Category: Opini

Politik dan Kemanusiaan

Bung Amas (Foto Suluttoday.com)

Catatan : Bung Amas, Pegiat Literasi

POTRET yang paling mudah kita temui dalam pergaulan dan respon politisi terhadap rakyat ialah disaat mereka tergerak hatinya membantu masyarakat. Momentum politik berlalu, kini insiden alam melanda Indonesia. Dibeberapa wilayah, Provinsi, Kabupaten/Kota sampai Desa/Kelurahan rakyat menjerit akibat cuaca ekstrim melanda Indonesia.

Konsekuensinya, bencana banjir dan tanah longsor melahirkan korban. Ada rakyat yang kehilangan harta benda, bahkan kehilangan nyawa. Seperti di Kota Manado, belum lama ini. Curah hujan yang relatif tinggi, juga lama membuat genangan air meluap sampai ke rumah-rumah warga. Ada pula korban warga yang tertimbun tanah disebabkan longsor.

Sedih menyelimuti kita semua. Atas nama kemanusiaan, semua tergerak ikut membantu. Orang-orang yang mulia hatinya ikut turun tangan membantu para korban bencana. Baik yang mengatasnamakan pribadi maupun kelompok tiap orang bergerak turut meringankan beban yang diderita korban bencana. Tidak membedakan latar belakang agama, warna politik. Semua dermawan, donatur tergerak hatinya membantu.

Ini peristiwa kemanusiaan. Lepaslah semua interest politik, sentimen, konflik politik, dendam politik, bahkan sampai blok-blok politik yang kental menjadi mencair. Desakan, tarikan dan tuntutannya jelas, nilai kemanusiaan. Pertengkaran disaat Pilkada 2020 tanpa diperintah untuk diakhiri, semua rakyat terlebih politisi menghentikan perseteruan itu.

Satu persatu orang-orang peduli, membantu korban bencana. Kota Manado memang menjadi destinasi, role model kerukunan. Bencana banjir bandang yang pernah melanda Manado menjadi bahan refleksi bersama, bahwa semua orang akan menemui situasi-situasi sulit. Tidak ada kesenangan yang abadi. Seperti itu pula, tidak ada kesengsaraan yang kekal abadi. Semua akan bergerak dinamis.

Bencana banjir di Manado menjadi kontemplasi bersama bagi kita semua. Memori kolektif kita tentu masih segar, dimana bencana banjir meluluhlantahkkan rumah warga. Nyawa pun melayang. Nyaris cita-cita dan optimisme, bergeser menjadi kepingan kenangan. Sedih berkecamuk, tangisan dan keluhan-keluhan menjadi monumen. Banjir bandang 15 Januari 2014 menjadi peristiwa yang menakutkan, traumatik bagi warga Manado.

Berujung tragis, tragedi kemanusiaan ini alhasil mewariskan malapetaka berupa korupsi. Politik harusnya begitu, dikembangkan dan mengalir pada jalurnya. Sudah begitu marwah politik, dimana politik dan kemanusiaan itu menyatu. Bersenyawa, bukan terpolarisasi atau didikotomikan. Politik itu mengandung misi suci tentang kemanusian. Jangan hanya bencana membuat kita sadar, lalu mengedepankan kemanusiaan.

Insiden politik juga harus begitu. Membuat kita semua sadar agar tidak terkecoh dengan kubu-kubuan kepentingan politik. Peristiwa politik yang paling nampak di depan mata kita ialah hadirnya pemimpin politik yang korup. Menyalahgunakan kewenangannya, rakus dan memanfaatkan kekuasaan untuk menindas rakyat lemah. Para koruptor di tangkap karena korup, itu bencana sebetulnya. Harus menjadi refleksi untuk kita agar sadar dan membenahi diri.

Bukan nanti saat bencana alam berupa banjir dan tanah longsor. Praktek korupsi juga bencana. Yang dampaknya meluas dirasakan rakyat. Seharusnya kita terpanggil, sadar, lalu ramai-ramai membantu korban yang akibat ulah koruptor mereka menderita. Rakyat miskin makin melarat, akibat uang milik rakyat dikorup. Kalau mau adil, rakyat miskin wajib kita bantu. Dalam tiap bencana memang selalu melahirkan hikmah. Semoga politik dan kemanusiaan, dapat jalan beriringan. Bukan disaat bencana alam saja. Tapi bisa bertahan lama.

Terkonstruksi dalam tiap kesempatan interaksi sosial bahwa politik dan kemanusiaan terintegrasikan. Terlebih dikala ‘pesta demokrasi’. Politik dan kemanusiaan punya satu rahim yang sama, ia terlahir dari nilai-nilai kemanusiaan. Kebenaran universal, kemudian keduanya bukan lahir nanti saat momentum tertentu. Melainkan bersifat permanen. Politik dan kemanusiaan janganlah dijadikan bersifat insidentil. Melainkan, terobjektifikasi, terinternalisasi, membumi di hati rakyat. Yang kemudian diaktualisasikan dalam langkah-langkah keseharian kita. Berjalan menjadi amalan, kesalehan sosial kita.

TIGA PENGUAK SEKAT

Benny Rhamdani, Taufiq Pasiak dan Djafar Alkatiri (Foto Istimewa)

– Refleksi para aktivis –

Oleh ReO, Fiksiwan

Setiap aktivis pastilah seorang ideolog intekektual, begitu tulis filsuf Eric Hoffer dalam bukunya: The True Believers: Thoughts on The Nature of Mass Movement(1951).

Buku tentang “Filsafat dan Hakikat Gerakan Massa” ini menjadi salah satu buku pencetus gerakan massa di berbagai negara. Terutama di tempat asalnya Hoffer Amerika, buku itu ikut melecutkan gerakan massa — kiri-tengah-kanan — seperti Khu Klux Clan, Malcom X, New Left, Hippies hingga Luther King’s Afro-American Antidiscrimination’s movement.

Bahkan di Perancis menjadi pencetus Student’s Movement 1968 dan didahului oleh Angkatan ’66 sejak kudeta G30S PKI yang ikut mendorong prahara budaya antara kubu Manikebu (embrio Orba) vs Lekra (kubu Orla).

Dengan kata lain, sejarah gerakan massa di manapun akan melahirkan para aktivis — menurut teori gerakan massa Gramsci disebut para intelektual organik — yang memilih dan memiliki ideologi lintas batas(passing over) dalam medan perjuangan mereka.

Bukan kebetulan. Dari sejarah gerakan massa sejak Orla, Orba hingga Oref (Orde Reformasi) ini, saya salah satu saksi dan ikut terutama di dalam dua orde (Orba dan Oref) tersebut.

Meski saya tak mendaku sebagai aktivis tulen, beruntung saya memiliki tiga kader yang sejak mahasiswa akhir 80-an merupakan para aktivis kampus Unsrat.

Kini, ketiga kader itu, masing-masing Benny Rhamdani (Kepala BP2MI), Djafar Alkatiri (DPD RI) dan yang sedikit mengejutkan Taufiq Pasiak baru saja dilantik menjadi Dekan Fakultas Kedokteran UPN Veteran dan mengharuskan ia harus ada di pusat pemerintahan Jakarta.

Ketiga aktivis ini, meski memiliki “jalan ideologi” masing-masing, mereka telah menjadi aset nasional bagi “national interest” dari daerah asal mereka.

Sebagai ‘senior’ para aktivis boleh lah saya bangga dan sedikit mengkleim bahwa mereka lahir, tumbuh dan “menjadi”(becoming) atas relasi mentalitas intelektual dari ‘common deminator’ bersama.

Karna itu, kebanggaan kita bersama, terutama saya pribadi, terhadap prestasi mereka harus ditagih pada aras moralitas untuk menjawab segala tuntutan dan tanggungjawab bersama sejak mereka menjadi aktivis dan kini tetap menjadi “aktivis negara” dari tiap ranah perjuangan mereka.

Sebagai aset negara, mereka bertiga — yang saya tahu persis kedalaman ideologi mereka sebagai aktivis — akan menjadi sedikit dari banyak aktivis yang integritas mereka tak secuilpun diragukan. Setidaknya, mereka tahu persis lika-liku, seluk-beluk, sekat-belut dalam menghadapi godaan dan iblis kekuasaan.

Sebagai apresiasi atas daya juang mereka ke aras nasional, terutama di masa-masa mendatang, harapan kita agar insyaallah mereka menjadi ‘mujtahid’ yang bisa menanggal segala macam sekat dan ‘busana duniawi’ demi kemaslahatan dan martabat kita semua.

Fenomena Politik Uang dan Melemahnya Pengawasan Pilkada

Albert P Nalang (Foto Suluttoday.com)

Oleh : Albert P Nalang, Pemerhati Sosial dan Politik 

Pemilihan serentak 2020 yang baru usai ini, pada awalnya membawa angin segar akan hilangnya (atau setidaknya) berkurangnya praktek politik uang. Namun demikian pada pelaksanaan pemilihan kemarin, kasus politik uang ini, tetap marak terjadi meski isunya “tak senyaring” pada pemilu2 sebelumnya. Di Kota Manado terdapat beberapa kasus politik uang. pengaturan money politik ini belum mampu mencegah (mengurangi) praktik politik uang.

Money politik yang terjadi tetap berbingkai TSM, maka perlu kemampuan serta keberanian untuk membuktikan dan ketentuan tentang TSM ini justru menyulitkan pengawas pemilu. Nyatanya Banwaslu hanya seribu bahasa untuk memproses politik uang yang berdampak mendsikualifikasi paslon. Namu disisi lain yang menjadi pedoman pengawas pemilu ialah Bawaslu sangat mengharapkan partisipasi masyarakat untuk tidak melakukan pelanggaran dan untuk melaporkan pelanggaran pemilu.

Beberapa catatan yang menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan pengawasan pilkada dan pemilu ke depan yang lebih baik. Baik dari segi sumber daya manusia dan organiasai, aspek pencegahan dan aspek penanganan pelanggaran serta penyelesaian sengketa. Untuk melakukan setiap permasalahan-permasalahan penanganan pelanggaran pada tahapan pemilihan walikota dan wakil walikota tahun 2020 pada 9 Desember.

Tidak ada rapat koordinasi evaluasi penanganan, penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa. Tujuan penulis untuk inventarisasi masalah dalam proses penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Panwas di Kota Manado, dalam hal ini inventarisasi dan penyeragaman administrasi proses penanganan pelanggaran, finalisasi data penanganan pelanggaran yang diinput pada aplikasi berbasis IT, rekomendasi pelaksanaan penanganan dan penindakan pelanggaran untuk pemilihan yang akan datang.

Pengawasan Pilwako Manado 2020 terhadap pelanggaran politik uang terstruktur sistematis dan massif yang kerap saja terjadi. Oleh sebab dalam kajian penulis, bahwa Bawaslu hanya bisa mendiskualifikasi paslon karena tiga alasan. Pertama, paslon terbukti melakukan politik uang secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Dalam frasa UU 10 2016 ayat 2 berbunyi, sanksi administratif berlaku untuk pasangan calon, apabila paslon terbukti melakukan politik uang, Lebih jelasnya. Paslon yang terbukti melakukan politik uang secara Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) bisa terkena sanksi diskualifikasi.

Runutannya yaitu terstruktur adalah kecurangan yang dilakukan oleh aparat struktural, baik aparat pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama. Sistematis adalah pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi. Masif adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil Pemilihan bukan hanya sebagian-sebagian.

Pelanggaran money Politik TSM bisa saja dilakukan oleh orang lain seperti simpatisan atau tim kampanye manakala terbukti dilakukan atas perintah dan aliran dananya dari paslon maka dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ketentuan pasal 187A. Ketentuan pidana mengenai politik uang dalam pasal 187A ayat (1), bahwa setiap orang yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih.

Menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu diancam paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Adapun objek pelanggaran administrasi TSM pemilihan yaitu, perbuatan menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan atau pemilih yang terjadi secara TSM (Pasal 73 JO 135A UU Pemilihan).

Ciptakan Perdamaiaan Umat, Junjung Tinggi Nilai Kemanusiaan Usai Pilkada 2020

Rusmin Hasan Aktivis HMI (Foto Suluttoday.com)

Oleh : Rusmin Hasan Aktivis, HMI Cabang Tondano

Kepada para pemenang Pilkada 2020 untuk tidak terlalu euforia merayakan kemenangan berlebihan, rayakan kemenangan secara etis dan sewajarnya saja. Kemenangan dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) sesungguhnya merupakan wujud kemenangan seluruh rakyat. Karena itu, siapa pun yang menang dalam Pilkada serentak yang dilakukan pada hari ini. Rabu, 9 Desember 2020 harus memberikan penghormatan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulan tertinggi.

Dan ciptakan iklim politik yang berlandas pada nilai kemanusiaan, perdamaian merupakan cita-cita dan salah satu nilai kemartabatan yang ada dalam semua masyarakat beradab. Keadaan nan damai merupakan salah satu syarat untuk menjalin kerja sama strategis. Kemenangan itu, sudah menjadi keniscayaan Ilahi yang tak bisa dinaifkan. Ajaklah semua elemen untuk saling kerja sama untuk mewujudkan perdamaiaan antar sesama. Dan kepada tim sukses dan para simpasitas untuk saling memaafkan dan mengikhlaskan secara lapangan dadah.

Saling merangkul dan menjaga kekeluargaan antar sesama serta merawar silaturahim yang sebelum pilkada mungkin ada yang sedikit renggang silaturahim untuk menjunjungi tinggi nilai perdamaiaan sebagai perekat identitas sosial budaya sebagai masyarakat yang beradap. Siapa saja yang akan menjadi pemenangan atau pemimpin kepala daerah bupati & wakil bupati atau walikota serta wakil walikota dihasil pengumuman KPUD setiap daerah masing” dialah pemimpin kita bersama. Bagi yang menang pilkada, saya perlu ingatkan bahwa menjadi kepala daerah adalah alat bukan tujuan.

Bila menjadi kepala daerah adalah tujuan, maka Anda telah mencapai garis finish. Namun, sebaliknya menjadi kepala daerah merupakan start awal dari kiprah Anda lima tahun ke depan untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan seluruh warga masyarakat di daerah Anda. Satu detik setelah Anda dilantik menjadi kepala daerah roda pemerintahan berada di pundak Anda, Anda harus berhenti berbicara (kampanye/pencitraan) jalankan tugas dan tanggun jawab sebaik-baiknya, sekuat tenaga, jangan mengeluh apalagi ada kata tidak siap.

Rakyat cukup cerdas dan akan mengawasi serta menagih janji-jani politik Anda baik pada saat berkampanye turun ke daerah maupun pada saat debat publik. Pilkada sudah selesai, andalah pemenangnya. Anda akan memasuki kehidupan baru dengan tanggung jawab baru. Ini adalah awal dari perjalanan panjang Anda selama lima tahun ke depan, kuatkan hati Anda karena langit tidak selalu cerah dan ombak tidak selalu tenang. Sambil menunggu dilantik segera konsolidasikan tim Anda rumuskan program kerja 100 hari pertama, setahun pertama sampai tahun kelima.

Diawal awal masa kepemimpinan jangan pernah sedikitpun berfikir untuk kelanjutan kekuasaan atau pilkada berikutnya. Ciptakan keadilan hukum bagi seluruh Rakyat untuk merealiasiakan amanat UU 1945. Semoga narasi sederhana ini, bisa menjadi edukasi politik kepada rakyat serta para kompetitor pilkada 2020 untuk menjaga nilai etis, kemanusiaan serta menjunjung tinggi nilai perdamaain antar sesama usai pilkada 2020 kali ini. Aamin

Pilwako Manado dan Ancaman Serius Politik Uang

Bung Amas (FOTO Suluttoday.com)

Oleh : Bung Amas, Pegiat Literasi

Pola ‘serangan fajar’ yang mulai dimodifikasi, dilakukan para politisi bajingan. Alasannya macam-macam. Ada yang menyebut bentuk keprihatinan politisi terhadap masyarakat di musim pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). Ada pula yang berdalil, yang dilakukan seperti berbagi uang dan beras (Sembako) adalah tindakan luhur, manusiawi. Namun begitu, secara etik tetap saja melanggar etika kita berdemokrasi.

Dahulu, pelaksanaan serangan fajar masih dilakukan di tengah malam gelap. Atau pula dilakukan disaat ‘fajar’, yang menunjukkan waktu ‘samar-samar’, dimana Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) tengah tertidur. Sebagian publik lengah, barulah aksi mencoreng reputasi demokrasi itu dilakukan. Perbaikan, desain baru dari serangan fajar rupanya makin canggih. Sekarang tidak lagi sekedar uang tunai.

Para calon Kepala Daerah menggunakan voucher paket bantuan. Masyarakat penerima nanti boleh menukarkan voucher tersebut di Pasar Swalayan atau Toko, mini market terdekat. Baik sebelum atau sesudah pelaksanaan Pilkada Serentak dihelat. Ini bentuk ancaman serius bagi demokrasi kita. Dapat dikatakan sebagai terror untuk menghentikan denyut demokrasi kita yang masih dalam situasi belum pulih benar karena dilanda COVID-19. Demokrasi kita dikepung para para cukong yang mengandalkan uang (modal dan materi).

Dengan bekal uang, mereka merasa mampu mengatur masyarakat. Membayar hak pilih masyarakat melalui cara-cara serangan fajar. Bawaslu jangan sekali saja lengah. Ketika lamban, atau sengaja sekilas saja memberi ruang, maka sendi-sendi demokrasi kita akan hancur. Ya, sudah pasti dihancurkan para pemilik modal yang mendompleng, telah berkompromi dengan calon Kepala Daerah untuk bargaining kepentingan.

Ancaman itu telah ada di depan mata kita semua. Mulai dari operasi gelap yang dilakukan untuk menyiapkan amunisi serangan fajar, sampai spot untuk pembagian, sebetulnya gampang terlacak. Kita berharap Bawaslu bertindak lebih cepat dari para budak, ‘tukang bagi’ serangan fajar tersebut. Dapat digambarkan, kira-kira amplop berisi uang yang disiapkan dan voucher paket Sembako. Voucher tersebut dapat dikonversi.

Selanjutnya bagaimana dengan iklim Pilwako Manado, Rabu 9 Desember 2020 besok?. Rangkaian konsolidasi, manuver dan pengkondisian suara pemilih telah dilakukan jauh sebelumnya. Ada pula yang telah curi start. Bahkan, minus 3 hari pelaksanaan pencoblosan di bilik suara, gerakan terselubung untuk menjalankan serangan fajar dapat dilakukan. Bagi politisi atau pasangan calon Wali Kota Manado yang berpikiran bisnis, mereka tak segan melakukan serangan fajar. Klasiklah ketika ditemukan, Tim Sukses (TS) mereka pasti beralasan untuk kemanusiaan, dan rupa-rupa alasan lainnya agar tidak terjerat hukum.

Berbeda tentu semangatnya, bagi pemimpin intelek dan berfikir populis, akan mewujudkan iklim demokrasi yang produktif. Menghindarkan diri dari serangan fajar. Tidak mau merendahkan hak politik masyarakat dengan menukarkan suara pemilih dengan sekedar uang tunau atau voucher. Birahi politik yang tinggi biasanya ditampilkan politisi atau calon Wali Kota Manado dengan melakukan serangan fajar. Mereka menghalalkan segala cara asalkan merebut kekuasaan. Miris kalau seperti itu.

Bawaslu kita harapkan bertindak cepat dan tegas. Gerakan deteksi dini sangat diperlukan. Begitu pula dengan keterlibatan aktif dari masyarakat sipil, TNI dan Polri untuk sama-sama memerangi oknum pelaku serangan fajar. Jangan ada kata kompromi bagi perusak demokrasi. Ketika ditemui di lapangan, pemberi uang serangan fajar maupun voucher harus ditangkap. Diproses, jangan semua laporan masyarakat soal dugaan pelanggaran Pilkada dibiarkan mangkrak di meja Bawaslu.

Kasihan apa fungsi lembaga Pengawas Pemilu kalau begitu. Tak mungkin kalian mau dan rela disebut-sebut ‘impoten’ dalam menjalankan tugas mulia mengawasi. Bukan main-main, politik uang merupakan ancaman serius dan nyata bagi demokrasi kita. Pilwako Manado jangan kotori dengan praktek politik uang atau politik voucher (Sembako). Melainkan bagaimana kotoran-kotoran yang melumuri demokrasi tersebut dibersihkan. Tangkap, dan berikan sanksi yang setimpal kepada pelaku politik uang. Jangan teks peraturan itu sekedar hidup di kertas, tapi harus dihidupkan dalam realitas.

iklan1