Category: Hukum Kriminal

Prof ELLEN Didemo Lagi, Pelantikan Rektor UNSRAT Dinilai Tabrak Aturan

Pendemo saat menyampaikan tuntutan (FOTO Ist)

JAKARTA, Suluttoday.com – Di gedung Kemenristekdikti dan KPK, Rabu (18/7/2018) Solidaritas Masyarakat Peduli Pendidikan Tinggi Sulawesi Utara (Sulut) menggelar demonstrasi, secara tegas mereka mendesak Menristekdikti M. Nasir mencabut SK pelantikan Rektor Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado Prof. Dr. Ir. Ellen Joan Kumaat, Msc.,DEA.

Menurut para pendemo, KPK harus mengusut dugaan tindak pidana korupsi di Unsrat secepatnya. Salah satu pengunjuk rasa ialah Recky Sondakh yang menyampaikan alasan kenapa tuntutan itu disuarakan. Dosen FKM Unsrat ini menyebutkan, pelantikan Ellen sebagai Rektor Unsrat maladministrasi dan cacat hukum.

Karena menurut Keputusan Mendikbud Nomor: 0436/MPK.A4/KP/2014 Tanggal 18 Juni 2014 tentang: Pengangkatan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi Periode 2014-2018, telah diperpanjang secara sepihak melampaui kewenangan untuk melanggengkan kekuasaan Ellen dengan menerbitkan Keputusan Rektor Unsrat Nomor: 1012/UN12/OT/2018 Tanggal 8 Juni 2018 Tentang: Perpanjangan Masa Jabatan Ketua, Sekretaris Dan Anggota Senat Universitas Sam Ratulangi Periode 2014-2018.

Ditambahkannya lagi bahwa pemilihan Rektor periode 2018-2022 yang dilakukan Senat Unsrat periode 2014-2018 yang telah berakhir masa tugasnya pada 18 Juni 2018 adalah cacat hukum karena melanggar: Pertama, Permendikbud tanggal 25 April 2014 Nomor: 32/2014 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dan Ketua Senat Unsrat(Pasal 2 Ayat (7) Masa tugas anggota Senat sebagaimana dimaksud ayat (1) selama 4 (empat) tahun.

Kemudian, Senat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Mendikbud Nomor. 0436/MPK.A4/KP/2014, telah dua kali memilih Rektor Periode 2014-2018 dan Rektor Periode 2018-2022.

“Menristekdikti diduga telah bertindak melawan hukum karena mempersingkat periodesasi Rektor Unsrat,” tegas Recky seperti dilansir dari media online rmol.com.

Ellen diangkat menjadi Rektor periode pertama lewat Keputusan Mendikbud Nomor 168/MPK.A4/KP/2014. Keputusan ini ditetapkan di Jakarta pada Tanggal 24 Juli 2014. Namun, sebulan sebelum berakhirnya periode pertama, Ellen kemudian dilantik lagi menjadi Rektor periode kedua 28 Juni 2018.

Selain itu, massa meminta KPK melakukan supervisi, penyelidikan terhadap dugaan korupsi pengadaan laboratorium di Fakultas MIPA Unsrat yang saat ini sedang ditangani Polda Sulut. (*/Redaksi)

Fernando Salu, Mantan Napi yang Ikut Caleg di Partai Hanura Optimis Menang

Ketua DPD Partai Hanura Sulut, Jackson Kumaat (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Seperti penegasan dalam Undang-Undang Pemilihan Umum (Pemilu), Komisi Pemilihan Umum (KPU) menganjurkan agar para calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mematuhi segala ketentuan perundang-undanagn yang berlaku.

Sebagai syarat menjadi Calon Anggota Legislatif (Caleg), diantaranya menyampaikan pengumuman atau mempublikasikan di media massa bagi para mantan Nara Pidana (Napi) untuk kasus tertentu. Salah satunya ialah seperti yang dilakukan Fernando Belry Salu, pernah menjadi hukuman 7 tahun dan kini mendaftar sebagai Caleg di Daerah Pemilihan (Dapil) Wenang-Wanea untuk DPRD Kota Manado.

Saat ditemui di Sekretariat DPD Partai Hanura Sulawesi Utara (Sulut), Fernando menyampaikan terkait apa yang telah dijalaninya selama beberapa tahun lalu. Sebagai kepatuhannya terhadap hukum yang berlaku, ia menyampaikan tekadanya untuk maju bertarung di untuk menjadi anggota DPRD Manado dari DPC Partai Hanura Kota Manado.

‘’Saya secara terbuka menyampaikan ke public bahwa pernah menjalani hukuman karena kealpaan ringan, dihukum penjara selama 7 tahun,’’ ujar Nando sapaan akrab Salu yang tinggal di Kelurahan Mahakeret Barat Kecamatan Wenang Kota Manado itu, Senin (16/7/2018) sambil menambahkan bahwa dirinya optimis menang di Pilcaleg tahun 2019 mendatang.

Sementara itu, Ketua DPD Partai Hanura Sulut, Jackson A.W Kumaat SE.,SH menambahkan kalau pihaknya telah bersiap mendaftarkan seluruh Calegnya ke KPU Sulut. Jackson optimis akan meraih target politiknya, tidak hanya itu, Jackson menyentil soal para Caleg yang mantan Napi agar dipilih masyarakat.

‘’Kita prinsipnya sudah siap memasukkan line up Caleg ke KPU Sulut, semua sudah siap. Kita mengikuti aturan main yang ada, dimana di SILON KPU hanya DPD Partai Hanura Sulut dibawa kepempinan saya dan Sekretaris Bung Baso Affandi yang sah serta diakui KPU. Untuk Caleg mantan Napi, sesuai mekanisme kita mengikuti ketentuan KPU, semua sedang berjalan lancar,’’ tutur Jackson. (*/Redaksi)

DIRWASTER L-KPK SULUT, BERTJE: PROYEK PLTS 15 MW LIKUPANG DIBANGUN DI ATAS TANAH BERMASALAH

Bertje Rotikan, Direktur Pengawas Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (L-KPK) Dewan Teritorial Provinsi Sulawesi Utara (Foto: Suluttoday.com 10/07/2018)

MANADO, Suluttoday.com – Proyek infrastruktur strategis nasional pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkekuatan 15MW yang dibangun di Desa Wineru Kec.  Likupang Timur Kab. Minahasa Utara Provinsi Sulawesi Utara sedang menghadapi masalah dengan ahli waris pemilik tanah Ny. Antonetta Montolalu. Setelah pihak kuasa hukum dari Ny. Antonetta Montolalu yaitu Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi (L-KPK) Dewan Teritorial Provinsi Sulawesi Utara pada Selasa (10/07/2018) mendirikan plank papan pengumuman di lokasi proyek.

Bertje Rotikan selaku Direktur Pengawas L-KPK Prov. Sulut didampingi Ridwan Nggilu, SH.MH sebagai Ketua LBH L-KPK Prov. Sulut mengemukakan kepada wartawan Suluttoday.com bahwa papan pengumuman tersebut seharusnya telah ditancapkan bulan Mei 2018 lalu, tetapi pelaksanaannya ditunda atas permintaan pihak perusahaan dan Kapolsek Likupang AKP Steven J.R. Simbar, SIK. Kemudian telah diupayakan pertemuan musyawarah dengan pihak ahli waris pemilik tanah Ny. Antonetta Montolalu pada tanggal 14 Mei 2018 bertempat di Rumah Makan Gunung Kekewang, Tetey. Pertemuan dipimpin/dimediasi langsung oleh Kapolsek Likupang.

Tim LBH Lembaga KPK Prov. Sulut foto bersama setelah memasang plank papan pengumuman di lokasi pembangunan proyek PLTS di Wineru Likupang Timur Kab. Minahasa Utara (Foto: Suluttoday.com Selasa 10/07/2018)

Selanjutnya Bertje mengatakan bahwa dalam pertemuan mediasi tersebut LBH L-KPK Prov. Sulut telah menyampaikan pertimbangan, alasan-alasan, dan dasar-dasar kepemilikan hak atas tanah milik almarhum Louis Mantiri dimana Ny.  Antonetta Montolalu sebagai salah satu ahli warisnya, termasuk pemilikan tanah seluas 30 hektar di lokasi untuk pembangunan proyek PLTS. Dalam pertemuan ini pihak Ny. Antonetta Montolalu meminta kepada perusahaan pengembang proyek PLTS yakni PT. Infrastruktur Terbarukan Lestari dan PT. Pembangunan Perumahan untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 30 miliar.

Hasil pertemuan mediasi, lanjut Bertje, berikut bukti-bukti kepemilikan tanah termasuk ganti rugi yang diminta oleh ahli waris pemilik tanah telah disampaikan kepada pihak perusahaan baik melalui e-mail maupun dalam bentuk surat fisiknya.

“Oleh karena tidak ada penyelesaian yang baik dari perusahaan atas masalah ini maka pada hari ini kami terpaksa melakukan pemasangan plank papan pengumuman di lokasi ini sambil kami mempersiapkan langkah-langkah berikutnya guna melindungi kepentingan para ahli waris pemilik tanah yang sudah tentu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku”, tegas Bertje.

Pada kesempatan yang sama Ketua LBH L-KPK Prov. Sulut Ridwan Nggilu, SH.MH.  mengatakan, “seharusnya perusahaan yang menangani proyek strategis nasional seperti ini terlebih dahulu telah memastikan tanah untuk proyek ini tidak bermasalah dan sebelum memulai kegiatannya sudah memegang bukti penguasaan tanah misalnya sertifikat hak guna bangunan (SHGB) atas nama PT. Infrastruktur Terbarukan Lestari dan/atau PT. Pembangunan Perumahan. Fakta di lapangan perusahaan belum melaksanakannya tetapi justeru hanya memegang SHGB atas nama perorangan” jelas Ridwan.

Foto bersama Tim LBH Lembaga KPK Prov. Sulut setelah pemasangan plank papan pengumuman ke-2 di lokasi proyek PLTS Desa Wineru Kec. Likupang Timur Kab. Minahasa Utara (Foto: Suluttoday.com Selasa 10/07/2018

Atas pertanyaan wartawan Suluttoday.com kepada Dirwaster L-KPK Prov. Sulut menyangkut keberadaan SHGB perorangan tersebut, Bertje menjawab, “dalam pertemuan mediasi tanggal 14 Mei 2018 yang dipimpin langsung oleh Kapolres Likupang pihak perusahaan hanya memperlihatkan SHGB atas nama Herman Luntungan sementara informasi yang kami peroleh kegiatan proyek sudah berlangsung sejak akhir tahun 2016”.

Selain itu, lanjut Bertje, “dalam pertemuan mediasi pihak ahli waris menyatakan Herman Luntungan bukan pemilik tanah dan sampai saat ini tanah tersebut belum pernah dibebaskan kepada Negara atau kepada siapapun dan atau belum pernah dilakukan peralihan hak kepada pihak lain termasuk kepada Wempi Luntungan orang tua dari Herman Luntungan”.

“Herman Luntungan sendiri dalam pertemuan mediasi menyatakan tidak pernah mengurus SHGB tersebut, dia (Herman Luntungan) hanya menerimanya dari Kantor Pertanahan/BPN Minut. Sehingga kami sangat meragukan keabsahan penertbitan SHGB tersebut”, terang Bertje.

Di lapangan diperoleh keterangan tambahan dari Tim LBH bahwa sesuai penjelasan dari seorang petugas dari Kantor Pertanahan/BPN Minut kepada kami pada bulan April 2018 lalu ketika dilakukan peninjauan lokasi oleh Tim LBH, dikatakan bahwa tanah tersebut belum pernah dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan/BPN Minut. Keterangan mana telah dikonfirmasi langsung oleh Tim LBH kepada Kepala Desa Wineru yang membenarkan bahwa tanah untuk lokasi proyek PLTS tersebut belum pernah dilakukan pengukuran oleh Kantor Pertanahan/BPN Minut.

LBH L-KPK Prov. Sulut sudah dua kali menyurat kepada Kepala Kantor Pertanahan/BPN Minut masing-masing surat No.: 015/LBH/L-KPK/Sulut/IV/2018 tanggal 10 April 2018 dan surat kedua No.: 018/LBH/L-KPK/Sulut/IV/2018 tanggal 29 Mei 2018 untuk meminta penjelasan status tanah proyek PLTS dan SHGB atas nama Herman Luntungan, namun sampai sekarang belum dijawab.

“Saya sendiri sudah berusaha ketemu dengan Bpk. Sammy Dondokambey Kepala Kantor Pertanahan/BPN Minut untuk meminta jawaban dari surat kami tersebut, tetapi hanya dibilang ditunggu saja surat jawabannya sedang diproses. Tapi sampai dengan saat ini jawabannya belum kami terima”, tutup Bertje.

Pengamatan Suluttoday.com di lokasi selama pemasangan plank papan pengumuman oleh Tim LBH L-KPK Prov. Sulut berlangsung lancar, sekalipun mulanya dicegah oleh petugas kepolisian yang sedang bertugas di lokasi proyek dan sempat bersitegang.(Amas)

Proyek Jalan Lingkar Miangas Terindikasi Korupsi, LPI-TIPIKOR Sulut Siap Laporkan Kepala Balai, Kasatker Dan PPK Talaud

Albert H. J. Montolalu, S.Th dan Jaino Maliki pengurus LPI Tipikor Sulut (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Ketua DPW LPI-Tipikor Sulawesi Utara (Sulut), Albert H. J. Montolalu, S.Th mengendus adanya indikasi korupsi pada proyek rekonstruksi jalan lingkar miangas Kabupaten Kepulauan Talaud tahun 2017, dengan nilai kurang lebih 49 miliar rupiah. 

LPI sudah mengantongi data-data dan bukti ttg indikasi korupsi proyek tersebut, dan siap menyeret PPK sebagai penanggungjawab proyek, Kasatker sebagai KPA, dan Kabalai selaku pimpinan tertinggi di BPJN XV Manado.

“Kami secara kelembagaan sudah menyurat kepada PPK dan Kepala Balai meminta klarifikasi terkait temuan kami di lapangan, selanjutnya kami akan melaporkan dugaan kasus ini ke KPK dng tembusan Menteri PUPR dan Menkopolhukam,” ujar Montolalu, kepada Suluttoday.com, Kamis (12/7/2018).

Selain menyerahkan surat Laporan, kata Albert, pihaknya juga akan melakukan aksi demo di gedung KPK dan Kementerian PUPR, meminta agar kasus dugaan korupsi ini segera ditindaklanjuti.

“Pembangunan jalan di pulau miangas adalah proyek strategis Presiden Joko Widodo, dan menjadi harga diri bangsa Indonesia di daerah perbatasan, jadi kami akan mendesak KPK segera memproses temuan kami ini,” ujar Montolalu tegas.(*/Redaksi)

Gawat, Sandra Lengkong Diduga Lakukan Mark Up Proyek di Tomohon

Sandra Lengkong (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Pelaksana proyek sering kali menemui kondisi yang krusial, jika tidak terjebak dengan urusan korupsi, ada saja tantangan yang mereka temui. Untuk di Sulawesi Utara, ada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 04 Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XV, diduga melakukan tindakan melanggar aturan.

Oknum tersebut tak lain ialah Sandra Lengkong yang diduga kuat melakukan mark up volume pekerjaan pada pekerjaan proyek rehabilitasi yang akhirnya tidak berjalan mulus. Permasalah itu dinilai akibat kelalaian, yang kemudian akan berkonsekuensi pada kerugian negara, hal tersebut mendapat tanggapan keras dari Ketua Umum LSM Transparansi Sulut, Ilham Donald Pakuku, S.IP.

”Diduga pembangunan proyek Rehabilitasi Mayor Ruas Batas Kota Manado Tomohon Tahun 2017 dengan anggaran 6,2 milyar serta telah melakukan konspirasi bersama dengan perusahaan rekanan pihak ketiga yaitu PT. Bina Warga untuk merampok uang negara pada pekerjaan tersebut diatas. PPK 04 sandra lengkong.tahun 2017 diduga adanya mark up volume pekerjaan pada ruas airmadidi tondano yg waktu pelaksanaannya tdk sesuai dengan kontrak,” ujar Pakuku.

Selain itu, Pakuku menambahkan diduga administrasi pekerjaan belum 100%, tapi sudah di cairkan 100 persen pembayaran oleh PPK yang notabene belum di tandatangani 100% dari Kaur dan Korlap. Bahkan, pada tahun 2018 diduga PPK 04 mengambi.

Terlibat melakukan atau nyambi pekerjaan dari kontraktor dengan cara menjadi sub kontraktor pada paket pemiliharaan (long segmen) investigasi dengan pekerja dan pelaksana di lapangan. Masih ada pekerja yang tidak menggunakan K3. (*/Redaksi)

iklan1