Category: Politik

Paslon Gubernur Malut Jadi Juru Damai, Hindari Friksi dan Politik Huru-Hara

Ilustrasi Pilkada Damai (FOTO Ist)

Catatan : Amas Mahmud

(Jurnalis dan Aktivis KNPI)

RANTAI sejarah itu selalu hidup dalam tiap rotasi kehidupan manusia, kita generasi hari ini tidak akan lahir bila denyut reproduksi sejarah itu berhenti. Sejak abad ke-13, kawasan Maluku Utara (Moloku Kie Raha) sudah dikenal sebagai penghasil rempah-rempah terutama cengkeh, pala dan kenari. Moloku Kie Raha diartikan sebagai persaudaraan penguasa Empat Gunung atau Empat Kesultanan, kita berharap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yakni Pemilihan Gubernur (Pilgub) Maluku Utara (Malut) tahun 2018 dapat berpedoman pada spirit persatuan tersebut.

Artinya, para kandidat Gubernur bersama pasangan Wakilnya dianjurkan melahirkan iklim politik yang kondusif, yang mampu menjadi magnet positif menyatukan masyarakat Maluku Utara. Ekspektasi lebihnya, praktek demokrasi di daerah para raja-raja memberi efek baik pada dunia penganut demokrasi agar rukun-rukun selalu dalam menjalankan demokrasi. Kemudian, masyarakat kita dapat dibebaskan dari ketakutan karena benturan kepentingan Pilgub yang tinggi akhirnya terlahir konflik horizontal.

Pada ruas-ruas sejarah Maluku Utara banyak hal yang memberi pelajaran tentunya. Maluku Utara yang merupakan daerah Kerajaan, warganya dikenal teguh pada ajaran agama dan nilai-nilai adat istiadat. Di Maluku Utara kita mengenal persaudaraan empat penguasa kerajaan diantaranya, Ternate (kerajaan Gapi), Jailolo, Tidore dan Bacan. Sehingga Moloku Kie Raha memiliki arti wilayah yang terdiri dari empat pulau gunung api, warisan sejarah inilah yang harus terus kita pelihara, jangan karena Pilkada nilai dasar yang dibangun atau diletakkan para pendahulu kita rusaki.

Maluku Utara juga dikenal dengan julukan kepulauan rempah-rempah (spice island), pernah diuji kekompakan rakyatnya dengan hadirnya kaum kolonial yang berwatak penguasa otoriter dan anti demokrasi. Para penjajah baik dari Spanyol, Portugis, Belanda, Jepang, dan Inggris serta infiltrasi pedagang Arab yang memiliki kepentingan ganda, semua tirani itu dapat dilawan para pendahulu kita, dan kemudian kompak mengusir para penjajah dari tanah Malut tercinta. Semangat kebersamaan, kekompakan dan mari moi ngone foturu inilah yang harus menjadi falsafah hidup, dapat memacu generasi Malut untuk membangun daerah ini dengan sebaik-baiknya.

Pada beberapa postingan media sosial (Medsos), kita telah membaca nama-nama kandidat yang telah melakukan deklarasi untuk maju di Pilkada Maluku Utara, para calon Gubernur dan Wakil Gubernur diantaranya; Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar (AHM-Rivai), Burhan Abdurahman-Ishak Jamaludin (Bur-Jadi), Muhammad Kasuba-Majid Husen (MK-Madju) dan Abdul Gani Kasuba-Alyasin (AGK-YA), mereka memiliki dukungan fanatic yang berbeda-beda segmennya. Tentunya, kekuatan dan konsentrasi dukungan masyarakat di tiap Kabupaten/Kota se-Maluku Utara akan terbagi-bagi, tidak akan ada suara dominan yang menonjol dibasis-basis suara seperti pada Pemilihan Gubernur beberapa tahun silam.

Sekedar mengkalkulasi kekuatan pasangan calon Kepala Daerah yang ada dengan irisan basis massa, seperti dukungan Suku Agama Ras dan Antar golongan (SARA) yang sering kali menjadi ‘makanan’ orang Malut dalam memetakan kekuatan politik. Maka, kedepan dipastikan praktek politik kita bisa tersandera, melahirkan instabilitas politik, ketidak nyamanan dan kemenangan Pilkada di tahun 2018 kedepannya akan menjadi ancaman baru bagi demokrasi kita. Sudah pasti retak kebersamaan, toleransi, cita-cita bersama membangun daerah, karena masuknya isu-isu SARA membuat tali, jahitan kerukunan di Maluku Utara menjadi robek kembali.

Untuk itulah, kita membutuhkan politik akomodatif, politik rekonsiliatif, kebiasaan politik damai, para kandidat harus menjadi ‘juru damai’ baik kepada pendukungnya maupun kepada masyarakat Malut secara luas. Kandidat harus bersatu padu memberantas para provokator politik, para pembuat berita hoax dengan mendidik masing-masing pendukungnya dengan etika komunikasi yang santun. Lumpuhkan semua corong-corong atau bibit propaganda yang pada akhirnya pembuat iklim Pilkada di Malut mengalami gangguan.

Bila para kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur kesadarannya tersentuh, terutama terkait ‘politik damai’ dengan mengedepankan visi profetik, ini berarti Pilkada 2018 di Malut akan mengalami kemajuan luar biasa. Pemilih kita tidak lagi disandera dengan isu-isu sectarian (parsial) yang berdampak akal sehat publik menjadi rusak.

Bila di Indonesia kita mengenal Bhinneka Tunggal Ika, di Maluku Utara jauh sebelumnya kita telah mengenal semboyan Mari Moi Ngone Foturu. Berikut dilampirkan daftar motto (slogan, semboyan) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Maluku Utara, di Kabupaten Halmahera Barat kita mengenal semboyan Ino Fo Makati Nyinga, begitu pula di Kabupaten Halmahera Tengah ada Fogogoru, di Halmahera Selatan kita temui semboyan Saruma, ada juga Maku Gawene di Kota Ternate. Selain itu, semboyan dari Kepulauan Sula yang kita kenal dengan Dad Hea Ted Sua.

Selanjutnya, ada slogan Toma Loa Se Banari dari Kota Tidore, kemudian di Kabupaten Halmahera Utara ada Hibualamo, selain itu di Kabupaten Pulau Morotai terdapat semboyan Podiki De Porigaho dan Kabupten Halmahera Timur Limabot Fay Fiye. Cukup luar biasa, semboyan yang menjadi gagasan universal dari pemerintah Kabupaten/Kota se-Maluku Utara. Setidaknya itulah sekelumit harapan-harapan humanis dari kita warga Maluku Utara, agar Maluku Utara secara keseluruhan lebih maju, terhindar dari konflik horizontal.

Pembangunan Provinsi Maluku Utara secara berkelanjutan hendaklah bersifat seperti penyerahan estafet yang dari satu kepemimpinan ke kepemimpinan selanjutnya berjalan damai. Tanpa harus ada keributan, kekacauan atau ‘pemberontakan’ yang kebanyakan lebih membawa mudharat bagi kita semua. Maluku Utara mau dibawa kemana kedepannya selepas tahun 2018, itu terletak pada komitmen pemimpin Maluku Utara kedepannya, itu sebabnya masyarakat diharapkan cerdas menentukan pilihannya, jangan lagi gampang ‘tersandera’, berhentilah menjadi ISIS (Ikut Sana Ikut Sini) yang tidak ada manfaat jangka panjangnya.

Jauhkan adudomba antara sesama masyarakat Maluku Utara. Kepada para tim sukses atau tim pemenang, jadilah duta-duta perdamaian, bersikaplah seperti mentor politik yang mencerahkan pemilih, berhenti menjadi ‘pemicu’ konflik. Karena apapun itu, kepentingan Maluku Utara adalah yang utama, jangan karena libido kekuasaan, lantas kita menghalalkan segala cara. Silahkan memilih figur yang dianggap paling layak, angkat dan puji setinggi mungkin kandidat yang menurut kalian layak diperjuangkan, namun jangan sedikitpun menghina, menjatuhkan, mengfitnah dan membuat kampanye hitam lainnya kepada lawan politik anda.

Kita pasti telah bersepakat pada nurani masing-masing, bahwa sejumlah nama-nama yang masuk sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara yakni putra-putra Malut yang terpilih. Mereka telah melewati banyak proses pematangan, banyak mengoleksi pengalaman, mempunyai integritas dan track record. Intilah mereka inilah generasi-generasi terbaik Maluku Utara. Para calon Kepala Daerah tampil menjadi juru damai, bukan menjadi corong perusak kerukunan, bukan pula menjadi inspirasi yang akhirnya menebarkan terror ditengah masyarakat.

Bila ada satu dua kata kampanye dari para calon Kepala Daerah yang memicu kegaduhan demokrasi di Maluku Utara, maka sebaiknya masyarakat saling memberitahukan dan bila perlu diviralkan ke media sosial untuk kemudian tidak dipilih ramai-ramai oleh masyarakat. Jangan pilih pemimpin bermulut ‘neraka’, politisi perusak tak layak memimpin Maluku Utara. Waspadai sebaik mungkin agara para pemburu kekuasaan yang mementingkan kepentingan diri sendiri dan komunitasnya tidak diloloskan sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Maluku Utara.

Parade Politik dan Seremoni Demokrasi

Banyak pelajaran yang dapat kita petik dari perilaku para politisi di Maluku Utara, bisa dilihat dari suksesi Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah. Ada politikus yang menonjolkan narasi, kewibawaan, kharisma, kemampuan membangun relasi, mendemonstrasikan kekayaan, mendeklarasikan ‘prestasi’ semu yang kira-kira anak seumuran SMA juga mampu melakukannya karena prestasi yang diperoleh dengan menggunakan subsidi uang rakyat.

Berjejeran fakta yang tidak harus diterima begitu saja oleh masyarakat tanpa memberi kritik pedas dan radikal. Karena yang namanya publik figur dan mereka yang berani tampil dipentas pertarungan publik, menjadi pejabat, negarawan, atau politisi pasti sudah menyiapkan mental untuk dikritik. Tidak boleh publik figur anti kritik, sebab anti kritik sama artinya para publiK figur itu mengkerdilkan diri mereka sendiri.

Dilain pihak, masyarakat kenyataannya disajikan beragam prakarsa, insiatif dan tontonan yang ‘ramai’ diranah politik. Beragam plus-minusnya, seperti parade dalam iven vestifal kebudayaan, namun dalam politik lebih ‘hitam lagi’ karena kebanyakan pertujuntukkan penuh kepalsuan dan rekayasa. Ada istilah yang seringkali digunakan, bahwa masyarakat yang mendengar, membaca, menyaksikan langsung serta menganalisa tingkahlaku politikus harus dibaca terbalik. Dengan pandangan yang ala politisi, dimana perspektif membaca perilakuknya tidak lazim.

Kalau politik hanya mengandalkan seremoni (hura-hura), biasanya dampak yang dihasilkan itu adalah huru-hara. Kekacauan sering tampil ditengah hura-hura politik yang dipertontonkan ditengah masyarakat, saling fitnah pun menjadi semacam kekuatan ampuh yang menakutkan, merusak tatanan kerukunan dan persaudaraan ditengah masyarakat. Mencari resep dalam rangka menghindari potensi polemik tak berkesudahan kedepannya dalam bencana politik, solusi bijaknya yaitu politisi sudah harus berhijrah dari hiruk-pikuk suasana duniawi (profan) yang bersifat seremoni belaka.

Kemudian soal parade politik, bisa banyak ditemukan saat adanya konsolidasi dan komunikasi politik dilakukan. Diantaranya disaat hajatan Pemilihan Gubernur Maluku Utara tiba, para elit partai politik dan kandidat Kepala Daerah mulai adu kuat, saling bermanuver, bujuk rayu dilakukan, intinya untuk mengkonsolidasi kekuatan partai demi kepentingan koalisi. Mengajak pimpinan partai politik agar mengusungnya sebagai calon Kepala Daerah. Aspek inilah yang ditonjolkan, bahkan menjadi gengsi tersendiri dukungan-dukungan parpol itu ‘dijejerkan’.

Parade politik pun terlihat, sebab umumnya dukung-mendukung parpol dibaca sebagai kelihaian dan kemampuan para calon Kepala Daerah dalam ‘mengkondisikan’ parpol. Banyka dan sedikitnya dukunga parpol menjadi alat ukur bagi politisi biasanya, meski hal ini tidak berlaku bagi masyarakat sebagai pemilih. Buktinya kunci memenangkan kandidat Kepala Daerah tidak terletak pada elit dan kader parpol, tapi pada konstituen, artinya cukup para kandidat Kepala Daerah memenuhi mekanisme yang ditetapkan KPU saja. Selebihnya, masyarakat yang punya kuasa dan peran menentukan menang atau kalahnya pasangan calon Kepala Daerah. [***]

AYO Mendaftar, KPU Kota Manado Perpanjang Waktu Pendaftaran PPS

Jusuf Wowor (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.comKomisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado mengumkan terkait perpanjangan pendaftaran calon anggota Panitia Pengumutan Suara (PPS), hal itu disampaikan melalui pengumuman Nomor: 05/PP.05.1-PU/7171/KPU-Kot/II/2018.

Melalui penguman yang ditandatangani Ketua KPU Kota Manado, Drs. Jusuf Wowor, M.Si, Rabu (21/2/2017) menjelaskan bahwa berdasarkan hasil rapat pleno KPU Kota Manado, Rabu (21/2/2018) berkaitan dengan pendaftaran calon anggota PPS se-Kota Manado yang dalam rakrutmennya masih terdapat kekurangan, maka KPU Kota Manado masih membuka kesempatan untuk pendaftaran anggota PPS.

‘’Sesuai hasil pleno KPU Kota Manado masih terdapat Kelurahan yang tidak ada peserta calon PPS yang mendaftar. Artinya belum cukup kuota 2 kali jumlah PPS yang dibutuhkan, maka pendaftaran PPS diperpanjang mulai hari Rabi tanggal 21 Februari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018 pukul 16.00 WITA,’’ ujar Wowor seperti disampaikan Amrain Razak, Divisi Sosialisasi dan SDM KPU Kota Manado, Kamis (22/2/2018).

Untuk diketahui, pendaftaran tidak berlaku untuk 5 Kelurahan yang telah memenuhi kuota, yaitu Kelurahan Sario Tumpaan, Kelurahan Tuminting, Kelurahan Ternate Baru, Kelurahan Perkamil, dan Kelurahan Teling Bawah. (*/Redaksi)

KETUA DPRD Manado Temui dan Berjanji Tindaklanjuti Aspirasi Warga MALALAYANG

Ketua DPRD Kota Manado, Noortje Henny Van Bone saat menyampaikan maksud dilaksanakannya pertemuan (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Kepedulian yang tinggi terhadap kondisi dan aspirasi masyarakat terus ditunjukkan Noortje Henny Van Bone, Ketua DPRD Kota Manado. Selasa (20/2/2018), melalui tatap muka dan pertemuan dialogis pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018, Noortje menyerap aspirasi dari masyarakat di Kecamatan Malalayang Kota Manado.

Melalui pertemuan yang juga dihadiri Camat Malalayang, Deysi Kalalo tersebut warga Malalayang diberikan kesempatan untuk menyampaikan saran, masukan dan memebrikan aspirasi terhadap apa yang menjadi usulan masyarakat.

Masyarakat yang hadir dalam pertemuan (FOTO Ist)

”Hari ini saya menemui warga yang saya cintai, dalam agenda menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti keluhan serta aspirasi masyarakat Kecamatan Malalayang. Pertemuan ini juga bersama Ibu camat, para Lurah, Polsek, LPM, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat,” ujar Noortje wakil rakyat yang juga Ketua DPC Partai Demokrat Kota Manado ini di kantor Camat Malalayang Manado.

Melalui kesempatan yang istimewa itu, Noortje berkomitmen agar aspirasi warga Malalayang tidak sia-sia, maka dirinya akan memperjuangkan apa yang diusulkan dalam pertemuan tersebut. Menurut Noortje keluhan masyarakat dan aspirasi yang disampaikan wajib ditindaklanjutinya.

Suasana pertemuan (FOTO Suluttoday.com)

”Kiranya semua aspirasi masyarakat bisa terealisasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat Malalayang, karena bagi saya itu kewajiban yang harus diperjuangkan. Namun, diperjuangkan secepatnya, sebab bersama masyarakat kita bangun Kota Manado yang kita cintai,” tutur Noortje. (*/Redaksi)

Gerson Shami Sampaikan Pembangunan Boalemo 2018 Mencapai Rp 100 Miliar

Gerson Shamin (FOTO Suluttoday.com)

GORONTALO, Suluttoday.com – Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Boalemo Provinsi Gorontalo Gerson Shamin ketika diwawancarai menegaskan, PU sudah melakukan koordinasi dengan kementerian pekerjaan umum pusat dan sudah melengkapi persyaratan seperti surat keputusan dari pemerintah daerah sudah dipenuhi karena akan dibawah kekementerian keuangan, Selasa (20/2/2018).

Lanjut Shamin, sedangkan pembangunan di tahun 2018, PU Boalemo memiliki anggaran Rp. 100 miliar dan akan tersebar di tujuh kecamatan se-kabupaten Boalemo. Saat ini 6 paket sudah tayang di LPSE sedangkan lainnya sementara dalam perencanaan, dari anggaran yang ada sudah harus kontrak bulan Mei 2018 dan sekaligus pekerjaannya.

Diharapkan setiap kontraktor yang telah memenangkan tender harus bekerja sesuai bestek dan selesai sesuai kontrak, jika ada masalah dilapangan segera berkoordinasi dengan pihak terkait agar secepatnya mendapat solusi dan tak menimbulkan masalah dikemudian hari. (Robby).

Pemilu Transparan dan Berkeadilan, Jalan Menuju Masyarakat Demokratis

Fanly Solang (FOTO Ist)

Oleh : Fanly Solang, SIP

TAHUN 2018 adalah merupakan tahun dimana momentum politik bagi para calon Presiden, Anggota DPR, DPD dan DPRD beserta partai politik untuk memformulasikan program yang terbaik serta persyaratan untuk menjadi peserta pemilu mengingat di tahun 2019 adalah pesta demokrasi bagi rakyat terutama bagi calon-calon tersebut untuk merebut hati rakyat yang merupakan objek utama sebagai penentu bagi nasib bangsa ini kedepan.

Tahun ini juga adalah merupakan pesta demokrasi di beberapa daerah di Indonesia yang akan mengadakan pemilu serentak dan merupakan pertarungan juga bagi calon Kepala daerah yang akan menghadapi Pilkada. Tak lepas dari itu KPU dan Bawaslu yang merupakan penyelenggara pemilu juga sudah harus menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan asas dan prosedur yang diatur.

Dalam hal ini,  baik pilkada serentak 2018 ataupun pemilu 2019 sudah menggunakan pedoman undang-undang pemilu yang baru yaitu undang-undang no 7 tahun 2017 tentang pemilu. Berdasarkan asas penyelenggara pemilu undang-undang no 7 tahun 2017 yang berisikan sebelas poin yaitu mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif dan efisien. Yang menjadi sorotan dan kajian saya adalah ADIL dan TERBUKA. Kedua poin ini merupakan hal yang kelihatan mudah dan gampang untuk diejawantahkan bagi kita semua kalangan masyarakat yang paham berbahasa Indonesia, tapi pada pelaksanaanya seringkali kita melewatkan kedua hal prinsip ini.

Asas adil ini sebenarnya adalah ujian bagi penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan Bawaslu dimana harus bersikap adil contoh dalam perlakuan terhadap parpol seperti yang terjadi dalam proses verifikasi parpol peserta pemilu tahun 2014 yang diverifikasi ulang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. Kedepan khususnya dalam tahapan pemilu berdasarkan undang-undang no 7 tahun 2017 dan PKPU no 5 tahun 2018 tentang perubahan atas peraturan KPU no 7 tahun 2017 tentang tahapan, program, dan jadwal penyelengaraan pemilu 2019 diharapkan penyelenggara pemilu yang berperan sebagai wasit harus menghidari praktek KKN yang mungkin bisa saja terjadi sehingga efek pembelajaran terhadap masyarakat kedepan khususnya bagi para generasi muda Indonesia untuk lebih cerdas dan dewasa dalam berdemokrasi akan mengalami kemunduran lagi, sehingg. Jika itu dapat berjalan dengan baik, maka generasi yang kita bina hari ini yang merupakan calon pemimpin negara kedepan akan berdampak baik dan lebih maju dalam berdemokrasi untuk kejayaan bangsa ini kedepan.

Yang kedua mengenai asas terbuka juga merupakan asas yang juga harus diperhatikan oleh penyelenggara pemilu, dalam hal ini proses sosialisasi harus dilaksanakan dengan terbuka baik itu tahapan pemilu maupun undang-undang dan aturan yang mengatur tentang pemilu. Kenapa hal ini dianggap sangat penting, karena mengingat banyak masyarakat yang sibuk dengan pekerjaan ataupun yang tinggal dipelosok daerah pedalaman akan kesulitan mengakses informasi-informasi mengenai pemilu, sehingga salah satu contoh dampak pada masyarakat akan kebingungan dalam proses pencoblosan nanti. Disisi lain juga sikap apatis masyarakat yang masih menjadi kebiasaan bagi rakyat kita sehingga faktor keterbukaan mengenai informasi ini akan menjadi faktor perangsang bagi masyarakat secara keseluruhan dan para generasi muda bangsa yang ada di daerah pelosok untuk belajar khususnya dalam hal berdemokrasi.

Saya sebagai generasi bangsa yang berlatar belakang aktivis mahasiswa tentunya merasa gelisah dengan dinamika yang akan menjadi ancaman bagi bangsa ini kedepan. Tangisan hati yang dirasakan bagi pemikir-pemikir bangsa ini kiranya turut menjadi keterpanggilan batin bagi kita semua segenap bangsa untuk memikirkan nasib bangsa ini kedepan secara keseluruhan, khususnya dalam proses demokrasi yang terjadi lewat penyelengraan pemilu saat ini dan kedepan karena proses penyelenggaraan pemilu merupakan proses penentu kebijakan masyarakat Indonesia dimana kita diuji untuk dapat memilih dengan bijak pemimpin-pemimpin yang bisa mempraktekan demokrasi yang sesungguhnya yaitu “Demokrasi Indonesia” seperti yang tersirat dalam makna Pancasila 1 Juni 1945 sebagai ideologi Negara.

 

____________________________________

*Penulis adalah Mantan Ketua Senat Mahasiswa FISIP UNSRAT.

iklan1