Category: Politik

Anas Urbaningrum Banding Atas Vonis 8 Tahun

061053700_1411692773-MUI-140926

JAKARTA – Anas Urbaningrum dipastikan akan mengajukan banding atas vonis majelis hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), dalam kasus korupsi gratifikasi atau penerimaan hadiah proyek Hambalang, proyek-proyek lainnya, serta pencucian uang. Anas divonis 8 tahun penjara dan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan.

“Tanpa mengurangi rasa hormat kepada majelis hakim atau KPK, Mas Anas memutuskan untuk menggunakan haknya untuk melakukan banding,” kata kuasa hukum Anas Urbaningrum, Handika Honggowongso di Jakarta, ‎Senin (29/9/2014).

Handika mengatakan, pengajuan banding tersebut diharapkan majelis banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akan memeriksa dan memutuskan lebih benar dan adil. Menurut Handika, banding diajukan lantaran tidak lepas dari pertimbangan hukum yang digunakan majelis untuk menyatakan terbuktinya dakwaan ke-1 subsider dan dakwaan ke-2.

Hal itu dinilai tidak adil dan benar.”Karena menggunakan bukti saksi dan surat yang tidak bernilai sebagai alat bukti. Contoh saksi yang dipakai keterangannya saling kontradiksi, jadi tidak ada persesuaiannya,” ujar Handika.

Sementara KPK sebelumnya sudah memastikan mengajukan banding atas vonis yang dijatuhkan majelis hakim PN Tipikor Jakarta terhadap Anas Urbaningrum.”KPK akan melakukan upaya banding terkait vonis terdakwa AU (Anas Urbaningrum) di Pengadilan Tipikor akan banding,” ujar Juru Bicara KPK, Johan Budi SP belum lama ini.

Majelis Hakim PN Tipikor yang diketuai Haswandi menjatuhkan vonis kepada Anas Urbaningrum dengan pidana 8 tahun penjara. Majelis Hakim juga menghukum Anas dengan denda Rp 300 juta subsider 3 bulan kurungan.

‎Tak cuma itu, Majelis Hakim juga menghukum Anas Urbaningrum membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 57.590.330.580 dan US$ 5.261.070. Dengan ketentuan, jika dalam waktu 1 bulan sesudah putusan inkracht atau berkekuatan hukum tetap uang pengganti itu tidak dibayar, maka harta bendanya akan disita dan dilelang. Dan apabila tidak ada harta benda untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana 2 tahun penjara.‎ (OF/Lip6/Rn)

Sarundajang: Pilkada Oleh DPRD Kemunduran Demokrasi

IMG_2863.JPG

MANADO – Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang menyatakan bahwa ia menyayangkan pengesahan UU Pilkada oleh DPR-RI. Dia menganganggap demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran jika pemilihan kepala daerah diselenggarakan DPRD.

Dia menyatakan bahwa masih ada langkah yang bisa ditempuh melalui uji materi keMK atau MA.

Sarundajang juga menyatakan bahwa pastinya sebagian masyarakat akan berpikir sama dengan dia bahwa Indonesia mengalami kemunduran dalam berdemokrasi.

“Karena melalui pemilihan langsung sebenarnya rakyat banyak belajar tentang hak dan kewajiban dalam berdemokrasi sehingga mampu mendewasakan masyarakat untuk belajar menghargai perbedaan,” kata dia.

Dia berharap bahwa pada akhirnya rakyatlah yang akan menjadi pemenang.

(hps/rr)

Sarundajang: Demokrasi Terbaik Melalui Pilkada Langsung

Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang

Gubernur Sulut Sinyo Harry Sarundajang

MANADO – Proses pilkada langsung yang dipilih oleh rakyat baru mau berjalan sepuluh tahun. Dalam proses ini belum menjadi ukuran bahwa demokrasi melalui pemilukada langsung perlu dikembalikan

dalam mekanisme pilkada melalui DPRD. Hal itu dikemukakan oleh gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang.

Anggota Dewan Pertimbangan Partai Demokrat ini dengan tegas mengatakan, sistem pilkada tidak langsung atau pilkada melalui DPRD justru akan mematikan demokrasi yang selama ini diperjuangkan.

Sarundajang merupakan Gubernur Sulawesi Utara pertama yang dipilih secara langsung oleh rakyat pada tahun 2005, dimana sistem itu baru diterapkan pada periode pertama Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono.

Banyak keraguan oleh berbagai pihak pada saat itu, Sarundajang mengungkapkan pada akhirnya proses demokrasi itu berjalan dengan baik.

Dia menilai sistem pilkada yang saat ini diterapkan jauh lebih demokratis ketimbang sistem pilkada tak langsung. Dia meminta supaya sistem pilkada yang selama sepuluh tahun ini berjalan, jangan diganggu dulu, untuk mematangkan sistem berdemokrasi di negara ini.

(mt/rr)

Jokowi-JK Diminta 50 Persen Jatah Menteri Dari Indonesia Timur

Jokowi-JK

Jokowi-JK

JAKARTA – Presiden dan wapres terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla diminta untuk memperbanyak menteri dari kawasan timur Indonesia. Bahkan mereka yang tergabung dalam kelompok “Solidaritas Jalur Rempah” meminta agar anggota kabinet diisi oleh 50 persen dari timur.

Salah satu tokoh “Solidaritas Jalur Rempah”, Dipl-Oek Engelina Pattiasina berharap agar presiden dan wapres menyikapi perkembangan wilayah timur Indonesia di masa mendatang.

“Pembangunan Poros Maritim Berbasis Jalur Rempah sebagai arah baru pembangunan Indonesia yang bertitik pangkal di kawasan timur,” katanya.

Engelina mengungkapkan, pemerintah kedepan harus fokus dan berbasis di kawasan timur akan mempercepat pengembangan kawasan timur, sekaligus bisa memainkan peran strategis di Asia Pasifik.

“Poros maritim harus berbasis di kawasan timur,” ucap Engelina.

Selain itu, kata Engelina, pemerintahan mendatang juga perlu membebaskan kawasan timur dari cengkeraman kapitalis karena hampir semua wilayah kaya sumber daya alam di kawasan timur.
(it/rr)

“Tak Ada Keraguan Lagi, Provinsi BMR Disahkan DPR”

Abdul Kadir Mangkat

Abdul Kadir Mangkat

KOTAMOBAGU—Panitia pemekaran optimis jika Bolaang Mongondow Raya (BMR) masuk dalam daftar pengesahan daerah otonomi baru (DOB) oleh DPR.

Bendahara panitia BMR Abdul Kadir Mangkat mengatakan, persyaratan secara administrasi yang diminta sudah dipenuhi. Sehingga, tak ada keraguan lagi.

“Saya rasa kita tetap beroptimis. Karena kami yakin, administrasi yang diminta itu lengkap, BMR paling lengkap dibanding dengan daerah lain,” kata dia kepada sejumlah wartawan, usai bertemu dengan wakil ketua panitia BMR, Jumat (19/9/2014) di kantor walikota Kotamobagu.

Mangkat mengatakan, dalam waktu dekat panitia bersama dengan kepala daerah di BMR akan ke Jakarta untuk bertemu dengan pemerintah guna menindaklanjuti terkait rencana tersebut.

Diketahui setelah melakukan berbagai kajian, dari 87 wilayah pemekaran baru, yang disulkan Komisi II DPR. Pemerintah hanya menyetujui pembentukan 21 daerah otonomi baru (DOB), kata Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi .

Namun untuk sisa DOB yang belum disahkan dipastikan dibahas pemerintah dan DPR periode mendatang. Dengan kondisi administratif dan riil yang dimiliki berbagai wilayah usulan itu, tidak mungkin pemerintah menyetujuinya saat ini.

Gamawan mengungkapkan, ke depan, proses pemekaran wilayah tidak bakal semudah yang terjadi saat ini. Pasalnya, hasil revisi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah yang bakal ditandatangani akhir bulan ini diterapkan mekanisme baru dalam pembentukan DOB.
(tco/rr)

iklan1