Category: Nasional

Soal Rencana Bebaskan Koruptor, AMTI Desak Menkumham Dicopot

Tommy Turangan (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Rencana membebaskan narapidana (Napi) koruptor, teroris dan bandar narkoba dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Prof. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D dengan alasan memotong mata rantai penyebaran Virus Corona, mendapat protes LSM Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI).

Minggu (5/4/2020), Tommy Turangan, SH, Ketua Umum (Ketum) AMTI saat diwawancarai Suluttoday.com menyampaikan keberatannya atas rencana tersebut. Menurut Turangan alasan kemanusiaan bukan berarti dimanfaatkan untuk orang-orang yang tidak berperikemanusiaan seperti para pencuri uang rakyat (koruptor).

“Jangan kemudian Virus Corona dijadukan pintu masuk membebaskan para koruptor. AMTI secara tegas menolak rencana Menteri Yasonna Laoly untuk membebaskan koruptor. Bagi para penjahat hak-hak rakyat tak perlu dikompromikan dengan alasan apapun. Mereka selayaknya dihukum,” ujar Turangan.

Lanjut dikatakannya, wabah Corona bukan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu. Posisi rakyat yang taat hukum, tambah Turangan perlu dihormati pemerintah dengan tidak mengkompromikan hukum yang berlaku. Koruptor salah satunya sebagai rakyat yang mengabaikan dan melabrak hukum. Tegas, Turangan juga mendesak Presiden Ir. Joko Widodo (Jokowi) mencopot Menkumham, jika memaksakan membebaskan koruptor.

“Rupanya Corona mau digunakan untuk membahwa keberuntungam bagi mereka para bandit’bandit uang negara. Sementara warga negara yang taat aturan di himbau jangan keluar rumah. Lalu Negara bisa kasih apa?. Warga di krangkeng. Itu sebabnya, rakyat juga menuntut keadilan hukum. Ketaatan hukum, seharusnya mereka para koruptor yang dipenjara buarkan saja dalam trali besi. Jika Menteri Yasonna tetap memaksa membebaskan koruptor, maka kami mendesak Pak Presiden segera mencopot beliau dari jabatan Menkumham,” kata Turangan.

Aktivis vokal asal Minahasa Selatan yang berkarir di DKI Jakarta itu mengharapkan agar ungkapan dan stigma buruk tentang hukum tidak lagi dibenarkan penegak hukum. Cara yang dilakukan, tambah Turangan adalah dengan konsisten para penegak hukum dan stakeholder menjalankan aturan yang ada. Jangan melakukan standar ganda dalam aktualisasi nilai-nilai hukum.

“Jangan sampaj menjadi benar yang disebut keadilan yang tertinggi adalah ketidakadilan. Sedih rasanya kalau hal itu terjadi, sama saja kita menjatuhkan marwah hukum kita. Pemerintah juga kami ingatkan, jangan sampai rakyat kecil yang taat hukum diabaikan. Seharusnya, rakyat kecil diurus Negara, bukan mereka-mereoa pembangkang hukum dibebaskan saat melakukan perampokan uang rakyat,” ujar Turangan.

Turangan yang juga Advokat itu mengajak Menkumham membantu Presiden Ir. Jokowi dalam memerangi penyebaran Virus Corona melalui Menteri Kesehatan dengan menyediakan fasilitas kesehatan dan tenaga medis di Tahanan.

(*/Bung Amas)

KNPI Sosialisasi Edukasi Cegah COVID-19 Sampai di Kabupaten Terluar Indonesia

Ketua Jackson Kumaat (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Ajuran pemerintah untuk melakukan Social Distancing ikut dikampanyekan Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Presiden Ir. Joko Widodo juga telah menegaskan akan diterapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), guna memerangi menyebarnya wabah Corona Virus Disease (COVID-19), mendapat dukungan KNPI.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP KNPI Jackson A.W. Kumaat mengatakan, kepada sejumlah wartawan, Jumat (3/4/2020) menyebutkan peran penting KNPI sebagai wadah berhimpun pemuda dalam bahu-membahu dengan pemerintah dalam mengatasi serta menanggulagi pandemi COVID. Menurut Jackson, KNPI secara nasional sedang melakukan sosialisasi ke masyarakat agar berperan aktif melawan COVID-19.

“Secara serentak KNPI secara nasional melakukan edukasi kepada masyarakat. Dengan instrumen sosialisasi, memberi pemahaman kepada masyarakat agar menaati apa instruksi dan himbauan pemerintah dalam mengantisipasi penyebaran COVID-19. Pengurus KNPI di tingkat Provinsi sampai Kabupaten/Kota sedang melakukan edukasi tersebut. Mari kita support pemerintah melawan COVID-19,” kata Jacko sapaan akrab Kumaat.

Spanduk KNPI, ajakan melawan COVID-19 (Foto Istimewa)

Tambah Jacko menuturkan beberapa metode penyampaian pesan edukatif ke publik dilakukan dengan prinsip mengajak masyarakat untuk menjauh dari kerumunan dan berada di rumah saja. Aktivis muda vokal ini menilai usaha serius pemerintah dalam soal patut didukung sepenuhnya elemen pemuda Indonesia.

“Sudah masuk laporan dari seluruh Provinsi bahwa pengurus KNPI di daerah tengah giat melakukan sosialisasi tentang pembatasan sosial. Salah satu cara yaitu melalui memasang spanduk, ajakan dan himbauan agar masyarakat tetap di rumah saja. Masyarakat diminta menjaga jarak, menghindari kerumunan. Upaya ini dilakukan KNPI untuk menyukseskan apa yang menjadi prioritas pemerintah Pak Jokowi dan KH. Ma’ruf, sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia,” ujar Jacko yang juga menambahkan bahwa di wilayah perbatasan Indonesia juga sosialisasi tengah dilakukan.

Ditempat terpisah, Ketua KNPI Talaud Suyanto Matoneng saat diwawancarai Suluttoday.com, Jumat (2/4/2020), bahwa KNPI giat melakukan sosialisasi memerangi COVID-19, dan konsisten melakukan edukasi pencegahan COVID-19 kepada masyarakat agar menjaga jarak sosial.

Spanduk disejumlah tempat di Talaud (Foto Istimewa)

“Secara nasional kita KNPI di instruksikan melakukan edukasi soal pencegahan COVID-19. Semoga pesan yang disampaikan dapat dilaksanakan bersama seluruh masyarakat, termasuk kami yang ada di Talaud,” kata Matoneng, Ketua KNPI yang berada di Kabupaten Kepulauan, berbatasan dengan Negara Filipina tersebut.

(*/Bung Amas)

BPP GAPRNSI Sikapi Perkembangan Sektor Jasa Konstruksi Ditengah Pandemi Covid-19

Pelaksanaan kegiatan GAPENSI belum lama ini (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Meluasnya pandemi Covid-19 yang merebak di seluruh penjuru dunia memberikan dampak fundamental terhadap stabilitas ekonomi. Hal tersebut menyebabkan terjadinya pelambatan bahkan resesi ekonomi dunia. Dinamika ekonomi global tersebut, pun secara langsung berimplikasi terhadap stabilitas ekonomi nasional.

Terlebih dengan semakin masifnya jumlah suspect serta penyebaran Covid-19 ke wilayah Indonesia. Sejak awal Maret hingga saat ini, terjadi pelambatan ekonomi nasional, pekerja informal paling terdampak, apa lagi dengan pemberlakuan social distancing, Work from home (WFH) dan stay at home, mobilitas atau lalu lintas perdagangan dan jasa menurun drastis. Dalam hal ini, kebijakan pemerintah yang menetapkan pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional patut diapresiasi, sehingga sumber daya pemerintah dibantu oleh seluruh komponen masyarakat bisa fokus menanggulangi wabah covid-19.

Perhatian serta fokus pemerintah dalam penanggulangan bencana nasional ini, semakin terlihat dan ditegaskan dengan terbitnya Keppres No.11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19, Perppu No.1 Tahun 2020, tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19, serta PP No.21 Tahun 2020, tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.

Dengan terbitnya Keppres, Perppu, dan PP secara bersamaan, mengambarkan situasi yang sangat mendesak, darurat dan perlunya gerak cepat untuk menormalisasi atau mengendalikan keadaan.

Menurut Ketua Umum BPP GAPENSI Iskandar Z. Hartawi mengaku pihaknya ikut terdampak. Sebagai asosiasi yang menaungi pelaku jasa konstruksi di Indonesia dengan jumlah anggota 30.763 BUJK, 82 persen diantaranya bergerak di skala UMKM akan merasakan dampak paling signifikan.

“Maknanya, implikasinya pun akan melebar pada daya beli dan perputaran ekonomi dilingkungan masyarakat menengah ke bawah, efek lanjutan adalah meningkatkan angka kemiskinan,” ujar Iskandar.

Sektor jasa konstruksi sebagai bagian dari pelaku ekonomi, merasakan dampak yang sangat besar atas wabah covid-19. Elemen pelaksanaan konstruksi seperti material, tukang, peralatan, transportasi, waktu dan mobilitas terkait langsung dengan wabah covid-19, sehingga dapat menimbulkan ketidakpastian.

Fakta dilapangan, proyek pengerjaan bangunan di suatu kabupaten menjadi terbengkalai karena material dan tukangnya diangkut dari kabupaten tetangga, terganggu mobilitas transportasinya karena pemberlakuan kebijakan karantina wilayah yang diberlakukan pimpinan di daerah tersebut. Terlebih, jika materialnya harus didatangkan dari propinsi lain. Belum lagi, variabel eskalasi harga dan bahan baku yang melambung tinggi karena kenaikan kurs dollar dan harus diimpor.

“Kondisi kedaruratan yang ditimbulkan oleh Covid-19 berimplikasi pada ketidakmungkinan proses pengerjaan konstruksi bisa berjalan normal, efektif, berkualitas dan tepat waktu. BPP Gapensi menyimpulkan bahwa realitas saat ini sudah masuk kategori force majeure. Senada dengan maksud dalam Keppres No.11 Tahun 2020, tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang menyatakan bahwa penyebaran Covid-19 yang bersifat luar biasa dengan ditandai jumlah kasus dan/atau jumlah kematian telah meningkat dan meluas lintas wilayah dan lintas Negara dan berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat Indonesia,” jelas Iskandar.

Karenanya Sekjen BPP Gapensi Andi Rukman N. Karumpa menyampaikan sejumlah pandangan dan masukan kepada pemerintah. Terkait pekerjaan yang sedang berjalan, pemerintah dipandang perlu mengeluarkan payung hukum untuk memberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan hingga melampaui tahun anggaran, termasuk meniadakan denda keterlambatan pekerjaan dampak pandemi.

“Nah, yang kedua soal eskalasi harga, penyesuaian harga satuan item pekerjaan dengan memberikan addendum biaya tambah atau dengan rescoping (pengurangan item pekerjaan). Kemudian ketiga memberikan biaya tambah kepada penyedia jasa untuk melakukan pengadaan APD dan melakukan SOP sesuai dengan protokol pencegahan covid-19 di setiap proyek sesuai pedoman dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dimana proyek terselenggara,” kata Andi Rukman, Jumat (3/4/2020).

Tidak hanya itu, terkait dengan keberlanjutan proses pengadaan barang dan jasa konstruksi. Pertama, meminta pemerintah untuk mengevaluasi kembali Surat Edaran Menteri Keuangan
(SE No.S-247/MK.07/2020 tentang penundaan pengadaan barang dan jasa yang bersumber dari DAK fisik. Dengan tetap melanjutkan proyek nilai di bawah 10 miliar yang peruntukannya untuk skala kecil dan atau UMKM.

Kedua, mengusulkan untuk belanja modal fisik yang direalokasi hanya untuk proyek multi years dimana azas manfaat dari kegiatan tersebut belum bisa sesuai target atau berfungsi tahun yang ditetapkan.

Selanjutnya, berkaitan dengan kebijakan sektor keuangan di bidang jasa konstruksi. Pertama, penurunan suku bunga modal kerja konstruksi diiringi dengan restrukturisasi kredit dan penundaan bayar pokok sesuai dengan skala usaha. Kedua, pemberlakuan penurunan suku bunga modal kerja ditujukan untuk angsuran leasing alat berat konstruksi.

“BPP Gapensi memberi pandangan dan masukan resmi kepada pemerintah dalam menyikapi wabah covid-19 dan dampaknya terhadap sektor jasa konstruksi. Semoga menjadi perhatian dan memantik untuk membangun sinergi dalam penanggulangan covid-19 serta mendorong bangsa ini untuk terus bergerak maju,” ujar Andi Rukman menutup.

(*/Bung Amas)

Surat Terbuka Guru Honorer di Manado untuk Presiden Jokowi

Masri Hamzah (Foto Istimewa)

SURAT TERBUKA

Kepada Yang Terhormat,
Presiden Republik Indonesia,
Bapak Joko Widodo

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga Bapak berada dalam kondisi yang prima, sehingga tugas-tugas kenegaraan menyangkut hajat hidup seluruh rakyat Indonesia dapat ditunaikan dengan baik. Amin.

Mohon maaf jika sudah mengganggu konsentrasi Bapak di sela-sela tugas penanganan musibah pandemi global covid-19 ini, Pak.

Sejak akhir tahun lalu, ketika pandemi global virus corona merebak dan sejumlah negara di dunia terpapar dengan angka kematian yang tinggi, negara kita masih tenang-tenang saja. Belum kelihatan ada ikthtiar untuk mengantisipasinya. Kita terlalu menganggap remeh situasi. Dan dengan begitu jumawanya, ada pejabat negara ini yang membuat pernyataan kontroversial bahwa Indonesia tidak akan terkena virus corona. Sampai akhirnya Bapak Presiden sendiri lah yang mengumumkan ditemukannya kasus positif covid-19 pertama pada 2 Maret 2020 lalu.

Hingga saat surat ini saya tulis, jumlah penderita yang terpapar sudah 1.414, dengan jumlah kematian 122 orang, dan yang sembuh baru 75 orang. Bahkan tenaga medis yang menangani pasien sudah 81 orang dinyatakan positif, dan 2 orang telah meninggal dunia. Bahkan pejabat teras di lingkaran presiden sekelas menteri positif terpapar covid-19. Hingga pejabat pemerintah daerah dan anggota dewan perwakilan rakyat pun tak luput dari serangannya. Semua orang terkena, tanpa memandang lapisan dan strata sosial. Keadaan yang sungguh menyedihkan.

Menyikapi kondisi yang terus berlangsung cenderung ke arah yang mengkhawatirkan ini, maka beberapa pihak yang berkompeten terutama ahli kesehatan dan tenaga medis telah menyarankan bahkan merekomendasikan agar pemerintah mengambil kebijakan me-lockdown negeri ini sementara waktu. Agar mata rantai penularan virus ini bisa diputuskan secara total.

Dengan berbagai pertimbangan, di antaranya dari aspek ekonomi, pemerintah menolak mengambil langkah strategis untuk melakukan lockdown.

Di sini saya ingin bertanya, adakah pilihan lain yg lebih efektif dan efisien tanpa membuang waktu yang terlalu lama selain me-lockdown, Pak?
Indonesia adalah negara kepulauan dengan titik pintu masuk lewat laut yang begitu banyak begitu juga dengan jumlah bandara yang terdapat di semua wilayah negara yang luas ini. Maka bisa dipastikan potensi penyebaran dari berbagai titik masuk itu sangat terbuka lebar. Dan sekarang jumlah korban yang terpapar positif dan meninggal semakin bertambah dari waktu ke waktu. Apakah keadaan ini harus dibiarkan sampai ada keputusan yang cerdas untuk mengakhiri krisis ini, Pak?

Jika disuruh memilih antara menyelamatkan ekonomi atau nyawa, manakah yang akan dipilih? Kalau ekonomi yang lebih diutamakan daripada nyawa, maka perlu juga dipikirkan, jika nyawa manusia semuanya melayang, siapa yang akan menggerakkan roda perekonomian? Manusia juga kan, Pak? Maka, bagi kami, menyelamatkan nyawa adalah prioritas yang harus lebih diutamakan.

Mungkin ketika Bapak dan para anggota kabinet Bapak sedang rapat memperdebatkan masalah ekonomi, rakyat Indonesia yang terkena virus ini sudah mulai berjatuhan satu demi satu karena masih menunggu hasil keputusan di forum rapat.

Mohon, hindarilah kalkulasi-kalkulasi dan negosiasi-negosiasi politik yang tidak produktif untuk menangani masalah wabah corona ini. Ini adalah masalah kemanusiaan, Pak. Jangan dipermainkan oleh perang opini di wilayah politis. Bukan saatnya lagi berkampanye politik. Virus corona ini sekarang menjadi musuh kita bersama. Harusnya kita saling berempati. Berkolaborasi menangani bersama-sama.

Biarlah urusan penanganan virusnya menjadi bagian tugas paramedis dan para ilmuwan. Tanggungjawab pemerintah adalah memastikan bahwa ketika status lockdown diberlakukan, maka kebutuhan pokok masyarakat terutama menengah ke bawah terpenuhi. Buatlah realokasi pembiayaan APBN khusus penanganan wabah covid-19 ini. Alihkan pos anggaran infrastruktur sementara waktu buat anggaran percepatan penanganan selama masa darurat ini. Suruhlah para taipan dan konglomerat yang sudah banyak meraup keuntungan dari bisnis mereka di negeri ini untuk ikut membantu meringankan beban ekonomi rakyat kecil yang merupakan konsumen terbesarnya. Para pejabat dan anggota DPR agar menyisihkan sebagian gajinya untuk donasi kebutuhan rakyat miskin. Hentikan dulu semua interaksi sosial juga aktivitas ekonomi secara langsung. Kecuali sentra ekonomi khusus untuk pelayanan belanja kebutuhan pokok dan pusat pelayanan medis untuk penanganan pasien selama masa darurat covid-19 ini. Selain itu, semuanya harus diawasi secara ketat.

Saya tidak bisa membayangkan, bila kondisi ini terus dibiarkan, akan terjadi suasana sebagaimana yang diungkapkan oleh penyair almarhum W.S. Rendra dalam sajaknya, Doa Orang Lapar:

Kelaparan adalah burung gagak
yang licik dan hitam
jutaan burung-burung gagak
bagai awan yang hitam

O, Allah !
burung gagak menakutkan
dan kelaparan adalah burung gagak
selalu menakutkan
kelaparan adalah pemberontakan
adalah penggerak gaib
dari pisau-pisau pembunuhan
yang diayunkan oleh tangan-tangan orang miskin

Kelaparan adalah batu-batu karang
di bawah wajah laut yang tidur
adalah mata air penipuan
adalah pengkhianatan kehormatan

Seorang pemuda yang gagah akan menangis tersedu
melihat bagaimana tangannya sendiri
meletakkan kehormatannya di tanah
karena kelaparan
kelaparan adalah iblis
kelaparan adalah iblis yang menawarkan kediktatoran

O, Allah !
kelaparan adalah tangan-tangan hitam
yang memasukkan segenggam tawas
ke dalam perut para miskin

Kutipan Surat Terbuka (Foto Suluttoday.com)

O, Allah !
kami berlutut
mata kami adalah mata Mu
ini juga mulut Mu
ini juga hati Mu
dan ini juga perut Mu
perut Mu lapar, ya Allah
perut Mu menggenggam tawas
dan pecahan-pecahan gelas kaca

O, Allah !
betapa indahnya sepiring nasi panas
semangkuk sop dan segelas kopi hitam

O, Allah !
kelaparan adalah burung gagak
jutaan burung gagak
bagai awan yang hitam
menghalang pandangku
ke sorga Mu

Saat menulis surat ini hati saya menangis, karena telinga saya masih mendengarkan rekaman pernyataan juru bicara pemerintah untuk penanganan covid-19 yang meminta “yang miskin melindungi yang kaya agar tidak menularkan penyakitnya”. Luar biasa! Di tengah krisis wabah yang mencekam ini, ternyata penularan penyakit masih dihubungkan dengan status sosial. Kami yang miskin pun dianggap sebagai sumber penularan penyakit bagi yang kaya. Miris sekali. Pernyataan seperti ini tidak elok disampaikan oleh pejabat negara.

Saya tidak bisa menyuarakan keprihatinan ini lewat demo atau aksi unjuk rasa. Karena hal itu pasti tidak dapat dilakukan di mana pengumpulan massa saat ini dilarang. Justru hanya akan menambah peluang penyebaran virus. Selain tentu saja mengurus aksi demo itu banyak ribetnya – mengurus surat izin, mendistribusikan logistik peserta demo, harus berhadapan dengan aparat — dan lebih banyak aksinya berakhir dengan rusuh. Sementara diam tanpa aksi di tengah situasi seperti ini adalah sikap yang tidak humanistik. Maka yang bisa saya lakukan hanyalah dengan menulis surat ini, Pak.

Sekali lagi, para pakar sudah menyampaikan pendapat dan pikiran mereka kepada pemerintah. Jika semua suara dari para pakar seluruh bidang terkait penanganan virus corona ini tidak didengar lagi oleh pemerintah agar melakukan lockdown untuk sementara waktu, lalu suara siapa lagi yang bisa didengarkan? Apakah harus menunggu Nabi Isa turun dari langit? Para petugas medis sudah banyak menjadi korban saat berjuang menyelamatkan nyawa mereka yang terkena virus corona. Jangan sampai kami juga para guru akan menjadi korban berikutnya. Jika para guru juga telah menjadi korban, siapa lagi yang akan menyiapkan generasi bangsa ini di masa depan? Kami akan merasa gagal, karena tidak bisa ikut memenuhi amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau istilah Lockdown terlalu seram, maka gantilah dengan padanan kata “Karantina Wilayah“. Tapi pada intinya lakukanlah upaya pemutusan mata rantai penyebaran covid-19 ini secara tuntas dan total. Dan ini hanya untuk sementara waktu, hanya sementara saja, Pak. Demi kemaslahatan yang lebih besar, yakni keselamatan rakyat. Kami berharap Bapak dapat mengikuti saran para pakar tersebut dan mengeluarkan maklumat yang tegas agar bisa menyelamatkan jutaan nyawa rakyat Indonesia yang Bapak pimpin.

Semoga surat ini bisa menggugah nurani Bapak yang berada nun di Istana negara sana.
Terima kasih jika Bapak sudi membaca surat ini. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan.
Semoga Allah Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi dan memberkati Bapak.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Manado, 31 Maret 2020
Masri Hamzah,
(Guru honorer mewakili perasaan rakyat miskin)

#SaveIndonesia
#SaveParamedis
#LawanCovid-19
#CegahVirusCorona
#StayHome
#StaySafe
#SocialDistancing
#KarantinaWilayah
#LockdownSegera

Referensi:

https://nasional.kompas.com/read/2020/03/02/11265921/breaking-news-jokowi-umumkan-dua-orang-di-indonesia-positif-corona

https://www.suara.com/news/2020/03/02/125104/baru-sehari-terawan-bantah-corona-di-indonesia-2-warga-dinyatakan-positif

https://www.kompas.com/tren/read/2020/02/18/195246965/indonesia-negatif-virus-corona-menkes-terawan-kami-berutang-pada-tuhan

https://www.cnbcindonesia.com/news/20200315070648-4-144929/menhub-budi-karya-positif-corona-sempat-ratas-dengan-istana

https://www.suara.com/health/2020/03/20/165644/wali-kota-bogor-bima-arya-positif-corona-5-pejabat-ini-yang-juga-positif?page=all

https://www.riauonline.co.id/nasional/read/2020/03/25/bupati-cantik-positif-corona-ini-daftar-kepala-daerah-yang-terinfeksi-covid-19

https://bangka.tribunnews.com/2020/03/28/anggota-dpr-ri-imam-suroso-meninggal-dunia-3-hari-dirawat-berstatus-pdp-virus-corona

https://www.tribunnews.com/nasional/2020/03/29/presiden-harus-evaluasi-kinerja-jubir-achmad-yurianto-atas-pernyataan-si-kaya-si-miskin

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52082427

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52074437

https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-52022140

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200327124707-20-487457/viral-guru-besar-fk-ui-minta-jokowi-terapkan-local-lockdown

https://news.detik.com/berita/d-4946827/darurat-corona-ri-perlu-terapkan-kondisi-seperti-lockdown/1

https://news.detik.com/berita/d-4946827/darurat-corona-ri-perlu-terapkan-kondisi-seperti-lockdown/2

https://www.merdeka.com/peristiwa/komnas-ham-desak-pemerintah-berlakukan-karantina-wilayah-untuk-cegah-corona.html

https://news.detik.com/internasional/d-4946313/lockdown-diterapkan-di-wuhan-who-akui-keberhasilan-china-atasi-corona

https://news.detik.com/internasional/d-4946688/2-pekan-lockdown-italia-klaim-berhasil-turunkan-penularan-corona

Kesal, Senator Djafar: Soal TKA China, Pemerintah Harus Tindak Tegas Jangan Anomali

Hi. Djafar Alkatiri (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres), Instruksi Presiden (Inpres) dan Peraturang Pemerintah terkait pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) sebagai langkah maju. Menandakan keseriusan Presiden Republik Indonesia, Ir Joko Widodo dalam memerangi pandemi Covid-19. Dilain pihak, ada kelonggaran rupanya dalam menerapkan apa yang dianjurkan pemerintah terkait pembatasan sosial.

Dari sisi pencegahan dan penindakan penyebaran Covid-19 juga mendapat support penuh Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Hi. Djafar Alkatiri. Ironisnya, kata Senator Djafar ditengah giat-giatnya pemerintah melakukan pembatasan sosial, masih ada Tenaga Kerja Asing (TKA) yang diberi kesempatan masuk ke Indonesia. Menurut Djafar, Presiden Jokowi harus bertindak tegas dan adil terkait hal tersebut.

“Rakyat tengah mendukung perintah pemerintah soal upaya melawan penyebaran Covid-19. Ironisnya, ada TKA yang masuk secara resmi di Kabupaten Bintan, Provinsi Kepri. Soal TKA China ini saya mendesak pemerintah harus tindak tegas jangan membuat anomali,” kata Djafar, Wakil Ketua Komite 1 DPD RI ini, Rabu (1/4/2020).

Bahkan, tambah Senator asal Sulawesi Utara (Sulut), terjadi semacam pembangkangan dan teladan yang tidak etis ditunjukkan instansi tertentu. Insiden masuknya puluhan TKA China itu berpotensi melahirkan penolakan dan protes rakyat.

“Akhirnya apa?, rakyat menjadi tidak patuh dan berpotensi melakukan perlawanan terhadap pemerintah. Harusnya jangan ada tebang pilih, para TKA itu jangan diloloskan masuk ke Indonesia ditengah kita sedang melawan meluasnya wabah Cavid-19. Sekali lagi janganlah pemerintah mendegradasi kepercayaan rakyat,” ujar Djafar tegas.

Mantan Ketua Umum Wilayah BKPRMI Sulut itu mendesak agar pihak Imigrasi dan PT. Bintan Alumina Indonesia (BAI) diberi sanksi tegas. Dimana kondisi Indonesia sedang darurat Covid-19, mereka masih melakukan praktek standar ganda. Sikap yang dinilainya tidak paralel dengan perintah pemerintah.

Puluhan TKA saat tiba di Kabupaten Bintan (Foto Istimewa)

“Saya sangat menyesalkan hal ini. Pihak Imigrasi segera diberikan sanksi tegas. Seperti itu pula, izin usana beroperasinya PT. Bintan Alumina Indonesia dicabut sekarang juga. Jangan ada kompromi demi keselamatan rakyat kita. Ingat kesehatan dan jiwa rakyat kita lebih penting diatas kepentingan usaha, investasi atau bisnis. Pemulihan, pencegahan dilakukan dengan prinsip kerja kolektif yang dimotori pemerintah, bukan ini caranya,” tutur Senator Djafar.

Selanjutnya, Djafar mengajak pemerintah bersama para Menteri mengutamakan kepentingan kemanusiaan. Apa yang diarahkan Presiden itu menjadi tugas kolosal, bukan ruang dan peluang yang dimainkan guna mendatangkan atau meloloskan TKA yang kehadiran mereka membawa resiko ketidaknyamanan dari rakyat.

“Sudah tentu rakyat khawatir dan takut kalau penyakit menular Covid-19 ini dibawa para TKA itu. Kan sekedar pernyataan atau surat keterangan sehat dari TKA tidak membuat serta-merta rakyat percaya. Jangan kita menambah-nambah kepanikan di tengah rakyat yang cemas saat ini,” tutur Djafar.

Tidak hanya itu, Senator vokal itu mengatakan bahwa pemerintah harus adil dalam menerapkan sistem menghadapi Bencana Nasional Covid-19. Djafar menyebut bila masih saja pemerintah berlaku lunak terhadap TKA, maka satu kelak akan terungkap ke publik apa sebetulnya yang dilakukan pemerintah.

“Rakyat Indonesia itu membutuhkan pemerintah berlaku adil. Jangan hanya rakyat kecil dituntut menjaga jarak, pembatasan sosial. Lantas yang lainnya dibiarkan, tidak ditindak. Siapa sebetulnya yang bermain dibalik ini?. Harus ditelusuri, bahkan sampai setelah Virus Corona ini hilang. Oknum atau kelompok yang meloloskan ini harus ditindak,” tukar Djafar menutup.

Untuk diketahui, Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) Kelas II Tanjungpinang Agus Jamaludin, juga telah membenarkan kedatangan puluhan TKA asal China ke Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, melalui Pelabuhan Bulang Linggi Tanjunguban.

“Benar, hari ini ada sekitar 39 TKA asal China masuk ke Kabupaten Bintan,” kata Agus Jamaludin di Bintan, Kepulauan Riau, seperti dikutip dari CNN Indonesia.com, Selasa (31/3/2020).

Sementara itu, pemerintah daerah Kabupaten Bintan melalui pihak Dinas Kesehatan Bintan mengaku tidak tahu dengan kedatangan para TKA China tersebut.

(*/Bung Amas)

iklan1