Category: Internasional

GPII Dukung Penuh Langkah JOKOWI Kecam Pengakuan Sepihak Amerika Serikat

Ketum PP GPII terpilih dan peserta Muktamar di Lombok, sesi foto bersama (Foto Suluttoday.com)

JAKARTA, Suluttoday.com – Perkembangan politik Internasional diakui dapat memberi pengaruh terhadap konstalasi perkembangan stabilitas pemerinatah lintas Negara. Menanggapi hal yang terjadi di Yarusalem, Presiden Joko Widodo mengecam pengakuan sepihak pemerintahan Amerika‎ Serikat (AS) bahwa Yerusalem adalah ibu kota Israel, dalam pernyataan pers di Istana Bogor, Kamis (7/12/2017).

”Indonesia mengecam keras pengakuan sepihak Amerika Serikat terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel dan meminta Amerika Serikat mempertimbangkan kembali keputusan tersebut,” ujar Jokowi.

Ditempat terpisah, Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), Masri Ikoni, Kamis (7/12/2017), menyambut baik dan mendukung penuh terkait sikap pemerintah Indonesia yang mengecam pernyataan sepihak Pemerintahan Amerika terhadap Yerussalem sebagai Ibu Kota Israel.

”Gerakan Pemuda Islam Indonesia hari ini mendukung penuh langkah pemerintah untuk Amerika. Ini semua atas nama perdamaian dunia maka kami serukan jihad melawan amerika jika pernyataan tersebut tidak dicabut oleh pemerintahan Amerika,” ujar Masri saat diwawancarai Suluttoday.com.

Masri juga menyerukan dan mengajak seluruh umat beragama di Indonesia khususnya dan dunia umumnya untuk bergandengan tangan untuk membantu upaya pemerintah Indonesia dalam upaya kemerdekaan palestina dan menjaga perdamaian dunia.(*/TimST)

Dampak Manado Fiesta 2017 Kunjungan Wisatawan 67.070 di Sulawesi Utara

Logo Manado Fiesta 2017 (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Manado Fiesta yang dihelat pada 1-10 September 2017, secara umum pelaksanaan 7 iven yang baru pertama kali digelar, berdampak positif terhadap perekonomian di Kota Manado, bahkan Sulawesi Utara.

Sebagaimana dilaporkan Asisten Sekretaris Daerah Kota Manado, Hendrik Warokka, S.Pd, D.E.A kepada Wali Kota Manado, G.S. Vicky Lumentut dan Wakil Walikota, Mor Dominus Bastiaan, melalui Laporan tertulis tertanggal 25 September 2017, dari data yang dihimpun dari beberapa perangkat daerah seperti Dinas Perhubungan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindag, dan Dinas Pariwisata, terdapat peningkatan yang sangat signifikan.

(1). Dari jumlah pengguna sarana transportasi darat misalnya, terdapat kenaikan 96.693 unit kendaraan baik angkutan kota dalam provinsi/antar provinsi, sepeda motor, dan minibus. (2). Jumlah pembeli di pasar tradisional, minimarket/swalayan, supermarket dan UKM, terjadi peningkatan rata-rata 30-60 persen untuk bahan kebutuhan pokok dan souvenir. (3). Jumlah kinjungan wisatawan mancanegara dan nusantara mencapai 60.070 orang terdiri dari Wisatawan Tiongkok dan Asia, 7700 orang, Eropa/USA/Australia, 800 orang, Nusantara, 58.570 orang dengan spend of money mencapai 389.850 M.

“Dari data-data tersebut, kita dapat melihat dampak langsung pelaksanaan Manado Fiesta 2017. Meski baru pertama kali digelar, terdapat peningkatan jumlah kunjungan wisatawan lokal. Kemudian dalam pelaksanaan Manado Under the Sea Carnival, para dekorator yang berasal dari luar Manado seperti Tomohon dan Tondano ikut dilibatkan, termasuk pelibatan masyarakat dalam urusan catering, sound system, dan alat musik, perlengkapan tenda/kursi, serta juru masak. Bahkan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku makanan tradisional khas Minahasa, masyarakat Kota Manado menyempatkan diri mengunjungi pasar tradisional di Airmadidi, Tomohon, dan Tondano,” tulis Warokka kemudian.

Menurut mantan Kadis Pariwisata dan Kebudayaan ini, outcome yang diperoleh dalam penyelenggaraan Mandao Fiesta di antaranya meningkatnya pendapatan para pelaku usaha di Kota Manado. Bahkan Outcome lain yang tidak bisa diukur dengan uang yaitu nilai branding Kota Manado sebagai kota wisata dunia makin kuat. (*/TimST)

Tinggalkan Liberalisme Ugal-Ugalan, Menangkan Pancasila…!!!

Ketum PRD saat berpidato (Foto Ist)

Hari ini, tanggal 20 Oktober 2017, pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kalla sudah berusia 3 tahun. Pada kesempatan ini, Partai Rakyat Demokratik (PRD) menyatakan pandangan sebagai berikut: Selama 3 tahun Jokowi-JK bekerja, ada kemajuan besar dalam penegakan kedaulatan Maritim dan pembangunan infrastruktur. Untuk sektor maritim, 317 kapal pelaku IUU Fishing sudah ditenggelamkan. Sedangkan pembangunan infrastruktur berhasil mengurangi kesenjangan antar-daerah dan disparitas harga 20-40 persen.

Tetapi pembangunan infrastruktur meninggalkan beberapa catatan kritis: (i) kurang memperhatikan daya dukung APBN dan menambah banyak utang; (ii) pelibatan swasta lewat mekanisme Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public Private Partnership (PPP) maupun sekurititasi aset BUMN berpotensi mengarah pada privatisasi; (iii) padat-modal dan teknologi ketimbang padat-karya, sehingga kurang menciptakan trickle down effect pada masyarakat luas; dan (iv) tidak dibangun Bank Pembangunan atau Bank Infrastruktur untuk pembiayaan infrastruktur seperti dijanjikan dalam Nawacita.

Selama 3 tahun berkuasa, Jokowi-JK giat sekali mendorong liberalisasi investasi melalui deregulasi. Deregulasi tersebut menghilangkan semua regulasi yang merintangi kebebasan investasi. Tidak hanya regulasi yang birokratis, berbelit-belit dan tumpang-tindih, tetapi juga regulasi yang memagari hak-hak publik dan daya dukung lingkungan (Amdal).

Selain itu, deregulasi juga membuka sektor-sektor sektor yang dulunya tertutup bagi modal asing, seperti cold storage, sport center, industri film, industri karet (crumb rubber), restoran, industri bahan baku obat, dan pengusahaan jalan tol. Jokowi-JK belum berhasil mengurangi ketergantungan impor, khususnya pangan dan energi, karena belum terwujudnya kedaulatan pangan dan energi. Dari 2014 hingga 2016, impor beras justru terus meningkat: 2014 sebesar 844,2 ribu ton, 2015 sebesar 861,6 ribu ton, dan 2016 sebesar 1,3 juta ton. Indonesia juga mengimpor garam, kedelai, gandum, dan lain-lain.

Impor energi juga masih tinggi. Sebanyak 50 persen kebutuhan BBM di dalam negeri masih diimpor, baik dalam bentuk mentah maupun BBM. Di sisi lain, lebih dari separuh produksi minyak di dalam negeri hanya dipegang oleh dua korporasi asing, yakni Chevron dan ExxonMobil. Politik pajak yang tidak berkeadilan, sehingga cenderung memperparah ketimpangan ekonomi. Di satu sisi, penghasilan selevel upah minumum kena pajak 5 persen, sedangkan penghasilan tertinggi hanya kena pajak 30 persen.

Sudah begitu, kaum kaya bisa menyembunyikan aset dan kekayaannya, sehingga terhindar dari pajak. Program tax amnesty menyingkap fakta, bahwa dari Rp 4.865,77 triliun harta yang dilaporkan, sebanyak Rp 3.687 triliun adalah deklarasi harta di dalam negeri. Artinya: ada ribuan trilyun harta di dalam negeri yang tidak pernah terlaporkan alias sembunyi (ilegal). Kemudian, investor asing terus diberi fasilitas keringanan pajak, seperti tax allowance dan tax holiday.

Baru-baru ini korporasi tambang raksasa Freeport juga menikmati keringanan pajak. Reforma agraria terjegal oleh liberalisasi sektor agraria; reforma agraria Jokowi-JK lebih banyak berbentuk sertifikasi (2.889.993 sertifikat tanah), ketimbang reditribusi tanah (redistribusi tanah baru 245.097 bidang), sehingga tidak banyak berefek mengurangi ketimpangan pemilikan tanah di Indonesia. Di sisi lain, penguasaan tanah oleh korporasi terus meningkat.

Tingkat kesejahteraan rakyat menurun akibat: (i) penyerahan komoditi pokok, seperti BBM dan listrik, pada mekanisme pasar; (ii) berkurangnya penyerapan tenaga kerja sektor formal; (iii) Nilai Tukar Petani (NTP) tidak pernah melesat jauh di atas 100; dan (iv) upah riil buruh tergerus inflasi. Di sisi lain, angka kemiskinan tidak berkurang signifikan (dari 27,73 juta jiwa pada September 2014 menjadi 27,77 pada Maret 2017, sedangkan indeks kedalaman kemiskinan menaik (dari 1,75 pada September 2014 menjadi 1,83 pada Maret 2017). Berdasarkan poin-poin di atas, kami mengambil beberapa kesimpulan: (1) kebijakan ekonomi Jokowi-JK masih belum selaras dengan cita-cita Trisakti; (2) ada kecenderungan liberalisasi ekonomi yang makin intensif di bawah Jokowi-JK lewat agenda deregulasi. Karena itu, kami menyimpulkan bahwa pemerintahan Jokowi-JK sangat liberal ugal-ugalan.

Berikut beberapa rekomendasi agar Jokowi-JK kembali ke jalan Trisakti: Mempercepat agenda Reforma Agraria dengan: (i) pengelolaannya berbasis koperasi; (ii) disokong dengan akses modal dan teknologi pertanian; dan (iii) pembatasan pemilikan dan penguasaan tanah di tangan segelintir orang dan korporasi. Pajak progressif dan tangkap orang kaya pengemplang pajak; kami mengusulkan skema pajak berikut: (i) sampai 50 juta (0 persen); (ii) 50-250 juta (15 persen); (iii) 250-500 juta (30 persen); (iv) 500 juta-1 milyar (30 persen + 15 persen); dan (v) di atas 1 milyar (30+20 persen). Peningkatan sumber daya manusia (SDM), dengan menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pekerjaan yang layak.

 

Pernyataan Sikap PRD. 

KISAH RAJA DAN PELAYANNYA

Husain Abdullah (Foto Ist)

Ada seorang Raja yang mempunyai seorang pelayan, yang dalam setiap kesempatan selalu berkata kepada sang Raja: “Yang Mulia, jangan khawatir, karena segala sesuatu yang dikerjakan Allah adalah sempurna, Ia tak pernah salah.” Suatu hari, mereka pergi berburu, pada saat mana seekor binatang buas menyerang sang Raja. Si pelayan berhasil membunuh binatang tersebut, namun tidak bisa mencegah Rajanya dari kehilangan sebuah jari tangan.

Geram dengan apa yang dialaminya, tanpa merasa berterima kasih, sang Raja berkata, “Kalau Allah itu baik, saya tidak akan diserang oleh binatang buas dan kehilangan satu jari saya..!” Pelayan tersebut menjawab, “Apapun yang telah terjadi kepada Yang Mulia, percayalah bahwa Allah itu baik dan apapun yang dikerjakanNya adalah sempurna, Ia tak pernah salah.”

Merasa sangat tersinggung oleh respon pelayannya, sekembalinya ke istana, sang Raja memerintahkan para pengawalnya untuk memenjarakan si pelayan. Sementara dibawa ke penjara, pelayan tersebut masih saja mengulangi perkataannya: “Allah adalah baik dan sempurna adanya.” Dalam suatu kesempatan lain, sang Raja pergi berburu sendirian, dan karena pergi terlalu jauh ia ditangkap oleh orang-orang primitif yang biasa menggunakan manusia sebagai korban.

Diatas altar persembahan, orang-orang primitif tersebut menemukan bahwa sang Raja tidak memiliki jari yang lengkap. Mereka kemudian melepaskan Raja tersebut karena dianggap tidak sempurna untuk dipersembahkan kepada dewa mereka. Sekembalinya ke istana, sang Raja memerintahkan para pengawal untuk mengeluarkan si pelayan dari tahanan, dan Raja itu berkata: “Temanku.. Allah sungguh baik kepadaku.

Aku hampir saja dibunuh oleh orang primitif, namun karena jariku tidak lengkap, mereka melepaskanku.” Tapi aku punya sebuah pertanyaan untukmu. “Kalau Allah itu baik, mengapa Ia membiarkan aku memenjarakanmu ? Sang pelayan menjawab: “Yang Mulia, kalau saja baginda tidak memenjarakan saya, baginda pasti sudah mengajak saya pergi berburu, dan saya pasti sudah dijadikan korban oleh orang-orang primitif sebab semua anggota tubuh saya masih lengkap.”

Semua yang dikerjakan Allah adalah sempurna, Ia tak pernah salah. Seringkali kita mengeluh mengenai hidup kita, dan pikiran negatif pun membunuh pikiran kita yang positif Marilah berpikir positif dan percayalah akan kebaikan Allah setiap saat. Allah pasti tahu mengapa Ia memilih kita untuk membaca pesan ini. Berbagilah dengan orang-orang yang kita kenal. Selamat berbaik sangka kepada Allah, atas segala kejadian & keadaan hidup kita..

#MakassarBahagia HUSAIN ABDULLAH

MARIN Nusantara: Terusan Kra Bukan Ancaman Indonesia

Direktur MARIN Nusantara, Makbul Muhammad (Foto Ist)

MANADO – Maritim Research Institute (MARIN Nusantara) tak pernah berhenti menyikapi kondisi yang dialami bangsa Indonesia tercinta. Kali ini melalui Direkturnya, Makbul Muhammad mengatakan bahwa Indonesia tak perlu khawatir berlebihan dengan akan beralihnya lalu lintas pelayaran internasional yang menghubungkan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik yang selama ini melewati selat malaka yang kemudian beralih melewati terusan Kra dinegara Thailand.

”Pembangunan terusan Kra ini adalah sebuah keniscayaan, apalagi pemerintah China telah digadang-gadang akan membantu thailand membangun Terusan Kra. Ingat bahwa teknologi selalu bergerak maju dan sulit untuk dibendung, begitupun dengan terobosan inovasi dan teknologi dalam dunia pelayaran internasional yang terus didesak dengan kebutuhan kecepatan hilirisasi logistik internasional,” ujar Makbul Muhammad.

Selain itu, dikatakannya sesuai jumlah kapal perhari yang melewati terusan tersebut tidak secara signifikasi mempengaruhi pelayaran Internasional. Bahkan, selat malaka menurutnya masih menjadi pilihan pelayaran saat ini.

”Dengan adanya terusan Kra, dipastikan tidak sepenuhnya juga bahwa pelayaran Internasional akan beralih, dengan jumlah 219 kapal perharinya yang melewati selat malaka, maka tentu selat malaka masih menjadi pilihan pelayaran internasional,” kata Makbul yang juga pengurus Dewan Nasional LMND ini.

Ditambahkannya lagi bahwa rakyat tidak harus melihat selat malaka dari dua dimensi, yang pertama dimensi ekonomi yaitu bagaimana pemanfaatan posisi strategis selat malaka yang dilalui rata-rata 80.000 kapal pertahunnya bisa memberi efek ekonomi kepada Indonesia.

”Nah, selama ini tidak ada aktifitas ekonomi terhadap pelayaran internasional diselat malaka oleh Indonesia, Artinya Indonesia selama ini tidak ada ketergantungan ekonomi terhadap selat malaka. keuntungan ekonomi justru dimaksimalkan oleh negara tetangga Singapura yang dapat memfasilitasi berbagai kebutuhan pelayaran dengan pelabuhan transhipment berstandar ISPS Code, Singapura ini seperti  rest area, jika di analogikan selat malaka adalah jalan tol didarat,” tutur Makbul.

Dijelaskannya pula soal dimensi Geopolitik, dengan selat malaka seolah indonesia memiliki bargaining dengan posisi tawar menjadi penentu bagi percaturan geopolitik kontemporer. Memang kemudian posisi strategis suatu negara bisa mempengaruhi kedudukannya dalam konteks pergaulan internasional.

”Tapi, kekuatan ekonomi dan politiknya suatu negara sangat menentukan dalam percaturan geopolitik dunia saat ini, yakni bagaimana negara tersebut mapan dan mandiri secara ekonomi dan sejauhmana negara tersebut mampu menggalang kekuatan dalam beraliansi dipanggung internasional, nah dengan kekuatan ekonomi dan politik inilah serta bonus geografi dan demografi yang menjadi landasan untuk mewujudkan indonesia sebagai poros maritim dunia,” papar Makbul kepada Suluttoday.com, Senin (20/3/2017). (*/Amas)

iklan1