Category: Nasional

Tahapan Rekapitulasi Suara Dimulai Hari Ini

Husni-Kamil-Manik

Ketua KPU Husni Kamil Manik

JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat Husni Kamil Manik meminta masyarakat untuk ikut mengawal jalannya proses rekapitulasi perolehan suara pemilu presiden dan wakil presiden di seluruh daerah.

“Mulai hari ini (Kamis) sampai 12 Juli adalah kegiatan rekapitulasi di tingkat desa-kelurahan yang dikelola oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS). Kami membuka partisipasi seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengikuti rangkaian kegiatan rekapitulasi agar masyarakat menjadi bagian penting dalam menentukan kualitas rangkaian kegiatan Pemilu yang tersisa,” kata Husni di Gedung KPU Pusat, Kamis (10/7/2014).

Selain itu, KPU membuka ruang kepada kelompok masyarakat sipil dan pegiat pemilu untuk melakukan pemantauan terhadap proses rekapitulasi di tingkat bawah.

Husni juga menegaskan KPU dan seluruh jajarannya akan bekerja secara profesional dalam menjalankan kegiatan rekapitulasi hingga penetapan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pada 22 Juli mendatang.

“Seluruh jajaran penyelenggara pemilu, KPU dan jajarannya, akan terus bekerja secara profesional, netral, independen dan menjaga integritas kelembagaan,” tambah dia.

Usai menjalani tahapan pemungutan dan penghitungan suara pilpres di tingkat tempat pemungutan suara (TPS), Rabu (9/7), jajaran penyelenggara pemilu melakukan tahapan rekapitulasi berjenjang yang dimulai pada Kamis.

Rekapitulasi perolehan suara secara berjenjang mulai dari tingkat desa-kelurahan yang PPS selama tiga hari, mulai Kamis hingga Sabtu (12/7).

Kemudian rekapitulasi di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada 13-15 Juli, di tingkat kabupaten-kota oleh KPU setempat mulai 16-17 dan di KPU provinsi pada 18-19 Juli.

Tahapan terakhir rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat pusat selama tiga hari mulai 20-22 Juli.

Pemilu Presiden yang digelar 9 Juli 2014 diikuti oleh dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla.
(il/ant/rr)

Pakai Kemeja Kotak-kotak, Pemred Obor Rakyat Jalani Pemeriksaan

setyardi-boedionoJAKARTA – Pemimpin Redaksi Tabloid Obor Rakyat, Setyardi Budiono, akhirnya memenuhi panggilan kedua penyidik Bareskrim Mabes Polri, Senin (23/6/2014) pagi. Dia datang didampingi kuasa hukumnya, Inca Panjaitan.

Setyardi mangkir dipemanggilan pertama. Dia beralasan, alfa pada pemanggilan pertama karena sedang cuti. Surat pemanggilan pun tak sampai ke tangannya.

“Karena panggilan yang pertama, posisi saya masih cuti. Surat panggilan dikirim ke kantor, sehingga tidak saya terima secara langsung,” jelas Setiyardi yang datang ke Bareskrim mengenakan baju motif kotak-kotak.

Setyardi diperiksa sebagai saksi. Sedianya, jadwal pemeriksaan Setyardi berbarengan dengan Darmawan, redaktur Obor Rakyat. Tapi, sampai berita ini disusun Darmawan belum kelihatan di Bareskrim.

“Saya pemrednya, secara jurnalistik pemred bertanggung jawab penuh secara hukum, baik perdata maupun pidana. Kalau Anda bersalah, bukan Anda yang dipanggil pengadilan, (tapi) pemred Anda,” beber Setyardi.

Inca menambahkan, kliennya menghormati proses hukum. Dia memastikan, ini baru permulaan. “Yang pasti kita penuhi panggilan itu. Proses hukum berjalan baik, kita liat satu demi satu. Dan itu kita hormati, dan ini baru permulaan,” kata Inca.
(met/ar)

Simpatisan Manado Rayakan HUT Jokowi di Pasar Bersehati

jokowi-simpatisan

ist

MANADO – Para simpatisan yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Jokowi For Presiden-7 (GEMA JKW4P-7) Sulawesi Utara merayakan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-53 Capres Joko Widodo (Jokowi) di Pasar Bersehati Manado.

Seusai berdagang, para pedagang pasar berbondong-bondong membubuhkan tanda tangan untuk mendukung Capres-Cawapres Jokowi- JK di atas kain putih yang dibentangkan Gerakan Masyarakat Jokowi For Presiden-7 Sulawesi Utara, Sabtu (21/6/2014) petang.

Aksi itu dihadiri Koordinator Perempuan GEMA JKW4P-7 Sulut Feybe Lumanauw dan Koordinator Tim Pemenangan Wilayah Sulawesi Jokowi JK, Malkan Amin serta ratusan pedagang dan pengunjung pasar terbesar di Kota Manado.

Perayaan sederhana ini ditandai dengan pembacaan doa, melantunkan lagu “Selamat Hari Ulang Tahun”, dan peniupan dua batang lilin yang ditempatkan di atas tumpukan cabe rawit.

“Saya terharu dengan spontanitas para pedagang yang sangat senang memberikan dukungannya kepada Jokowi JK,” tutur Malkan yang juga pengusaha nasional asal Sulawesi Selatan.

Senada dengan Malkan, Feybe yang memprakarsai acara tersebut mengatakan, para pedagang yang datang dari berbagai latar belakang suku dan agama itu bersimpati kepada Jokowi yang dinilai sangat berempati pada pedagang pasar dan berkomitmen kuat untuk membenahi pasar tradisional.

Koordinator Relawan Pedagang Pasar Bersehati, Jemmy Victory mengatakan, dukungan para pedagang merupakan dukungan yang murni tanpa imbalan.

“Kita mendukung Jokowi dengan tulus karena Jokowi orang baik dan punya komitmen yang kuat untuk kesejahteraan rakyat,” kata Jemmy.

Perayaan HUT Jokowi juga meriah di Posko Pemenangan Partai NasDem Sulut di Paal 2. Dukungan para simpatisan dan relawan terus berdatangan, bahkan mereka menyempatkan diri memberikan bantuan bagi pemenangan Jokowi JK.

Relawan Perantau Jawa Makasar (Perjaka) yang sebagian besar adalah para pedagang LPG di Sulut juga turut menyatakan dukungan dan simpati mereka. Perayaan juga disemarakkan dengan road show Para pencinta otomotif Sulut Hebat Sejahtera (SHS).
(bs/rr)

Wiranto Dinilai Hanya Merugikan Jokowi

wiranto-dkp

JAKARTA – Mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal (purn) Wiranto dinilai merugikan calon presiden Joko Widodo, karena memberikan pernyataan soal surat Dewan Kehormatan Perwira (DKP) yang menyidangkan kasus Prabowo Subianto.

Peneliti POINT Indonesia Karel Susetyo mengatakan, Prabowo yang menempatkan diri sebagai play victim dalam isu pelanggaran HAM 1998, mendulang keuntungan atas apa yang dilakukan oleh Wiranto.

“Alih-alih menampilkan sisi negatif Prabowo, Wiranto justru merugikan dirinya sendiri secara langsung,” kata Karel, Jumat, (20/6/2014).

Menurut dia, kenapa Wiranto tidak melakukan hal ini sejak Pemilu presiden 2004. Karena, ketika itu ia sedang berkompetisi secara langsung dengan Prabowo dalam konvensi calon presiden Golkar. Atau misalnya dalam Pemilu presiden 2009.

“Wiranto gagal membawa isu usang sebagai sentra kampanye negatif Prabowo, dan hal ini justru menjadi kontra produktif bagi Jokowi,” ujarnya.

Karel melanjutkan, tokoh politik yang dizolimi akan mengambil keuntungan lebih banyak dibanding tokoh yang berada di atas angin sekali pun.

“Buat Jokowi, apa yang dipertontonkan Wiranto adalah blunder politik yang merugikan,” tandasnya.
(inc/rr)

Akil Bilang KPK Maunya Dia Dihukum Mati

Akil Mochtar saat menjalani sidang perdana

Akil Mochtar saat menjalani sidang perdana

JAKARTA – Terdakwa mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar akan menghadapi tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus dugaan suap pengurusan sengketa pilkada di MK.

Mantan anggota DPR itu mengaku siap, bahkan seandainya ia dituntut hukuman mati. “Ya siap aja dihukum mati, itu kan maunya KPK,” kata Akil di Pengadilan Negeri Tipikor, Jakarta, Senin (16/6/2014).

Akil mengatakan, hukuman yang dijatuhkan kepada setiap terdakwa harusnya mempertimbangkan dari berbagai sudut dan fakta di persidangan. Peradilan, kata dia, juga harus bebas dari intervensi dari
siapa pun.

“Hukuman jangan atas kemauan siapa-siapa. Maunya Bambang (Bambang Widjojanto), maunya Samad (Abraham Samad). Memangnya ini pengadilan jalanan,” kata mantan Politisi Partai Golkar ini.

Kuasa hukum Akil, Adardam Achyar menambahkan, pihaknya berharap jaksa dapat adil dalam menjatuhkan tuntutan. “Harapannya objektif, adil, dan ringan,” kata Adardam.

Akil didakwa menerima suap atau janji dari berbagai sengketa pilkada yang berperkara di MK, di antaranya sengketa Pilkada Kabupaten Lebak, Banten 2013 dan Pilkada Kabupaten Gunung Mas,
Kalimantan Tengah 2013.

Sebelumnya, soal tuntutan Akil, Ketua KPK Abraham Samad memberi isyarat bahwa eks Ketua MK tersebut akan dituntut dengan hukuman yang berat, sampai pidana penjara seumur hidup. “Mungkin
antara 20 tahun sampai seumur hidup,” ujarnya.

Dia mengatakan, yang jelas tuntutan jaksa kepada Akil sesuai dengan pasal yang disangkakan. Namun, Samad belum bisa memastikan besaran tuntutan hukuman itu.

“Makanya saya bilang, toleransinya itu antara 20 tahun dan seumur hidup. Jadi di situ kisarannya,” kata Samad.
(les/ar)

iklan1