Category: Politik

MAIKEL TOWOLIU Siap Perjuangkan Aspirasi Masyarakat Tanpa Pilih Kasih

Legislator, Maikel Towoliu usai dilantik dan foto bersama para jurnalis (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Figur muda yang dikenal pernah menjadi jurnalis, kini dilantik secara resmi, Rabu (14/8/2019) sebagai anggota DPRD Kota Manado. Sosok itu tak lain adalah Maikel Towoliu, SH. Politisi muda yang baru pertama ikut kontestasi Pemilihan Legislatif (Caleg) ini memang dikenal petarung politik yang sekali ikut kompetisi langsung memenangkan pertarungan.

Siapa yang tak tahu, Dapil 3 untuk DPRD Kota Manado yakni Dapil Sario-Malalayang yang menjadi ‘wilayah panas’ karena diisi para pimpinan parpol di Kota Manado. Mengalahkan sejumlah petahana, serta menghadapi corak pemilih masyarakat yang plural menjadi tantangan tersendiri bagi Mito, begitu Towoliu akrab disapa. Kini, setelah dilantik legislator energik tersebut menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa pilih kasih.

”Tentu sebagai wakil rakyat dan setelah diambil sumpah secara resmi, saya berusaha maksimal untuk memperjuangkan semua aspirasi masyarakat Kota Manado tanpa pilih kasih. Terutama warga Sario-Malalayang yang merupakan Dapil saya, tentu akan saya perhatikan betul,” ujar Mito yang juga kader Partai Demokrat Kota Manado ini.

Setelah sholat Jumat, Maikel bincang akrab bersama aktivis Muslim Sulut (FOTO Ist)

Ditanya terkait apa kesan terbaiknya selama dialektika Pemilu 17 April 2019, Mito sambil tersenyum menuturkan bahwa proses demokrasi yang berlangsung alot akan menumbuhkan kedewasan politik. Ia mengakui dalam berpolitik para politisi harus mampu menembus beragam sekat perbedaan. Mito menyampaikan terima kasih kepada konstituen yang telah mempercayakan dirinya sehingga menjadi anggota DPRD Kota Manado.

”Seperti itulah politik, bagi saya kompetisi Pemilu 2019 kemarin itu semuanya berkesan. Bagaimana kita turun menjumpai masyarakat, berinteraksi dan menyampaikan visi perjuangan politik kepada mereka, itulah sejumlah kesan luar biasa bagi saya. Lebih dari itu, politik bagi saya merupakan pilihan untuk mengabdi, saya tak lupa menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh warga Sario dan Malalayang yang mencoblos saya saat Pemilu. Bahkan, kepada seluruh warga Manado saya haturkan banyak terima kasih, mari kita bangun serta majukan Kota Manado secara bersama-sama,” tutur Mito yang juga Ketua Tim Rajawali GSVL ini tegas. (*/Amas)

Gubernur Sulawesi Utara Kukuhkan Anggota Paskibraka Sulut

Pengukuhan anggota Paskibraka Sulut (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey mengukuhkan 30 anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Provinsi Sulut Tahun 2019 di Graha Gubernuran Bumi Beringin Manado, Kamis (15/08/2019) malam. Seluruh anggota Paskibraka ini akan bertugas pada upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada peringatan HUT ke-74 RI di tingkat provinsi yang akan digelar di Lapangan Robert Wolter Monginsidi Manado.

Dalam pengukuhan Paskibraka, Dondokambey selaku pembina upacara mengucapkan ikrar yang diikuti oleh seluruh Paskibraka yang merupakan utusan dari 15 Kabupaten dan Kota se-Sulut yang masing-masing mengutus sepasang putra putrinya.

Suasana pengukuhan (FOTO Ist)

Gubernur mengatakan, pengukuhan ini bermakna bahwa paskibraka berjiwa ksatria satu perkataan dan perbuatan bertanggung jawab, rela berkorban untuk Indonesia. Usai pengukuhan, Olly berharap seluruh rangkaian kegiatan HUT ke-74 RI di Sulut dapat berjalan lancar.

”Semoga acara dapat berjalan baik dan cuacanya bagus. Saya harap seluruh Paskibraka dapat tampil percaya diri dan konsisten,” kata Olly.

Pengukuhan Paskibraka Sulut tersebut turut dihadiri jajaran Forkopimda, Sekdaprov Edwin Silangen dan para pejabat Pemprov Sulut.(cat)

Politik The Turning Point, Jokowi Jangan Lengah

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

BERAGAM kalkulasi politik dipaparkan para pengamat politik pemerintahan, ahli, akademisi dan politisi terkait komposisi Kabinet Indonesia Kerja jilid II turut menambah percakapan publik. Setidaknya meski tidak mutlak benar. Namun, analisis atau prediksi itu menjadi dasar pertimbangan kita untuk mendeskripsikan bahwa perjalanan Indonesia kedepan seperti apa. Tidak pada konteks akurasi analisa, melainkan pada ragam masukan yang menyumbang pemikiran positif kepada Jokowi selaku pemegang hak prerogatif.

Semua pandangan umumnya tertuju pada kompilasi jajaran Kabinet Jokowi-Ma’ruf yang lebih paripurna. Bahkan yang miris terlihat adanya keretakan koalisi politik. Baik di internal Jokowi maupun Prabowo, masing-masing mencari aman. Lihat saja manuver Surya Palo Cs dan Megawati. Di seberang sana, kita menemukan koalisi Prabowo mulai saling lempar statemen, memuncullah ‘kegaduhan’ dan saling mendiskreditkan. Ada pernyataan ‘penumpang gelap’ yang seolah-olah dialamatakan ke Partai Demokrat. Pokoknya, konstalasi politik di tanah air mulai meningkat intensitasnya.

Jelang penyusunan Kabinet Kerja Jilid II, Jokowi-Ma’ruf bukan desain narasi besar yang kita temukan dalam diskursus publik. Yang ramai malah rebutan jabatan, saling sindir, politik saling sandera terpantau di media massa. Ada pula elit politik yang masih menahan diri, tampil tenang tak mengedepankan visi ‘memburu kursi Menteri’. Begitu pluralnya karakteristik para politisi ikut menjadi kekhawatiran tersendiri bagi kita, jangan-jangan tarikan politik tersebut membuat Indonesia mengarah ke titik balik.

Bila kita rehat sejenak menengok harapan publik, maka motivasi dan obsesi merebut kursu Kabinet bukanlah prioritas sebetulnya untuk pembangunan Indonesia saat ini. Idealnya, membangun visi dan narasi untuk Indonesia yang lebih maju, berkeadilan, sejahterah, mandiri dan bermartabat dikedepankan. Karena bila lengah, Jokowi di periode keduanya ini bisa ada penyusupan kepentingan dan digembosi dari dalam. Atau kemungkinan lainnya, bila tidak akomodatif, Jokowi bisa menjadi rival mitra koalisinya sendiri.

Ramainya olah-mengolah isu begitu mengemuka. Baik isu yang berpotensi memicu keretakan internal kubu Jokowi maupun Prabowo itu sendiri, hasilnya konstalasi politik di Negeri ini kian tidak beratauran. Seperti mulai ada arus balik, dimana terlihat sebagian elit dan promotor atas kemenangan Prabowo-Sandi kini mengambil posisi berdamai, bahkan berekspansi masuk ke jajaran pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Ada elit parpol yang minta jatah Menteri secara terbuka, meminta jatah lebih banyak. Hal ini pun cukup menarik disimak sebetulnya.

Skema politik pun makin seksi dan menantang ditelusuri jejaknya. Jika Jokowi terbuai dengan politik bujuk-raju, penyanderaan, takut dengan gertakan, maka peluang besarnya kekuatan Jokowi dirampas. Jokowi menjadi tidak mandiri mengambil keputusan, kewenangannya sebagian tanpa sadar ditake over, kubu rival politik ikut campur. Rintangan politik lainnya akan dihadapai kedepannya, bila tidak hati-hati. Fenomena yang relatif dinamis juga kita pantau terjadi di internal koalisi Jokowi-Ma’ruf, dimana Surya Paloh cs berbeda manuvernya dengan Megawati Soekarno Putri.

Perang statemen soal komposisi atau persentase kader parpol yang akan direkomendasikan untuk masuk ke jajaran Menteri Jokowi-Ma’ruf seolah saling bersinggungan. Membuat iklim politik kita kurang kondusif, walau para politisi dapat menyebut realitas ini sebagai sekedar dinamika politik biasa. Tapi, kondisi tersebut juga melahirkan kegaduhan didepan publik. Boleh sebaliknya, bila tenang dan arif pengendalian kekuatan dapat diatur dengan baik sehingga Jokowi makin mudah menggapai visi melanjutkan pembangunan Indonesia.

Menariknya lagi, kini dikubu Prabowo muncul dugaan adanya penumpan gelap yang selama ini mendompleng gerakan politik Prabowo-Sandi, yang kini pernyataan ini menuai ‘keributan politik’. Apakah benar kita akan mengalami the turning point (titik balik) perpolitikan?. Dimana tatanan politik kita yang sebelumnya telah membaik kini turun kelas. Akan berjalan lurus, makin fokus menata Indonesia kedepan, bila titik balik pembangunan dilakukan Jokowi dengan desain program yang matang, solid Kabinetnya. Bergerak bersama, saling sinergi, kemudian satu komando.

Tak sekedar perenungan, tapi harus kerja nyata sebagai implementasi dari komitmen kita berdemokrasi yang benar. Politik bukan sekedar berkoar-koar tentang kemanusiaan, kepentingan publik dan perjuangan tentang hak-hak masyarakat termarginal. Lebih dari itu ialah melahirkan keteladanan, mewariskan tentang etika dan moral politik. Bukan pula soal niat merebut kemenangan, mendapatkan kursi kekuasaan, lantas berdiam diri melihat kejahatan didepan mata.

Praktek politik tebar pesona, cari aman, politik balik badan dan cuci tangan merupakan warisan politik kolonial yang patut ditinggalkan. Itu bukanlah legacy kita rakyat Indonesia. Kalau lengah, Jokowi di era kedua kali memimpin Indonesia dalam hal seleksi Kabinetnya, berpeluang Indonesia tergelincir pada titik balik kemunduran. Pembagunan yang diletakkan Jokowi pada aras yang telah sesuai bisa hancur, tidak mengalami fokus, yang mulai mencapai titik kulminasi bisa menjadi blunder, bahkan malapetaka bila penyusunan Kabinet tidak dilaksanakan dengan baik dan benar.

Kiranya mereka yang berintegritas, bertekad sejak awal dengan Jokowi, bersekutu dan berani berjuang habis-habisan bersamanya diakomodir masuk dalam jajaran Menteri. Setidaknya, itulah mereka yang terdeteksi serta dapat ditakar kadar loyalitasnya benar, siap dan menerima konsekuensi berjuang bersama Jokowi. Bukan, mereka yang menyimpan ribuan agenda untuk akhirnya menggadaikan Indonesia kepada kaum asing. Atau mereka para penumpang gelap yang diselundupkan masuk dalam jajaran Kabinet Indonesia Kerja Jilid II.

Soal figur yang bukan pelanggar ham juga menjadi catatan serius yang patut dipertimbangkan Jokowi. Mereka yang jauh dari isu-isu dan disinyalir terlibat praktek kotor korupsi kiranya menjadi kajian Jokowi untuk tidak ditarik dalam gerbong Kabinetnya. Sebab, bisa menjadi point yang melemahkan perjalanan pemerintahan Jokowi-Ma’ruf kedepannya. Bila ada infiltrasi kepentingan ekternal yang tidak selaras dengan visi besar pembangunan dan Jokowi lengah, hal itu akan terjadi ledakan, gesekan, gempa. Lalu guncangan tersebut merongrong keberadaan Jokowi sebagai Presiden.[***]

 

________________________

Catatan : Amas Mahmud, Alumnus FISPOL Unsrat Manado

Di Ujung Pengabdian, LIANDO Warning DPRD Manado

DR Ferry Daud Liando (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Sering terjadi berbagai polemik setelah proses panjang perjalanan pengabdian pada masyarakat dari para wakil rakyat, maka diperlukan kewaspadaan dan sikap hati-hati. Hal itu, ternyata mendapat perhatian akademisi dan pengamat politik Sulawesi Utara (Sulut), DR Ferry Daud Liando, S.IP.,M.Si, saat diwawancarai Suluttoday.com, Senin (12/8/2019) mengingatkan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado agar selektif dalam pengambilan kebijakan.

”Periodisasi DPRD Manado sudah berakhir. Mohon ditekankan tidak boleh lagi buat kebijakan-kebijakan strategis dan tidak boleh lagi melakukan perjalanan dinas atau studi banding. Hak keuangan DPRD juga harus di berhentikan, walaupun DPRD baru hasil pemilu 2019 belum di lantik,” ujar Liando dosen dan pelopor jurusan Kepemiluan Pascasarjana Unsrat Manado ini.

Argumentasi tersebut, lanjut Liando dengan membeberkan sejumlah acuan regulasi berupa Undang-Undang MPR, DPR, DPRD dan DPD (UU MD3), bahwa tidak diatur adanya perpanjangan masa jabatan anggota MPR, DPR, DPRD dan DPD. Makanya, sambung Liando, harus di isi dan tidak boleh ada kekosongan.

”Namun untuk mengantisipasi itu, ada aturan yang bisa menjadi dasar hukum jika masa jabatan berakhir namun belum ada pelantikan. Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, masa jabatan anggota DPRD adalah 5 tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji,” tegas Liando menutup. (*/Amas)

Dewan Kehormatan Partai Hanura Gelar Sidang, Wuisan Diujung Tanduk

Surat yang dikeluarkan Dewan Kehormatan (FOTO Ist)

JAKARTA, Suluttoday.com – Polemik saling menggugat suara yang diduga bergeser di internal Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) Kota Manado terus berjalan. Berdasarkan laporan dari Merry C Sidharta Calon Anggota DPRD Kota Manado Dapil 3 yakni Sario-Malalayang yang mana Merry merasa dirugikan atas terjadinya pergeseran suara. Alhasil, DPP Partai Hanura melalui Dewan Kehormatan Partai melakukan sidang untuk hal tersebut.

Merry yang merupakan Caleg Nomor Urut 2 itu sebagai pemohon dan menggugat Reynold Wuisan selaku termohon, Priscyllia Imbar, dan Hengky Lasut yang masing-masing juga selaku termohon. Selanjutnya, per hari ini Sabtu (10/8/2019) Dewan Kehormatan Partai Hanura mengeluarkan Surat Pernyataan agar proses yang dilaksanakan DPP Partai Hanura dapat dihargai pihak-pihak terkait.

Pasalnya, tepat hari ini juga KPU Kota Manado melaksanakan Rapat Pleno Terbuka terkait penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD Kota Manado periode 2019 – 2024. Laporan dugaan kecurangan yang tindaklanjuti DPC Partai Hanura Kota Manado itupun dibenarkan Sekretaris Hanura Kota Manado, Rusli Umar.

”Iya proses sidang di Dewan Kehormatan Partai masih sedang berjalan. Itu sebabnya, kami meminta semua pihak menahan diri mengikuti tahapan penyelesaian internal secara transparan dan demokratis. DPP melalui Dewan Kehormatan sedang menjalankan mekanisme partai, ini wajib kita taati dan hargai,” ujar Umar.

Untuk diketahui, Surat Pernyataan bernomor: 04/SP/DK-HANURA/VIII/2019 tersebut ditandangani Drs Marwan Paris, MBA selaku Ketua Dewan Kehormatan dan Drs Muhammad Fahmi, MM sebagai Sekretaris merupakan penanda bahwa DPP Partai Hanura sedang serius mencarikan solusi atas sengketa suara internal tersebut.

DPP juga mengendus keberadaan Wuisan yang memiliki keanggotaan ganda juga sangat membahayakan posisi Wuisan. Terkuak bahwa Reynold Wuisan sampai saat ini diketahui masih tercatat sebagai Bendahara DPC PKPI Kota Manado sesuai data yang diterima DPP Partai Hanura. (*/Redaksi)

iklan1