Category: Hukum Kriminal

Mendagri Berhentikan SWM, Tuange Bupati Talaud

DR Jemmy Kumendong (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri langsung menindaklanjuti masalah penahanan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi Maria ManalipĀ (SWM) oleh KPK belum lama ini. Menurut Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sulawesi Utara, DR Jemmy Kumendong kepada media ini Kamis (02/05/2019) usai Peringatan Hari Pendidikan Nasional di kantor gubernur.

“Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sudah mengeluarkan surat keputusan pemberhentian sementara SMW, mengingat status beliau sudah menjadi tersangka,” ujarnya.

Lebih lanjut Kumendong menyatakan bahwa sebagai pengganti Kamis (02/09/2019) siang akan diserahkan surat keputusan Mendagri kepada Wakil Bupati. “Siang ini akan diserahkan surat keputusan pelaksana tugas bupati yang akan diberikan kepada Petru Simon Tuange,” pungkasnya.(cat)

Abid Laporkan Oknum Berinsial BB ke Polda Sulut

Abid Takalamingan, saat diwawancarai wartawan usai menyampaikan laporan di Polda Sulut (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Ketua Baznas Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan juga Plt Ketua Syarikat Islam Sulut, Abid Takalamingan, S.Sos.,MH didampingi istri tercinta, Jumat (29/3/2019) mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kantor Polda Sulawesi Utara. Kedatangannya pukul 14.00 tersebut bermaksud untuk melaporkan Badar Bahrudin alias BB.

Laporan Takalamingan berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan terlapor di media sosial facebook. Kepada sejumlah wartawan, Abid mengaku tidak menerima tindakan terlapor karena sudah mencemarkan nama baiknya. Diduga kuat komentar yang disampaikan terlapor di Medsos, sangat mengganggu nama baik Takalamingan.

“Bagi saya harus menempuh jalur hukum, agar masalah ini terselesaikan secara baik dan benar. Tindakan terlapor sangat tidak menyenangkan bukan saja terhadap saya pribadi, tapi juga terhadap keluarga besar kami. Ujaran kebencian yang dia lakukan terhadap keluarga kami sudah masuk sangat jauh ke wilayah privasi. Tuduhan tuduhan yang dia tujukan kepada saya harus dipertanggung jawabkan, maka saya menempuh jalur hukum,” kata Takalamingan yang juga mantan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara ini.

Selain itu, Takalamingan juga mengaku terkejut atas tindakan pelaku, karena menurutnya ujaran kebencian yang ditujukan kepadanya sangat tidak beralasan. Menurut Takalamingan terlapor tak ada sangkut pautnya dengan kehidupan maupun aktifitasnya di organisasi, tapi begitu berani menyerang Takalamingan.

“Sesungguhnya saya bingung dengan perbuatannya kepada saya dan keluarga. Karena terlapor tak ada sangkut paut apapun dengan kehidupan keluarga kami. Maka perbuatannya itu perlu kami laporkan, supaya aparat kepolisian bisa mengungkap motif dan maksud dari perbuatannya tersebut,” ucap Takalamingan tegas.

Pelaku melancarkan hujatan dan tuduhan dengan akun facebooknya yang mengatakan bahwa Abid Takalamingan adalah penipu serta seorang pencuri. Atas perbuatannya ini, Takalamingan langsung mengambil langkah hukum dengan melaporkan pelaku ke Polda Sulawesi Utara. (*/Redaksi)

GAWAT, LSM Angkat Bicara Soal Dugaan Pelanggaran Pembangunan Spam di Bitung

Pembangunan proyek (FOTO Suluttoday.com)

BITUNG, Suluttoday.com – Gelombang musiham atau masalah hukum terus bergantian datangnya. Kali ini Dirjen Cipta Kaya yang seakan tidak pernah bebas dari permasalahan korupsi, bagaimana tidak baru beberapa waktu yang lalu salah satu pejabat di lingkungan kerja dirjen cipta karya satker spam yaitu Anggiat Simare Mare ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kini kepala satuan kerja sistem penyediaan air minum (Spam) diminta harus bertanggung jawab atas dugaan korupsi pada proyek pekerjaan pembangunan Jaringan Perpipaan Spam Ranowulu untuk KEK Kota Bitung yang dikerjakan PT Duta Tunggal Jaya tahun 2018 dengan anggaran 18,7 milyar rupiah karena diduga proyek pekerjaan spam tersebut diduga bermasalah. Hal itu disampaikan Ketua Umum LSM Transparansi Sulut, Donald Pakuku, S.IP.

”Proyek tersebut diduga kuat pengeraannya tidak sesuai dengan spesifikasi teknik yang ada seperti adanya pembuat Reservoir yang hanya dibuat sebanyak tiga titik. Padahal seharusnya dalam kontrak kerja pembuatan reservoir tersebut ada 6 titik yang harus dibuat. Kemudian, pembuatan Reservoir yang dikerjakan sebanyak tiga titik hanya di rehab dari reservoir lama yang sudah ada dari pekerjaan tahun 2016 dan tidak dibuat baru seperti yang di perintahkan dalam kontrak kerja,” ujar Pakuku pada sejumlah wartawan, Kamis (21/3/2019).

Selain itu, kata Pakuku bahwa volume panjang pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan volume yang ada dalam kontrak kerja karena volume panjang pekerjaan yang dikerjakan hanya sampai pada titik di Desa Danowudu. Sedangkan dalam kontrak kerja seharusnya pekerjaan tersebut dikerjakan sampai pada titik yang ada di desa papusungan.

Dugaan pelanggaran pembangunan protek (FOTO Suluttoday.com)

”Pemasangan sambungan jaringan air ke rumah warga sebanyak 300 rumah tidak dikerjakan padahal item pekerjaan tersebut ada dalam kontrak kerja. Volume kedalaman galian tanah untuk penanaman pipa yang tidak sesuai dengan volume kedalaman yang ada dalam kontrak kerja yaitu 60 cm. Ada pula penggunaan beberapa peralatan pada pembuatan reservoir hanya menggunakan peralatan bekas yang diambil dari desa pinokalan. Maka untuk itu kami dari LSM Transparansi Sulawesi Utara meminta agar kepala satuan kerja (Kasatker) pengembangan spam Sulawesi Utara Dirjen cipta karya kementerian pu dan penjabat pembuat komitmen PPK pada proyek ini serta Tim PHO,” tutur Pakuku, didampingi Jerry Rumagit sebagai Kabid Investigas LSM Transparansi Sulut.

Diakhir pernyataannya, Pakuku mengingatkan agar PT Duta Tunggal Jaya sebagai perusahaan rekanan pelaksana proyek pekerjaan harus bertanggung jawab atas dugaan kerugian negara yang ditimbulkan akibat pelaksanaan proyek pekerjaan ini yang diduga telah merugikan negara sebesar RP. 3,6 milyar. (*/Redaksi)

Gubernur Sulut Didesak Copot Steve dan Manoppo

Steve Kepel dan Iswan Manoppo (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Terbergulir desakan publik sebagaimana yang disampaikan LSM Transparansi Sulawesi Utara (Sulut), melalui Ketua Umum Donald Ilham Pakuku, S.IP. Suara keras soal perlawanan terhadap perilaku korupsi rupanya tidak pernah berhenti dari aktivis yang satu ini. Bahkan, Ilham menegaskan bahwa kondisi dugaan korupsi proyek pembangunan Jembatan Lirung Kolongan berpotensi menyeret Gubernur Sulut Olly Dondokambey.

Untuk itu, pada media ini, Sabtu (16/3/2019) Ilham menyarankan agar Gubernur Olly mencopot oknum yang diduga sebagai dalang atas dugaan korupsi pembangunan proyek bernilai 4,5 Miliar tersebut. Jebolan HMI itu menyorot Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sulut, Steve Kepel dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek itu, Iswan Manoppo.

”Kami tidak main-main, karena sebetulnya kami sayang Gubernur Olly Dondokambey. Itu sebabnya kami mendesak Kadis PU Sulut dan Pak Iswan Manoppo selaku PPK dalam pembangunan proyek tersebut dicopot. Ini sangatlah logis, karena mereka diduga kuat melakukan praktek korupsi. Bila dibiarkan, akan berefek langsung menyeret nama baik Gubernur Olly,” kata Ilham tegas.

Selain itu, Ilham mencurigai bahwa pelaksana proyek waktu itu yakni PT Maju Karya Mapalus tahun 2018 tidak konsisten menjalankan ketentuan yang berlaku. Pekerjaan jembatan tersebut, tambah Ilham diduga dikerjakan secara asal-asalan dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.

”Bahkan pekerjaan tersebut diduga 70 persen. Materialnya menggunakan pasir pantai sehingga jelas jelas pekerjaan tersebut diduga telah merugikan negara hingga milyaran rupiah. Maka untuk itu, kami dari Lsm Transparansi Sulawesi Utara Meminta kepada Bapak Gubernur Olly Dondokambey agar segera mencopot mereka berdua ini dari jabatan masing-masing. Menurut kami ini langkah tepat yang mestinya dilakukan Pak Gubernur,” tukas Ilham. (*/Redaksi)

Ancaman Pembunuhan Terhadap Aktivis di Sulut, Berbuntut Panjang

Jim Robert Tindi (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Menanggapi informasi adanya ancaman terhadap aktivis anti korupsi di Sulawesi Utara (Sulut), pengurus Gerakan Rakyat Anti Korupsi melayangkan desakan. Ini tuntutan dan surat penegasan yang diterima redaksi Suluttoday.com yang juga mengulas terkait kronologi kejadian intimidasi (ancaman).

Gerakan Rakyat Anti Korupsi yang beralamat di Jalan Getsemani Kompleks SMK Neg. 8 Kelurahan Sumompo Kecamatan Tuminting Kota Manado.

Siaran Pers No. 46/sp-Gerak/II-2019 Sikap Gerak atas Ancaman Pembunuhan Terhadap Direktur Executif Gerakan Rakyat Anti Korupsi Sulawesi Utara. Mencermati Laporan Beberapa orang lewat Telephone selular Pada Tanggal 26 Februari 2019 Jam 11.45 yang nantinya akan kami jadikan saksi. Ancaman ini berawal dari sikap GERAK terhadap Kasus Korupsi Dana Hibah Pesawat terbang pada Tahun 2009 du Kabupaten Talaud.

Dengan ini maka Gerakan Rakyat Anti Korupsi Sulut menyampaikan sikap sebagai berikut: 1. Akan segera mengambil langkah hukum untuk Melaporkan Oknum yang di maksud di Polda Sulut. 2. Mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera mengambil alih kasus korupsi yang di maksud.

3. GERAK akan melakukan aksi massa sebagai bentuk Tekanan dalam penanganan kasus yang di maksud. Demikian Pernyataan Sikap ini kami sampaikan. Manado, 26 Februari 2019. [***]

__________________________

JIM ROBERT TINDI Direktur Excutif, Gerakan Rakyat Anti Korupsi Sulawesi Utara

iklan1