Category: EkoBis

Investor Australia Sedang Menjajaki Kerja Sama Dengan Pemerintah Boalemo

Christopher Burns bersama Bupati Boalemo (Foto Suluttoday.com)

GORONTALO, Suluttoday.com – Salah satu Investor dari negara Australia Christopher Burns sedang melakukan riset potensi yang dimiliki oleh kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo ketika ditemui dirumah dinas Bupati Boalemo mengatakan, Boalemo memiliki potensi khususnya pariwisata misalnya obyek wisatanya antara lain bawah laut boalemo, pantai bolihutuo, waterpark bolihutuo, pulo cinta eco resort, pantai mananggu dan yang lainnya.

Namun perlu salah satu konsep untuk dijadikan landasan dalam menjalin kerja sama kedepan, jika selama ini turisem memilih daerah lain karena konsepnya sudah jelas dan promosinya sudah sangat luar biasa. Sehingga segala potensi yang dimiliki oleh daerah dibuatkan satu konsep untuk dijadikan kerja sama, pada Jumat (18/08/2017).

“Periwisata bagian indsutri dan semua orang akan tertarik dengan obyek wisata sehingga daerah akan maju, beda jika kita buka bengkel tentunya uangnya hanya berputar disitu saja, diboalemo punya pulo cinta bagaimana itu saja yang dikembangkan disamping obyek wisata lainnya akan mengikuti seiring jika pulo cinta dijadikan icon wisata dan kami masih terus menjajakinya sampai kerja sama nanti bisa terjadi,” ungkap Burns. (Robby).

ROLAND KRISEN: Persoalan Pedagang, Jangan Belokkan ke Isu SARA

Roland Krisen (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Persoalan pasar tradisional di Kota Manado makin mendapat perhatian tersendiri ditengah masyarakat, terutama setelah adanya demo berturut-turut yang dilakukan Forum Pedagang Bersatu. Kesemuanya mengarah pada kinerja Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Manado, Ferry Keintjem. Bahkan, beberapa hari terakhir mulai ramai di Media Sosial (Medsos), terutama di Facebook (FB) bahwa soal demo pedagang ‘’diarahkan’’ ke persoalan konflik Suku Agama Ras dan Antara golongan (SARA).

Menanggapi hal itu, Roland Krisen selaku mantan Sekretaris Badan Pengawas (Banwas) PD Pasar Manado menilai pentingnya seluruh stakeholder terkait kembali pada upaya mencari solusi atas keluhan yang disampaikan pedagang. Krisan menyarankan agar tak ada lagi oknum-oknum yang menggiring persoalan pedagang ke masalah yang berpotensi memicu konflik SARA.

‘’Kita berharap jangan ada informasi yang salah kemudian dilepas ke publik, persoalan pasar yang disampaikan pedagang dalam demo tersebut itu harus ditanggapi karena menyangkut keluhan dan aspirasi. Jangan digiring, atau sengaja dibenturkan isu seolah-olah demo yang dilakukan pedagang itu karena kepentingan segelintir orang yang berkepentingan. Tapi, itu murni penyampaian aspirasi pedagang, wajib pemerintah meresponnya,’’ ujar Roland, Selasa (15/8/2017) juga menambahkan soal izin lahan dan kontrak ruangan (penarikan iuran, biaya kontrak atau retribusi) harus dipisahkan pihak PD Pasar Manado agar tidak salah kapra dalam menjalankan aturan.

Lanjut Olan sapaan akrab Krisan agar Direksi PD Pasar menjalankan fungsinya membina pedagang, bukan menjadikan pedagang seperti musuh. Selain itu, Olan juga memaparkan pentingnya menindaklanjuti keluhan pedagang untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan dalam pembagian lapak berjualan bagi pedagang, jangan melakukan penyesatan.

‘’Jangan dibawa atau ditarik hal ini ke isu-isu SARA yang tidak substansi, harusnya pemerintah segera mengambil jalan keluar kita kembali melihat Perdis, Perda dan mengevaluasi adanya pembongkaran. Mari kita kembali pada fungsi sebenarnya pasar itu sendiri yakni memperhatikan unsur pelayanan didalamnya, saya menyarankan harus ada duduk satu menja, tak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan,’’ kata Olan menutup, saat ditemui di salah satu rumah kopi di seputaran Kecamatan Tikala Kota Manado.

Tidak itu saja, Olan juga menyampaikan bahwa pembangunan pasar Malalayang dan hampir seluruh pasar tradisional yang ada di Manado tak lain adalah bagian dari program Cerdas Wali Kota Manado, DR GS Vicky Lumentut dan Wakil Wali Kota, Mor Dominus Bastiaan. Bukan kemudian dijadikan ‘’jualan’’ untuk menaikkan citra seseorang selain Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado. (Amas)

Demo Berlangsung Tertib, Pedagang Berjabat Tangan dengan Wawali Manado

Wawali Mor saat berjabat tangan dengan pendemo (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.comForum Pedagang Bersatu (FPB) kembali melakukan demonstrasi memprotes kebijakan Dirut PD Pasar Manado, Ferry Keintjem yang dinilai memberatkan keberadaan pedagang. Diantaranya yakni tentang dugaan Pungli, pemalsuan dokumen, dan adanya dugaan intimidasi saat pedagang melakukan demonstrasi meminta hak-haknya, begitu pula dengan dituntutnya keadilan serta pemerataan dalam penertiban lapak pedagang.

Ekspresi ibu-ibu pedagang yang ikut demo saat berada di lokasi kantor Walikota Manado (Foto Suluttoday.com)

Melalui aksi massa pedagang yang begitu agresif menyampaikan pendapat dihadapan Wakil Wali Kota (Wawali) Manado, Mor Bastiaan, Senin (14/8/2017) siang tadi di halaman kantor Walikota Manado cukup menyedot perhatian publik. Demonstrasi yang dipimpin Sjahbudin Ardin Noho selaku penanggungjawab itu, diterima Wawali Mor dengan berjanji akan menindaklanjuti tuntutan para pedagang.

‘’Saya akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan pedagang ini, namun saya juga meminta pedagang menghargai proses dan upaya yang sedang kita lakukan. Tentunya saya dan Wali Kota Manado tidak tinggal diam dengan informasi, data dan penyampaian yang disampaikan pedagang untuk kita mintai klarifikasi dari Dirut PD Pasar Manado,’’ kata Mor yang juga kader Partai Demokrat Sulawesi Utara (Sulut) ini tegas.

Massa aksi ketika berada di kantor Walikota Manado (Foto Suluttoday.com)

Terpantau suasana kekeluargaan dan saling menyalami terjadi antara pedagang bersama Wakil Wali Kota Manado, terutama disaat akhir aksi unjukrasa. Pedagang meninggalkan kantor Walikota Manado kemudian menuju kantor DPRD Kota Manado, bahkan sejumlah pedagang dengan penuh senyum dan senang hati berjabat tangan dengan Wawali Manado.

Pendemo ketika berinteraksi dengan Wakil Wali Kota Manado (Foto Suluttoday.com)

‘’Kami bangga dan tentunya senang diterima Wakil Wali Kota Manado kedua kalinya, aksi beberapa waktu sebelumnya memang Wawali belum menerima. Lihat saja pedagang berjabat tangan dengan Pak Mor setelah demonstrasi. Kita berharap Wawali cepat mengambil langkah, kasihan nasib kami pedagang seperti dibiarkan untuk tidak berjualan, bagaimana kami mau menghidupkan keluarga? Kalau tempat berjualan kami tidak diberikan solusi setelah pembongkaran, ada sebagian pedagang diberikan, tapi itu tempat berjualan pedagang lain. Ini namanya kita pedagang akan saling dibenturkan,’’ tutur Jafar Lihawa salah satu pendemo saat diwawancarai Suluttoday.com, Senin (14/8/2017). (Amas)

Dua Kali Wawali MOR BASTIAAN Terima Demo Pedagang, Ini Penegasannya

Ardin Noho saat berorasi di depan kantor Walikota Manado (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Protes dan demo pedagang di pasar tradisional di Kota Manado, terutama dari pedagang pasar Bersehati Manado masih terus dilakukan. Dimana sebelumnya telah berkali-kali melakukan demonstrasi menyampaikan aspirasi mereka yang juga mendesak owner Perusahaan Daerah (PD) Pasar Manado (Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado) agar mencopot Direktur Utama (Dirut) PD Pasar Manado, Ferry Keintjem dari jabatannya.

Kali ini, Senin (14/8/2017) demo pedagang dilakukan Forum Pedagang Bersatu (FPB) didukung elemen mahasiswa melakukan unjukrasa di kantor Walikota Manado dan kantor DPRD Kota Manado. Dalam orasinya, Sjahbudin Ardin Noho, selaku penanggungjawab aksi meminta Wali Kota Manado, GS Vicky Lumentut dan Wakil Wali Kota (Wawali) Manado, Mor Bastiaan memberhentikan Keintjem karena kebijakannya menyisahkan pedagang. Pasalnya, menurut Ardin sejumlah pedagang yang dibongkar lapaknya telah beberapa bulan tidak berjualan dikarenakan belum ada tempat berjualan.

Wawali Mor Bastiaan disaat menerima pendemo (Foto Suluttoday.com)

”Kami kembali lagi hari ini melakukan demonstrasi di kantor Walikota Manado meminta Wali Kota Manado, dan Wakil Wali Kota Manado segera mengambil langkah mencopot Ferry Keintjem sebagai Dirut PD Pasar Manado. Karena kebijakannya membuat kehidupan pedagang menjadi makin sulit, dimana para pedagang yang lapaknya dibongkar sampai saat ini sudah sekitar dua bulan tidak berjualan karena belum mendapatkan lapak berjualan. Padahal, pemerintah Kota Manado mengusung visi ‘Manado Cerdas’ tapi kenapa masih mempertahankan Dirut PD Pasar seperti ini,” ujar Ardin dalam orasinya didepan kantor Walikota Manado.

Orator dari mahasiswa ketika memberikan orasi (Foto Suluttoday.com)

Saat menerima massa aksi, Wawali Manado Mor mengaku telah menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan para pedagang dalam demo sebelumnya. Bahkan, Wawali yang juga mantan Wakil Ketua DPRD Kota Manado ini mengatakan akan turun kelapangan meninjau langsung kondisi pasar.

”Terima kasih para pedagang telah datang ke kantor Walikota Manado, sebetulnya saya dalam dua minggu lalu telah menindaklanjuti penyampaian aspirasi pedagang dengan melakukan rapat bersama Plt Sekretaris Daerah Kota Manado, Banwas, dan beberapa Assisten pemerintah Kota Manado yang punya wewenang atas hal ini. Saya berharap kita bersama-sama mencarikan solusi terbaik, bila ada proses hukum yang sedang berjalan, mari kita hargai prosesnya. Kemudian besok saya akan turun ke pasar guna mengecek langsung kondisi pasar Bersehati,” terang Bastiaan, Senin (14/8/2017).

Setelah melakukan orasi didepan kantor Walikota Manado, para pedagang langsung menyambangi kantor DPRD Manado. Untuk diketahui saat menerima pendemo, Wawali Mor didampingi Kepala Banwas PD Pasar Manado, H. Helmy Bachdar, Assisten 1 pemerintah Kota Manado, Micler Lakat, dan pihak Kepolisian bersama Sat Pol PP Manado yang ikut mengamankan jalannya aksi.

Syarifudin Saafa menanggapi aspirasi yang disampaikan pedagang (Foto Suluttoday.com)

Selanjutnya, ini tuntutan para pedagang yang disampaikan kepada Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado, diantaranya:

  1. Menagih janji Bapak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado untuk menindaklanjuti permasalahan kami para pedagang dengan Dirut PD Pasar Kota Manado.
  2. Copot jabatan Dirut PD Pasar Kota Manado Alfrets Fery Keintjem karena gaya kepemimpinan yang otoriter, mengadudomba, mengancam dan mengintimidasi para pedagang serta berbahasa tidak santun dan melakukan indikasi pungli, pemalsuan dokuman, penipuan/ingkar janji maupun adanya pembohongan publik/hoax.
  3. Hentikan pembongkaran dan kembalikan tempat jualan para pedagang yang dibongkar oleh Dirut PD Pasar Kota Manado, karena improsedural dan demi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari berupa sandang dan papan.

Salah satu poster yang dibawa para pendemo (Foto Suluttoday.com)

Bahkan saat diwawancarai media ini, Ardin menyampaikan akan melakukan lagi aksi unjukrasa manakala tuntutan yang disampaikan pedagang tidak juga ditindaklanjuti pemerintah Kota Manado. Ardin tak lupa menyampaikan pihaknya mendesak terkait dugaan Pungli, penyelewenangan kewenangan dan pemalsuan dokumen dapat menjadi pertimbangan owner PD Pasar Manado, pedagang kata Ardin pun telah melaporakan Keintjem ke instansi berwajib.

Sementara itu, para pendemo saat berada di kantor DPRD Manado diterima Ketua DPRD Kota Manado, Noortje Van Bone dan anggota Komisi A DPRD Manado, Syarifudin Saafa. Dewan menyambut baik kedatangan para pedagang dalam penyamapaian aspirasi tersebut, dan berjanji akan menindaklanjuti tuntutan pedagang tersebut.(Amas)

GAWAT, Limbah Membahayakan Pemprov Sulut Didesak Tertibkan Penambang Tanpa Izin

Ilustrasi, akibat limbah pertambangan lingkungan tercemar (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Seperti diketahui, aktivitas penambangan liar atau yang biasa disebut dengan Penambang Tanpa Izin (PETI) di Sulawesi Utara (Sulut), cukup sulit dijinakkan apalagi dieliminir. Padahal sudah jelas perintah Presiden Jokowi yang menegaskan bahwa aktivitas PETI harus dibasmi. Logam yang digunakan penambang sangat berbahaya bagi manusia maupun lingkungan hidup baik secara jangka pendek maupun jangka panjang.

Selain itu, telah terjadi secara massif konflik antar penambang yang berujung pada kematian. Bukan hanya itu, para aktivis lingkungan di mana-mana pun telah mengingatkan PETI bertentangan dengan UU nomor 11/1967 tentang ketentuan pokok pertambangan yang mengancam penambang yang tak mengantongi izin menambang sesuai ketentuan yang berlaku.

Berbagai riset oleh kalangan akademisi juga menyatakan secara jangka panjang PETI ini akan menggerogoti secara negatif daerah yang kaya mineral emas dan logam lain. Di Sulut mereka tersebar di Minahasa Selatan dan Minahasa Tenggara, di Minahasa Utara, di Minahasa (Tatelu) di Bolmong Timur, Bolmong induk, Bolmong Selatan juga Bolmong Utara sampai di Sangihe. Informasi diperoleh, para PETI bebas beroperasi tanpa bisa dihentikan aparat.

Yang membahayakan dari aktivitas PETI adalah adanya limbah yang bercampur dengan tanah dan air sungai yang justru digunakan untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat. Pakar lingkungan dari Universitas Sam Ratulangi Manado, Setli Tamod mengatakan, bahan kimia sejenis Mercury telah terbukti sangat berbahaya saat bercampur dengan air sungai atau merembes ke tanah.

Tanah yang tercampur bahan kimia baik itu mercury atau sianida pasti akan berubah kualitas serta menjadi bahan yang membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan.

“Kalau penambang rakyat itu, kondisi tanah tambang dibuka begitu saja. Itu cenderung akan merusak, karena tanah tambang berasosiasi dengan tanah-tanah yang masam,” ujar Tamod, Jumat (11/8/2017).

Kemudian, makin lebih fatal lagi, efek limbah dari pertambangan tanpa izin, pada saat bagian tanah terbuka dan curah hujan tinggi, maka akan menghasilkan air larian yang masam. Berarti kemungkinan besar air itu akan menjadi masam.

“Kalau masam berarti tidak baik untuk kehidupan. Baik manusia maupun makhluk hidup lainya,” tuturnya.

Lanjut Tamod menambahkan, sebagai pakar mereka sudah berkali kali mengingatkan cara pengelolaan tambang rakyat. Banyak yang tidak tahu dan secara sembarangan membuka tanah tambang. Padahal, setiap daerah tambang itu harus ada kapsulisasi atau pengamanan.

“Kan berbeda tanah-tanah bukan tanah tambang. Karena sering kali terlihat berwarna gelap, putih. Nah, itu karena asam. Sering tanaman-tanaman sekitar pertambangan mati. Itu karena asam,” tandasnya.

Tanaman yang tumbuh, kata dia, tidak bisa beradaptasi dengan kondisi asam. Itu terjadi kalau oleh aktifitas penambangan yang tidak mengamankan lokasi bahan induk tambang.

“Kalau air tanah pasti tercemar diakibatkan air seputaran itu menjadi masam kalau tidak dikelola secara baik dan benar. Makanya kalau di industri tambang yang baik dan benar, perusahaan memakai istilah namanya sediment trap untuk mengamankan daerah yang dianggap bermasalah,” kata Tamod.

Bahkan, Tamod secara keras mengingatkan ancaman bagi kemanusiaan akibat aktifitas tak terkendali oleh penambangan tanpa izin. Kalau tidak ada amdal apalagi izin, maka setiap area terbuka akan memberi peluang untuk logam-logam yang lain masuk ke dalam air, tanah itu jadi masam bahkan beracun dan itu mengalir ke mata air dan lainnya.

“Banyak biota yang mati. Berarti akan terindikasi kalau tercemar logam berat, keaneka ragaman biota di daerah sungai bukan hanya akan menjadi menurun bahkan bisa punah,” tuturnya.

Selanjutnya, kata Tamod, pemerintah sudah seharusnya jangan pasif. Harusnya pemerintah gelisah dengan kehadiran PETI. Pemerintah harus bertanggung jawab karena pemerintah adalah simbol negara yang menjadi pemilik tanah dan isinya. Pemerintah harus menguji semua kualitas air sungai, sumur yang daerahnya ada aktifitas pertambangan.

“Itu harus segera. Karena bisa berakumulasi logam masuk pada tanaman yang dikonsumsi oleh masyarakat,” pungkasnya.

Oleh karenanya, kata Tamod pemerintah harus bertanggung jawab melalui regulasi yang sudah ada. Karena mengabaikan sikap tegas dalam hal penegakan supremasi hukum ini jelas akan merusak kesehatan warga maupun lingkungan. Dia mengaku sedang menyusun perda tambang. Ranperda untuk pengelolaan tambang umum.

“Saya menyarankan sebagai akademisi, penambangan rakyat itu harus diatur. Kalau tidak, limbahnya bisa kemana-mana dan bencana bagi kemanusiaan. Jadi harus segera disikapi oleh pemerintah. Bertindak gerak cepat mengambil langkah ini. Jangan dibiarkan seperti selama ini. Karena jelas bisa membahayakan dari berbagai aspek,” tandasnya.

Sekedar diketahui, pendapat juga disampaikan pakar ilmu tanah Pertanian Unsrat Dr Jailani Husen yang menyentil terkait peran pemerintah dalam menjaga kualitas lingkungan. Menurutnya lingkungan sudah jelas terkait dengan kesuburan tanah, kualitas air tanah, bukan untuk dicemarkan atau dirusak. (*/Mas)

iklan1