Category: EkoBis

Cegah Corona, APPSI Sulut Lakukan Pendataan Pedagang Tradisional di Manado

Nurasyid dan Hi. Husen Pedju (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Ikut perangi penyebaran Virus Corona, Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) mengeluarkan instruksi terkait situasi perekonomian akibat dampak penyebaran Virus Corona, pengurus APPSI Sulawesi Utara (Sulut) saat ini tengah melakukan pendataan terhadap pedagang di pasar tradisional yang ada di Kota Manado.

“Tentu tujuan pendataan yang dilakukan ini agar kita mengetahui kondisi pedagang Pasar Tradisional di Kota Manado. Kita mengantisipasi terkait penyebaran pandemi Virus Corona yang sangat mengganggu pertumbuhan ekonomi masyarakat. Termasuk pedagang pasar tradisional di Kota Manado tentunya yang terkena dampak ekonomi karena meluasnya Virus Corona,” ujar Ketua APPSI Sulut, Nurasyid Abdurahman, SE.

Sementara itu, Hi. Husen Pedju selaku Wakil Ketua APPSI Sulut yang juga Koordinator panitia pendataan dan distribusi juga menjelaskan bahwa data para pedagang pasar tradisional yang telah dimasukkan akan segera dikirim hari ini tanggal 1 April 2020. Pedju yang didamping, Wakil Ketua APPSI Sulut Irma Uno dan Mauldi Maili, S.Pd menyebutkan bahwa pihaknya akan berkomitmen memerangi Corona.

“Kami dari APPSI Sulut akan mengajukan data para pedagang ke DPP APPSI yang akan bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, terkait dampak ekonomi yang dialami pedagang pasar tradisional akibat Virus Corona. Tentu bermaksud untuk melakukan pencegahan terhadap penyebaran Corona,” kata Husen saat diwawancarai Suluttoday.com, Rabu (1/4/2020).

Hi. Husen Pedju (Foto Istimewa)

Ditempat terpisah, Ketua APPSI Manado, Hi. Simon Latjengke melalui Sekretaris Ismet Muhammad menyampaikan bahwa pendataan dilakukan kepada pedagang yang punya usaha di pasar tradisional di Kota Manado.

(*/Bung Amas)

Kesal, Senator Djafar: Soal TKA China, Pemerintah Harus Tindak Tegas Jangan Anomali

Hi. Djafar Alkatiri (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres), Instruksi Presiden (Inpres) dan Peraturang Pemerintah terkait pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) sebagai langkah maju. Menandakan keseriusan Presiden Republik Indonesia, Ir Joko Widodo dalam memerangi pandemi Covid-19. Dilain pihak, ada kelonggaran rupanya dalam menerapkan apa yang dianjurkan pemerintah terkait pembatasan sosial.

Dari sisi pencegahan dan penindakan penyebaran Covid-19 juga mendapat support penuh Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Hi. Djafar Alkatiri. Ironisnya, kata Senator Djafar ditengah giat-giatnya pemerintah melakukan pembatasan sosial, masih ada Tenaga Kerja Asing (TKA) yang diberi kesempatan masuk ke Indonesia. Menurut Djafar, Presiden Jokowi harus bertindak tegas dan adil terkait hal tersebut.

“Rakyat tengah mendukung perintah pemerintah soal upaya melawan penyebaran Covid-19. Ironisnya, ada TKA yang masuk secara resmi di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri. Soal TKA China ini saya mendesak pemerintah harus tindak tegas jangan membuat anomali,” kata Djafar, Wakil Ketua Komite 1 DPD RI ini, Rabu (1/4/2020).

Bahkan, tambah Senator asal Sulawesi Utara (Sulut), terjadi semacam pembangkangan dan teladan yang tidak etis ditunjukkan instansi tertentu. Insiden masuknya puluhan TKA China itu berpotensi melahirkan penolakan dan protes rakyat.

“Akhirnya apa?, rakyat menjadi tidak patuh dan berpotensi melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Harusnya jangan ada tebang pilih, para TKA itu jangan diloloskan masuk ke Indonesia ditengah kita sedang melawan meluasnya wabah Cavid-19. Sekali lagi janganlah pemerintah mendegradasi kepercayaan rakyat,” ujar Djafar tegas.

Mantan Ketua Umum Wilayah BKPRMI Sulut itu mendesak agar pihak Imigrasi dan PT. Bintan Alumina Indonesia (BAI) diberi sanksi tegas. Dimana kondisi Indonesia sedang darurat Covid-19, mereka masih melakukan praktek standar ganda. Sikap yang dinilainya tidak paralel dengan perintah pemerintah.

Puluhan TKA saat tiba di Kabupaten Bintan (Foto Istimewa)

“Saya sangat menyesalkan hal ini. Pihak Imigrasi segera diberikan sanksi tegas. Seperti itu pula, izin usana beroperasinya PT. Bintan Alumina Indonesia dicabut sekarang juga. Jangan ada kompromi demi keselamatan rakyat kita. Ingat kesehatan dan jiwa rakyat kita lebih penting diatas kepentingan usaha, investasi atau bisnis. Pemulihan, pencegahan dilakukan dengan prinsip kerja kolektif yang dimotori pemerintah, bukan ini caranya,” tutur Senator Djafar.

Selanjutnya, Djafar mengajak pemerintah bersama para Menteri mengutamakan kepentingan kemanusiaan. Apa yang diarahkan Presiden itu menjadi tugas kolosal, bukan ruang dan peluang yang dimainkan guna mendatangkan atau meloloskan TKA yang kehadiran mereka membawa resiko ketidaknyamanan dari rakyat.

“Sudah tentu rakyat khawatir dan takut kalau penyakit menular Covid-19 ini dibawa para TKA itu. Kan sekedar pernyataan atau surat keterangan sehat dari TKA tidak membuat serta-merta rakyat percaya. Jangan kita menambah-nambah kepanikan di tengah rakyat yang cemas saat ini,” tutur Djafar.

Tidak hanya itu, Senator vokal itu mengatakan bahwa pemerintah harus adil dalam menerapkan sistem menghadapi Bencana Nasional Covid-19. Djafar menyebut bila masih saja pemerintah berlaku lunak terhadap TKA, maka satu kelak akan terungkap ke publik apa sebetulnya yang dilakukan pemerintah.

“Rakyat Indonesia itu membutuhkan pemerintah berlaku adil. Jangan hanya rakyat kecil dituntut menjaga jarak, pembatasan sosial. Lantas yang lainnya dibiarkan, tidak ditindak. Siapa sebetulnya yang bermain dibalik ini?. Harus ditelusuri, bahkan sampai setelah Virus Corona ini hilang. Oknum atau kelompok yang meloloskan ini harus ditindak,” tukar Djafar menutup.

Untuk diketahui, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Tanjungpinang Agus Jamaludin, juga telah membenarkan kedatangan puluhan TKA asal China ke Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, melalui Pelabuhan Bulang Linggi Tanjunguban.

“Benar, hari ini ada sekitar 39 TKA asal China masuk ke Kabupaten Bintan,” kata Agus Jamaludin di Bintan, Kepulauan Riau, seperti dikutip dari CNN Indonesia.com, Selasa (31/3/2020).

Sementara itu, pemerintah daerah Kabupaten Bintan melalui pihak Dinas Kesehatan Bintan mengaku tidak tahu dengan kedatangan para TKA China tersebut.

(*/Bung Amas)

WALHI Sulut: Tambang Besar Perusak Lingkungan Segera Ditindak Kapolda Sulut

Theo Runtuwene saat melakukan orasi, tuntaskan konflik agraria (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Menghindari adanya kesan standar ganda dari Kapolda Sulawesi Utara (Sulut), Irjen Pol. Drs. Royke Lumowa, M.M, dalam menindak aktivitas pertambangan di Sulut, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulut angkat bicara. Menurut Walhi Sulut perusahaan Tambang besar yang merebut ruang kelola rakyat harus dihentikan aktivitasnya oleh Kapolda.

“Kami mengapresiasi Kapolda Sulut jika tidak melakukan tebang pilih dalam menindak aktivitas pertambangan di daerah ini. Jangan biarkan tambang-tambang besar beroperasi, lalu fokusnya hanya menertibkan tambang rakyat. Ayo, tegak lurus dan adil, Kapolda Sulut menghentikan aktivitas perusahaan tambang besar di Sulut,” kata Direktur Eksekutif Walhi Sulut, Theo Runtuwene, pada Suluttoday.com, Jumat (27/3/2020).

Apalagi penggunaan bahan kimia dan limbah dari perusahaan besar sangat berbahaya. Karena hal itu menyebabkan pencemaran lingkungan, yang kemudian berefek pada keselamatan masyarakat. Seluruh perusahaan yang melakukan pencemaran udara dan tanah segera dihentikan.

“Intinya perusahaan apapun yang merusak lingkungan, pencemaran tanah dan udara harus dihentikan. Kami mendukung pemerintah dan Kapolda Sulut menertibkan ini. Jangan kita mendengar lagi pencemaran lingkungan yang beresiko pada kehidupan masyarakat. Perusahaan perusak lingkungan secepatnya dihentikan,” ujar Runtuwene tegas.

Sekedar diketahui masih ada perusahaan tambang yang beroperasi saat ini seperti perusahaan PT. Hakian Wellem rumansi (HWR), dan beberapa perusahaan tambang perusak lingkungan lainnya yang disebut Walhi Sulut harus ditindak. Jangan karena atas kepentingan investasi besar Kapolda Sulut ikut mengamankan.

“Niat baik dan keberanian Kapolda teruslah dijalankan. Jangan karena investasi besar, Kapolda Sulut juga terdiam dan takut melawan perusahaan tambang besar di Sulut yang hanya karena punya izin. Sama seperti keuntungan kita 2, namun kerugian kita 5, bahaya ini namanya,” tutur Runtuwene menutup.

(*/Bung Amas)

RUNTUWENE: Pemerintah Harus Serius Perangi Virus Corona

Direktur Eksekutif Walhi Sulut, Theo Runtuwene (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Kondisi masyarakat yang tengah khawatir tentang penyebaran Virus Corona (Covid 19), termasuk di Kota Manado. Tanggapan dan rasa cemas juga datang dari pemerhati sosial, Theo Runtuwene yang juga Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Sulawesi Utara (Sulut). Runtuwene menggugah pemerintah, utamanya dalam hal menertibkan pihak perusahaan (swasta) yang masih saja beroperasi ditengah gempuran Virus Corona.

“Kami apresiasi dengan respon Pak Presiden Jokowi untuk memberantas penyebaran Virus Corona. Kita masyarakat diminta melakukan sosial distancing, namun sayangnya hanya kantor-kantor pemerintah saja yang diliburkan. Sedangkan pekerja swasta tetap dibiarkan berkantor. Ini namanya standar ganda, dan tidak tegas,” ujar Runtuwene, Senin (23/3/2020).

Runtuwene meminta himbauan pemerintah bersikap tegas, adil dan disertakan dengan pengawasannya dilapangan. Guna memastikan proses pencegahan pemberantasan Virus Corona berjalan lancar. Runtuwene menyebut, di Kota Manado sendiri masih banyak toko, swalayan dan mall masih saja dibuka.

“Kami tentu khawatir, cemas bila ada keluarga kami yang bekerja di perkantoran swasta harus berkantor. Pemerintah Kota Manado harus tegas, jangan berkompromi dengan aktivitas atau dibukanya toko, mall, dan swalayan. Mereka masih terlihat tidak meliburkan karyawannya, padahal ini membahayakan. Mereka berpotensi menyebarkan Virus Corona kepada yang lainnya,” kata Runtuwene.

Ditambahkannya lagi bahwa Presiden menyampaikan instruksi yang mengandung hukum positif. Tapi, sayangnya pihak perusahaan dan pekerja swasta masih aktif bekerja.

“Pemerintah Kota Manado harus bertindak tegas, sekali lagi. Jangan main-main dengan ancaman Corona. Wali Kota harus memerintah pemilik perusahaan meliburkan karyawannya. Jangan memberi Suarat Edaran dan instruksi untuk masyarakat di rumahkan, tapi yang lain bekerja. Sama saja hal ini tidak adil, pencegahan Virus Corona tidak efektif dan tidak maksimal kalau begitu caranya,” tutur Runtuwene.

Aktivis muda vokal itu mengatakan Virus Corona sebagai bencana nasional dan hal itu menandakan situasi Indonesia sedang gawat. Perusahaan di Kota Manado juga disebutnya, harus siapkan fasilitas bagi karyawan bekerja dari rumah.

“Walhi Sulut menghimbau pemerintah bersikap tegas dalam hal mencegah Virus Corona. Kami khawatir jangan sampai pemerintah tidak serius. Bila perlu pemerintah suplay kebutuhan ekonomi masyarakat. Karena ada masyarakat miskin di Kota Manado ini yang jika tidak kerja, mereka tidak dapat uang. Kasihan, jangan main-main dengan ancaman Virus Corona,” ujar Runtuwene tegas.

(*/Bung Amas)

ASHIRI Minta Pemkot Manado Tinjau Kembali Surat Edaran

Surat Edaran pemerintah Kota Manado (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Langkah mengantisipasi penyebaran virus Corona serius dilakukan pemerintah Kota Manado. Meski begitu, hal lain juga perlu dipertimbangkan. Diantaranya soal kondisi ekonomi dan ladang mata pencaharian masyarakat jangan sampai tersumbat. Jumat (20/3/2020), berdasarkan Surat Edaran pemerintah Kota Manado Nomor: 044/B-21/PTSP/24/2020, tentang pencegahan penyebaran virus Corona (Covid-19) di Kota Manado menuai keberatan dari pengurus Asosiasi Hiburan dan Rekreasi (ASHIRI) Kota Manado.

Ketua ASHIRI Manado, Arthur Supit pada Suluttoday.com, Jumat (20/3/2020) menyampaikan beberapa permohonan kepada pemerintah Kota Manado guna menjadi perhatian dan pertimbangan terkait Surat Edaran menutup sementara beroperasinya tempat hiburan malam. Arther menyebut dampak dari ditutupnya usaha hiburan malam akan berefek fatal pada ekonomi para pekerja (karyawan) tempat hiburan malam.

“Berdasarkan Surat Edaran pemerintah Kota Manado yang ditandatangan Sekretaris Daerah Kota Manado itu kami mohon dipertimbangkan lagi. Bayangkan saja tempat hiburan malam, Spa dan sejenisnya ditutup untuk sementara waktu yaitu dari tanggal 17 – 30 Maret 2020, lantas bagaimana para karyawan atau pengusaha ini membiayai hidupnya. Kalau usaha mereka ditutup selama itu, pendapatan mereka berhenti. Kasihan, ekonomi masyarakat menjadi makin lemah, dan memprihatinkan,” ujar Supit.

Arthur Supit, Ketua ASHIRI Manado (Foto Istimewa)

Ditambahkannya bahwa para pemilik usaha dan utusan karyawan (pekerja) yang tergabung di ASHIRI Kota Manado meminta kebijaksanaan dan dispensasi pemerintah Kota Manado. Agar penutupan sementara waktu dibatasi 3 hari saja. Pihaknya menerima melakukan operasi dengan memenuhi standar yang disediakan pemerintah Kota Manado.

“Kami minta dan sangat berharap Pak Wali Kota bersama Pak Wakil Wali Kota Manado untuk meninjau kembali Surat Edaran ini. Agar tempat usaha hiburan dan pariwisata di Manado diliburkan tiga hari saja. Setelahnya kami bekerja seperti biasa, intinya ketentuan yang diajukan pemerintah soal standar untuk antisipasi virus Corona kami siap laksanakan,” tutur Supit sambil berharap Pemkota Manado mengabulkan permohonan mereka.

(*/Bung Amas)

iklan1