Category: Nasional

Berbuat untuk Kemanusiaan, HP Mendukung 1000 Anak Muda Asia Tenggara

HP menopang anak muda (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Sesuai rilis yang diterima Redaksi Suluttoday.com, Senin (29/6/2020), Hewllett Packard (HP) mendukung 1000 Anak Muda Asia Tenggara dengan pengembangan keterampilan masa depan pada akhir Tahun 2020. Hal itu bertolak dari situasi dan dampak berkelanjutan yang sejati dimulai dengan memahami bagaimana orang, tempat kita berpijak, dan komunitas saling terkait.

Bumi yang lebih sehat hanya mengarah pada orang yang lebih sehat. Efek memperbaiki bumi bersifat siklus, karena manusia, bumi, dan komunitas tidak dapat dipisahkan, maka solusi kita semua haruslah universal. Kita sedang mendekati masa depan di mana kita perlu menjadi kreatif dengan cara memprioritaskan keberlanjutan dan mendorong dampak tersebut kepada para konsumen.

Hari ini, pandemi Covid-19 memaksa bisnis di seluruh dunia memikirkan ulang operasi dan strategi bisnis agar dapat terus bertahan. Pada saat yang sama, pandemi ini juga memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana organisasi harus memikirkan ulang model bisnis mereka. Di lain sisi, ini merupakan kesempatan untuk menjawab berbagai tantangan dalam lingkungan, sosial dan pengelolaan bisnis, serta kebutuhan untuk menciptakan tempat kerja yang lebih berkelanjutan, melalui employee engagement, pengembangan skill, dan edukasi untuk persiapan menghadapi realita baru ini.

HP Inc memahami peran pentingnya sebagai pemimpin dan perusahan manufaktur global dalam usaha meminimalkan dampak lingkungan, dan telah menjadikan strategi sustainable impact (dampak berkelanjutan) sebagai kewajiban dalam berbisnis. Strategi ini menekankan komitmen HP Inc. untuk menciptakan perubahan yang positif dalam melestarikan bumi, masyarakat, serta komunitas kita. Kemarin, HP Inc. mengumumkan laporan HP Sustainable Impact 2019 yang mempresentasikan kemajuan dan prestasi penting di Asia, termasuk Indonesia.

Membuka Hasil Pembelajaran yang Lebih Baik untuk Masa Depan

Selaras dengan komitmen HP Inc. untuk memberikan pembelajaran yang lebih baik untuk 100 juta orang pada 2025, pada hari ini HP Inc. mengumumkan rencananya untuk membuka 20 Tech Hubs di komunitas kurang mampu di seluruh Asia Tenggara di akhir 2020. Program ini akan mendukung 10.000 anak muda pada akhir tahun, dengan menyediakan pelatihan teknologi dan kewirausahaan untuk siswa berusia 13 tahun ke atas di Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina untuk mendukung keterampilan dan kemampuan anak muda dan pelajar dewasa, untuk mempersiapkan mereka di masa depan.

Aktivitas masyarakat pemungut sampah (Foto Istimewa)

Mendorong Ekonomi Melingkar yang Rendah Karbon

Menurut laporan World Bank, tumpukan sampah global akan secara drastis melampaui pertumbuhan populasi lebih dari dua kali lipat antara tahun 2020 dan 2050. Sampah kemasan akan menjadi porsi signifikan dari total limbah yang dihasilkan dan dapat memengaruhi kesehatan bumi dan manusia.

Untuk mempercepat pergeseran ke ekonomi melingkar yang lebih efisien dan rendah karbon, HP Inc. berkomitmen untuk menghilangkan 75% kemasan plastik sekali pakai pada tahun 2025. Untuk itu, HP bergabung dengan Project STOP, yang bekerja sama dengan perusahaan, pemerintah, dan masyarakat di Asia Tenggara untuk menciptakan sistem pengelolaan limbah yang efektif yang mengurangi plastik yang terbuang di laut di Indonesia.

Di Muncar, Jawa Timur, Project STOP telah mendirikan Pusat Pemulihan Bahan untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendaur ulang limbah plastik yang berasal lebih dari 60.000 orang dan yang telah menciptakan lebih dari 100 pekerjaan tetap. Layanan pengumpulan sampah akan diluncurkan kepada lebih dari 450.000 orang di 55 desa di Muncar, Pasuruan dan Jembrana selama tiga tahun ke depan.

(*/Bung Amas)

Transparansi Sulut Apresiasi Langkah Tegas Bupati Minahasa Tenggara

Donal Pakuku (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Mendorong efektifitas pelayanan publik yang konstruktif dilakukan pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), James Sumendap, SH. Cakupan perhatian Pemkab Mitra tidak hanya berskala di tingkat atas saja, melainkan sampai ke aktivitas pemerintahan Desa. Menilai langkah Bupati James cepat dan akurat, Ketua LSM Transparansi Sulut, Donal Pakuku, S.IP menyampaikan dukungannya.

”LSM Transparansi Sulawesi sangat mengapresiasi upaya pemerintah daerah Mitra yang dipelopori langsung Bupati James Sumendap, SH dalam hal merespon dinamika yang terjadi di Desa. Lantas menonaktifkan Hukumtua Desa Bentenan Kecamatan Pusomaen dan Hukumtua Desa Soyowan, Kecamatan Ratatotok yang tengah tersandung maslaah penyalahgunaan dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) dari Dana Desa (DD). Langkah ini sanget tepat dilakukan Pak Bupati,” ujar Donal, yang juga merupakan tokoh pemuda Kecamatan Ratatotok Kebupaten Mitra ini, Sabtu (27/6/2020).

Penonaktifan tersebut, tambah Donal menjadi peringatan dan sinyal keras bagi para aparat Desa agar tidak main-main dengan anggaran Dana Desa serta bantuan lainnya yang diberikan pemerintah di atasnya melalui pemerintah Desa. Aktivis muda itu mengajak pemerintah Desa agar menjadikan peristiwa penonaktifan tersebut sebagai pengingat sehingga dapat bekerja profesional, adil dan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

”Yang sudah sesuai instruksi Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, wajib dilaksanakan. Jangan lagi pemerintah Desa melakukan inprovisasi, menambah atau mengurangi apa yang dianjurkan dalam peraturan. Karena hal itu akan beraktibat hukum, vatal serta dapat merusak karir dari pemerintah Desa sendiri. Ini bisa menjadi contoh bagi para Hukumtua di Desa lain yang ada di Kabupaten Mitra agar jangan bermain-main dengan aturan,” tutur Donal yang juga jebolan HMI Cabang Manado ini tegas.

(*/Bung Amas)

Bila Lambang Garuda Pancasila Bertuliskan Fastibiqul Khairah

MS. Anwar Sandiah (Foto Istimewa)

Oleh : MS. Anwar Sandiah, Pendidik

Bangsa Indonesia mengawali tahun 2020 terutama dalam pekan terakhir bulan juni ini dengan dua tantangan cukup berat yaitu bidang kesehatan dan bidang politik, bidang pertama menyita waktu dan pikiran cukup melelahkan, berbagai upaya menangani pandemi covid 19 terkesan lelah menuai berbagai persoalan teknis penanganaannya hingga hal-hal termasuk kasus pasien covid yang melawan protokol yang ditetapkan oleh pemerintah (kesehatan), kesemua ini menunjukkan kepanikan “lelah tak memicu nilai Lillah” artinya penanganannya belum sepenuhnya menyentuh pengamalan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berbeda dengan tantangan kedua yaitu *RUU HIP (Haluan Ideologi Pancasila)* memicu kobar ketegangan antara Ulama dan Umara, apa mesti butuh ketegangan ulama – umara itu terjadi? Yakinlah kata pemicu itu justru sumbernya datang dari anggota terhormat legislatif (ma’af) mengutak-atik Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara yang dipandang telah final. Apalagi bahasan Pancasila dalam RUU tersebut terdapat ada hal-hal dicurigai dan disengajai menyimpang dari konteks sejarah tanggal 18 Agustus 1945 telah disepakati menjamin tegak kokoh kehidupan berbangsa dan bernegara tampa mengobar nafsu kekuasaan yang menohok rasa keadilan berdasar Pancasila itu sendiri.

Rakyat sadar hidup merawat konstitusi negara berdasar Pancasila dan UUD 1945 demi membangun peradaban bangsa yang tetap dalam pengamalan Pancasila secara murni dan konsisten (istiqomah), jangan lagi ada pemaksaan pimikiran yang memicu timbul persoalan lain akan mengancam keutuhan negara, apalagi motivasi rumusan HIP bukan berorientasi Fastabiqul Khairah (berlomba-berlomba dalam kebaikan), tetapi lebih sekedar mengakomodir kepentingan sesat golongan kecil yang tak paham sejarah.

Jika draf RUU HIP lolos diundangkan bisa terjadi konflik karena dinilai HIP terdapat dugaan merubah dasar konstitusi yang sah telah disepakati, hal ini bisa mengundang terjadi ricuh yang mengancam persatuan bangasa, dan dilain sisi akan berpengaruh seakan memberi peluang badan legislatif bisa mengotak-atik tatanan kenegaraan lain telah disepakati, misalnya mencari celah pembenaran menawarkan draf pemikiran yang dipandang memenuhi syarat rasional mengganti tulisan yang terdapat pada “Lambang Negara Garuda Pancasila”.

Disini penulis mencoba “berandai bila bisa?” Ada anggota legislatif dari salah satu fraksi mengusulkan agar tulisan pada Lanbang Negara Garuda Pancasila itu bukan tertulis “Bhinneka Tunggal Ika”, tetapi bertulisan “Fastabiqul Khairah” yang artinya “Berlomba-lomba dalam kebaikan”, dengan berlogika bahwa negera tidak sekedar mengakui perbedaan secara sempit “kebhinnekaan” semata tanpa ruh al-khairah (kebaikan) yang lebih luas makna yaitu menyemangati hidup berbuat baik menata keberbedaan, menanggalkan jurang pemisah kehidupan dengan mengembalikan nilai adab saling berlomba berbuat terbaik merawat suasana keperbedaan pada semua sektor, dengan demikian secara tidak langsung mengajak komponen bangsa Indonesia berlomba membangun NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dengan menjauhi jiwa “homo homini lupus”, kata Thomas Hobbes.

Berlomba dalam al-khairah (kebaikan) memiliki nilai positif tanpa keraguan, suatu ajakan penyadaran kemanusiaan saling berbuat baik dalam keperbedaan karena bertujuan memiliki kepentingan bersama, rasa saling hidup meghidupkan, rasa persaudaraan tanpa membeda-bedakan antara suku bangsa, ras, etnik, warna kulit dan agama. Maka akan terwujud hidup melestarikan “Kemanusiaan yang adil dan beradab”, tidak akan melestarikan sikap feodalime antara penjabat pemerintah dan rakyat yang dipimpinnya. Sikaya tidak akan nyenyak tidur bila masih ada orang miskin berkeliaran mengisi hidup ditengah-tengah segelintilir manusia rakus, pemboros, materialis dan vandalisme. Orang berilmu tidak akan tenang fikirnya bila masih ada anak-anak berkeliaran tanpa merasa indahnya bangku sekolah mencerahkan dzikir dan fikir untuk sebuah peradaban masa depan mulia dan terhormat.

Kita akan menyaksikan terjadi kesadaran bersama berlomba berbuat baik, politisi akan segera berdeklarasi “taubatan nasuha”, janji setia tidak akan lagi menyengsarakan rakyat pemilih dengan politik uang. Pejabat korup akan memotong tangannya sendiri dengan sadar setelah mencuri uang rakyat, maka terbentuk manusia berlomba-lomba memenuhi hajat hidup dengan kebaikan. Tampil pemimpin negara berkarakter santun, religius, paham akan hak dan kewajiban, tidak melupakan janji ketika berkampanye, kata selalu beriring dengan perbutan, mencintai dan dicintai rakyat.

Penguasa tanah nan luas akan sukarela menghibahkan sebagian tanah miliknya kepada petani penggarap yang hidup jadi buruh tani, sebagai bukti berlomba dalam kebaikan hingga membuat rasa nyaman hidup dengan “Bahagia Berbagi” (pinjam semboyan BAZNAS Sulut), tenang hatinya, terkesan wujud hakikat berlomba berbuat baik ketika melihat petani penggarap kini menggarap lahan sendiri tanpa lagi hidup mengemis jadi buruh tani memelaratkan.

Fastabiqul khairah akan mencerahkan kedudukan ulama (tokoh agama) dan umara (legislatif, eksekutif, dan yudikatif), masing-masing menjauhi sikap saling keleim merasa lebih benar mencetuskan kebijakan atau mengambil keputusan menyangkut kepentingan umum, karena terbekali al-khairah menjunjung tinggi adab “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Bila terjadi ada perbedaan pendapat dalam pendekatan bahasan rancangan sebuah undang-undang, tentu selalu berorientasi mengedepankan kesepakatan berlomba-lomba dalam kebaikan ditengah perbedaan, karena sadar akan tujuan setiap rancangan undang-undang sesungguhnya mewujudkan kebaikan, melindungi kepentingan bersama tanpa ada sekat penghalang.

Ruh al-khairah (kebaikan) memberi ciri hidup masyarakat memiliki ketaatan menjaga tatanan kebersamaan karena memahami faktor manusiawi setiap individu memiliki kelebihan dan kelemahan, maka setiap kebaikan itu pasti terpenuhi nilai keadilan, karena adil tidak berarti terukur dengan faktor materi semata akan tetapi juga nilai non materi. Maka pemimpin yang dipercayai rakyat hanyalah pemimpin yang memiliki jiwa dan semangat istiqomah (konsisten) menegak “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” sebagai buah dari fastabiqul khairah hingga selamatlah NKRI dari niat busuk bertujuan merongrong Falsafah Negara Pancasila hasil kesepakatan tanggal 18 Agustus 1945. Demikian beberapa indikator makna utama fastsbiqul khairat, moga ada manfaatnya.
Wallahu a’lam.

Manado, Fajar Jum'at, 26 Juni 2020

Gelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, Senator Djafar Cerahkan Masyarakat

Sosialisasi Empat Pilar disampaikan Senator Djafar Alkatiri (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Kondisi yang kian sulit karena penularan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tak membuat Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dari unsur Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), Ir. H. Djafar Alkatiri, M.M.,M.PdI menggelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara, Kamis (18/6/2020).

Kegiatan yang dipusatkan di Masjid Ibnu Amin Kelurahan Mahawu Kecamatan Tuminting Kota Manado itu dihadiri ratusan masyarakat. Senator Djafar menjelaskan soal penguatan, pengamalan Pancasila, pentingnya wawasan kebangsaan dan integrasi bangsa. Tidak hanya itu, meski di tengah Covid-19 tak henti-hentinya mengajak masyarakat menghadirkan partisipasi masyarakat. Terlebih soal kerja para wakil rakyat perlu juga mendapat masukan dan evaluasi dari masyarakat.

‘’Pancasila sebagai nafas dan filosofi kita bernegara. Inilah landasan hukum kita yang sudah final, dan melalui kesempatan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan ini saya mengajak masyarakat untuk mengamalkan Pancasila. Jangan tumbuhkan paham-paham atau pemikiran yang bertentangan dengan spirit Pancasila. Kemudian, dalam situasi pandemi masyarakat jangan pasar dan mudah terprovokasi, melainkan menumbuhkan solidaritas. Silahkan awasi para wakil rakyatnya, termasuk DPD RI. Saya menerima kritik publik, ayo kita maju mendukung pemerintah dalam agenda pembangunan Negara Indonesia tercinta,’’ ujar Senator Djafar yang juga mantan Sekretaris Jenderal DPP BKPRMI ini.

Senator Djafar saat menyerahkan buku Empat Pilar Kebangsaan (Foto Istimewa)

Sementara itu dalam sesi tanya jawab, para hadirin yang mengaku belum memahami soal draf Rancangan Undang-Undang (RUU) Haluan Ideologi Pancasila (HIP) merasa mulai ada kegaduhan yang dicipatakan dari gedung Senayan (DPR RI). Berdasarkan informasi, kemunculan RUU HIP terindikasi adanya upaya melemahkan dan mereduksi nilai Pancasila yang universal. Menanggapi hal itu, Senator Djafar memberikan ulasan kepada masyarakat.

‘’Terkait RUU HIP sedang dipending pembahasannya. Saya juga secara pribadi menilai RUU HIP yang merupakan insiatif Dewan belumlah penting saat ini. Kemudian berkaitan dengan kekhawatiran masyarakat agar tidak muncul lagi bahaya laten Komunisme (PKI), ini penting. Kita akan ketat dan konsisten menolak nanti. Apalagi ada pemikiran rendahan yang menafsir-nasfir Pancasila. Itu sama saja kita ikut memperkecil marwah Pancasila. Ingat, jangan pernah kita lupakan sejarah dan warisan para pendiri Negara ini. Produk Pancasila sudah sempurna, tidak perlu lagi regulasi atau konstitusi dibawah yang ‘mengambil alih’ tafsir Pancasila menjadi parsial,’’ kata Senator asal Sulawesi Utara ini tegas.

Wakil Ketua Komite 1 DPD RI, Djafar Alkatiri mendengarkan pertanyaan masyarakat (Foto Istimewa)

Senator Djafar yang juga Wakil Ketua Komite 1 DPD RI itu menegaskan arah pembangunan yang ditetapkan pemerintah mendapat dukungan masyarakat luas. Ancaman terhadap Pancasila memang dinilai Djafar sebagai ‘penanda’ bahwa keberagaman pemikiran, keluhan dan keperluan masyarakat harus dicarikan solusinya. Pemerintah jangan berdiam diri, selain melakukan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan, Djafar menyebut perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan konkrit. Solusi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, perlakuan adil terhadap masyarakat dan menghapus kesenjangan antara orang kaya miskin juga menjadi solusinya.

Masyarakat saat mengikuti sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan (Foto Istimewa)

Untuk diketahui, beberapa pertanyaan yang disampaikan masyarakat diantaranya terkait rumusan Pancasila yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan konsensus para pendiri bangsa yang sudah final, konsekuen dan tidak perlu ada tafsiran lain dari Undang-Undang yang lebih rendah derajatnya. Kehidupan era new normal juga dinilai dipertanyakan masyarakat. Menurut mereka apakah ada UU atau PERPPU yang mengatur soal new normal?. Masyarakat menyebut peran pemerintah dalam menangani penyebaran dan penularan Covid-19 perlu dimaksaimalkan.

(*/Bung Amas)

Aplikasi BUNGKUS JO Hadir di Manado, Cukup Belanja dari Rumah

Rizaldy Pedju (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Hadirnya aplikasi yang merupakan buah dari inovasi dan kreativitas putra daerah Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) relatif banyak. Salah satunya adalah melahirkan aplikasi Bungkus Jo. Cukup di ruamh saja, mudah cepat dan murah masyarakat bisa mendapatkan barang dari pasar dengan kualitas unggulan. Hal itu seperti disampaikan Rizaldy Pedju, selaku owner Bungkus Jo, Senin (22/6/2020).

”Kami menyediakan aplikasi Bungkus Jo, Konten aplikasi yang memudahkan masyarakat, bagi masyarakat Kota Manado yang mau ke pasar tapi taku Corona, silahkan gunakan aplikasi Bungkus Jo. Ini sebagai solusi di masa penyebaran pandemi Covid-19,” ujar Rizaldy pada Suluttoday.com, melalui rilis.

Keadaan pandemi saat ini, tambah Rizaldy merupakan hal yang tidak bisa kita hindari, kita dituntut untuk menjaga kesehatan dan hendak di anjurkan untuk tidak bepergian, keluar rumah. Namun tetap kita harus memenuhi kebutuhan pokok kita di rumah, untuk memenuhi hal tersebut mau tidak mau kita harus keluar rumah. Namun kali ini, ada cara memudahkan kita berbelanja di pasar tanpa harus ke pasar untuk membeli bahan pokok kebutuhan sehari-hari kita sekeluarga.

”Hadir dalam bentuk Aplikasi Android Bungkus Jo kini hadir untuk masyarakat Manado. Meskipun telah ada pesaing yang lebih dulu menawarkan jasa belanja kebutuhan pokok dengan menggunakan Aplikasi, Namun Bungkus Jo optimis bahwa aplikasi ini mampu menjangkau kebutuhan masyarakat Manado dengan Mudah, Cepat dan Murah,” kata Rizaldy yang juga jebolan aktivis HMI Cabang Manado ini.

Menurut Rizaldy dari aplikasi Bungkus Jo yakni Mudah, Cepat dan Murah. Pihaknya bekerjasama dengan pedangan di pasar tradisional yakni di Pasar Bersehati Manado, sehingga bahan-bahannya fresh. Penyedia bahan juga berusaha menjaga kebersihan bahan yang dipesan. Selain itu, ide hadirnya aplikasi Bungkus Jo, beranjak dari prihatin mereka akan keadaan ekonomi lokal khususnya bagi para pedagang pasar tradisional yang mengalami penurunan penjualan mereka.

”Karena keadaan pandemi sekarang, namun sebenarnya mereka menilai bahwa kebutuhan sehari-hari orang manado tetap ada, jadi aplikasi Bungkus Jo menghubungkan antara masyarakat dan Pasar dalam genggaman (handphone). Kami beroperasi setiap hari mulai dari jam 07.00 wita pagi sampai dengan 17.00 wita sore hari, Produk Bungkus Jo tersedia dengan lengkap sesuai dengan bahan yang ada di pasar-pasar, karena sumber bahan kami dari pasar dengan jenis sayur-sayuran, beras, ikan, daging, telur, rempah-rempah, bumbu dapur, buah dan produk kemasan. Tanpa Minimal Transaksi, Ongkos Kirim sangat murah mulai dari 10 ribuan serta banyak pilihan metode pembayaran,” tutur Rizaldy.

Dosen IAIN Manado ini juga menjelaskan cara menggunakan aplikasi Bungkus Jo. Bahwa sangat mudah, dengan mendownload aplikasinya melalui Play Store ketik Bungkus Jo, kemudian di Install, daftar dengan menggunakan No Hp/No Whatsapp pilih bahan belanjaan masukan dalam Cart klik Pesan sekarang. Setelah itu, pengguna akan diarahkan untuk melengkapi alamat dan memilih metode pembayaran lalu kirim pesanan.

”Pengguna akan mendapatkan pemberitahuan dari pesanan yang dilakukan, dan selanjutnya langsung dihubungi oleh Customer Service dari Bungkus Jo. Dengan hadirnya aplikasi jasa Bungkus Jo harapan dari Owner sendiri, semoga hadirnya aplikasi jasa Bungkus Jo, mampu menjadi solusi bagi masyarakat yang sekarang menghadapi pandemi,” ucap Rizaldy.

(*/Bung Amas)

iklan1