Category: Berita Utama

Dituding “Bodoh” Oleh JS, Pelleng : Pernyataan Bupati Tidak Pantas

Mitra, Suluttoday.com – Setelah ramai diberitakan disejumlah media kala saling tantang menantang, kali ini episode bergeser ke pernyataan menarik Bupati Minahasa Tenggara (Mitra) James Sumendap yang mengatakan ada beberapa anggota dewan yang tidak mengerti anggaran dan dikatakan ‘bodoh’.

Sejumlah anggota dewan pun bereaksi, merasa terusik dengan pernyataan Bupati Mitra tersebut. Mereka menilai, sebagai wakil rakyat rasanya tidak pantas dengan pernyataan yang dilontarkan bupati.

“Sebagai wakil rakyat, kami merasa tidak pantas pernyataan bupati bahwa kami tidak mengerti anggaran dan dikatakan “bodoh”,” ungkap legislator Nasdem, Royke Pelleng.

Apa sebab? dibeberkan Pelleng, buku rancangan APBD tahun 2020 sampai saat ini tidak pernah terlihat buku apa lagi isinya. Memang dalam pembahasan menjadi tugas banggar, meski begitu buku RAPBD wajib diberikan kepada non banggar untuk dipelajari anggaran yg ada didalamnya.

“Agar kami bisa memberi saran masukan kepada banggar. Sampai APBD diketuk kami tidak mengetahui isi APBD tahun 2020, seperti di sembunyikan kepada kami teman-teman yang non banggar,” lagi beber Pelleng.

Menurut politisi partai Nasdem ini, pada waktu APBD 2020 diketuk, sudah sempat diingatkan kepada Sekwan untuk buku APBD tahun 2020. Pihaknya pun tidak berhenti mengingatkan dan meminta kepada Sekwan sampai bulan awal Februari, namun jawaban Sekwan, buku APBD 2020 sudah ada.

“Kenyataannya sampai saat hari ini kami yang non banggar tidak pernah melihat buku APBD itu. Jadi kalau bupati berpikiran seperti itu kami duga pemikirannya “Dungu”,” cetus Pelleng.

Meski demikian, Pelleng mengatakan salut kepada Bupati Mitra yang sudah merelokasikan anggaran perjalanan dinas DPRD untuk penanggulangan Covid-19. Namun sangat disayangkan anggaran 16,1 miliar untuk BPJS yang notabene sudah ditata di APBD tahun 2020 untuk bantu rakyat Mitra sekitar 51.900 jiwa di geser.

“Perlu diingat, BPJS itu program presiden ke 5 ibu Megawati Soekarno Putri yang sangat peduli kehidupan wong cilik. Tapi di Mitra yang terjadi sebaliknya, kadernya sendiri yang menentang program itu,” tuturnya lagi.

Dikatakan Royke, silahkan geser perjalanan dinas dewan, bupati, anggaran rapat-rapat, anggaran proyek dan anggaran dana cadangan lainnya untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19 ini. Tidak masalah sesuai Inpres No 4 Thn 2020, Permendadri No 20 Thn 2020, Edaran Mentri keuangan S-241/MK.07/2020.

“Yang menjadi masalah seandainya benar anggaran BPJS ini tetap direlokasi ke proyek Rumah Sakit tanpa melibatkan pimpinan dewan. Kami menduga ini cara berpikir “manusia serakah”. Apa sebab, ini menari-nari diatas penderitaan orang lain. Ingat, pimpinan dewan Mitra sejajar dengan pemerintah. Catat itu,” tegasnya. (***)

Hadapi Komplain, Sonya Selviana Kembuan Berikan Respon Bijak

Sonya Selviana Kembuan (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Sosok politisi yang santun, Sonya Selviana Kembuan (SSK) bijak menanggapi komplain yang disampaikan Wakil Ketua DPC PPP Manado Abdul Malik Suma, Jumat (3/4/2020). Tudingan terkait penggunaan logo partai berlambang ka’bah yang ilegal, pada beberapa alat peraga kampanye (baliho dan stiker), yang terpasang di sejumlah titik di Kota Manado. Disampaikan dengan rasional.

Menurut SSK melalui Penasehat Tim SSK Troy Pomalingo mengatakan, komplain tersebut tidak penting karena dinilai sebagai error in persona.

“Koalisi Keumatan ini sudah ada dan dibentuk oleh empat partai di Manado yakni PAN, PKS, PPP dan PBB, sebelum SSK bergabung. Jadi lucu kalau SSK yang dikomplain Malik,” ungkapnya, Jumat (3/4/2020).

SSK, kata Troy, diajak bersama sehingga menjadi ‘Koalisi Keumatan bersama SSK’.

“Artinya sudah jadi lima peserta koalisi ini. Makanya balihonya Koalisi Keumatan Bersama SSK. Jadi wajar SSK pun dicantumkan di baliho,” jelasnya.

Menurut politisi yang memiliki dukungan luas itu, Malik sebagai pengurus PPP Manado seharusnya komplain ke Koalisi Keumatan dan SSK.

“Namun pertanyaannya, apakah dia punya legal standing untuk komplain Koalisi Keumatan, sementara koalisi ini digagas ketua-ketua partai yang punya legal standing partai di Manado?”, tanyanya.

“Dan apa alasannya dia komplain dengan SSK. Apa dia bagian juga dari SSK atau PAN atau PKS atau PBB? Intinya Koalisi Keumatan bersama SSK ini adalah satu kesatuan karena semua punya legal standing,” tegasnya.

SSK dirindukan warga (Foto Istimewa)

Di tempat lain, Wakil Ketua DPC PPP Kota Manado Iwan Ba’u mengungkapkan bahwa Koalisi Keumatan lahir atas kesepakatan pimpinan parpol di Kota Manado. “Namanya koalisi, logo partai ikut melekat,” tegasnya.

Sampai saat ini juga, lanjut dia, Koalisi Keumatan belum memberikan dukungan kepada siapapun bakal calon wali kota.

“Soal bersama SSK, itu soal aksi sosial,” terangnya.

Senada dikatakan Ketua DPC PPP Manado Madzhabullah Ichal Ali. “Kami sengaja tidak melibatkan saudara Malik terkait koalisi ini karena dia saat ini memegang posisi sebagai Kepala Rumah Aspirasi anggota DPR RI dari PDIP,” ujarnya tegas.

(*/Bung Amas)

Aipda Deyidi Mokoginta Sumbangkan 50 Persen Gaji Untuk Warga Terdampak Covid-19

Aipda Deyidi Mokoginta, saat menyerahkan bantuan (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Ketika pembatasan sosial dilakukan untuk mencegah penyebaran virus corona atau cocid-19, banyak warga terdampak dengan situasi ini, terutama mereka yang bekerja harian, atau tidak memiliki penghasilan bulanan yang tetap.

Hal ini membuat anggota Polda Polda Sulawesi Utara, Aipda Deyidi Mokoginta ST.,MSi, tergerak dengan menyisihkan 50 persen gajinya bulan April 2020 untuk membantu warga yang harus berdiam di rumah selama ancaman penyebaran virus tersebut.

Kepada wartawan Mokoginta, Jumat (03/04/2020) mengungkapkan kalau dia pernah mendengar keluhan warga ketika diminta untuk tetap di rumah, sementara mereka tidak memiliki penghasilan tetap sebagaimana pegawai negeri.

“Pernah ada warga yang megeluh, kalau disuru di rumah aja, terus siapa yang ngasih makan,” ungkapnya.

Lanjut dia, atas dasar itulah menjadi dorongan baginya untuk menyisihkan gaji untuk membantu warga.

“Ketika gaji bulan ini sudah masuk di rekening, saya diskusikan dengan istri soal niat menyisihkan 50 persen gaji bulan ini untuk membantu warga, dan istripun setuju,” jelasnya.

Adapun bantuan tersebut oleh pria yang pernah 16 tahun berdinas di Satuan Brimob ini, diberikan dalam bentuk beras sebanyak 40 karung ukuran 5 kg.

“Saya minta bantuan dari Ustad Muhammad Ruslan Essa di Masjid Al Muhajirin Perum Paniki Dua untuk membantu teknis penyalurannya, kerena beliau yang paling tahu alamat warga yang membutuhkan bantuan kita,” tuturnya.

Lanjutnya, dia berharap ada yang diberikan tersebut dapat bermanfaat bagi mereka yang terdampak akibat pembatasan sosial saat ini. “Mohon jangan dilihat jumlahnya, tapi itulah wujud keihlasan saya dan keluarga untuk saling menolong di situasi seperti ini,” tandasnya.

Pada kesempatan itu, dia juga berjanji jika pandemi covid-19 ini terus belanjut dan warga masih terap dianjurkan untuk di rumah saja, gaji bulan Mei 2020 nanti juga akan disisikan untuk membantu warga.

“Kalau situasi masih seperti sekarang, Insya Allah bulan Mei saya akan sisikan juga sebagian gaji untuk bantuan kemanusiaan bagi saudara kita yang membutuhkan,” pungkasnya.

Sosok Deyidi Mokoginta yang peduli (Foto Suluttoday.com)

Sementara itu, Ustad Muhammad Ruslan Essa mengaku siap membantu meneruskan amanah untuk membagikan bantuan tersebut.

“Semoga ini bisa menjadi contoh dan dapat menggerakkan hati mereka yang mampu untuk mengulurkan tangan kepada yang membutuhkan bantuan,” ujarnya.

(*/Adm)

Dinilai Ilegal, Langkah Politik SSK Dipermasalahkan Kader PPP

Abdul Malik Suma (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Tensi politik di Kota Manado memang selalu mengalami peningkatan. Bahkan di tengah warga kota yang mengkhawatirkan tentang penyebaran wabah Virus Corona (Covid-19). Masih ada politisi yang melakukan kegiatan kemanusiaan dengan melibat-libatkan Partai Politik. Sebut saja salah satu politisi, Ir. Sonya Selviana Kembuan, bakal calon Wali Kota Manado yang kini mendapat sorotan dari kader parpol.

Akibat manuver politik SSK, sapaan akrab Kembuan yang memasang baliho dengan menggunakan logo sejumlah parpol. Jumat (3/4/2020), Abdul Malik Suma, kader Partai Persatuan Pembangunan (PPP), menyampaikan keberatannya. AMS, begitu nama Malik disingkat menilai pelibatan logo PPP adalah ilegal.

“Selaku kader PPP, saya protes dan menilai dicantumkannya logo PPP yang bersamaan dalam satu baliho dengan SSK yang notabenenya balon Wali Kota Manado sebagai tindakan yang tidak bijak. Kami kader PPP tidak tahu soal ini, secara kelembagaan PPP belum memutuskan siapa kandidat yang kita usung di Pilwako Manado,” ujar AMS yang juga mantan pengurus BKPRMI Sulut ini tegas.

Jebolan aktivis Pelajar Islam Indonesia (PII) dan juga alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manado itu menyesalkan tidakan tersebut. AMS menyampaikan dirinya telah mengajukan laporan resmi ke Dewan Pengurus Pusat (DPP) PPP. Tidak hanya disitu, rencana AMS menempuh jalur hukum dengan melaporkan praktek yang tidak etis itu ke Polda Sulawesi Utara (Sulut).

Baliho SSK bersama logo PPP (Foto Suluttoday.com)

“AD/ART PPP jelas menganjurkan dan memerintahkan bahwa keputusan lembaga bersifat resmi. Terstruktur dengan prinsip kita menghormati hierarki struktural, sejauh ini DPP PPP belum memutuskan mendukung siapa. Begitu pula DPC PPP Kota Manado belum mengadakan rapat kepada siapa haluan kebijakan dukungan parpol diberikan, saya pertanyakan dan keberatan karena logo PPP dilibatkan dalan baliho-baliho dari SSK. Saya telah menyampaikan laporan keberatan selaku kader ke DPP PPP. Setelahnya saya akan melaporkan ke Polda Sulut,” kata AMS menutup.

Sementara itu, upaya untuk mengkonfirmasi ke SKK masih mengalami kendala. SSK juga diduga melakukan manuver politik yang terlampau berani. Ia tampil dengan gaya yang sedikit berbeda dengan politisi lainnya.

(*/Bung Amas)

KNPI Sosialisasi Edukasi Cegah COVID-19 Sampai di Kabupaten Terluar Indonesia

Ketua Jackson Kumaat (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Ajuran pemerintah untuk melakukan Social Distancing ikut dikampanyekan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Presiden Ir. Joko Widodo juga telah menegaskan akan diterapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), guna memerangi menyebarnya wabah Corona Virus Disease (COVID-19), mendapat dukungan KNPI.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP KNPI Jackson A.W. Kumaat mengatakan, kepada sejumlah wartawan, Jumat (3/4/2020) menyebutkan peran penting KNPI sebagai wadah berhimpun pemuda dalam bahu-membahu dengan pemerintah dalam mengatasi serta menanggulagi pandemi COVID. Menurut Jackson, KNPI secara nasional sedang melakukan sosialisasi ke masyarakat agar berperan aktif melawan COVID-19.

“Secara serentak KNPI secara nasional melakukan edukasi kepada masyarakat. Dengan instrumen sosialisasi, memberi pemahaman kepada masyarakat agar menaati apa instruksi dan himbauan pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19. Pengurus KNPI di tingkat Provinsi sampai Kabupaten/Kota sedang melakukan edukasi tersebut. Mari kita support pemerintah melawan COVID-19,” kata Jacko sapaan akrab Kumaat.

Spanduk KNPI, ajakan melawan COVID-19 (Foto Istimewa)

Tambah Jacko menuturkan beberapa metode penyampaian pesan edukatif ke publik dilakukan dengan prinsip mengajak masyarakat untuk menjauh dari kerumunan dan berada di rumah saja. Aktivis muda vokal ini menilai usaha serius pemerintah dalam soal patut didukung sepenuhnya elemen pemuda Indonesia.

“Sudah masuk laporan dari seluruh Provinsi bahwa pengurus KNPI di daerah tengah giat melakukan sosialisasi tentang pembatasan sosial. Salah satu cara yaitu melalui memasang spanduk, ajakan dan himbauan agar masyarakat tetap di rumah saja. Masyarakat diminta menjaga jarak, menghindari kerumunan. Upaya ini dilakukan KNPI untuk menyukseskan apa yang menjadi prioritas pemerintah Pak Jokowi dan KH. Ma’ruf, sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia,” ujar Jacko yang juga menambahkan bahwa di wilayah perbatasan Indonesia juga sosialisasi tengah dilakukan.

Ditempat terpisah, Ketua KNPI Talaud Suyanto Matoneng saat diwawancarai Suluttoday.com, Jumat (2/4/2020), bahwa KNPI giat melakukan sosialisasi memerangi COVID-19, dan konsisten melakukan edukasi pencegahan COVID-19 kepada masyarakat agar menjaga jarak sosial.

Spanduk disejumlah tempat di Talaud (Foto Istimewa)

“Secara nasional kita KNPI di instruksikan melakukan edukasi soal pencegahan COVID-19. Semoga pesan yang disampaikan dapat dilaksanakan bersama seluruh masyarakat, termasuk kami yang ada di Talaud,” kata Matoneng, Ketua KNPI yang berada di Kabupaten Kepulauan, berbatasan dengan Negara Filipina tersebut.

(*/Bung Amas)

iklan1