Category: Hukum Kriminal

Bukan Hanya DPRD, Sejumlah Pejabat di Pemkot Manado Juga Diperiksa Kejari

Maryono, SH.,MH (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Kasus dugaan kerugian negara yang tengah ditangani Kejaksaan Negeri (Kejari) Manado terus bergulir. Tidak hanya melibatkan para wakil rakyat (DPRD) Kota Manado periode 2014-2019 saja, lebih dari itu sejumlah pejabat selevel Kepala Dinas sampai Sekretaris Daerah Kota Manado ikut dipanggil Kejadi Manado. Pernyataan itu sebagaimana disampaikan Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Manado, Maryono, SH.,MH, Senin (22/6/2020) di ruang kerjanya.

”Kita panggil semuanya anggota DPRD Manado periode 2014-2019. Tidak hanya mereka, para pejabat eksekutif juga telah memenuhi panggilan kami. Dari Sekretaris Dewan (Sekwan) Manado, Kepala Badan, sampai Sekretaris Daerah Kota Manado saat itu. Beberapa Kepala Dinas sudah kita periksa. Tentu dugaan kerugian negara dalam perkara ini akan kita telisik, dan selesaikan,” ujar Maryono.

Tak hanya itu, Kajari yang dikenal akrab dengan pekerja media ini mengaku akan mengungkap secara tuntas siapa yang bertanggung jawab dalam kasus tersebut yang menyebabkan adanya Tunjangan Ganti Rugi (TGR) terhadap dana tunjangan rumah dan kendaraan dinas bagi anggota DPRD Kota Manado. Kasus ini juga akan menjadi perhatian serius.

”Kami akan mengejar siapa yang harus bertanggung jawab. Secara hukum memang jika TGR telah dikembalikan kasus tetap jalan. Namun, ada pertimbangan-pertimbangan bagi mereka yang berniat mengembalikan itu. Dari anggota DPRD Manado periode itu sebagian besarnya sudah datang dan kita periksa. Yang lainnya sedang dalam proses pemanggilan,” ujar Maryono yang mengatakan telah ada progres dalam kasus tersebut.

Para wakil rakyat yang diduga tersandung kasus TGR tersebut mulai satu persatu dirilis media dan telah memenuhi panggilan Kejari Manado. Kajari juga berharap agar para pihak yang terkait, akan dipanggil, selalu kooperatif dalam menunjang proses hukum yang tengah ditempuh. Maryono tak mau ada oknum yang sengaja menghambat proses hukum yang tengah berjalan.

Sekedar diketahui, berdasarkan informasi yang diperoleh bahwa anggota DPRD Manado periode itu diduga menerima aliran dana tunjangan pada tahun 2017-2018 berkisar Rp 160 juta hingga 200 juta per orang. Penyidik pun mengkalkulasi kerugian mencapai Rp 6 miliar dan belum dikembalikan ke kas negara.

(*/Bung Amas)

Pemilik Dodika Incinerator Blak-blakan, Minta Wali Kota Manado Bertanggung Jawab

Wali Kota Manado, GS Vicky Lumentut saat uji bakar mesin Incinerator (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Bergulirnya pemberitaan terkait belum tuntasnya pembayaran pengerjaan proyek mesin Incinerator di Kota Manado yang ditata dalam APBD Perubahan 2019 makin menarik untuk diungkap. Pasalnya, setelah pemberitaan Suluttoday.com, Jumat (12/5/2020) dan direspon Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Manado melalui Hak Jawab Pemberitaan, dimuat Suluttoday.com, Selasa (16/6/2020). Belum selesai disitu, masih juga bergulir.

Hal tersebut mendapat bantahan keras. Pemilik Dodika Incinerator, Corry Sanger langsung angkat bicara. Rabu (17/6/2020), saat dikonfirmasi media ini mengatakan ada kejanggalan dengan keterangan yang disampaikan Plt Kepala DLH Manado, Tresje J. Mokalu, S.Pd.,MAP. Menurut Corry apa yang disampaikan Tresje patut dipertanyakan kebenarannya.

“Patut dipertanyakan apa yang disampaikan Ibu Tresje Mokalu, terutama tentang Pemkot Manado tak lagi memiliki hutang karena telah membayar ke PT Atakara Naratama dan CV Jaya Sakti. Terus, posisi kami sebagai penyedia mesin Incinerator yang belum dilunasi pembayarakannya kurang lebih Rp. 2,6 Miliar. Itu apa namanya?, apakah mereka berkonspirasi yang menipu kami?. Setahu saya belum ada serah terima barang, dari kami kepada Atakara. Kan mekanismenya begitu, harus ada penyerahan barang dari Dodika ke Atakara dan Atakara ke Pemkot Manado,” ujar Corry.

Tak hanya itu, ia juga lantas mengajukan kecurigaannya atas beberapa keanehan administrasi yang diterapkan. Corry mengatakan bila DLH Manado dalam hal ini Tresje selaku Kadis yang mengaku sudah tuntas administrasi dan pembayaran, tentu pihaknya akan dilibatkan. Tapi yang terjadi malah tidak demikian.

“Yang terjadi malah seperti kerja-kerja mafia kalau betul yang dikatan Tresje itu benar. Karena sampai saat ini secara administrasi belum ada penyelesaian. Bahkan Wali Kota Manado menjamin bahwa Ibu Tresje selaku Plh Kadis LH Manado akan menyelesaikan seluruh pembayaran kepada Dodika. Atas dasar jaminan itulah, kami (Dodika) menyelesaikan seluruh pekerjaan pemasangan incinerator di Kota Manado. Sayangnya sampai saat ini belum ada niatan itu. Kami minta Wali Kota Manado, Pak GS Vicky Lumentut wajib bertanggung jawab atas hal ini,” tutur Corry tegas.

Kontraktor vokal asal Sulawesi Utara itu mengatakan bila pekerjaannya tidak diselesaikan, masalah ini akan bermuara pada penyitaan mesin Incinerator. Dan laporan ke penegak hukum. Corry menambahkan, berdasarkan informasi yang diperoleh, per tanggal 11 Juni 2020 Tresje telah pensiun. Jika masa belum pensiun, Corry menyarankan Tresje untuk memanfaatkan waktu yang ada guna menyelesaikan masalah pembayaran tersebut.

“Tak ada sebutan oknum dalam urusan ini. Saya ini pemilik alat Incinerator yang berada di Pemkot Manado, itu fakta. Ketika tak diselesaikan, saya akan menyita mesin Incinerator yang secara sah belum juga ada penyerahan. Saya siap buka-bukaan, sampai ke proses hukum. Kemudian, berdasarkan kabar yang saya dapat, si Tresje sudah pensiun 11 Juni 2020. Namun, bila masih bertugas sebagai Plt atau Plh Kadis, maka saya minta dia untuk menyelesaikan pembayaran kepada kami Dodika Incinerator,” tutur Corry yang mengaku akan terus menyuarakan masalah yang dihadapi saat ini.

Lanjut Corry mengungkap bahwa pihaknya menuntut jaminan dari Wali Kota. Karena sampai saat ini pembayaran tersebut tidak terealisir. Dimana PT Atakara disebutnya hanya mengikuti instruksi dari Tresje Mokalu.

“Bukti pernyataan tersebut dari Tresje Mokalu dan Ave Avianthy selaku Direktur Atakara ada di dalam rekaman percakapan yang ada pada kami. Ini sebagai bukti adanya dugaan persekongkolan antara Tresje Mokalu dengan PT Atakara,” ucap Corry menutup.

Sementara itu saat dikonfirmasi, Tresje melalui kontak whatsApp 082187417xxx, Kamis (18/6/2020), menyebut pihaknya memiliki surat sebagai bukti bahwa proses penyerahan barang sudah dilakukan dari PT Atakara dan CV Jaya Sakti.

“Itu tidak benar kami punya surat penyerahan dari PT Atakara dan CV Jaya Sakti,” tutur Tresje kepada Suluttoday.com.

(*/Bung Amas)

Dodika Incinerator Ajak Wali Kota Manado Turun Tangan Selesaikan Kemelut

Wali Kota Manado, GS Vicky Lumentut saat mengoperasikan Incinerator (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Bergulirnya kasus pengadaan mesin Incinerator di Kota Manado diakui menambah ragam problem di tengah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Pasalnya, menurut Corry Sanger, selaku pemilik Dodika Incinerator pekerjaan proyek yang dikerjakannya berdasarkan APBD 2019 tersebut pembayarannya bermasalah.

“Masih sekitar Rp.2,6 Miliar lebih diluar patologis yang harus dibayarkan Pemkot Manado kepada kami. Kapasitas saya sebagai pemilik Dodika yang mengadakan alat Incinerator, ternyata saya dipermainkan. Belum lagi sikap Plh Kadis LH Manado yang tidak kooperatif. Padahal saya diundang untuk proyek ini. Bukan datang intip-intip anggaran di Manado,” ujar Corry saat diwawancarai Suluttoday.com, Rabu (10/6/2020).

Penyedia alat Incinerator di Manado itu mengaku bahwa sampai saat ini belum ada proses penyerahan hasil pengerjaan proyek yang dilakukan itu. Corry meski menyampaikan kekecewaannya, sempat memberikan solusi kepada Wali Kota Manado agar ada titik temu yang dihasilkan.

“Saya memberi usul agar Pak Wali Kota Manado, GS Vicky Lumentut merespon kendala yang kami hadapi ini. Jangan sampai menjadi masalah yang lebih besar. Saya masih memberi waktu kepada Wali Kota agar menegur Kadis DLH Manado, serta mempercepat pelunasan pembayaran proyek pengadaan Incinerator yang terhambat saat ini,” tutur Conny yang menambahkan kalau mesin Incinerator telah dilakukan uji bakar.

Selain itu, perempuan yang dikenal santun ini menyampaikan agar proses tender proyek lanjutan mesin incineratur ini dipending dulu. Sampai proses yang belum selesai dari anggaran 2019 yang terkait dengan proyek yang dikerjakannya tuntas, barulah dilakukab pelelangan proyek. Corry pun secara tegas mengatakan pekerjaan tersebut belum dilakukannya penyerahan secara resmi.

“Aneh dan janggal, kok kita masih mencari solusi. Kemudian ada masalah yang berkembang, tapi tender (lelang) proyek telah dilakukan untuk tahun 2020. Harusnya selesaikan dulu tunggakan di tahun 2019. Saya menyampaikan secara jujur kalau proyek ini belum ada penyerahannya dari Dodika Incinerator ke Atakara dan dari Atakara kepada Pemkot Manado, seperti itu mekanismenya. Dan sampai sekarang tidak ada surat penyerahannya,” kata Corry.

Mirisnya lagi, lanjut Corry ada dugaan kuat Atakara berkonspirasi dengan Plh Kadis LH Kota Manado, Trisje Mokalu. Sementara itu saat dikonfirmasi, Mokalu tidak memberikan komentar apa-apa. Mokalu yang dihubungi melalui whatsApp dan telpon memilih pasif, terkesan menghindar. Sampai berita ini diterbitkan, Mokalu enggan memberikan komentar atau bantahan.

(*/Bung Amas)

Mesin Incinerator di Manado Minta Tumbal, Proses Hukum Tengah Berjalan

Mesin incinerator saat beroperasi, Wali Kota Manado, GS Vicky Lumentut ikut meninjau (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Riuh soal mesin Incinerator di Kota Manado akhirnya berujung ke proses hukum. Kini bergulir dalam penanganan dugaan korupsi pengadaan 4 unit Incenerator, semakin menguatkan indikasi pelanggaran hukum. Dari dugaan pelanggaran tersebut menyeruak kabar sejumlah oknum di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Manado termasuk dalam kategori berwenang dan paling bertanggung jawab.

”Kuat dugaanya terdapat motif kurang baik pada penetapan harga perkiraan sendiri (HPS),” kata sumber kuat media ini di lingkup Kejari Manado.

Bahkan menurut dia, kemungkinan oknum yang bakal terseret masalah tersebut lebih dari satu orang.

”Kemungkinan besar ada lebih dari satu oknum calon tersangkanya,” ujar sumber.

Meski begitu, harus disesuaikan dengan keterangan saksi-saksi serta alat bukti yang ada. “Kalau calon tersangka sudah jelas ada, tapi ada bukan hanya satu orang yang memiliki indikasi pelanggaran,” bebernya.

Pihak penyidik Kejari Manado melalui Kasie Pidsus, Parsaoran Simorangkir, SH, MH belum dapat menanggapi rincian di atas. Dengan nada mengelak, putra Sumatera Utara ini menjelaskan tahapan penanganan perkara berbandrol Rp 9,8 miliar itu.

”Saya minta maaf tidak dapat menjelaskan perkara ini, karena masih di tahap penyelidikkan,” ujar mantan Jaksa intelijen ini.

Hanya saja Simorangkir meyakini perkara yang bakal menyeret beberapa oknum itu tetap berjalan sesuai prosedur dan seprofesional mungkin.

Selain itu, Plt Kadis LH, Thresje Mokalu, S.Pd belum dapat memberikan penjelasan. Ketika dihubungi via whatsapp tidak menjawab.

Di tempat terpisah, Lucky Datau, Anggota Komisi III DPRD Kota Manado saat dimintai tanggapan menyampaikan bila proses hukum tengah berjalan pihaknya yang sejak awal konsen mengawal soal Incinerator ikut menyerahkan pada proses yang berjalan. Datau menilai upaya hukum juga merupakan hal yang tepat.

”Kalau sudah dalam proses hukum, berarti ini langkah tepat. Jika ada yang meminta kepastian hukum dan menempuh jalur tersebut, selaku wakil rakyat kita tak punya kuasa melarang. Mari kita sama-sama mengawal proses yang tengah berjalan,” kata Datau menutup.

(*/Redaksi)

BPD Toniku Sesali Sikap Kades Toniku Abaikan Kepentingan Masyarakat di Tengah Covid

Hasby Anggo (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Desa Toniku sesalkan sikap Pemerintah Desa Toniku dalam hal pengelolaan anggaran Desa yang terkesan tidak berpihak pada masyarakat di tengah Pandemi Covid-19.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua BPD Toniku M. Hasby Anggo pada Rabu (20/5/2020). Hasby menjelaskan bahwa indikator tidak berpihaknya pemerintah desa pada masyarakat dibuktikan dengan telah dicairkannya Dana Desa Tahap pertama 40%.

Namun digunakan untuk pembangunan Fisik pada dua Item kegiatan yaitu Pembangunan Selokan Air dan timbunan Taluk penahan banjir dan juga anggaran pembentukan posko gugus tugas sebesar 16 juta yang terkesan realisasinya tdk sampai angaka tersebut.

Hasby menyebutkan, 2 (dua) item kegiatan fisik tersebut memang termuat dalam APBdes namun pengesahan APBdes tersebut sudah berada ditengah gejolak Pandemi Covid-19 pada bulan April 2020

Menurutnya, Pemdes Toniku seharusnya merevisi anggaran tersebut untuk kepentingan penanganan Covid-19 sesuai Permendes Nomor 6 tahun 2020 dan surat Edaran menteri desa nomor 8 yang mengisyaratkan agar APBdes 2020 harus direvisi untuk kepentingan penanganan Covid-19 di desa

Aktivis muda vokal itu juga mengatakan, anggaran desa yang begitu besar berkisar 700juta lebih seharusnya digunakan untuk kepentingan Covid-19 baik itu pemberian BLT kepada masyarakat. Pengelolaan Posko Covid-19, maupun kegiatan pemberdayaan lainnya ditengah Pandemi Global ini sesuai dengan keinginan masyarakat banyak

“Bukannya direvisi untuk kepentingan masyarakat ditengah Covid-19, malah digunakan untuk kepentingan fisik yang terkesan mengejar keuntungan segelintir orang,” sesalnya

Selain itu, dirinya atas nama BPD juga sesali kepada pihak DPMPD Halbar yang terkesan tidak menghiraukan dan membiarkan dan tidak melakukan peneguran pada pihak pemdes Toniku

“Padahal kami sudah melakukan mediasi pemdes dalam rapat dengar pendapat beberapa waktu lalu dengan masyarakat, guna meminta kepastian pemdes dalam mengalokasikan BLT maupun kepentingan Penanganan Covid-19” tambahnya

Hal lain menurut Hasby juga sampai saat ini pihak Pemdes Toniku belum melakukan pendataan warga dalam penyaluran BLT maupun bantuan penanganan Covid-19 lainnya.

“Ini sudah keterlaluan,” keluh Hasby pada Suluttoday.com.

“Untuk itu kami meminta pihak Inspektorat maupun BPMPD Halbar untuk melakukan Sidak ke toniku dan melakukan evaluasi kinerja pada pihak Pemdes Toniku dan kalau tidak ditanggapi secara serius maka kami akan tindaklanjuti sampai ke ranah hukum sesuai dengan keinginan masyarakat” tutupnya.

(*/Rahmat)

iklan1