Category: Politik

DPD PKS Manado Terima Masukan DPC untuk Percepat SSK Ditetapkan PKS

Ketua PKS Manado, Hasan Syafi’i (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Kesamaan visi, kebersamaan dan komitmen Ir. Sonya Selviana Kembuan, bakal calon Wali Kota Manado dengan kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Manado makin tidak sabar meminta kepastian untuk berjuang bersama SSK begitu sapaan akrab Sonya dalam Pilwako Manado, Rabu (9/12/2020) mendatang. Hal tersebut ditandai dengan konsolidasi rutin yang dilakukan kader PKS di tingkat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) yang berada dibawah naungan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PKS Kota Manado.

Sabtu (4/7/2020), Abdullah Ahmad, Ketua DPC PKS Tikala Kota Manado bersama para kader PKS Manado lainnya menggagas pertemuan dan membentuk Forum DPC PKS se-Kota Manado untuk mendesak agar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKS segera menetapkan SSK sebagai calon Wali Kota Manado yang diusung PKS.

“Terdapat tiga nama calon Wali Kota Manado yang diusulkan DPD PKS ke DPP yaitu SSK, MDB dan JPAR. Tapi kami minta agar kerucutkan saja ke SSK,” kata jubir forum yang beranggotakan para ketua DPC, Abdullah Ahmad.

Abdullah menuturkan bahwa Forum DPC PKS se-Kota Manado itu dibentuk dengan spirit memperkuat konunikasi seluruh kader dan menghimpun seluruh simpul kekuatan PKS di tingkat akar rumput bersama simpatisannya untuk berjuang total dalam suksesi Pilwako Manado, terlebih yaitu memenangkan SSK sebagai calon Wali Kota Manado

”Kami menilai Ibu SSK sudah terbukti sebagai calon yang peduli, terutama di saat COVID-19,’ ujar Abdullah.

Di tempat terpisah, Ketua DPC PKS Sario Pikal Pano, memperkuat usulan dari Abdullah, Pikal mengaku komitmen dan kemauan berjuang bersama PKS yang ditunjukan SSK mulai terlihat. Politisi muda vokal itu tidak ragu-ragu lagi menyebut SSK pun berniat mengaet politisi muslim sebagai papan di kontestasi Pilwako Manado.

”Itu sudah melalui kajian dan telah disepakati bersama. Kami dorong PKS kerucutkan saja SSK jadi calon Wali Kota. Apalagi Ibu SSK sudah bersedia mengambil muslim sebagai papan dua atau calon Wakil Wali Kota Manado,” tutur Pikal.

Menanggapi masukan Forum DPC PKS se-Kota Manado, Ketua DPD PKS Manado Abu Hasan Sjafii saat dimintai tanggapannya mengatakan, sebagai Ketua DPD, dirinya harus banyak mendengar.

”Ini aspirasu yang disampaikan teman-teman DPC PKS se-Kota Manado, aspirasi yang mengalir dari bawah, sebuah forum penting tentu kita respon dengan baik dan tindaklanjutinya segera,” ucap Hasan.

Untuk diketahui, Hasan tak lupa mengharapkan seluruh kader PKS di Kota Manado agar solid menunggu keputusan DPP PKS.

(*/Bung Amas)

Sultan Udin Musa dan Percaturan Politik di Manado

Hi. Sultan Udin Musa, SH (Foto Istimewa)

Oleh : Bung Amas, Pegiat Literasi

Sekali lagi politik itu soal momentum, bagi mereka yang mulai meredup berlahan dilupakan publik. Sebab ingatan publik bersama memori kolektifnya mudah hilang dengan kebaikan, perjuangan politisi dengan lahirnya pragmatisme politik. Hal itu mengharuskan tiap politis harus selalu hidup. Tumbuh berkembang melintasi jaman, tanpa harus diam bertapa lagi terlalu lama. Ditambah lagi dengan roh politik yang dinamis, bukan statis.

Sosok politisi yang rekam jejaknya begitu akrab di hati masyarakat, dialah Hi. Sultan Udin Musa, SH. Pria yang akrab disapa Barol itu merupakan kader handal Partai Golkar, semenjadi menjadi anggota DPRD Kota Manado beberapa periode, ia dikenal begitu vokal dan menjadi oposisi yang baik pagi pemerintahan (eksekutif). Tak pernah kita dengar Barol terlibat dugaan kasus korupsi. Dosa politik atau aibnya dalam pengabdian pada masyarakat nyaris tidak kita temukan.

Bukan berarti disimpan rapi, tapi sepengetahuan rekaman publik memang tidak ada. Politisi yang satu ini cukup konsisten menjadi oposisi saat sebagai Ketua Komisi A DPRD Kota Manado, kekritisannya melahirkan edukasi yang sistematis terhadap pelayanan publik. Barol tidak pernah kompromi dengan sesuatu hal yang melanggar hukum, ia tak segan mengoreksi dan memberi kritik. Bahkan Barol pernah terlibat ‘pertengkaran politik’ karena meluruskan persoalan dengan GS Vicky Lumentut Wali Kota Manado waktu itu.

Belum pernah kita dengarkan Barol takluk pada kejahatan. Namanya kesalahan itu musuhnya, politisi senior ini memang garang. Pemahamannya tentang hukum perundang-undangan tak perlu diragukan lagi. Alumnis Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) itu banyak mengetahui tentang perkembangan Kota Manado. Ketika di temui, di musim COVID-19, narasi kritis masih dikembangkannya. Memang telah menjadi gaya hidup dan pandangannya, hal positif disampaikannya terbuka fulgar tanpa takut intimidasi dan intervensi penguasa yang anti kritik.

Wacana dan program yang dikembangkan di Manado tak luput dari keterlibatan dirinya. Soal penataan Kota Manado, disaat dirinya menjadi wakil rakyat banyak aspirasi masyarakat pedagang (PKL) yang diselamatkannya. Bagi Barol, kepentingan masyarakat lebih tinggi di atas kepentingan politik. Sebagai politisi yang berlatar belakang Sarjana Hukum, Barol mengetahui anatomi persoalan hukum di Kota Manado, bahkan Sulawesi Utara (Sulut). Pada momentum Pilkada Serentak Lanjutan 9 Desember 2020, sejumlah pihak juga mengajukan dirinya untuk maju bertarung di Pilwako Manado.

Sosok politisi ‘tanpa rasa takut’ itu dianggap layak memimpin Kota Manado, entak sebagai Wali Kota atau Wakil Wali Kota Manado. Cara pandang serta perilakunya diidentikkan sebagai simbol pemikiran kritis dan perlawanan terhadap hal-hal yang destruktif. Sesepuh Syarikat Islam Sulawesi Utara tersebut selalu menggelorakan spirit pembangunan, memberi support kepada siapa saja untuk berkontribusi pada pembangunan. Tanpa berfikir mendiskriminasi kelompok tertentu.

Politisi yang meletakkan kebenaran dan keadilan sebagai trigger dasar pembangunan. Beragam persepsi, konsep ditelorkannya, sering kita temui ketika berbincang sambil ngopi dengan Barol di sejumlah tempat. Konteks Pilwako Manado kita mulai membaca kandidat Kepala Daerah, namun yang latar belakangnya dari praktisi Hukum masih minim. Barol sebetulnya menjadi kekuatan yang perlu dilirik, kalau masyarakat menghendaki akan ada kemajuan signifikan di daerah ini.

Tidak hanya bermodalkan pengetahuan hukum. Dari segi pengalaman praktis, Barol telah melewati perjalanan panjang perpolitikan. Politik penuh intrik, konsesi, saling telikung, melawan tirani pernah dilaluinya, sehingga dalam pembangunan demokrasi lokal, figur yang satu ini bukanlah pendatang baru. Mengalirnya ekspektasi masyarakat agar Barol bisa tampil di panggung Pilkada Manado akan tidak ada pengaruhnya sama sekali, bila elit partai politik tidak memikirkan tentang kemajuan daerah. Tapi lebih memikirkan kemenangan politik dan keuntungan sesaat.

Padahal, idealnya ketokohan, kontribusi, integritas, niat serta keberanian seorang pemimpin itu yang perlu menjadi indikator utama dalam menghimpun koalisi. Bukan tentang siapa yang banyak materi atau amunisi perang, sehingga sesuatu yang ideal, dan penting bagi masyarakat diabaikan. Sebetulnya Kota Manado butuh pembenahan dari aspek hukum, itu artinya potret pemimpin kedepan diharapkan harus melibatkan praktisi hukum menjadi pemegang kendali kekausaannya.

Jangan lagi para jebolan hukum hanya menjadi pelengkap dalam pembangunan. Haruslah menjadi penentu, paradigma pembangunan daerah yang berbasis pada aturan-aturan yang jelas hanya bisa berjalan ketika orang yang mempeloporinya mengerti hal itu. Pemimpin kedepan di Manado sebetulnya mereka yang mahfum soal hukum. Agar tidak terjadi lagi ‘patahan sejarah’ Kepala Daerah berurusan dengan persoalan hukum. Barol perlu mengambil ruang ini, untuk memberi karya terbaiknya bagi daerahnya tercinta.

Tinggalkan dulu kebiasaan buruk, stop kebiasaan lama memilih pemimpin karena diberi uang. Kedepankan memilih pemimpin karena rekam jejaknya, perbuahan-perbuatan baik, punya pengalaman dan berintegritas. Jangan lagi salah memilih pemimpin di daerah jika mengharapkan adanya kemajuan yang pesat. Dalam logika pembangunan berkelanjutan, kunci dari pembangunan terletak pada pemimpinnya. Kalau pemimpinnya bobrok, sudah pasti daerah tidak akan mengalami kemajuan. Selalu tertinggal dari mobilitas perubahan.

Bahkan tergilas karena pemimpin yang dipilih malah membawa mudharat terhadap daerah. Mudharatnya bisa seperti melakukan tindakan korupsi, mencuri uang rakyat untuk memperkaya dirinya. Sampai saat ini, kalau kita mengikuti kiprah Barol, dirinya selalu hidup sederhana. Selama beberapa periode menjadi anggota DPRD Kota Manado, tidak pernah kita melihatnya hidup mewah dan kaya raya. Tetap yang dikedepankan yaitu berdiri di atas kepentingan semua golongan masyarakat, bekerja, mengkritik yang salah, kemudian memberi usulan untuk pembangunan.

Banyak usulannya yang konstruktif semenjak menjadi anggota DPRD Manado juga tercecer. Tidak ditindaklanjuti, atau juga menjadi seperti mubajir. Media massa juga tidak semua mempublikasikan kritik dan dukasi yang sampaikannya. Kesempatan Pilkada Manado kali ini mesti lebih berkualitas, caranya tentu dengan melibatkan orang-orang yang berkualitas juga sebagai kompetitor politik. Saatnya Barol kembali ke panggung pertarungan politik. Politisi seperti Barol memang punya basis pendukung luas, tersebar disemua tingkatan. Banyak pihak yang bersimpati padanya karena pikirannya yang original, blak-blakan dan berpihak terhadap kebenaran.

Percaturan politik di daerah ini akan sepi dari narasi konstruktif, tidak lagi menjadi festival dan pameran gagasan, bisa saja menjadi instrumen bagi kapitalis dalam mengendalikan kekuasaan. Pemilihan Kepala Daerah menjadi kesempatan seleksi kepemimpinan pro rakyat, jangan dijadikan ajang kapitalisasi nilai terhadap. Kaum pemodal yang menguasai panggung politik berlebihan, akan menyusahkan ekonomi masyarakat pada akhirnya.

Mematahkan arus penguasaan berlebihan dari pemodal, maka politisi kritis harus turun ambil kendali. Diberi ruang, bukan mereka orang-orang yang malas berfikir, politisi abal-abal diberikan rekomendasi partai politik untuk bertarung. Pilkada bukanlah pertarungan materi, tapi tentang adu gagasan. Jangan pula membuat masyarakat cepat lupa atas kebaikan para politisi, termasuk Barol. Kemudian secepat itu berpaling memilih orang-orang yang gen politiknya tidak jelas. Segeralah sadar pemilih materalistik, kembalilah pulang pada idealismemu.

Wujudkan Pembangunan, Ridwan Marlian: Kita Turlap Kroscek Reaslisasi Anggaran

Ridwan Marlian, Anggota DPRD Manado dalam pembahasan (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang menjadi sumber pembiayaan untuk pembangunan di daerah sering kali luput dari pengawasan masyarakat. Mengoptimalkan kerja sebagai wakil rakyat, Ridwan Marlian, Anggota DPRD Kota Manado menilai pentingnya evaluasi pembangunan didasarkan atas analisis anggaran yang ada dalam postur APBD dan perlu dikonfirmasi dengan konteks pembangunan atau realisasi di lapangan.

”Memang harus dioptimalkan pengawasan pembangunan daerah. Untuk konteks penyusunan anggaran, penggunaan dan reaslisasi APBD, maka selain transparan kita butuh memastikan di lapangan. Bahwa apa yang dilakukan dan dirancang pihak eksekutif melalui instansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan melakukan konfirmasi, kroscek kinerja fisik di lapangan. Kegiatan fisik menjadi indikatornya, terutama dalam program proyek fisik,” ujar Marlian usai melakukan kegiatan Turlap (Turun lapangan) bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Manado, Jumat (3/7/2020).

Banggar DPRD Manado saat peninjauan proyek di Pandu (Foto Istimewa)

Anggota Komisi II DPRD Kota Manado dari Fraksi Partai Golkar ini mengakui pentingnya pengawasan ekstra dilakukan legislatif. Terutama dalam etos kerja, saling memberi dukungan untuk kerja-kerja konstruktif kepada masyarakat yang dijalin secara sinergis eksekutif dan legislatif. Marlian mengingatkan pihak yang diberikan amanah mengelola anggaran masyarakat dalam APBD maupun APBN harus menunaikan tanggung jawabnya sebaik mungkin.

”Kita bekerja baik saja belum tentu dinilai baik oleh masyarakat. Apalagi bekerja dengan motivasi mencari untuk dan tidak maksimal menjalankan kewenangan yang diberikan dalam jabatan-jabatan publik. Tentu itu akan menjadi ‘bahaya’ dalam pertanggung jawaban nantinya. Maka dengan itu, harus selalu melakukan kebaikan. Biarlah proses alam dan Tuhan yang menilai apa yang telah kami lakukan, fokus bekerja berbuat untuk banyak orang dalam pelayanan,” kata Iwan sapaan akrab Marlian yang termasuk dalam Banggar DPRD Manado ini saat diwawancarai Suluttoday.com, Sabtu (4/7/2020).

Berlangsungnya Turlap Banggar DPRD Manado (Foto Istimewa)

Sekedar diketahui, Banggar DPRD Kota Manado melakukan Turlap di sejumlah daerah di Kota Manado dalam meninjau langsung pelaksanaan pembangunan proyek. Turlap dilakukan, Jumat (3/7/2020), dalam Turlap tersebut wakil rakyat juga tak lupa melibatkan pihak eksekutif. Itu dilakukan dengan tujuan memastikan pelaksanaan penggunaan anggaran APBD sesuai sasaran, tambah Iwan,

(*/Bung Amas)

Akademisi Unsrat Anjurkan Cakada Manado Perhatikan Visi Misi

Drs Mahyudin Damis M.Hum (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Pergeseran pemikiran di tingkatan pemilih, utamanya kalangan akar rumput tentang politik begitu kental. Sehingga memberi ruang yang cukup istimewa terhadap praktik pragmatisme politik. Hal ideal soal perjuangan politik kerakyatan, seolah pudar tidak diminta masyarakat. Menanggapi hal itu, Drs. Mahyudin Damis, M.Hum, pengamat politik dan pemerintahan menyampaikan edukasi politik.

“Saatnya visi misi lebih realistis secara logika disampaikan politisi. Para politisi yang mencalonkan diri menjadi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tentu ketika hendak menyusun visi dan misi sesungguhnya mereka sudah memahami dan tamat dengan persoalan serta tantangan birokrasi yang sedang dihadapi oleh warga suatu daerah, misalnya Kota Manado,” ujar Damis, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISPOL) Unsrat Manado ini, Kamis (2/7/2020).

Selain itu di level daerah umumnya, tambah Damis calon Kepala Daerah (Cakada) perlu jeli membaca kecenderungan kebutuhan masyarakat secara dominan. Situasi sosial itu menjadi bahan pertimbangan dan masukan untuk diuraikan melalui gagasan besar dari kandidat Kepala Daerah. Mulai apatisnya masyarakat melirik visi misi calon menurutnya juga dikarenakan ada calon Kepala Daerah yang merancang visi misi terlalu ‘melangit’ tinggih sehingga tak mampu di bumikan saat memimpin.

“Kabupaten/Kota lainnya dan bakan Provinsi Sulawesi Utara. Mereka sudah paham betul ‘isi perutnya’ daerah yang bakal mereka pimpin. Sehingga mudah merealisasikan janji-janji politiknya. Jika mereka belum paham betul, maka dapat dipastikan bahwa visi misi yang dikampanyekan nanti hanyalah sebagai sebuah instrumen pencitraan diri untuk meraih simpati rakyat,.dengan begitu, mereka membuat janji-janji politik yang sangat realistis, berdasarkan kebutuhan rakyat di lapangan. Ini bagian penting dan strategis secara politik,” tutur Damis.

Tidak hanya itu, Damis menyentil bahwa soal kejujuran menyederhanakan realitas sosial dalam visi misi juga penting diperhatikan secara serius. Tak kalah penting ialah format visi misi mesti dibuat berdasarkan kemampuan untuk dapat direalisasikan selama saat periode. Konteks Pilkada yang rentan kecurangan sekaligus kurun waktu yang tidak lama juga menjadi catatan para kandidat Kepala Daerah dalam menyusun visi misinya.

“Apalagi Pilkada kali ini bisa jadi hanya menjabat selama 3 tahun, karena pilkada serentak se-Indonesia yang akan datang. Oleh karena fungsi-fungsi partai politik selama ini belum berjalan sebagaimana mestinya menurut teori politik, maka sebaiknya publik mendorong para calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado memformulasikan janji-janji politiknya sesuai permasalahan-permasalahan yang tengah dihadapi wakil-wakil rakyat yang ada dalam Komisi 1, 2, 3 dan 4 yang kini masih menggantung. Artinya sisi koneksitas dan kerja sama sinergis diperlukan,” kata Damis yang juga pengajar Mata Kuliah Antropologi Politik ini.

Tambahnya lagi, kompetitor Pilkada harus tau apa kepentingan-kepentingan masyarakat yang masih belum terealisasikan pada masin-masing komisi di DPRD itu. Setelah tau apa masalahnya, kemudian mereka harus memberitahukan pula bagaimana cara mengeksekusinya. Itu lebih masuk akal ketimbang sekedar jual kecap manis nomor 1.

(*/Bung Amas)

Lonceng Demokrasi Dibunyikan, PAHAM, MDB-HJP, Manado Hebat Saling Takluk

Rebutan kekuasaan, ilustrasi (Foto Istimewa)

Oleh : Bung Amas, Pegiat Literasi

Ritme politik memang sukar diprediksi. Berubahnya tak tergantung ruang dan waktu. Bahkan tiap saat bisa memungkinkan konstalasi politik itu berubah. Di Kota Manado, dalam momentum Pilkada Serentak, 9 Desember 2020 nuansa politik cukup bergairah. Tentu penyebabnya, selain pertarungan Pilwako nantinya akan didominasi kekuatan para politisi senior, juga karena resource politik yang akan bermain. Benturan kepentingan berupa bargaining tentu tidak lepas dari komunikasi-komunikasi politik yang terjalin.

Ada kompromi politik, ada pula konflik kepentingan (konflic of interest). Friksi dalam politik memang selalu ada, ia bagai satu koin mata uang yang kedua sisinya saling melengkapi. Umumnya kita mengenal friksi tersebut dengan istilah dinamika demokrasi. Saat dibuat simulasi, berdasarkan data sementara dari konstalasi Pilwako Manado, mulai teridentifikasi peta kekuatan gerbong politik, baik dari proses menggarap koalisi sampai menentukan rival. Politik memang mengenal yang namanya lompatan yang tak terduga (quantum political leap), hal itu sering kali sulit terdeteksi para ahli, pengamat dan lembaga survey kebanyakan.

Beragam slogan mulai diviralkan, tentu tujuannya sebagai pemberi tanda politik. Brand dan jargon politik diusung, sebagai bagian dari cara ‘menjual’ produk politik. Agar figur yang diperjuangkan dikenal masyarakat, popular, diketahui gagasan-gagasan perjuangannya, dan seterusnya kepentingan memudahkan kemenangan. Kaitan politik elektoral memang harus betul-betul dimanfaatkan para politisi, jangan kalah metode atau strategi. Termasuk membingkai diri agar dikenali publik. Sekarang sebagai pembuka, mulai ramai tarung singkatan dan jargon, diataranya MDB-HJP (Mor Dominus Bastiaan-Hanny Joost Pajouw) yang akrab diidentikkan dengan ‘Manado Diberkati dan Harapan Jadi Pasti’, PAHAM (Paula Amelia-Harley Alfredo Mangindaan).

Begitu pun dari PDI Perjuangan ada simbol atau slogan Hebat. Di Pilwako Manado kita mengenal istilah dengan insial RS (Richard Sualang), maju beRSama untuk Manado. AA (Andrei Angouw). IMBA ‘bale for Manado’ (Jimmy Rimba Rogi) yang dijagokan Partai Golkar. Setelahnya ada nama SSK (Sonya Selviana Kembuan) membawa semangat ‘Harapan Baru Manado’. Tentu para konsultan mereka akan berfikir keras untuk menarik perhatian masyarakat, mengatur kekuatan agar menang dalam pertarungan.

Pertarungan Pilwako Manado kali ini merupakan pertarungan sengit PDI Perjuangan, Partai NasDem, Partai Demokrat dan Partai Golkar. Mereka secara institusi akan berusaha keras memenangkan kompetisi di Pilwako 2020 ini. Peluangnya hanya dua, bisa saling mengawinkan kepentingan dan bisa juga saling berebut kepentingan. Koalisi dan oposisi akan terjadi, maka cara tempur dilapangan ialah dengan berkompromi kepentingan atau berkonfrontasi. Dalam politik

Jika diperas lagi, maka akan muncul kurang lebih tiga pasangan calon di Pilwako Manado 2020. Berarti dari banyaknya partai politik, ada sebagian yang harus rela bergabung membentuk geng politik. Melakukan tawar-menawar kepentingan di dalam tubuh koalisi politik tertentu, begitu rumus kemenangannya. Tentu semua pengurus dan kader parpol tak mau ketinggal kesempatan dan melepas momentum politik ini lepas tanpa ada ‘keuntungan politik’ yang didapat.

Dari motivasi itu, dapat dipastikan perkawinan (koalisi) akan dibangun. Menang atau kalah itu urusan siasat politik masing-masing pihak yang berkompetisi, selain takdir Tuhan. Selain itu, kesiapan sumber daya perang juga menjadi trigger untuk meraih kemenangan politik. Komponen meraih menang itu tidak mudah, para kompetitor juga harus punya cadangan dan stok amunisi yang cukup agar kemenangan dapat diatur. Seperti kata Sun Tzu, ketika politisi yang memiliki kekuatan lebih dari musuh, tak mengapa menggempur musuhnya. Beda situasinya, jika ia berada pada posisi kekuatan seimbang, maka perlu ada trik pecah-belah kekuatan musuh.

Mengendalikan atau memobilisasi birokrasi bukan hal mudah. Hal ini memang menjadi barang mewah bagi para politisi, terutama modal mainannya petahana. Padahal disisi lain, birokrat itu sebagian besarnya masuk kategori pemilih rasional. Bukan kelompok massa mengambang (floating mass), artinya dari segi kemandirian menjatuhkan pilihan kepada figur yang mereka pilih begitu bebas bergantung pada mereka. Hanya saja ruang intrevensi terhadap mereka sering dilakukan, terutama birokrat karir yang memiliki jabatan struktural.

Terekam sampai detik ini, belum ada parpol yang mengeluarkan Surat Keputusan (SK) dukungan untuk calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado. Isu yang berkeliaran di media massa juga menjadi bagian penting untuk para dilirik DPP parpol. Karena mengejar survey popularitas dan elektabilitas, mestinya para kandidat ramai-ramai bekerja memberi diri pada masyarakat. Sebab bagi lembaga survey benaran, yang dikonfirmasi adalah pada masyarakat. Kecuali lembaga survey abal-abal yang mengarang hasil surveynya.

Dari kecenderungan itu, mengharuskan kandidat bergegas menawarkan program, memperkenalkan ide-idenya kepada masyarakat. Berkontribusi merupakan salah satu sarana efektif agar publik figur itu diingat dan dikenal masyarakat. Semua skenario politik, anggap saja masih tahapan simulasi. Semua tahapan pembicaraan politik untuk Pilwako Manado kali ini belum final, masih bergulir. Sehingga menjadi penting mereka yang berkepentingan cermat membaca situasi yang ada.

Peluang menang ada di pundak MDBHJP, juga berada dan bersama PAHAM. Seperti itu pula peluang yang setara berada pada RS-AA, SSK dan IMBA. Terlebih situasi sekarang KPU belum membuka pendaftaran bagi parpol secara resmi untuk mendaftarkan calonnya masing-masing. Perebutan kepentingan yang dilakukan tentu untuk kepentingan bersama masyarakat. Jadi fatal, manakala dari para calon kurang jeli membaca kekuatan pasangannya untuk akad. Taaruf politik jangan dilewatkan para politisi, harus dioptimalkan agar tidak ‘cerai’ diperjalanan. Atau agar tidak kalah dalam pertarungan, tapi saling melengkapi kekuatan kelak.

Dalam politik kita juga mengenal percakapan tentang presis dan probabilitas terjadinya error. Berdasarkan pengalaman banyak pihak yang telah merancang matang strateginya, namun sering kali gagal dalam implementasinya. Para konseptor, konsultan dan tim kerja dalam Pilkada juga kadang menemukan kekalahan karena bekerja hanya dengan tujuan menggugurkan kewajibannya, tapi tidak menyatu, tidak punya rasa yang sama dengan kandidat yang diusungnya. Visi yang diperjuangkan kandidat tidak dimengerti orang-orang sekitar, juga memicu kegagalan dalam kerja politik.

Sebagai cermin politik, kompetisi di Pilwako Manado ini sering dipakai diksinya sebagai tarung kewibawaan dan harga diri politik. PDI Perjuangan santer disebut-sebut akan bertarung habis-habis untuk memenangkan Pilwako Manado. Dimana sebelumnya PDI Perjuangan telah memengkan Pilgub, tapi Manado jatuh di tangan Partai Demokrat saat itu. Target ‘Manado Hebat’ (istilah yang identik dengan PDI Perjuangan) harus diraih, tapi posisi bertahan GS Vicky Lumentut yang kini telah bergabung di Partai NasDem juga pengaruhnya tak bisa dikucilkan. GS Vicky Lumentut tentu akan mempertahankan ‘prestasi’ politiknya itu.

Begitu pula dengan Wakil Wali Kota Manado saat ini, Mor Dominus Bastiaan, kader terbaik dan loyal di Partai Demokrat. Juga pasti tidak tinggal diam, secara kelembagaan tiap parpol pasti punya obsesi untuk terus berkuasa. Artinya, keberadaan Mor tak boleh dinafikkan akan mendulang kekuatan dukungan luas di masyarakat. Varian kekuatan ini akan saling beririsan, muaranya sudah pasti pada perebutan kemenangan di Manado. Adu kuat diperlihatkan untuk menang di Pilwako Manado 2020.

iklan1