Category: Hukum Kriminal

Terkait Kasus Proyek Pemecah Ombak Minut, Panambunan Ditahan Kejati Sulut

Suasana penahanan tersangka (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Bahwa pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2021 pukul 17.00 Wita telah dilakukan Penahanan terhadap tersangka atas nama Alexander Moses Panambunan; Umur 50 tahun; Pekerjaan Wiraswasta, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-01/P.1/Fd.1/01/2021 tanggal 21 Januari 2021.

Surat yang ditandatangani Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), Sulawesi Utara Albina Dita Prawitaningsih, S.H.,MH. Tersangka ditahan di Rutan Polresta Manado selama 20 hari sejak tanggal 21 Januari 2021 s/d 9 Februari 2021.

Tersangka diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi Proyek Pemecah Ombak/Penimbunan Pantai Desa Likupang pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2016, yang menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp. 8.813.015.856,06 (delapan miliar delapan ratus tiga belas juta lima belas ribu delapan ratus lima puluh enam koma nol enam).

Sebagaimana sangkaan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 3 jo. Pasal 15 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambahkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.

Pasal 55 ayat (1) KUHP. Tim penyidik dalam perkara ini terdiri dari Eko Prayitno, SH. MH.; Reinhard Tololiu, SH.MH; Andi Usama Harun, SH. MH; Widarto Adi Nugroho, SH. MH; Ivan Nusu Parangan, SH. MM; Lukman Effendy, SH. MH; Noval Thaher, SH; Alexander Sulung, SH.; Marianty Lesar, SH.; Stevy S. Tatilu, S.Pd, SH., MH.; Christiana O. Dewi, SH.; dan Mitha Ropa, SH.

Penerangan Hukum Kejati Sulawesi Utara, diantaranya Kepala Kejaksaan Tinggi Sulut A.Ditha Prawitaningsih, SH.MH melalui Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Sulut Theodorus Rumampuk, SH.MH.

(*/Amas)

Percepat Penyidikan, Kejaksaan Negeri Manado Komit Tuntaskan Kasus Incenerator

Maryono, SH.,MH (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Setelah melalui rangkaian penyelidikan yang cukup panjang akhirnya penyelidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Manado, bersepakat untuk menaikkan status Penyelidikan atas kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pengadaan alat bakar sampah (Incenerator) pada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Manado tahun anggaran 2019 menjadi tingkat Penyidikan.

Kamis (21/1/2021). saat diwawancarai wartawan, Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Manado Maryono, SH.,MH, membenarkan bahwa peningkatan status kasus Incenerator tersebut ke tahap penyidikan telah dilakukan.

”Kita telah tingkatkan kasus ini ke penyidikan. Hal itu untuk memudahkan pemeriksaan agar kasus tersebut menjadi terang guna menentukan tersangkanya,” ujar Kajari Maryono.

Maryono menyampaikan soal lambatnya penanganan kasus tersebut. Bahwa penanganan kasus tersebut terkesan lambat karena Sumber Daya Manusia (SDM) Jaksa penyelidik yang ada sempat terkuras danĀ  fokus di persidangan perkara tipikor dana bantuan pasca banjir Manado.Dimana para terdakwanya kini sudah mendapat vonis bersalah dari pengadilan negeri Tipikor Manado.

Lebih lanjut, Maryono mengatakan bahwa dugaan penyimpangan pengadaan 4 unit Incenerator umum dan 1 unit Incenerator medis berbandrol Rp. 11 milyar terus digenjot. Berawal dari pelaksanaan proyek melalui Penunjukan Langsung (PL), pengguna anggaran dalam hal ini Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota manado, tanpa kajian teknis yang jelas, terhadap rekanan yang pada awal lelang sudah dianulir pihak anitia lelang (ULP).

”Alasannya waktu sudah mendesak dan barangnya sangat dibutuhkan. Kejanggalan lainnya adalah meskipun masa kerja sudah ditambah sampai pertengahan Januari 2020, kerja belum beres. Pekerjaan belum selesai, namun dana sudah dicairkan 100%,” tutur Kajari Manado Maryono.

Adapun polemik diantara para rekanan sendiri maupun dengan Kepala Dinas tentang belum atau sudah dibayarnya pekerjaan tersebut yang berujung adanya blokade atau dikuncinya Incenerator tersebut. Oleh salah satu rekanan, sehingga sempat tidak bisa dioperasikan meskipun akhirnya bisa dipakai walau tidak maksimal sampai sekarang.

”Di tengah menumpuknya sampah, incenerator tersebut seperti museum barang antik. Dan keseriusan penyidikan perkara ini dengan dipanggilnya sekitar 7 orang saksi terdiri dari pihak Dinas LH, panitia lelang dan rekanan yang dijadwalkan mulai diperiksa Minggu depan,” kata Maryono tegas.

Selain itu, Maryono juga menyebutkan penyidik Kejari Manado juga sudah berkoordinasi dengan pihak Politeknik Manado untuk segera turun kelapangan memeriksa kondisi Incenerator yang diduga bermasalah tersebut.

(*/Amas)

Prihatin, Vivie Sanggor Saksi PAHAM dan Mantan Ketua Panwascam Tiba-Tiba Dijemput Polisi

Vivie Sanggor saat bersama wartawan Suluttoday.com (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Peristiwa yang memalukan dan mencoreng proses demokrasi dalam suksesi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Dimana, Selasa (15/12/2020) malam ini, ketika mengikuti Pleno dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado, di Hotel Sintesa Peninsula, Vivie Sanggor saksi paslon Wali Kota Manado PAHAM (Paula Harley Manado) diamankan pihak Polresta Manado.

Menurut informasi, Vivie yang juga mantan Ketua Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Malalayang Kota Manado itu dilaporkan Panwascam Malalayang karena diduga menyebar video hoax. Lucunya, pemanggilan pertama kali langsung dilakukan penjemputan Vivie sebagai saksi. Memprihatinkan, rasa kesal juga disampaikan Fani Datukrama, saksi PAHAM Kecamatan Tuminting yang saat itu melihat Vivie dijemput polisi di Hotel Peninsula Manado.

”Aneh dan sungguh sangat disayangkan, Ibu Vivie Sanggor masih dalam tugas menjadi saksi. Kok, pihak kepolisian dalam hal ini dari Polresta Manado datang dan menjemput beliau. Baru satu kali pemanggilan langsung dijemput. Ini sangat menaruh curiga. Padahal prosedur umumnya, biasa sampai 3 kali pemanggilan kalau saksi tidak datang barulah dijemput. Kenapa baru satu kali pemanggilan, itupun laporannya baru masuk sore tadi. Cepat sekali ya?, ada apa ini?,” ujar Fani yang menyaksikan Vivie dijemput sejumlah polisi di Hotel Sinteas Peninsula.

Sementara itu, Vivie saat dihubungi media ini melalui WhatsApp tidak mendapat respon. Walau nomor yang ditelpon terhubung. Berdasarkan sumber resmi Suluttoday.com, Vivie didampingi Kuasa Hukum tim Kampanye Daerah (Kamda) PAHAM, Percy Lontoh, SH saat berada di kantor Polresta Manado.

Bermula dari video yang sempat viral. Dimana Vivie yang merupakan saksi paslon Wali Kota Manado Nomor Urut 4 yakni Prof. Julyeta Paulina Amelia Runtuwene dan Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan di Kecamatan Malalayang merekam aktivitas PPK dan Panwascam Malalayang yang diduga melanggar prosedur. Atas video tersebut, Panwascam Malalayang melaporkan Vivie ke Polresta Manado sesuai Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/2043/XII/2020/SULUT/RESTA MANADO.

Sebagai pelapor Alexander Kakase, selaku Ketua Panwascam Malalayang mengarahkan laporan pada poin Informasi dan Transaksi Elektronik. Laporan diterima Polresta Manado, 15 Desember 2020. Untuk diketahui, Vivie Sanggor yang sedang bertugas menjadi saksi PAHAM dalam Pleno di KPU Manado akhirnya meninggalkan tuagsnya karena dijemput pihak Kepolisian.

Di kesempatan terpisah, saat diwawancarai wartawan, Kordiv Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Manado, Taufik Bilfaqih, Selasa (15/12/2020) menyampaikan pihaknya akan mengambil langkah merespon hal tersebut. Bawaslu Manado menindaklanjuti hal tersebut sebagaimana aturan yang berlaku.

”Kita akan melakukan penelusuran terkait hal ini. Selain PPK, Panwascam Malalayang juga akan kita panggil dan minta keterangan (klarifikasi) kenapa ada pembukaan kotak suara diluar pelaksanaan pleno?, kita evaluasi supaya terang-benderang. Jangan ada kesan pendekatan yang kita lakukan ini hanya parsial,” ujar Taufik di Hotel Sintesa Peninsula Manado.

(*/Amas)

Proyek Mangkrak di Unsrat Kembali Dapat Desakan LSM untuk Diusut

Parktek korupsi, ilustrasi (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Kejahatan korupsi memang sukar rasanya didiamkan. Seperti yang terjadi di Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, dimana kasus dugaan korupsi pengadaan alat laboratorium Fakultas MIPA Unsrat tahun 2015 masih menyisahkan tanda tanya. Hal ini kembali dipertanyakan. Kasus yang ditangani Polda Sulut tahun 2015 silam tidak berkembang hingga ke pengadilan. Padahal proyek pengadaan tersebut memiliki kerugian negara.

Sebagaimana diketahui, pengadaan alat laboratorium Fakultas MIPA dengan pagu anggaran 14 Milyar, HPS Rp. 13.997.921.000 dan Harga Penawaran oleh PT. Naura Permata Nusantara sebagai pemenang lelang Rp. 13.775.529.293. Berdasarkan audit investigasi BPKP menyatakan kerugian negara sebesar Rp 2,4 miliar. Hasil audit tersebut berdasarkan nomor 266/PW18/5/2017 Tanggal 24 Juli 2017 dan telah dihitung Kerugian Keuangan Negara pada Proyek Pengadaan tersebut.

”Saya mendesak Polda Sulut untuk mengusut kembali atau membuka kasus pengadaan alat laboratorium Fakultas MIPA Unsrat. Sebab kasus ini membuktikan ada kerugian negara. Saya yakin ada oknum yang harus bertanggungjawab. Sedangkan menteri bisa ditangkap karena kasus korupsi,” kata aktivis LSM yang juga pegiat antikorupsi Sulawesi Utara, Jefrey Sorongan.

Informasi diperoleh, para oknum yang telah diperiksa Polda Sulut pada waktu lalu telah melihat Slip Setoran dan pengembalian kerugian keuangan negara berkaitan dengan proyek pengadaan sebanyak Rp2,4 Milyar yang disetor melalui Rekening di Bank BNI Cabang Pembantu Unsrat. Pengembalian kerugian keuangan negara yang disetor secara bertahap oleh Bendahara Penerima Unsrat membuktikan bahwa telah terjadi Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah laporan ke Polda Sulut tahun 2015.

”Bahwa diatur dalam undang-undang 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal (4) Pengembalian Kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara tidak menghapuskan pidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 danPasal 3. Pimpinan Unsrat dalam hal ini rektor harus bertanggungjawab karena patut diduga ada keterlibatan oknum petinggi Unsrat pada kasus itu,” ujar Sorongan tegas.

(*/Amas)

Proyek Konstruksi Jalan Tanah Esang-Rainis Tidak Becus Dikerjakan, LSM Desak Diusut

LPI-Tipikor Sulut Siap Usut

Jalan yang dikerjakan, diduga membuahkan masalah (Foto Istimewa)

TALAUD, Suluttoday.com – Paket proyek rekonstruksi jalan tanah Esang-Rainis di Kabupaten Kepulauan Talaud, yang dikerjakan PT. Dian Mosesa Perkasa dengan nilai kontrak Rp 42.030.666.000,- menuai sorotan masyarakat.

Pasalnya, paket proyek milik Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (XV) Manado tersebut, ditengarai menyalahi aturan dan kental indikasi korupsi.

Seperti diutarakan Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LSM Lembaga Pengawasan dan Investigasi Tindak Pidana Korupsi (LPI-TIPIKOR) Sulawesi Utara, Jean Montolalu. Menurutnya, proses pelaksanaan paket proyek di Kabupaten Kepulauan Talaud tersebut, banyak menyimpang dari ketentuan.

Suasana jalan yang diduga menyimpang pengerjaannya (Foto Istimewa)

“Kejanggalan dalam pelaksanaan pekerjaan dapat dilihat secara kasat mata. Seperti contoh untuk ketebalan timbunan dari sumber galian untuk persiapan badan jalan hanya 15 sampai 20 senti meter saja. Selain itu, untuk ketebalan pondasi semen tanah juga kurang dari 10 senti meter,” kata Montolalu membeberkan, Rabu (9/12/20).

Dirinya menilai, kejanggalan dalam pelaksanaan proyek rekonstruksi jalan di Kabupaten Kepulauan Talaud tersebut, juga diakibatkan faktor kejar tayang dalam realisasi fisik progres di lapangan, sehingga kwalitas/mutu pekerjaan tidak terjamin.

Alat berat yang diturunkan, tapi kerja tidak maksimal (Foto Istimewa)

“Akibat mengejar target realisasi, pekerjaan terkesan asal jadi. Tenaga kerja juga didatangkan dari luar daerah dan jumlahnya terlalu sedikit. Selain itu, dana yang sudah dicairkan tidak sesuai dengan volume di lapangan. Info terkini yang saya terima dari lokasi pekerjaan, pelaksanaan lapis soil semen tidak menggunakan alat fulvi mixer karena alat dalam keadaan rusak. Semen hanya di hampar dgn menggunakan grader,” terangnya, seraya menegaskan pihaknya akan segera melaporkan dugaan tipikor ini ke aparat penegak hukum.

(*/Amas)

iklan1