Category: Hukum Kriminal

TETTY PARUNTU Tandatangani Prasasti Taman Lalu Lintas Polres Minsel

Bupati Tetty Paruntu, bersama Polres Minsel (Foto Suluttoday.com)

MINSEL, Suluttoday.com – Bupati Minahasa Selatan (Minsel) Christiany Euginia Paruntu, SE, menandatangani prasasti peresmian Taman Lalulintas Polres Minahasa Selatan, pada kesempatan rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang dilangsungkan di ruang rapat lantai dua Kantor Bupati Minahasa Selatan, Amurang, malam tadi Rabu (13/12/17).

Penandatanganan prasasti didampingi langsung oleh Kapolres Minahasa Selatan AKBP Arya Perdana, SH,SIK,MSi, Wakapolres Kompol Prevly Tampanguma, SH, dan Kasat Lantas AKP Ferdinan Runtu, SH, serta sejumlah perwira jajaran Polres Minsel.

”Dengan ditandatanganinya prasasti ini secara simbolis menyatakan bahwa Taman Lalulintas Polres Minsel telah sah diresmikan oleh ibu Bupati Minsel,” ungkap Kapolres Minsel.

Segenap jajaran pimpinan Forkopimda Kabupaten Minahasa Selatan menyatakan apresiasi dan dukungannya atas pembangunan Taman Lalulintas di Polres Minahasa Selatan sebagai wahana pendidikan masyarakat khususnya anak usia dini dalam pengenalan aturan serta rambu-rambu lalulintas. (Friska)

Solidaritas Mahasiswa Kao Kecam PT NHM yang Tidak Pro Rakyat

Solidaritas mahasiswa Kao di Sulut saat melakukan aksi (Foto Suluttoday.com)

Sejak beroperasinya tambang asal Australia itu di tanah Halmahera (Kao) pada Tahun 1999 sampai hari ini, masyarakat yang berada di lingkaran tambang tersebut tidak perna mendapatkan yang namanya kata sejahtera sedangkan yang kita ketahui bersama adalah dengan hadirnya perusahan tersebut bertujuan untuk meruba nasib orang Kao itu sendiri tetapi itu semua jauh panggang dari api.

Alhasil dengan semua tipu muslihat yang di lontarkan di setiap propagnda adalah soal hajat hidup orang banyak dan soal kesejahteraan masyarakat setempat. Malahan yang terjadi adalah konflik horizontal antar masyarakat, kalau kita melihat sala satu tulisan Bung Karno dibukunya Indonesia Menggugat disitu beliau menyusun ada beberapa poin tentang politik Imperialisme sala satunya adalah Divide Impera atau politik pecah belah dan hari ini di pakai oleh PT. NHM untuk memecah belah persatuan dengan tujuan untuk mengamankan bisnisnya yang sementara berjalan.

Pada tahun 2007 kemarin telah hadir sala satu UU yang sangat kompromis adalah UU NO 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas soal kewajiban CSR dan itu diwajibkan untuk setiap perusahan yang beroperasi di Indonesia tetapi dengan adanya UU yang sangat kompromis tersebut PT. NHM masih saja mengeluarkan kebijakan yang sangat otoriter dan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kao. Ironisnya banyak kebijakan-kebijakan yang di buat oleh pihak NHM sangat tidak berpihak pada masyarakat setempat misalnya penerimaan tenaga kerja yang begitu diskriminatif dan PHK terhadap karyawan lokal.

Pada awal bulan Desember kemarin telah keluar sala satu kebijakan dari pihak NHM bahwa angaran yang setiap tahunnya di alokasikan untuk pendidikan dan di terima oleh setiap masyarakat Kao yang punya antusias untuk memajukan SDM mala di pangkas dan di buat seperti kompetisi agar siapa yang layak mendapatkan sedangkan kalau kita kaji secara ekologi dampak yang akan di terima dari hasil produksi perusahan tersebut itu semua masyarakat yang berada di lingkar tambang.[***]

Bukannya pendidikan adalah sala satu jalan bentuk untuk memanusiakan manusia? dan sudah tercantum dalam pembukaan UUD 1945 MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA itu adalah syarat utama yang tidak bisa di tawar-tawar dengan tujuan untuk kedaulatan Bangsa. Dengan adanya tulisan di atas maka kami dari Solidaritas Mahasiswa Kao menuntut:

1. Tolak rencana kebijakan pangkasan bantuan studi bagi semester 1, 2 dan lewat studi dari 4 tahun. Karena ini tidak sesuai dengan prinsip Good Corporate Governance (Tata kelola perusahaan yang baik) yang di dalamnya salah satu aspek keadialan.

2. Stop Penerimaan Tenaga kerja non Lokal dan Stop PHK Tenaga Kerja Lokal.

3. Minta Tranparansi Jumlah Anggaran CSR 1% 4. Minta Departemen CSR Harus Melakukan PertanggungJawaban Realisasi Program dan realisasi anggaran dari Tahun 2015-2017

Lakukan Demo Solidaritas Mahasiswa Papua di Sulut Serukan Papua Merdeka

Demonstrasi yang dilakukan mahasiswa Papua di Sulawesi Utara (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Ratusan mahasiswa Papua di Sulawesi Utara (Sulut) yang tergabung dalam Solidaritas Mahasiswa/i Papua dan Front Rakyat Indonesia (FRI) for West Papua melakukan aksi unjuk rasa di kampus Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Senin (11/12/2017). Para pendemo menyampaikan tuntutannya secara bergantian melalui orasi yang menuntut keadilan ditegakkan di tanah Papua.

Sebagaimana diketahui Hari Hak Asasi Manusia (HAM) 10 Desember, dirayakan tiap tahun oleh banyak negara termasuk Indonesia, dan mahasiswa Papua di Sulut ikut merayakan hal ini. Salah satu orator dalam aksi hari ini dengan lantang merunut berbagai tindakan represif, diskriminatif, yang melanggar HAM di Papua, tapi pemerintah dinilai menutup mata dan melakukan pembiaran.

Kondisi para pendemo saat berada di Unsrat (Foto Suluttoday.com)

”Kami menilai pemerintahan Jokowi-JK masih membiarkan tindakan pelanggaran HAM di Papua, pemerintah tidak tegas menindak pelanggaran dan tindakan intimidasi di tanah Papua. Untuk itu, kami melalui kesempatan ini menerikakkan kemerdekaan untuk warga Papua,” teriak orator yang diketahui adalah mahasiswa Unsrat Manado itu. (*/Red)

Libas Para Koruptor di Sulut, LMI bersama LAKRI, GTI dan Masyarakat Anti Korupsi Siap Lakukan Demo

Para pimpinan LSM di Sulut saat melakukan pertemuan belum lama ini (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Usai menggelar pertemuan, diskusi dan pemetaan masalah korupsi yang begitu kompleks di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), maka sejumlah aktivis LSM anti korupsi seperti Laskar Manguni Indonesia (LMI), Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI), Garda Tipikor Indonesia (GTI), dan masyarakat anti korupsi Sulut bersepakat untuk memberantas praktek korupsi di daerah Nyiur Melambai ini.

Dikutip dari postingan Facebook milik Moning Mamengko, S.IP, yang adalah Ketua Umum DPP LAKRI Sulawesi Utara menegaskan sikap sejumlah LSM yang konsen terhadap pemberantasan korupsi megaku akan melakukan aksi unjuk rasa untuk menuntaskan berbagai kasus korupsi di Sulut. Ini pernyataan yang dilansir tersebut:

TETAP BERTEKAD MENDESAK KAJATI AGAR MEMERIKSA DUGAAN AKTOR INTELEKTUAL DI BALIK KASUS KORUPSI PROYEK PEMECAH OMBAK LIKUPANG, DUGAAN KORUPSI PLN DAN BEBERAPA KASUS LAINNYA DI SEANTERO SULUT
-PERSIAPAN DEMO TELAH DI MATANGKAN PADA HARI RABU PEKAN DEPAN..
– KAMI AKAN LAPORKAN KASUS INI KE PRESIDEN, MABES POLRI, KEJAGUNG DAN KPK…

KEJATI HARUS TRANSPARAN DAN CERDAS.
JANGAN ADA DUGAAN BAHWA PIHAK-PIHAK PANGLIMA HUKUM DI KEJATI TELAH BERMAIN MATA DALAM KASUS INI. APALAGI BILA TERBUKTI.. HATI-HATI.

DIHIMBAU KEPADA PENGURUS/ ANGGOTA/SIMPATISAN LASKAR MANGUNI INDONESIA SE-SULUT, LAKRI SE-SULUT JUGA PARA “MASYARKAT” ANTI KORUPSI UNTUK BERGABUNG DALAM DEMO INI.

LIBAS HABIS PARA KORUPTOR
BERSAMA KITA BISA..
KORUPTOR MENANG RAKYAT MENANGIS.
– I YAYAT U SANTI.

Bahan yang turut menjadi referensi analisis kasus yang dikutip dari tulisan Samaluddin Daeng, pengamat ekonomi-politik seperti dilansri dari telegram.co.id, ikut disertakan Tonaas Moning Memangko dalam satus Facebooknya.

*PLN Jadi Bancakan Kartel Serakah dengan Menumpuk Utang Sebesar Rp. 500 Triliun*

Kinerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) terus menunjukkan performa yang mengkhawatirkan, mengingat utang-utang BUMN listrik ini terus menumpuk bagaikan gunungan sampah di Bantar Gebang.

Padahal, kinerja PLN sendiri sebelumnya telah menaikan tarif dasar listrik (TDL) atau mencabut subsidi terutama untuk golongan 900 volt ampere (VA). Mestinya kebijakan berutangnya tak terlalu tinggi yang berdampak membebani rakyat.

“Tapi anehnya, kebijakan tersebu terus dilakukan, agar bisa punya kemampuan untuk berhutang. Seperti melakukan revaluasi aset. Itu dilakukan hanya untuk memperlebar ruang berhutang bagi PLN”.

Dengan melakukan revaluasi aset, maka aset PLN jadi memabengkak, nilai asset-nya menjadi Rp. 1.250 triliun. Tapi tujuan dari kebijakan itu hanya untuk mempermudah perseroan untuk berhutang saja. Makanya pihak PLN selalu berdalih rasio utangnya atau debt to equity ratio (DER)-nya selalu diklaim masih aman.

“Padahal dari sisi capaian laba PLN, mereka tidak mungkin membayar utang raksasa yang PLN menggunung itu. Bahkan yang ada, cepat atau lambat PLN akan habis dijarah dan jatuh ke tangan asing, oligarki politik dan kartel serakah.

Menurut catatan, total utang PLN telah mencapai Rp. 500,175 triliun. Belum termasuk rencana utang terbaru PLN yang bakal menerbitkan surat utang (obligasi dan sukuk) senilai Rp. 10 triliun.

“Ini merupakan perusahaan dengan rekor tertinggi dalam mengambil utang. Total utang PLN sebelum revaluasi asset itu telah lebih dari 100% dari total assetnya”.

Pertanyaannya, sampai kapan perusahaan ini dapat membayar utangnya? Meskipun seluruh keuntungan perseroan dialokasikan untuk bayar utang, namun dalam tempo 50 tahun belum tentu bisa lunas.

Makanya, itulah mengapa harga listrik terus digenjot naik tanpa memikirkan daya beli masyarakat. “Bahkan kenaikan listrik sendiri telah mengesampingkan kondisi penurunan harga batubara, gas dan minyak yang merupakan unsur biaya terbesar dalam PLN selama ini”.

Selama ini PLN telah dijadikan sandaran oleh penguasa kartel dan oligarki untuk menumpuk utang. “Asset PLN telah digelembungkan untuk menumpuk utang”.

Tahun 2014 asset PLN senilai Rp 539 triliun, tiba-tiba melonjak menjadi Rp. 1.227 Triliun. Akibatnya PLN merupakan perusahaan negara dengan utang menggunung.

Berikut daftar pinjaman luar negeri PLN dari berbagai lembaga keuangan:

1. World Bank sebesar USD 3,75 miliar dalam empat tahun;
2. Asian Development Bank (ADB) sebesar USD 4,05 miliar dalam lima tahun;
3. Japan International Cooperation Agency (JICA) sebesar USD 5 miliar dalam lima tahun;
4. KFW Bankengruppe sebesar EUR 655 juta, EUR 700 juta, EUR 300 juta;
5. AFD Perancis sebesar EUR 300 juta;
6. China Exim Bank sebesar USD 5 miliar;
7. China Development Bank sebesar USD 10 miliar;
8. Islamic Development Bank (IDB) sebesar USD 300 juta.

“Kas PLN hanya 23 triliun. Peringkat utang PLN sangat buruk versi fitch ratings”. (*/TimST)

DPN LAKRI Serukan Lawan Koruptor, LAKRI Manado Bersiap Gelar Kampanye

Ketum DPN LAKRI, Steven Sammy Lahengko dan Anggota Dewan Penasehat, Maxi Malonda (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Dalam rangka memperingati peringatan Hari Anti Korupsi se-dunia 9 Desember, Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Lembaga Anti Korupsi Republik Indonesia (LAKRI) konsisten mewujudkan visinya memberantas praktek korupsi. Melalui semangat tersebut, LAKRI DKI Jakarta akan menggelar kampanye sekaligus deklarasi pemuda, pelajar dan mahasiswa antikorupsi di kawasan CFD Bunderan HI, Jakarta Pusat, Minggu (24/12/2017).

Hal tersebut sebagaimana disampaikan Ical Syamsudin, Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) LAKRI DKI Jakarta melalui pers rilis yang disampaikan ke redaksi radarindonesianews.com, Jumat (8/12/2017).

Kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai upaya mengkampanyekan budaya antikorupsi sekaligus mengedukasi pemuda, pelajar dan mahasiswa untuk memerangi perilaku korup mulai dari lingkungan rumah, sekolah dan kampus. Ical menambahkan, dalam acara tersebut direncanakan hadir ribuan peserta. Dalam giat tersebut akan diberikan buku informasi, kalender, pin, kaos dan stiker imbauan untuk menghindari perilaku korupsi.

“Bahaya korupsi harus dingatkan sejak dini. Selain narkoba, korupsi juga dapat merusak sendi-sendi bangsa. Perilaku korupsi harus dihindari,” kata Ical.

Disampaikannya lagi, bahwa selain sebagai pengawal program pemerintah melalui TP4D, kegiatan kampanye ini lanjut Ical, merupakan salah satu program preventif dari perilaku korupsi. Kampanye antikorupsi yang akan digelar di arena CFD ini akan dilakukan pemasangan stiker antikorupsi di perempatan Jl.Muhammad Husni Thamrin, Bunderan HI dan silang Monas.

Sementara itu ditempat terpisah, Jumat (8/12/2017), merespon kegiatan DPN, Maxi Malonda yang merupakan Anggota Dewan Penasehat LAKRI bersama Ketua DPP LAKRI Sulut, Moning Mamengko saat ditemui, menyambut baik kegiatan tersebut dan menyampaikan bahwa pihaknya berencana melaksanakan kegiatan serupa yakni sosialisasi dan deklarasi pelajar/pemuda anti korupsi di Kota Manado guna mendidik sejak dini generasi muda untuk menghindari praktek korupsi.

”Secara nasional LAKRI menyelanggarakan kampanye serentak sekaligus deklarasi pemuda, pelajar dan mahasiswa anti korupsi guna memperingati Hari Anti Korupsi se-Dunia yang jatuh pada tanggal 9 Desember 2017. Untuk momentum tersebut, DPK LAKRI Kota Manado juga berencana melaksanakan sosialisasi (kampanye) anti korupsi di Sekolah-Sekolah tujuannya adalah melahirkan generasi yang berintegritas, jauh dari kontaminasi praktek korupsi. Upaya ini sebagai warning bagi para Koruptor, maka kami pun dihimbau kepada segenap masyarakat untuk melawan koruptor, sebagai wujud perlawanan tak kenal henti terhadap para Koruptor. Bersama kita bisa, Say No To Corruption,” tutur Malonda yang didampingi Ketua DPK LAKRI Manado, Rahman dan Sekrteris Amas Mahmud, saat ditemui disalah satu rumah kopi di Manado. (*/Rahmat)

iklan1