Category: Nasional

Alhamdulillah, Sudah 8 Jenazah Tiba di Pangkalan Bun

Petugas saat membawa Jenazah (Foto Ist)

Petugas saat membawa Jenazah (Foto Ist)

PANGKALAN BUN – Pada  Sabtu (3/1/2015), pukul 10.30 WIB, dua helikoptar TNI AL jenis Bel 412 dan 420 mendarat di Landasan Udara Iskandar, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, dengan membawa delapan jenazah korban AirAsia dari KRI Banda Aceh.

Masing-masing heli mengangkut empat jenazah untuk kemudian diantar menuju RSUD Sultan Imanuddin, Pangkalan Bun. Selain delapan jenazah, tim gabungan Basarnas juga membawa sejumlah barang dari pesawat AirAsia QZ8501 yang ditemukan oleh tim pencarian di perairan Pangkalan Bun. Sejumlah barang yang ikut dievakuasi adalah tabung oksigen dan sebuah koper hitam.

Dengan demikian hingga hari Sabtu siang ini sudah ada 30 jenazah yang telah dievakuasi ke posko Pangkalan Bun. (REPUBLIKA.CO.ID/Amas)

Polri Sebut Jenazah Pilot dan Kopilot Air Asia Dapat Penanganan Khusus

Jenazah AirAsia saat ditemukan (Foto Ist)

Jenazah AirAsia saat ditemukan (Foto Ist)

PANGKALAN BUN – Pilot dan kopilot merupakan kunci dari terbangnya sebuah pesawat. Untuk itu, dalam proses identifikasi nanti, kedua sosok ini akan mendapat perlakuan khusus dibanding korban lainnya.

Direktur Eksekutif DVI Polri Anton Castilani mengungkapkan, kondisi pilot dan kopilot bisa menjadi petunjuk tambahan untuk rekonstruksi kejadian sebelum jatuh. “Mengingat pilot dan copilot adalah penting. Maka pilot dan copilot akan mendapat penangan khusus,” jelas Anton, Sabtu (3/1/2015).

Perlakuan khusus ini berupa pemeriksaan lebih detil terkait kondisi tubuh pilot dan kopilot. Selain itu, Anton juga menyebutkan kemungkinan adanya autopsi bagi jenazah lainnya.

Tindakan ini dilakukan untuk memberikan petunjuk bagi tim investigasi tentang proses kematian korban. Petunjuk ini nantinya bisa memudahkan investigasi tentang bagaimana pesawat jatuh. “Memang akan overlap sama tugas KNKT. Jadi kalau mereka meminta data akan kami berikan untuk proses investigasi,” ujarnya.

Pada Sabtu ini, area pencarian diperluas ke arah timur ke arah Tanjung Puting, Kabupaten Kotawaringin Timur. Perluasan ini dilakukan, berdasarkan arah angin dan gelombang yang mengarah ke timur dan pesisir. Sehingga area perluasan menjadi 210 x 90 mil laut, lebih panjang dari area pencarian kemarin 150 x 90 mil laut. (REPUBLIKA.CO.ID/Amas)

Ini Cara Cegah Korupsi Ala Basuki Tjahaja

Basuki Tjahaja (Foto Ist)

Basuki Tjahaja (Foto Ist)

JAKARTA – Warga DKI Jakarta kini sudah dapat sedikit bernafas lega untuk mendapatkan pelayanan kependudukan cepat tanpa pungutan liar dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Sebab, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, alias Ahok resmi meluncurkan pengoperasian Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP).

“Pelayanan yang baik harus disertai rasa keadilan prosedur tidak boleh berbelit-belit sesuai peraturan perundang waktu pelayanan dan biaya tarif harus jelas bagi masyarakat,” kata Ahok, Jumat (2/1/2015).

Menurut Ahok, seluruh personil BPTSP menjadi tulang punggung pelayanan publik sebagai tolak ukur keberhasilan pemerintah dalam melayani masyarakat Jakarta.

“Aparat tidak boleh menerima imbalan dalam bentuk apa pun, serta bersikap transparan dalam proses dan prosedur pelayanan. Kita akan pantau kinerja BPTSP di lapangan dengan CCTV. Jadi, jangan macam-macam,” kata Ahok.

Pada tahap awal prioritas utama adalah berjalannya peralihan proses pelayanan, dari pelayanan yang tersebar di berbagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menjadi layanan secara terpadu di BPTSP.

Nantinya, BPTSP akan menyelenggarakan layanan terpadu pada 318 lokasi pelayanan yakni satu di provinsi, enam di kantor BPTSP kota/kabupaten, 44 kecamatan, serta 267 kelurahan. Dengan pola baru pelayanan pemohon cukup berhubungan dengan BPTSP melalui lokasi pelayanan yang terdekat dengan tempat tinggalnya.

“Biarkan kita (pemerintah) yang pusing masyarakat gak perlu pusing,” ujar ah. (Vivanews/Amas)

Tetap Bertahan di KMP, Kubu Ical Sebut Jokowi Butuh Mintra Kritis

Tim KMP masih terlihat solid (Foto Ist)

Tim KMP masih terlihat solid (Foto Ist)

JAKARTA DPP Golkar Kubu Aburizal Bakrie menyatakan penolakan kerasnya jika dipaksa keluar dari Koalisi Merah Putih (KMP). Proses perundingan menuju islah dengan Kubu Agung Laksono akan tetap berlanjut pekan depan namun Ical cs menegaskan tidak bakal membawa Golkar hengkang dari kelompok partai penyeimbang pemerintah.

“Sebab, negera ini butuh partai penyeimbang yang kuat dan kritis agar tidak ada lagi penyalahgunaan kekuasaan dan perampokan keuangan negara seperti kasus BLBI dan Skandal Century pada dua pemerintahan sebelumnya,” kata Bendahara Umum DPP Golkar versi Munas Bali Bambang Soesatyo, kepada wartawan melalui pesan tertulis, Jumat (2/1/2015).

Anggota Komisi III DPR yang akrab disapa Bamsoet itu menjelaskan mengapa Golkar harus tetap berada di luar pemerintahan dan menjadi penyeimbang yang kuat bersama KMP. Menurutnya, pemerintahan Joko Widodo butuh mitra yang kritis agar tidak kandas di tengah jalan.

“Kalau semua partai ikut di dalam pemerintahan dan semua mendapat jatah jabatan tapi berperilaku seperti ‘copet kampret’, lalu siapa yang akan mengontrol? Kalau semua tutup mulut karena sudah mendapat bagian, siapa yang dirugikan? Pasti yang rugi adalah negara dan rakyat bukan,” tandas Bamsoet. (RN/Amas)

Belum Ada Masjid di Balai Kota Jakarta, Ini Tanggapan Ahok

Basuki Tjahaja , Gubernur DKI Jakarta (Foto Ist)

Basuki Tjahaja , Gubernur DKI Jakarta (Foto Ist)

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku tidak adanya masjid di Balai Kota DKI merupakan hal yang di luar kewajaran. Untuk itu, dia berencana segera mewujudkan pembangunan masjid dengan menggelar sayembara bagi siapa saja yang dapat membuatkan desain bangunan masjid.

“Biasanya semua kantor, termasuk kantor Wali Kota Masjidnya lebih bagus daripada Balai Kota. Saya pikir Musala yang ada sekarang perlu kita bikin sayembara desain, apa dua lantai, kita bangun,” kata Ahok sapaan akrabnya, di Silang Monas Jakarta, Jumat (2/1/2015) siang tadi.

Ahok berharap agar semua lapisan PNS yang beragama muslim dapat meningkatkan keimanannya dengan dibuatnya Masjid di Balai Kota nantinya. “Biar kita ingat selalu Tuhan Maha Mengetahui, bahwa kia di bawah sumpah jabatan bukan sumpah main-main,” tegas dia, di hadapan ribuan pejabat DKI yang baru dilantik.

Menurut Ahok, kemungkinan besar untuk membangun Masjid ini tidak akan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI, tetapi dari hasil saweran PNS DKI hingga gubernur. “Kalau dua sampai tiga ribu orang sebulan nyumbang Rp500 ribu, kita dapat Rp1  miliar lho, kita bisa bangun. Saya akan ikut nyumbang. Saya samain atau lebih tinggi (nilai sumbangannya),” ujar dia seraya tertawa. (RN/Amas)

iklan1