Category: EkoBis

Perikanan Sulut Berkontribusi Besar Bagi Perekonomian Nasional

perikanan-sulut perikanan sulut

Istimewa

MANADO – Sebagai salah satu dari tujuh provinsi kepulauan dengan luas perairan 454.481 Km2, Sulawesi Utara terus menempatkan sektor kelautan dan perikanan sebagai penggerak pembangunan daerah.

Karena selain memiliki potensi sumber daya alam melimpah, Sulut juga didukung dengan posisi geografis yang strategis di bibir pasifik.

“Sehingga tepat untuk dijadikan sebagai pintu gerbang Indonesia menuju pusat-pusat pasar ekonomi dunia,” kata Wagub Djouhari Kansil dalam Temu Koordinasi/Rakernis Kelautan Perikanan, di Tondano, Minahasa, Rabu (2/4/2014) kemarin.

Menurut Kansil, perlu diakui selama ini sektor kelautan dan perikanan telah banyak berkontribusi terhadap perekonomian nasional, selain itu turut meningkatkan ekonomi nelayan dan masyarakat pesisir.

“Apalagi produksi perikanan kita bukan saja menjadi konsumsi lokal tapi telah diekspor ke mancanegara. Tidak hanya itu, tenaga kerja yang diserap pada sektor ini telah memberikan dampak signifikan dalam menekan angka pengangguran,” terangnya.

Wagub berharap lewat forum tersebut dapat meningkatkan koordinasi dan sinergitas, serta membahas berbagai permasalahan dan solusi alternatif terhadap upaya peningkatan produksi perikanan, sekaligus menghasilkan rekomendasi strategis dan terobosan cerdas dalam pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Sulut.

Kesempatan itu Wagub juga mengajak seluruh stakeholder perikanan dan kelautan di Provinsi Sulut untuk menyukseskan pelaksanaan iven internasional Word Coral Reef Conference (WCRC) yang akan berlangsung Bulan depan di Manado.

Kadis Kelautan dan Perikanan Sulut, Ronald Sorongan, dalam laporannya menyatakan, kegiatan ini berlangsung setiap tahun. Tahun lalu di Melonguane Talaud dan saat ini pelaksanaannya di Tondano Minahasa.

Ronald mengatakan, rakernis tersebut bertujuan untuk memadukan langkah seluruh stekeholder untuk menunjang pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Sulut.

“Selain itu terlaksananya sinkronisasi dan koordinasi baik secara internal maupun eksternal antara pemerintah pusat dan daerah dalam rangka percepatan pertumbuhan ekonomi di sektor kelautan dan perikanan,” jelasnya.

Kegiatan yang diikuti para Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan serta Kepala BP4K se-Sulut itu akan berlangsung selama tiga hari, dengan pembicara Staf Ahli Menteri KP bidang ekologi dan sumber daya laut, Dedy Sutisna, Rizald Rompas mantan staf ahli DKP.

Kegiatan yang digelar Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulut itu, juga dihadiri oleh Wakil Bupati Minahasa Ivan Sarundajang, Sekab Jefry Korengkeng, Asisten I Pemprov Edwin Silangen dan Asisten I Pemkab Minahasa, Denny Mangala.

 

(hps/rr)

 

Masalah Listrik Jadi Penghambat Investasi di Sulut

Pembangkit listrik (ilustrasi)

Pembangkit listrik (ilustrasi)

MANADO – Target Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMD) Sulut yang mematok investasi pada 2014 sebesar Rp 1,4 triliun dinilai realistis mengingat masih banyak kendala untuk penunjang investasi di bumi Nyiur Melambai.

Masalah pasokan listrik contohnya, menjadi persoalan utama yang menghambat investasi Sulut.

Pengamat ekonomi Univesitas Sam Ratulangi Toni Paputra mengatakan, target pemerintah cukup realistis walaupun menurun jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu yang mencapai Rp1,6 triliun.

“KEK Bitung kan belum ditetapkan, selain itu masalah invetasi Sulut ialah listrik. Untuk memenuhi kebutuhan saat ini saja masih sulit, apalagi untuk investasi yang lebih besar,” ujarnya, Kamis (27/3/2014).

Pada tahun sebelumnya, BKPMD Sulut menargetkan investasi yang masuk di Sulut sebesar Rp 1,2 triliun. Namun, pada tahun ini BKPMD hanya mematok target Rp 1,4 triliun atau turun jika dibandingkan dengan realisasi tahun lalu.

Dari total realisasi investasi Rp 1,6 triliun, hanya sekitar Rp3 miliar berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang terdiri atas 12 perusahaan. Sisanya, berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) dengan 14 perusahaan.

PMA itu berasal dari Singapura, Jepang, Korea, Inggris, China, Malaysia dan Belanda. Beberapa sektor utama yang disasar antara lain perhotelan, industri pengolahan kelapa, departement store, pariwisata dan pertambangan.

Toni juga mengatakan, investasi yang melalui pintu BKPMD belum mampu menggambarkan seluruh investasi yang masuk ke Sulut. Pasalnya, data BKPMD hanya merangkum investor yang memanfaatkan kemudahan dari pemerintah.

Dia menuturkan, nilai investasi di Sulut lebih tinggi dari data yang dirilis BKPMD karena kenyataan di lapangan banyak investor yang masuk ke Sulut. Para investor itu umumnya harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menyediakan listrik.

Menurutnya, PLN perlu menyediakan listrik yang memadai agar investasi di wilayah Sulut dan Indonesia Timur lebih bertumbuh. PLN perlu berinvestasi dan membangun jaringan dengan proyeksi 3-4 tahun ke depan.

Lebih lanjut, dia mengatakan pemerintah pusat perlu memikirkan untuk melakukan pemisahaan pengelolaan (spin off) listrik di tubuh PLN. Pemisahaan pengelolaan di tubuh PLN diharapkan dapat menciptakan persaingan dan peningkatan pelayanan seperti yang saat ini terjadi pada Angkasa Pura dan Pelindo.

“Buat seperti Angkasa Pura atau Pelindo. Lalu listrik di Jawa-Bali juga tidak perlu disubsidi lagi karena infrastruktur penunjang lain sudah bagus. Kasih subsidi untuk wilayah Indonesia Timur, biar terjadi pemerataan,” ujarnya.
(bis/rr)

Peranan Pajak Masyarakat Sulut Kurang Dari 30 Persen

Wagub Sulut Djouhari Kansil lakukan simulasi akses SPT secara online

Wagub Sulut Djouhari Kansil melakukan simulasi akses SPT secara online

MANADO – Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI baru saja melengkapi pelayanan publik berbasis internet untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat melaporkan SPT Tahunan perorangan/pribadi. Masyarakat bisa mengisi sendiri aplikasi formulir SPT secara online.

Khusus Sulawesi Utara sendiri, aplikasi tersebut secara resmi dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi yang diterima langsung oleh Wakil Gubernur Djouhari Kansil di ruang kerjanya, Kamis (20/3/2014).

Kepala Kantor Dirjen Pajak Wilayah Sulut Hestu Yoga Seksama memimpin tim dari Kanwil Pajak melaporkan aplikasi baru tersebut kepada Wagub, yang kemudian langsung memeragakan simulasi pengisian pelaporan SPT Tahunan pribadi oleh Wakil Gubernur.

Sementara untuk pembayaran pajak masyarakat Sulut, Dijelaskan Hestu selama tahun 2013 sebesar 2,262 triliun rupiah atau mengalami pertumbuhan sebesar 18% dibanding tahun sebelumnya.

Dari data ABPD tahun 2013, dapat diketahui bahwa jumlah dana perimbangan yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Provinsi dan seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Utara dalam bentuk DBH, DAU, dan DAK total sebesar Rp 7,94 Triliun atau sebesar 80,19% dari pendapatan.

Dengan demikian peranan pajak dari masyarakat Provinsi Sulawesi Utara hanya sebesar 28,48% dari dana perimbangan yang diberikan oleh Kantor Pusat. Untuk itu perlu ada peningkatan peran serta pemerintah daerah dan masyarakat Provinsi Sulawesi Utara agar pajak yang disetorkan semakin meningkat.

“Kami menyadari peningkatan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak tidak akan terjadi jika tidak ada upaya-upaya yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Kami juga perlu bersinergi dengan Pemerintah Daerah untuk memasyarakatkan pajak ini kepada seluruh rakyat di daerah masing-masing,” ujar Hestu.

Dijelaskan pula bahwa kegiatan yang dilakukan tersebut merupakan salah satu langkah dari Direktorat Jenderal Pajak dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk mengajak masyarakat Sulawesi Utara sadar pajak terutama dalam menyampaikan SPT Tahunan yang menjadi kewajiban Wajib Pajak setiap tahun.

Dari segi kepatuhan di tahun 2013 lalu, baru 63,25% dari total wajib pajak wajib lapor di Provinsi Sulawesi Utara yang menyampaikan SPT Tahunan. Untuk itu perlu adanya upaya untuk meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pihaknya menyadari bahwa masih banyak Wajib Pajak yang mengalami kesulitan dalam menyampaikan SPT Tahunan setiap tahunnya, baik dalam hal cara pengisiannya maupun penyampaiannya. Hal tersebut dialami oleh seluruh lapisan masyarakat baik di kota maupun di pedesaan.

Selain itu sudah menjadi kebiasaan dari masyarakat untuk menyampaikan SPT Tahunan sampai dengan batas akhir tanggal 31 Maret, hal tersebut tentunya menimbulkan terjadinya antrian pada setiap KPP.

“Untuk itu pada tahun 2014 ini, Direktorat Jenderal Pajak menggalakkan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi secara online pada website kami di www.pajak.go.id. atau sering kita sebut dengan penyampaian SPT Tahunan melalui e-Filing.

Sistem penyampaian melalui e-Filing ini memberikan kemudahan, kecepatan dan keamanan, sehingga kita harapkan Wajib Pajak tidak lagi mengalami kesulitan dalam mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan,” tambahnya.

Wagub Kansil pun memberikan apresiasi terhadap langkah yang diambil oleh Kanwil Dirjen Pajak tersebut dan menganggap bahwa upaya tersebut harus terus disosialisasikan kepada masyarakat. Kansil juga meminta agar seluruh PNS di lingkungan Pemrov Sulut agar dapat memberikan teladan terhadap kewajibannya melaporkan SPT Tahunan tersebut melalui aplikasi tersebut.

“Seluruh PNS di Sulut seyogyanya menjadi panutan dalam hal wajib pajak dan melaporkan SPT Tahunan ini, oleha karena itu maka melalui aplikasi ini saya meminta seluruh PNS di jajaran Pemprov untuk menjadi yang terdepan melaporkan SPT Tahunan apalagi dengan aplikasi ini, semuanya jadi sangat mudah dan praktis,” imbuh Kansil.

Juru Bicara Pemrov Sulut Judhistira Siwu mengatakan bahwa pada kesempatan itu juga Wagub langsung menginstruksikan kepada Karo Pembangunan untuk mengkoordinasikan pengisian pelaporan SPT Tahunan oleh PNS di lingkungan Pemprov.

“Pak Wagub langsung menginstruksikan kepada Karo Pembangunan untuk mengkoordinir tentang pengisian laporan SPT Tahunan bagi PNS di jajaran pemprov mengingat batas yang sudah tinggal beberapa pekan,” kata Siwu.

 

(hps/rr)

Seribu Unit Mobil Bakal Terjual di Sulut Setiap Bulan

bisnis otomotif bisnis-otomotif

Pameran otomotif (ist)

MANADO – Pelaku otomotif memperkirakan penjualan mobil di Sulut meningkat 10%, bahkan dapat menyentuh angka lebih dari 1.000 unit setiap bulan.

Segmen MPV diyakini masih mendominasi sekitar 43%, disusul kendaraan Low Cost Green Car (LCGC) dan kendaraan pikap.

Kepala Cabang Hasjrat Abadi Toyota Tendean, Hamdan Paputungan mengatakan penjualan mobil pada tahun ini diperkirakan akan bertumbuh 10% dengan kehadiran banyak produk baru. Segmen MPV diproyeksi masih menjadi tulang punggung pasar otomotif di Sulut.

“Tahun kemarin penjualan secara wholesales beberapa kali menyentuh angka 1.000 unit per bulan. Kami yakin tahun ini akan berada di atas 1.000 per bulan karena perekonomian Sulut yang bertumbuh baik,” ujarnya, Senin (17/3/2014).

Hingga triwulan I/2014 ini menurut Hamdan, penjualan mobil masih akan melambat karena dampak bencana banjir bandang yang menghantam Manado pada medio Januari kemarin. Penjualan pada Januari dan Februari, hanya berada di kisaran 600-800 unit per bulan.

Penjualan diperkirakan akan mulai menanjak pada April dan akan terus bertumbuh konsisten di atas 1.000 unit per bulan hingga akhir tahun. Momen hari raya seperti Idul Fitri yang dimulai dengan puasa dan Natal pada akhir tahun, diyakini akan mendongkrak penjualan mobil di Sulut.

Segmen low MPV menurutnya, masih menjadi “kue” yang diperebutkan oleh banyak pemegang merek di Sulut. Dengan share market MPV di Sulut sekitar 43%, Toyota menargetkan dapat memasarkan Avanza sebanyak 150 unit per bulan.

Lebih lanjut, Hamdam mengatakan kehadiran LCGC memberi warna baru karena membuka peluang bagi semakin banyak orang untuk memiliki mobil. Dia mengklaim hingga sejauh ini, penjualan Agya di Nyiur Malambai telah menembus lebih dari 100 unit.

Terpisah, Manager Pemasaran Daihatsu Malalayang, Steven Mamesah mengatakan masyarakat Sulut merespon baik kehadiran LCGC. Namun, masih sulit untuk mengukur pertumbuhan segmen mobil murah dan ramah lingkungan itu.

“Segmen pembeli pemula memang mencari mobil murah dan LCGC menyediakan itu. Namun, seperti Ayla kami masih akan lihat lagi bagaimana pertumbuhannya ke depan,” ujarnya.

Steven mengatakan, salah satu yang juga mendongkrak penjualan mobil di Sulut ialah segmen kendaraan niaga melalui pikap. Pikap Daihatsu Grand Max pada tahun kemarin berhasil terjual 1.128 unit.

“Share market Pikap Daihatsu di Sulut mencapai 59%. Pertumbuhannya baik karena banyak UMKM yang bertumbuh dan mereka membeli pikap untuk keperluan bisnis,” ujarnya.

Steven merinci, penjualan Grand Max paling tinggi terjadi di Minahasa sebanyak 453 unit, disusul Manado 400 unit, kemudian Bitung 193 unit dan Bolaang Mongondow sebanyak 82 unit.

Menurutnya, pada tahun ini pikap masih akan bertumbuh sejalan dengan bakal direalisasikannya banyak proyek infrastruktur pemerintah seperti jalan tol Manado-Bitung, KEK Bitung dan perbaikan jalan Manado-Tomohon.
(bis/rr)

Inggris Jajaki Peluang Investasi di Sulut

British Chamber of Commerce in Indonesia (BritCham)

British Chamber of Commerce in Indonesia (BritCham)

MANADO – Executive Director British Chamber of Commerce in Indonesia (BritCham) Chris P Wren mengatakan berkunjung ke Manado, Sulawesi Utara. Tujuannya untuk membangun relasi dan mengetahui potensi yang dimiliki daerah ini guna menjajaki peluang investasi.

“Kami melihat potensi investasi di Sulut cukup tinggi, sehingga Inggris ingin bekerja sama dengan pemerintah untuk kelanjutan industri di daerah ini,” ujar Chris, di Manado.

Menurut Chris, untuk tahap awal BritCham akan fokus kerjasama dengan Sulut dalam pengembangan dunia pendidikan.

“Kami ingin membantu dalam dunia pendidikan dan pariwisata yang memiliki potensi sangat baik,” kata Chris pada konferensi peluang perdagangan dan investasi di Sulut.

BritCham memiliki program Corporate Social Responsibility (CSR) dengan memberikan fasilitas olahraga pada anak-anak kurang mampu.

“Sulut adalah area yang sangat potensial banyak sumber daya yang belum dikelolah sehingga kami memilih Sulut,” jelasnya.

Chris mengatakan saat ini peran BritCham berada dalam proses transisi. “Kami menyediakan akses informasi market dan kami mendukung Usaha kecil menengah dari Inggris untuk memperlebar usaha di Indonesia,” kata Chris.

Penting, katanya untuk memperluas jaringan dan menjembatani perusahaan Inggris dengan Indonesia untuk bekerjasama.

“Kami berharap dapat membina hubungan baik dengan Kadin, Apindo, asosiasi bisnis lainnya serta pengusaha lokal,” katanya.

Rencana kami kedepan membangun hubungan yang baik antara Inggris dan Manado dengan lebih memperkenalkan keunggulan Sulut pada masyarakat Inggris.

Dalam Konferensi Peluang Investasi dan Perdagangan di Sulut juga dilakukan Memorandum of Understanding (MoU) antara Kadin Sulut dan British Chamber.

BritCham adalah kamar dagang yang paling aktif di Jakarta dengan memiliki 80 acara bisnis dan 3.500 pengunjung pada 2013.

Permanent Committe For Foreign Cooperation Kamar Dagang Industri (Kadin) Sulut, Frankie Najoan mengatakan kinerja ekspor Sulut ke Inggris dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.

“Pada 2012, Inggris merupakan negara ke sembilan tujuan ekspor Sulut dan di 2013 menjadi negara ke lima,” kata Frankie.

Kata Frangkie, adanya kerjasama dengan pemerintah Inggris, diharapkan Inggris akan menjadi tujuan utama ekspor Sulut baik produk pangan maupun perikanan.

“Produk unggulan Sulut paling banyak diekspor yakni produk turunan kelapa dan perikanan,” jelas Frangkie.

 

(ant/rr)

iklan1