Category: Nasional

Caketum DPP KNPI JACKSON Berbagi Kebahagiaan dengan Anak Yatim di Bogor

Jackson Kumaat saat berbagi (FOTO Suluttoday.com)

BOGOR, Suluttoday.com – Kepedulian Jackson Kumaat Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang juga Calon Ketua Umum (Caketum) Dewan Pengurus Pusat (DPP) KNPI, Rabu (19/12/2018) bertempat di Kota Bogor Provinsi Jawa Barat (Jabar) ikut berbagi dengan anak-anak Yatim.

”Tentunya bagi kita sebagai makhluk sosial punya kewajiban untuk saling membantu antar sesama. Berkat yang Tuhan berikan kepada kita juga perlu kita bagikan kepada sesama, inilah bagian dari kepekaan anak muda kepada orang-orang disekeliling kita agar bisa bantu meringankan beban hidup sesama,” ujar Jacko sapaan akrab Kumaat yang adalah calon kuat Ketua Umum DPP KNPI ini.

Jacko yang didampingi sejumlah Ketua DPD KNPI se-Indonesia itu begitu akrab dengan para anak Yatim. Mereka bahkan juga membahas berbagai persoalan bangsa dan langsung memberi perhatian kepada konteks realitas Indonesia saat ini. Jacko menilai proses perubahan itu membutuhkan tindakan kolektif, yang diawali dari sikap pribadi yang baik. (*/Amas)

Kolaborasi MUI-POLRI Gelar Dialog Nasional Tokoh Lintas Agama di Sulut

Para narasumber saat menyampaikan materi (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Memastikan agar demokrasi tetap jalan pada koridor, lahirnya ketertiban dan terus terjaga kerukunan ditengah masyarakat Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat bersama Mabes Polisi Republik Indonesia melaksanakan Dialog Nasional di Kota Manado Sulut, Sabtu (15/12/2018). Kegiatan ini dihadiri ratusan pimpinan Ormas Kegamanaan dan tokoh agama se-Sulut bertempat di Hotel Aryaduta Manado.

Menurut Dr dr Taufiq Pasiak selaku panitia lokal saat menyampaikan laporannya menyampaikan pentingnya pelaksanaan dialog tersebut. Pasiak yang juga akademisi Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado itu menuturkan apa yang dilakukan panitia guna tersebarnya nilai-nilai dan target dialog yang dilaksanakan tersebut dengan strategi komunikasi, pendekatan serta cara mengumpulkan para tokoh.

Peserta Dialog Nasional (FOTO Suluttoday.com)

”Dialog Nasional ini bertujuan untuk melahirkan suasana yang kondusif jelang Pemilu 2019, sampai pada momentum setelahnya. Panitia kali ini mengundang ratusan pimpinan Ormas Keagamaan, tokoh agama, pers dan orang-orang yang secara umum menjadi panutan di komunitas (organisas) mereka masing-masing. Kita memerlukan kualitas dari dialog ini. Setelah dialog, kiranya pengetahuan dan nilai-nilai positif yang didapat ini disampaikan ke halayak umum, guma kita menjaga ketertiban bersama, kerukunan, dan kebersamaan,” ujar Pasiak.

Untuk diketahui, kegiatan Dialog Nasional yang dirangkaikan dengan Deklarasi Pemilu Damai ini mengangkat tema: ”Peran Tokoh Lintas Agama di Tahun Politik”. Pembukaan diawali dengan doa yang dibawakan Usram Manto, S.Ag Sekretaris Komisi Kerukunan Antar Umat Beragama Sulut, kemudian deklarasi dibacakan Hery Anwar, S.IP, Sekretaris Jenderal LPK Khairah Ummah.

Dr dr Taufiq Pasiak (FOTO Suluttoday.com)

Selaku pemateri kunci Irjen. Pol. Drs Gatot Eddy Pramono, Asrena Kapolri yang juga Kepala Satgas Nusantara mengingatkan agar masyarakat terus menjaga soliditas tidak terprovokasi ditengah politik yang mulai meningkat tensinya secara Nasional.

”Demokrasi idealnya diterapkan dalam masyarakat yang telah memiliki kesadaran tinggi, diantaranya ialah kesadaran kelas menengah (middle class). Menyongsong Pemilu 2019 memang berbagai isu dihembuskan, terutama bila kita mengikuti perkembangan media sosial, itu sebabnya masyarakat jangan mudah terprovokasi dengan berita-berita hoax. Polri mengajak kita terus meningkatkan edukasi dan praktek literasi sehingga tidak mudah tercerabut dari nilai-nilai kearifan lokal serta tetap menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tutur Gatot.

Berlangsungnya deklarasi Pemilu Damai (FOTO Suluttoday.com)

Bertindak sebagai moderator yakni Dr Muksin Pasambuna, hadir pula Wakapolda Sulut, dan yang menjadi narasumber dialog Ketua MUI Sulut KH Abdul Wahab Abdul Gafur, pengurus Sinode GMIM, PGI, MATAKIN Sulut, KWI dan KPU Sulut Salman Sailani selaku Komisioner. (*/Redaksi)

Proyek Balai Sungai Sulawesi Satu Bermasalah, LSM Desak Alfian Palisungan Bertanggung Jawab

Foto papan proyek (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Pekerjaan proyek pembangunan Bangunan Pengendali Banjir Sungai Onggunoi Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) yang dikerjakan instansi Balai wilayah Sungai Sulawesi Satu Dirjen Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR yang bekerja sama dengan pengusaha Kontraktor perusahaan PT. Mitra Sejahtera Mulia selaku rekanan pihak ketiga dengan total anggaran 2,8 Miliar tahun 2018.

Dugaan kuat telah terjadi kerugian Negara sebesar Rp 1 Miliar karena volume penggunaan material pada pekerjaan proyek tersebut tidak sesuai dengan jumlah volume material dan spesifikasi teknik yang ada dalam kontrak kerja, hal ini mendapat sorotan keras dari aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Transparansi Sulawesi Utara (Sulut), Donald Pakuku.

”Kami telah mengusut pembangunan proyek di Kabupaten Bolsel ini dan disinyalir ada perampokan uang negara dalam bentuk mark-up volume material dalam proyek pekerjaan tersebut. Juga jenis material yang digunakan dalam pekerjaan proyek tersebut seperti material pasir jauh dibawah standar material yang diwajibkan untuk digunakan karena hanya menggunakan material pasir lokal yang ada di sungai Onggunoi sekitaran lokasi pekerjaan proyek tersebut,” ujar Donald yang mengatakan praktek semacam ini menyalahi ketentuan.

Disampaikannya Onal sapaan mantan pengurus HMI Cabang Manado ini menyebutkan apa yang dilakukan kontraktor melahirkan hasil pekerjaan bangunan proyek yang abak-abal, rapuh, dan mudah terbongkar serta terindikasi merugikan negara sebesar Rp 1 Miliar rupiah.

”Pihak yang paling bertanggung jawab dalam kerugian pekerjaan proyek ini adalah saudara Alfian Palisungan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen PPK dalam Pekerjaan proyek ini dan saudara Sartono ST. MT selaku kepala satuan kerja atau kasatker dalam proyek tersebut serta perusahaan PT. Mitra Sejahtera Mulia selaku perusahaan rekanan pihak ketiga pelaksana,” tukas Donald yang mengatakan akan mendorong persoalan ini ke pihak berwajib. (*/Redaksi)

Diduga Rugikan Negara Miliaran Rupiah, Skandal Proyek Tembok Pantai Ongkaw Bakal Terungkap

Papan proyek (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Terungkap dari hasil investigasi aktivis LSM terkait dugaan bermasalahnya pelaksanaan proyek Perbaikan Darurat Perkuatan Tembok Pantai Ongkaw Kabupaten Minahasa Selatan (Minsel) Sulawesi Utara (Sulut). Dimana menurut Ketua Bidang Investigasi LSM Transparansi Sulut, Hidayat Samun proyek miliaran rupiah perlu diselidi pihak berwajib.

”Pekerjaan proyek Perkuatan tembok pantai Ongkaw melalui mata anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Minahasa Selatan yang dikerjakan Onal Yokom, selaku kontaktor dengan menggunakan perusahaan PT. Karsa Abadi Jaya, dengan pagu anggaran 8,9 Milyar tahun 2016. Ironisnya, proyek ini diduga telah merugikan negara sebesar 1,7 Milyar,” ujar Hidayat, Rabu (12/12/2018)

Lanjut Hidayat yang juga dibenarkan Donal Pakuku karena diduga jumlah (volume) penggunaan material pada pekerjaan proyek tersebut tidak sesuai dengan volume material dan spesifikasi teknik yang ada dalam kontrak kerja, itu sebabnya harus diselidiki kata Hidayat.

”Kasarnya diduga kuat ada perampokan uang negara dalam bentuk mark up volume material dalam proyek pekerjaan tersebut, dan ini bisa dilihat dari lantai kerja dasar pekerjaan ini yang tidak di gali, padahal secara aturan dalam pekerjaan pengaman pantai seperti ini. Seharusnya lantai dasar penimbunan pekerjaan ini harus digali minimal 2 meter, tapi yang terjadi malah pekerjaan ini hanya dikerjakan dengan cara ditimbun materialnya tanpa digali lantai dasarnya. Makanya ada pencurian volume material disitu yang diduga telah merugikan negara sebesar 1,7 Miliar,” tutur Hidayat. (*/Redaksi)

Pekan Depan, THR Natal Harus Tuntas

Erny Tumundo (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Walau terkesan masih terlalu cepat namun Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi menyampaikan bahwa pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) oleh pengusaha kepada pekerjanya harus dilakukan maksimal H-7 Natal atau Selasa, 18 Desember 2018.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara, Ir Erny B Tumundo MSi kepada media ini Rabu (12/12/2018) di ruang kerjanya. Penegasan ini juga sudah disampaikan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri belum lama ini.

Hanif menegaskan THR, pokoknya (diberikan) tetap tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. Tumundo menambahkan segera membuka posko pengaduan pun segera disiapkan.(Cat)

iklan1