Category: Hukum Kriminal

Buntut Demo Mahasiswa, Sekwan Provinsi Sulut Dipolisikan HMI Manado

Pengurus HMI Cabang Manado adukan oknum Sekwan ke Polresta Manado (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Terjadinya peristiwa pemukulan terhadap kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Manado, Rabu (26/9/2019) mendapat respon tegas pengurus HMI Cabang Manado. Pasalnya, oknum yang melakukan pemukulan merupakan Sekretarias Dewan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Menanggapi hal ini Ketua Umum HMI Cabang Manado, Iman Karim mengutuk keras perilaku bar-bar tersebut karena telah mencoreng demokrasi.

”Kami mengutuk tindakan anarkis yang ditunjukkan oknum Sekwan DPRD Sulutu. Seharusnya demokrasi adalah kebebasan menyuarakan pendapat di muka umum sesuai dengan ketentuan-ketentuan tertentu. Apalagi oknum pemukul merupakan salah satu ASN di lingkup DPRD Provinsi Sulut. Beliau pamong yang layaknya menjadi contoh bagi kami para Mahasiswa,” ujar Karim dengan nada menyangkan.

Tambah Karim bahwa pihaknya mendesak oknum ASN tersebut agar mundur dari jabatannya. Selain itu, Ketum HMI yang juga alumnus Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado ini menyampaikan pihaknya telah menempuh jalur hukum.

”Kami tegaskan oknum tersebut merupakan penghianat Reformasi. Itu sebabnya, harus mundur dari jabatannya karena tidak memberikan contoh yang baik kepada masyarakat. Lalu kami juga meminta kepada pelaku agar segera meminta maaf kepada seluruh kader HMI Cabang Manado atas tindakan anarkisnya melalui media. Kami juga telah menempuh jalur hukum dengan membuat laporan di Polresta Kota Manado, atas dugaan penganiyaan tersebut,” tutur Karim menutup. (*/Redaksi)

Bersama Ratusan Pemuda Pelajar Manado, LP3 Citra Muda Insani dan Kemenpora Resmi Gelar Sosialisasi PANTAW

Penyerahan Cendramata dari Asdep Peningkatan Imtak dan Ipteq pemuda kepada Sekretaris LP3 CMI Ritno Ashar (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Berhasil menggelar sejumlah kegiatan yang konsen kepada pembangunan pemuda, LP3 Citra Muda Insani yang di nakodai Idham Zakaria, SE.MM, selaku Ketua intens menunjukkan eksistensi terhadap masalah sosial dan kepemudaan di Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Setelah beberapa waktu yang lalu sukses dengan mengadakan kegiatan pelatihan kepemimpinan dan sejumlah kegiatan kepemudaan lainnya.

Kali ini bersama dengan Asisten Deputi (Asdep) Peningkatan Imtaq dan Ipteq Pemuda, Kementerian Pemuda dan olahraga Republik Indonesia (RI) mengadakan kerjasama dalam kegiatan Sosialisasi Pemuda Anti Tawuran (PANTAW) di Kota Manado, Kamis (26/9/2019). Kegiatan yang di pusatkan di Aula MAN Model Manado itu dibuka langsung Asdep Peningkatan Iptek dan Imtaq Pemuda Kemenpora, Dr Hamka Hendra Noer, M.Si, mewakili Deputi. Kegiatan dihadiri ratusan pelajar, mahasiswa dan perwakilan OKP.

Pemaparan materi disampaikan Asdep Dr Hamka Hendra Noer (FOTO Suluttoday.com)

Dalam sambutannya Hamka mengajak para pemuda dan pelajar agar menghindarkan diri dari aktivitas yang merusak masa depannya. Salah satu pemicu perusak masa depan ialah tindakan tawuran, jauhkan diri dari pemikiran serta perilaku yang pro terhadap radikalisme. Hamka mengingatkan agar kaula muda membiasakan diri berpartisipasi dalam rotasi pembangunan yang dilakukan pemerintah.

Para peserta sosialisasi saat mendengarkan sambutan Asdep dari Kemenpora RI (FOTO Suluttoday.com)

”Kegiatan Pemuda Anti Tawuran ini penting diikuti agar kita mengenali, memahami kemudian menjauhi praktek-praktek tawuran. Karena tawuran sangat merugikan kita, akan terlahir jarak pemisah antara masyarakat yang harus hidup rukun dan gotong royong. Pemuda dan pelajar harus menjadi pelopor pembangunan, menjadi aktor yang turun memberi dukungan terhadap partisipasi pembangunan, bukan pasif, apalagi menjadi destruktif atau merusak,” ujar Hamka.

Suasana foto bersama (FOTO Suluttoday.com)

Untuk diketahui kegiatan sosialisasi ini diisi beberapa materi baik dari pihak Kemenpora RI, Kapolres Manado, dan Kadis Pora Manado. Materi yang diberikan, diantaranya nilai-nilai kebangsaan seperti wawasan Trimada atau tiga mandat pemuda, wawasan multikulturalisme, pembentengan diri berupa materi mendekatkan diri kepada Tuhan, perbanyak membaca, selektif dalam berteman, perbanyak kegiatan positif. Kemudian, nilai dasar perdamaian berupa 12 nilai dasar perdamaian, Pencasila UUD dan NKRI. (*/Redaksi)

Fahri Hamzah: KPK Kembalilah Ke Pangkuan Ibu Pertiwi

Fahri Hamzah (FOTO Ist)

SELAMAT Kepada Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang baru. Kerja besar menunggu. Kembali pada pangkuan pertiwi, kembali pada konstitusi dan hukum. Hentikan segala kegiatan politik dan penggalangan intelijen. Bekerjalah sistematis dengan penguatan Kordinasi, Supervisi dan Monitoring. Sukses! Saya usulkan pimpinan KPK yang sekarang segera demisioner.

Pegawai KPK harus kembali bekerja profesional. Hentikan demonstrasi. Renungkan kembali makna bekerja untuk negara. Kalian bukan LSM. Konsepnya beda. Tapi yang mau kembali LSM silahkan mengundurkan diri hari ini juga. Sebagai lembaga independen, KPK harus dibersihkan dari kerja politik. Atas nama apapun. Politik hukum KPK adalah politik hukum negara yang diamanahkan konstitusi sebagai “negara hukum yang demokratis”. Mari kita beri kepercayaan pada pimpinan baru sambil kita awasi. Negara harus kembali normal, UU darurat tidak boleh diberi ruang kembali.

Suasana perang hentikan! Ini masa bersatu, konsolidasikan kekuatan untuk membangun negara yang damai dan tenang. Kalau ada perbedaan pendapat antar lembaga selesaikan dengan Kordinasi bukan demonstrasi. Semua Kedaruratan yang dibuat sepihak oleh negara biasanya bikin ribut sendiri. Sebab ada aliran uang untuk bikin keributan. Sudahlah, negara harus terkonsolidasi. Hormati kerja masing-masing jangan menebar perasaan tidak tenang sehingga negara lamban dan tidak berani ambil keputusan.

Tantangan besar menghadang kita. Ke depan, KPK dengan fungsi supernya yang tidak hilang harus mengutamakan kerja konsolidasi, supervisi dan monitoring. Jangan percaya bahwa korupsi di Indonesia tidak bisa dihentikan. Itu bohong dan omong kosong. Tertibkan itu! Negara kita negara yang didirikan oleh orang-orang hebat, para pejuang, ulama dan cendikiawan kelas dunia. Lebih jauh, negara ini warisan yang tiada tara, Karunia Allah yang maha kuasa. Jangan rendah diri dan jangan terus merasa kalah. Lawan segala perasan tidak mampu.

Komisioner KPK itu adalah “wakil presiden ke-2”. Ini kesimpulan saya. Kuat sekali mereka. Aksesnya ke semua lembaga. Maka, duduklah bersama, semua lembaga: eksekutif, legislatif, judikatif. Bikinlah Sistem Integritas Nasional yang kuat. Semua orang ingin jadi orang baik. Bergaullah secara fleksibel. Jangan sok suci mentang-mentang bisa nyadap dan mengetahui dosa-dosa tersembunyi.

Hentikan kegiatan bawah tanah itu! Itu dosa besar. Hadapilah bangsamu dengan senyum. Percayalah manusia sama saja. (yang bersifat) Iblis sedikit, (yang bersifat) malaikat sedikit. Manusia yang banyak. Inilah pesanku kepada pimpinan KPK yang baru dan kepada pegawai KPK. Pegawai KPK berbanggalah kalian bekerja di tenpat itu. Selamat bekerja KPK, semoga Allah melindungi kalian dan semoga Allah menjayakan bangsa INDONESIA. Mari maju ke depan. Hadapi tantangan zaman.

 

Merdeka! Twitter @Fahrihamzah 13/9/2019

(Wakil Ketua DPR RI)

Soal Pembangunan RS Ratatotok LSM Gempindo Desak Penegak Hukum Usut Tuntas

Femmy Langi (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Ketua Gerakan Masyarakat Pduli Indonesia (Gempindo) Jeri Rumagit, Direktur Utama Rumah Sakit Umum pusat Ratatotok Buyat yaitu dokter Femmy Langi, PPK Serta Pokja panitia Lelang harus bertanggung jawab jika nantinya terbukti ada tindak pidana korupsi pada pekerjaan lanjutan pembangunan gedung administrasi Rumah sakit umum pusat Ratatotok buyat Tahun 2018.

”Kami menduga proyek pembangunan RS Daerah Ratatotok tidak sesuai dengan spesifikasi teknik yang ada dalam kontrak kerja serta perencanaan karena pekerjaan tersebut dikerjakan tidak memakai batu bata merah tapi hanya menggunakan material holowbrik. Padahal, selama ini yang namanya pekerjaan proyek bangunan pemerintah wajib memakai batu bata merah,” tukas Rumagit.

Ditempat terpisah Donal Pakuku selaku warga masyarakat ratatotok setempat yang juga merupakan sekretaris Majelis Daerah Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (KAHMI) kabupaten Minahasa Tenggara sangat menyayangkan jika ada tindakan yang tidak terpuji seperti itu di rumah sakit umum Pusat aratatotok Buyat.

“Rumah sakit ratatotok buyat tersebut adalah salah satu fasilitas kebanggaan dari kami masyarakat yang ada di Ratatotok,” tegas Pakuku yang turut diaminkan oleh Imanudin Kadi selaku ketua Generasi Muda Mahasiswa Pelajar Peduli Ratatotok (GEMMPPR). (*/Redaksi)

AI MUSTIKA: Jangan Ada Upaya Kongkalikong untuk Seleksi Paskibraka Manado

Firman Mustika (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Sejumlah Purna Paskibraka Kota Manado dan Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), menduga kuat bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Manado menyalahgunakan kewenangannya dalam hal perekrutan peserta didik atau calon Paskibraka.

Hal itu seperti disampaikan salah satu Purna Paskibraka Manado, Firman Mustika, SH.,MH. Kepada Suluttoday.com, Rabu (24/7/2019), Mustika menyampaikan beberapa catatan penting terkait perekrutan calon Paskibraka tahun 2019 di Kota Manado. Menurutnya, Dispora Manado disinyalir melakukan praktek yang kurang elok.

”Kembali dispora kota manado membuat masalah, setelah tahun lalu dilaporkan oleh salah seorang orang tua ke Kepolisian karena diduga tidak prosedural , tahun ini diduga juga memasukan 10 orang cadangan menjadi peserta calon paskibraka yang sementara melakukan pelatihan di lapangan sparta tikala,” ujar Mustika yang juga sebagai mantan panitia dan pelatih Paskibraka Manado.

Mustika yang juga jebolan Fakultas Hukum Unsrat dan mantan pengurus HMI Cabang Manado itu mengecam Dispora Kota Manado karena dinilainnya mengetahui prosedur dan teknis penilaian saat seleksi pada Februari. Pihaknya telah dihubungi oleh beberapa perwakilan Purna Paskibraka sekolah untuk menindaklanjuti ke DPRD Manado, Ombudsman bahkan di Kepolisian dengan dugaan Penyalahgunaan Jabatan/Penggelapan karena Jabatan.

”Kami menampung aspirasi masyarakat serta keluarga calon paskibraka yang tidak lulus maupun pihak sekolah dan akan disampaikan kepada Bapak Wali Kota Manado – Jangan ada upaya kongkalikong dan 10 orang yg seharusnya cadangan bisa masuk latihan, dimana mana, cadangan itu masuk ketika ada yang keluar,” kata Ai sapaan akrab Mustika, sembari menambahkan bahwa segala sesuatu harus ada produk hukum atau aturan jangan sampai ini kebijakan yang inprosedural. (*/Redaksi)

iklan1