Category: Politik

Pimpinan Daerah Bolmong Raya, Sambut Provinsi Baru

Pimpinan Daerah di Bolaang Mongondow Raya menggelar pertemuan di rumah dinas Walikota Kotamobagu (Zulhardman Abidjullu)

Pimpinan Daerah di Bolaang Mongondow Raya menggelar pertemuan di rumah dinas Walikota Kotamobagu (Zulhardman Abidjullu)

KOTAMOBAGU  – Tak lama lagi, wilayah Bolaang Mongondow Raya (BMR) di Sulawesi Utara (Sulut) akan menjadi Daerah Otonom Baru (DOB).

Persiapan untuk menyambut provinsi baru di daerah itu kian intens dilakukan para pimpinan daerah setempat.

Minggu lalu empat pimpinan Daerah di wilayah BMR, menggelar pertemuan yang dilaksanakan di rumah dinas Walikota Kotamobagu.

Pertemuan tersebut, dihadiri Baca Selengkapnya

468 Polisi Amankan Pelantikan Anggota DPRD Bolmong

Kapolres Bolaang Mongondow (Foto : Zulhardman A)

Kapolres Bolaang Mongondow (Foto : Zulhardman A)

KOTAMOBAGU – Sedikitnya, 468 personil Kepolisian Resort (Polres) Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara, diterjunkan untuk mengamankan pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) didaerah itu pada Rabu (10/09) besok.

Kapolres Bolmong, AKBP Hisar Siallagan SIK, mengatakan “Selain anggota dari Mapolres Bolmong, pasukan pengamanan nantinya akan diturunkan juga pasukan dari Brimob Detasemen B Inuai. Pengamanan ini dilakukan,  guna memberikan rasa aman saat pelantikan DPRD” Kata Kapolres.

Lebih lanjut, kata mantan Kapolres Sangihe ini, Acara pelantikan akan dihadiri  banyak simpatisan, keluarga dan anggota parpol maka pengamanan yang dilakukan sesuai standar pe Baca Selengkapnya

Kementerian Pembangunan Desa Diusulkan Dalam Kabinet Jokowi-JK

jokowi-jk-2JAKARTA – Pemerintahan mendatang perlu membentuk Kementerian Pembangunan Desa karena desa menjadi sumber kedaulatan pangan dan maritim, kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Kebangkitan Bangsa Daniel Johan.

“Kementerian Pembangunan Desa sangat penting karena sumbernya semua ada di desa,” katanya saat dihubungi di Pontianak, Senin.

Ia mengatakan pertumbuhan yang berkualitas, mengurangi kemiskinan, dan sektor riil bisa berjalan baik, tergantung dari kemajuan desa.

Fokus utama kementerian tersebut adalah ketersediaan air bersih, pertanian, dan irigasi.

“Selain jalan desa tentunya dan penyediaan infrastruktur lainnya,” ujar Daniel Johan.

Ia mengatakan setiap desa akan mendapat alokasi dana.

“Nilainya setidaknya satu miliar rupiah per tahun. Ini perlu diawasi dan terkoordinasi dengan baik,” katanya.

Mengenai Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, ia menilai masih banyak kabupaten yang membutuhkan.

“Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal bisa dilebur ke Kementerian Pembangunan Desa,” kata Daniel Johan.

Tugas kementerian itu, katanya, mengoordinasikan kementerian sektor untuk masuk ke desa sesuai peta potensi dan data relevan lainnya.

Menjelang pergantian pemerintahan, sejumlah usulan terutama menyangkut kementerian pada kabinet mendatang mulai dibicarakan.

Hal itu, di antaranya Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal yang dianggap tidak diperlukan karena kinerja yang kurang jelas. (dln/hn)

RI-Singapura Sepakati Batas Wilayah Laut Timur

RI-Singapura Sepakati Batas Wilayah Laut TimurMenlu Indonesia Marty Natalegawa berjabat tangan dengan Menlu Singapura K Shanmugam, disaksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Lee Hsien Loong

RI-Singapura Sepakati Batas Wilayah Laut TimurMenlu Indonesia Marty Natalegawa berjabat tangan dengan Menlu Singapura K Shanmugam, disaksikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan PM Lee Hsien Loong

Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa dan Menteri Luar Negeri Singapura K Shanmugam telah melaksanakan penandatanganan Perjanjian Penetapan Garis Batas Laut Wilayah di Bagian Timur Selat Singapura pada Rabu (3/9).

Penandatanganan dilakukan di sela kunjungan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Singapura pada 2-4 September. Demikian siaran pers yang diterima Antara dari Kementerian Luar Negeri Indonesia.

Perundingan penetapan garis batas laut wilayah di bagian timur Selat Singapura sudah dilakukan beberapa kali sebelumnya melalui 10 pertemuan dalam periode tahun 2011-2014.

Pertemuan pertama berlangsung di Singapura pada 13-14 Juni 2011 dan pertemuan ke-10 diadakan di Medan pada 18-19 Agustus 2014. Batas laut wilayah di bagian timur Selat Singapura mencakup area perairan antara Batam Baca Selengkapnya

Pilgub Sulut dan Pilwako Manado Digelar Juli 2015

IMG_2641.JPG
MANADO – Pemilihan gubernur (Pilgub) Sulut dan Pilwako Manado dipastikan digelar sebelum September 2015. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut memastikan hal tersebut.

“Masa jabatan Gubernur Sulut sampai September 2015. Sesuai aturan memang pemilihan (Pilgub) adalah dua atau tiga bulan sebelum masa tugas itu berakhir. Jadi sekitar Juli bahkan Juni 2015, pokoknya sebelum September 2015 sudah harus dilakukan pemilihan,” ungkap Personel KPU Sulut Adriles Mewoh, Senin (18/8/2014).

Diperkirakan bulan Juli bahkan Juni 2015 sudah harus dilaksanakan Pilgub Sulut dan Pilwako Manado. Hal ini untuk mengantisipasi proses sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) dan ketepatan waktu untuk pergantian jabatan tersebut.

“Dua atau tiga bulan sebelum masa jabatan berakhir itu penting supaya tepat waktunya. Tidak ada lagi Plt atau Plh yang bisa menganggu proses pembangunan di daerah ini secara tidak langsung,” katanya.

Rencananya akan digabung dalam sekali pelaksanaan pemilihan kepala daerah yang range waktunya berdekatan yaitu kurang dari 90 hari atau tiga bulan.

“Ada kemungkinan pelaksanaan Pilgub dan Pilwako pada hari yang sama. Tapi ini baru mau dibahas yang pasti efisiensi waktu, tenaga, kemungkinan akan serentak,” tutur Mewoh.

(tr/rr)

iklan1