Category: Politik

Undang Driver Gojek, Cawawali Manado Ini Janjikan Rumah

Bang Toyib saat tatap muka (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Pembangunan di Kota Manado yang makin berkembang pesat diharapkan terus berpihak pada masyarakat. Hal itu disampaikan Faisal Salim, SE bakal calon Wakil Wali Kota Manado untuk Pilkada 2020.

“Kita bersyukur karena pemerintah Kota Manado telah meletakkan Manado sebagai rumah besar kita semua. Yang dibangun dengan konsep keberagaman dan kebersamaan. Pembangunan yang terus maju ini kita harapkan makin berpihak pada kepentingan masyarakat,” ujar Salim, Rabu (23/10/2019) dalam pertemuan di rumah kopi 69 Manado saat tatap muka berama ratusan driver Gojek.

Pria yang akrab disapa Bang Toyib ini juga menyebutkan jika Allah meridhoni dirinya untuk memimpin Kota Manado, maka dia akan membangun program yang berpihak pada masyarakat kurang mampu secara ekonomi.

Suasana pertemuan (FOTO Suluttoday.com)

“Sandang dan papan itu penting bagi kebutuhan dasar masyarakat. Ini menjadi perjuangan saya kedepan. Insya Allah perjuangan ini diridhoi Allah SWT, saya bertelad mewujudkan program rumah murah. Rumah yang mudah diakses masyarakat, agar warga Manado bisa mendapatkan rumah. Ya, tentu bagi masyarakat Manado yang belum memiliki rumah,” tutur pengusaha properti ini tegas.

Bang Toyib sebagaimana diketahui adalah kader PAN Sulawesi Utara dan Ketua BM PAN Kota Manado. Ia juga menjadi salah satu calon Wawali yang akan digadang-gadang DPD PAN Manado.

Turut hadir dalam pertemuan ini Gilang Ramadhan Hiyola, Bang Lookman, Baso Affandi, Bung Amas serta sejumlah tokoh masyarakat lainnya. Dan juga Ketua-Ketua Komunitas Gojek Manado. (*/Redaksi)

Posko Menangkan Pancasila Sulut Rutin Gelar Kursus Politik

Bung JRT saat memaparkan materi (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Demi memperkuat pengetahuan tentang persoalan politik dan sosial. Posko Menangkan Pancasila (PMP) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melaksanakan Kursus Politik. Kali ini mengangkat PMP tema “Mengapa Pancasila Harus di-Menangkan?”.

Tema ini sengaja di angkat, kata Bung Jim R Tindi yang juga Ketua PRD Sulut adalah untuk menjawab semua pertanyaan publik terkait kampanye yang dilakukan PRD. Lanjut Tindi, kampanye itu bermaksud memberi jawaban terhadap persoalan bangsa yakni “#MenangkanPancasila”.

”Adapun penyataan yang paling sering muncul apakah Pancasila lagi kalah?, Bukannya Pancasila sudah final sebagai dasar negara ?. Kita menjawab pertanyaan dan keraguan publik soal Pancasila. Jadi, secara komprehensi kita membahas, baik dari latar historis, terotis, filosofis, sosiologis dan peran universal Pancasila,” kata Tindi yang menjadi pemantik dalam kursus tersebut, Jumat (11/10/2019).

Tambah Tindi memberi penjelan soal Pancasila yang dikatakannya sudah final sebagai dasar negara tetapi dalam tahapan implementasi masih jauh dari Marwah Pancasila itu sendiri. Pancasila seharunya dijadikan dasar dalam merumuskan setiap kebijakan ekonomi ataupun politik.

”Pancasila itu dasar kita bernegara. Tapi hari ini tidak demikian, Pancasila masih belum melingkupi itu. Masih banyak kebijakan dan undang-undang yang tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Malah justru menguntungkan kepentingan segelintir orang atau kelompok tertentu. Alhasil masyarakat selalu menjadi korban kebijakan dari pemerintah, yang kaya makin kaya yang miskin makin miskin,” ucap Tindi tegas.

Diskusi alot dalam forum kursus politik (FOTO Suluttoday.com)

Belum lagi persoalan Papua. Selama ini Pancasila tidak pernah dihadirkan dalam menyelesaikan persoalan yg ada di Papua. PRD sendiri selalu menyuarakan agar Pancasila dimenangkan di tanah Papua yang kemudian tertuang dalam Resolusi PRD untuk Papua.

”Selama penindasan manusia atas manusia dan bangsa atas bangsa masih tumbuh tumbuh subur di bangsa ini selama itu Pancasila masih belum menang, jadi mari bersama Menangkan Pancasila tutup Jim. Perlu diketahui KURPOL merupakan kegiatan diskusi Mingguan yang diselenggarakan oleh PMP Sulut dan terbuka untuk umum,” tutur Bung JRT sapaan akrab Tindi menutup. (*/Redaksi)

El Bahar Conoras: Membangun Tidore dengan Konsep Toma Loa Se Banari

Muhammad El Bahar Conores bersama tim saat menerima berkas pencalonan (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Pemilihan Wali Kota Tidore tak lama lagi dihelat, dalam kancah dan kompetisi politik hitungan bulan itu tak terasa yang cepat rasanya terlewati. Para calon kepala daerah, umumnya politisi mulai pasang kuda-kuda. Berbagai politik serta sosialisasi diri sekaligus sosialisasi gagasan mulai dilakukan. Para putra putri terbaik Kota Tidore yang bertekad membangun daerah ini terus bermunculan.

Salah satunya Muhammad El Bahar Conoras, politisi dari Partai Demokrat. Pria yang dikenal sebagai politisi vokal serta peduli pada kepentingan masyarakat itu tak mau ketinggalan. Baginya mengabdi bagi masyarakat merupakan tugas suci yang perlu diemban. Kamis (10/10/2019) bersama tim El Bahar mendatangi Sekretariat DPD Partai NasDem untuk mengambil berkas formulir pendaftaran.

Politisi yang murah senyum ini digadang-gadang maju sebagai calon Wali Kota Tidore Kepulauan. Setelahnya, ia memasukkan berkas setelah semua syaratnya dipenuhi. Saat diwawancarai wartawan El Bahar menuturkan komitmennya memajukan Kota Tidore dengan visi besar yang dipersiapakannya. Kota Tidore menurutnya harus dibangun berdasarkan semangat kearifan daerah yang selalu relevan dengan semangat zaman.

”Bagi saya, Kota Tidore perlu dibangun dengan dasar Toma Loa Se Banari (kerja jujur, ikhlas dan benar). Disitulah sebetulnya basis sejarah negeri ini. Saya optimis dan yakin betul dari nilai itu kita akan bangkit lebih maju lagi. Sudah terbukti kok, dan telah menjadi kekuatan penting untuk membangun peradaban berikutnya dengan dan membumikan sejarah leluhur kita,” ujar El Bahar yang juga mantan anggota DPRD Kota Tidore ini.

Ko El begitu sapaan akrab El Bahar menyampaikan bahwa pemipin dan masyarakat harus memaknai pembangunan atas konsensus bersama.

”Secara kewenangan pemerintahan harus mampu mewujudkan kepemerintahan yang baik (good govemance) dan pemerintahan yang bersih (clean goverment), anti korupsi dan bebas KKN, serta menjunjung tinggi prinsip partisipasi, rule of law (aturan hokum), transparansi, daya tanggap, berorientasi pada konsensus, keadilan, efektif dan efisien, akuntabilitas serta visi strategis,” ucapnya tegas.

Sehingga kemudian, lanjut Ko El, pemimpin harus siap di interupsi bahkan di koreksi oleh masyarakat maupun perwakilan.

”Seperti itu juga selaras dengan semangat pembangunan masyarakat saat ini, maka pemimpin sejatinya melayani bukan dilayani,” tutur El Bakar.

Ditanya soal kendaraan Partai, Ko El menambahkan bahwa dirinya beserta tim saat ini sudah memaksimalkan komonikasi politik ke beberapa partai politik baik di daerah maupun di pimpinan pusat.

”Melalui semangat itu kita akan maju bersama. Tak membedakan latar belakang atau perbedaan pilihan politik. Tentu saya juga optimis mendapat Partai dan bukan sekedar syarat pencalonan, tapi lebih dari itu, saya akan mengajak partai politik dalam mengisi pembangunan yang berbasis pada falsafa Toma Loa se Banari,” tutur Ko El menutup. (*/Redaksi)

SUPERVISION FUNCTION BPD

Budiyarto Usman (FOTO Suluttoday.com)

Oleh : Budiyarto Usman, Pegiat Demokrasi

FUNGSI pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pembangunan desa yang saya angkat pada waktu  3 tahun lalu semasa menjadi mahasiswa semester akhir di Universitas Sam Ratulangi. Hal ini bagian dari  bentuk  merefleksikan kembali peran serta fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang menjadi perpanjangan tangan dari masyarakat yang ada di desa guna menyampaikan aspirasi maupun kegelisaan masyarat.

Kita sama sama mengetahui bahawa kepentingan nasioal hari  yang di genjot  Pemerintahan Jokowi adalah pembangunan yang berbasis di perdesaan serta salah satu ciri yang menonjol dari bangsa Indonesia ialah keterkaitan dan orientasi pada pembangunan di segala bidang yang di laksananakan secara berencana dan bersenambungan  hal itu untuk kepentingan dan kesejatraan masyarakatUntuk itu di genjot  mulai dari pedesaan.

Seperti yang di sebutkan dalam UU No 6 tahun 2014 tentang desa ,bahwa pembangunan desa dan kualitas,hidup serta penanggulan kemiskinan dalam hal ini penyedian sarana dan prasarana pengembangan potensi dan penangulangan kemiskinan hal itu semata mata  untuk mewujudkan tujuan  pembangunan sebagai program sectoral yang banyak di arahkan ke desa.

Realita yang terjadi Badan Permusyawaratan Desa tidak berfungsi menjalanjankan tupoksinya jauh dari yang di inginkan Masyarakat tidak  sesuai dengan  fungsi nya  BPD  seperti di Kebiri  sehingga tidak bisa berbuat sesuai dengan kenginan masyarakat. kita tahu Bersama fungsi BPD adalah penyambung lida masyarakat serta  mengawasidan mengoreksi kepala desa semasa periode berjalan sehingga tidak bisaberbuat sewena-wenahnya serta jauh dari penyimpangan.

 Pertanyaanya siapa yang di awasi? Dan apa yang harus Diawasi?

Yang harus di awasi adalah kepala desa dan prangkat desa yang ada.  Peraturan Pemerintah Nomor 72  tahun 2005  Tentang desa  dan di pertegas dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pemerintah desa  menyususun perencanaan pembangunan desa semasa periode berjalan  dan harus melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan dengan semangat gotong royong .

Apa yang harus di awasi? Agar terlaksananya pembangunan di perlukanya fungsi pengawasan dari Masyarakat desa baik di lakukan sendiri oleh masyarakat setempat  maupun Badan yang ada di desa (BPD) sesuai dengan fungsinyamelakukan pengawasan dengan pembangunan yang dijalankan  di Desa. BPD berhak  mengawasi dan meminta keterangan terhadap penyelenggaraan dan pembangunan program di desa tersebut.

Hal ini bertolak belakang dengan kondisi yang ada  tidak sesuai dengan expektasi masyarakat  fungsi pengawasan terindikasi tidak berjalan, lemahnya  BPD mampu berpengaruh terhadapap fungsi control pelaksanaan pembangunan yang ada di desa. Sehingga tidak bisa mengetahui penyimpangan -penyimpangan yang terjadi yang seharusnya kepala desa mengedepankan fungsi Transparansi karna tidak ada fungsi control sehingga di situlahkesempatan untuk melakukan hal-hal yang tidak sesuai.

Badan Permusyawaratan Desa juga terlalu tunduk dengan kepala desa merasa takut akan kuasanya kepala desa.kita mengacu pada aturan tentang desa padahal wewenanya sejajar antara kepala desa dengan BPD

BPD di bentuk  sebagai Lembaga lesislasi dan wadah yang berfungsi untuk menampung dan menyalurkan aspirasi pada hakekatnya Lembaga ini bagian dari mitra kerja desa  agara bisa menciptakan pembangunan yang mensejatrakan,  serta terlaksananya pembangunan yang efektif . jadi BPD dan kepala desa itu saling membutuhkan (simbiosis mutualisme). [*]

RESIDU DEMOKRASI

Bung Amas (FOTO Suluttoday.com)

Oleh : Bung Amas, Sekretaris DPD KNPI Manado

RUPANYA sistem pemerintahan yang digunakan di era transparansi ini sebaik apapun, tetap ada celanya. Ada peluang dan kelemahan tertentu yang sering dimanfaatkan pihak-pihak berkepentingan. Seperti itu pula system Demokrasi Pancasila yang kita anut di Republik Indonesia. Melalui konsep kepemimpinan Presidensial yang tumpuan kekuatan executive heavy. Semua kekuatan kendali dilakukan Presiden, tetap ada titik lemahnya.

Begitu kuatnya pemerintah melalui pengendalian institusi dan bargaining, ada segudang tantangan menanti. Silahkan kita periksa keberhasilannya pada tataran praksis. Kemajuan dan kesejahteraan masyarakat juga masih saja terbelah dengan kesenjangan. Pemerintah Jokowi misalkan yang dalam beberapa momentum menyampaikan sikap tak mau mengintervensi proses penegakan hukum. Hal itu ada plus minusnya.

Logika penghargaan terhadap lembaga penegak hukum yang independen tak mau dinodai Presiden. Meski begitu sikap Presiden tidak selamanya bermanfaat dalam penyelesaian kasus hukum. Sebetulnya, Presiden punya otoritas mengendalikan proses hukum. Kita hargai saja interpretasi hukum yang dianut Presiden. Semoga praktek membegali hukum di republik ini ada solusinya.

Jika benang kusut korupsi yang merugikan masyarakat tidak dituntaskan, berarti kita tersandera kepentingan politik. Dan korupsi makin mendapat tempat dan merajalela. Korupsi tumbuh subur kepada entek pengusaha utamanya. Tugas Presiden yang mulia itu bertanggung jawab atas semua urusan publik, tidak parsial.

Misalkan kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Problem diskriminasi, serta masalah kriminal lainnya yang belum tuntas. Semua itu butuh perhatian dan ketegasan Presiden. Kurang terkelolanya pemerintahan yang terjebak pada ‘koalisi besar’ juga menambah residu demokrasi menjadi buruk. Mobilitas demokrasi kita masih tersandera kepentingan-kepentingan elit yang berkoalisi di lingkar kekuasaan. Residu demokrasi lain yang bergentayangan ditengah masyarakat kita adalah sikap arogannya pemimpin.

Segelintir elit yang hanya mau diberi penghormatan, lalu menghamba pada investor Asing. Karakter pemerintah yang selalu berharap ada pengkultusan terhadap dirinya, meminta pujian, dan menolak kritik. Segala masukan yang dinilai merusak citra diri dituduh sebagai anti pemerintah. Dicurigai seolah-olah kelompok masyarakat yang sakit hati karena berbeda pandangan serta pilihan politik, padahal tidak seperti itu sebetulnya.

Banyak macam residu demokrasi, diantaranya juga proses pemilihan kepemimpinan yang memberi ruang terhadap praktek politik uang. Dihidupkannya politik adu domba, keberadaan masyarakat yang beragam seperti dibenturkan dengan istilah mayoritas dan minoritas. Hasilnya, demokrasi terkebiri. Demokrasi yang universal dikungkung dalam ruang sempit. Jangan heran kemudian input dari proses demokrasi melahirkan output yang tidak sesuai harapan banyak orang.

Keresahan sampai kegelisahan masyarakat harus dijawab pemerintah. Jangan menutup mata, apalagi berpura-pura dan membangun image bahwa Indonesia dalam situasi stabil atau baik-baik saja. Demokrasi kita sedang dalam kesakitan yang kronis. Demokrasi dibajak, kita berdemokrasi dengan cara-cara yang liberal. Tiap politisi yang bertarung dalam Pemilu dan Pilkada, selalu saja punya modal uang terlebih dahulu, barulah mereka menang. Seakan-akan uang merupakan investasi sosial yang utama. Politik uang dianggap semacam garansi bagi kemenangan politisi dalam kontestatsinya.

Nauzubillah min zalik. Demokrasi kita seperti pipa yang mengeluarkan limbah dan tinja. Melainkan kompas atau fondasi yang mengarahkan masyarakat pada ruang pencerahan. Demokrasi meski melahirkan wewangian, buah segar dan makanan yang melejatkan. Rekayasa hasil pemilihan umum, konspirasi jahat dan cara-cata tidak etis yang sering kali ditunjukkan dalam praktek politik. Dilema tersebut menjadi bagian dari residu demokrasi yang mengecewakan.

Kita mengenali residu atau sisa demokrasi yang harusnya membanggakan semua masyarakat Indonesia. Harapan tersebut terbayar bila praktek demokrasi dilandasi pada kejujuran, keadilan. Penghargaan terhadap hak-hak individu, penghormatan pada kemajemukan, dan taat pada regulasi Negara. Anti terhadap perbuatan curang, sekaligus tidak tunduk terhadap sikap-sikap kolonial yang dengan telanjang membudayakan perbudakan. Demokrasi wajib dijalankan secara benar.

Residu demokrasi yang produktif dan sejalan dengan spirit Pancasila yaitu melahirkan realitas masyarakat yang berperadaban tinggi. Masyarakat yang mengakui sekaligus taat pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Kemanusiaan, persatuan, tegak lurus membela nilai-nilai kerakyatan dan berjuang menegakkan keadilan. Nalar publik harus terus digoda, diajak, diajarkan agar ramai-ramai kita tumbuhkan kebersamaan. Bergerak dalam satu poros perjuangan serta cita-cita kolektif yakni melawan penindasan atas nama apapun.

Memberi ruang kepada oknum yang mengkonversi suara konstituen dengan uang, berarti sama saja kita menghendaki residu demokrasi terperangkap. Bahkan, bukan sekedar itu saja, melainkan kita ikut bertanggung jawab, ambil andil merusak demokrasi. Lahirkan cara pandang yang mandiri, inklusif, jadilah agenda demokrasi yang cerdas, bukan menjadi tukang produk sampah peradaban. Kita ikut berdedikasi menjadi tukang bersih ‘kotoran’ demokrasi yang hari ini sedang kita tuai. Kalau bukan sekarang, kapan lagi, dan kalau bukan kita siapa lagi.

Residu demokrasi digambarkan sebagai suatu proses yang tertinggal, tersisa, atau berperan sebagai kontaminan dalam siklus demokrasi. Untuk ini, demokrasi menyisahkan beragam masalah yang masih kronis. Menjadi pekerjaan rumah bagi kita. Berharap ada pemimpin berhati mulia yang membebaskan demokrasi dari tekanan, paksaan dan keterjebakan. Demokrasi idealnya meninggalkan residu yang membahagiakan. Bukan menjadi mainan bagi para bandit.[*]

iklan1