Category: Nasional

Sumpah Pemuda, Masihkah Sumpat Atau Sampah?

Syaiful Bahri Ruray, politisi (Foto Istimewa)

Oleh : Syaiful Bahri Ruray

Kemarin, saya menonton you tube yang dikirim adinda saya Thamrin Ali Ibrahim, Ketua KNPI Maluku Utara, yang isinya berupa gugatan tentang kepedulian generasi milenial terhadap Sumpah Pemuda. Lalu tebersitlah tulisan ini untuk merespon you tube tersebut.

Entah apa jadinya Indonesia jika tanpa pemuda. Hampir seabad lalu, 28 Oktober 1928, para pemuda berbasis berbagai organisasi etnis berkumpul di Kramat Raya, menyatakan tekad dalam sumpahnya. Sumpah tersebut dirumuskan Mohammad Yamin, seorang pemuda Sumatera Barat yang sarjana hukum namun menggeluti sejarah Majapahit. Coretan tersebut diserahkan kepada Soegondo dan Mr. Soenario pada sesi terakhir kongres pemuda untuk dibacakan. Jong Sumatranen Bond, Jong Bataks Bond, Jong Ambon, Jong Java, Jong Celebes, Jong Islamieten Bond, juga hadir beberapa pemuda peranakan seperti Oey Kay Siang, John Lauw Tjoan Hok dan Tjio Djien Kwie yang tidak sempat tercatat asal organisasinya, yang menghadiri kongres monumental tersebut.

Orang-orang muda ini berkumpul di sebuah gedung di daerah Kramat Raya 106, Jakara Pusat sekarang, untuk bersepakat bahwa kesatuan harus terbentuk guna mengatasi identitas kedaerahan mereka. Gedung yang sekarang menjadi Museum Sumpah Pemuda itu sendiri, awalnya adalah asrama pelajar milik Sie Kok Liong. Disinilah berkumandang pertama kalinya lagu Indonesia Raya yang dinyanyikan Dolly Salim, anaknya KH. Agus Salim, dengan di iringi gesekan biola Wage Rudolf Supratman, sang pencipta lagu.

Nasionalisme memang pada awal abad 20 tersebut, menjadi barang mewah yang tengah bergejolak mencari bentuk dalam diri setiap bangsa. Soekarno (1926) saja mengutip Ernest Renan dan Otto Bauer sebagai rujukan bagi identitas sebuah bangsa yang belum terbentuk. Indonesia adalah sebuah imagine communities yang terbentuk karena sebuah kesamaan cita-cita, serta nasib, sejarah dan karakter.

Seandainya tanpa orang muda tersebut, Hindia Belanda adalah negeri jajahan korporasi global pertama di dunia yakni VOC, lalu diberi kekuasaan berdasarkan Hak Oktrooi oleh Kerajaan Belanda untuk membentuk pasukan militer, pemerintahan dan bernegosiasi dengan raja-raja lokal di Nusantara. 17 pengusaha bergabung membentuk konsorsium atas ide seorang pedagang ikan asin awalnya, Johan van Olden Barneveldt, dan terbentuklah VOC.

Awalnya ibukota VOC adalah Maluku, yaitu Ternate, yang sempat ditempati oleh empat orang Gubernur Jenderal yakni Pieter Booth, Gerard Reynst, Laurens Reael dan Jan Pieterzoon Coen. Jan Pieterzoon Coen, Gubernur Jenderal ke empatlah memindahkan ibukota dari Ternate ke Batavia pada 30 Mei 1619. Nama sang nama pendiri VOC pun diabadikan sebagai nama Benteng VOC di Labuha, Bacan, Benteng Barneveldt yang masih tegak hingga sekarang.

Jadi Indonesia dikuasai oleh de heren zeventien, 17 pemilik modal VOC tersebut sejak 1602. Dalam catatan Karel Steenbrink (1993), dua surat diajukan oleh Jan Pieterzoon Coen kepada *Heren Zeventien* untuk memindahkan ibukota dari Ternate, dengan alasan tidak bisa berdagang dengan penduduk lokal karena kurang bisa dipercaya katanya. Namun, Jan Pieterzoon Coen tercatat membantai penduduk Kepulauan Banda sebanyak 13,000 orang penduduk aseli untuk memonopoli pala.

Setelah bangkrutnya VOC karena korupsi (1799), Hindia Belanda diambil alih oleh Kerajaan Belanda. *Divide et impera* dipraktekkan Belanda untuk membenturkan identitas lokal di Nusantara, agar mudah diadu domba dan dikuasai. Indonesia sendiri terdiri dari 1.340 suku yang mendiami 17.503 pulau. Belanda juga membangun oligarki lokal dengan memanfaatkan kekuasaan-kekuasaan feodal, sebagai kaki tangan untuk melaksanakan kekuasaannya.

Cornelis van Vollenhoven membagi 19 wilayah adat di Indonesia (adat rechts kringen) menunjukkan betapa beragamnya Indonesia kita. Bahkan riset hukum adat terbaru menemukan masih banyak wilayah adat di Indonesia, tidak sebatas apa yang diteliti van Vollenhoven tersebut. Dalam sebuah percakapan dengan Prof. Harkristuti Harkrisnowo, tentang the living law Indonesia, beliau menyatakan bahwa penelitian van Vollenhoven tersebut memang belum selesai, karena masih banyak lingkungan adat di Indonesia.

Seandainya tidak ada politik etis, yang di ajukan van Deventer dan van Vollenhoven terhadap pemerintah Belanda, jelas Indonesia akan tereksploitasi lebih lama lagi dari apa yan kita tahu sekarang. Orang muda yang sempat menikmati politik etis tersebutlah, kemudian menjadi pelopor dalam membangun identitas nasional bangsa Indonesia, dengan berlangsungnya Sumpah Pemuda 1928 tersebut.

Orang muda sebagai elite baru tersebut adalah hasil pendidikan kolonial. Namun sejarah berkata lain, produk kolonial tersebut justeru berbalik menjadi nasionalis-nasionalis awal yang menjadi *the founding fathers* bangsa ini. Salah satu momen bersejarah adalah Sumpah Pemuda 1928 tersebut. Dari situlah bergulir nama-nama pemuda yang kemudian turut mewarnai terbentuknya nation state Indonesia.

Seandainya tanpa pemuda, mungkin pula kemerdekaan Indonesia bukan pada 17 Agustus 1945. Karena ulah beberapa orang muda, menculik Bung Karno dan Bung Hatta dari Jakarta ke Rengasdengklok, menempatkan beliau berdua di rumah seorang keturunan China Djiaw Kie Song, yang pro-nasionalisme Indonesia. Pemuda Wikana, Soekarni, Chairul Saleh, Aidit, mereka adalah kelompok Pemuda Menteng 31, bergerak dengan modal nekat menculik Soekarno dan Mohammad Hatta pada jam 03.00 WIB tanggal 16 Agustus 1945.

Orang-orang muda ini sempat berdebat panas dengan kelompok tua seperti Mohammad Hatta, Bung Karno dan Mr. Ahmad Soebardjo untuk mendesak disegerakannya proklamasi. Mereka, para orang muda inilah kemudian mendesak Ibu Fatmawati menjahit sang saka Merah Putih, untuk nanti dikibarkan di Pegangsaan Timur 56, kediaman seorang warga turunan Arab pro-nasionalisme, Faradj bin Said bin Awadh Martak, seorang saudagar Arab pemilik NV. Marba di Batavia.

Rumah Faradj Martak ini dihibahkan untuk perjuangan Indonesia, dan menjadi tempat tinggal Soekarno, hingga terlaksananya detik-detik Proklamasi 1945. Ia juga membeli beberapa gedung Hindia Belanda untuk dijadikan asset perjuangan menjelang kemerdekaan Indonesia. Bahkan ada cerita kecil, Soekarno yang kelelahan, menderita sakit beri-beri dan malaria, warisan lama yang dibawa ketika menjadi Digoelisten di penjara alam Boven Digul tersebut.

Rawa-rawa Boven Digul, menjadi semacam penjara alam yang kejam seperti *Gulag Archipelago* di Siberia dalam era Uni Soviet, jadi ingat buku Alexander Solzhenitsyn, novelis Russia yang kabur ke Amerika. Karena menjelang puncak perjuangan, dan desakan orang-orang muda, Soekarno sempat menderita sakit dan lemas. Oleh Faradj Martak, Bung Karno diberikan 20 botol madu Arab, yang bermanfaat untuk membunuh bakteri masing-masing 1 kilogram. Soekarno pun sembuh dan kuat, tampil prima dalam proklamasi 17 Agustus 1945 karena pengaruh madu Arab tersebut.

Bahwa gerakan orang-orang muda ini, menjadi revolutionary prime mover (penggerak utama revolusi), karena mereka melek informasi dan rajin berdiskusi. Informasi pada era pendudukan Jepang 1942-1945, diperoleh dengan mencuri-curi mendengar siaran radio asing, agar tidak tertangkap Kempetai dan mata-mata Jepang. Siaran radio asing menyatakan Jepang telah kalah Perang Dunia II dengan dibomnya Nagasaki dan Hiroshima oleh pesawat pembom Amerika jenis *B-29 Superfortress* pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945. Dua bom ini menewaskan 129,000 dan 226,000 penduduk. 32% penduduk kedua kota tersebut tewas seketika. Ini menandai berakhirnya Perang Dunia II.

Lalu oleh orang-orang muda kita, serius mendiskusikan, memilih waktu dan menetapkan inilah momentum bagi mereka untuk bergerak. Karena Jepang telah bertekukt lutut. Jika tidak memanfaatkan momentum tersebut, benih Indonesia yang telah lama tersemai sejak 1906-1908 hingga 1928, mungkin tidak bakalan lahir.

Singkat cerita, gerakan orang mudalah yang menghasilkan Indonesia sebagai sebuah *nation state* yang kita kenal hari ini. Saya tak bisa membayangkan tanpa kontribusi mereka, mungkin saja Indonesia adalah kumpulan 19 negara berbasis etnis, sebagaimana teori lama van Vollenhoven tentang adat rechts kringen. Bahkan bisa jadi lebih dari itu, karena kurang lebih ada 73 kerajaan lokal yang masih eksis hingga awal kemerdekaan Indonesia. Bahkan setelah 17 Agutus 1945, kita masih mengenal terbentuknya BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg), semacam Badan Musyawarah Daerah pada 15-18 Juli 1948 di Bandung atas gagasan Ida Anak Agung Gede Agung (Raja Gianyar, Bali), dimana Sultan Hamid II (Sultan Pontianak) terpilih sebagai ketuanya.

Saya baru saja menerima sebuah buku dari Amsterdam yang ditulis Klaas Stutje (2016). Stutje melakukan riset tentang bagaimana orang-orang muda Indonesia, membangkitkan nasionalisme dan anti-kolonialisme sejak mereka menjadi mahasiswa di Eropa pada era 1917-1931. Ia mencatat pemuda Sam Ratulangi yang terilhami pergerakan Syarikat Islam H.O.S Cokroaminoto, sejak ia belajar di Universitas Zurich. Lalu Arnold Mononutu menjadi aktivis di Paris. Arnold Mononutu sendiri adalah nama yang melekat dalam ingatan kolektif pemuda Maluku Utara, karena ia adalah seorang pelopor nasionalisme di Maluku Utara.

Lalu Muhammad Hatta yang lantang berbicara tentang Indonesia pada sebuah forum kongres anti imperialisme di Brussels, pada 1927. Juga Mr. Achmad Soebardjo yang berbicara dari Berlin. Di Eropa, mereka orang-orang muda inilah kemudian mendirikan *Indonesisch Vereniging* (Perhimpunan Indonesia). Nah, apakah kita sekarang benar-benar telah melaksanakan cita-cita kemerdekaan mereka, generasi Sumpah Pemuda tersebut ?? Bahwa betapa banyak hal belum terwujud. Memang mengisi kemerdekaan adalah pekerjaan tersulit.

Ditengah bangkitnya politik identitas dan politik kebencian, sebagaimaa diungkapkan Fukuyama (2018), dunia menurutnya tengah mengalami fenomena kebangkrutan demokrasi ( *democrasi decay*). Dua ilmuan Harvard University, Steven Levitsky dan Daniel Ziblat juga menulis *How Democracy Dies* (2018), menggambarkan bagaimana demokrasi dapat mati karena tindakan otoritarian oleh rezim berkuasa yang justeru terpilih secara demokratis. John Perkins (2004) menggambarkan *corporatocracy and greed* tengah melanda dunia kita. Robert D. Kaplan (2018), juga menandai dunia masih bergejolak dengan perebutan hegemoni global ke segenap penjuru.

Indonesia, seakan menghadapi realitas global ini, bagaikan mengulangi takdir masa lalunya. Bukan sesuatu yang tidak mungkin, *l’histoire se repete*, sejarah sering berulang. Bahwa kesalahan mengelola Indonesia hari ini, sebenarnya adalah sebuah bentuk nyata pengkhianatan terhadap cita-cita pergerakan orang-orang muda, *the founding fathers* Indonesia.

Apakah orang-orang muda zaman now, butuh Sumpah Pemuda baru, untuk merevitalisasi kontekstualitas dan aktualisasi gagasan generasi terdahulu?? Ataukah sumpah tersebut telah menjadi sampah. Mungkin kita lebih percaya terhadap apa yang dikatakan Napoleon Bonaparte bahwa sejarah adalah kebohongan yang disepakati. Peter Baehr dan Melvin Richter (2004), dua ilmuan Lingnan University Hongkong dan New York University yang menulis Dictatorship in History and Theory; Bonapartism, Caesarism and Totalitarians, memang menyebut Bonapartisme sebagai sebuah bentuk kediktatoran.

Tudingan Segelintir Legislator, Akhirnya Diluruskan Pemkot Manado

Dr. GS Vicky Lumentut, Wali Kota Manado yang visioner (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Mulai terjadi serangan bertubi-tubi terhadap pemerintah Kota Manado dari para politisi akhirnya ditanggapi pemerintah Kota Manado. Tudingan yang ditujukan kepada pemerintah Kota (Pemkot), Manado yang dianggap memangkas anggaran untuk Tenaga Harian Lepas (THL) dalam memenuhi kebutuhan dalam penanggulangan bencana pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

Tanpa memangkas anggaran belanja modal atau biasa disebut proyek fisik, ternyata hoax. Hal itu seperti dijelaskan Wali Kota Manado, Dr. GS Vicky Lumentut, melalui Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Cerdas Command Center (KaPusTIK C3) Franky Mocodompis

Frangky mengungkap faktanya pada pergeseran atau rasionalisasi anggaran dalam rangka percepatan penanganan Covid-19. Disampaikannya, Wali Kota Manado justru memangkas belanja kegiatan fisik hingga 90 persen. Ini dilakukan terhadap kegiatan proyek-proyek infrastruktur strategis seperti Graha Religi, Pasar, Hotmix Jalan, Jembatan, Gedung kantor dan lainya.

 

”Pada belanja modal tersebut yangb totalnya 158 miliar rupiah lebih Walikota telah melakukan rasionalisasi sebesar 143 miliar rupiah atau 90 persen,” ujar Franky dalam pertemuan di salah satu cafe di kawasan Tikala Senin (26/10/2020).

Mantan Kabag Humas Setda Kota Manado ini menjelaskan, dari data ini mari kita bandingkan rasionalisasi yang Wali Kota GS Vicky Lumentut lakukan pada dua jenis belanja yang sering dipolemikkan di masyarakat melalui media sosial.

”Kalau dilihat data belanja tidak langsung atau belanja pegawai yang terdiri dari komponen Gaji, Tunjangan dan lainya, dari anggaran sekitar 216 miliar rupiah lebih, rasionalisasi yang dilakukan hanya berkisar 20 persen atau sekitar 44 miliar rupiah,” kata Angky sapaan akrab Franky yang juga mantan Ketua Senat mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado itu.

Tak hanya itu, Angky mengaku ada yang janggal, dan seperti ada yang gagal paham sampai menjadi tranding topic adalah Belanja Jasa Honor THL. Padahal lanjut FM, dari total honor THL pada APBD 2020 sebesar 146 miliar rupiah lebih, rasionalisasi atau yang dipangkas justru hampir mencapai 39 miliar rupiah dengan prosentase 27 persen.

”Dengan begitu, perlu diluruskan Wali Kota Manado tidak melakukan pemangkasan anggaran untuk THL dan lainya hingga tidak dapat dibayarkan saat-saat ini yang memang ditata dalam APBD Perubahan,” tutur Angky.

Selanjutnya, soal polemik pembahasan APBD Perubahan Tahun 2020 di mana di dalamnya terdapat pemberitahuan Pinjaman PEN sebesar 300 miliar rupiah, berbagai isu dengan sengaja dihembuskan dengan mengait-ngaitkan dengan Pilwako Manado 2020, disayangkan Angky.

”Keberpihakan pemerintah Kota Manado terutama Wali Kota G.S. Vicky Lumentut terhadap program percepatan penanganan covid19 tentunya didasari dengan aturan perudang-undangan yang berlaku. Sementara ada kalangan menuding Walikota tidak cermat melakukan Pergeseran Anggaran atau dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Mendagri disebut Rasionalisasi yang berujung pemotongan honor THL yang tidak sebanding dengan rasionalisasi atau pergeseran pada pos belanja lain seperti belanja modal atau infrastruktur lainnya, itu tidak benar dan opini yang sesat,” ujar Angky tegas.

Wali Kota Manado, Dr. GS Vicky Lumentut (Foto Istimewa).jpg

Tambah Angky, bahwa sejak memimpin Manado periode pertama dan kedua, Walikota G.S. Vicky Lumentut sudah sungguh-sungguh menunjukkan keberpihakannya pada publik Kota Manado. Faktanya, jika dihitung anggaran yang dikembalikan langsung kepada masyarakat dalam bentuk dana duka, universal coverage, insentif pemuka agama, BPJS, per tahun bisa menyentuh angka lebih dari 100 miliar rupiah per tahun.

Lanjut dipaparkan Angky, terkait ekspos data pengelolaan keuangan pada masa pandemi dilakukan secara terpusat, namun kondisi seperti ini juga dipolitisasi dan diduga dikapitalisasi untuk kepentingan politik tertentu terutama menjelang Pilwako Manado 2020.

”Tapi Wali Kota Manado selalu berpesan agar selaku ASN Pemkot Manado harus mengedepankan etika, jangan emosi melayani pertanyaan publik, tetap berikan keterangan yang memiliki dasar kajian dan kuat. Terutama kepada saya dan tim di Cerdas Command Center yang setiap hari berhadapan dengan masyarakat baik melalui kanal pengaduan di media sosial dan Call Center 112, kami selalu diberikan dorongan agar terus memperkaya literasi publik dengan sajian data, fakta, dan regulasi, serta proaktif mengajak masyarakat menghindari hoaks dan ujaran kebencian,” ucap Angky menutup.

(*/Amas)

Dukungan Mengalir, Salam PAHAM Juga Datang dari Langoan dan Kawangkoan

Salam PAHAM menggema di Kawangkoan (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Memanfaatkan hari libur, Minggu (25/10/2020), Dr. GS Vicky Lumentut, Ketua DPD Partai NasDem Kota Manado melakukan kunjungan silaturahmi di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Vicky Lumentut ketika ditanya terkait apa saja yang dilakukannya menuju Ratahan Mitra, sampai balik lagi ke Kota Manado.

Menurut GSVL begitu Vicky Lumentut yang juga Wali Kota Manado itu akrab disapa bahwa dirinya sempat menikmati Tinutuan (bubur Manado) yang berada di Langoan. Dalam berinteraksi dengan masyarakat yang jumpai, GSVL mengaku kaget dan terharu atas dukungan berbagai pihak terhadap dirinya. Terlebih mereka yang memberi support tanpa henti kepada PAHAM (Paula Harley Manado), pasangan calon Wali Kota Manado 2020.

GS Vicky Lumentut saat hadir di acara HUT (Foto Istimewa)

‘’Tadi pagi saya menuju ke Ratahan dan mampir sebentar di Langoan. Enaknya Tinutuan asli kampung, saya nikmati disana. Yang punya rumah makan sekaligus juru masak adalah warga yang tinggal di Manado. Terima kasih untuk dukungan mereka terhadap PAHAM,” ujar GSVL politisi senior yang murah senyum ini, Minggu (25/10/2020).

Saat balik lagi ke Manado, GSVL yang sempat menyempatkan waktu menghadiri cara syukuran di Langoan berkesempatan mampir mencicipi kopi di warong Kopi seputaran Kawangkoan. Dukungan terhadap PAHAM dirasakan begitu mengalir deras, warga Manado yang sempat ditemuinya di Langoan memberi dukungan terhadap Paula Harley yang merupakan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado Nomor Urut 4 itu.

GS Vicky Lumentut menyapa masyarakat saat balik Manado (Foto Istimewa)

”Dari Ratahan menuju Manado, saya sempat diajak mampir di syukuran HUT dan baptisan anak di Langoan. Kemudin mampir ngopi di Kawangkoan. Luar biasa respon warga Manado yang saya temui di Kawangkoan mereka mau mendukung PAHAM. Terima kasih banyak Om Tante dan temang-teman yang punya keluarga, kenalan di Manado dan mau sepaham. Salam sehat, ayo terus bergerak,” kata GSVL menutup.

(*/Amas)

Program 10.000 Rumah For Samua PAHAM Mulai Bongkar Manado Utara

Salam 4 jari dari Manado For Samua (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Menyisir sejumlah Kelurahan di Kecamatan Tuminting dan Bunaken Kota Manado, gerakan perumahan For Samua (FS) PAHAM (Paula Harley Manado), mulai Kamis (22/10/2020) sampai Sabtu (24/10/2020), fokus melakukan pertemuan dengan masyarakat. Menurut Gilang Ramadan Hiola, selaku Koordinator FS PAHAM menyampaikan masyarakat Manado begitu merindukan mendapatkan rumah yang disediakan pemerintah.

”Kita intens beberapa hari ini turun rutin melakukan sosialisasi dari program Prof. Julyeta Paulina Amelia Runtuwene dan Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan, selaku pasangan calon Wali Kota Manado Nomor Urut 4. Dan begitu antusiasnya masyarakat datang diacara sosialisasi yang kami lakukan. Ini bertanda, kerinduan masyarakat untuk memperoleh atau memiliki rumah sendiri begitu banyak di Manado ini. Program 10.000 (sepuluh ribu) rumah dari PAHAM merupakan solusi yang sangat tepat. Kita harus membuat masyarakat PAHAM agar mereka bisa mendapatkan rumah,” ujar Gilang, Minggu (25/10/2020).

Kompak warga siap menangkan PAHAM (Foto Suluttoday.com)

Selain itu, Gilang yang disaat turun bersama masyarakat dengan dihadiri Ketua Dewan Pembina FS PAHAM, Faisal Salim menyampaikan keunggulan dari program tersebut. Program 10.000 dari Paula Harley dinilainya sebagai wujud kepeduluan paslon calon Wali Kota Manado yang membawa visi Manado Rukun Cerdas dengan misi PAHAM untuk rakyat Manado itu memberikan kemudahan bagi masyarakat yang berpendapatan rendah dengan tanpa administrasi berbelit-belit dalam mendapatkan perumahan.

”Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado dengan slogan jujur peduli dan merakyat ini ternyata dicaintai masyarakat Manado Utara. Bagaimana tidak, baru satu item program seperti program perumahan tanpa bank, tanpa uang muka, tanpa bi cheking dan tanpa bunga membuat masyarakat nyaman. Mereka sangat senang, bahkan ada yang menangis saat kami sosialisasi. Luar biasa, kandidat pemimpin Kota Manado seperti inilah yang diharapkan masyarakat sebetulnya,” tutur Gilang sambari menambahkan akan terus turun menyampaikan kabar gembira tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan rumah di Manado.

Faisal Salim menjadi pelopor pergerakan PAHAM For Samua untuk 10.000 perumahan (Foto Suluttoday.com)

Sekedar diketahui, Kelurahan yang didatangi diantaranya Kelurahan Maasing, Kelurahan Tumumpa Satu, Bailang. Teriakan yel-yel PAHAM ITU JO, dan Paula Harley menang begitu kencang diteriakkan masyarakat yang hadir dalam kegiatan tersebut. Sebagai wujud dukungan mereka terhadap Paula Harley untuk menjadi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado.

(*/Amas)

Sah Tandatangani Prasasti Pisew, Bukti Herson Mayulu Membangun dari BMR

H. Herson Mayulu menandatangani prasasti (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Berjuang di Senayan mewakili masyarakat Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) memang tidak mudah. Pasalnya, hal itu mengharuskan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) harus benar-benar komitmen dan mengabdi untuk masyarakat, seperti yang ditunjukkan H. Herson Mayulu, S.IP. Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan itu selalu mengutamakan kepentingan masyarakat Sulut, terlebih warga Bolaang Mangondouw Raya (BMR).

Kamis (22/10/2020), H2M begitu politisi senior ini akrab disapa menghadiri kegiatan serah terima insfratruktur dan penandatanganan Prasasti Pisew tahun 2020 yang dilaksanakan di Desa Bombanon kecamatan Lolayan. Program Pisew di Kecamatan Lolayan Kabupaten Bolaang Mongondow merupakan kerja sama antara 2 desa yakni Desa Bombanon dan Desa Anak dengan anggaran 600 Juta.

”Tentunya proyek atau program besar seperti ini akan sukses jika kita saling kompak bekerja sama. Ayo, support terus saya, doakan agar sehat selalu dan bekerja demi kepentingan warga Sulawesi Utara. Saya berharap, sebagai Anggota DPR RI akan aktif memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kita juga sama-sama mengawal, ikut menjaga agar program Pisew Tahun 2020 berjalan lancar,” ujar Herson, mantan Bupati Bolaang Mangonduw Selatan itu dalam sambutannya.

Hadir juga dalam acara tersebut diantaranya Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Sulut Rus’an M Nur Taip, juga Camat Lolayan Faisal Manoppo. Camat menyebut bahwa kegiatan tersebut terlaksana karena bantuan dan perjuangan dari Herson Mayulu yang merupakan anggota DPR RI komisi V. Dirinya juga berharap agar hasil pengerjaan program ini benar-benar baik, dan terutama menggunakan tenaga kerja dari 2 desa ini, dan ini merupakan program padat karya yang benar-benar menyentuh masyarakat.

Sambutan dari H2M yang dihadiri masyarakat (Foto Istimewa)

”Terima kasih Pak Haji Herson Mayulu, S.IP yang selalu mendukung kami. Memberikan bantuan dan arahan, kegiatan ini terlaksana karena bantuan Pak Herson selaku Anggota DPR RI Dapil Sulawesi Utara yang begitu peduli pada masyarakatnya. Semoga program seperti ini terus berlanjut,” kata Camat Faisal dalam sambutannya.

Lanjutnya, untuk desa Bombanon sendiri bukan hanya mendapat program pisew namun juga ada program P3TGAI dan BSPS yang juga merupakan bantuan dari Herson Mayulu yang sudah melobi kementrian terkait.

Selain itu, menurut Kepala BPPW Sulut mengatakan kegiatan ini tidak terlepas dari kontribusi penuh Herson. Rus’an mengurai juga ada beberapa program berbasis masyarakat yang tidak terlepas dari peran Herson Mayulu yang berada sebagai Anggota Komisi yang mengurusi tentang Infrastruktur, Transportasi, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan Pencarian Pertolongan tersebut.

H2M bersama Kepala BPPW Sulut (Foto Istimewa)

”Kami berharap pembangunan dan semua program ini dimanfaatkan secara baik oleh masyarakat. Kedapan mudah-mudahan program-program berbasis masyarakat di BMR akan terus berlanjut,” tutur Rus’an.

Tak hanya itu, H2M menyebutkan bahwa program Pisew ini ada 15 Kecamatan di Bolaang Mangondouw Raya yang dapat untuk tahun ini, salah satunya Kecamatan Lolayan. Lanjut H2M, karena program ini sudah diserahkan dari pemerintah ke masyarakat maka bisa memelihara dengan baik program ini supaya bisa berkelanjutan dalam upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat.

(*/Amas)

iklan1