Category: Hukum Kriminal

Marak Penipuan, Kasus Penjualan Tanah di Ring Road 3 Hasilkan Tersangka

Conny Lolyta Rumondor (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Berproses hukum cukup lama, semenjak laporan dilayangkan ke Polda Sulawesi Utara (Sulut), Februari 2019, Conny Lolyta Rumondor selaku pelapor kasus dugaan penipuan penjualan tanah di Ring Road 3 Manado, Selasa (11/8/2020) akhirnya bernafas legah. Pasalnya laporan yang atas kerugian tanah miliknya tersebut baru mengalami progress yang signifikan sesuai harapannya.

Kepada Suluttoday.com, Rabu (12/8/2020) saat diwawancarai menyampaikan kegembiraannya. Menurut mantan Anggota DPRD Kota Manado itu, dirinya melaporkan Helen Rosa Fransiska Pijoh. Laporan tersebut berproses di Polda Sulut, yang sampai saat ini telah menetapkan Tersangka.

‘’Sesuai hasil gelar perkara, 6 Agustus 2020 saya mendapatkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dari Direktorat Reserse Kriminal Umum yang menyebutkan bahwa oknum yang saya polisikan tersebut ditetapkan dengan status tersangka. Puji Tuhan, akhirnya kebenaran tak dapat dikalahkan, saya tentu gembira dengan surat ini,’’ ujar Conny tegas.

Dikatakan Conny, laporan dugaan penipuan tanah miliknya berawal dari tanggal 10 April 2018 Perkim Pemrpov Sulawesi Utara salah membayar ganti rugi tanah yang kena pemanfaatan jalan Ring Road 3. Dirinya juga berharap agar pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) lebih selektif dalam menerbitkan sertifikat kepemilikan tanah.

‘’Kepemilikan sah atas tanah itu saya. Saya laporakan ke KPK dan Polda Sulut. Sampai hari ini saya kawal ekstra, alhasil sudah ada tersangkanya. Pihak BPN diharapkan lebih teliti memeriksa hak milik yang sah atas sertifikat yang diajukan untuk jual beli dan atau pelepasan hak harus dilakukan pengecekan dulu di atas buku tanah. Iya, sebelum terbitkan, harus mengecek benar-benar terlebih dahulu. Jangan sampai hal ini berdampak pada kerugian dialami orang lain, uang Negara juga rugi,” kata Conny.

Potongan SP2HP (Foto Suluttoday.com)

Selain itu, maraknya sengketa tanah memang diduga kuat karena beraksinya para mafia tanah yang saling klaim. Ada sertifikat kepemilikan tanah yang ganda, menuai masalah dan seterusnya menjadi problem dalam urusan agrarian yang kian menjadi benang kusut di daerah Sulawesi Utara dan bahkan Indonesia umumnya. Conny juga mengatakan mantan Kepala BPN Manado telah membuat pelepasan, ironisnya tidak melihat buku tanah, kalau sertifikat yang diajukan itu adalah hasil penipuan (rekayasa). Itu sertifikat yang sudah lama dibatalkan lewat PK PTUN tahun 1998 silam. Conny juga menyampaikan terima kasih kepada Kapolda Royke Lumowa atas kerja cepatnya, sembari mengharapkan agar Kapolda baru lebih agresif lagi bekerja.

”Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Kapolda Pak Royke Lumowa yang sudah bentuk Timsus. Sudah lanjutkan ini laporan ini. Tentu trima kasih pula saya sampaikan ke Timsus yang sudah kerja cepat dan tepat selama 1 bulan langsung ada Tersangka. Saya juga berharap Kapolda Sulut yang baru nanti lebih keras lagi tangani kasus-kasus tanah dan koruptor di Sulawesi Utara. Kita harus tindak para koruptor, Polda menjadi pelopornya. Jangan sampai hanya koruptor kecil yang ditindak. Lalu koruptor kelas kakap (besar) dilindungi atau dibiarkan,” tutur Conny menutup.

Sekedar diketahui, kasus ini juga berproses di Pengadilan Negeri (PN) Manado, dan oknu terlapor disini bertindak sebagai Penggugat. Hasilnya, gugatan tersebut ditolak PN Manado pada 19 Agustus 2019. Dalam rekonvensi disebutkan salah satunya menyatakan tidak sah Uang Ganti Kerugian yang diminta oleh Tergugat-tergugat rekonvensi sebesar Rp. 6.069.386.994 (enam milyar enam puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh enam ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah). Dana tersebut dikembalikan untuk dititipkan ke PN Manado. Kemudian, menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu, walaupun ada verzet banding ataupu kasasi.

(*/Bung Amas)

Berakibat Fatal, WALHI Sulut Protes Dirut RS Prof Kandou

Proses pembakaran APD (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.comWahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Utara (Sulut) menyampaikan temuan adanya limbah Alat Pelindung Diri (APD) yang usai digunakan petugas pemakaman, dan sayangnya dimusnahkan disembarangan tepat. Termasuk di dekat Kuburan Bantik, Kelurahan Singkil Satu, Kecamatan Singkil, Kota Manado.

Menurut Direktur Eksekutif Walhi Sulut Theo Runtuwene. SH. MH., menyatakan standar penanganan medis yang dilakukan tiap Rumah Sakit harus berdasarkan peraturan pemerintah yang positif. Dalam hal ini pihak RS harus mengacu pada Surat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor S.167/MENLHK/PSLB3/PLB.3/3/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah B3 Medis pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan Darurat Covid-19. Namun sayangnya dari hasil temuan di lapangan bahwa proses pemusnahan APD petugas pemakaman tidak berjalan sesuai aturan.

“Sudah ditemukan bukti nyata dilapangan, dimana beberapa petugas medis Prof Kandouw secara sengaja dan melawan hukum, melakukan pembakaran APD di lokasi pekuburan Bantik, Kelurahan Singkil Satu, Kecamatan Singkil. Kami juga melihat saat pembakaran ada dua orang melakukan pembakaran tak menggunakan APD lengkap. Sedangkan saat pembakaran orang membakar ini sangat dekat dengan APD yang dilepas petugas medis atau petugas pemakaman,” ujar Theo, saat diwawancarai Suluttoday.com, Kamis (6/8/2020).

Theo mengatakan petugas-petugas medis tersebut diduga kuat berasal dari RSUP Prof Kandou. Sehingga pihaknya mendesak Dirut Prof Kandou harus bertangung jawab atas hal ini.

”Kami juga berencana akan melayangkan surat protes ke Pimpinan RS. Prof Kandou, dan akan bertemu dengan pihak rumah sakit. Ditambahkannya pemusnahan APD harusnya dilakukan sesuai standar operasional prosedur (SOP). Yaitu dengan proses penguapan dalam suhu tinggi dan setelah itu didisinfeksi kimia kemudian baru diserahkan pada pihak ketiga. Hal-hal semacam ini apakah diterapkan di RS Prof Kandouw atau tidak, mengingat ada ribuah pasien COVID-19 dan ada ratusan pasien yang sudah dikuburkan lewat mekanisme COVID-19,” tutur Theo.

Tambahnya lagi, dimana petugas usai menghantarkan jenazah pasien dan melakukan pemakaman pasien suspect COVID-19, harusnya kembali terlebih dahulu ke RS, agar melepas APD yang digunakan.

“Nah dengan temuan ini sangat disayangkan petugas tidak menggunakan SOP yang sudah ditetapkan,” ujar Theo.

(*/Bung Amas)

APH Bergerak, AMTI: Usut Kabag ULP Kota Manado

Ketum Tommy Turangan, SH (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Dinilai tidak serius merespon aduan masyarakat, terlebih beberapa kontraktor di Kota Manado yang melayangkan protesnya terhadap kinerja Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kota Manado, Marcos Kairupan mendapat sorotan dari LSM Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI).

Menurut Ketua Umum AMTI, Tommy Turangan, SH yang dibutuhkan adalah pembenahan di internal dan jawaban yang transparan dari pimpinan UKPBJ Manado bukan praktek lepas tanggung jawab. Aktivis vokal yang kini berkiprah di Jakarta itu saat dihubungi Suluttoday.com, Senin (20/7/2020) juga turut menyangkan ragam persoalan yang terus tumbuh berkembang di tubuh UKPBJ yang dinilainya akan berdampak pada keberadaan Wali Kota Manado, Dr. GS Vicky Lumentut.

”Masyarakat mengharapkan ada tindaklanjut dan respon dari tiap keluhan yang disampaikan mereka. Di ULP Manado malah makin runyam, dimana permasalahan kini merembet dan viral di Medsos. Kok jadi pimpinan Perangkat Daerah mentalnya begitu, tidak menyelesaikan masalah. Kelihatannya Bung Marcos menghindar dari polemik yang berkembang sekarang. Ironis, mau atau tidak karena kelakuan satu dua orang, Pak Wali GSVL nanti yang kena dampaknya,” ujar Turangan tegas.

Tidak hanya itu, Turangan menyebut bahwa pihak Aparat Penegak Hukum (APH) juga telah bergerak mengusut dugaan permaiann dalam tender (lelang) yang dilakukan di UKPBJ Manado. Jebolan Fakultas Hukum Unsrat itu mengaku akan memberi support ke APH dalam usaha mengungkap kebenaran yang diminta pihak-pihak tertentu. Turangan menyebut kerja birokrasi itu memberi pelayanan kepada publik bukan memproduksi kebohongan dan kecurangan.

”Kasus yang berkembang di ULP Manado juga telah direspon kawan-kawan APH, kami dari AMTI prinsipnya mendukung itu. Ini upaya positif untuk memberantas mafia proyek, mengungkap siapa saja yang mengendalikan dan menjadi makelar dalam tiap tender paket proyek di ULP Manado. AMTI mendesak usut Kabag ULP Kota Manado. Jangan sampai praktek curang dan kebohongan dipelihara di lembaga-lembaga formal di Kota Manado. Kami juga meminta Kabag ULP Manado agar kooperatif, jangan terkesan mengindar saat dikonfirmasi wartawan,” kata Turangan.

Mr X untuk Marcos Kairupan (Foto Istimewa)

Selain itu, beredar di Medsos juga ada karangan bunga dari Mr X untuk Kepala ULP Manado yang bertuliskan ”untuk Ketua ULP Kota Manado Marcos Kairupan”. Sementara melalui beberapa pertanyaan yang dilayangkan redaksi Suluttodaya.com kepada Kabag Marcos, sayangnya pertanyaan tersebut tidak mendapat jawaban apa-apa.

(*/Bung Amas)

Ada ‘Tangan Ajaib’ Kendalikan ULP Manado, Gempindo Sulut Siap Bongkar

Mirdad Husen, Ketua Gempindo Sulut (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Spirit reformasi birokrasi rupanya belum benar-benar diterapkan di Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Manado. Bagian yang dipimpin Marcos Kairupan ini disinyalir melindungi sejumlah oknum makelar proyek yang bertugas sebagai joki menawarkan jasa untuk memperalat kontraktor tertentu. Akibat ulah jahat itu, tidak sedikit kontraktor yang ikut tender proyek di ULP Manado menjadi korban.

Praktek busuk itu aromanya mulai terbuka. Setelah sejumlah LSM anti korupsi bicara mendesak agar Wali Kota Manado mencopot Kabag, meminta dilakukannya uji forensik di ULP Manado. Sampai praktek pungli, dan sejumlah kritik atas dugaan kecurangan lainnya yang dilakukan. Sabtu (18/7/2020), DPD Gerakan Masyarakat Peduli Indonesia (Gempindo) angkat bicara. Menurut Gempindo ketidakberesan yang mulai meluas sampai ke media sosial (Medsos) harus secepatnya ditanggapi pemerintah Kota Manado.

”Kalau tidak mampu lagi menjalankan tugas sebagai Kepala Bagian ULP Manado, silahkan turun saja. Jangan membuat wajah Kota Manado menjadi buruk citranya karena praktek makelar proyek, yang dilakukan di ULP Manado. Tim kami menukan ada permainan, beberapa oknum ASN di ULP Manado yang kini menjadi UKPBJ merangkap menjadi joki dokumen-dokumen proyek. Ini bahaya, memalukan Wali Kota Manado, GS Vicky Lumentut,” kata Plt Ketua Gempindo Manado, Mirdad Husen.

Seperti diberitakan sebelumnya, ada keluhan dan protes yang disampaikan pihak-pihak terkait dalam tendar proyek yang diduga penuh kecurangan menyebutkan bahwa CV Mitra Karya juga pernah melayangkan keberatan disaat sesi sanggahan ke Pokja atau panitia tender di ULP Manado, sayangnya upaya meminta keadilan tidak mendapat respon yang sesuai.

Selain itu, Mirdad menyebutkan ada ‘tangan ajaib’ yang diduga kuat menjamah dan mengontrol ULP Manado sehingga pelaksanaan tender paket proyek lebih bersifat by order. Berbagai kejanggalan kata Mirdad membuat kelompok kerja di ULP Manado bekerja tidak lagi leluasa dan objektif. Maka dengan itu, Gempindo Sulut berkomitmen membongkar ‘orang kuat’ yang bermain mengatur-ngatur proyek di ULP.

Postingan di Medsos yang ramai dikomentari (Foto Istimewa)

”Sinyalemen ini sudah makin terbukti dengan beberapa kasus yang dikeluhkan kontraktor kepada kami. Motif dan modus operandinya sama. Sejumlah kontraktor yang juga mengikuti tender, lengkap berkasnya, tapi tidak sejalan atau dianggap di luar faksi ‘orang kuat’ itu langsung dikalahkan. Jadi para kontraktor yang ikut tender/lelang haruslah orang-orang yang disiapkan si tangan ajaib. Nah, praktek seperti ini yang akan kita ungkap. Investigasi yang kami lakukan mulai rampung, dugaan ini akan kita telanjangi pelan-pelan. Kok seperti ada praktek bagi-bagi jatah di ULP Manado ini,” ujar Mirdad yang menambahkan siap membongkar ‘tangan ajaib’ di ULP Manado.

Sekedar diketahui, melalui sanggahan sanggahan CV Mitra Karya dengan Direktur Yeryek Makasudede menyanggah hasil lelang proyek Normalisasi Anak Sungai Simpony Tuminting yang menetapkan CV Altraco sebagai pemenang. ULP yang kini menjadi menjadi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) juga mulai viral di Medsos. Sementara itu, Kabag Marcos dihubungi untuk dimintai konfirmasi melalui pesan whatsApp belum mendapat respon sampai berita ini diterbitkan.

(*/Bung Amas)

KIBAR Sulut: Penegak Hukum Telusuri Dugaan Permainan di ULP Manado

Jaino Maliki, Ketua KIBAR Sulut (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Pengurus Komunitas Independen Bersama Asas Rakyat (KIBAR) Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (16/7/2020) saat diwawancarai Suluttoday.com meminta agar tindakan tegas diberikan kepada pihak Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kota Manado. Melalui Ketua KIBAR Sulut, Jaino Maliki mendesak agar diungkap oknum yang diduga bermain dalam tender proyek dilingkup pemerintahan Kota Manado.

‘’Sebuah praktek yang begitu disayangkan, diduga dilakukan oknum pemegang kebijakan di ULP/UKPBJ Kota Manado saat ini. Tim kami mulai melakukan investigasi terkait keluhan sejumlah kontarktor yang merasa dirugikan karena permainan licik dari oknum-oknum yang ada di ULP Manado. Kami meminta penegak hukum menelusuri hal ini, karena secanggih apapun keburukan dan kesasalan yang ditutupi, akan terungkap suatu saat,’’ ujar Jaino.

Aktivis LSM yang dikenal getol mengungkap ragam dugaan korupsi di Sulut itu tidak main-main, kemudian mengingatkan Wali Kota Manado, Dr. GS Vicky Lumentut turun tangan dalam melerai informasi yang rupanya memicu persoalan akibat perbuatan oknum-oknum tertentu di ULP Manado. Tidak hanya itu, Jaino menyebut ada sinyalemen praktek merugikan banyak pihak dalam tender proyek.

‘’Segera Wali Kota Manado meninjau kerja-kerja Kabag ULP Bung Marcos yang diduga banyak menuai masalah tersebut. Jangan sampai karena perbuatan bawahan, Wali Kota Manado terbawa-bawa dalam arus tarikan kepentingan tertentu. Oknum-oknum yang disebut nakal di ULP dan bahkan pemegang posisi strategis perlu dievaluasi ketat kinerjanya. Belum lagi dari sumber yang kami dapati ada tindakan merugikan pihak-pihak tertentu, sampai masyarakat umum turut merasakan dampaknya,’’ tutur Jaino yang mambahkan bahwa Aparat Penegah Hukum (APH) perlu bertindak cepat.

Betapa tidak, tambah Jaino ketika proyek pembangunan infrastruktur yang memakai dana besar lalu dikerjakan secara tidak baik dan benar, sudah pasti efeknya kena juga ke masyarakat. Fasilitas yang sejatinya bisa dimanfaatkan dalam jangka waktu lama, karena pekerjaan penuh masalah, menghasilkan hasil kerja yang tidak berkualitas. Alhasil, belum lama proyek selesai, fasilitas dari pemerintah itupun rusak.

Mobil yang diduga milik oknum di Pokja atau panitia tender di ULP Manado (Foto Istimewa)

Selain itu, dalam penuturan sejumlah sumber resmi Suluttoday.com menyebutkan soal dugaan pungli dan permainan busuk yang dilakukan di Unit Layanan Pengadaan (ULP) atau Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Kota Manado masih terus dilakukan. Saat dikonfirmasi berita terkait kinerja, Kamis (16/7/2020), Kepala Bagian (Kabag) Marcos Kairupan tidak memberikan komentar apa-apa.

Memang sebelumnya Kabag Marcos sempat memberikan bantahan soal praktek culas yang dialamatkan kepadanya. Marcos membantah adanya tudingan kalau pihaknya melakukan pungli atau meminta-minta uang ke kontraktor dengan kompensasi memenangkan proyek diikuti kontraktor pemberi suap (gratifikasi) tersebut.

(*/Bung Amas)

iklan1