Category: Nasional

PT Equityworld Futures Manado, Alternatif Bisnis Kini Fokus Kejar Target

Kacab Joko bersama Wakil Pialang Berjangka, Nurlailah (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Tumbuh pesat sejak 2005, PT Equityworld Futures (EWF) yang merupakan anggota Bursa Berjangka Jakarta (Jakarta Futures Exchange) ini telah memiliki aset besar. Tentu juga memberi kontribusi kepada masyarakat Indonesia. Perusahaan yang diketahui menjadi patner ivestasi terbaik di bidang perdagangan berjangka ini di Kota Manado hadir mewarnai, membantu perkembangan ekonomi masyarakat.

Menurut Kepala Cabang (Kacab) PT Equityworld Futures, Joko Santoso, ST, Jumat (15/1/2021) saat ditemui di ruang kerjanya menyampaikan fluktuasi Perusahaan tak luput dari dinamika yang dilewatinya. Ketika ditanya soal kiat-kiatnya dalam memajukan Perusahaan, pengusaha muda vokal itu mengaku mengedepankan pendekatan profesionalisme. Disiplin, kerja cerdas dan kerja bersama menjadi kuncinya.

”Itu lumrah terjadi naik turun pertumbungan bisnis. Tentu semua pemimpin Perusahaan punya kiat memajukan Perusahaannya. Kami punya strategi itu. Melewati dinamika dengan penuh perjuangan keras. Bagi saya prinsipnya perusahaan harus disiplin, profesional dan juga giat, sungguh-sungguh melahirkan karyawan yang inovatif. Kemudian, pengelolaan kerja berjejaring kita utamakan. Dimana-mana yang namanya Perusahaan itu ada dinamikanya, kami bersyukur mampu melewati gelombang bahkan badai tantangan, hingga saat ini masih eksis, dipercaya masyarakat,” ujar Joko.

Tambahnya lagi, Perusahaan yang bergerak sebagai jasa layanan bisnins alternatif ini telah lama memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi sebagai basis memajukan bisnis. Joko yang didampingi Wakil Pialang Berjangka, Nurlailah Dachlan, ST dan juga Petugas Kepatuhan, Novianes Sohilait, SH menyebut komitmennya mencapai target di tahun 2021 terus dipacunya.

”Di tahun 2021 ini kita akan memacu kerja dari semua karyawan. Nasabah harus nyaman dan bergembira. Ini bisnis bersama, Perusahaan ini bukan milik saya sendiri atau satu dua orang saja. Melainkan milik semua. Kita berbenah, 2021 kita targetkan nasabah makin meningkat. Memang era pandemi bagi kami tidak signifikan mempengaruhi omset Perusahaan. Karena karyawan-karyawan kita adalah pekerja lapangan (mobile worke), mereka terbiasa pula bekerja dari rumah,” tutur Joko.

Selanjutnya, meski di era pandemi Covid-19, Joko menyebut Perusahaan yang dipimpinnya di Manado itu tidak kesulitan, karena telah terbiasa dengan sistem digital. Jauh sebelum mewabahnya Covid-19, PT Equityworld Future Manado telah terbiasa dengan sistem work from home. Segala inovasi terus dikembangkan, tanpa lagi bergantung pada pertemuan-pertuman konvensional tatap muka. Karyawannya beradaptasi dengan kerja-kerja mandiri.

Perusahaan yang telah lulus dan mendapat lisensi atau sertifikat dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) itu maju pesat dan tumbuh di Sulawesi Utara sejak puluhan tahun. Joko menambahkan pihaknya mengakui dalam pengelolaan Perusahaan, bisnis tak lepas dari untung dan rugi. Menurutnya rumus umum dari bisnis sudah seperti itu, sehingga komplain menindaklanjuti laporan dari nasabah bukan merupakan hal baru.

Pimpinan PT Equityworld Futures Manado saat sesi foto bersama wartawan (Foto Suluttoday.com)

”Semua aduan keberatan prinsipnya kita fasilitasi. Kita mediasi dan carikan solusinya. Umumnya bisnis tak ada yang sepu dari komplain, terlebih dari nasabah. Itu sebabnya, semua orang yang berbisnis atau berinvestasi berfikirnya adalah keuntungan. Tapi, mereka juga tentu tau resiko-resko berbisnis. PT Equityworld Future Manado punya trainer, para Pialang profesional yang tugasnya mengedukasi calon nasabah. Sampai mendampingi mereka, soal andil besar nasabah meraih keuntungan yang besar, bergantung nasabah itu sendiri. Jadi sangat aman bergabung bersama kami. Bagi masyarakat yang mau berinvestasi, silahkan ke kantor kami yang beralamat di Kawasan Megamas Manado Provinsi Sulawesi Utara,” ujar Joko tegas.

Di tempat terpisah, Dedy salah satu nasabah yang berdomisili di Kota Bitung memberi testimoni. Menurutnya perusahaan PT Equityworld Futures tampil profesional. Menyediakan jasa layanan bisnis investasi yang memanjakan nasabah. Pasang surut kehidupan bisnis nasabah, disampaikannya bukan bergantung pada Perusahaan melainkan pengelolaan, kerja dan disiplin dari nasabah itu sendiri.

(*/Amas)

TIGA PENGUAK SEKAT

Benny Rhamdani, Taufiq Pasiak dan Djafar Alkatiri (Foto Istimewa)

– Refleksi para aktivis –

Oleh ReO, Fiksiwan

Setiap aktivis pastilah seorang ideolog intekektual, begitu tulis filsuf Eric Hoffer dalam bukunya: The True Believers: Thoughts on The Nature of Mass Movement(1951).

Buku tentang “Filsafat dan Hakikat Gerakan Massa” ini menjadi salah satu buku pencetus gerakan massa di berbagai negara. Terutama di tempat asalnya Hoffer Amerika, buku itu ikut melecutkan gerakan massa — kiri-tengah-kanan — seperti Khu Klux Clan, Malcom X, New Left, Hippies hingga Luther King’s Afro-American Antidiscrimination’s movement.

Bahkan di Perancis menjadi pencetus Student’s Movement 1968 dan didahului oleh Angkatan ’66 sejak kudeta G30S PKI yang ikut mendorong prahara budaya antara kubu Manikebu (embrio Orba) vs Lekra (kubu Orla).

Dengan kata lain, sejarah gerakan massa di manapun akan melahirkan para aktivis — menurut teori gerakan massa Gramsci disebut para intelektual organik — yang memilih dan memiliki ideologi lintas batas(passing over) dalam medan perjuangan mereka.

Bukan kebetulan. Dari sejarah gerakan massa sejak Orla, Orba hingga Oref (Orde Reformasi) ini, saya salah satu saksi dan ikut terutama di dalam dua orde (Orba dan Oref) tersebut.

Meski saya tak mendaku sebagai aktivis tulen, beruntung saya memiliki tiga kader yang sejak mahasiswa akhir 80-an merupakan para aktivis kampus Unsrat.

Kini, ketiga kader itu, masing-masing Benny Rhamdani (Kepala BP2MI), Djafar Alkatiri (DPD RI) dan yang sedikit mengejutkan Taufiq Pasiak baru saja dilantik menjadi Dekan Fakultas Kedokteran UPN Veteran dan mengharuskan ia harus ada di pusat pemerintahan Jakarta.

Ketiga aktivis ini, meski memiliki “jalan ideologi” masing-masing, mereka telah menjadi aset nasional bagi “national interest” dari daerah asal mereka.

Sebagai ‘senior’ para aktivis boleh lah saya bangga dan sedikit mengkleim bahwa mereka lahir, tumbuh dan “menjadi”(becoming) atas relasi mentalitas intelektual dari ‘common deminator’ bersama.

Karna itu, kebanggaan kita bersama, terutama saya pribadi, terhadap prestasi mereka harus ditagih pada aras moralitas untuk menjawab segala tuntutan dan tanggungjawab bersama sejak mereka menjadi aktivis dan kini tetap menjadi “aktivis negara” dari tiap ranah perjuangan mereka.

Sebagai aset negara, mereka bertiga — yang saya tahu persis kedalaman ideologi mereka sebagai aktivis — akan menjadi sedikit dari banyak aktivis yang integritas mereka tak secuilpun diragukan. Setidaknya, mereka tahu persis lika-liku, seluk-beluk, sekat-belut dalam menghadapi godaan dan iblis kekuasaan.

Sebagai apresiasi atas daya juang mereka ke aras nasional, terutama di masa-masa mendatang, harapan kita agar insyaallah mereka menjadi ‘mujtahid’ yang bisa menanggal segala macam sekat dan ‘busana duniawi’ demi kemaslahatan dan martabat kita semua.

Fenomena Politik Uang dan Melemahnya Pengawasan Pilkada

Albert P Nalang (Foto Suluttoday.com)

Oleh : Albert P Nalang, Pemerhati Sosial dan Politik 

Pemilihan serentak 2020 yang baru usai ini, pada awalnya membawa angin segar akan hilangnya (atau setidaknya) berkurangnya praktek politik uang. Namun demikian pada pelaksanaan pemilihan kemarin, kasus politik uang ini, tetap marak terjadi meski isunya “tak senyaring” pada pemilu2 sebelumnya. Di Kota Manado terdapat beberapa kasus politik uang. pengaturan money politik ini belum mampu mencegah (mengurangi) praktik politik uang.

Money politik yang terjadi tetap berbingkai TSM, maka perlu kemampuan serta keberanian untuk membuktikan dan ketentuan tentang TSM ini justru menyulitkan pengawas pemilu. Nyatanya Banwaslu hanya seribu bahasa untuk memproses politik uang yang berdampak mendsikualifikasi paslon. Namu disisi lain yang menjadi pedoman pengawas pemilu ialah Bawaslu sangat mengharapkan partisipasi masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran dan untuk melaporkan pelanggaran pemilu.

Beberapa catatan yang menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan pengawasan pilkada dan pemilu ke depan yang lebih baik. Baik dari segi sumber daya manusia dan organiasai, aspek pencegahan dan aspek penanganan pelanggaran serta penyelesaian sengketa. Untuk melakukan setiap permasalahan-permasalahan penanganan pelanggaran pada tahapan pemilihan walikota dan wakil walikota tahun 2020 pada 9 Desember.

Tidak ada rapat koordinasi evaluasi penanganan, penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Tujuan penulis untuk inventarisasi masalah dalam proses penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Panwas di Kota Manado, dalam hal ini inventarisasi dan penyeragaman administrasi proses penanganan pelanggaran, finalisasi data penanganan pelanggaran yang diinput pada aplikasi berbasis IT, rekomendasi pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran untuk pemilihan yang akan datang.

Pengawasan Pilwako Manado 2020 terhadap pelanggaran politik uang terstruktur sistematis dan massif yang kerap saja terjadi. Oleh sebab dalam kajian penulis, bahwa Bawaslu hanya bisa mendiskualifikasi paslon karena tiga alasan. Pertama, paslon terbukti melakukan politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam frasa UU 10 2016 ayat 2 berbunyi, sanksi administratif berlaku untuk pasangan calon, apabila paslon terbukti melakukan politik uang, Lebih jelasnya. Paslon yang terbukti melakukan politik uang secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) bisa terkena sanksi diskualifikasi.

Runutannya yaitu terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

Pelanggaran money Politik TSM bisa saja dilakukan oleh orang lain seperti simpatisan atau tim kampanye manakala terbukti dilakukan atas perintah dan aliran dananya dari paslon maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ketentuan pasal 187A. Ketentuan pidana mengenai politik uang dalam pasal 187A ayat (1), bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih.

Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu diancam paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Adapun objek pelanggaran administrasi TSM pemilihan yaitu, perbuatan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan atau pemilih yang terjadi secara TSM (Pasal 73 JO 135A UU Pemilihan).

Sudah Pernah Bermasalah di DKPP, Benarkah Kali Ini KPU Manado Terancam?

Muhammad Mursjid Laija saat mengikuti Pleno KPU Manado (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Protes keras dilakukan saksi pasangan calon (Paslon) Wali Kota Manado Nomor Urut 4, Prof. Julyeta Paulina Amelia Runtuwene dan Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan dalam forum Pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Manado yang diselenggarakan di Hotel Sintesa Peninsula Manado akhirnya berujung. Sebagai puncak dari keberatan, saksi PAHAM (Paula Harley Manado), Muhammad Mursjid Laija menolak untuk menandatangani Berita Acara hasil perhitungan Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Manado tahun 2020.

”Kami tegas menolak hasil Pleno KPU Manado. Keberatan kami juga telah dituangkan dalam formulir keberatan (protes dan menolak) atas hasil. Ini bukan tanpa alasan, bukan tanpa bukti. Melainkan didukung bukti yang akurat. Dimana dalam temuan kami terjadi kejanggalan dan selisih suara. Sayangnya, keberatan kami di Kecamatan sampai di Pleno KPU Manado tidak ditindaklanjuti. Malah, perhitungan selisih suara dilakukan KPU Manado, tanpa mengajukan bukti valid,” ujar Mursjid, Kamis (17/12/2020).

Lanjut ditanya soal peluang gugatan hasil Pilwako Manado akan dibawa ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP) atau Mahkamah Konstitusi (MK), Mursjid menyampaikan akan ada langkah tegas yang diambil tim kampanye daerah (Kamda) PAHAM. Menurut Mursjid yang urgen dan menjadi fokus pihaknya adalah proses dugaan kecurangan yang terjadi disejumlah Kecamatan di Manado.

”Tentu kita akan mengambil langkah hukum. Lebih lanjut, dugaan kecurangan yang kita kejar di Pleno KPU tidak mampu dijawab, dijabarkan KPU secara transparan dan akomodatif, maka kita akan terus menuntut keadilan. Potensinya bisa ke DKPP atau MK. Hal ini akan dibicarakan tim Kamda. Bukan soal berapa banyak selisih yang menjadi indikasi kecurangan di Pilwako Manado 2020, melainkan praktek curang dan improsedural yang kita soroti,” kata Mursjid tegas.

Untuk diketahui, 5 Komisioner KPU Kota Manado di tahun 2019 pernah dilaporkan ke DKPP dan bersidang. Hal ini tentu menjadi catatan dan jejak rekam yang kurang baik, menjadi pengingat bagi publik. Seperti diketahui, DKPP pernah menggelar sidang pemeriksaan pelanggaran kode penyelenggara Pemilu perkara nomor 188-PKE-DKPP/VII/2019 di Kantor Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara, Senin (5/8/2019) pukul 09.00 WITA yang melibatkan KPU Manado. Benarkah di tahun 2020 KPU Manado akan terancam dilaporkan lagi ke DKPP?, kita menunggu saja sikap PAHAM.

(*/Amas)

Prihatin, Vivie Sanggor Saksi PAHAM dan Mantan Ketua Panwascam Tiba-Tiba Dijemput Polisi

Vivie Sanggor saat bersama wartawan Suluttoday.com (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Peristiwa yang memalukan dan mencoreng proses demokrasi dalam suksesi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020. Dimana, Selasa (15/12/2020) malam ini, ketika mengikuti Pleno dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Manado, di Hotel Sintesa Peninsula, Vivie Sanggor saksi paslon Wali Kota Manado PAHAM (Paula Harley Manado) diamankan pihak Polresta Manado.

Menurut informasi, Vivie yang juga mantan Ketua Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Malalayang Kota Manado itu dilaporkan Panwascam Malalayang karena diduga menyebar video hoax. Lucunya, pemanggilan pertama kali langsung dilakukan penjemputan Vivie sebagai saksi. Memprihatinkan, rasa kesal juga disampaikan Fani Datukrama, saksi PAHAM Kecamatan Tuminting yang saat itu melihat Vivie dijemput polisi di Hotel Peninsula Manado.

”Aneh dan sungguh sangat disayangkan, Ibu Vivie Sanggor masih dalam tugas menjadi saksi. Kok, pihak kepolisian dalam hal ini dari Polresta Manado datang dan menjemput beliau. Baru satu kali pemanggilan langsung dijemput. Ini sangat menaruh curiga. Padahal prosedur umumnya, biasa sampai 3 kali pemanggilan kalau saksi tidak datang barulah dijemput. Kenapa baru satu kali pemanggilan, itupun laporannya baru masuk sore tadi. Cepat sekali ya?, ada apa ini?,” ujar Fani yang menyaksikan Vivie dijemput sejumlah polisi di Hotel Sinteas Peninsula.

Sementara itu, Vivie saat dihubungi media ini melalui WhatsApp tidak mendapat respon. Walau nomor yang ditelpon terhubung. Berdasarkan sumber resmi Suluttoday.com, Vivie didampingi Kuasa Hukum tim Kampanye Daerah (Kamda) PAHAM, Percy Lontoh, SH saat berada di kantor Polresta Manado.

Bermula dari video yang sempat viral. Dimana Vivie yang merupakan saksi paslon Wali Kota Manado Nomor Urut 4 yakni Prof. Julyeta Paulina Amelia Runtuwene dan Dr. Harley Alfredo Benfica Mangindaan di Kecamatan Malalayang merekam aktivitas PPK dan Panwascam Malalayang yang diduga melanggar prosedur. Atas video tersebut, Panwascam Malalayang melaporkan Vivie ke Polresta Manado sesuai Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor: STTLP/2043/XII/2020/SULUT/RESTA MANADO.

Sebagai pelapor Alexander Kakase, selaku Ketua Panwascam Malalayang mengarahkan laporan pada poin Informasi dan Transaksi Elektronik. Laporan diterima Polresta Manado, 15 Desember 2020. Untuk diketahui, Vivie Sanggor yang sedang bertugas menjadi saksi PAHAM dalam Pleno di KPU Manado akhirnya meninggalkan tuagsnya karena dijemput pihak Kepolisian.

Di kesempatan terpisah, saat diwawancarai wartawan, Kordiv Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Manado, Taufik Bilfaqih, Selasa (15/12/2020) menyampaikan pihaknya akan mengambil langkah merespon hal tersebut. Bawaslu Manado menindaklanjuti hal tersebut sebagaimana aturan yang berlaku.

”Kita akan melakukan penelusuran terkait hal ini. Selain PPK, Panwascam Malalayang juga akan kita panggil dan minta keterangan (klarifikasi) kenapa ada pembukaan kotak suara diluar pelaksanaan pleno?, kita evaluasi supaya terang-benderang. Jangan ada kesan pendekatan yang kita lakukan ini hanya parsial,” ujar Taufik di Hotel Sintesa Peninsula Manado.

(*/Amas)

iklan1