Category: Hukum Kriminal

Diduga Rugikan Negara Miliaran Rupiah, Skandal Proyek Tembok Pantai Ongkaw Bakal Terungkap

Papan proyek (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Terungkap dari hasil investigasi aktivis LSM terkait dugaan bermasalahnya pelaksanaan proyek Perbaikan Darurat Perkuatan Tembok Pantai Ongkaw Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) Sulawesi Utara (Sulut). Dimana menurut Ketua Bidang Investigasi LSM Transparansi Sulut, Hidayat Samun proyek miliaran rupiah perlu diselidi pihak berwajib.

”Pekerjaan proyek Perkuatan tembok pantai Ongkaw melalui mata anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Selatan yang dikerjakan Onal Yokom, selaku kontaktor dengan menggunakan perusahaan PT. Karsa Abadi Jaya, dengan pagu anggaran 8,9 Milyar tahun 2016. Ironisnya, proyek ini diduga telah merugikan negara sebesar 1,7 Milyar,” ujar Hidayat, Rabu (12/12/2018)

Lanjut Hidayat yang juga dibenarkan Donal Pakuku karena diduga jumlah (volume) penggunaan material pada pekerjaan proyek tersebut tidak sesuai dengan volume material dan spesifikasi teknik yang ada dalam kontrak kerja, itu sebabnya harus diselidiki kata Hidayat.

”Kasarnya diduga kuat ada perampokan uang negara dalam bentuk mark up volume material dalam proyek pekerjaan tersebut, dan ini bisa dilihat dari lantai kerja dasar pekerjaan ini yang tidak di gali, padahal secara aturan dalam pekerjaan pengaman pantai seperti ini. Seharusnya lantai dasar penimbunan pekerjaan ini harus digali minimal 2 meter, tapi yang terjadi malah pekerjaan ini hanya dikerjakan dengan cara ditimbun materialnya tanpa digali lantai dasarnya. Makanya ada pencurian volume material disitu yang diduga telah merugikan negara sebesar 1,7 Miliar,” tutur Hidayat. (*/Redaksi)

Wah, Mantan Kadis PUPR Manado Diduga Belum Kembalikan Barang Milik Daerah

Kantor Walikota Manado

MANADO, Suluttoday.com – Pergantian pejabat atau Kepala Perangkat Daerah (PD) di Kota Manado yang nyaris mendapat perhatian ialah soal barang milik Negara yang sering kali raib. Hal ini terjadi di Dinas Pekerjaan Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Manado, dimana mantan Kadis Bart Assa setelah mendapat rolling belum juga mengembalikan sejumlah barang yang menjadi milik Dinas PUPR Manado.

”Setelah beliau diganti dari jabatan Kepala Dinas PUPR, sampai sekarang beberapa fasilitas kantor yang beliau gunakan menjadi pimpinan, sekarang setelah tidak lagi menjadi Kadis PUPR Manado, tapi barang-barang itu belum dikambalikan. Padahal setahu kami, aturannya harus dikembalikan ke Dinas. Sudah beberapa kali kami hubungi bahkan sempat datang ke rumah beliau Pak Bart, tapi beliau alasannya tidak ada di rumah,” ujar sumber yang adalah pegawai PUPR Manado yang meminta namanya tidak disebutkan.

Untuk diketahui, terdapat 7 item barang milik PUPR Manado dan satu mobil Hilux hitam Double Cabin milik Dinas Perumahan dan Pemukiman (Perkim) Manado yang masih ditangan Bart Assa. Diantara barang-barang itu yakni 1 unit komputer notebook merek Apple MacBook (MLHC2ID/A) – Silver tahun 2017, 1 unit komputer tablet, Apple ipad pro wi-fi + celluar 128 GB 9.7” Gold tahun 2017, kemudian 2 unit hard disk eskternal seagate backup plus sim USB 3.0 2TB tahun 2017, 2 unit mikrometer digital tahun 2017, dan 1 unit komputer PC merek Apple iMac MK452+Office 2016 tahun 2017.

Menanggapi hal itu, Senin (27/11/2018), Ketua Umum Tommy Turangan SH, AMTI menyorot perilaku tersebut. Dikatakan Tommy pejabat daerah harus bermental jujur dan tau apa yang menjadi hak milik mereka, cara itu akan menjadi c0ntoh teladan yang baik bagi Aparatur Sipil Negara dibawahnya. Aktivis vokal ini mengatakan agar mantan Kadis PUPR Manado segera mengembalikan barang-barang tersebut karena itu menjadi aset pemerintah.

”Ini soal mentalitas, kalau pejabat tau akan hak dan kewajiban tentu peristiwa seperti ini tidak terjadi. Harusnya setelah dirolling Kadis PUPR Manado mengembalikan aset yang digunakan beliau, karena barang-barang itu adalah milik Negara yang harus dipertanggung jawabkan. Pejabat Perangkat Daerah sebetulnya menjadi contoh bagi bawahannya bukan berperilaku menyimpang,” tutur Turangan tegas. (*/Redaksi)

Warga Ketang Baru Tolak Pembangunan Tower

Pembangunan Tower di Ketang Baru (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Dinilai tidak adik dan apatis terhadap aspirasi warga sekitar pembangunan Tower Telkom di Kelurahan Ketang Baru Kecamatan Singkil Kota Manado akhirnya melakukan penolakan terhadap pihak yang membangun Tower tersebut. Menurut Sulfan Wongso dan Semi Rukban dua warga Ketang Baru ini mengaku bahwa pembangunan Tower tidak layak dilakukan ditempat itu.

”Bagaimana bisa pembangunan Tower ditengah-tengah pemukiman warga, tapi yang terjadi di Lingkungan 1 Kelurahan Ketang Baru pembangunan Tower ini dilakukan. Padahal berdasarkan penyampaian berbagai pihak, kalau radiasinya membahayakan masyarakat, terutama kami yang tinggal disekitaran Tower, itu sebabnya kami keberatan dengan ini,” ujar Sulfan yang dibenarkan Semi.

Kondisi Tower yang dibangun (FOTO Suluttoday.com)

Ditambahkannya lagi bahwa adanya pembangian ‘uang kompensasi’ sebetulnya telah dilakukan pihak yang membangun Tower tersebut hanya salah proses pembagiannya tidak transparan, tidak akuntabel, berfariasi dan cenderung pilih kasih. Itu sebabnya, sejumlah warga memprotes sikap dari pihak yang membangun Tower ini.

”Masih banyak lagi warga yang menolak pembangunan Tower ini, kami warga yang tinggal disitu keberatan. Bahkan, telah ada pemberian uang dari pihak yang membangun Tower kepada warga sekitar Tower itu dibangun. Nominal uang yang dibagi berfariasi, kemudian uang diberikan tanpa adanya kwitansi, entah ini uang ganti rugi atau uang tutup mulut? kami tidak tahu. Ada beberapa tahap uang diberikan dan kami mendapat informasi mereka juga pilih kasih, sebagian warga yang harus mendapatkan uang itu malah tidak diberikan,” tutur Sulfan tegas. (*/Redaksi)

Nasib SWM Tunggu Putusan MA

Mendagri bersama Gubernur Tjahjo Kumolo (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Tindak lanjut nasib dari Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Sri Wahyuni Manalip (SWM), menurut Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo bahwa pihaknya sudah menyurati dan menunggu putusan dari Mahkamah Agung (MA).

”Kita tinggal menunggu putusan Mahkamah Agung. Kalau sudah ada koordinasi dan putusan, maka kita sudah akan tahu sanksi pemecatan atau sanksi apa yang akan kita berikan,” ungkap Mendagri Tjahjo kepada sejumlah media di KONI Sario Manado, Jumat (26/10/2018) siang.

Menurut Mendagri, pemberian sanksi terhadap pejabat negara di daerah memang patut dilakukan terkait disiplin dan taat pada aturan. Lebih lanjut Mendagri menambahkan bahwa pihaknya tetap akan berkoordinasi dengan Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE setelah adanya putusan MA.

Sememtara itu, Ketua Mahkamah Agung Prof Dr H Muhammad Hatta Ali SH, MH saat berkunjung di Sulut awal pekan ini mengatakan, pihaknya belum menerima surat Kemendagri terkait masalah Bupati SWM.

”Suratnya sudah dikirim ? tapi kita belum terima,” tandas Hatta Ali menjawab pertanyaan media di Bumi Beringin Manado, Senin (22/10/2018) malam lalu.(Cat)

Berprestasi, Hakim JIFLY Adam Diminta Pulang Kampung

Jifly Adam SH.,MH (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.comWakil Ketua PN Marisa, Provinsi Gorontalo Jifly Adam SH MH dikenal tegas dan cukup dikenal akrab warga Sulawesi Utara (Sulut). Jebolan Fakultas Hukum (FH) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) ini punya keilmuan dibidang hukum yang mengalir dari ayahnya berdarah Manado-Borgo dan ibunya Pangalila asli Minahasa. Oleh koleganya Jifly diminta pulang kampung.

”Pak Jifly kami kenal matang karir sebagai hakim. Sepantasnya beliau membangun daerahnya sendiri. Berkarir di PN di Sulut,” ujar salah satu kabid di Pemkot Manado Fadly Kasim SH.

Sekedar diketahui, Senin (22/10/2018), diantara ratusan hakim yang datang ke Manado ada Kabupaten Talaud, ada sosok Jifly yang turut menarik perhatian para hakim, se-Sulutgomalut, Jifly menyedot perhatian pada peresmian dilakukan langsung Ketua Mahkamah Agung (MA) Muhammad Hatta Ali.

Sementara itu, pendapat yang sama dilontarkan Mazhabullah Ali, kalau Jifly yang juga mantan Sekretaris BPH Fakultas Hukum Unsrat ini berkarir kembali di Sulut.

”Kita butuh putra daerah yang paham kultur, dan kompleksitas hukum di Sulut. Kalau saya sih bagus ditugaskan di Sulut,” ujar Ali.

Saat berpapasan di Peninsula Hotel Manado, mantan wartawan Manado Post (Jawa Pos) 1999-2001 ini tidak jumawa. Pria kelahiran Manado 1976 mengaku menjadi hakim terinspirasi dedikasi para hakim di PN Manado. Kebetulan, bekas Ketum Kom FH HMI Manado sering meliput aktivitas di PN Manado tahun 2000-2001. Di tahun itu Ketua MA RI, M Hatta menjadi ketua PN Manado.

”Bagi saya bertugas di mana saja adalah tanggung jawab dan sumpah sebagai abdi negara. Kalau pun diminta pulang kampung, puji syukur Alhamdulillah,” tutur mantan Sekum HMI Manado ini.

Magister Hukum Universitas Djuanda Bogor 2017 menceritakan perjalanan karirnya. Setamat FH Unsrat, ketua OSIS SMA YPKM berkarir sebagai wartawan 1999 – 2001. 2002 ikut tes hakim. Puji Tuhan, mantan wakil ketua DPD KNPI Sulut ini lolos tes. Ia ditempatkan sebagai calon Hakim di PN Tondano tahun 2002- 2004.

Pada tahun 2005, anggota Ikatan Hakim Indonesia ini ditugaskan sebagai hakim di PN Soa Sio (Tidore, Malut) 2005-2007. Pria berkaca mata ini ditarik ke PN PN Kotamobagu dari 2007-2010. Setelah itu dipromosi PN Gorontalo 2010- 2015. Setelah berumah tangga, Jifly dipromosi ke wilayah Jawa. Dia mematangkan karirnya sebagai hakim di PN Bogor dari 2015-2017.

”Alhamdulillah sekarang saya dipercayakan sebagai Wakil Ketua PN Marisa,” ucap Jifly. (*/Redaksi)

iklan1