Category: Hukum Kriminal

Sidak Rutan Manado Amankan 8 HP

Rutan Kelas IIA Manado (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Tiada hari tanpa sidak yang digaumkan Ka Rutan Kelas IIA Manado Raden Budiman Priatna Kusumah, Amd.IP, SH, MH, benar-benar direalisasi jajarannya, khususnya bagi Tim Satgas Kamtib Rutan. Tanpa memandang waktu, setiap saat, Tim Sidak terus bergerak menyisir Blok-Blok hunian Warga Binaan.

Seperti Sabtu (22/9) usai Apel Pagi saat dua tim langsung bergerak melakukan Sidak di Blok Asoka di Kamar 8, dan Blok Sakura Kamar 1 dan 2 yang dihuni terpidana Korupsi. Hasilnya, 8 HP dan sejumlah cards HP berhasil diamankan.

Kepala Satuan Pengamanan Rutan Sonny Gumansalangi, dibantu Tim Satgas Kamtib, Meliko Pangemanan, Erwin Wungow, Ricko Wendur, Jouje Sinaulan dan belasan CPNS terlibat langsung dalam pelaksanaan Sidak ini. Menurut Ka Rutan, Bapak Budiman Kusumah, Sidak akan rutin digelar, setiap saat, dengan sasaran utama segala sesuatu yang jelas-jelas tabu berada dalam Rutan. Sementara Sonny Gumansalangi menjelaskan, pelaksanaan Sidak dilakukan kontinyu karena terus dilakukan.

‘’Seperti janji Pak Ka Rutan, bahwa tiada hari tanpa Sidak akan terus terjadi. Target kami, Rutan ini benar-benar bersih dari barang-barang terlarang,’’ tegasnya.

Pelaksaan Sidak yang digelar juga seak, tak mengenal waktu, bisa pagi, siang, sore, malam. ‘’Yang namanya Sidak tentu kapan saja, ‘’ ungkap putra Talaud tersenyum. (*)

Didugaan Proyek Bermasalah, LSM Desak Penegak Hukum Periksa Rares dan Yokom

Papan proyek (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Terus bergulir desakan dari aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) di Sulawesi Utara (Sulut) untuk menuntaskan berbagai dugaan kasus korupsi yang merugikan Negara. Diantara kasus-kasu yang menjadi perhatian mereka ialah terkait kasus yang dikerjakan Balai Sungai Wilayah Sualwesi Satu, hal itu mendapat desakan dari Jerry Rumagit.

Menurut Rumagit yang merupakan Ketua LSM Gerakan Masyarakat Peduli Indonesia (GEMPINDO), Sabtu (23/9/2018) terdapat paket proyek di Miangas Kabupaten Kepualan Talaud Sulut yang mencurigakan pengerajaannya alias diduga bermasalah. Rumangit bahkan dengan lantang menuturkan kasus itu akan diungkap dan menyeret sejumlah nama penting di Balai Sungai Wilayah Sulawesi Satu.

”Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Balai sungai Wilayah Sulawesi Satu, Piter Rares dan pimpinan perusahaan PT. Gunakarya-Rosica, Kso saudara Onal Yokom selaku kontraktor pelaksana kami minta agar bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan proyek pembangunan pengaman pantai Miangas. Karna disinyalir ini bermasalah,” tutur Rumagit.

Ditambahkannya lagi bahwa paket satu Kabupaten Kepulauan Talaud yang telah menyebabkan kerugian Negara hingga puluhan milyaran rupiah itu layak diungkap secara transparan.

”Karena pekerjaan proyek ini dikerjakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis yang ada dalam kontrak serta pekerjaan dikerjakan secara amburadul karena menggunakan material buis yang sudah tua dan sudah berumur kurang lebih 3 tahun serta proses pengecoran dan penyusunan buis yang tidak di isi material cor secara penuh pada bagian dalam buis yang mengakibatkan hasil pekerjaan jadi rapuh dan mudah hancur,” tukas Rumagit yang meyebut kerugian negara kurang lebih Rp 112 milyar. (*/Redaksi)

GTI Sulut Minta KPK Ambil Alih Kasus Penangkal Ombak di Minsel

Brayen Putra Lajame diwawancarai wartawan usai aksi (Foto Suluttoday.com)

MINSEL, Suluttoday.com – Komitmen untuk memberantak korupsi hingga keakar-akarnya di Indonesia, terutama di Sulawesi Utara (Sulut) terus ditunjukkan Garda Tipikor Indonesia (GTI) Sulut. Dimana LSM binaan Kementrian Pertahanan di bidang Tindak Pidana Korupsi ini meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengambil alih kasus dugaan korupsi proyek penanggulangan bencana tanggul tahun 2016 senilai Rp 9,2 Miliar di Desa Ongkaw Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel).

Sekretaris GTI Sulut, Brayen Putra Lajame, mengatakan kasus ini sudah di lidik oleh Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan pada beberapa bulan lalu namun dugaan saya ada permainan para elit politik sehingga Kajari Lambok Sidabutar, SH.,MH yang begitu berani mengusut kasus kasus korupsi yang ada di Minahasa Selatan harus di pindahkan di Kalimantan Barat.

”Untuk menindak lanjuti kasus tersebut sudah saatnya KPK turun gunung untuk mengambil alih kasus tersebut apalagi kasus ini dibawah supervisi lembaga KPK. Kami berharap KPK berani menunjukan tamengnya lewat mengambil ahli kasus tersebut sehingga dapat memberikan efek jerah terhadap oknum yang melakukan korupsi, medalam waktu dekat kami akan menyurat secara resmi kepada KPK sebagai langkah profesional kami dalam mendukung supremasi hukum tindak pidana korupsi di negara ini,” tegas Lajame. (*/Redaksi)

Soal Putusan MA, KPU Offside

Sonny E Udjaili (FOTO Suluttoday.com)

Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang membatalkan Pasal 4 ayat (3), Pasal 7 huruf g dan Pasal 60 huruf j Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PerKPU) Nomor 20 Tahun 2018 membuka mata kita, bahwa niat baik itu bukan hanya soal cara kita mencapainya, tetapi lebih kepada bagaimana cara kita menerapkannya. KPU secara kelembagaan adalah lembaga administratif, yang tugas, fungsi, dan sifat harus berdasarkan pada norma-norma hukum yang berlaku yang mengikatnya sebagai lembaga yang menjalankan amanat Undang-Undang.

Tentang Moral

KPU bukan lembaga yang berhak secara konstitusional sebagai penentu atau alat ukur moralitas (mantan terpidana Korupsi, Narkoba, dan Kejahatan Seksual pada anak) layak atau tidak dipilih dalam kontestasi. Moralitas (mantan Terpidana) itu sudah selesai mengenai penghukumannya setelah mereka menjalani hukuman penjara (kecuali dalam amar putusan hakim mencabut hak politik mereka).

Terus ada anggapan masyarakat kalau begitu, mending kita mencuri saja ketimbang jadi Koruptor, atau yang lebih gilanya, mending kita jadi pembunuh saja ketimbang jadi Pengedar Narkoba. Saudara Yang terhormat, Komisioner KPU bisa jawab ga? Tentang menabrak Aturan. Secara hierarki Perundang-Undangan PeraturanKPU berada di bawah tingkat Undang-Undang Dasar dsb (Baca UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan peraturan Perundang-Undangan).

Bagaimana mungkin Peraturan KPU bisa dijalankan, sedangkan Peraturan di atasnya memuat Norma yang bertentangan dengan Peraturan tersebut.? Kembali lagi saya katakan niat baik itu bukan soal mencapai bukan soal menerapkannya, saya rasa demikian pula Yth Komisioner KPU bisa menyadarinya. “LEX SUPERIOR DEROGAT LEGI INFERIOR”.

Tentang Offside

KPU menggunakan kewenangannya secara berlebihan. Ini sebagai kritik terhadap lembaga lainnya yang setara (dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang) khususnya KPU. Kesewenang-wenangan KPU kemudian menjadikannya hari ini sebagai lembaga yang secara moral, jatuh sebagai lembaga yang tidak kredible.

Kesewenang-wenangan KPU terhadap PerKPU No. 20 Tahun 2018 yang akhirnya di batalkan MA kemudian berpotensi menjadikannya sebagai Lembaga yang dilaporkan atas keputusannya. KPU harus berani mengkritik dirinya sendiri, kalau tidak ingin di gugat (karena menggunakan kewenangannya secara berlebihan). Ini adalah teguran kepada KPU secara kelembagaan,. Kembalilah menjadi lembaga yang kredible memastikan Proses Pemilu 2019 mendatang sebagai Pemilu yang berkualitas tanpa diskriminasi.

PerKPU Nomor 20 tahun 2018 itu baik, tetapi baiknya untuk penerapan di Pemilu 2024 lebih pas dengan memasukannya dalam produk UU Pemilu berikutnya. Semoga KPU kali berbenah, masih banyak yang harus di seriusi, mulai dari kembali bersinergitas dengan Bawaslu, hingga yang paling terbaru mengenai DPT yang karut-marut. Mari sukseskan proses demokrasi yang Jujur, Adil, dan Transparan. Itu saja dulu. Sekian…

 

_______________________________________

Sonny E Udjaili, penulis adalah Fungsionaris PB HmI bidang Politik dan Pemerintahan 2018-2020.

Kecelakaan Kerja di Koha, Tumundo Turunkan Wasnaker

Insiden kecelakaan (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Tim Wasnaker diturunkan untuk menyelidiki penyebab kecelakaan kerja yang terjadi di Desa Koha Kecamatan Mandolang akhir pekan lalu yang menewaskan seorang pekerja.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara, Ir Erny B Tumundo MSi kepada media ini Senin (10/09/2018) melalui telepon seluler.

Dijelaskan Tumundo, tim langsung diterjunkan ke lokasi kejadian yang menewaskan seorang pekerja yakni Maxi Worotikan. Diberitakan Worotikan tewas tertimpa alat yang dioperasikannya.(Cat)

iklan1