Category: Nasional

Jelang Musda Gapensi, Ketum BPP Tiba di Babel

Rombongan BPP Gapensi saat tiba di Babel (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – BPD Gapensi Bangka Belitung akan menggelar Musyawarah Daerah (Musda) V di Hotel Tanjung Pesona, Sabtu (22/2/2020), besok. Musda Gapensi Bangka Belitung akan diikuti oleh seluruh BPC yang berada di bumi serumpun sebalai ini untuk memilih kepengurusan BPD Gapensi periode 2020-2025. Hal itu seperti disampaikan, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Andi Rukman N Karumpa, Jumat (21/2/2020).

Saat diwawancarai Suluttoday.com, Sekjen mengatakan bahwa rombongan BPP Gapensi yang terdiri dari Ketua Umum H. Iskandar Z Hartawi, Sekjen Andi Rukman N Karumpa, Bendum Ken Pangestu dan Wakil Ketua Didi Aulia serta BPP Gatensi, Ketua Umum Ir. Bambang Rahmadi dan Sekretaris Umum Dr. Ir. Hardy Benry, S.MMA telah tiba di Babel.

Setibanya di Bandara Depati Amir, rombongan dijemput pengurus BPD, BPC dan panitia Musda. Sementara itu, saat ditanya terkait dengan calon Ketua Umum BPD Gapensi Bangka Belitung, sepenuhnya BPP menyerahkan kepada peserta Musda.

“BPC pasti lebih paham dan mengerti tantangan organisasi kedepan, soal siapa yang layak memimpin BPD, teman-teman pasti sudah sangat mengerti, pungkasnya,” kata Andi Rukman.

Melalui sambungan telepon, Sekjen Andi Rukman juga menegaskan, kehadiran rombongan BPP Gapensi di Babel ini menunjukkan bentuk apresiasi sekaligus ekspektasi agar konsolidasi organisasi di BPD bisa lebih optimal.

“Kita mengharapkan BPD Gapensi Babel akan semakin akseleratif dan maju. Pelayanan terhadap anggota harus semakin baik, ungkap pria yang juga Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia tersebut,” ujarnya menutup. (*/Am)

Warkop dan Kemerdekaan Ruang Intelektual

Rusmin Hasan (Foto Ist)

Oleh : Rusmin Hasan, Aktif HMI Cabang Tondano

(Solusi Alternatif Pendididikan Merdeka dan Progresif Diabad 21)

Melihat potret dinamika sosial dekade ini, dunia tengah dihadapi oleh siklus tantangan perkembangan revolusi indutri atau deskruktif digitalisasi abad 21 yang kian marak diperbincangan oleh khalayak publik dalam ruang publik. Misalnya seperti wadah warkop mulai dari jarkot sampai ketempat-tempat umum alternatif habitatnya kaum intelektual. Intelektual adalah sebuah penamaan yang horeik ditengah-tengah kelompok aktivis melenial.

Baik itu akademisi, politisi, pemerhati sosial sampai kekalangan generasi muda pada umunya. Mendengar istilah intelektual, kita kagum dan terkesima. Karena sosok intelektual memiliki kebesaran, ketinggian dan kedalaman ilmu pengetahuan. Karenanya seorang intelektual adalah pribadi yang dihargai dan ditempatkan pada posisi tertinggi dalam relasi dan stratifikasi sosial. Kaum intelektual umumnya hidup dan berhabitat dikampus.

Akan tetapi kian hari ruang belajar kampus tak lagi menjadi tempat ideal baginya, dikarena kekebebasan berekspresi semakin sempit dalam prespektif kajian demokrasi kampus. Kampus sebagai laboratorium kaum Intelektual sudah berali fungsi menjadi penjara baginya sehingga wadah warkop menjadi alternatif belajar yang ideal dan memerdekaan nalar dalam prespektif kaum intelektual atau mahasiswa pada umunya.

Dari dasar berpikir tersebut maka dalam narasi sederhana ini, penulis ingin mengajak kepada kawan-kawan intelektual secara keseleruhan untuk menggunakan wadah warkop sebagai alternatif pendidikan merdeka dan progresif revolusioner untuk mendiskusikan persoalan umat dan bangsa yang kian hari marak dibangsa ini. Salah satu indikasi menurunnya budaya intelektual serta kampus tak jadi habitat ideal dikarenakan perkembangan revolusi industri.

Serta perkambangan zaman seakan merekonstruksi paradigma kaum intelektual untuk mencari alternatif gerakan yang kontekstual dengan realitas zaman maka solusi adalah wadah warkop sebagai tempat memerdekaan akal sejak dalam fikiran dan tindakan serta warkop juga sebagai tempat penguatan solidaritas persahabatan dalam medan perjuangan.

Wadah warkop adalah tempat yang mengajarkan kita banyak hal, baik dari penguatan solidaritas sampai sebagai tempat diskusi bagi kaum intelektual serta khasanah kemajemukaan gagasan tercerahkan kita dapatkan dalam warkop. Dikarenakan diwarkop pula, kita diajarkan untuk tidak ada guru dan pelajar diantara kita. Semua bertindak sebagai objek untuk belajar bersama tanpa ada pembedaan stratifikasi sosial diantara kita. Maka sudah segoyginya kita satukan gagasan besar dalam ruang-ruang publik sehingga ide tak mereduksi kegagalan intelektual.

Narasi besar apabila tidak memiliki dampak terhadap umat dan bangsa, akan hanya orogansi induvidu yang akan memenjarakan dirinya tanpa didasari sehingga dalam narasi sederhana ini, saya ingin sampaikan kepada kawan-kawan pecinta kopi dan buku untuk menjadikan wadah warkop sebagai titik balik generasi era digitalisasi untuk menciptakan sejarahnya serta pengautan demokrasi kita secara ilmiah dan objektif.

RICHARD SUALANG: Bersama Berjuang, Bekerja, Menang

Richard Sualang (Foto Ist)

Slogan yang sederhana diusung Bung Richard Sualang, Ketua DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) Kota Manado yakni ‘’beRSama berjuang, bekerja, menang’’ merupakan diksi yang padat berisi. Maknanya cukup luas, filosofis dan memiliki spirit perjuangan politik yang tinggi. Bung Richard yang digadang-gadang maju sebagai calon Wali Kota Manado ini dikenal sebagai potret politisi yang tenang, konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Politisi yang santun dan berintegritas ini begitu ulet, pantang menyerah. Kader militan partai berlambang Moncong Putih itu tidak pernah menjadi pengecut, terbaca Bung Richard juga menjadi pelopor dalam gerakan politik yang menjunjung tinggi kemanusiaan, pluralisme. Jika kita membaca literatur-literatur ilmiah pun menjelaskan banyak hal soal perjuangan dan prinsip politik dari para politisi. Kali ini saya tertarik membicarakan jargon Bung Richard.

Bersama berjuang, bekerja dan menang merupakan integrasi yang lengkap. Dimana pengaturan tentang orientasi perjuangan atau usaha mewujudkan cita-cita harusnya diawali dan dilandasi dengan pemikiran yang komprehensif seperti dengan gerak kebersamaan. Bahwa dari gerakan kolektiflah, membuat sesorang menang, menggapai tujuan itu, kemudian memberdayakan, memperjuangkan, dan menjalankan amanah tersebut dengan bersama-sama.

Gagasan besar dan merakyat itu juga disampaikan Bung Richard dalam baliho kampanye. Politisi nasionalis ini rupanya benar-benar terpapar sebagai publik figur yang toleran, anti terhadap gerakan politik anarkisme. Kemauan dan kebesaran hatinya dalam mengakomodir beragam kepentingan yang mesti kadang berseberangan dengan kepentingan politiknya, membuat ia kian dicintai masyarakat.

Bung Richard tak mau terbentur dengan kepentingan-kepentingan parsial yang kemudian merugikan masyarakat. Dengan semangat mengajukan slogan bersama berjuang bekerja menang itulah Bung Richard kian kokoh pendirian politiknya untuk mengabdi di atas kepentingan semua golongan masyarakat. Bung Richard mengistimewakan gerakan bersama, baginya kunci dari keberhasilan membangun masyarakat ialah dengan memperkuat kebersamaan.

Dalam sejumlah kesempatan, Bung Richard tak lelah berujar bahwa melalui kebersamaan hal-hal besar yang menjadi tugas dan pekerjaan akan dapat dituntaskan. Kesadarannya memilih tema perjuangan itu juga menjadi penanda kalau figur yang satu ini bukanlah politisi abal-abal. Ia bukan politisi jadi-jadian, melainkan politisi yang matang. Bung Richard juga mapan dalam berfikir dan bertindak sistematis.

Dari berjuang bersama, maka kejayaan dan kesuksesan bersama akan diraih, kata Bung Richard. Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara itu mengerti betul kultur masyarakat Kota Manado, atas pengetahuannya yang utuh itu, membuat Bung Richard serius menyiapkan diri, mental dan waktunya total akan diberikan kepada masyarakat. Politisi yang satu ini memahami betul tentang kedaulatan yang diberikan masyarakat harus dibalas dengan apa.

Kota Manado sebagai miniatur Indonesia, bagi Bung Richard harus dimaksimalkan betul dan dirawat kerukunannya. Sumber daya manusia juga menjadi salah satu bagian penting yang perlu ditingkatkan, inilah yang menjadi perjuangannya kedepan. Bung Richard menilaian pergumulan masyarakat Kota Manado saat ini masih ada, sehingga perlu dicarikan solusinya secara serius. Gambaran besar Kota Manado yang begitu majemuk masyarakatnya menjadi potensi luar biasa dan keunggulan yang penting dalam memajukan masyarakat. Perlu diikat rapi, ditata ulang, diperkuat demi memajukan masyarakat.

Keteladanan merupakan legacy atau warisan bagi masyarakat disebut Bung Richard harusnya mendapat pemeliharaan. Dirawat dan dibumikan tanpa harus membeda-bedakan siapa yang menjadi pemimpin atau siapa yang menjadi masyarakat. Politisi yang berwawasan luas, tapi santun ini mengharapkan pembangunan Kota Manado yang berbasis pembangunan berkelanjutan bersifat terkoneksi dari pemerintah Kota dan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Politisi muda energik itu mengingatkan agar para politisi dapat mengendalikan pikirannya sendiri. Tujuannya adalah melahirkan dinamika demokrasi yang sejuk. Tidak bermain dalam ruang polarisasi dan saling jegal kepentingan. Manado Maju merupakan pilihan yang paling penting dalam menjawab kegelisahan dan kebutuhan warga Kota Manado saat ini. Modal untuk melakukan itu tentu dengan persatuan politik, solid untuk bergerak.

 

____________________

Oleh : Amas Mahmud
Jurnalis dan Sekretaris DPD KNPI Manado

Sekjen Gapensi Bertemu Wali Kota Kendari, Ini yang Dibahas

Suasana akrab dalam foto bersama usai pertemuan (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Menyempatkan waktu ketika berada di Kota Kendari, Sekretaris Jenderal Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Andi Rukman Nurdin, SE, Sabtu (15/2/2020) kemarin bertemu Wali Kota Kendari, Sulkarnain Kadir, SE.,ME. Sekjen Andi Rukman mengharapkan ada sinergitas pemerintah daerah Kendari dengan Gapensi Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, agar terlahirnya pembangunan yang harmoni.

”Kita membicarakan beberapa hal penting. Utamanya dari Gapensi, saya mengajak dan mengharapkan agar pemerintah Kota Kendari menciptakan sinergitas dengan Gapensi. Mari kita sama-sama majukan daerah dangan mengedepankan pola kolaborasi,” ujar Andi Rukman menambahkan soal sinergitas menjadi poin pembahasan.

Selanjutnya, Sekjen Gapensi pun mengatakan bahwa pihaknya menyentil soal tantangan jasa dan konstruksi akan semakin kompetitif dalam pembicaraan bersama Wali Kota Kendari. Atas tuntutan lajunya perubahan zaman, maka para pengurus Gapensi Kota Kendari juga kami ajak sama-sama meningkatkan resource, agar bareng-barung bersama pemerintah daerah melakukan pembangunan.

”Tentu saya juga berharap anggota Gapensi bisa beradaptasi dengan perkembangan zaman, terus mengembangkan SDM serta mengedepankan profesionalisme dalam pelaksanaan proyek,” kata Andi Rukman menutup.

Gapensi meminta kepada Wali Kota Kendari, untuk mendorong aspek pemberdayaan dan melibatkan para anggota Gapensi dalam pembangunan di Kota Kendari. Sekedar diketahui, kunjungan Sekjen di Kendari guna menghadiri undangan sebagai narasumber pada acara Silatda dan Muswil IV HIKMA di Kendari, Sabtu 15 Februari 2020. Kemudian berkesempatan silaturahmi dengan Wali Kota Kendari yang didampingi pengurus Gapensi Sulawesi Tenggara. (*/Am)

WALHI: RUU “CILAKA” Kemunduran Hukum Indonesia

Perwakilan WALHI Sulut, Sultra, Sulses, dan Sulteng (Foto Ist)

Pemerintah Mengabaikan Keselamatan Rakyat, Ancaman Bencana, & Lingkungan Hidup

Ditandatanganinya Supres RUU Omnibus Cipta Kerja oleh presiden,* menjadi kado pahit bagi perlindungan keselamatan rakyat dan lingkungan hidup, ada dua hal utama yang menjadi pokok masalah dalam “RUU Cilaka” ini, diantaranya :

Pertama, direduksinya norma pertanggungjawaban hukum korporasi* dalam RUU Cipta Lapangan Kerja. Dihapusnya unsur “tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan” dikhawatirkan mengaburkan pengoperasian ketentuan ini. Belum lagi ketentuan Pasal 49 UU Kehutanan diubah total, tidak ada kewajiban tanggung jawab terhadap kebakaran di areal konsesi, di RUU “Cilaka” diubah sekadar bertanggungjawab untuk melakukan upaya pencegahan dan pengendalian kebakaran. Pada Judicial Review yang diajukan dua asosiasi pengusahan tersebut di tahun 2017 juga diminta penghapusan Pasal 99 UU PPLH. Pasal 98 dan Pasal 99 merupakan dua ketentuan yang dipergunakan untuk menjerat korporasi-korporasi pembakar hutan dan lahan. Di RUU Cipta Lapangan Kerja, tidak sekedar Pasal 99 yang dilemahkan, termasuk Pasal 98. Pertanggungjawaban pidana harus terlebih dahulu dilakukan melalui skema administrasi. Bahkan ketentuan pidana sangat sulit dioperasikan kepada korporasi karena tidak ada sanksi denda. Seharusnya perumus RUU harus konsisten membedakan sanksi pidana dan sanksi administrasi.

Hal diatas sudah dapat diduga dengan ditunjuknya Ketua Umum Kadin sebagai ketua Satuan Tugas Bersama (Task Force) Naskah Akademik dan Draft RUU. Terlebih ada bukti beberapa ketentuan yang direduksi adalah ketentuan pertanggungjawaban hukum yang pernah dicoba diuji oleh APHI dan GAPKI di Mahkamah Konstitusi. Pada Pada 19 Mei 2017 Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) melalui kuasanya Refly Harun dkk menguji Pasal 69 ayat (2), Pasal 88 & Pasal 99 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) serta Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan).

Permohonan Pengujjian Undang-Undang (Nomor Perkara: 25/PUU-XV/2017). Pada sidang di Mahkamah Konstitusi tersebut, Hakim Konstitusi Palguna menyampaikan “di dalam wacana hukum lingkungan, kita sering menyebut ada istilah eco terrorism, dan sebagainya. Itu yang salah satu juga pendorong makin memperkuat diterima universalitas prinsip strict liability ini. dan kita juga tahu prinsip strict liability yang bisa membebaskan kan apa yang disebut sebagai act of God, force majeure, dan sebagainya itu kita sudah semua tahu.”

Kedua, ini adalah hal yang paling konyol, ruang partisipasi publik dihapus.* hak partisipasi publik melalui jalur peradilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 93 UU PPLH untuk mengoreksi atau menguji izin lingkungan dan/atau izin usaha melalui Peradilan Administrasi (PTUN) yang diterbitkan oleh Pemerintah dihapus. RUU ini pantas disebut sebagai RUU Cilaka, karena pengesahannya hanya memperhatikan dan mengakomodir kepentingan bisnis. Sama sekali tidak menaruh ruang perlindungan pada hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) dengan tegas menolak RUU Cipta Kerja,* persoalan mendasarnya bukan hanya karena ketiadaan partisipasi publik dan keterbukaan informasi. RUU ini secara substansi dan sejak awal memang untuk melayani kepentingan investasi.

Janji Jokowi untuk berpihak pada rakyat dan lingkungan hidup hanya bualan. Karhutla dan kerusakan lingkungan hidup akan akan memperparah kondisi krisis apabila RUU ini dipaksa untuk disahkan. Dibahas saja tidak pantas.

Narahubung:
Boy Even Sembiring *(Manajer Kajian Kebijakan Eksekutif nasional WALHI)* +62 852-7189-7255

Wahyu A. Perdana (Manajer Kampanye Pangan-Air & Ekositem-Esensial Eksekutif nasional WALHI) +6282112395919

iklan1