Category: EkoBis

Tak Pernah Berhenti, Pemkot Manado Rutin Distribusi Bansos

Kadis Sammy menyerahkan Bansos kepada Camat Tuminting (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Penyaluran paket bantuan Sembilan bahan pokok (Sembako) di Kota Manado tengah berjalan dengan baik. Kamis (30/4/2020), saat ditemui, Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado, Drs. Sammy Agust Rein Kaawoan menyampaikan pihaknya sedang fokus melakukan bantuan ke seluruh Kecamatan di Kota Manado.

‘’Kita terus gencar melakukan distribusi bantuan ke Kecamatan. Umumnya cara yang dipakai adalah bantuan disalurkan langsung ke kantor-kantor Lurah. Hari ini, kita menyalurkan di Kecamatan Tumiting. Ini Kecamatan ke-5 dalam penyaluran bantuan,’’ ujar Sammy saat ditemui di Youth Center kawasan Megamas Manado.

Sammy menuturkan sekitar 4 (empat) Kecamatan pendistribusian bantuan berjalan lancar. Sammy mengakui kendala teknis ditemui jika cuaca dalam keadaan tidak bersahabat, meski begitu, dirinya menargetkan akan menyelesaikan proses distribusi bantaun untuk Kecamatan Tuminting hari ini juga. Koordinasi lapangan biasanya mereka lakukan dengan Camat dan dibantu Lurah.

‘’Sudah dibeberapa Kecamatan, diantaranya Kecamatan Malalayang, Bunaken Kepulauan, Sario dan Kecamatan Bunaken. Semua dilaksanakan dengan baik. Doakan semoga tidak terjadi hujan, karena kalau cuaca buruk tentu kita akan kesulitan mebawa dan menurunkan bantuan di Kecamatan. Kita menargetkan hari ini untuk Kecamatan Tuminting tuntas,’’ kata Sammy.

Bersama Tagana, Kadis Sammy berbagi makanan (Foto Istimewa)

Untuk diketahui, Kecamatan yang paling tinggi atau paling banyak penerima adalah Kecamatan Singkil yang terdiri dari 9.440 penerima. Kecamatan Tuminting, 9.084 penerima, Mapanget 7.969 penerima, lalu Kecamatan Wanea sebanyak 7.926 penerima. Kecamatan Malalayang 7.152 penerima, dan seterusnya menyusul Kecamatan lainnya. Bahan yang diberikan, diantaranya 10 kg beras, 10 buah ikan kaleng, 10 bungkus mie instan. Ada juga 3 sachet kopi 50gram, 2 kg gula dan beberapa kebutuhan lainnya.

Kadis Sammy juga mengatakan bahwa penyaluran tidak berdasarkan banyaknya masyarakat penerima, melainkan tentatif, tak ada masyarakat yang diistimewakan. Dinas Sosial Kota Manado juga menjadwalkan awal bulan Mei pendistribuan bantuan akan selesai.

(*/Bung Amas)

Tertibkan Penjual Takjil, Kasat Pol PP Manado Minta Masyarakat Door to Door

Kasat Pol PP Manado saat penertiban penjual Takjil Ramadhan (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Saat diwawancarai terkait insiden pembongkaran dan bentrok warga bersama SatPol PP Kota Manado, belum lama, Kepala Satua Polisi Pamong Praja Kota Manado, Hannya Waworontu.menyampailan sikapnya. Menurut Hanny pihaknya telah melakukan penertiban secara persuasif kepada para penjual takjil Ramadhan di Kelurahan Wawosana Kecamatan Singkil Kota Manado.

“Intinya sejak awal Satpol lakukan penertiban secara persuasif dan humanis, hingga tiba-tiba ada oknum warga yg melempari batu besar dan mengenai Anggota kita,” kata Hanny, Rabu (29/4/2020).

Mantan Kadis Perhubungan Kota Manado itu menegaskan bahwa pihaknya bertujuan mulia. Yang dilakukan pemerintah Kota Manado melalui SatPol PP adalah menjalankan ketentuan social distancing. Apa yang mereka lakukan demi keselamatan masyarakat Kota Manado.

“Kami Satpol bermaksud dan bertujuan baik, yaitu untuk keselamatan semua warga, dalam rangka menghindari kerumunan orang banyak saat beli takjil tersebut. Mengingat protokol kesehatan dalam upaya percepatan penanganan penyebaran Covid-19,” ujar birokrat yang murah senyum itu.

Hanny menambahkan pihaknya telah memberikan saran agar masyarakat jual takjil melalui cara door to door, berjalan dari rumah ke rumah. Bukan statis berdiam disuatu tempat, terlebih di trotoar/pinggir jalan yang berpeluang dan berpotensi menimbulkan kerumunan orang.

“Dalam upaya memutus rantai penyebaran Covid-19, kita lakukan ini. Jado peringatan sudah disampaikan sblumnya oleh aparat pemerintah setempat, baik Camat, Lurah ataupun Pala. Ditambah juga oleh Satpol sehari sebelum penertiban kemarin sudah mengingatkan masyarakat bahwa besok tidak doperkenankan lagi untuk berjualan takjil dilokasi tersebut,” tutur Hanny pada media ini.

Menurut Hanny lebih baik menderita atau siksa sekarang, daripada menyesal kemudian. Dalam konteks penertiban, Hanny menyebut bila dalam kondisi normal pemerintak akan memberikan ijin berjualan takjil. Tak hanya itu, Hanny menyampaikan kronologis soal peristiwa bentrok tersebut dimana ada oknum yang melempar batu besar dan mengena pada anggota SatPol PP Manado atas nama Melki Mokoginta, sehingga pihaknya masuk ke lorong untuk mengejar oknum pelempar tersebut. Namun dihalangi oknum warga, demikian yang terjadi, tambah Hanny.

(*/Bung Amas)

SAAFA: Masyarakat Terhimpit, Pemerintah Harus Bijaksana

Syarifudin Saafa, ST.,MM (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Pelarangan terhadap masyarakat yang berjualam Takjil Ramadhan dibeberapa lokasi di Kota Manado sedang massif dilakukan pemerintah. Tindakan tersebut dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP) dengan alasan social distancing. Menghindari kerumunan masyarakat di tengah penyebaran pandemi Corona Virus (Covid-19). Kebijakan pemerintah tersebut dinilai menyusahkan masyarakat, disatu sisi. Masyarakat yang sedang berusaha memenuhi kebutuhan ekonomi tidak boleh berjualan takjil.

Selasa (28/4/2020), bertempat di Wawonasa Kecamatan Singkil Kota Manado bentrok pun terjadi. Dimana Satuan Pol PP Manado yang melarang masyarakat agar tidak menjual kue (takjil) Ramadhan, mendapat penolakan. Alhasil, terlahirnya saling serang, kegaduhan antara kedua pihak terjadi. Menanggapi hal itu, anggota DPRD Kota Manado, Syarifudin Saafa, ST.,MM juga langsung turun lapangan dan meminta semua pihak menahan diri.

“Kita semua paham tentang kondisi saat ini. Bahwa di satu sisi ada virus covid-19 yang patut kita waspadai semua. Untuk konteks itu, maka kita semua seharusnya mengikuti protokol kesehatan,” kata Safa, wakil rakyat Dapil Singkil-Mapanget ini.

Bersama beberapa anggota DPRD Kota Manado lainnya, Saafa juga turun meninjau lokasi tersebut. Menurut Sekretaris Komisi 2 ini, masyarakat penjual takjil juga telah mengikuti protap yang ditetapkan pemerintah. Sehingga, bila ada hal yang hendak disampaikan pemerintah untuk dipatuhi lagi masyarakat dapat dilakukan dengan dialog dan cara-cara persuasif.

Dan saya lihat sebagian besar masyarakat sudah mengikutinya. Termasuk tidak berkerumun dan keluar rumah bila tidak perlu,” ujar Saafa, jebolan Universitas Sam Ratulangi Manado ini.

Tidak hanya itu, dari segi kebutuhan ekonomi masyarakat, Saafa menyampaikan keberpihakannya. Apa yang dilakukan para penjual takjil, dinilai Saafa sebagai langkah yang baik. Pelarangan yang dilakukan dikatakannya perlu dibicarakan lagi dalam situasi genting saat ini.

“Nah, saat ini juga masyarakat terhimpit secara ekonomi sehingga mereka memaksimalkan potensi mendapatkan sesuap nasi. Salah satu contohnya adalah berjualan kue,” tutur Saafa.

Selain itu, dalam konteks implementasi dan ketaatan aturan memant pemerintah memiliki kewajiban untuk mengatur masyarakatnya. Dalam situasi ekonomi masyarakat yang terus menurun, mestinya, tambah Saafa pemerintah melahirkan formulasi yang lebih realitis dengan kondisi masyarakat saat ini.

Lokasi yang sempat terjadi kekacauan Pol PP dan masyarakat (Foto Istimewa)

“Memang secara aturan, tidak diperbolehkan berjualan di trotoar. Tetapi pemerintah harus ada kebijakan terkait hal tersebut. Yang penting adalah penjual dan pembeli harus mengikuti protokol medis. Toh mereka berjualan hanya beberapa waktu saja,” kata Saafa.

Politisi vokal itu mengajak Wali Kota Manado agar menyikapi keadaan masyarakat saat ini secara bijak. Dimana keterhimpitan ekonomi dapat berakibat buruk terhadap kehidupan masyarakat. Saafa menyarankan agar warga diberi kesempatan berjualan dengan persyaratan tertentu yang diatur pemerintah.

“Warga yang berjualan diberikan kebijakan dengan persyaratan mengikuti protokol kesehatan dan tidak menggangu arus lalulintas. Pada sisi yang lain, satpol PP harus menunjukan jiwa kepamongannya sebagaimana nama mereka pamong praja dalam merespon keadaan di masyarakat,” tutur Saafa.

Menanggapi hal tersebut, Saafa yang juga politisi PKS ini tak lupa meminta masyarakat harus juga memperhatikan protokol kesehatan secara cermat. Agar kepentingan penertiban pemerintah dan kebutuhan masyarakat tidak saling bertentangan.

(*/Bung Amas)

FAISAL SALIM: Kebijakan Wali Kota Manado Tidak Cerdas

Faisal Salim (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Menjadi kesempatan yang penting bagi warga Manado dalam meningkatkan kebutuhan ekonominya, disaat bulan suci ramadhan tiba. Kali ini, bertepatan dengan Covid-19, dimana masyarakat yang menjalankan ibadah puasa 1441 Hijriah, seperti tidak leluasa berjualan takjil. Sebab dibeberapa tempat, Sat Pol PP Kota Manado melakukan pelarangan atas aktivitas ekonomi tersebut.

Merespon keluhan masyarakat Kota Manado yang berjualan kue (takjil), namun mendapat larangan pemerintah Kota Manado melalui Sat Pol PP, Faisal Salim, Ketua BM-PAN Manado angkat bicara. Faisal menyebut pemerintah harus mendukung masyarakat yang sedang meningkatkan derajat ekonominya.

“Harusnya pemerintah memberi support kepada masyarakat saat berjualan. Itu cara mereka menambah pendapat ekonomi. Apalagi dalam kondisi wabah Covid-19, dimana kesulitan ekonomi dirasakan masyarakat. Jangan dilarang mereka berjualan takjil,” ujar Faisal, Selasa (28/4/2020).

Aktivis muda yang akrab disapa Bang Toyib ini mengatakan kepekaan pemerintah Kota Manado terhadap kebutuhan pangan masyarakat yang lemah, mestinya diimbangi dengan dukungan terhadap masyarakat yang berusaha secara halal untuk mencukupi kebutuhan mereka. Bang Toyib menyarankan agar pemerintah memberikan solusi dan mengatur masyarakat yang berjualan, bukan melarang atau memgkongkar lapak jualan masyarakat.

“Masyarakat butuh hidup, mencari dengan cara-cara yang halal. Jangan usaha masyarakat yang mulia itu dikotori dengan kebijakan melarang mereka berjualan. Bagaimana kalau nanti mereka tak punya pemasukan ekonomi, lalu melakukan kriminal atau mencuri?, kan ini lebih berbahaya. Kami meminta pemerintah Kota Manado memberi solusi yang bijak. Jangan menutup ruang warga yang sedang berusaha,” kata Faisal tegas.

Tempat jualan takjil yang ditertibkan (Foto Istimewa)

Selain itu, Bang Toyib juga mendesak Wali Kota Manado, GS Vicky Lumentut agar mebcopot Kasat Pol PP. Bang Toyib menyarankan agar Kasat Pol PP Manado berkoordinasi dengan Wali Kota Manado untuk mengatur nasib masyarakat yang berjualan disaat bulan suci ramadhan. Kalau pun yang dilakukan Pol PP adalah perintah Wali Kota, maka hal itu menandakan kebijakan Wali Kota Manado tidak cerdas.

“Kami minta Wali Kota Manado mencopot Kasat Pol PP Kota Manado, Pak Hanny Waworuntu. Kok, anak buahnya turun dan melahirkan insiden di Wonasa antara Pol PP dan masyarakat terjadi bentrok. Harusnya ada pendekatan persuasif, pemerintah harus mengedukasi aturan kepada masyarakat. Bukan datang lalu melarang masyarakat berjualan. Apalagi membongkar lapak mereka. Nah, kalau ini benar diperintahkan Wali Kota Manado, maka Wali Kota Manado berarti tidak cerdas dalam kebijakannya,” ujar Faisal.

(*/Bung Amas)

Jurani, Anggota DPRD Manado Berikan Saran Penyaluran Bantuan Serentak

Jurani Rurubua (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Pemerintah Kota Manado telah resmi menyalurkan bantuan sosial (Bansos) bagi warganya yang terdampak Corona Virus (Covid-19). Tak lantas problem di lapangan berakhir, kini bermunculan desakan bahwa perlu masyarakat tertentu yang diprioritaskan dalam penyaluran Bansos Tahap 1 yang bergilir dari tiap Kecamatan tersebut. Menanggapi keluhan masyarakat yang datang bertubi-tubi, anggota DPRD Kota Manado, Jurani Rurubua menawarkan solusi.

”Pembagian sembako yang di lakukan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Manado sudah baik. Saya hanya menitipkan diperhatikan, ini solusi bahwa harusnya serentak ke setiap Kecamatan. Tidak hanya diberikan ke satu Kecamatan saja dengan cara bergilir, karena yang membutuhkan saat ini bukan hanya 1 Kecamatan. Tapi seluruh masyarakat Kota Manado,” ujar Jurani, yang dikenal selalu turun membantu masyarakat terdampak Covid-19 ini.

Tambah politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini, harusnya pemerintah serahkan saja ke tiap-tiap Kecamatan. Selanjutnya, dari pemerintah Kecamatan menyalurkan melalui Kelurahan dan Kepala lingkungan. Bahkan, bila perlu, politisi vokal ini meminta agar penyaluran bantuan juga melibatkan TNI dan Polri. Soal prosedur pembagian bantuan saat ini dinilai lamban dan memicu protes dari masyarakat yang seyogyanya sangat membutuhkan bantuan tersebut.

”Kalau bisa bekerja sama dengan Polres atau TNI agar bisa di kawal dengan tertib. Pola pendistribusian bantuan dengan cara seperti ini akan membuat masyarakat menunggu terlalu lama. Bayangkan saja, sudah 1 bulan 1 Minggu masyarakat menunggu bantuan pemerintah di rumah dan banyak yang sudah kena PHK. Jika 1 Kecamatan lebih didahulukan, maka Kecamatan terakhir akan menerima di akhir bulan Mei, dan ini akan membuat banyak masyarakat kelaparan,” ujar Jurani tegas.

Legislator perempuan yang dikenal peduli terhadap aspirasi masyarakat itu menuturkan jika memang harus di berikan bergilir karena ada kendala pendataan ataupun persediaan dan upaya mengantisipasi problem dilapangan, kenapa pembagian tidak di berikan dahulu kepada Kecamatan termiskin di Kota Manado?. Jurani menilai cara kerja penyaluran bantuan perlu diperbaiki.

”Saya mengikuti terus perkembangan, Dinas Sosial sudah berjalan kurang lebih 1 bulan pertama Dinas mendata. Masyarakat menunggu pembagian bantuan, sekarang sudah menuju 2 bulan malah mekanisme pembagian bantuan tidak serentak. Kalau mekanisme pembagian seperti ini, berarti instansi terkait kerja tidak profesional,” tutur Jurani.

Anggota Komisi III DPRD Manado ini menambahkan, ketika masyarakat di suruh tinggal di rumah, maka berikan mereka makan. Malau tidak ada pandemi Virus Covid-19 seperti ini, dirinya yakin masyarakat Manado mandiri dan tidak akan mengemis minta-minta sembako kepada pemerintah. Hanya saja karena situasi mereka di rumahkan dan tidak bekerja lagi. Mereka butuh perhatian pemerintah dan menuntut kinerja yang bijaksana dan efektif dari pemerintah yang mengelolah uang rakyat.

Sekedar diketahui, berdasarkan statistik dari BPS, data Kecamatan dengan penerima bantuan sosial Keluarga Penerima Manfaat (KPM) adalah Kecamatan Singkil dan Tuminting. Ketika mengikuti indikator itu, dengan pola pembagian bantuannya bergilir, harusnya Singkil dan Tuminting menjadi prioritas.

(*/Bung Amas)

iklan1