Category: Hukum Kriminal

APH Bergerak, AMTI: Usut Kabag ULP Kota Manado

Ketum Tommy Turangan, SH (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Dinilai tidak serius merespon aduan masyarakat, terlebih beberapa kontraktor di Kota Manado yang melayangkan protesnya terhadap kinerja Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kota Manado, Marcos Kairupan mendapat sorotan dari LSM Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI).

Menurut Ketua Umum AMTI, Tommy Turangan, SH yang dibutuhkan adalah pembenahan di internal dan jawaban yang transparan dari pimpinan UKPBJ Manado bukan praktek lepas tanggung jawab. Aktivis vokal yang kini berkiprah di Jakarta itu saat dihubungi Suluttoday.com, Senin (20/7/2020) juga turut menyangkan ragam persoalan yang terus tumbuh berkembang di tubuh UKPBJ yang dinilainya akan berdampak pada keberadaan Wali Kota Manado, Dr. GS Vicky Lumentut.

”Masyarakat mengharapkan ada tindaklanjut dan respon dari tiap keluhan yang disampaikan mereka. Di ULP Manado malah makin runyam, dimana permasalahan kini merembet dan viral di Medsos. Kok jadi pimpinan Perangkat Daerah mentalnya begitu, tidak menyelesaikan masalah. Kelihatannya Bung Marcos menghindar dari polemik yang berkembang sekarang. Ironis, mau atau tidak karena kelakuan satu dua orang, Pak Wali GSVL nanti yang kena dampaknya,” ujar Turangan tegas.

Tidak hanya itu, Turangan menyebut bahwa pihak Aparat Penegak Hukum (APH) juga telah bergerak mengusut dugaan permaiann dalam tender (lelang) yang dilakukan di UKPBJ Manado. Jebolan Fakultas Hukum Unsrat itu mengaku akan memberi support ke APH dalam usaha mengungkap kebenaran yang diminta pihak-pihak tertentu. Turangan menyebut kerja birokrasi itu memberi pelayanan kepada publik bukan memproduksi kebohongan dan kecurangan.

”Kasus yang berkembang di ULP Manado juga telah direspon kawan-kawan APH, kami dari AMTI prinsipnya mendukung itu. Ini upaya positif untuk memberantas mafia proyek, mengungkap siapa saja yang mengendalikan dan menjadi makelar dalam tiap tender paket proyek di ULP Manado. AMTI mendesak usut Kabag ULP Kota Manado. Jangan sampai praktek curang dan kebohongan dipelihara di lembaga-lembaga formal di Kota Manado. Kami juga meminta Kabag ULP Manado agar kooperatif, jangan terkesan mengindar saat dikonfirmasi wartawan,” kata Turangan.

Mr X untuk Marcos Kairupan (Foto Istimewa)

Selain itu, beredar di Medsos juga ada karangan bunga dari Mr X untuk Kepala ULP Manado yang bertuliskan ”untuk Ketua ULP Kota Manado Marcos Kairupan”. Sementara melalui beberapa pertanyaan yang dilayangkan redaksi Suluttodaya.com kepada Kabag Marcos, sayangnya pertanyaan tersebut tidak mendapat jawaban apa-apa.

(*/Bung Amas)

Ada ‘Tangan Ajaib’ Kendalikan ULP Manado, Gempindo Sulut Siap Bongkar

Mirdad Husen, Ketua Gempindo Sulut (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Spirit reformasi birokrasi rupanya belum benar-benar diterapkan di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Manado. Bagian yang dipimpin Marcos Kairupan ini disinyalir melindungi sejumlah oknum makelar proyek yang bertugas sebagai joki menawarkan jasa untuk memperalat kontraktor tertentu. Akibat ulah jahat itu, tidak sedikit kontraktor yang ikut tender proyek di ULP Manado menjadi korban.

Praktek busuk itu aromanya mulai terbuka. Setelah sejumlah LSM anti korupsi bicara mendesak agar Wali Kota Manado mencopot Kabag, meminta dilakukannya uji forensik di ULP Manado. Sampai praktek pungli, dan sejumlah kritik atas dugaan kecurangan lainnya yang dilakukan. Sabtu (18/7/2020), DPD Gerakan Masyarakat Peduli Indonesia (Gempindo) angkat bicara. Menurut Gempindo ketidakberesan yang mulai meluas sampai ke media sosial (Medsos) harus secepatnya ditanggapi pemerintah Kota Manado.

”Kalau tidak mampu lagi menjalankan tugas sebagai Kepala Bagian ULP Manado, silahkan turun saja. Jangan membuat wajah Kota Manado menjadi buruk citranya karena praktek makelar proyek, yang dilakukan di ULP Manado. Tim kami menukan ada permainan, beberapa oknum ASN di ULP Manado yang kini menjadi UKPBJ merangkap menjadi joki dokumen-dokumen proyek. Ini bahaya, memalukan Wali Kota Manado, GS Vicky Lumentut,” kata Plt Ketua Gempindo Manado, Mirdad Husen.

Seperti diberitakan sebelumnya, ada keluhan dan protes yang disampaikan pihak-pihak terkait dalam tendar proyek yang diduga penuh kecurangan menyebutkan bahwa CV Mitra Karya juga pernah melayangkan keberatan disaat sesi sanggahan ke Pokja atau panitia tender di ULP Manado, sayangnya upaya meminta keadilan tidak mendapat respon yang sesuai.

Selain itu, Mirdad menyebutkan ada ‘tangan ajaib’ yang diduga kuat menjamah dan mengontrol ULP Manado sehingga pelaksanaan tender paket proyek lebih bersifat by order. Berbagai kejanggalan kata Mirdad membuat kelompok kerja di ULP Manado bekerja tidak lagi leluasa dan objektif. Maka dengan itu, Gempindo Sulut berkomitmen membongkar ‘orang kuat’ yang bermain mengatur-ngatur proyek di ULP.

Postingan di Medsos yang ramai dikomentari (Foto Istimewa)

”Sinyalemen ini sudah makin terbukti dengan beberapa kasus yang dikeluhkan kontraktor kepada kami. Motif dan modus operandinya sama. Sejumlah kontraktor yang juga mengikuti tender, lengkap berkasnya, tapi tidak sejalan atau dianggap di luar faksi ‘orang kuat’ itu langsung dikalahkan. Jadi para kontraktor yang ikut tender/lelang haruslah orang-orang yang disiapkan si tangan ajaib. Nah, praktek seperti ini yang akan kita ungkap. Investigasi yang kami lakukan mulai rampung, dugaan ini akan kita telanjangi pelan-pelan. Kok seperti ada praktek bagi-bagi jatah di ULP Manado ini,” ujar Mirdad yang menambahkan siap membongkar ‘tangan ajaib’ di ULP Manado.

Sekedar diketahui, melalui sanggahan sanggahan CV Mitra Karya dengan Direktur Yeryek Makasudede menyanggah hasil lelang proyek Normalisasi Anak Sungai Simpony Tuminting yang menetapkan CV Altraco sebagai pemenang. ULP yang kini menjadi menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) juga mulai viral di Medsos. Sementara itu, Kabag Marcos dihubungi untuk dimintai konfirmasi melalui pesan whatsApp belum mendapat respon sampai berita ini diterbitkan.

(*/Bung Amas)

KIBAR Sulut: Penegak Hukum Telusuri Dugaan Permainan di ULP Manado

Jaino Maliki, Ketua KIBAR Sulut (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Pengurus Komunitas Independen Bersama Asas Rakyat (KIBAR) Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (16/7/2020) saat diwawancarai Suluttoday.com meminta agar tindakan tegas diberikan kepada pihak Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kota Manado. Melalui Ketua KIBAR Sulut, Jaino Maliki mendesak agar diungkap oknum yang diduga bermain dalam tender proyek dilingkup pemerintahan Kota Manado.

‘’Sebuah praktek yang begitu disayangkan, diduga dilakukan oknum pemegang kebijakan di ULP/UKPBJ Kota Manado saat ini. Tim kami mulai melakukan investigasi terkait keluhan sejumlah kontarktor yang merasa dirugikan karena permainan licik dari oknum-oknum yang ada di ULP Manado. Kami meminta penegak hukum menelusuri hal ini, karena secanggih apapun keburukan dan kesasalan yang ditutupi, akan terungkap suatu saat,’’ ujar Jaino.

Aktivis LSM yang dikenal getol mengungkap ragam dugaan korupsi di Sulut itu tidak main-main, kemudian mengingatkan Wali Kota Manado, Dr. GS Vicky Lumentut turun tangan dalam melerai informasi yang rupanya memicu persoalan akibat perbuatan oknum-oknum tertentu di ULP Manado. Tidak hanya itu, Jaino menyebut ada sinyalemen praktek merugikan banyak pihak dalam tender proyek.

‘’Segera Wali Kota Manado meninjau kerja-kerja Kabag ULP Bung Marcos yang diduga banyak menuai masalah tersebut. Jangan sampai karena perbuatan bawahan, Wali Kota Manado terbawa-bawa dalam arus tarikan kepentingan tertentu. Oknum-oknum yang disebut nakal di ULP dan bahkan pemegang posisi strategis perlu dievaluasi ketat kinerjanya. Belum lagi dari sumber yang kami dapati ada tindakan merugikan pihak-pihak tertentu, sampai masyarakat umum turut merasakan dampaknya,’’ tutur Jaino yang mambahkan bahwa Aparat Penegah Hukum (APH) perlu bertindak cepat.

Betapa tidak, tambah Jaino ketika proyek pembangunan infrastruktur yang memakai dana besar lalu dikerjakan secara tidak baik dan benar, sudah pasti efeknya kena juga ke masyarakat. Fasilitas yang sejatinya bisa dimanfaatkan dalam jangka waktu lama, karena pekerjaan penuh masalah, menghasilkan hasil kerja yang tidak berkualitas. Alhasil, belum lama proyek selesai, fasilitas dari pemerintah itupun rusak.

Mobil yang diduga milik oknum di Pokja atau panitia tender di ULP Manado (Foto Istimewa)

Selain itu, dalam penuturan sejumlah sumber resmi Suluttoday.com menyebutkan soal dugaan pungli dan permainan busuk yang dilakukan di Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kota Manado masih terus dilakukan. Saat dikonfirmasi berita terkait kinerja, Kamis (16/7/2020), Kepala Bagian (Kabag) Marcos Kairupan tidak memberikan komentar apa-apa.

Memang sebelumnya Kabag Marcos sempat memberikan bantahan soal praktek culas yang dialamatkan kepadanya. Marcos membantah adanya tudingan kalau pihaknya melakukan pungli atau meminta-minta uang ke kontraktor dengan kompensasi memenangkan proyek diikuti kontraktor pemberi suap (gratifikasi) tersebut.

(*/Bung Amas)

Somasi ke 2 Dikirim, Dodika Incenerator ”Kecam” Atakara dan Jaya Sakti

Surat Somasi dari Dodika Incenerator (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Permasalahan terkait pembayaran pekerjaan pengadaan Incenerator umum yang dilakukan Dodika Incenerator melalui anggaran di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Manado terus menggelinding.  Pihak Dodika Incenerator, tertanggal 29 Juni 2020 melayangkan surat somasi ke 2 (dua) kepada Ave Avianthy, Direktur PT Atakara Naratama Mitra dikirimkan tanggal, 29 Juni 2020.

Hal tersebut seperti disampaikan, Prabowo dan Corry Prabowo penyedia barang Incenerator melalui Kuasa Hukumnya, Iqbal Daut Hutapea, SH.,MM, Pusat Bantuan Hukum Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia, mengingatkan PT Atakara agar melunasi biaya pengadaan mesin Incenerator tersebut.

‘’Kami peringatkan kepada Direktur PT Atakara Naratama Mitra agar kooperatif membayar pekerjaan kami yang telah diselesaikan. Somasi kedua ini merupakan tindaklanjut dari somasi sebelumnya, 17 Juni 2020 soal pembayaran Dodika Incenarator dalam proyek pekerjaan pengadaan barang Incenerator umum (alat pembakaran sampah),’’ ujar Iqbal dalam surat somasi yang dikutip, Rabu (15/7/2020).

Disampaikan lagi, hingga surat somasi kedua yang dikirimkan dan pihak PT Atakara tidak punya niat memiliki niat baik dan tidak merespon untuk menyelesaikan kewajiban mereka melakukan pembayaran kepada Dodika Incenerator, sebesar Rp. 1.860.927.000 (satu miliar delapan ratus enam puluh juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), hal tersebut akan ditindaklanjuti dengan laporan pidana.

‘’Jika tidak ada pembayaran kepada klien kami, berarti kami akan menempuh jalur hukum dengan melaporkan secara pidana. Karena yang dilakukan sudah masuk kualifikasi suatu perbuatan pidana yaitu tindak pidana penipuan dan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 378 dan Pasal 372 Jo. Pasal 55 KUHPidana,’’ kata Iqbal tegas.

Sementara itu, surat somasi ke 2 juga dikirimkan kepada Firsy Riedel Sorongan, Direktur CV Jaya Sakti, tanggal 6 Juli 2020. Tak main-main Advokat vokal ini mengajak pimpinan CV Jaya Sakti untuk beniat bagi membayar anggaran yang wajib dibayarkan kepada Dodika Incenerator.

Corry Sanger, saat uji bakar mesin Incenerator dihadiri Wali Kota Manado, Wakil Wali Kota dan Sekda Manado (Foto Suluttoday.com)

‘’Ketika tidak memiliki niat baik untuk penyelesaian kewajiban saudara melakukan pembayaran kepada klien kami sebesar Rp. 706.950.000 (Tujuh ratus enam juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Padahal diketahui CV Jaya Sakti telah menerima pembayaran100% dengan nilai kontrak Rp. 990.000.000 (Sembilan ratu Sembilan puluh juta rupiah) sehingga perbuatan tersebut akan bermuara ke ranah hukum,’’ tutur Iqbal yang juga menyampaikan pihaknya menunggu balasan dari surat tersebut.

Sekedar diketahui, pihak PT Atakara dan CV Jaya Sakit saat dikonfirmasi belum mendapat tanggapan. Sampai berita ini dinaikkan, beberapa nomor kontak yang berupaya dibungi, sedang tidak aktif. Surat somasi dari PT Atakara dikirimkan di Jl. No 28 Bandung 40191, Bandung Provinsi Jawa Barat dan CV Jaya Sakit dikiri ke Jl. Batesda 4 No 19, Sario Manado Kota Manado Sulawesi Utara.

(*/Bung Amas)

Setelah Amankan Dana 650 Juta, Wali Kota Manado Sambangi Kejari

Mobil milik Wali Kota Manado di halaman parkir Kejari Manado (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Dana hibah berupa CSR (Corporate Social Responsibility) Bank Sulut-Gorontalo (SulutGo) tahun 2019 yang dikucurkan kepada pemerintah Kota Manado untuk bantuan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gigi dan Mulut sebesar sekitar Rp.1.2 milyar bergulir ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Manado.

Saat diamankan Kejari Manado, Rp. 650 juta, Jumat (10/7/2020) siang. Dan sore hari, Wali Kota Manado dikabarkan menyambangi Kantor Kejari Manado yang beralamat di Sario tersebut.

“Emang kalay Wali Kota atau Forkopimda lain gak boleh ya saling berkunjung,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Manado, Maryono, SH.,MH saat dikonfirmasi Suluttoday.com, Senin (13/7/2020).

Meski informasi dan sejumlah foto beredar di Media Sosial terkait mobil yang biasa ditumpangi Wali Kota Manado, Dr..GS Vicky Lumentut situasi gelap seperti di malam hari saat mobil tersebut diambil melalui kamera. Kajari Manado membantah jam kunjungan tersebut.

“Beliau hadir jam 5.15 sore, setelah dari pulau bagi-bagi Sembako. Sekalian hari ini ada juga Sekda di akantor dimuat aja kita terbuka,” kata Maryono.

Lanjut Kajari Manado membeberkan rencananya mendatangi Kantor Wali Kota Manado. Menurutnya koordinasi dan saling silaturahmi lintas sektoran bukanlah hal tabu.

“Saya besok rencana juga mau ke kantor pemkot tolong juga dimuat ya,” tutur Maryono.

Ketika ditanya soal apa pembicaraan yang dilakukan Kajari Manado dengan Wali Kota Manado dua periode itu, Maryono mengatakan mereka membicarakan tentang Kamtibmas dan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

“Kamtibmas kota Manado dan kondisi penanganan Covid-19. Perlu kami infokan bahwa ada 4 orang tahanan Kejari Manado yang swabnya positif,” ujar Maryono yang juga menambahkan bahwa pertemuan dilakukan tidak sampai 30 menit.

(*/Bung Amas)

iklan1