Category: Berita Utama

Siap Hadapi Pilkada Serentak, PKS Manado Rekrut Saksi

Ketua DPW PKS Sulawesi Utara saat memberikan arahan (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.c0m – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kota Manado, Sabtu (11/7/2020), menggelar perekrutan saksi untuk agenda Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Manado 2020. Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Elfah Kota Manado itu, menurut Farist Soeharyo, Sekretaris DPD PKS Kota Manado untuk memastikan bahwa pihaknya telah siap menyukseskan Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Manado.

”PKS kembali menggelar konsolidasi bersama pengurus DPC se-Kota Manado dalam rangka mempersiapkan saksi utk perhelatan akbar Kota Manado yakni Pilwako Manado, 9 Desember 2020. Sebagaimana diketahui banyak pihak bahwa PKS adalah salah satu partai yang memiliki mesin politik yang sangat kuat, kita menggelar perekrutan saksi untuk menyiapkan segala kesiapan. Sehingga tidak tiba saat tiba akal saat Pilwako nantinya,” kata Farist.

Selain PKS yang memiliki kader-kader yang militan, mereka juga terkonsolidasi solid dari jajaran struktur di atas sampai di grass root. Terlebih PKS sangat terkenal secara nasional sangat jeli dan akurat dalam masalah saksi atau pengawalan suara kandidat di TPS. Dalam pertemuan Sabtu malam tersebut, pengurus DPD PKS Kota Manado juga telah menunjuk dr. Suyanto Yusuf sebagai koordinator saksi untuk mengawal suara kandidat di Pilwako Kota Manado 2020.

”Telah terbahas pula dalam pertemuam tersebut teknis pelaksanaan, pola perekrutan bahkan anggaran saksi. PKS akan menyiapkan saksi untuk Pilwako Manado mulai dari TPS hingga perhitungan di Kecamatan. Lantas kandidat mana yang akan dikawal suaranya oleh kader PKS? 3 nama (MOR, JPAR, SSK) sudah di kantongi DPP PKS,” ujar Farist, jebolan Unsrat ini tegas.

Kader PKS Manado solid hadapi Pilkada (Foto Istimewa)

Adapun kepada siapa SK DPP PKS akan turun, DPD PKS Manado masih menunggu keputusan tersebut dari DPP, yang pasti, kepada siapapun SK diturunkan oleh DPP PKS maka kami selaku kader akan selalu siap untuk mengawal amanat tersebut.

Sekedar diketahui, selain Ketua DPC se-Kota Manado yang hadir, terpantau juga Ketua DPW PKS Sulawesi Utara (Sulut), Syarifudin Saafa. Kemudian selaku tuan rumah, Ketua DPD PKS Kota Manado, Abu Hasan Syafii juga hadir dengan jajaran pengurusnya.

(*/Bung Amas)

Bersama Kadis Sosial, Wali Kota Manado Door to Door di Bunaken Kepulauan

Wali Kota GSVL saat penyerahan Bansos (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Tahapan penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) Tahap dua yang dilakukan pemerintah Kota Manado resmi dilaksanakan, Jumat (10/7/2020). Seperti terinformasi dari Bagian Pemerintahan Humas Pemkot Manado, disebutkan bahwa Bunaken Kepulauan menjadi Kecamatan pertama mendapatkan melulai menyalurkan bantuan tahap dua bagi masyarakat terdampak Covid-19 di Kota Manado, Jumat (10/7/2020).

Menggunakan jet ski, Wali Kota, DR. Vicky Lumentut, dan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdyaan Masyarakat Kota Manado, Drs. Sammy Kaawoan, M.Si, beserta rombongan membawa langsung bantuan ke Kecamatan Bunaken Kepulauan. Di Kelurahan Manado Tua I, Walikota mengatakan Bunaken Kepulauan menjadi kecamatan pertama yang mendapat bantuan tahap dua.

Warga antusias menerima bantuan (Foto Istimewa)

Di Kelurahan Manado Tua I, Wali Kota Manado mengatakan Bunaken Kepulauan menjadi kecamatan pertama yang mendapat bantuan tahap dua.

“Ada 1.425 bantuan yang kami bawa ke kecamatan ini, nantinya bantuan akan disalurkan secara door to door oleh kepala lingkungan mengikuti protap kesehatan,” kata GSVL sapaan akrab Wali Kota Manado dua periode ini.

(*/Bung Amas)

Wali Kota Manado Diminta Evaluasi Kinerja Kepala ULP

Wali Kota GSVL saat meresmikan Kantor UKPBJ Kota Manado (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Satu persatu kinerja Kepala Bagian (Kabag) Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kota Manado, Marcos Kairupan dikeluhkan. Kabag Marcos diduga menerapkan praktek monopoli pemenang tender proyek di UKPBJ Manado. Tak hanya itu, segudang masalah juga mencuat. Marcos dinilai tidak maksimal bekerja dan akan berefek terhadap Wali Kota Manado, Dr. GS Vicky Lumentut.

Terkait hal itu, Sabtu (11/7/2020), Ketua Umum LSM Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI), Tommy Turangan, SH angkat bicara. Tommy menyarankan Wali Kota GSVL, begitu Wali Kota Manado akrab disapa agar mengevaluasi kinerja Kabag UKPBJ Manado. Jebolan Fakultas Hukum Unsrat itu menyebut ketika Marcos makin mendapat keluhan masyarakat maka berpotensi reputasi Wali Kota GSVL menjadi tercoreng.

”Kami juga mendapati aduan masyarakat terkait kinerja Kabag ULP/UKPBJ Manado yang tidak beres. Sebelum makin banyak masalah yang mencuat ke publik, AMTI meminta Pak Wali Kota Manado, Dr. GS Vicky Lumentut agar segera mengevaluasinya. Bahkan sebelum DPRD Manado menyuarakan kami telah menelusuri dugaan kerancuan yang dilakukan UKPBJ Manado dalam proses lelang proyek. Karena bisa jadi hal ini dikait-kaitan dengan posisi Pak Wali Kota,” ujar Turangan.

Aktivis vokal yang dikenal tidak pernah takut menyuarakan dan mengungkap dugaan korupsi itu menambahkan dalam beberapa temuan dilapangan, AMTI mengendus adanya praktek monopoli perusahaan tertentu dalam memenangkan proyek di Kota Manado. Tidak hanya itu, Turangan menyebut disinyalir Kabag UKPBJ berperan dalam meloloskan sejumlah proyek yang sebetulnya tidak lengkap syarat-syaratnya.

”Tragisnya lagi, kami mendapati ada dugaan praktek monopolo pemenangan proyek yang dilakukan perusahaan tertentu. Lantas perusahan-perusahaan yang lain dikalahkan dengan cara-cara yang kurang berkenan. Selaku Kabag tentu Bung Marcos wajib bertanggung jawab atas hal tersebut. Jangan main-main karena dalam urusan seperti ini nama Wali Kota Manado juga dikait-kaitkan,” kata Turangan tegas.

Untuk diketahui, UKPBJ sebagai bentuk intergasi dari ULP dan LPSE secara nasional. Kepada Kabag Marcos saat dikonfirmasi melalui saluran telpon dan whatsApp, Sabtu (11/7/2020) enggan membalas apa yang ditanyakan. Sampai berita ini diterbitkan, konfirmasi Suluttoday.com belum mendapat balasan.

(*/Bung Amas)

Dalam Diam SSK Bergerak, Menuju Harapan Baru Manado

Ir. Sonya Selviana Kembuan (Foto Istimewa)

Oleh : Bung Amas, Pegiat Literasi

Politik menjadi alat perjuangan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Cita-cita besar itu sering kali terkikis atas praktek politisi yang terlalu mengutamakan sahwat politiknya. Mengejar kemewahan dunia, berlaku korup dan akhirnya menindas sesamanya. Menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan politik. Ir. Sonya Selviana Kembuan, bakal Calon Wali Kota Manado dikenal tak memperhitungkan lelahnya berjuang demi warga Manado.

Perempuan yang membangun karir sebagai pengusaha itu enggan mempolarisasi masyarakat. Dirinya hadir sebagai perekat, mengikat keakraban di tengah masyarakat dan tidak mau menjadi beban atau sampah peradaban. Bagi SSK, sapaan akrab Sonya dia berusaha menjadi makhluk sosial yang selalu menjadi pelopor dalam perubahan. SSK kini, dalam menyongsong pertarungan Pilwako Manado, Rabu 9 Desember 2020 selalu bergerak dinamis. Tidak terperangkap atau tertipu dengan nyiyir dan egoisme politik sektoral, dirinya hadir merangkul semua lapisan masyarakat. Terlebih partai politik, SSK melakukan komunikasi politik bermartabat dengan semua partai.

SSK bagai sedang melakukan ‘revolusi sunyi’, seperti tidak terpublikasi seluruh manuver dan komunikasi politiknya. Namun yang dilakukan diperhitungkan lawan politik. Dengan pendekatan yang penuh rasa hormat dan sikap santun membuat SSK disegani. Melalui prinsipnya yang mengedepankan etika politik menghantarkan dirinya ke level yang satu dua tingkat lebih maju ketimbang para politisi lainnya yang senang melempar satire. SSK seperti tidak khawatir dikhianati dalam perjuangan politik, hal itu terbukti dari ketulusannya berucap, blak-blakan dan kepolosannya menyampaikan pendapat.

Telah berkomunikasi intens dengan Partai Politik seperti PKS, Perindo, PAN, Gerindra, PDI Perjuangan dan juga NasDem tak membuat politisi perempuan ini jumawa. Malah SSK tetap mengambil sikap ‘menghindari’ percakapan publik yang berlebih. Menurut SSK politik adalah soal pengabdian, ketulusan bekerja memberi diri bagi banyak orang. Itu sebabnya, politisi yang terlahir dari keluarga sederhana itu menantang dikotomi dan dikriminasi dalam praktek politik. SSK menyebut politik mengakomodasi pemerataan, tak ada yang namanya distingsi dalam politik.

Derajat manusia bagi SSK ditentukan dari kepribadian, karakter dan kejujurannya yang ia simpulkan dalam istilah integritas politik. Kenapa penting integritas dalam berpolitik?, SSK dalam beberapa momentum bertukar pendapat menyampaikan perubahan sebagai sebuah keniscayaan memerlukan kepemimpinan yang kokoh berintegritas. Dari konsistensi sikap pemimpin menjaga, merawat integritas akan memobilisasi sebuah daerah atau negara menuju kemajuan yang berarti. Dengan pandangan tersebut, SSK lebih mengedepankan kepentingan masyarakat di atas segala kepentingan personal.

SSK bersama Bang Akbar Tanjung (Foto Istimewa)

Gerilya SSK dalam membentuk koalisi di Pilwako Manado, mesti tidak ramai tapi mulai terasa. Bersama tim, SSK melakukan ‘tendangan sudut’ (Corner kick) yang membuatan konsentrasi lawan berlahan buyar. Begitu percaya diri politisi PDI Perjuangan itu membangun kekuatan, bahkan mulai menentukan siapa rivalnya dalam Pilwako Manado 2020. SSK telah bulat bertarung sebagai calon Wali Kota Manado dengan mengusung skema koalisi yang majemuk. Keberagaman politik dan penghargaan terhadap kemajemukan akan dicontohkannya dalam memilih mitra koalisi yang tepat.

Gagasan besar SSK tentang ‘Harapan Baru Manado’ pun mulai didengungkan. Relawan dan simpatisannya telah membumikan itu dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti memberikan Bansos, turun bersama membantu masyarakat saat pandemi COVID-19. Edukasi politik dilakukan, SSK tidak sekedar memberikan kata-kata, melainakn mewujudnyatakannya dalam tindakan. SSK tidak main-main, bergerak dalam diam, namun memiliki sasaran yang jelas. Penetrasi politik dilakukan dengan santun, terarah, kemudian mengena. Hitungan SSK bersama timnya mulai mewarnai konstalasi politik Pilwako Manado.

Dana CSR BSG ke RSUD Gigi Mulut Manado Bakal Berujung Petaka

Dana Rp. 650.000.000 saat berada di Kejari Manado (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Jumat (10/7/2020), Kejaksaan Negeri (Kejari) Manado, melalui Kepala Kejaksaan, Maryono, SH.,MH, kepada wartawan dalam agenda serah terima anggaran Rp 650 juta dari Bank Sulut-Gorontalo (BSG). Lalu diseragkan Kejari Manado ke BRI Cabang Manado, menjelaskan bahwa pada tahun 2019 Bank SulutGo memberikan bantuan dana hibah tanggung jawab sosial atau biasa dikenal dengan nama CSR (Corporate Social Responsibility) kepada pemerintah Kota Manado yang rencananya diperuntukkan membantu Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gigi dan Mulut sebesar sekitar Rp.1.2 milyar.

”Dari sejumlah dana tersebut pada bulan April 2020 telah dipindahkan sebesar Rp 650 juta kerening pribadi milik oknum pejabat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Manado. Sedangkan sisanya sebesar Rp 550 juta belum diketahui dimana disimpan dan juga penggunaannya,” ujar Maryono, Jumat (10/7/2020) melalui rilis.

Dalam proses penyerahan anggaran tersebut terpantau oknum yang mengamankan dana sebesar Rp 650 juta tidak dihadirkan. Bersarkan informasi yang diterima penyelidik Kejari Manado kemudian telah berkoordinasi dengan pihak Bank pemberi hibah, CSR dan oknum-oknum yang ditengarai mengetahui dana tersebut sehingga atas kerja sama yang baik, kata Maryono, pihak Bank dan atas kesadaran sendiri pemilik rekening yang menampung sebagian dana CSR tersebut.

Kondisi Rumah Sakit Daerah Kota Manado (Foto Suluttoday.com)

”Dengan maksud untuk penyelamatan uang negara maka yang bersangkutan secara sukarela telah menitipkan uang Rp 650 juta tesebut kepada penyelidik Kejari Manado yg selanjutnya uang tersebut diatas dititipkan semenstara ke rekening Dinas Kejari Manado yang ada di Bank BRI Cabang Manado,” kata Maryono.

Penyelidik Kejari Manado, tambahnya lagi, akan segera menentukan sikap terhadap uang dana CSR tersebut setelah diperoleh fakta fakta hukum, yaitu, siapa yang meminta bantuan dana CSR tersebut?. Dimana dana tersebut ditampung?. Sesuai proposal permohonan akan digunakan untuk apa saja dana itu. Kemudian, dana yang telah diterima secara realita digunakan untk apa saja?. Selanjutnya, mengapa ada sebagian yang dipindah dan masuk kerekening pribadi.

Kejari Manado menyerahkan ke pihak BRI (Foto Suluttoday.com)

”Apakah ada ASN/Pejabat lain yang menerima dana CSR tersebut, dan lain sebagainya. Bahwa Bank SulutGo adalah Bank milik Daerah (BUMD=badan usaha milik daerah) yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi. Berdasarkan ketentuan pasal 295 UU. No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah Jo Permendagri No. 38 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan APBD bahwa hiba/CSR,” tutur Maryono.

Kajari Manado itu melanjutkan bahwa termasuk kuifikasi pendapatan lain-lain yang sah selain pajak dan retribusi daerah yang harus dicatatkan dan dikelola di rekening kas umum daerah oleh bendahara umum daerah (BUD), sebelum dipergunakan sehingga penyimpangan terhada dana tersebut dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi.

”Penyelidik Kejari manado nantinya juga akan menelisik kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU) karena tidak menutup kemungkinan adanya bagi bagi uang secara tdk sah utk kepentingan pribadi setelah uang tsb masuk ke rekening penerima secara sah. Penyelidik akan segera mengambil sikap apakah ada unsur tindak pidana atau sekedar kesalahan prosedur/administratif dlm kasus dana CSR ini,” tutur Maryono tegas.

(*/Bung Amas)

iklan1