Category: Politik

Faisal Salim Perjuangkan Politik Gagasan di Pilwako Manado 2020

Faisal Salim (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Kian kompleksnya permasalahan politik di tanah air, membuat para politisi harus lebih serius dan berani melakukan perbaikan. Beragam perjuangan dilakukan, tujuannya tentu memperbaiki situasi politik kita hari ini. Dan hal itu akan bersumbangsih pada perbaikan dan penyanggah terhadap kualitas demokrasi. Hal itu menjadi perhatian Faisal Salim, SE, Ketua BM-PAN Kota Manado.

Menurut politisi muda yang satu ini kedepan perubahan tradisi politik harus terjadi. Upaya kearah itu mesti dimulai dari sekarang dan dilaksanakan melalui perubahan kesadaran berpolitik. Gagasan yang diusulkan Salim, diantaranya yaitu soal batas waktu bagi para anggota DPRD dan DPR Republik Indonesia. Bagi Salim rotasi regenerasi dalam politik perlu diperhatikan.

”Kadang penyampaian aspirasi publik tidak jalan. Sepertinya ada yang macet, penyebabnya banyak. Ada wakil rakyat yang mungkin jenuh dan hanya berkonsentrasi pada mengumpulkan kekayaan pribadi, lalu mengabaikan kepentingan publik. Cela itu terlahir dari keberadaan mereka yang berulang-ulang kali menjadi wakil rakyat di level tertentu saja. Kedepan harus ada perbaikan. Kalau mau maju kerja parlemen, kita wajib mengoreksi perkaderan,” ujar Bang Toyib sapaan akrab Salim.

Tidak hanya itu, ia bahkan secara rinci memberikan contoh berkurangnya stamina para politisi yang duduk di lembaga DPR. Bila perubahan paradigma tersebut dilakukan Salim optimis akan ada progres perbaikan demokrasi kedepannya. Elit partai politik diharapkan dapat menjadi pelopor dalam perubahan yang disampaikan itu.

”Saya berharap ada perubahan besar dalam tatanan politik kita. Itu semua berawal dari kesadaran personal elit partai politik. Tolong diatur agar anggota DPRD Kabupaten/Kota hanya bisa menjabat dua periode, kemudian DPRD Provinsi misalkan hanya bisa 3 periode batasnya. Selanjutnya DPR RI, agar ada peluang bagi generasi lain memberikan pengabdiannya. Jika ini dilakukan secara tertib, akan ada kemajuan pesat dalam demokrasi kita,” kata Bang Toyib tegas.

Untuk diketahui, Bang Toyib telah digadang-gadang warga Manado untuk maju di Pilwako 2020. Dalam sejumlah kesempatan politisi yang blak-blakan dan berani menyampaikan ide murninya itu menuturkan kesiapannya memperjuangkan politik gagasan demi kemajuan Kota Manado. (*/Redaksi)

Orang Tua Diminta Lindungi Anak dari Efek Negatif Digital

Humiang saat membuka kegiatan parenting digital (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Era milenial peran digital seperti saat ini teknologi, komunikasi, dan informasi sudah tak bendung dan menjadi kebutuhan pokok.  Namun hal ini menjadi tantangan tertentu terlebih hubungan antara orang tua dengan anak-anak.

Melihat persoalan ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mengadakan Pelatihan Parenting di Era Digital bagi Aktivis Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat, di salah satu hotel di Kota Manado, Selasa (01/10/2019).

Mewakili Gubernur Sulut, Olly Dondokambey, Asisten bidang Pemerintahan dan Kesra , Edison Humiang, mengatakan menghadapi tantangan ini diperlukan peran lintas generasi yang cerdas memanfaatkan kemajuan teknologi.

“Orang tua harus aktif menjalankan peran terutama melindungi anak-anak dari dampak negatif digitalisasi,” sebut Humiang.

Dijelaskannya juga bahwa orang tua harus berkontribusi mendukung pembangunan daerah dengan menjaga moral dan akhal generasi penerus bangsa. Di bawah kepemimpinan Olly Dondokambey dan Steven Kandouw di Bumi Nyiur Melambai ini, keluarga harus melakukan 3B, Berdoa, Bermain, dan Belajar.

“Ini juga memerlukan keaktifan orang tua agar ada kualitas yang baik antara orang tua dengan anak,” papar Humiang.

Sementara itu, Kepala Dinas PPPA Sulut Mieke Pangkong mengungkapkan era digital ini anak harus diarahkan orang tua dalam memanfaatkan gawai atau gadget. Kecanggihan teknologi itu seyogyanya dipergunakan untuk tumbuh kembang anak.

”Saya mengajak orang tua untuk bisa membantu anak memfilter informasi yang anak terima dari media digital dan sosial media. Tujuannya agar membawa perkembangan pendidikan anak,” kata Pangkong.(cat)

Bergentayangannya Hantu-Hantu Demokrasi Jelang Pilkada

Bung Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

ADA kanal dan ranjau yang dipasang menjadi tumpuan budak kekuasaan. Bagi mereka yang memandang kekuasaan adalah amanah, pasti takut berbuat curang dalam agenda pemenangan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020. Berbeda bagi mereka yang dikuasai nafsu birahi politik meraih kekuasaan, segala cara dilakukan. Berhati-hatilah, masyarakat perlu dibentengi dengan pendidikan politik.

Agar masyarakat tidak terjebak dengan skenario para bandit dalam politik. Hantu-hantu demokrasi yang membuat riuh aktivitas sosial sebaiknya perlu dikenali. Memang ada hantu demokrasi, tak bisa diabaikan kehadiran mereka karena praktek politik yang sedikit liberal. Kemunculannya yang musiman itu bisa berwujud lembaga dan personal. Sasaran mereka utamanya kepada para calon pemimpin, agen kepentingan, pusat kekuasaan, ‘tempat yang membawa manfaat’. Termasuk figur yang berencana maju di Pilkada tentunya, dengan menawarkan jasa, kelompok hantu-hantu demokrasi ini akan beraksi.

Hantu demokrasi juga merupakan konsekuensi dari kita berdemokrasi memang. Karena semangatnya disandarkan pada keberagaman dan kebebasan berekspresi. Semua orang punya hak yang sama dalam peran-peran publik, sejauh tidak menabrak aturan. Di Provinsi Sulawesi Utara sendiri tahun 2020 akan dihelat Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati serta Walikota, tentu secara paket mekanisme pemilihannya.

Sekedar sebagai pengingat, momentum Pemilu atau Pilkada bukanlah pesta. Melainkan hajatan penting yang bersifat semesta. Kalau memaknai Pilkada sekedar pesta, maka kita kebanyakan akan hura-hura, dan boleh jadi berbuah huru-hara karena banyak orang mabuk, biasanya. Sebagai hajatan istimewa, maka Pilkada diharapkan dapat melahirkan pemimpin yang amanah kepada masyarakat. Berdiri diatas kepentingan semua golongan.

Dalam Pilkada juga tentu kita akan berjumpa dengan segala macam perilaku masyarakat. Salah satu yang unik dan santer kita temui ialah ‘manusia hibrida’. Cir-cirinya yaitu mereka yang mempunyai penyatuan sikap ‘gelap dan terang’. Agen ganda, bermuka dua dan istila lain yang sering disematkan kepada mereka. Konspirasi sikap baik, serta buruk ‘bersetubuh’, hasilnya kita menjadi sukar memilah dan memisahkan.

Manusia model ini kebanyakan gamang, hilang identitas dan prinsipnya dalam berpolitik. Mereka tak segan-segan menggadaikan idealisme, menjual informasi dan kapasitas guna meraup keuntungan. Bagi mereka kemajuan atau kemaslahatan bersama hanyalah fiktif, hanya sekedar jualan dalam politik. Kita pun patut mewaspadai adanya kemenangan kelompok yang mengkultuskan kecerdasan buatan (intelegensi artifisial).

Sistem kecerdasan mesin ini berpotensi besar menerapkan praktek curang disaat Pelkada. Rekayasa dilakukan dengan sistem kontrol yang tinggi, sehingga sulit terdeteksi, kemudian mereka mudah mengutak-atik kemenangan. Jadi kemampuan instrumen yang cukup berperan memenangkan pertarungan politik.

Tampilan hantu demokrasi juga bisa berupa praktek bully di media sosial, memproduksi hoax, menyerang privasi orang lain. Adanya akun Facebook bodong (anonim), prodak berita abal-abal yang semuanya bertujuan menggiring opini publik. Jika arus, bahkan badai ‘rekayasa’ tak mampu dibendung, maka konflik politik mencuat. Hal ini yang berimplikasi pada konflik horizontal, terjadinya polarisasi ditengah tatanan sosial masyarakat.

Model lain dari hantu demokrasi ialah kehadiran lembaga-lembaga konsultan politik dan survey yang bekerja hanya mengutamakan kemenangan, lalu menafikan standart ilmiah dan kebenaran faktual. Obsesi menang boleh saja, tapi kalau tidak ditopang dengan potensi yang mumpuni, bagai bermimpin di siang bolong. Mengambil jalan pintas menghalalkan segala cara dalam politik merupakan potret pecundang, bukan petarung.

Praktek bercermin sudah diadopsi melalui tata cara berpolitik dari para politisi lokal, atas tingkah laku politisi di pusat. Dengan standart tinggi para politisi Nasional mempelihatkan kemenangan yang umumnya ditandai dengan penguasaan modal financial, sebetulnya ikut menggerus solidaritas masyarakat. Atas godaan uang, kebanyakan masyarakat berhadap-hadapan dalam politik. Sebelumnya berkawan, namun saat Pilkada berlawanan.

Kedepan persaudaraan itu dikukuhkan, melalui contoh teladan yang baik dari politisi. Kalau politisinya tidak rukun, masyarakat tentu mengikuti yang mereka idolakan itu, mereka menjadi penyembah kekacauan. Tantangan kita yang harus diperbaiki adalah masuk bercokolnya agen hantu-hatu demokrasi yang sering memporak-porandakan kebersamaan masyarakat. Ciptakan benteng soliditas yang kuat ditengah masyarakat agar tidak mudah dihantam ombak provokasi akibat politik.

Mereka kelompok ‘hantu demokrasi’ ini sering kali melakukan pra kondisi, membangun citra, membangun bargaining lalu menyasar pasien atau siapa yang akan didekati. Targetnya tentu untuk kepentingan diri sendiri dan kelompok. Kalau miliki visi yang sama, mereka menyatu dan tidak berkonfrontasi. Sebaliknya, jika berbeda haluan mereka tak segan-segan melakukan character assassination. Merke berkawan secara profesional. Mengenali mereka itu penting untuk ukuran seorang politisi agar tidak panik lagi ketika bertemu. [***]

 

 

——————————-

Oleh : Amas Mahmud, Sekretaris DPD KNPI Manado

 

Aktivis Lintas Generasi Ramai-Ramai Kecam Sekwan Sulut

Antusiasnya mahasiswa Sulut saat menggelar aksi (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Kecaman publik terhadap oknum Sekretaris DPRD Sulut kian kencang. Tindakan represif yang dilakukan oleh salah satu oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor DPRD Sulut memantik reaksi publik. Sejumlah kalangan menilai bahwa perbuatan oknum ASN tersebut harus segera diproses secara hukum. Bahkan didesak untuk dicopot dari jabatannya.

Dalam video yang sempat viral itu terpantau jelas bahwa salah satu mahasiswa mendapatkan pukulan keras dari Sekretaris Dewan (Sekwan) Sulut, Bartolomeus Mononutu. Beruntung insiden tersebut tak berlangsung lama. Meski begitu, hal itu memantik reaksi publik. Ketua Umum (Ketum) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Manado, Iman Karim ikut angkat bicara.

Menurutnya, sikap HMI Manado masih dalam proses pengkajian sekaligus memperkuat data yang dimiliki. Iman menambahkan, setelah tahapan itu rampung, barulah ditempuh dengan jalur hukum, karena negara ini mengajarkan kita untuk taat pada koridor hukum.

“Dari HMI akan meminta pertanggung jawaban dari pihak Sekwan. Segera mundur dari jabatan yang dia miliki sekarang, karena tidak melambangkan demokrasi yang baik,” kata Iman, kemarin.

Lanjut mahasiswa Alumni Fakultas Hukum Unsrat itu, pihaknya akan terus menggalang massa untuk turun aksi menuntut keadilan sembari menyiapkan bukti sebagaimana agenda yang akan diproses secara hukum.

“Sangat menyayangkan terjadinya tindakan kekerasan yang dilakukan oleh oknum Sekwan. Dia tidak mencotohkan perbuatan yang baik dan tidak mencontohkan sebagai panutan atau orang tua dari mahasiswa yang ingin memberikan aspirasi, sedangkan sangat jelas negara melindungi rakyatnya dalam memberikan aspirasi di muka umum,” tuturnya.

Terpisah, Allan Sinyo Parinusa melalui akun facebooknya mendesak agar oknum Sekwan yang telah melakukan tindakan anarkis segera bertanggung jawab.

“Pak Sekwan yang terhormat silahkan anda mempertanggung jawabkan apa yang anda lakukan pada saat mengamankan pendemo (terekam kamera wartawan). Kalau tidak anda akan menerima kunjungan lagi, dan kami ingin menyaksikan kembali tangan besi anda,” kuncinya.

Ribuan mahasiswa saat berunjung rasa di kantor DPRD Sulut (FOTO Ist)

Komite Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Demokratik (PRD) Sulut, Jim R Tindi mengecam keras tindakan aparat dan oknum ASN dalam menyikapi aksi mahasiswa. Menurut Tindi, sejak kran demokrasi terbuka luas oleh gerakan mahasiswa 98, maka hak kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum adalah milik setiap warga negara.

“Aksi Mahasiswa Sulawesi Utara pada tanggal 25 September 2019 kemarin adalah murni gerakan moral dalam menolak RUU KPK, RUU KUHP, dan beberapa Rancangan Undang-undang yang tak selaras dengan napas reformasi. Mohon ditindak tegas diberi sanksi yang sepadan,” ujar Tindi.

Dia pun mengecam tindakan anarkis yang dilakukan aparat terhadap para mahasiswa. “Mendesak agar aparat mengusut tuntas oknum Sekwan Sulut yang melakukan pemukulan terhadap mahasiswa, karena ini merupakan tindakan barbar yang tak layak di lakukan oleh seorang pegawai eselon 2,” bebernya.

Anggota DPRD Sulut, Nick Lomban menyesalkan bahwa aksi tersebut terjadi tindakan represif. Menurutnya, dalam kesempatan yang lain peristiwa semacam ini tidak terulang.

“Saya pribadi tidak menyetujui tindakan represif, tapi saya maklumi karena saat itu sudah jadi chaos,” tuturnya.

Dia pun berharap kedepan harus kita hindari tindakan – tindakan represif. “Yang bisa kita lakukan ini pelajaran bahwa kedepan menjaga kondusifitas, biar kedepan baik pemdemo maupun aparat itu terluka,” kuncinya.

Sementara itu, koran ini melakukan upaya konfirmasi kepada Sekwan Deprov Sulut, Bartolomeus Mononutu, dirinya enggang memberikan komentar. Untuk diketahui, ribuan mahasiswa menduduki gedung DPRD Sulut, Rabu (25/9), kemarin, mendesak membatalkan Rancangan Undang – Undang (RUU) KPK dan RUU KHUP.

Awalnya, massa aksi yang tergabung dari keluarga besar IAIN Manado lebih dulu menduduki gedung cengkih, tak berselang lama, ribuan massa aksi yang tergabung dalam organisasi Cipayung plus, yakni GMKI, PMII, LMND, Pembebasan, KMHDI, KAMMI, dan PMKRI, serta organisasi mahasiswa (Ormawa) Unsrat dan Politeknik Manado, tiba di gedung DPRD. (*/Redaksi)

PRD Sulut Kecam Aksi Kriminal Oknum Sekwan Saat Terima Pendemo

Ketua PRD Sulut, Jim R Tindi kecam oknum Sekwan (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Aksi demonstrasi ribuan mahasiswa di depan kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Rabu (25/9/2019) sempat ricuh. Ironisnya, ada oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dalam hal ini Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Sulut bertidak tidak sewajarnya kepada salah satu demonstran. Seperti adanya video yang tersebar, oknum ASN ini memukul pendemo.

Menyikali hal itu, Komite Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Demokratik (PRD) Sulawesi Utara mengecam keras tindakan aparat dan oknum ASN dalam menyikapi aksi mahasiswa Tanggal 25 September 2019. Menurut Jim R Tindi, sebagai Ketua PRD Sulut bahwa sejak kran demokrasi terbuka luas oleh gerakan mahasiswa 98, maka hak kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum adalah milik setiap warga negara.

”Aksi Mahasiswa Sulawesi Utara pada tanggal 25 September 2019 kemarin adalah murni gerakan moral dalam menolak RUU KPK, RUU KUHP, dan beberapa Rancangan Undang-undang yang tak selaras dengan Nafas Reformasi. Kami mengejak perilaku bar-bar yang ditunjukkan oknum ASN Pemprov Sulut tersebut, mohon ditindak tegas diberi sanksi yang sepadan,” ujar Tindi.

Lanjut disampaikan Tindi, aksi yang awalnya berlangsung damai tiba-tiba berlangsung ricuh yang di akibatkan beberapa hal: 1. Mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasinya masuk tidak di ijinkan masuk je Halaman Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara 2. Ada Provokasi oknum ASN yang berdiri di Pagar DPRD dan Menantang Para Demonstran. 3. Pihak Sekretariat DPRD tidak Komunikatif dalam memfalisitasi keinginan Demonstran dengan Anggota DPRD.

Maka dengan ini KPW PRD Sulut mengecam tindakan anarkis yang dilakukan aparat terhadap para mahasiswa. Mendesak agar aparat mengusut tuntas oknum Sekwan Provinsi Sulut yg melakukan pemukulan terhadap mahasiswa karena ini merupakan tindakan barbar yang tak layak di lakukan oleh seorang Pegawai Eselon 2. (*/Redaksi)

iklan1