. Mulailah dengan bagi-bagi jatah kekuasaan.

Seperti pembagian hasil rampasan perang. Jika ada simpul-simpul yang terlupakan dan belum disentuh, jatahnya tidak diberikan misalnya, otomatis ini menjadi benih keretakan. Problem politik, munculnya pertengkaran kepentingan berikutnya. Aspek negatif itulah yang membuat politik patron klien dianggap berbahaya, menjerumuskan demokrasi. Penilaian yang digunakan pun menjadi subyektif, tendensius dan cenderung bersifat monopoli.

Ya, kalau sudah sentralistik berarti praktek itu bertabrakan dengan semangat demokrasi. Kejelekan politik patron klien lainnya yaitu pengamanan kebijakan begitu tertutup, pelibatan peran-peran strategis hanya kepada kelompok-kelompok itu saja. Tahap distribusi kebijakan menjadi mandek. Sehingga makin bermunculanlah Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Bahkan, jika tidak dihentikan berpotensi menjadi penyakit menular. Gerbong ini bila retak, akan saling menghasut, menggembosi satu dengan lainnya, dan terlahirnya perang kepentingan.

Pihak tertentu, birokrat atau masyarakat umum yang sebetulnya punya kompetensi diberi kesempatan memegang jabatan publik di pemerintahan pun tertutup kesempatannya. Dipagari dengan kelompok-kelompok yang mengaku pejuang, punya kontribusi terhadap patron yang menang. Rotasinya akan berbentuk pengelolaan pemerintahan yang sentralistik, tidak sehat. Konflik kepentingan malah terpelihara. Sebab, dari konflik kepentingan itu, ada kelompok tertentu yang mengambil manfaatnya.

Politisi memang kebanyakan begitu. Bermental melahirkan konflik, lalu tak punya kemampuan menawarkan solusi. Senang bermain di air yang keruh. Dari dinamika seperti itu, kadang mereka mendapatkan manfaat untuk mencari nafkah. Ruang demokrasi kita menjadi carut-marut. Kehilangan bentuknya yang demokratis. Zona politik kita menjadi tidak tertib, penuh gelombang pertentangan dan penghianatan. Ketika melacak banyaknya pemimpin kita di daerah maupun secara Nasional yang lamban melahirkan kesejahteraan, kebanyakannya energi mereka habis dengan mengurus konflik-konflik internal.

Konflik antara geng juga patut diperhitungkan. Jangan dikira gampang saja mengatasi sesama anggota tim saling sikut dan gunting dalam lipatan, tidak mudah mengurus mereka. Ketika salah pengaturan, akan menjadi boomerang, bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak. Yang efek ledakannya akan mengorbankan patron itu sendiri. Lalu, gerbong politik berantakan, hancurlah karir politik dan planning yang dirancang.

Politik patron klien juga secara positif dapat mengantar seorang politisi menjadi berhasil mengapai kekuasaan. Namun, kesuksesan itu ada diklaim. Pemimpin akan menjadi seperti boneka. Sulit melahirkan kemandirian kepemimpinan. Dari politik patron klien mengalirlah politik balas budi. Tumbuhnya politik kompensasi, yang secara manusiawi tidak salah. Muncullah istilah take and give, tidak ada makan siang gratis dalam politik.

Padahal kalau digali, tujuan politik adalah pelayanan. Bukan dilayani, bukan memberi dengan harapan mendapatkan balasan. Politik modern merendahkan martabat politik yang utuh. Nilainya yang universal disayat, dibuat menjadi parsial. Wajah politik sekedar sebagai sarana memberi dan menerima. Kau memberi, lalu kau akan dapat apa, hal inilah yang terlalu dominan dalam percakapan dan aktualisasi politik kita. Sungguh miris.

Kekuasaan itu dipergilirkan. Kemudian, kekuasaan itu tidak sekedar dibagi. Melainkan dilaksanakan. Karena kekuasaan itu amanah dari Tuhan untuk kita. Seseorang yang berkuasa diberikan kelebihan oleh Tuhan yang melayani orang lain. Waktu belajar, waktu mendengar, waktu melayani lebih banyak ketimbang masyarakatnya. Bukan kesenangan, kemewahan yang dipamerkan. Atau, bukan pula lebih banyak waktu tidurnya, waktu marah-marah pada masyarakat ketimbang melayani.

Tidak mudah menjadi pemimpin yang yang sukses. Menjaga keseimbangan, dihormati, dicintai, dan betul-betul menjadi teladan bagi yang dipimpinnya. Menjadi pemimpin itu fitrahnya manusia dan memang orientasi utama mengapa manusia itu diciptakan. Di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) juga seperti itu, harapan masyarakat tentang standar kepemimpinan yang sebetulnya tidak muluk-muluk. Tapi karena tarikan politik kadang membuat pemimpin itu tidak fokus menjalankan kepemimpinannya.

Pemimpin politik itu tugasnya melayani. Tidak menambah masalah ditengah masyarakat. Kemunculan politik patron klien di Sulut bertanda bahwa pemerintahan maupun struktur inti di partai politik tergerogoti sistem demokrasinya. Pendekatan musyawarah mufakat sering diabaikan. Rapat dan cara pengambilan keputusan hanya sekedar formalitas, ditengah jalan keputusan bersama ditelikung. Kedigdayaan politik patron klien tidak boleh diremehkan.

Kita berharap dominasi politik patron klien dihilangkan berlahan. Dengan pertimbangan kita memasukkan politisi yang benar-benar teruji. Punya kemampuan, tau cara kerja dan memiliki niat tulus bekerja untuk memajukan masyarakat. Jangan memberi ruang kepada politisi yang punya akal bulus dan banyak modus, karena nanti masyarakat yang menderita. Tumbuhkan praktek politik yang profesional, demokratis, jauhkan sikap diskriminatif dalam berpolitik. Dengan begitu, capaian atau cita-cita bersama yang hendak kita gapai dalam politik bisa terwujud. [**]

 

 

_____________________________

Catatan : Amas Mahmud, Sekretaris DPD KNPI Manado

MPR PILIH PRESIDEN LAGI?

DR Ferry Daud Liando (FOTO Ist)

Oleh : DR Ferry Daud Liando

(Pengamat Politik dan Pemerintahan)

Kamis pekan (28/11) lalu saya diundang Bawaslu RI dalam sebuah Forum Seminar Nasional berkaitan dengan Penegakan Hukum Pemilu. Materi ini memang sangat menarik untuk dibahas sebab hukum pemilu masih menjadi salah satu persoalan terutama dalam mewujudkan keadilan pemilu (elektoral justice). Terdapat pasal-pasal yang saling tumpang tindi, tidak saling menguatkan namun saling melemahkan. Terjadi kekosongan norma terhadap adanya sebuah peristiwa sehingga kesulitan dalam tahap eksekusi. Terlalu banyak lembaga yang menangani peradilan pemilu.

Peristiwa hukumnya sama, tapi kerap melahirkan putusan berbeda. Proses peradilan sangat panjang, sementara tahapan pemilu terus berjalan. Banyak kejahatan pemilu namun tidak serta merta disebut pelanggaran pemilu. Sebab pelanggaran pemilu harus memiliki sejumlah bukti, Salah satu unsur bukti tak terpenuhi maka proses hukum dihentikan. Legal standing pelapor dan ketepatan waktu pelaporan kerap juga menjadi masalah.

Penegakan hukum pemilu yang tidak optimal kerap dimanfaatkan oleh para “pemain” untuk memanfaatkan situasi. Ada banyak pihak yang justru diuntungkan dari kelemahan ini. Para pemilik modal tentu akan sangat leluasa membeli suara pemilih (vote buying) karena untuk membuktikan pelaku politik uang tidaklah mudah. Para ASN ketiban rejeki saat pemilu. Jasa-jasa mereka saat kampanye berbuah manis dengan mendapatkan jabatan-jabatan baru pasca pemilu. Jabatan itu diberikan karena kerabat kepala daerah dengan mudah terpilih sebagai anggota DPR/DPRD atas “permainan” para ASN memobilisasi dan mengitimidasi pemilih.

UU memang melarang ASN berkampanye. Tapi persoalannya adalah cara membuktikannya itu yang sulit. Bawaslu yang sesungguhnya merupakan lembaga mandiri, tapi kerap saling adu kekuatan dengan pihak kepolisian dan kejaksaanan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Kalaupun ada ASN yang akhirnya terbukti melanggar, eksekusi akhir tidak berada di tangan Bawaslu.

UU pemilu belum sepenuhnya memberi ruang bagi para politisi hebat untuk lembaga legislatif di semua tingkatan. Tak ada yang bisa membantah bahwa lembaga strategis ini banyak dikuasai para aktor pemilik banyak uang yang berhasil menyogok pemilih dan kerabat kepala daerah yang berhasil memperdaya ASN memobilisasi dan mengintimidasi masyarakat. Teori sistim menyebut bahwa proses yang gagal bisa melahirkan produk (output) yang gagal pula. Inilah yang kemudian menjadi kekhawatiran jika wacana pemilihan Presiden dan wakil Presiden oleh MPR RI akan benar-benar serius untuk dibahas dalam rencana amandemen UUD 1945.

Tahun ini dua produk politik DPR yang sangat kontroversial yakni pentapan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3 dan revisi UU KPK. Tidak ada perdebatan panjang dalam proses pengambilan keputusan di DPR. Setelah ditelisik, ternyata persepakatan itu merupakan kompromi bersama para ketua partai politik. Kekhawatiran ini bisa saja terjadi jika MPR RI yang akhirnya akan memilih Presiden dan wakil Presiden. Anggota MPR mayoritas berasal dari anggota DPR RI. Mereka diusung oleh partai politik pada pemilu 2019 lalu. Meski telah dilantik dan ditetapkan sebagai anggota DPR, nasib mereka ditentukan oleh ketua partai politiknya.

Ada ketua parpol terpilih karena proses politik yang panjang, namun ada juga yang terpilih karena modal finansialnya besar. Dengan demikian yang kelak menentukan siapa Presiden dan wakil Presiden adalah para ketua parpol ini. Pemilihan Presiden dan wakil Presiden oleh MPR tak sekedar menginterupsi atas pengabaian kedaulatan rakyat, namun sistim hukum pemilu selama ini belum disebut ideal melahirkan politisi-politisi mapan untuk memilih Presiden dan wakil Presiden. Dapatkah proses politik seperti Ini mampu melahirkan produk politik yang diharapkan. [**]

Mendaftar di PDIP, Abid Takalamingan Makin Bulat Bertarung di Pilwako Manado

Abid Takalamingan saat mendaftar di Sekretariat PDIP Sulut (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Menjadi hari yang bersejarah bagi sejumlah figur, Sabtu (7/12/2019) yang secara politik mendapatkan kesempatan diundang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Termasuk Abid Takalamingan, S.Sos.,MH politisi senior ini mengambil kesempatan untuk menjadi bakal calon Wakil Wali Kota Manado untuk tahun 2020.

Abid sendiri telah digadang-gadang warga Manado agar bertarung di Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Manado. Namanya muncul dibursa calon Wakil Wali Kota Manado, ramai mendapat dukungan dan cukup diperbincangkan. Popularitas Abid yang juga mantan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) ini memang tak perlu diragukan lagi.

Saat diwawancarai usai mendaftar di Sekretariat PDIP Sulut, Abid menyampaikan hasil bacaannya terhadap kekuatan PDIP di Sulut. Abid terlihat realistis memetakkan posisi PDIP, komitmen kader dalam berjuang dan sumber daya politik yang ada. Bagi Abid, dirinya mengambil keputusan bulat untuk mendaftarkan diri sebagai bakal calon Wakil Wali Kota Manado dengan tanpa paksaan atau bujukan dari siapapun.

Abid saat mendengarkan arahan dari Tim Penjaringan Pilkada PDIP Sulut (FOTO Ist)

‘’Saya melihat aura kemenangan PDIP Sulut dan PDIP Manado begitu kencang. Tergambar, dalam analisis saya berdasarkan keaktifan serta konsistensi kader-kader PDIP untuk menang, apalagi dipimpin Pak Olly Dondokambey, maka kekuatan politik mereka makin kuat. Dari berbagai pertimbangan, maka saya memutuskan fokus mencalonkan diri sebagai bakal calon dari PDIP untuk bertarung di Pilwako Manado 2020,’’ ujar Abid.

Sahabat karib Fahri Hamzah itu menilai kepemimpinan politik dari sosok Olly Dondokambey juga ikut mendrive PDIP sehingga lebih mudah meraih kemenangan dalam momentum Pilkada 2020. Abid menilai kemajemukan PDIP menjadi nilai tawar tersendiri dalam proses berdemokrasi, itu sebabnya ia tertarik untuk mengambil bagian di Pilwako Manado melalui PDIP.

Para bakal calon Wali Kota dan Wawali Manado saat mendaftar di PDIP (FOTO Ist)

‘’Saya melihat kekuatan PDIP selain partai besar dan pemenang Pemilu, juga karena mereka memiliki kader-kader partai yang loyal. Setelah banyak bergaul dengan kader-kader PDIP, pemikiran dan pemahaman saya pun justru jadi moderat secara politik. Secara sosial itu cocok di Kota Manado yang masyarakatnya majemuk. Pluralitas berpolitik PDIP juga sangat sejalan dengan kompleksitas kebutuhan masyarakat,’’ kata Abid menutup.

Sekedar diketahui, Abid sebelumnya pernah diundang Partai Golongan Karya (Golkar), tapi ia tidak menghadiri undangan tersebut. Kemudian, setelah PDIP yang mengundang baru dihadirinya. Keseriusan Abid untuk menunjukkan konsistensi terhadap PDIP ini memberikan gambaran keteladanan bahwa tokoh muslim Sulut yang satu ini cukup loyal secara politik terhadap PDIP. Tidak mau mendua seperti bakal calon Wakil Wali Kota Manado lainnya.(*/Redaksi)

iklan1