Category: Hukum Kriminal

Pemuda GMIM Desak Pemerintah Segera Usut Tuntas Aksi Terorisme di Sigi

Pnt dr Pricillia Tangel (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Peristiwa kekerasan dan kejatahan kemanusiaan masih saja terjadi di Negara Indonesia tercinta. Seperti yang terjadi belum lama ini di Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng). Menanggapi tindakan terorisme di Sigi, Pemuda Gereja Masehi Injili di Minahasa (GMIM) mengutuk insiden tersebut. Menurut Ketua Pemuda GMIM, Pnt dr Pricillia Tangel aparat keamanan dan pihak terkait agar bergerak cepat menuntaskan kejadian tersebut.

”Pemuda GMIM desak pemerintah cepat usut tuntas aksi terorisme di Sigi, Sulawesi Tengah. Dimana aksi terorisme pembunuhan dan pembakaran rumah warga dan satu rumah warga yang dijadikan tempat beribadah warga jemaat Gereja Bala Keselamatan di desa Lemban Tongoa Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah mendapat perhatian serius dari Pemuda Gereja Masehi Injili di Minahasa. Kami meminta dan mendesak pemerintah, melalui institusi Kepolisian dan lembaga berwajib mengusut tuntas hal ini,” ujar Pnt dr Pricillia, Senin (30/11/2020).

Tidak hanya itu, Pnt Pricillia menyebutkan bahwa Pemuda GMIM ikut berdukacita cita atas meninggalnya masyarakat si Singi dalam kejadiaan naas itu. Lebih lanjut, Pnt Pricillia mengajak semua elemen masyarakat Indoensia untuk menjaga kerukunan dan keamanan. Persaudaraan yang telah dibangun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf harus terus dilestarikan anak bangsa, dari Sabang sampai Merauke.

”Kami mengecam keras aksi terorisme ini. Kami mendesak pemerintah cepat usut tuntas aksi terorisme ini. jangan biarkan kaum-kaum terorisme terus berkembang dan memberi teror bagi warga masyarakat. Kami mengajak juga masyarakat Indonesia untuk tetap tenang. Menjaga persaudaraan dan kerukunan sambil kita bantu mendoakan agar supaya keamanan dan kedamaian selalu tercipta diantara bangsa ini,” kata Pnt Pricillia menutup.

(*/Amas)

Buat Ulah, Manajemen PNM Amurang Akhirnya Dilapor ke Polda Sulut

Potongan Surat Tanda Terima Laporan dari Polda Sulut (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Aktivitas lembaga simpan-pinjam PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Cabang Manado dan PNM Unit Amurang mulai tercoreng. Itu buntut salah satu transaksi klien PNM yang merasa terperangkap jebakan penipuan dan penggelapan sertifikat tanah oleh oknum manajemen PNM Unit Amurang.

Korban Fegie Vadly Pandeirot, warga Dusun VI, Desa Nanasi, Kecamatan Poigar, Kabupaten Bolaang Mongondow menceritakan, ia merasa tertipu melalui modus yang dia anggap kejahatan administrasi lembaga BUMN tersebut. Pada 24 April 2015, korban mendapat tawaran lelang dari manajemen PNM Unit Amurang. Tawaran lelang itu, berupa satu unit sertifikat tanah berukuran 17×50 m2 senilai Rp43.000.000.

Tanah tersebut terletak di belakang Gereja GPDI, Desa Nanasi, Kecamatan Poigar. Karena korban tidak memiliki fresh money (uang cash), korban mengajukan pinjaman ke PNM Unit Amurang senilai Rp75.000.000. Korban kemudian diwajibkan melampirkan agunan atau jaminan pinjaman.

Itu berupa dua sertifikat atas dua bidang tanah. Dua sertifikat itu masing-masing untuk tanah seluas satu hektar lebih. Artinya terdapat dua hektar lebih tanah korban yang diagunkan ke PNM. PNM Unit Amurang lalu memverifikasi syarat data diri berupa KTP, Kartu Keluarga (KK) dan Surat Keterangan Usaha. Syarat administrasi dimasukan bersamaan dua sertifikat jaminan.

Adapun proses administrasi itu dikerjakan pegawai PNM Unit Amuran bernama Stiven Sumendap. Selang beberapa hari kemudian, pinjaman itu terealisasi. PNM kemudian memotong Rp43.000.000 sesuai nilai sertifikat lelang. Sisa Rp32.000.000, PNM memotong lagi untuk biaya administrasi. Praktis, Fegie menerima uang dari PNM Rp19.000.000. Itu dibuktikan dengan bukti transfer yang sudah dimasukan ke penyidik Polda Sulut.

“Sejak menerima sisa uang tersebut, saya berniat mengangsur tapi PNM belum menyerahkan sertifikat,” ujar Fegie, di Manado, Rabu (30/9/2020).

Korban kemudian mencurigai ada yang tidak beres dengan lembaga tersebut. Karena setiap kali menanyakan sertifikat yang dilelang, manajemen PNM malah menunda-nunda. Belakangan korban merasa di-ping-pong, dari PNM Unit Amurang dan PNM Cabang Manado sebagai induk pelelangan. Sadar bahwa dirinya tertipu, korban melapor ke Polda Sulawesi Utara dengan Nomor Polisi STLP/130.a/II/2019/SPKT. Laporan itu masuk pada 7 Februari 2019 silam. Bersamaan dengan laporan itu, korban juga menyerahkan bukti transfer uang Rp19 juta dari PNM ke nomor rekening.

“Aneh, transferan itu tidak tertera nama pengirim,” kata Fegie.

Fredy, pejabat Bagian Pelelangan PNM Cabang Manado, saat dikonfirmasi mengaku belum mengetahui duduk masalah tersebut.

“Saya sedang di luar ini pak (wartawan,red). Saya cek dulu ke pimpinan saya,” ucap Fredy via ponsel.

Di tempat terpisah, Kepala Cabang PNM Manado Eka Pradana saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (1/10/2020), mengakui ada kesalahan administrasi di tingkat PNM Amurang yang dibuat manajemen lama.

“Orangnya sudah tidak ada pak (wartawan,red). Administrasinya di PNM Amurang. PNM Cabang Manado hanya memutuskan usulan administrasi dari bawah. Dan itu sulit untuk mengubah sistem. Karena tidak sembarangan mengembalikan sertifikat jaminan. Butuh proses dan harus punya dasar. Ini semua sudah masuk sistem,” tutur Pradana.

(*/Am)

Ketua DMI Manado: Cari Dalang Penyerang Syekh Ali Jaber

Ayub Ali Albugis (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Peristiwa penyerangan berdarah yang mengorbankan Ali Saleh Mohammed Ali Jaber atau yang akrab disapa Syekh Ali Jaber, pendakwah terkenal di Indonesia belum lama ini melahirkan beragam reaksi publik. Pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Manado juga selain menyayangkan, ikut mendorong agar pelaku penikaman terhadap Syekh Ali Jaber ditindak seberat-beratnya. Hal itu sebagaimana disampaikan Ketua DMI Manado, H. Ayub Ali Albugis, Senin (14/9/2020).

Tambah Ayub mengatakan penintasan kasus ini dilakukan segera dan secara menyeluruh siapa saja yang diduga menjadi dalang utama atau aktor intelektual untuk diproses hukum dengan tegas. Aparat penegak hukum jangan lagi lalai dalam menyelesaikan kasus-kasus seperti ini sehingga benar-benar partisipasi serta support publik terhadap lembaga Kepolisian terlaksana di tengah masyarakat. Tantangan untuk memberi hukuman yang sepadan, sekaligus mengungkap tanpa pandang bulu harus dijawab aparat penegak hukum.

”Jangan sampai ada teka-teki. Kami mendesak dalang dari kejahatan dan kekerasan yang dilakukan ini diungkap secara terang-benderang. Langkah menyelesaikan kasus yang mengorbankan Syekh Ali Jaber juga dapat mengangkat citra lembaga Kepolisian. Mudah-mudahan pihak kepolisian dapat segera mencari akar permasalahannya sehingga kejadian yang sama tidak terulang lagi kepada para ulama yang lain, tutur Ayub tegas.

Selain itu, Ayub mengajak kepada umat Islam untuk menahan diri jangan sampai terprovokasi dengan informasi yang miring yang dapat memecah persatuan dan kesatuan yang selama ini terjaga.

”Mari kita serahkan kasus ini kepada pihak berwajib. Agar instansi berkompeten ini menuntaskan kasus ini. Kemudian jangan sampai kita terprovokasi, mari kita saling mengingatkan untuk tenang menghormati proses hukum yang sedang ditangani. Saran saya kepada aparat kepolisian yang ada di Lampung bisa menyelesaikan insiden ini secara baik dan benar,” ucap Ayub menutup.

(*/Bung Amas)

Di Kantor NasDem Sulut dan Kejati, Aliansi Rakyat Gelar Demo Pemecah Ombak

Pendemo membentangkan spanduk dan poster di depan Kantor NasDem Sulut (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Lahirnya sosok pemimpin yang anti korupsi adalah idaman setiap masyarakat. Termasuk warga Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Jumat (28/8/2020), sejumlah masyarakat yang berhimpun dalam Aliansi Rakyat Anti Korupsi menggelar demonstrasi di Sekretariat (Kantor) Partai NasDem Sulut dan juga Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut. Kedatangan massa aksi yang membawa spanduk, karton (poster) bertuliskan tolak pemimpin korup dan kerinduan agar Partai NasDem tidak mencalonkan politisi yang terduga korupsi juga ramai mendapat dukungan publik.

Menurut Ifan sebagai Koordinator Lapangan (Korlap), bahwa masyarakat menghendaki kepemimpinan yang ideal dapat terlahir melalui mekanisme demokrasi di Pilkada, Rabu 9 Desember 2020. Itu sebabnya, mereka mengajukan sejumlah aspiras, memberi kritik konstruktif kepada partai NasDem, sekaligus mendatani Kejati Sulut untuk memberi dukungan atas penuntasan penanganan kasus korupsi di Sulut agar diselesaikan secara tuntas.

”Mohon maaf warga Kota Manado yang melintasi jalan seputaran Mapanget, arah Bitung Minut dan pusat Kota Manado bila kedatangan kami sedikit mengganggu. Siang ini kami menyampaikan kerinduan masyarakat Sulawesi Utara tentang kehadiran pemimpin yang anti korupsi. Sebab, praktek korupsi merupakan tindakan yang merugikan masyarakat. Dalam situasi Pilkada Serentak 2020, kami juga mengingatkan dan mengajak partai NasDem untuk tidak mencalonkan kandidat Kepala Daerah yang terindikasi dan memiliki dugaan kuat dalam praktek korupsi, merugikan negara. Kami mendatangi Kejati Sulut untuk menyelesaikan dugaan kasus korupsi pemecah ombak yang diduga melibatkan VAP,” ujar Ifan saat berorasi.

Massa aksi saat melakukan orasi di depan Kantor NasDem Sulut (Foto Suluttoday.com)

Tak hanya itu, Djafar Lihawa salah satu massa aksi mengatakan penegasan dari demo yang dilaksanakan di dua titik tersebut yakni untuk mempertanyakan proses hukum yang ditangani Kejati Sulut. Lihawa secara tegas menyebutkan termasuk kasus pemecah ombak di Likupang, Kabupaten Minahasa Utara (Minut) Sulut agar kemudian dituntaskan. Jangan sampai para bandit dan koruptor diberi ruang dalam memimpin daerah ini, tambah Lihawa.

Para pendemo saat berorasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulut (Foto Suluttoday.com)

”Kami hadir untuk memberi dukungan kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dalam menuntaskan semua kasus yang ditangani. Termasuk kasus pemecah ombak di Minut, jangan sampai kasus ini menjadi terkatung-katung pengungkapan siapa aktor intelektualnya. Mereka para penerima uang korupsi layaknya ditangkap. Aliansi rakyat anti korupsi Sulut juga dalam kesempatan ini mendesak penegak hukum mempercepat kasus pemecah ombak. Tentu ini harapan semua masyarakat agar oknum korup tidak menjadi pemimpin di daerah ini. Jangan sampai ada pemimpin rakus di Sulut,” kata Lihawa, Jumat (28/8/2020).

(*/Bung Amas)

TURANGAN: Sudah Tepat Benny MAMOTO Masuk Jajaran KOMPOLNAS

Benny Mamoto (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Masuknya nama putra terbaik Sulawesi Utara (Sulut), Irjen Pol (Purn) Benny Mamoto dijajaran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) masa bakti 2020-2024 mendapat arus dukungan dan apresiasi yang terus mengalir. Tak hanya dari Kerukunan Keluarga Kawanua (KKK) yang merupakan wadah organisasi peguyuban berskala Nasional dimana Mamoto ikut lahir di dalamnya. Lebih dari itu, para aktivis juga memberi support.

”Pak Benny Manopo merupakan sosok pemimpin yang punya gagasan besar, berintegritas, memiliki pengalaman dan bijaksana. Itu sebabnya, roh atau marwah Kompolnas akan makin kuat bila beliau berada di dalamnya. Selain itu, Pak Benny merupakan sosok yang kreatif dalam mengembangkan program. Kita optimis Kompolnas makin berjaya dalam tugas-tugasnya,” kata Tommy Turangan, SH, Ketua Umum Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI), Rabu (19/8/2020).

Jebolan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado itu menyebut bahwa Benny akan memainkan peran strategisnya untuk mengangka dan mengaktifkan kerja-kerja Kompolnas. Kompolnas yang bertanggung jawab ke Presiden, kata Turangan akan membantu kerja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, sehingga sangat penting diisi orang-orang yang berpengalaman dan juga menjadi role model.

”Sekali lagi sudah tepat Pak Beny Mamoto masuk jajaran Kompolnas. Beliau adalah Jendral Polisi yang bersih dan kami sangat berharap beliau akan melaksanakan tugas ini untuk memberikan masukan masukan pada Presiden terkait kinerja Polri. Karena Kompolnas bertanggung jawab pada Presiden dan berharap aktivis bisa seluas-luasnya memberikan laporan kepada Kompolnas jika Polisi tidak koperatif dalam menjalankan tugasnya,” ujar Turangan menutup.

(*/Bung Amas)

iklan1