Category: Hukum Kriminal

Warga Ketang Baru Tolak Pembangunan Tower

Pembangunan Tower di Ketang Baru (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Dinilai tidak adik dan apatis terhadap aspirasi warga sekitar pembangunan Tower Telkom di Kelurahan Ketang Baru Kecamatan Singkil Kota Manado akhirnya melakukan penolakan terhadap pihak yang membangun Tower tersebut. Menurut Sulfan Wongso dan Semi Rukban dua warga Ketang Baru ini mengaku bahwa pembangunan Tower tidak layak dilakukan ditempat itu.

”Bagaimana bisa pembangunan Tower ditengah-tengah pemukiman warga, tapi yang terjadi di Lingkungan 1 Kelurahan Ketang Baru pembangunan Tower ini dilakukan. Padahal berdasarkan penyampaian berbagai pihak, kalau radiasinya membahayakan masyarakat, terutama kami yang tinggal disekitaran Tower, itu sebabnya kami keberatan dengan ini,” ujar Sulfan yang dibenarkan Semi.

Kondisi Tower yang dibangun (FOTO Suluttoday.com)

Ditambahkannya lagi bahwa adanya pembangian ‘uang kompensasi’ sebetulnya telah dilakukan pihak yang membangun Tower tersebut hanya salah proses pembagiannya tidak transparan, tidak akuntabel, berfariasi dan cenderung pilih kasih. Itu sebabnya, sejumlah warga memprotes sikap dari pihak yang membangun Tower ini.

”Masih banyak lagi warga yang menolak pembangunan Tower ini, kami warga yang tinggal disitu keberatan. Bahkan, telah ada pemberian uang dari pihak yang membangun Tower kepada warga sekitar Tower itu dibangun. Nominal uang yang dibagi berfariasi, kemudian uang diberikan tanpa adanya kwitansi, entah ini uang ganti rugi atau uang tutup mulut? kami tidak tahu. Ada beberapa tahap uang diberikan dan kami mendapat informasi mereka juga pilih kasih, sebagian warga yang harus mendapatkan uang itu malah tidak diberikan,” tutur Sulfan tegas. (*/Redaksi)

Nasib SWM Tunggu Putusan MA

Mendagri bersama Gubernur Tjahjo Kumolo (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Tindak lanjut nasib dari Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Sri Wahyuni Manalip (SWM), menurut Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo bahwa pihaknya sudah menyurati dan menunggu putusan dari Mahkamah Agung (MA).

”Kita tinggal menunggu putusan Mahkamah Agung. Kalau sudah ada koordinasi dan putusan, maka kita sudah akan tahu sanksi pemecatan atau sanksi apa yang akan kita berikan,” ungkap Mendagri Tjahjo kepada sejumlah media di KONI Sario Manado, Jumat (26/10/2018) siang.

Menurut Mendagri, pemberian sanksi terhadap pejabat negara di daerah memang patut dilakukan terkait disiplin dan taat pada aturan. Lebih lanjut Mendagri menambahkan bahwa pihaknya tetap akan berkoordinasi dengan Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE setelah adanya putusan MA.

Sememtara itu, Ketua Mahkamah Agung Prof Dr H Muhammad Hatta Ali SH, MH saat berkunjung di Sulut awal pekan ini mengatakan, pihaknya belum menerima surat Kemendagri terkait masalah Bupati SWM.

”Suratnya sudah dikirim ? tapi kita belum terima,” tandas Hatta Ali menjawab pertanyaan media di Bumi Beringin Manado, Senin (22/10/2018) malam lalu.(Cat)

Berprestasi, Hakim JIFLY Adam Diminta Pulang Kampung

Jifly Adam SH.,MH (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.comWakil Ketua PN Marisa, Provinsi Gorontalo Jifly Adam SH MH dikenal tegas dan cukup dikenal akrab warga Sulawesi Utara (Sulut). Jebolan Fakultas Hukum (FH) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) ini punya keilmuan dibidang hukum yang mengalir dari ayahnya berdarah Manado-Borgo dan ibunya Pangalila asli Minahasa. Oleh koleganya Jifly diminta pulang kampung.

”Pak Jifly kami kenal matang karir sebagai hakim. Sepantasnya beliau membangun daerahnya sendiri. Berkarir di PN di Sulut,” ujar salah satu kabid di Pemkot Manado Fadly Kasim SH.

Sekedar diketahui, Senin (22/10/2018), diantara ratusan hakim yang datang ke Manado ada Kabupaten Talaud, ada sosok Jifly yang turut menarik perhatian para hakim, se-Sulutgomalut, Jifly menyedot perhatian pada peresmian dilakukan langsung Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Hatta Ali.

Sementara itu, pendapat yang sama dilontarkan Mazhabullah Ali, kalau Jifly yang juga mantan Sekretaris BPH Fakultas Hukum Unsrat ini berkarir kembali di Sulut.

”Kita butuh putra daerah yang paham kultur, dan kompleksitas hukum di Sulut. Kalau saya sih bagus ditugaskan di Sulut,” ujar Ali.

Saat berpapasan di Peninsula Hotel Manado, mantan wartawan Manado Post (Jawa Pos) 1999-2001 ini tidak jumawa. Pria kelahiran Manado 1976 mengaku menjadi hakim terinspirasi dedikasi para hakim di PN Manado. Kebetulan, bekas Ketum Kom FH HMI Manado sering meliput aktivitas di PN Manado tahun 2000-2001. Di tahun itu Ketua MA RI, M Hatta menjadi ketua PN Manado.

”Bagi saya bertugas di mana saja adalah tanggung jawab dan sumpah sebagai abdi negara. Kalau pun diminta pulang kampung, puji syukur Alhamdulillah,” tutur mantan Sekum HMI Manado ini.

Magister Hukum Universitas Djuanda Bogor 2017 menceritakan perjalanan karirnya. Setamat FH Unsrat, ketua OSIS SMA YPKM berkarir sebagai wartawan 1999 – 2001. 2002 ikut tes hakim. Puji Tuhan, mantan wakil ketua DPD KNPI Sulut ini lolos tes. Ia ditempatkan sebagai calon Hakim di PN Tondano tahun 2002- 2004.

Pada tahun 2005, anggota Ikatan Hakim Indonesia ini ditugaskan sebagai hakim di PN Soa Sio (Tidore, Malut) 2005-2007. Pria berkaca mata ini ditarik ke PN PN Kotamobagu dari 2007-2010. Setelah itu dipromosi PN Gorontalo 2010- 2015. Setelah berumah tangga, Jifly dipromosi ke wilayah Jawa. Dia mematangkan karirnya sebagai hakim di PN Bogor dari 2015-2017.

”Alhamdulillah sekarang saya dipercayakan sebagai Wakil Ketua PN Marisa,” ucap Jifly. (*/Redaksi)

Legislator DPRD Sulut Asal Nasdem Diduga Jadi Makelar Kepala Daerah Bermasalah

Brayen Putra Lajame diwawancarai wartawan usai aksi (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Wakil rakyat atau yang disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak lain adalah representasi rakyat yang ditugaskan mengawal hak-hak serta memperjuangkan aspirasi rakyat di parlemen. Bukan bertindak ‘memanfaatkan’ rakyat, atau bahkan kembali membodohi rakyat. Seperti di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut berinisial FR dari partai Nasdem, diduga menjadi makelar.

Berbadarkan informasi yang beredar, bagi sejumlah kepala daerah yang teridikasi korupsi di Sulut, oknum legislator yang satu ini ‘lincahnya’ bukan main. Terkait pergerakan FR itu, menurut Brayen Putra Lajame Sekertaris Garda Tipikor Indonesia (GTI) Sulawesi Utara merupakan tindakan yang membegal hukum.

“Informasinya begitu bahwa ada oknum anggota DPRD Sulut yang seperti menjadi calo. Kami menduga ada anggota DPRD Sulut inisial FR yang selalu menjadi perantara kepada beberapa kepala daerah di Sulut yang terindikasi melakukan tindakan korupsi agar pindah ke partai Nasdem,” ujar Brayen, Kamis (11/10/2018).

Ditambahkan Brayen, menambahkan kepala-kepala daerah ini sebelum pindah ke Nasdem akan dipertemukan oleh FR, modus FR memang cukup profesional walau begitu kini mulai tercium.

“Usai bertemu, tak lama kemudian kepala daerah tersebut akan pindah ke Nasdem,” tukas Brayen tegas.

Tidak hanya itu, Brayen juga meminta agar KPK maupun Polda Sulut bisa menindaktegas oknum anggota DPRD Sulut tersebut.

“Ini insiden buruk merusak tatanan hukum kita. Selain itu, karena GTI konsen pada penindakan korupsi, kami menilai ini adalah langkah untuk menghindari proses hukum terhadap seorang kepala daerah, yang kemudian secara terbuka mempermalukan hukum kita. Jika dibiarkan maka slogan pemberantasan korupsi akan sia-sia dikumandangkan,” tandasnya. (*/Redaksi)

Kebal Hukum, Bupati Minut Disebut Lebih Tinggi dari Tuhan

Ketika masyarakat melakukan demo (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) bersama LSM masyarakat Minahasa Utara Senin (08/10/2018) menduduki Kantor Kejaksaan Tinggi untuk menuntut kejelasan kasus korupsi sebesar Rp 8.3 M yang dilakukan oleh Vonny Anneke Panambunan atau VAP yang adalah Bupati Minut ini.

Dalam demo sekitar 100 orang ini sempat menunjukkan sebuah karang bunga yang bertuliskan ‘Diduga Bupati VAP lebih tinggi dari Tuhan’ karena dinilai tak pernah mempan dengan hukum yang berlaku. Koordinator lapangan LSM Minut Connection Noldy Awuy, mengatakan bahwa hasil putusan persidangan telah menyatakan aliran dana pemecah ombak masuk kantong VAP, tapi hingga saat ini belum ditetapkan maupun ditahan sebagai tersangka.

Lebih lanjut Awuy mengatakan VAP jangan berlindung di balik partai politik yang baru dimasukinya demi memulihkan kasus.(Cat)

iklan1