Category: Hukum Kriminal

Legislator DPRD Sulut Asal Nasdem Diduga Jadi Makelar Kepala Daerah Bermasalah

Brayen Putra Lajame diwawancarai wartawan usai aksi (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Wakil rakyat atau yang disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tak lain adalah representasi rakyat yang ditugaskan mengawal hak-hak serta memperjuangkan aspirasi rakyat di parlemen. Bukan bertindak ‘memanfaatkan’ rakyat, atau bahkan kembali membodohi rakyat. Seperti di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut berinisial FR dari partai Nasdem, diduga menjadi makelar.

Berbadarkan informasi yang beredar, bagi sejumlah kepala daerah yang teridikasi korupsi di Sulut, oknum legislator yang satu ini ‘lincahnya’ bukan main. Terkait pergerakan FR itu, menurut Brayen Putra Lajame Sekertaris Garda Tipikor Indonesia (GTI) Sulawesi Utara merupakan tindakan yang membegal hukum.

“Informasinya begitu bahwa ada oknum anggota DPRD Sulut yang seperti menjadi calo. Kami menduga ada anggota DPRD Sulut inisial FR yang selalu menjadi perantara kepada beberapa kepala daerah di Sulut yang terindikasi melakukan tindakan korupsi agar pindah ke partai Nasdem,” ujar Brayen, Kamis (11/10/2018).

Ditambahkan Brayen, menambahkan kepala-kepala daerah ini sebelum pindah ke Nasdem akan dipertemukan oleh FR, modus FR memang cukup profesional walau begitu kini mulai tercium.

“Usai bertemu, tak lama kemudian kepala daerah tersebut akan pindah ke Nasdem,” tukas Brayen tegas.

Tidak hanya itu, Brayen juga meminta agar KPK maupun Polda Sulut bisa menindaktegas oknum anggota DPRD Sulut tersebut.

“Ini insiden buruk merusak tatanan hukum kita. Selain itu, karena GTI konsen pada penindakan korupsi, kami menilai ini adalah langkah untuk menghindari proses hukum terhadap seorang kepala daerah, yang kemudian secara terbuka mempermalukan hukum kita. Jika dibiarkan maka slogan pemberantasan korupsi akan sia-sia dikumandangkan,” tandasnya. (*/Redaksi)

Kebal Hukum, Bupati Minut Disebut Lebih Tinggi dari Tuhan

Ketika masyarakat melakukan demo (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) bersama LSM masyarakat Minahasa Utara Senin (08/10/2018) menduduki Kantor Kejaksaan Tinggi untuk menuntut kejelasan kasus korupsi sebesar Rp 8.3 M yang dilakukan oleh Vonny Anneke Panambunan atau VAP yang adalah Bupati Minut ini.

Dalam demo sekitar 100 orang ini sempat menunjukkan sebuah karang bunga yang bertuliskan ‘Diduga Bupati VAP lebih tinggi dari Tuhan’ karena dinilai tak pernah mempan dengan hukum yang berlaku. Koordinator lapangan LSM Minut Connection Noldy Awuy, mengatakan bahwa hasil putusan persidangan telah menyatakan aliran dana pemecah ombak masuk kantong VAP, tapi hingga saat ini belum ditetapkan maupun ditahan sebagai tersangka.

Lebih lanjut Awuy mengatakan VAP jangan berlindung di balik partai politik yang baru dimasukinya demi memulihkan kasus.(Cat)

WALI KOTA MANADO Blak-blakan Dihadapan Penyidik Kejagung RI

Wali Kota GSVL bersama Gubernur Sulut dan petinggi BNPB (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Wali Kota Manado DR G.S Vicky Lumentut, Selasa (2/10/2018), memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) Republik Indonesia (RI) di Jakarta, untuk memberikan keterangan terkait dana hibah bantuan pemerintah pusat dalam penanganan pasca bencana banjir bandang 15 Januari 2014.

Saat diwawancarai wartawan, Kamis (4/10/2018), Wali Kota Manado dua periode ini Lumentut menuturkan bahwa dirinya telah memberikan keterangan yang benar sesuai apa yang diketahui atas pertanyaan yang diajukan penyidik Kejagung.

”Kenapa saya dipanggil oleh penyidik Kejagung RI untuk diperiksa? Karena adanya laporan diduga ada penyimpangan bantuan dana hibah yang diberikan oleh pemerintah pusat. Nah, karena saya adalah Walikota Manado dan mengusulkan untuk mendapatkan bantuan, maka saya dimintai keterangan. Dan saya telah menjelaskan secara terang benderang, bagaimana proses dari awal kejadian sejak Januari 2014,” kata Wali Kota Vicky Lumentut.

Ditambahkannya lagi, selaku Wali Kota Manado waktu terjadi bencana banjir bandang tahun 2014, dirinya mengajukan usulan bantuan kepada pemerintah pusat. Hampir dua tahun sejak pengajuan permohonan bantuan, barulah dananya dicairkan. Dijelaskannya, dari awal diusulkan bantuan untuk bencana banjir bandang sejak Januari 2014 kepada pemerintah pusat, nanti pada bulan Desember 2015 dananya masuk ke kas Pemerintah Kota (Pemkot) Manado, setelah dirinya lepas jabatan Wali Kota Manado pada 8 Desember 2015.

”Dana bantuan dari pemerintah pusat turun dan masuk ke kas daerah pada bulan Desember 2015, saya sudah bukan Wali Kota Manado. Saya kembali dilantik 9 Mei 2016. Dan ketika saya masuk kembali (ke Pemkot Manado), kontraktual sudah selesai dilakukan dan semua pekerjaan sudah jalan. Jadi begitu saya masuk, saya tinggal mengawal pekerjaan yang sudah mulai dijalankan,” kata GSVL sapaan akrab Vicky Lumentut.

Lanjut GSVL, sambil menunggu dana hibah dari pemerintah pusat turun, kepada penyidik Kejagung, GSVL menyebutkan Pemkot Manado telah mengambil langkah membantu 15 ribu lebih warga terdampak bencana, dengan memberikan uang tunai Rp3,6 juta setiap Kepala Keluarga melalui dana Anggaran Pedapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Manado.

”Memang masih ada korban yang belum menerima bantuan dari pemerintah pusat selain dari 3000 korban yang telah menerima. Tetapi sudah sempat diusulkan untuk mendapatkan bantuan. Karena situasi dan kondisi Kota Manado saat itu sudah normal pasca bencana banjir bandang 15 Januari 2014, maka sudah tidak diturunkan lagi bantuan dari pemerintah pusat. Jadi yang menjadi persoalan adalah dana hibah bantuan bencana dari pemerintah pusat,” papar GSVL menutup. (*/Redaksi)

Fakultas Hukum Unsrat Gelar Seminar Nasional Terkait UU Perlindungan Anak

Berlangsungnya pembukaan Seminar Nasional (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Kamis (4/10/2018), untuk kesekian kalinya civitas akademika Fakultas Hukum (FH) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado menggelar Seminar Nasional yang bertempat di Aula Fakultas Hukum Unsrat. Kali ini, panitia mengangkat tema: ”Dinamika Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”.

Yang hadir sebagai narasumber utama ialah Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait, mewakili Kepala Kejaksanaan Tinggi Sulawesi Utara (Sulut), Ledrik Takaendengan dipandu Ketua KPA Sulut Jull Takaliwang. Dalam sambutannya DR Flora Kalalo, SH.,MH menegaskan pentingnya warga kampus dan halayak umum mengerti terkait peran UU Perlindungan Anak, karena ditengah masyarakat masih ditemui praktek diskriminasi atas hak-hak anak.

”Terima kasih kepada Pak Arist Merdeka Sirait Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak dan Pak Ledrik Takaendengan dari Kejati Sulut yang berkenan hadir dalam Seminar Nasional ini, seluruh panitia yang memberi diri hingga kegiatan ini berjalan dengan baik. Sebetulnya pemahaman tentang Undang-Undang Perlindungan Anak perlu terus disosialisasikan, tidak sekedar membuat publik mengerti tapi bagaimana sadar dan menjalankannya,” kata Kalalo yang juga mengakui masih terdapat kasus-kasus diskriminasi terhadap hak anak yang perlu dicarikan solusinya.

Arist Merdeka Sirait ketika memberikan materi (FOTO Suluttoday.com)

Selain itu, adaptasi dan pengenalan yang berkaitan dengan ‘lingkungan’ atau alam yang dikenalkan kepada anak perlu dilakukan guna mengantisipasi terjadinya tindakan kekerasan pada anak-anak. Disampaikannya pula sejumlah insiden kekerasan sexual yang terjadi terhadap anak-anak, tindakan kekerasan fisik dan praktek amoral lainnya yang korbannya adalah anak-anak dikarenakan minimnya pengetahuan publik terhadap aturan-aturan terkait perlindungan akan.

”Termasuk di Sulawesi Utara masih saja kita temukan praktek yang disriminatif terhadap anak-anak, contohnya kasus kekerasan sexual, kekerasan fisik yang berdampak merusak atau mengganggu mentalitas dan psikologi anak. Beragam kasus-kasus kriminal juga yang dialami anak-akan tak lain merupakan wujud dari pengetahuan kita terhadap aturan yang berlaku. Ingat, hak-hak anak itu diatur dalam undang-undang, itu artinya bila ada kasus serupa yang melibatkan anak-anak wajib kita advokasi, mari kita bangkitkan kesadaran kolektif agar tidak lagi kita langgengkan kekerasan terhadap anak,” ujar Sirait dihadapan ratusan mahasiswa dan dosen. (*/Redaksi)

Sambutan Dekan Fakultas Hukum Unsrat, DR Flora Kalalo (FOTO Suluttoday.com)

Sidak Rutan Manado Amankan 8 HP

Rutan Kelas IIA Manado (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Tiada hari tanpa sidak yang digaumkan Ka Rutan Kelas IIA Manado Raden Budiman Priatna Kusumah, Amd.IP, SH, MH, benar-benar direalisasi jajarannya, khususnya bagi Tim Satgas Kamtib Rutan. Tanpa memandang waktu, setiap saat, Tim Sidak terus bergerak menyisir Blok-Blok hunian Warga Binaan.

Seperti Sabtu (22/9) usai Apel Pagi saat dua tim langsung bergerak melakukan Sidak di Blok Asoka di Kamar 8, dan Blok Sakura Kamar 1 dan 2 yang dihuni terpidana Korupsi. Hasilnya, 8 HP dan sejumlah cards HP berhasil diamankan.

Kepala Satuan Pengamanan Rutan Sonny Gumansalangi, dibantu Tim Satgas Kamtib, Meliko Pangemanan, Erwin Wungow, Ricko Wendur, Jouje Sinaulan dan belasan CPNS terlibat langsung dalam pelaksanaan Sidak ini. Menurut Ka Rutan, Bapak Budiman Kusumah, Sidak akan rutin digelar, setiap saat, dengan sasaran utama segala sesuatu yang jelas-jelas tabu berada dalam Rutan. Sementara Sonny Gumansalangi menjelaskan, pelaksanaan Sidak dilakukan kontinyu karena terus dilakukan.

‘’Seperti janji Pak Ka Rutan, bahwa tiada hari tanpa Sidak akan terus terjadi. Target kami, Rutan ini benar-benar bersih dari barang-barang terlarang,’’ tegasnya.

Pelaksaan Sidak yang digelar juga seak, tak mengenal waktu, bisa pagi, siang, sore, malam. ‘’Yang namanya Sidak tentu kapan saja, ‘’ ungkap putra Talaud tersenyum. (*)

iklan1