Category: Hukum Kriminal

GAWAT, LSM Angkat Bicara Soal Dugaan Pelanggaran Pembangunan Spam di Bitung

Pembangunan proyek (FOTO Suluttoday.com)

BITUNG, Suluttoday.com – Gelombang musiham atau masalah hukum terus bergantian datangnya. Kali ini Dirjen Cipta Kaya yang seakan tidak pernah bebas dari permasalahan korupsi, bagaimana tidak baru beberapa waktu yang lalu salah satu pejabat di lingkungan kerja dirjen cipta karya satker spam yaitu Anggiat Simare Mare ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kini kepala satuan kerja sistem penyediaan air minum (Spam) diminta harus bertanggung jawab atas dugaan korupsi pada proyek pekerjaan pembangunan Jaringan Perpipaan Spam Ranowulu untuk KEK Kota Bitung yang dikerjakan PT Duta Tunggal Jaya tahun 2018 dengan anggaran 18,7 milyar rupiah karena diduga proyek pekerjaan spam tersebut diduga bermasalah. Hal itu disampaikan Ketua Umum LSM Transparansi Sulut, Donald Pakuku, S.IP.

”Proyek tersebut diduga kuat pengeraannya tidak sesuai dengan spesifikasi teknik yang ada seperti adanya pembuat Reservoir yang hanya dibuat sebanyak tiga titik. Padahal seharusnya dalam kontrak kerja pembuatan reservoir tersebut ada 6 titik yang harus dibuat. Kemudian, pembuatan Reservoir yang dikerjakan sebanyak tiga titik hanya di rehab dari reservoir lama yang sudah ada dari pekerjaan tahun 2016 dan tidak dibuat baru seperti yang di perintahkan dalam kontrak kerja,” ujar Pakuku pada sejumlah wartawan, Kamis (21/3/2019).

Selain itu, kata Pakuku bahwa volume panjang pekerjaan yang dikerjakan tidak sesuai dengan volume yang ada dalam kontrak kerja karena volume panjang pekerjaan yang dikerjakan hanya sampai pada titik di Desa Danowudu. Sedangkan dalam kontrak kerja seharusnya pekerjaan tersebut dikerjakan sampai pada titik yang ada di desa papusungan.

Dugaan pelanggaran pembangunan protek (FOTO Suluttoday.com)

”Pemasangan sambungan jaringan air ke rumah warga sebanyak 300 rumah tidak dikerjakan padahal item pekerjaan tersebut ada dalam kontrak kerja. Volume kedalaman galian tanah untuk penanaman pipa yang tidak sesuai dengan volume kedalaman yang ada dalam kontrak kerja yaitu 60 cm. Ada pula penggunaan beberapa peralatan pada pembuatan reservoir hanya menggunakan peralatan bekas yang diambil dari desa pinokalan. Maka untuk itu kami dari LSM Transparansi Sulawesi Utara meminta agar kepala satuan kerja (Kasatker) pengembangan spam Sulawesi Utara Dirjen cipta karya kementerian pu dan penjabat pembuat komitmen PPK pada proyek ini serta Tim PHO,” tutur Pakuku, didampingi Jerry Rumagit sebagai Kabid Investigas LSM Transparansi Sulut.

Diakhir pernyataannya, Pakuku mengingatkan agar PT Duta Tunggal Jaya sebagai perusahaan rekanan pelaksana proyek pekerjaan harus bertanggung jawab atas dugaan kerugian negara yang ditimbulkan akibat pelaksanaan proyek pekerjaan ini yang diduga telah merugikan negara sebesar RP. 3,6 milyar. (*/Redaksi)

Gubernur Sulut Didesak Copot Steve dan Manoppo

Steve Kepel dan Iswan Manoppo (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Terbergulir desakan publik sebagaimana yang disampaikan LSM Transparansi Sulawesi Utara (Sulut), melalui Ketua Umum Donald Ilham Pakuku, S.IP. Suara keras soal perlawanan terhadap perilaku korupsi rupanya tidak pernah berhenti dari aktivis yang satu ini. Bahkan, Ilham menegaskan bahwa kondisi dugaan korupsi proyek pembangunan Jembatan Lirung Kolongan berpotensi menyeret Gubernur Sulut Olly Dondokambey.

Untuk itu, pada media ini, Sabtu (16/3/2019) Ilham menyarankan agar Gubernur Olly mencopot oknum yang diduga sebagai dalang atas dugaan korupsi pembangunan proyek bernilai 4,5 Miliar tersebut. Jebolan HMI itu menyorot Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Sulut, Steve Kepel dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek itu, Iswan Manoppo.

”Kami tidak main-main, karena sebetulnya kami sayang Gubernur Olly Dondokambey. Itu sebabnya kami mendesak Kadis PU Sulut dan Pak Iswan Manoppo selaku PPK dalam pembangunan proyek tersebut dicopot. Ini sangatlah logis, karena mereka diduga kuat melakukan praktek korupsi. Bila dibiarkan, akan berefek langsung menyeret nama baik Gubernur Olly,” kata Ilham tegas.

Selain itu, Ilham mencurigai bahwa pelaksana proyek waktu itu yakni PT Maju Karya Mapalus tahun 2018 tidak konsisten menjalankan ketentuan yang berlaku. Pekerjaan jembatan tersebut, tambah Ilham diduga dikerjakan secara asal-asalan dan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis.

”Bahkan pekerjaan tersebut diduga 70 persen. Materialnya menggunakan pasir pantai sehingga jelas jelas pekerjaan tersebut diduga telah merugikan negara hingga milyaran rupiah. Maka untuk itu, kami dari Lsm Transparansi Sulawesi Utara Meminta kepada Bapak Gubernur Olly Dondokambey agar segera mencopot mereka berdua ini dari jabatan masing-masing. Menurut kami ini langkah tepat yang mestinya dilakukan Pak Gubernur,” tukas Ilham. (*/Redaksi)

Ancaman Pembunuhan Terhadap Aktivis di Sulut, Berbuntut Panjang

Jim Robert Tindi (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Menanggapi informasi adanya ancaman terhadap aktivis anti korupsi di Sulawesi Utara (Sulut), pengurus Gerakan Rakyat Anti Korupsi melayangkan desakan. Ini tuntutan dan surat penegasan yang diterima redaksi Suluttoday.com yang juga mengulas terkait kronologi kejadian intimidasi (ancaman).

Gerakan Rakyat Anti Korupsi yang beralamat di Jalan Getsemani Kompleks SMK Neg. 8 Kelurahan Sumompo Kecamatan Tuminting Kota Manado.

Siaran Pers No. 46/sp-Gerak/II-2019 Sikap Gerak atas Ancaman Pembunuhan Terhadap Direktur Executif Gerakan Rakyat Anti Korupsi Sulawesi Utara. Mencermati Laporan Beberapa orang lewat Telephone selular Pada Tanggal 26 Februari 2019 Jam 11.45 yang nantinya akan kami jadikan saksi. Ancaman ini berawal dari sikap GERAK terhadap Kasus Korupsi Dana Hibah Pesawat terbang pada Tahun 2009 du Kabupaten Talaud.

Dengan ini maka Gerakan Rakyat Anti Korupsi Sulut menyampaikan sikap sebagai berikut: 1. Akan segera mengambil langkah hukum untuk Melaporkan Oknum yang di maksud di Polda Sulut. 2. Mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk segera mengambil alih kasus korupsi yang di maksud.

3. GERAK akan melakukan aksi massa sebagai bentuk Tekanan dalam penanganan kasus yang di maksud. Demikian Pernyataan Sikap ini kami sampaikan. Manado, 26 Februari 2019. [***]

__________________________

JIM ROBERT TINDI Direktur Excutif, Gerakan Rakyat Anti Korupsi Sulawesi Utara

Jadi Tersangka, Kasus Kawatak Siap Dilimpahkan ke Pengadilan

Logo PPI (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Terjadinya pembatalan Pelantikan Pengurus PPI Minahasa Utara berbuntut panjang, setelah agustus 2018 Henro Kawatak dilaporkan di Polresta Manado, informasi terakhir proses laporan tersebut telah memasuki Penyidikan dan Kawatak telah ditetapkan menjadi Tersangka, informasi ini diketahui saat Pelapor Edwin Bolung yang juga PPI Tahun 2002 mendapatkan kabar dari Penyidik, dalam waktu dekat dan tidak terlalu lama, saksi lainnya akan diperiksa.

Selain itu, Ewin berharap tidak lama lagi Kawatak akan segera dilimpahkan dan disidang di Pengadilan Negeri Manado Kasus ini bermula ketika Henro Kawatak Ketua PPI Sulut secara sepihak diduga membatalkan pelantikan Pengurus Kabupaten Purna Paskibraka Indonesia Minahasa Utara, sampai-sampai makanan yang telah dipesan oleh Kawatak disuruh diantarkan saja ke Panti Asuhan sebagai anjangsana.

Informasi tersebut dibeberkan Ewin saat diperiksa bahwa ada yang menyuruh Kawatak untuk membatalkan pelantikan tersebut, dan oknum itu adalah salah seorang senior di minahasa utara juga, Kawatak pun telah beberapa kali dipanggil oleh Pihak Kepolisian dan beberapa bukti telah di serahkan oleh Pelapor.(*/Redaksi)

Diduga Rugikan Negara Miliaran Rupiah, Skandal Proyek Tembok Pantai Ongkaw Bakal Terungkap

Papan proyek (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Terungkap dari hasil investigasi aktivis LSM terkait dugaan bermasalahnya pelaksanaan proyek Perbaikan Darurat Perkuatan Tembok Pantai Ongkaw Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) Sulawesi Utara (Sulut). Dimana menurut Ketua Bidang Investigasi LSM Transparansi Sulut, Hidayat Samun proyek miliaran rupiah perlu diselidi pihak berwajib.

”Pekerjaan proyek Perkuatan tembok pantai Ongkaw melalui mata anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Selatan yang dikerjakan Onal Yokom, selaku kontaktor dengan menggunakan perusahaan PT. Karsa Abadi Jaya, dengan pagu anggaran 8,9 Milyar tahun 2016. Ironisnya, proyek ini diduga telah merugikan negara sebesar 1,7 Milyar,” ujar Hidayat, Rabu (12/12/2018)

Lanjut Hidayat yang juga dibenarkan Donal Pakuku karena diduga jumlah (volume) penggunaan material pada pekerjaan proyek tersebut tidak sesuai dengan volume material dan spesifikasi teknik yang ada dalam kontrak kerja, itu sebabnya harus diselidiki kata Hidayat.

”Kasarnya diduga kuat ada perampokan uang negara dalam bentuk mark up volume material dalam proyek pekerjaan tersebut, dan ini bisa dilihat dari lantai kerja dasar pekerjaan ini yang tidak di gali, padahal secara aturan dalam pekerjaan pengaman pantai seperti ini. Seharusnya lantai dasar penimbunan pekerjaan ini harus digali minimal 2 meter, tapi yang terjadi malah pekerjaan ini hanya dikerjakan dengan cara ditimbun materialnya tanpa digali lantai dasarnya. Makanya ada pencurian volume material disitu yang diduga telah merugikan negara sebesar 1,7 Miliar,” tutur Hidayat. (*/Redaksi)

iklan1