Category: Hukum Kriminal

Ketua DMI Manado: Cari Dalang Penyerang Syekh Ali Jaber

Ayub Ali Albugis (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com РPeristiwa penyerangan berdarah yang mengorbankan Ali Saleh Mohammed Ali Jaber atau yang akrab disapa Syekh Ali Jaber, pendakwah terkenal di Indonesia belum lama ini melahirkan beragam reaksi publik. Pengurus Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kota Manado juga selain menyayangkan, ikut mendorong agar pelaku penikaman terhadap Syekh Ali Jaber ditindak seberat-beratnya. Hal itu sebagaimana disampaikan Ketua DMI Manado, H. Ayub Ali Albugis, Senin (14/9/2020).

Tambah Ayub mengatakan penintasan kasus ini dilakukan segera dan secara menyeluruh siapa saja yang diduga menjadi dalang utama atau aktor intelektual untuk diproses hukum dengan tegas. Aparat penegak hukum jangan lagi lalai dalam menyelesaikan kasus-kasus seperti ini sehingga benar-benar partisipasi serta support publik terhadap lembaga Kepolisian terlaksana di tengah masyarakat. Tantangan untuk memberi hukuman yang sepadan, sekaligus mengungkap tanpa pandang bulu harus dijawab aparat penegak hukum.

”Jangan sampai ada teka-teki. Kami mendesak dalang dari kejahatan dan kekerasan yang dilakukan ini diungkap secara terang-benderang. Langkah menyelesaikan kasus yang mengorbankan Syekh Ali Jaber juga dapat mengangkat citra lembaga Kepolisian. Mudah-mudahan pihak kepolisian dapat segera mencari akar permasalahannya sehingga kejadian yang sama tidak terulang lagi kepada para ulama yang lain, tutur Ayub tegas.

Selain itu, Ayub mengajak kepada umat Islam untuk menahan diri jangan sampai terprovokasi dengan informasi yang miring yang dapat memecah persatuan dan kesatuan yang selama ini terjaga.

”Mari kita serahkan kasus ini kepada pihak berwajib. Agar instansi berkompeten ini menuntaskan kasus ini. Kemudian jangan sampai kita terprovokasi, mari kita saling mengingatkan untuk tenang menghormati proses hukum yang sedang ditangani. Saran saya kepada aparat kepolisian yang ada di Lampung bisa menyelesaikan insiden ini secara baik dan benar,” ucap Ayub menutup.

(*/Bung Amas)

Di Kantor NasDem Sulut dan Kejati, Aliansi Rakyat Gelar Demo Pemecah Ombak

Pendemo membentangkan spanduk dan poster di depan Kantor NasDem Sulut (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Lahirnya sosok pemimpin yang anti korupsi adalah idaman setiap masyarakat. Termasuk warga Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Jumat (28/8/2020), sejumlah masyarakat yang berhimpun dalam Aliansi Rakyat Anti Korupsi menggelar demonstrasi di Sekretariat (Kantor) Partai NasDem Sulut dan juga Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulut. Kedatangan massa aksi yang membawa spanduk, karton (poster) bertuliskan tolak pemimpin korup dan kerinduan agar Partai NasDem tidak mencalonkan politisi yang terduga korupsi juga ramai mendapat dukungan publik.

Menurut Ifan sebagai Koordinator Lapangan (Korlap), bahwa masyarakat menghendaki kepemimpinan yang ideal dapat terlahir melalui mekanisme demokrasi di Pilkada, Rabu 9 Desember 2020. Itu sebabnya, mereka mengajukan sejumlah aspiras, memberi kritik konstruktif kepada partai NasDem, sekaligus mendatani Kejati Sulut untuk memberi dukungan atas penuntasan penanganan kasus korupsi di Sulut agar diselesaikan secara tuntas.

”Mohon maaf warga Kota Manado yang melintasi jalan seputaran Mapanget, arah Bitung Minut dan pusat Kota Manado bila kedatangan kami sedikit mengganggu. Siang ini kami menyampaikan kerinduan masyarakat Sulawesi Utara tentang kehadiran pemimpin yang anti korupsi. Sebab, praktek korupsi merupakan tindakan yang merugikan masyarakat. Dalam situasi Pilkada Serentak 2020, kami juga mengingatkan dan mengajak partai NasDem untuk tidak mencalonkan kandidat Kepala Daerah yang terindikasi dan memiliki dugaan kuat dalam praktek korupsi, merugikan negara. Kami mendatangi Kejati Sulut untuk menyelesaikan dugaan kasus korupsi pemecah ombak yang diduga melibatkan VAP,” ujar Ifan saat berorasi.

Massa aksi saat melakukan orasi di depan Kantor NasDem Sulut (Foto Suluttoday.com)

Tak hanya itu, Djafar Lihawa salah satu massa aksi mengatakan penegasan dari demo yang dilaksanakan di dua titik tersebut yakni untuk mempertanyakan proses hukum yang ditangani Kejati Sulut. Lihawa secara tegas menyebutkan termasuk kasus pemecah ombak di Likupang, Kabupaten Minahasa Utara (Minut) Sulut agar kemudian dituntaskan. Jangan sampai para bandit dan koruptor diberi ruang dalam memimpin daerah ini, tambah Lihawa.

Para pendemo saat berorasi di depan Kantor Kejaksaan Tinggi Sulut (Foto Suluttoday.com)

”Kami hadir untuk memberi dukungan kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dalam menuntaskan semua kasus yang ditangani. Termasuk kasus pemecah ombak di Minut, jangan sampai kasus ini menjadi terkatung-katung pengungkapan siapa aktor intelektualnya. Mereka para penerima uang korupsi layaknya ditangkap. Aliansi rakyat anti korupsi Sulut juga dalam kesempatan ini mendesak penegak hukum mempercepat kasus pemecah ombak. Tentu ini harapan semua masyarakat agar oknum korup tidak menjadi pemimpin di daerah ini. Jangan sampai ada pemimpin rakus di Sulut,” kata Lihawa, Jumat (28/8/2020).

(*/Bung Amas)

TURANGAN: Sudah Tepat Benny MAMOTO Masuk Jajaran KOMPOLNAS

Benny Mamoto (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com РMasuknya nama putra terbaik Sulawesi Utara (Sulut), Irjen Pol (Purn) Benny Mamoto dijajaran Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) masa bakti 2020-2024 mendapat arus dukungan dan apresiasi yang terus mengalir. Tak hanya dari Kerukunan Keluarga Kawanua (KKK) yang merupakan wadah organisasi peguyuban berskala Nasional dimana Mamoto ikut lahir di dalamnya. Lebih dari itu, para aktivis juga memberi support.

”Pak Benny Manopo merupakan sosok pemimpin yang punya gagasan besar, berintegritas, memiliki pengalaman dan bijaksana. Itu sebabnya, roh atau marwah Kompolnas akan makin kuat bila beliau berada di dalamnya. Selain itu, Pak Benny merupakan sosok yang kreatif dalam mengembangkan program. Kita optimis Kompolnas makin berjaya dalam tugas-tugasnya,” kata Tommy Turangan, SH, Ketua Umum Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI), Rabu (19/8/2020).

Jebolan Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado itu menyebut bahwa Benny akan memainkan peran strategisnya untuk mengangka dan mengaktifkan kerja-kerja Kompolnas. Kompolnas yang bertanggung jawab ke Presiden, kata Turangan akan membantu kerja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, sehingga sangat penting diisi orang-orang yang berpengalaman dan juga menjadi role model.

”Sekali lagi sudah tepat Pak Beny Mamoto masuk jajaran Kompolnas. Beliau adalah Jendral Polisi yang bersih dan kami sangat berharap beliau akan melaksanakan tugas ini untuk memberikan masukan masukan pada Presiden terkait kinerja Polri. Karena Kompolnas bertanggung jawab pada Presiden dan berharap aktivis bisa seluas-luasnya memberikan laporan kepada Kompolnas jika Polisi tidak koperatif dalam menjalankan tugasnya,” ujar Turangan menutup.

(*/Bung Amas)

WAWALI MANADO Serahkan Surat Remisi, Ini Harapannya untuk 164 Napi

Sambutan Wakil Wali Kota Manado (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com РBertepatan dengan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) ke-75, pemerintah Kota Manado menghadiri proses upacara di Rumah Tahanan Negara Kelas II A, Manado Senin (17/08/2020). Melalui kesempatan tersebut, Kementerian Hukum dan HAM, melalui Kanwil Sulawesi Utara (Sulut), di Rutan Manado melaksanakan Pemberian Remisi Umum Bagi Narapidana Dan Anak seluruh Indonesia secara virtual Dalam Rangka Hari Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun 2020.

Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan dan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) ini dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Kelas II A, Manado. Dengan mengusung Tema “Indonesia Maju, tetap PASTI di Masa Pandemi”. Dan sebanyak 164 narapidana (Napi) yang terdiri dari 161 orang Tindak Pidana Umum dan 3 orang Tindak Pidana Khusus, mendapatkan remisi.

Wawali Mor Bastiaan menyerahkan SK remisi (Foto Istimewa)

Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, penyerahan remisi kali ini dilakukan berbeda karena dampak pandemi COVID-19. Pembacaan SK remisi pun dilakukan secara virtual, langsung dari Lapas Kelas IIA, Mataram, Nusa Tenggara Barat oleh Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasona Laoly. Remisi yang diberikan kepada narapidana ada beberapa masa waktu yakni, 3 bulan, 5 bulan dan juga 6 bulan.

”Harapan kami, jadilah insan yang taat hukum, insan yang berakhlak dan berbudi luhur, serta insan yang mempunyai makna dan berguna dalam hidup dan kehidupan. Semoga pemberian remisi yang dilaksanakan sesuai ketentaun perundang-undangan ini dapat memberi dampak positif bagi para Napi. Kita juga berharap pelayanan dan interkasi di Rutan Manado juga berjalan sebagaimana yang kita harapkan yakni kondusif. Saya ikut senang melihat para Napi bergembira menerima SK remisi, semoga mereka semuanya sehat-sehat, di lindungi Tuhan yang Maha Kuasa,” kata Mor Dominus Bastiaan, Wakil Wali Kota (Wawali) Manado.

(*/Bung Amas)

Pertanyakan SP3, Wellem Pinontoan Lakukan Praperadilan di PN Manado

Steiven dan rekan bersama klien (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Berdasarkan Surat Kuasa 1 Agustus 2020, Wellem Welly Pinontoan, melalui kuasa hukum dari kantor Hukum Gloria Immanuel Katoppo & Associates, menempuh jalur hukum. Dengan melakukan Praperadilan (Praper) terkait kasus pelaporan dugaan penganiayaan terhadap Wellem di Polresta Manado. Kasus yang bergulir pertama dari Polsek Tikala, 30 Agustus 2019 itu menyeret Adriani Kosanto sebagai Terlapor.

Selaku Pelapor, Wellem melalui kusa hukumnya menyayangkan adanya Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Nomor : SPPP/334/V/2020/Sat Reskrim, tanggal 30 Mei 2020 tentang penghentian penyidikan terhadap laporan polisi Nomor : LP/480/2019/Sektor Tikala. Menururnya adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum. Hal itu disampaikan Steiven Bernadino Zeekeon, SH, kuasa hukum Wellem. Bersama rekannya Steiven akan meminta keadilan hukum, sebab menurutnya ada dugaan kejanggalan dalam proses SP3 tersebut.

“Kasus ini telah berproses, kenapa di SP3?. Bisa diperiksa jejaknya dimana berdasarkan SP2HP (Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan) Nomor : B-184/II/2020/Reskrim/RestaMdo, tanggal 3 Februari 2020 yang dikeluarkan Termohon menegaskan bahwa setelah Termohon melakukan Penyelidikan, maka Pelapor dan Pemohon terdapat bukti permulaan yang cukup dan telah terjadi tindak pidana penganiayaan untuk selanjutnya perkara tersebut ditingkatkan ke tahap Penyidikan. Bukan malah dibuatkan SP3. Sudah dilaksankan gelar perkara juga dengan hasil rekomendasi terlampir dalam permohonan Praperadilan kami ke Ketua Pengadilan Negeri Manado,” tutur Steiven tegas, Jumat (14/8/2020).

Selain itu, yang akan digugat adalah berkaitan dengan laporan dari Terlapor kepada klien mereka malah diproses dan tengah berjalan. Steiven menyebut dalam kronologis kejadian, pihak korban adalah kliennya. Dinilainya lagi, proses hukum yang berkembang seperti mengalami ketidakadilan. Disatu sisi korban yang dilaporkan, malah ada dugaan kuat pelaku kekerasan yang diberikan ruang spesial. Itu sebabnya, kata Steiven pihaknya menempuh Praper ke Pengadilan Negeri (PN) Manado.

“Jelas dan saksi-saksinya ada, bahwa klien kami yang menjadi korban. Bukan malah pelaku pemukulan klien kami seolah-olah diberi ruang istimewa, lalu laporannya berjalan lancar. Sama-sama saling melaporkan memang awalnya, kok khusus laporan dari kliean lami dihentkan prosesnya. Atas alasan itu kami menempuh jalur Praper. Hukum itu setara, melingkupi dan melindungi semua warga negara, jangan sampai ada indikasi pilih kasih. Kami telah siapkan semua keperluan untuk langkah hukum yang diambil ini,” tutur Steiven tegas.

(*/Bung Amas)

iklan1