Category: Berita Utama

Garuda One GSVL Mapanget Lakukan Bakti Sosial Bersih-Bersih Rumah Ibadah

Salim Soleman bersama pengurus Garuda One GSVL Mapanget saat kerja bakti (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Selain melakukan konsolidasi politik, relawan Garuda One GSVL Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) juga melakukan kegiatan sosial. Aksi peduli seperti yang dilakukan Garuda One GSVL Kecamatan Mapanget, Minggu (29/11/2020). Saat diwawancarai, Salim Soleman selaku Koordinator Garuda One GSVL Mapanget menyampaikan giat tersebut sebagai wujud peduli terhadap sesama.

”Inilah gambaran kita hidup rukun dan saling peduli. Kami melaksanakan bakti sosial berupa bersih-bersih rumah Ibadah, di lokasi Gereja di GPI Mapanget. Garuda One GSVL juga membersihkan Masjid di GPI, semua kita lakukan sebagai langkah peduli dan simpatik antar sesama,” ujar Milas, begitu Salim akrab disapa.

Pria santun yang dikenal murah senyum itu mengakui bahwa keberadaan Kota Manado yang penuh toleransi dan kerukunannya telah mampu diwujudkan masyarakat bersama Wali Kota Manado, Dr. GS Vicky Lumentut itu merupakan modal kuat bagi kemajuan Manado dimasa akan datang. Milas mengatakan Garuda One GSVL akan menjadi pelopor dalam gerakan sosial, memperkuat kerukunan di Mapanget dan Kota Manado pada umumnya.

Suasana kerja bakti yang dilakukan Garuda One GSVL Mapanget (Foto Suluttoday.com)

”Garuda One GSVL Kecamatan Mapanget akan menjaga warisan, toleransi dan kerukunan yang terpelihara selama ini. Bahwa kita yang majemuk ini, bisa bersatu saling menghormati dan tolong menolong dalam kerja-kerja sosial. Kami menggelar bersih-bersih rumah ibadah, peduli terhadap kepentingan masyarakat, tidak lain adalah sebagai keterpanggilan karena kemanusiaan. Mari kita kompak menjaga persatuan, dan kami Garuda One GSVL Mapanget siap menjadi pelopor dalam memperkuat persatuan,” kata Milas menutup.

Untuk diketahui, Bakti sosial dilaksanakan Garuda One GSVL Mapanget dengan melibatkan pengurus Kecamatan dan juga pengurus di tingkat Kelurahan. Milas juga menyebutkan kegiatan serupa akan terus rutin dilakukan di Mapanget. Tidak hanya itu, masyarakat juga diharapkannya untuk terus mendorong, berpartisipasi dalam pembangunan yang dilakukan pemerintah Kota Manado saat ini.

(*/Mas)

Wakil Ketua DPW PAN Sulut: Paula Harley Menang Telak di Pilwako Manado

Faisal Salim, bersama masyarakat siap menangkan PAHAM (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Konstalasi politik di Pilwako Manado yang tinggal 9 hari lagi makin alot. Intensitas konsolidasi dan blusukan untuk sosialisasi program pasangan calon Wali Kota rasanya makin ramai dijumpai. Salah satunya seperti yang dilakukan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Faisal Salim, SE bersama rekan-rekannya.

Menurut Faisal saat ditemui setelah melakukan sosialisasi program rumah murah PAHAM (Paula Harley Mando) di Kelurahan Istiqlal dan Kelurahan Calaca Kecamatan Wenang, Kota Manado, menyampaikan optimismenya. Politisi muda vokal ini menyebutkan bahw Pilwako Manado, Rabu 9 Desember 2020 akan dimenangkan pasangan calon Wali Kota Manado, Nomor Urut 4 yakni Prof. Julyeta Paulina Amelia Runtuwene dan Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan.

”Pilwako Manado yang dilaksanakan 9 Desember 2020 pencoblosannya akan dimenangkan Bunda Paula dan Bang Harley Mangindaan, paslon Wali Kota Manado Nomor Urut 4. Hal ini telah terbaca saat tim relawan, paslon yang kami kawal serta teman-teman parpol pengusung turun menawarkan program ke masyarakat secara langsung begitu luar biasa sambutan, apresiasi masyarakat Manado. Kami dari tim 10 ribu rumah layak huni, juga telah mengantongi data begitu banyaknya pendukung PAHAM siap menangkan PAHAM,” kata Faisal, Senin (30/11/2020).

Lanjut disampaikannya lagi, Bang Thoyib begitu Faisal Salim akrab disapa mengunggulkan keseluruhan program PAHAM yang dinilainnya sangat logis. Tidak hanya itu, program yang relevan dan bagian dari langkah cerdas menyempurnakan program Wali Kota Manado saat ini, Dr. GS Vicky Lumentut. Dari aspek pengalaman, Bang Thoyib menuturkan bahwa Paula Harley telah berpengalaman menjadi pemimpin publik yang tau betul kepentingan masyarakat.

Masyarakat Istiqlal Kampung Arab bersam Wakil Ketua DPW PAN Sulut mendukung PAHAM (Foto Suluttoday.com)

”Kita tidak menjual janji, bukan juga memberikan uang tunai dan membagi-bagi beras. Karena itu cara-cara berpolitik yang merusak demokrasi. PAHAM hadir menawarkan program, memberi harapan masa depan masyarakat Kota Manado. Ada program rumah tanpa uang muka, tanpa bank, santunan duka, kesehatan gratis bagi warga Manado, program santunan bagi ibu-ibu hamil dan melahirkan, serta program unggulan lainnya yang ditawarkan PAHAM. Semua itu adalah program pro rakyat. Jangan khawatir, Bunda Paula dan Bang Harley merupakan figur yang sudah berpengalaman memimpin banyak orang yang beragam,” ujar Bang Thoyib yang juga Ketua BM PAN Kota Manado ini.

Bahkan secara tegas, Bang Thoyib membeberkan secara umum data beberapa lembaga resmi yang terdaftar di KPU tentang posisi menang PAHAM dibanding paslon lainnya di Pilwako Manado. Politisi murah senyum itu mengatakan PAHAM akan memenangkan Pilwako Manado dengan perolehan suara jauh meninggalkan pasalon lainnya.

”Sudah terkonfirmasi di lapangan bahwasanya PAHAM unggul jauh meninggalkan paslon lainnya di Pilwako Manado kali ini. Pemaparan dan hasil survey lembaga resmi yang kami dapati, posisi Prof. Julyeta Paulina Amelia Runtuwene dan Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan masih tak tertandingi. Jauh meninggalkan rivalnya. Artinya apa?, Pilwako Manado 2020 akan dimenangkan PAHAM secara telak. Paula Harley menang telak di 11 Kecamatan yang ada di Kota Manado,” tutur Bang Thoyib yang didampingi Gilang Ramadhan Hiola, kader PAN Kota Manado.

(*/Amas)

Pemuda GMIM Desak Pemerintah Segera Usut Tuntas Aksi Terorisme di Sigi

Pnt dr Pricillia Tangel (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Peristiwa kekerasan dan kejatahan kemanusiaan masih saja terjadi di Negara Indonesia tercinta. Seperti yang terjadi belum lama ini di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Menanggapi tindakan terorisme di Sigi, Pemuda Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) mengutuk insiden tersebut. Menurut Ketua Pemuda GMIM, Pnt dr Pricillia Tangel aparat keamanan dan pihak terkait agar bergerak cepat menuntaskan kejadian tersebut.

”Pemuda GMIM desak pemerintah cepat usut tuntas aksi terorisme di Sigi, Sulawesi Tengah. Dimana aksi terorisme pembunuhan dan pembakaran rumah warga dan satu rumah warga yang dijadikan tempat beribadah warga jemaat Gereja Bala Keselamatan di desa Lemban Tongoa Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah mendapat perhatian serius dari Pemuda Gereja Masehi Injili di Minahasa. Kami meminta dan mendesak pemerintah, melalui institusi Kepolisian dan lembaga berwajib mengusut tuntas hal ini,” ujar Pnt dr Pricillia, Senin (30/11/2020).

Tidak hanya itu, Pnt Pricillia menyebutkan bahwa Pemuda GMIM ikut berdukacita cita atas meninggalnya masyarakat si Singi dalam kejadiaan naas itu. Lebih lanjut, Pnt Pricillia mengajak semua elemen masyarakat Indoensia untuk menjaga kerukunan dan keamanan. Persaudaraan yang telah dibangun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf harus terus dilestarikan anak bangsa, dari Sabang sampai Merauke.

”Kami mengecam keras aksi terorisme ini. Kami mendesak pemerintah cepat usut tuntas aksi terorisme ini. jangan biarkan kaum-kaum terorisme terus berkembang dan memberi teror bagi warga masyarakat. Kami mengajak juga masyarakat Indonesia untuk tetap tenang. Menjaga persaudaraan dan kerukunan sambil kita bantu mendoakan agar supaya keamanan dan kedamaian selalu tercipta diantara bangsa ini,” kata Pnt Pricillia menutup.

(*/Amas)

Pnt Erwin Tandaju: PAHAM Siapkan Ribuan Saksi Jemput Kemenangan

Bunda Paula saat menyapa calon saksi PAHAM (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Kota Manado pada 9 Desember 2020, tidak terasa sudah semakin dekat bahkan tinggal menghitung hari. Tim kampanye daerah (Kamda) pasangan calon (Paslon) Prof. Dr. Julyeta Paulina Amelia Runtuwene MS dan Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan SE.,MSM, semakin memantapkan kerja tim Kamda yang dipimpin Pnt Erwin Tandaju, SE selaku Ketua.

Menurut Pnt Erwin, melalui pelatihan dan bimbingan teknis calon saksi TPS, maka Kamda akan lebih solid mempersiapkan diri menjemput kemenangan. Saksi yang dipersiapkan juga, tidak sekedar mengamankan suara, tapi juga mengawal dan mengawasi agar tidak terjadi proses kecurangan saat Pilwako Manado, Rabu 9 Desember 2020.

”Para saksi kita siapkan, jumlahnya ribuan orang. Tentu PAHAM siapkan saksi ini untuk menjemput kemenangan. Mereka para saksi bekerja mengawasi dan menjaga ketat proses Pemilihan Wali Kota Manado agar tidak terjadi kecurangan. Itu sebabnya, bimbingan teknis ini menjadi begitu penting kita laksanakan,” kata Tandaju.

Diketahui, pelatihan dan bimbingan teknis calon saksi diikuti oleh hampir 2 ribu peserta calon saksi TPS dari semua lingkungan di 87 Kelurahan di 11 Kecamatan. Kegiatan tersebut, dibagi pelaksanaannya dalam 2 hari di 4 lokasi berbeda yakni Sekretariat Kamda, Sekretariat Partai Perindo, MPG Manado, dan Sekretariat DPW Nasdem.

Suasana berlangsungnya pembekalan saksi (Foto Istimewa)

Para calon saksi dibekali dengan pengetahuan mulai dari mekanisme pengawasan pada semua proses pendaftaran, pencoblosan dan penghitungan suara, serta bagaimana cara memastikan pengisian formulir yang diperlukan untuk rekapitulasi hasil di lembar (C1) sesuai dengan hasil perolehan suara pasangan calon. Dihari terakhir pelatihan, calon Wali Kota Manado Prof. Julyeta Paulina Amelia Runtuwene, menyempatkan hadir untuk memberi semangat kepada calon saksi TPS.

”Terimakasih kepada seluruh relawan yang memberi diri agar dilatih dan mau bekerja bersama PAHAM untuk kota Manado yang rukun cerdas dan indah sesuai visi dan slogan pasangan Julyeta Runtuwene – Harley Mangindaan,” kata Bunda Paula, sapaan akrab Prof Julyeta Runtuwene saat mengunjungi salah satu lokasi pelatihan.

Lebih lanjut, Bunda Paula juga mengingatkan untuk menjadi saksi yang berkualitas yang bekerja keras, cerdas, dan tuntas serta bekerja dalam keikhlasan untuk pemenangan pasangan PAHAM.

”Kalian adalah ujung tombak yang berdiri di garda terdepan yang dapat memonitor jika ada potensi kecurangan mulai dari tingkat TPS. Ingatlah dalam melaksanakan tugas untuk tetap mengikuti protokol pencegahan Covid-19,” ujar istri tercinta Wali Kota Manado, Dr. GS Vicky Lumentut ini.

(*/Mas)

Koruptor Itu Produk PILKADA

DR Ferry Daud Liando, S.IP.,M.Si (Foto Ist)

Oleh : Dr. Ferry Daud Liando, Pengamat Politik

Penilaian publik atas melemahnya ketajaman KPK dalam penindakan korupsi secara perlahan mulai terbantahkan. Pekan lalu secara berturut-turut KPK menangkap dua pejabat publik. Pertama menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo pada Rabu (25/11). Kemudian pada Jumat (27/11) menangkap Walikota Cimahi Ajay Priatna.

Edhy bersama isterinya sempat membelanjakan hasil korupsinya di Amerika Serikat dengan membeli sejumlah barang mewah. Ia membeli sepatu bersol tebal Louis Vuitton berseri Abbesses Derby. Jika dirupiahkan, harganya Rp. 16,7 juta. Harganya tentu amat mahal.

Padahal bangsa ini tidak kekurangan tokoh-tokoh yang harusnya dijadikan teladan. Wakil Presiden pertama Bung Hatta, tak sempat mewujudkan impiannya membeli sepatu Bally sampai akhir hayatnya. Sempat lama ia menambung, tapi belum sempat terkumpul, namun tiba-tiba tabungan itu digunakan karena ada kebutuhan keluraga yang dianggap lebih mendesak.

Jika Edhy memperdagangkan izin, Ajay ditangkap karena dugaan korupsi proyek pembangunan rumah sakit. Ajay merupakan walikota koruptor ketiga di daerah itu. Lebih dari 300 kepala daerah produk Pilkada yang telah tertangkap KPK karena korupsi.

Menangkap kepala daerah koruptor dalam suasana Pilkada seperti sekarang tentu akan berpengaruh pada tingkat Kepercayan publik atas pelaksanaan Pilkada. Sikap itu bisa jadi berkorelasi pada Partisipasi pemilih. Potensi trauma publik bisa saja terjadi. Jangan-jangan calon yang dipilihnya itu akan koruptor juga. Ini menjadi tantangan bagi KPU yang saat ini sangat serius mendorong partisipasi pemilih dalam kondisi Covid-19.

Lantas apa saja yang menyebabkan masih banyak kepala daerah yang tertangkap KPK.

Pertama, biaya Pilkada yang harus dikeluarkan masing-masing calon cukup besar. Informasi yang pernah dipublikasikan Kemendagri bahwa untuk calon bupati dan walikota bisa menghabiskan anggaran 25 hingga 30 milyar. Sedangkan untuk calon gubernur bisa mencapai triliunan rupiah. Uang itu digunakan kebanyakan untuk menyuap partai politik (candidate buying) agar mendapatkan tiket pencalonan, sementara untuk calon perseorangan menggunakan anggaran itu agar mendapat dukungan KTP. Pada saat kampanye, masa tenang dan sesaat sebelum pencoblosan sebagian besar calon menggunakan uang untuk menyuap (vote buying) pemilih agar mendapatkan suara.

Kedua, sebagian parpol belum serius menyeleksi calon kepala daerah. Pengalaman kepemimpinan dan moral kerap bukan menjadi standar parpol dalam mengusung calon. Itulah sebabnya jual beli suara merajalela dalam setiap Pilkada. Jika moral menjadi standar parpol dalam penetapan calon, maka tak mungkin akan ada calon yang menghalalkan segala cara termasuk politik uang untuk usaha kemenangannya. Bukan rakyat yang pragamatis. Tapi moral calon yang terbatas. Sebab uang bukan berasal dari pemilih tapi datang dari calon. Hanya moral yang bisa mencegah politik uang, bukan memperketat aturan. Lalu dari mana uang yang digunakan untuk menyuap itu berasal. Sebagian besar anggaran itu berasal dari uang pinjaman, penjualan benda baik tanah, rumah, mobil atau benda-benda berharga lainnya. Informasi dari KPK bahwa sebagian anggaran juga berasal dari para cukong. Itulah sebabnya banyak kepala daerah yang terpaksa harus melakukan korupsi. Sebab hendak mengembalikan uang yang pernah digunakan untuk menyuap pemilih saat Pilkada.

Kepala daerah yang ditangkap KPK selama ini bisa jadi karena kesialan saja. Sebab indiksi korupsi banyak juga diduga dilakukan kepala daerah lain, namun kelihaiannya sangat licik dan licin sehingga bisa terhindar dari radar KPK.

Mengatasi korupsi tentu membutuhkan banyak pembenahan. Namun bagi saya, hal yang paling urgen adalah:

Pertama, membenahi kelembagaan partai politik. Jauh sebelum pemilihan, sedapat mungkin para calon sudah dipersiapkan. Tak hanya membentuk jiwa dan skill kepemimpinan, tapi perlu juga dibekali dengan akhlak dan moral. Selama ini sebagain parpol baru memberikan kartu tanda anggota (KTA) sehari sebelum pencalonan. Karena calon itu memang bukan kader parpol sebelumnya.

Kedua, perlu pelembagaan kaderisasi secara sistematis pada masing-masing parpol. UU Pilkada atau UU Parpol perlu mengatur syarat berapa lama seseorang menjadi kader parpol untuk bisa menjadi calon. Hal ini untuk mencegah diperjualbelikannya tiket pencalonan kepada orang lain meski bukan kader parpol. Selama ini banyak oknum yang hanya memanfatakan (membeli tiket) parpol agar ambisinya berkuasa terpenuhi lalu merampas fasilitas negara, memperkaya diri sendiri.

Ketiga, UU perlu melarang mantan narapidana koruptor untuk menjadi calon pada jabatan-jabatan publik sebagai bentuk efek jerah. Koruptor tetap berkuasa karena tak ada larangan baginya untuk menduduki jabatan yang sama. Berlindung dibawa UU HAM tentu tidak relevan sebab hak-hak warga negara harusnya didahului dengan kewajiban bernegara. Tindakan para koruptor sama artinya tidak menjalankan kewajibannya sebagai warga negara. Oleh karena itu hak-haknya sebagai warga negara harus dibatasi termasuk melarang untuk menjabat kembali.

Tanpa ketiga tindakan ini maka jangan berharap koruptor berhenti berpestapora di negeri ini.

iklan1