Category: Hukum Kriminal

BPD Toniku Sesali Sikap Kades Toniku Abaikan Kepentingan Masyarakat di Tengah Covid

Hasby Anggo (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Toniku sesalkan sikap Pemerintah Desa Toniku dalam hal pengelolaan anggaran Desa yang terkesan tidak berpihak pada masyarakat di tengah Pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua BPD Toniku M. Hasby Anggo pada Rabu (20/5/2020). Hasby menjelaskan bahwa indikator tidak berpihaknya pemerintah desa pada masyarakat dibuktikan dengan telah dicairkannya Dana Desa Tahap pertama 40%.

Namun digunakan untuk pembangunan Fisik pada dua Item kegiatan yaitu Pembangunan Selokan Air dan timbunan Taluk penahan banjir dan juga anggaran pembentukan posko gugus tugas sebesar 16 juta yang terkesan realisasinya tdk sampai angaka tersebut.

Hasby menyebutkan, 2 (dua) item kegiatan fisik tersebut memang termuat dalam APBdes namun pengesahan APBdes tersebut sudah berada ditengah gejolak Pandemi Covid-19 pada bulan April 2020

Menurutnya, Pemdes Toniku seharusnya merevisi anggaran tersebut untuk kepentingan penanganan Covid-19 sesuai Permendes Nomor 6 tahun 2020 dan surat Edaran menteri desa nomor 8 yang mengisyaratkan agar APBdes 2020 harus direvisi untuk kepentingan penanganan Covid-19 di desa

Aktivis muda vokal itu juga mengatakan, anggaran desa yang begitu besar berkisar 700juta lebih seharusnya digunakan untuk kepentingan Covid-19 baik itu pemberian BLT kepada masyarakat. Pengelolaan Posko Covid-19, maupun kegiatan pemberdayaan lainnya ditengah Pandemi Global ini sesuai dengan keinginan masyarakat banyak

“Bukannya direvisi untuk kepentingan masyarakat ditengah Covid-19, malah digunakan untuk kepentingan fisik yang terkesan mengejar keuntungan segelintir orang,” sesalnya

Selain itu, dirinya atas nama BPD juga sesali kepada pihak DPMPD Halbar yang terkesan tidak menghiraukan dan membiarkan dan tidak melakukan peneguran pada pihak pemdes Toniku

“Padahal kami sudah melakukan mediasi pemdes dalam rapat dengar pendapat beberapa waktu lalu dengan masyarakat, guna meminta kepastian pemdes dalam mengalokasikan BLT maupun kepentingan Penanganan Covid-19” tambahnya

Hal lain menurut Hasby juga sampai saat ini pihak Pemdes Toniku belum melakukan pendataan warga dalam penyaluran BLT maupun bantuan penanganan Covid-19 lainnya.

“Ini sudah keterlaluan,” keluh Hasby pada Suluttoday.com.

“Untuk itu kami meminta pihak Inspektorat maupun BPMPD Halbar untuk melakukan Sidak ke toniku dan melakukan evaluasi kinerja pada pihak Pemdes Toniku dan kalau tidak ditanggapi secara serius maka kami akan tindaklanjuti sampai ke ranah hukum sesuai dengan keinginan masyarakat” tutupnya.

(*/Rahmat)

Resmi, Suami Polwan Laporkan Akp Rivo Malonda

Penggalan surat tanda terima laporan (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Berdasarkan Surat Tanda Terima Laporan Polisi/Pengaduan Nomor : STTLP/197.a/IV/2020/SPKT, Manado 29 April 2020, Rivo Malonda resmi dipolisikan. Selaku pelapor sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima Laporan, selaku pelapor Meirino Rainato Jandi Lontaan mengajukan laporan terkait pidana.

Saat menerima Surat Tanda Terima Laporan, Minggu (10/5/2020) diterangkan dalam surat tersebut bahwa Rivo Malonda dan Vivi Inria Liwutang dilaporkan atas dugaan tindakan tindak pidana perzinahan. Atas nama KA SPKT Polda Sulawesi Utara, KA Siaga 1, Jolly Runtu, SH.,MH pangkat Ajudan Komisaris Polisi NRP 73110359 menerangkan bawa pada Rabu 29 April 2020, pukul 15.00 Wita, telah datang ke SPKT Poda Sulut Meirino Rainato Jadi Lontaan untuk keperluan laporan tersebut.

Menanggpi hal itu, Tommy Turangan, SH, Ketua Umum AMTI meminta Kapolda Sulut untuk mengawasi proses hukum yang tengah berjalan. Tommy mewanti-wanti agar tidak terjadi praktek yang membawa kesan kesengajaan untuk diperlambat tahapan hukum lanjutan.

”AMTI meminta kepada Kapolda Sulawesi Utara agar segera turun tangan, memonitor laporan tersebut. Jangan ada kesan lamban, atau dihambat-hambat. Karena ini menyangkut hal yang sangat sensitif, yang begitu berpotensi merusak nama baik institusi Kepolisian. Laporan yang dilayangkan Meirino kami harap diporses tuntas, dan segera. Para terlapor harus diberikan efek jera,” tutur Tommy tegas.

(*/Bung Amas)

Ketum AMTI Desak Kapolda Sulut Pecat Oknum Perwira Pelaku Asusila

Tommya Turangan dan Irjen. Pol Royke Lumowa (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara (Sulut) digegerkan dengan beredarnya foto asusila yang disinyalir melibatkan salah satu Perwira dijajaran Polda Sulut. Oknum yang diduga sebagai pelaku asusila lantas melahirkan sejumlah protes para pemerhati, tokoh masyarakat dan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Diantaranya, Ketua Umum Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI), Tommy Turangan, SH angkat bicara.

Menurut Tommy yang juga jebolan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado institusi Kepolisian harus menjadi contoh penegakan moral bagi publik. Atas dugaan ketelibatan oknum Perwira Polda Sulut tersebut, bagi Tommy adalah preseden buruk bagi lembaga ini jika tidak segera ditindaklanjuti Kepala Polisian Daerah Sulut.

”Institusi Kepolisian itu cerminan keteladanan. Jangan dibiarkan kalau ada oknum yang merusak citra institusi yang sangat dihormati masyarakat ini. Kami mendapati informasi, juga beberapa bukti dugaan kasus asusila yang melibatkan oknum Perwira dijajaran Polda Sulut, ini adalah hal yang sangat memalukan. Preseden buruk bagi lembaga, segera diusut tuntas. Kalau tidak reputasi lembaga ini menjadi jatuh dan gagal menjadi teladan bagi masyarakat,” kata Tommy, Sabtu (9/5/2020).

Tidak hanya itu, Tommy meminta Kapolda Sulut, Irjen Pol Drs Royke Lumowa MM agar memberikan sanksi pemecatan terhadap oknum tersebut. Tommy juga menyebutkan bila Kapolda lamban dalam merespon persoalan ini, maka pihaknya akan menindaklanjutinya ke Mabes Polri untuk sesegera mungkin menyelesaikan persoalan tersebut. Apalagi, kasus ini diduga kuat melibatkan sesama anggota Polri.

”Kami mendapati informasi bahwa ada perselingkuhan sesama anggota Polri. AMTI mengutuk kejadian dugaan perselingkuhan tersebut. Kepala Kapolda Sulut kami minta segera dipecat oknum Perwira tersebut. Bila tidak maka mohon maaf kami akan membawa kasus ini ke Mabes Polri, jangan main-main dengan perbuatan asusila. Tidak ada kompromi bagi mereka para pengayom masyarakat lalu berbuat sesuatu yang sangat mempermalukan. Kalau hal ini dilakukan masyarakat kecil, pasti sudah ditindak. Yang namanya praktek amoral, harus segera ditindak tegas,” tutur Tommy tegas.

Untuk diketahui, bahwa Polwan yang diselingkuhi tersebut memiliki suami yang juga anggota Polri. Hal itu jika tidak disikapi serius, tambah Tommy, maka tidak menutup kemungkinan suami khilaf dan bisa menembak kepala komandanya yang selingkuhi istrinya. Apalagi suaminya melihat bukti foto-foto mesum oknum komandanya dengan istri sahnya tersebut.

(*/Bung Amas)

 

Genjot Percepatan PP, BP2MI (Juga) Seriusi Kasus Kematian ABK

Penjelasan Benny Rhamdani dalam Rapat Dengar Pendapat di DPR RI (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Begitu gencarnya pemberitaan soal insiden meninggalnya Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di China belum lama ini, mengharuskan pemerintah Indonesia bergerak cepat. Hal tersebut menurut Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani akan diseriusi pemerintah. Keprihatinan itu ditunjukkan dengan mempercepat penggodokan Peraturan Pemerintah (PP), salah satunya yang membahas tentang nasib Anak Buah Kapal (ABK).

”Saya baru selesai mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) ini pembahasan pertama dan terlama. Dimulai dari jam 19.00 (6 Mei 2020) s.d 01.30 (7 Mei 2020). Menarik dan mengasyikan. Berbagai pertanyaan dari pimpinan dan Anggota Komisi lX DPR RI, Alhamdulillah bisa saya jawab dan diterima oleh peserta Rapat Dengar Pendapat,” ujar Benny, Kamis (7/5/2020).

Lanjut dikatakannya, bahwa yang paling seru tentu pertanyaan terkait isu terbaru tentang eksploitasi dan pembuangan jenasah (pelarungan) ABK asal Indonesia ke laut yang menghebohkan jagad raya baru-baru ini. Selain Jawaban bahwa BP2MI serius mengenai masalah tersebut dan sudah mengambil langkah dilapangan dengan Kementerian dan Lembaga terkait, beberapa hal penting yang disampaikan juga.

”Pertama adalah dalam UU No.39/2004, ABK (Sea Based) tidak termasuk. Dan Tugas Fungsi BNP2TKI tidak termasuk ABK. Namun dalam banyak Kasus, BNP2TKI tetap menanganinya. Pada UU No.18/2017 tentang BP2MI, ABK masuk didalammnya. Tapi sampai sekarang, Peranturan Pemerintah (PP) sebagai tuntunan dari UU tersebut belum selesai (belum ada). BP2MI tentu sangat berharap agar terkait masalah ABK, mukai dari proses penempatan, Saat dia bekerja dan Purna benar-benar bisa menjadi kewenangan BP2MI. Makanya kami sedang benar-benar mengawal pembahasan PP tersebut,” kata Benny yang juga politisi Partai Hanura ini.

Benny Rhamdani, Kepala BP2MI saat menjawab pertanyaan DPR RI (Foto Istimewa)

Sekalipun masalah kewenangan masih menjadi persoalan, BP2MI akan menseriusi kasus yang dihadapi ABK asal Indonesia tersebut, tambah Benny. Masalah tersebut sedang didalami dan diselidiki diselidiki secara serius dengan 2 (dua) Pendekatan. Diantaranya, terkait pelarungan (Pembuangan mayat/Jenasah) yang dibuang kelaut di satu sisi. Dan kedua, apakah ada kasus eksploitasi dan penganiayaan terhadap ABK itu sendiri yang akhirnya/berujung ABK tersebut harus dibuang ke laut.

”Sekedar info, bagaimana sebenarnya aturan penanganan ABK yang meninggal saat sedang berlayar?. Penanganan ABK yang meninggal saat kapal berlayar sudah diatur dalam dalam ILO Seafarer’s Service Regulation, Circular letter International Maritime Organization (IMO) No.2976, 2 July 2009 mengenai Voluntary implementation of IMO resolution A.930(22) concerning Guidelines on provision of financial security in case of abandonment of seafarers and of IMO resolution A.931(22) concerning Guidelines on shipowners’ responsibilities in respect of contractual claims for personal injury to or death of seafarers, ketentuan Internasional (international medical guide for ships) maupun Nasional (KUHD) yang menyebutkan salah satu penanganan jenazah dilakukan dengan melarungkan ke laut,” tulis Benny melalui Akun Facebooknya.

Selain dilarung ke laut. Ada penanganan lain, tambah Benny mengulas, jika memang diduga jenazah tersebut berpotensi menyebarkan penyakit berbahaya bagi ABK lain yaitu dapat disimpan di dalam freezer sampai tiba di pelabuhan berikutnya (jika kapal memiliki freezer), atau jenazah dapat dikremasi dan abunya diberikan kepada pihak keluarga.

Bersama jajarannya, Kepala BP2MI mengikuti RDP (Foto Istimewa)

“Artinya jika tidak ada fasilitas penyimpanan yang sesuai untuk menangani jenazah di kapal dan jenazah sakit diduga dapat menular ke ABK lainnya serta jarak dan waktu tempuh ke pelabuhan tidak memungkinkan untuk dilakukan dalam waktu singkat. Maka sesuai ketentuan yang berlaku dalam ILO Seafarer’s Service Regulation, jenazah tersebut dilarung ke laut,” kata Capt. Sudiono, seperti dikutip dari laman Facebook, Benny Rhamdani, Kamis (7/5/2020).

Tidak hanya itu, Capt. Sudiono pun menjelaskan karena yang bersangkutan bekerja di kapal asing, maka aturan yang berlaku pada kapal tersebut adalah peraturan negara bendera kapal tersebut. Untuk diketahui, saat ini, kejadian yang terjadi oleh ABK WNI yang bekerja di kapal penangkap ikan berbendera Tiongkok sudah ditangani oleh Kementerian Luar Negeri dan BP2MI serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Ditjen Perhubungan Laut Kemenhub terus memonitor kejadian ini.

(*/Bung Amas)

Menangkan Perkara 472, Garry Tamawiwy Sebut Penggugat Gembira Keadilan Digapai

Garry Tamawiwy diapit Zakarias dan Michael Lantu (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Kabar gembira bagi warga Kayuwatu Kelurahan Kairagi II Kecamatan Mapanget, terutama bagi mereka yang secara resmi melakukan gugatan terhadap eksekusi rumah milik masyarakat yang terjadi beberapa tahun silam. Gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Negeri (PN) Manado dengan Nomor Perkara 472/Pdt.G/2019/PN Mnd, akhirnya dimenangkan Penggugat.

Melalui kuasa hukum Penggugat, Garry H. Tamawiwy, SH dan Zakarias Rumaura, SH, Senin (4/5/2020) kepada wartawan menyampaikan hasil amar putusan yang keluar pada, Senin (27/4/2020) tersebut. Garry menyebutkan pihaknya akan memperoleh ganti rugi dari pemerintah Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) sebagai Tergugat.

‘’Puji Tuhan perjuangan kita dalam perkara 472 berjalan lancar, dan Pengadilan Negeri Kota Manado telah memutuskan menolak eksepsi dari pihak Tergugat. Dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, mengatakan bahwa tanah obyek perkara yang ditempati oleh para Penggugat adalah sudah bersesuaian dengan hukum karena didasari atas penguasaan dan pengelolaan yang telah cukup lama,’’ ujar Tamawiwy yang didampingi Zakarias bersama Michael Lantu di RKB 17 Kota Manado.

Lanjut Tamawiwy memberikan penjelasan soal isi amar putusan dalam gugatan tersebut. Bukti surat keterangan penguasaan lahan yang dimiliki para Penggugat adalah sah menurut hukum, jelas Tamawiwy. Itu sebabnya pengadilan memutuskan bahwa para Penggugat berhak menerima kompensasi atas bangunan rumah yang dibongkar paksa pihak Tergugat. Pegantian itu dilakukan sesuai kerugian yang dialami masing-masing Penggugat.

‘’Pengadilan juga memutuskan menghukum dan memerintahkan Tergugat untuk membayar segala bentuk kerugian materil yang diderita para Penggugat. Dengan rincian sebagaimana ditegaskan dalam amar putusan,’’ kata Tamawiwy tegas, sambil menambahkan kalau para Penggugat mengaku gembira karena keadilan digapai dengan keputusan yang seadil-adilnya itu.

Untuk diketahui, sesuai amar putusan, Tergugat diperintahkan mebayar ganti rugi dengan rincian diantaranya; kerugian materil dari Penggugat Olha Sampel sebesar Rp. 1.185.730,00 (satu miliar seratus delapan puluh lima juta, tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah). Berikutnya, kerugian materi dari Penggugat Henny Kansil sebesar Rp. 521.100.000,00 (lima ratus dua puluh satu juta seratus ribu rupiah). Dan seterusnya penggantian atas kerugian meteril juga diberikan kepad Tergugat Mariana Dangsa, Juliana Pomantow, Jefry Rumimpunu dengan rincian sesuai amar putusan.

(*/Bung Amas)

iklan1