Category: Hukum Kriminal

Kabar Pilkada Bolsel (3)

Kejari saat bersilaturahmi dengan Pemkab Bolsel (Foto Ist)

Oleh : Pitres Sombowadile

Kejari Silaturahmi ke Pemkab Bolsel

RASA keadilan sontak berdegub kencang di dada. Seolah ada dering bising alarm juga di telinga. Itu terjadi saat saya membaca berita ‘’kunjungan Kepala Kejaksaan Negeri Kotamobagu’’ ke Pemerintah Kabupaten Bolsel kemarin hari (18/2) via media daring (online).

Tak sekadar itu, alarm dalam diri saya itu menderu-deru karena terberitakan pihak kejari dalam kesempatan anjangsana silahturahmi itu secara resmi menerima pemberian bantuan mobil operasional dari tuan rumah yang dibesuk itu. Wow.

Meski pemberian itu berbeda dengan terma dan definisi gratifikasi, yaitu karena modus pemberiannya ada pada jalur hubungan institusi ke institusi. Yaitu, pihak eksekutif membantu pihak penyidik. Artinya, pemberian mobil itu tidak terjadi dalam jalur persekot perseorangan kepada pihak yang memiliki kekuasaan hukum, dan pihak yang memberi berharap dapat dibantu agar dileluasakan dari jerat hukum.

Meski demikian, anjangsana antar dua lembaga ini termasuk agak intens ini. Kunjungan terjadi pada dua kali pertemuan dalam waktu yang pendek, yang keduanya dilakukan dalam tema mulia insani ilahi: silaturahmi.

Apakah sekadar dengan cap jenis pertemuan insani semacam itu, saya harus mengakhiri untuk membahas wacana-wacana yng terkembang dari hubungan dua lembaga yang sama-sama dibiayai oleh dana negara ini.

Saya akhirnya memilih untuk membahasnya pendek di sini. Membawanya ke dalam kerangka-kerangka wacana publik secara madya untuk membeber aspek-aspek pendidikan hukum pada masyarakat, sekaligus mengungkap beberapa dimensi yang pantas untuk sedikit dikorek-korek dari dua temu kangen Kejari dan Bupati Bolsel itu. Itulah sekadar diurai pada tulisan panda ini.

Sejujurnya, saya merasa aneh. Bahwa kok Kejari bisa demikian leluasa dan tidak kritis untuk bisa menahan dirinya agar tidak berkunjung ke Pemkab Bolsel di Panango. Soalnya, pihak penyidik negara ini kan pada saat yang sama sedang memeriksa Bupati Bolsel dalam perkara dugaan terjadinya suap menyuap dalam sebuah proyek pembangunan pasar di desa Milangodaa, Bolsel? Bagaimana kejari bisa lepas kendali atas kesadaran ini?

Mungkin memang di situ sisi tidak eloknya dari kunjungan sang kejari, apalagi sampai mau menerima pemberian bantuan mobil itu. untuk bersilahturahmi itu jelas rentan ditafsir sumir oleh publik sebagai ada kaitannya dengan upaya mencari solusi atas kasus Bupati. Ini kesadaran pikir dari publik yang bisa liar ke mana-mana, kejari tentu dapat mengatasinya dengan memberi penjernihan atasnya via ‘statement’-nya.

Keterangan resmi kejari itu untuk menghalau kesadaran pikir publik yang tentu disana-sini potensial diboncengi oleh dugaan negatif, misanya, ‘’…siapa tahu ada kongkalingkong dalam duo temu silahturahmi?…’’.

Untuk itu, saya sebagai ‘public defender’ (pembela publik) yang dulu pernah memperkuat Masyarakat Transparansi International (MTI), sekadar mengharap kejari mau menjernihkan soal ini dengan memberi keterangannya.

Apa yang saya tahu, kasus suap yang (sebagian) sudah diakui oleh pihak-pihak yang dipanggil kejaksanaan ini (di antaranya merupakan hasil dari pemeriksaan dari silahturahmi Bupati Bolsel yang pertama) mestinya didorong ke proses-proses hukum standar yang terukur. Bukan diberi bumbu-bumbu pertemuan di luar kerangka hukum.

Saya sebelumnya yakin Kejari akan disiplin pada mekanisme dan tata penyidikan standar, karena figur ini konon disebut-sebut orang, ‘’…pak kejari pernah bekerja dalam suasana pemberantasan korupsi di KPK…’’. Tapi ruang-ruang silahturahmi yang dibuka kejari sungguh bisa membuyarkan upaya pemberantasan korupsi.

Ataukah ada tekanan-tekanan politik tertentu yang dikerjakan pada pihak kejari agar menempuh jalan-jalan ini. Saya tahu kasus suap itu, masih banyak yang belum terungkap, misalnya ihwal keterlibatan penguasa lain yang dalam kajian saya ikut mendapat cipratan dana suap menyuap itu juga.

Yang jelas bahwa silahturahmi pada saat sang bupati sedang pada posisi terperiksa itu nyata janggal, kalau bukan ganjil. Atasnya kejari mesti membuat beberan akuntabilitasnya. Karena bisa saja berita yang dibeber pihak pemkab Bolsel itu sebenarnya upaya sepihaknya untuk ‘mempercantik tampilan’ saja (‘window screening’) saja, dan kejari sejatinya tetap konsisten melakukan pemeriksaannya pada kunjungan kedua ini, sebagaimana terjadi pada kunjungan Bupati yang pertama di kantor kejaksaaan negeri Kotamobagu.

Publik hanya menunggu keterangan yang transparan, sebab jika ditutup-tutup akan banyak godaan ‘setan’ di sana. Saya baiknya menunggu respon pihak kejari atas masalah yang sudah publik ini. Siapa tahu saya menemukan sesuatu yang tidak saya ketahui sejak awal.

Semoga ada keterangan itu. Semoga, semoga, semoga sekali lagi.

WALHI: RUU “CILAKA” Kemunduran Hukum Indonesia

Perwakilan WALHI Sulut, Sultra, Sulses, dan Sulteng (Foto Ist)

Pemerintah Mengabaikan Keselamatan Rakyat, Ancaman Bencana, & Lingkungan Hidup

Ditandatanganinya Supres RUU Omnibus Cipta Kerja oleh presiden,* menjadi kado pahit bagi perlindungan keselamatan rakyat dan lingkungan hidup, ada dua hal utama yang menjadi pokok masalah dalam “RUU Cilaka” ini, diantaranya :

Pertama, direduksinya norma pertanggungjawaban hukum korporasi* dalam RUU Cipta Lapangan Kerja. Dihapusnya unsur “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” dikhawatirkan mengaburkan pengoperasian ketentuan ini. Belum lagi ketentuan Pasal 49 UU Kehutanan diubah total, tidak ada kewajiban tanggung jawab terhadap kebakaran di areal konsesi, di RUU “Cilaka” diubah sekadar bertanggungjawab untuk melakukan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran. Pada Judicial Review yang diajukan dua asosiasi pengusahan tersebut di tahun 2017 juga diminta penghapusan Pasal 99 UU PPLH. Pasal 98 dan Pasal 99 merupakan dua ketentuan yang dipergunakan untuk menjerat korporasi-korporasi pembakar hutan dan lahan. Di RUU Cipta Lapangan Kerja, tidak sekedar Pasal 99 yang dilemahkan, termasuk Pasal 98. Pertanggungjawaban pidana harus terlebih dahulu dilakukan melalui skema administrasi. Bahkan ketentuan pidana sangat sulit dioperasikan kepada korporasi karena tidak ada sanksi denda. Seharusnya perumus RUU harus konsisten membedakan sanksi pidana dan sanksi administrasi.

Hal diatas sudah dapat diduga dengan ditunjuknya Ketua Umum Kadin sebagai ketua Satuan Tugas Bersama (Task Force) Naskah Akademik dan Draft RUU. Terlebih ada bukti beberapa ketentuan yang direduksi adalah ketentuan pertanggungjawaban hukum yang pernah dicoba diuji oleh APHI dan GAPKI di Mahkamah Konstitusi. Pada Pada 19 Mei 2017 Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) melalui kuasanya Refly Harun dkk menguji Pasal 69 ayat (2), Pasal 88 & Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) serta Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan).

Permohonan Pengujjian Undang-Undang (Nomor Perkara: 25/PUU-XV/2017). Pada sidang di Mahkamah Konstitusi tersebut, Hakim Konstitusi Palguna menyampaikan “di dalam wacana hukum lingkungan, kita sering menyebut ada istilah eco terrorism, dan sebagainya. Itu yang salah satu juga pendorong makin memperkuat diterima universalitas prinsip strict liability ini. dan kita juga tahu prinsip strict liability yang bisa membebaskan kan apa yang disebut sebagai act of God, force majeure, dan sebagainya itu kita sudah semua tahu.”

Kedua, ini adalah hal yang paling konyol, ruang partisipasi publik dihapus.* hak partisipasi publik melalui jalur peradilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 93 UU PPLH untuk mengoreksi atau menguji izin lingkungan dan/atau izin usaha melalui Peradilan Administrasi (PTUN) yang diterbitkan oleh Pemerintah dihapus. RUU ini pantas disebut sebagai RUU Cilaka, karena pengesahannya hanya memperhatikan dan mengakomodir kepentingan bisnis. Sama sekali tidak menaruh ruang perlindungan pada hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dengan tegas menolak RUU Cipta Kerja,* persoalan mendasarnya bukan hanya karena ketiadaan partisipasi publik dan keterbukaan informasi. RUU ini secara substansi dan sejak awal memang untuk melayani kepentingan investasi.

Janji Jokowi untuk berpihak pada rakyat dan lingkungan hidup hanya bualan. Karhutla dan kerusakan lingkungan hidup akan akan memperparah kondisi krisis apabila RUU ini dipaksa untuk disahkan. Dibahas saja tidak pantas.

Narahubung:
Boy Even Sembiring *(Manajer Kajian Kebijakan Eksekutif nasional WALHI)* +62 852-7189-7255

Wahyu A. Perdana (Manajer Kampanye Pangan-Air & Ekositem-Esensial Eksekutif nasional WALHI) +6282112395919

Judi Togel Semakin Marak, Polres Mitra Bungkam

Kapolres Mitra AKBP Robby Rahardian

Mitra, Suluttoday.com – Ditengah upaya Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) memberangus praktek-praktek perjudian, di Minahasa Tenggara (Mitra) justru judi toto gelap (togel) makin leluasa disebar luaskan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Tak tangung-tanggung, guna kelancaran serta demi meraup keuntungan yang lebih besar dan membuat bisnis togel semakin membusung, para pebisnis haram ini atau bandar besar diduga menggandeng oknum penegak supermasi hukum. “Menurut info ada anggota berinisial F, yakni orang kepercayaan Kapolres Mitra,” ungkap sumber kredibel media ini.

Lantas, siapa oknum bandar besar yang dimaksud?. Sumber media ini menyebutkan oknum berinisial F alias Kompeni, yang berdomisili di Manado. “Sedangkan untuk perantaranya adalah oknum berinisial U alias Ucup, bandar di Manado,” beber sumber.

Kepolres Mitra AKBP Robby Rahardian melalui nomor ponsel 085218959XXX, pesan via WhatsApp saat dikonfirmasi mengatakan, akan mengecek kebenaran informasi bandar besar judi togel yang beroprasi di wilayah Mitra. “Nanti saya cek dulu ya,” singkat Kapolres Rahardian. (Egi)

AMTI: KPK Lemah, Dewan Pengawas Seperti Tembok Pembatas

Ketum Tommy Turangan, SH (Foto Ist)

MANADO, Suluttodya.com – Aktivis anti korupsi satu per satu mulai angkat bicara. Mereka mulai resah dengan perilaku penegak hukum yang terkesan melempem dalam penanganan kasus, ada tumpang tindih dalam memerangi praktek korupsi. Salah satunya, Ketua Umum Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI) mengaku ada perbedaan di era Presiden SBY dan Jokowi perihal keberanian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

‘’Perbedaan yang nampak dan terasa kita saksikan di publik adalah soal penanganan kasus yang menyentuh dengan partai politik yang berpihak atau bersama penguasa.  Coba dibedakan, kita melihat sisi keadilan dan ketegasan KPK di era Presiden SBY, para petinggi partai Demokrat tertangkap KPK, ini bagian dari keteladanan hukum,’’ kata Turangan, Kamis (30/1/2020).

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado itu mengharapkan agar Komisioner KPK saat ini perlu meneladani, meniru dan mengambil kebaikan, serta keberanian dari KPK sebelumnya yang tegak lurus menghandam seluruh koruptor. Dikatakannya lagi, akan ada degradasi kepercayaan masyarakat terhadap KPK, bila cara penindakan kasus dugaan korupsi masih tebang pilih.

‘’Yang membedahkan KPK di jaman SBY dan jaman sekarang adalah ketidakberanian. Ada tembok kekuasaan SBY di sikat oleh KPK waktu itu. Sekarang apa berani KPK begitu?. Kan kita masih mengingat bahwa KPK era SBY Ketua partai politik yang disinyalir korupsi di tangkap, Bendahara Partai di Tamgkap. Anggota DPR RI. Nah, sekarang KPK harus minta ijin Dewan pengawas, keberadaan Dewas pun seperti menciptakan tembok pembatas. Kalau tidak mengoreksi ini dan memperbaiki ini, maka KPK akan mengalami distrust dari masyarakat,’’ tukas Turangan tegas. (*/Am)

GERAK Sulut Siap Laporkan Pelaksana Proyek Pembangunan Tambatan Perahu di Talaud

Jim R. Tindi (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Berdasarkan hasil tinjauan lapangan dan investigasi yang dilakukan Tim dari Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) Sulawesi Utara (Sulut) belum lama ini. Akhirnya, ditemukan sejumlah kejanggalan yang akan dibeberkan Direktur Eksekutif GERAK Sulut, Jim R. Tindi terkait proyek Pembangunan Tambatan Perahu di Desa Karatung Kecamatan Nanusa Kebupaten Kepulauan Talaud Sulut. Tindi menemukan sejumlah indikasi ketidakberesan kerja kontraktor dan stakeholder terkait dalam proyek bernilai Rp. 1,5 Miliar tersebut.

Menurut Tindi ada dugaan kuat kerugian negara terjadi dari pelaksanaan proyek yang terlambat penyelesaiannya itu. Tindi yang juga putra Talaud, kini menjabat Ketua PRD Sulut telah menyiapkan bukti-bukti untuk dilaporkan ke pihak berwajib. Aktivis vokal itu menyebutkan bahwa tak ada kompromi bagi pihak-pihak yang disinyalir menyalahgunakan uang rakyat.

”Sekedar diketahui, Proyek Tambatan Perahu berbandrol 1,5 Miliar ini di duga asal jadi. Proyek yang berlokasi di Pulau Karatung Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud itu, pengerjaannya sudah lewat waktu. Di tambah dengan pengrusakan terumbuh karang dan rumput laut. Serta menggunakan material hasil urukan laut sebagai timbunan pada proyek. Terindikasi kuat penuh kejanggalan,” tutur Tindi tegas, Rabu (27/1/2020).

Kondisi proyek yang belum rampung (Foto Suluttoday.com)

Proyek yang menggunakan anggara 2019 diambil dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Pemda Talaud sampai saat ini belum juga rampung. Berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 10/SP/PPK/PTPDK-KT/DISHUB/-DAK/2010 tertanggal 18 Juli 2019, dikerjakan oleh CV Anugerah Putra Pratama sebagai pelaksana. Kejanggalan lain kata Tindi adalah proyek tersebut tanpa menggunakan papan informasi.

”Proyek juga tidak memiliki Papan informasi kepada masyarakat. pihak pekerja hanya menjalankan instruksi via telephone. GERAK akan segera membawa kasus ini di Pihak Kejaksaan Tinggi Sulut. Proyek Pembangunan Tambatan Perahu Desa Karatung, Kecamatan Nanusa Kabupaten Kepulauan Talaud harusnya sudah selesai, karena masa kerjanya sudah lewat,” kata Tindi.

Lanjut Tindi, dalam Pasal 35 (i) UU Nomor 27 Tahun 2007 menjelaskan tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tegas menyatakan bahwa, “Dalam pemanfaatan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, setiap Orang secara langsung atau tidak langsung dilarang melakukan penambangan pasir pada wilayah yang apabila secara teknis, ekologis, sosial, dan/atau budaya menimbulkan kerusakan lingkungan dan/atau pencemaran lingkungan dan/atau merugikan Masyarakat sekitarnya”. Namun sayangnya, hal tersebut seperti diabaika.

Sampai berita ini diterbitkan, pihak terkait seperti pelaksana proyek belum juga terkonfirmasi. Beberapa pihak yang terlibat yang ikut menjadi pekerja proyek pun tak mau memberikan komentar perihal apa yang ditanyakan wartawan. (*/Am)

iklan1