Category: Nasional

Ada Bantuan Rp 15 Juta Untuk Rumah Rusak Kena Bencana

banjir rusak rumah

Puing rumah yang rusak akibat banjir bandang yang menerjang Manado,

JAKARTA – Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera) menyiapkan anggaran stimulan, bagi masyarakat korban bencana yang huniannya mengalami kerusakan. Bantuan akan diberikan secara langsung maksimal Rp 15 juta per rumah tangga.

Seperti yang disampaikan oleh Deputi Perumahan Swadaya Kemenpera Jamil Ansari di sela-sela acara Bapertarum-PNS di kantor Kemenpera, Senin (27/1/2014).

“Tapi hanya terbatas bagi korban bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kalau kaya nggak bisa. Bantuan paling tinggi Rp 15 juta diberikan dalam bentuk uang langsung ditransfer ke masyarakat. Rekening kita yang buka,” kata Jamil.

Jamil mengungkapkan, untuk besaran nominalnya sangat tergantung hasil survei dari kerusakan yang dialami. Artinya setiap orang akan berbeda dana bantuan yang mereka dapat atau hanya 60% dari total biaya.

“Kita beri dari 60% dari biaya sisanya swadaya masyarakat sendiri. Misalnya biaya untuk bangun rumah yang rusak Rp 20 juta nanti kita kasih Rp 12,5 juta,” katanya.

Bagi calon penerima, maka mekanisme pengambilannya harus berdasarkan kelompok minimal 7 kepala keluarga, dan maksimal 11 kepala keluarga agar lebih efisien. Sistem pencairannya, si korban harus belanja dahulu bahan bangunan dan jasa, setelah itu bukti pembelian dibawa ke Bank Rakyat Indonesia (BRI), kemudian dicairkan.

“Program ini namanya bantuan stimulan. Anggarannya pada 2012 ada Rp 1,8 triliun, 2013 ada Rp 2 triliun, di tahun 2014 ada kenaikan menjadi Rp 2,1 triliun,” katanya.

Jamil menambahkan, pihaknya hanya membantu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Apabila BNPB tak bisa memenuhi, maka kemenpera siap mengambil alih program perbaikan rumah para korban bencana.

“Kalau nanti dari BNPB nggak ada anggaran jadi kami baru masuk di sana. Biar nggak ada tumpang tindih dengan BNPB,” katanya.

 

(dc/ar)

Kemen PU Siapkan Rp 230,1 Miliar Tangani Banjir Manado

ist

ist

JAKARTA – Dalam kunjungan yang dilakukan Wapres Boediono, Selasa (21/1/2014) kemarin, Wapres mengungkapkan, perlu ada penataan kembali daerah aliran sungai (DAS) di Manado guna menghadapi terjadinya musim hujan yang lama karena terjadinya perubahan iklim.

“Penataan DAS harus benar-benar disiplin, jangan sampai menunggu sehingga banyak pemukiman yang dibangun. Kita harus berasumsi, kalau dulunya 10 tahun sekali (banjir karena hujan deras), nantinya bisa lebih sering. Sebab itu, kita tata lebih permanen menghadapi risiko-risiko seperti ini,” kata Boediono.

Meresponi hal tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum telah menyiapkan dana sebesar Rp230,1 miliar untuk penanganan pengendalian banjir di Manado. Anggaran ini digelontorkan untuk mengatasi banjir bandang yang terjadi di daerah tersebut.

Wakil Menteri Pekerjaan Umum, Hermanto Dardak, Rabu 22 Januari 2014, mengungkapan bencana yang terjadi kali ini lebih besar dibanding banjir bandang yang pernah terjadi pada tahun lalu.

“Bencana banjir ini bukanlah yang pertama menimpa Manado dan wilayah ini berpotensi besar mengalami banjir setiap tahun,” kata dia dalam keterangan tertulisnya.

Banjir bandang di Manado tidak hanya menimbulkan kerugian material seperti jalan putus, bangunan dan rumah rusak, tetapi juga menelan korban jiwa dan sekitar 40.000 orang harus mengungsi.

Di Sulawesi Utara, kerugian material akibat banjir bandang dan longsor di lima kabupaten/kota mencapai Rp1,87 triliun. Pemerintah menetapkan banjir di Manado sebagai bencana nasional.

Hingga kemarin, kondisi Manado akibat banjir bandang belum pulih. Meski hujan masih terus turun, ribuan warga Manado tetap berusaha membersihkan rumah dan lingkungan dibantu sekitar personel TNI.

Untuk mengantisipasi banjir bandang terulang, Boediono, memerintahkan Pemerintah Kota Manado dan Kabupaten Minahasa segera membersihkan bangunan di bantaran sungai. Pihak Kementerian Pekerjaan Umum, juga diminta segera melakukan normalisasi terhadap DAS Tondano dan Sawangan.

“Normalisasi sungai dan penataan sungai di sini sedang didiskusikan dengan Wamen PU. Itu yang menjadi prioritas kami,” kata Boediono.

 

(at/ar)

KPK: Penahanan Anas Kado Tahun Baru Untuk Rakyat

vivanews

vivanews

JAKARTA – Sejak ditetapkan sebagai tersangka pada 22 Februari 2013, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya melakukan penahanan terhadap tersangka kasus dugaan penerimaan hadiah atau janji pada proyek Hambalang, Anas Urbaningrum.

Menurut Juru Bicara KPK, Johan Budi, penahanan Anas ini merupakan hadiah bagi masyarakat di tengah upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK.

“Ini tahun baru 2014, semoga proses penahanan ini membuka tahun 2014. Menurut saya ini hadiah bagi rakyat pemilih negeri agar pemberantasan korupsi di 2014 semakin masif,” ujar Johan Budi di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (10/1/2014).

Kendati demikian, lanjut dia, KPK tetap memuji sikap Anas Urbaningrum yang mau memenuhi panggilan lembaga pada pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai tersangka.

“Kita apresiasi kepada sodara Anas Urbaningrum yang mau hadir dalam proses pemeriksaan. Seharusnya memang sebagai warga negara yang taat hukum, tentu harus memenuhi panggilan yg ditentukan oleh penegak hukum,” tandas Johan.

Anas menjadi tersangka dalam kasus gratifikasi terkait proyek pembangunan sekolah olahraga Hambalang pada 22 Februari 2013.

Mantan Ketum PB HMI Itu dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 11 atau 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU 20 Tahun 2001 tentang UU Pemberantasan Korupsi.

Dalam kasus Hambalang ini, Anas disebut-sebut menerima Toyota Harrier dari rekanan proyek Hambalang. Mobil mewah itu diterima saat Anas masih menjabat Ketua Fraksi Partai Demokrat di DPR atau sebelum menjabat Ketua Umum Demokrat.

 

(les)

Tidak Daftarkan Pekerja Dalam BPJS, Perusahaan Dikenai Sanksi Pemerintah

bpjs-ketenagakerjaan bpjs ketenagakerjaan logoJAKARTA – Pemerintah terus mengigatkan perusahaan untuk mengikutsertakan pekerjanya dalam program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

Jika tidak, pemerintah menyiapkan sanksi bagi pemberi kerja selain penyelenggara negara, dan perseorangan yang tidak mendaftarkan pekerja dan keluarganya pada program ini.

Melansir laman Sekretariat Kabinet, Jumat (3/1/2013), menyebutkan ancaman pemberian sanksi itu tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 yang ditandatangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 24 Desember 2013.

Dikatakan, tujuan sanksi agar program SJSN bisa terlaksana dengan baik, menjangkau kepesertaan secara luas dan berkesinambungan sehingga seluruh penduduk dapat terpenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

PP ini secara tegas mewajibkan pemberi kerja selain penyelenggara untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS secara bertahap sesuai dengan program jaminan sosial yang diikutinya, dan memberikan data dirinya dan pekerjanya berikut anggota keluarganya kepada BPJS secara lengkap dan benar.

Selain itu, setiap orang selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan wajib mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS, dan memberikan data dirinya dan anggota keluiarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.

Pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan, yang tidak mendaftarkan dirinya, pekerjanya dan keluarganya kepada BPJS, atau tidak memberikan data secara lengkap dan benar akan dikenai sanksi administratif.

“Sanksi administratif dapat berupa: a. Teguran tertulis; b. Denda; dan/atau c. Tidak mendapat pelayanan publik tertentu,” bunyi Pasal 5 Ayat (2) PP tersebut.

Pengenaan sanksi teguran tertulis yang dikenakan BPJS sebagaimana dimaksud diberikan paling banyak 1 kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 hari kerja.

Adapun sanksi denda diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 hari sejak berakhirnya sanksi teguran tertulis kedua berakhir. Denda dimaksud sebesar 0,1% setiap bulan dari iuran yang seharusnya dibayar yang dihitung sejak teguran tertulis kedua berakhir.

Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota atas permintaan BPJS.

Sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara meliputi: a. Perizinan terkait usaha; b. Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek; c. Izin mempekerjakan tenaga kerja asing; d. Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB),

Adapun sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik kepada setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran meliputi: a. Izin Mendirikan Bangunan (IMB); b. Surat Izin Mengemudi (IMB); c. Sertifikat Tanah; d. Paspor; dan e. Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).

“Pengenaan sanksi kepada pemberika kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran dilakukan berdasarkan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan dalam penyelenggaraan jaminan sosial,” bunyi Pasal 12 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 itu.

Pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dilakukan oleh BPJS terhadap:

a. Kepatuhan pemberi kerja selain penyelenggara negara untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta BPJS, dan memberikan data dirinya dan perkerjanya berikut anggota keluarganya secara lengkap dan benar;

b. Kepatuhan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran untuk mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya sebagai peserta kepada BPJS, dan memberikan data dirinya dan anggota keluarganya secara lengkap dan benar kepada BPJS.

“Pengawasan dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dapat dilakukan oleh BPJS berdasarkan pengaduan dari masyarakat dan pekerja,” bunyi Pasal 13 Ayat (4) PP No. 86/2013 ini.

 

(les/rr)

 

Kapolri: Rayakan Tahun Baru Jangan Ngebut di Jalan

Kapolri-Sutarmann780x390

Kapolri Jenderal (Pol) Sutarman

BOGOR — Kepala Kepolisian RI Jenderal (Pol) Sutarman mengimbau masyarakat agar tidak kebut-kebutan saat konvoi merayakan pergantian tahun, Selasa (31/12/2013) malam ini. Menurut Sutarman, kepolisian siap menindak jika ada yang menggunakan kendaraan untuk kebut-kebutan.

“Kita akan menindak terhadap pelaku yang menggunakan kendaraan dengan kebut-kebutan sehingga diupayakan minimal kecelakaan,” kata Sutarman di Istana Bogor, Selasa.

Berkaca dari kecelakaan di Probolinggo, kata Sutarman, kepolisian berharap masyarakat tidak menggunakan angkutan barang untuk mengangkut orang. “Karena akibatnya bisa fatal,” sambung Sutarman.

Kecelakaan maut yang terjadi di Jalan Raya Tongas, tepatnya di Desa Curah Tulis, Kecamatan Tongas, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Sabtu (28/12/2013), menewaskan 18 orang. Hal ini akibat tabrakan antara pikap (bak terbuka) Mitsubishi bernomor polisi B 2625 XCU dan sebuah truk bernomor polisi P 8568 UL. Tabrakan yang cukup keras tersebut membuat puluhan penumpang yang kebanyakan perempuan terlempar dari bak mobil pikap.

Lebih jauh mengenai pengamanan tahun baru, Sutarman mengatakan bahwa pihaknya telah menempatkan 192 lebih personel, termasuk unsur TNI dan pasukan pengamanan masyarakat (PAM) Swakarsa. Seluruh personel yang sudah disiagakan sejak 23 Desember itu ditempatkan di pos-pos pengamanan yang sudah didirikan.

“Penempatan personel kita baik yang berpakaian preman di pos-pos pengamanan dan seluruh kegiatan masyarakat maupun petugas kita yang berpakaian preman dalam bentuk tim yang meng-cover kegiatan masyarakat sehingga saat menemukan tindakan kejahatan langsung bisa melakukan tangkap tangan,” tutur Sutarman.

Untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan, menurut Sutarman, pihaknya telah mengimbau agar kegiatan perayaan tahun baru tidak dipusatkan pada satu titik, tetapi dibagi ke sejumlah titik sehingga konsentrasi masyarakat terbagi-bagi.

 

(kps/ar)

iklan1