Category: Hukum Kriminal

Fahri Hamzah: KPK Kembalilah Ke Pangkuan Ibu Pertiwi

Fahri Hamzah (FOTO Ist)

SELAMAT Kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru. Kerja besar menunggu. Kembali pada pangkuan pertiwi, kembali pada konstitusi dan hukum. Hentikan segala kegiatan politik dan penggalangan intelijen. Bekerjalah sistematis dengan penguatan Kordinasi, Supervisi dan Monitoring. Sukses! Saya usulkan pimpinan KPK yang sekarang segera demisioner.

Pegawai KPK harus kembali bekerja profesional. Hentikan demonstrasi. Renungkan kembali makna bekerja untuk negara. Kalian bukan LSM. Konsepnya beda. Tapi yang mau kembali LSM silahkan mengundurkan diri hari ini juga. Sebagai lembaga independen, KPK harus dibersihkan dari kerja politik. Atas nama apapun. Politik hukum KPK adalah politik hukum negara yang diamanahkan konstitusi sebagai “negara hukum yang demokratis”. Mari kita beri kepercayaan pada pimpinan baru sambil kita awasi. Negara harus kembali normal, UU darurat tidak boleh diberi ruang kembali.

Suasana perang hentikan! Ini masa bersatu, konsolidasikan kekuatan untuk membangun negara yang damai dan tenang. Kalau ada perbedaan pendapat antar lembaga selesaikan dengan Kordinasi bukan demonstrasi. Semua Kedaruratan yang dibuat sepihak oleh negara biasanya bikin ribut sendiri. Sebab ada aliran uang untuk bikin keributan. Sudahlah, negara harus terkonsolidasi. Hormati kerja masing-masing jangan menebar perasaan tidak tenang sehingga negara lamban dan tidak berani ambil keputusan.

Tantangan besar menghadang kita. Ke depan, KPK dengan fungsi supernya yang tidak hilang harus mengutamakan kerja konsolidasi, supervisi dan monitoring. Jangan percaya bahwa korupsi di Indonesia tidak bisa dihentikan. Itu bohong dan omong kosong. Tertibkan itu! Negara kita negara yang didirikan oleh orang-orang hebat, para pejuang, ulama dan cendikiawan kelas dunia. Lebih jauh, negara ini warisan yang tiada tara, Karunia Allah yang maha kuasa. Jangan rendah diri dan jangan terus merasa kalah. Lawan segala perasan tidak mampu.

Komisioner KPK itu adalah “wakil presiden ke-2”. Ini kesimpulan saya. Kuat sekali mereka. Aksesnya ke semua lembaga. Maka, duduklah bersama, semua lembaga: eksekutif, legislatif, judikatif. Bikinlah Sistem Integritas Nasional yang kuat. Semua orang ingin jadi orang baik. Bergaullah secara fleksibel. Jangan sok suci mentang-mentang bisa nyadap dan mengetahui dosa-dosa tersembunyi.

Hentikan kegiatan bawah tanah itu! Itu dosa besar. Hadapilah bangsamu dengan senyum. Percayalah manusia sama saja. (yang bersifat) Iblis sedikit, (yang bersifat) malaikat sedikit. Manusia yang banyak. Inilah pesanku kepada pimpinan KPK yang baru dan kepada pegawai KPK. Pegawai KPK berbanggalah kalian bekerja di tenpat itu. Selamat bekerja KPK, semoga Allah melindungi kalian dan semoga Allah menjayakan bangsa INDONESIA. Mari maju ke depan. Hadapi tantangan zaman.

 

Merdeka! Twitter @Fahrihamzah 13/9/2019

(Wakil Ketua DPR RI)

Soal Pembangunan RS Ratatotok LSM Gempindo Desak Penegak Hukum Usut Tuntas

Femmy Langi (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Ketua Gerakan Masyarakat Pduli Indonesia (Gempindo) Jeri Rumagit, Direktur Utama Rumah Sakit Umum pusat Ratatotok Buyat yaitu dokter Femmy Langi, PPK Serta Pokja panitia Lelang harus bertanggung jawab jika nantinya terbukti ada tindak pidana korupsi pada pekerjaan lanjutan pembangunan gedung administrasi Rumah sakit umum pusat Ratatotok buyat Tahun 2018.

”Kami menduga proyek pembangunan RS Daerah Ratatotok tidak sesuai dengan spesifikasi teknik yang ada dalam kontrak kerja serta perencanaan karena pekerjaan tersebut dikerjakan tidak memakai batu bata merah tapi hanya menggunakan material holowbrik. Padahal, selama ini yang namanya pekerjaan proyek bangunan pemerintah wajib memakai batu bata merah,” tukas Rumagit.

Ditempat terpisah Donal Pakuku selaku warga masyarakat ratatotok setempat yang juga merupakan sekretaris Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) kabupaten Minahasa Tenggara sangat menyayangkan jika ada tindakan yang tidak terpuji seperti itu di rumah sakit umum Pusat aratatotok Buyat.

“Rumah sakit ratatotok buyat tersebut adalah salah satu fasilitas kebanggaan dari kami masyarakat yang ada di Ratatotok,” tegas Pakuku yang turut diaminkan oleh Imanudin Kadi selaku ketua Generasi Muda Mahasiswa Pelajar Peduli Ratatotok (GEMMPPR). (*/Redaksi)

AI MUSTIKA: Jangan Ada Upaya Kongkalikong untuk Seleksi Paskibraka Manado

Firman Mustika (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Sejumlah Purna Paskibraka Kota Manado dan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), menduga kuat bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Manado menyalahgunakan kewenangannya dalam hal perekrutan peserta didik atau calon Paskibraka.

Hal itu seperti disampaikan salah satu Purna Paskibraka Manado, Firman Mustika, SH.,MH. Kepada Suluttoday.com, Rabu (24/7/2019), Mustika menyampaikan beberapa catatan penting terkait perekrutan calon Paskibraka tahun 2019 di Kota Manado. Menurutnya, Dispora Manado disinyalir melakukan praktek yang kurang elok.

”Kembali dispora kota manado membuat masalah, setelah tahun lalu dilaporkan oleh salah seorang orang tua ke Kepolisian karena diduga tidak prosedural , tahun ini diduga juga memasukan 10 orang cadangan menjadi peserta calon paskibraka yang sementara melakukan pelatihan di lapangan sparta tikala,” ujar Mustika yang juga sebagai mantan panitia dan pelatih Paskibraka Manado.

Mustika yang juga jebolan Fakultas Hukum Unsrat dan mantan pengurus HMI Cabang Manado itu mengecam Dispora Kota Manado karena dinilainnya mengetahui prosedur dan teknis penilaian saat seleksi pada Februari. Pihaknya telah dihubungi oleh beberapa perwakilan Purna Paskibraka sekolah untuk menindaklanjuti ke DPRD Manado, Ombudsman bahkan di Kepolisian dengan dugaan Penyalahgunaan Jabatan/Penggelapan karena Jabatan.

”Kami menampung aspirasi masyarakat serta keluarga calon paskibraka yang tidak lulus maupun pihak sekolah dan akan disampaikan kepada Bapak Wali Kota Manado – Jangan ada upaya kongkalikong dan 10 orang yg seharusnya cadangan bisa masuk latihan, dimana mana, cadangan itu masuk ketika ada yang keluar,” kata Ai sapaan akrab Mustika, sembari menambahkan bahwa segala sesuatu harus ada produk hukum atau aturan jangan sampai ini kebijakan yang inprosedural. (*/Redaksi)

Mendagri Berhentikan SWM, Tuange Bupati Talaud

DR Jemmy Kumendong (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Dalam Negeri langsung menindaklanjuti masalah penahanan Bupati Kepulauan Talaud, Sri Wahyumi Maria Manalip (SWM) oleh KPK belum lama ini. Menurut Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sulawesi Utara, DR Jemmy Kumendong kepada media ini Kamis (02/05/2019) usai Peringatan Hari Pendidikan Nasional di kantor gubernur.

“Menteri Dalam Negeri (Mendagri) sudah mengeluarkan surat keputusan pemberhentian sementara SMW, mengingat status beliau sudah menjadi tersangka,” ujarnya.

Lebih lanjut Kumendong menyatakan bahwa sebagai pengganti Kamis (02/09/2019) siang akan diserahkan surat keputusan Mendagri kepada Wakil Bupati. “Siang ini akan diserahkan surat keputusan pelaksana tugas bupati yang akan diberikan kepada Petru Simon Tuange,” pungkasnya.(cat)

Abid Laporkan Oknum Berinsial BB ke Polda Sulut

Abid Takalamingan, saat diwawancarai wartawan usai menyampaikan laporan di Polda Sulut (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Ketua Baznas Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dan juga Plt Ketua Syarikat Islam Sulut, Abid Takalamingan, S.Sos.,MH didampingi istri tercinta, Jumat (29/3/2019) mendatangi Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Kantor Polda Sulawesi Utara. Kedatangannya pukul 14.00 tersebut bermaksud untuk melaporkan Badar Bahrudin alias BB.

Laporan Takalamingan berkaitan dengan dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan terlapor di media sosial facebook. Kepada sejumlah wartawan, Abid mengaku tidak menerima tindakan terlapor karena sudah mencemarkan nama baiknya. Diduga kuat komentar yang disampaikan terlapor di Medsos, sangat mengganggu nama baik Takalamingan.

“Bagi saya harus menempuh jalur hukum, agar masalah ini terselesaikan secara baik dan benar. Tindakan terlapor sangat tidak menyenangkan bukan saja terhadap saya pribadi, tapi juga terhadap keluarga besar kami. Ujaran kebencian yang dia lakukan terhadap keluarga kami sudah masuk sangat jauh ke wilayah privasi. Tuduhan tuduhan yang dia tujukan kepada saya harus dipertanggung jawabkan, maka saya menempuh jalur hukum,” kata Takalamingan yang juga mantan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara ini.

Selain itu, Takalamingan juga mengaku terkejut atas tindakan pelaku, karena menurutnya ujaran kebencian yang ditujukan kepadanya sangat tidak beralasan. Menurut Takalamingan terlapor tak ada sangkut pautnya dengan kehidupan maupun aktifitasnya di organisasi, tapi begitu berani menyerang Takalamingan.

“Sesungguhnya saya bingung dengan perbuatannya kepada saya dan keluarga. Karena terlapor tak ada sangkut paut apapun dengan kehidupan keluarga kami. Maka perbuatannya itu perlu kami laporkan, supaya aparat kepolisian bisa mengungkap motif dan maksud dari perbuatannya tersebut,” ucap Takalamingan tegas.

Pelaku melancarkan hujatan dan tuduhan dengan akun facebooknya yang mengatakan bahwa Abid Takalamingan adalah penipu serta seorang pencuri. Atas perbuatannya ini, Takalamingan langsung mengambil langkah hukum dengan melaporkan pelaku ke Polda Sulawesi Utara. (*/Redaksi)

iklan1