Category: Opini

Pendidikan Kita Disesatkan

Rifaldi Rahalus (Foto Ist)

Oleh : Rifaldi Rahalus 

(Ketua Umum HMI-MPO Cabang Manado dan Pengurus KNPI Kota Manado)

Barangkali akan terjadi sebuah turbolensi dan benturan peradaban dalam dunia pendidikan kita dengan gejolak yang amat keras, akan terasa dikemudian hari. Hal ini setelah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, dengan skema barunya untuk dunia pendidikan di negeri ini akan diterapkan sekolah lima hari penuh dalam seminggu (senin-jumat), dari pagi hingga sore hari. Agenda ini akan mulai di berlakukan tepat pada Juli mendatang.

Persoalanya bukan pada jadwal sekolah, dari sebelumnya enam hari seminggu lalu menjadi lima hari dalam satu pekan. Mungkin saja, lagi-lagi kebijakan ini hadir sebagaimana “alasan klasik” Pak Menteri kalau bukan karena demi membentuk karakter peserta didik, atau mungkin sekadar mencari sensasi publik? Mungkin juga bukan, ini pasti bukan keputusan murni Pak Muhadjir tanpa berkoordinasi dengan penguasa, Pak Jokowi sang presiden. Begitulah resiko jabatan politis, atau mungkin ada semacam tim khusus penggodok setiap ada rencana perubahan sistem dan kebijakan sebelum disampaikan ke publik.

Syukurlah jika ada tim penggodok. Terus terang saja, saya dan tentu kita semua sangat menginginkan bagaimana proses pendidikan kita tidak hanya melahirkan generasi penerus dengan kapasitas ilmu dan teknology yang memadai, namun iman dan ketaqwaan, beretika dan berbudipekerti yang baik adalah dua fariabel yang tidak mesti terpisahkan sebagai bentuk prestasi dari hasil didikan formal. Sekali lagi saya hendak bertanya kepada Pak Muhadjir, apakah kebijakan ini sangat populis dan bukan sekadar mencari sensasi? Karena kenapa, kebijan ini adalah kebijan anda sebelumnya yaitu ful day school yang sempat menghebohkan jagad pendidikan. Namun anda justru ragu menjalankannya.

Bagaimana mau dijalankan bila pada saat bersamaan begitu banyak kritikan publik yang menilain wacana ful day school tidak prosedural, tidak berdasarkan kajian mendalam dan terkesan gampangan melemparkan wacana. Kebijakan Mendikbud kali ini justru jauh lebih parah dari sebelumnya, karena pelajaran pendidikam agama harus dihilangkan. Sungguh sebuah kemunduran besar akan terjadi pada dunia pendidikan kita. Karena kenapa, kita bisa berkaca dari pengalaman sebelumnya saat mata pelajaran PMP (Pendidikan Moral Pacasila) ditiadakan, kerusakan moral dilevel peserta didik tidak sedikit akibat tidak maksimal memperoleh didikan mengenai etika dan moral.

Akibatnya, kemerosotan moral dan etika semakin hari semakin buruk dan itu tampak terlihat sampai detik ini. Bahkan hampir rata-rata peserta didik mulai dari SD, SMP dan SMA bahkan di PT mengalami krisis moral dan etika. Fakta ini terjadi di semua daerah di Indonesia baik di desa maupun di kota-kata besar. Kecuali pendidikan bercirikan suasta yang 50% mengandalkan mata pelajaran berbasis agama dan 50% lagi pelajaran umum. Itupun jika tenaga pengajarnya berkompoten.

Meskipun demikian, tak bisa dimungkiri juga, tidak sedikit sekolah swasta atau bahkan pesantren pun terkadang oleh pendidik gagal menumbuh kembangkan bagaimana seorang terdidik tampil sebagai sosok yang terpuji dan dibanggakan. Adalah sangat tidak logis jika Mata Pelajaran Agama dihilangkan dari bangkuk sekolah dengan alasan nilai agama para siswa/i untuk pelajaran agama yang bagi saya sangat penting itu akan diambil dari Mesjid, Gereja, dan Pura.

Artinya para siswa/i dengan waktu seharian di sekolah, pada sore harinya proses belajar berpinda ke rumah ibada alias mesjid, gereja dan pura. Wacana yang hanya berbeda nama dengan ful day school tapi sebenarnya sama penerapannya itu terlalu naif menurut saya. Mengingat, agama adalah benteng terakhir dari etika dan moral peserta didik dan generasi mudah kita setelah sekian lama mengalami gradasi. Selain membingunkan apa sebenarnya maksud dan niat dari Mendikbud, kebijakan ini seolah ingin menyesatkan pendidikan dan tentu generasi muda bangsa sekarang dan mendatang.

Disisi lain, menurut Muhadjir, para siswa/i bisa mendapatkan pendidikan agama, baik di mesjid, gereja maupun pura, itupun menurut saya kalau diajak oleh pihak sekolah. Sementara pada sisi lain, masih kata Muhadjir, guru-guru di TPA atau Madrasa Diniyah bisa datang ke sekolah untuk mengajarkan pendidikan agama. Kita tentu bisa menebak apa yang terjadi dan menimpah kita semua. Paling tidak, ini samahalnya Muhadjir secara tidak langsung ingin sabotase pendidikan Ibtidaiyah dan TPA yang justru berlangsung di siang, sore bahkan ada pada malam hari.

Apalagi dengan berharap guru-guru TPA untuk datang ke sekolah dan mengajar soal agama. Itu berarti, sekali lagi Muhadjir menyuruh para guru TPA untuk mengajar di sekolah saja dan TPA segera ditiadakan alias ditutup atau mungkin ditiadakan. (***)

Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Berbangsa yang Tergerus

Albert Hama, SH bersama rekan aktivis pemuda (Foto Suluttoday.com)

PANCASILA bukan hanya dianggap sebagai slogan dasar Negara, tapi pancasila harus dijadikan sebagai ideologi bangsa, karena Pancasila itu adalah Filsafah, dan pandangan hidup bangsa Indonesia, penjiwaan atas nilai-nilai Pancasila bukan hanya dijadikan sebagai perintah kesusilaan atau acuan moral saja, tetapi itu telah mengkristal dalam karakter dasar kehidupan sehari-hari sehingga toleransi dan suasana damai, tolong-menolong/gotong-royong, bermusyawarah bagi terwujudnya kondisi kehidupan yang aman, tentram dan sejahtera dalam suasana kekeluargaan yang adil dan makmur.

Pada zaman persiapan kemerdekaan Indonesia, prinsip-prinsip dasar ini sudah dijadiikan sebagai Landasan kehidupan rakyat dan pemimpin. Oleh karena itu para pendiri bangsa telah merumuskan dalam sebuah dasar Negara sehingga di jadikan sebagai Filsafah, dan pandangan hidup Rakyat Indonesia, Dengan kesadaran yang telah mengkristal, sudah tentu adanya kehidupan yang toleransi antar umat tanpa membedakan suku, ras dan agama, serta golongan yang di perlihatkan pada zaman itu makanya pada zaman pemerintahan Bung Karno, melahirkan system ketata negaraan yang bersifat setengah longgar.

Timbul pertanyaan mengapa demikian? Dan mengapa tidak takut membuat system yang bersifat longgar?. Sudah tentu ini menunjukan bahwa pemerintah dan Rakyat Indonesia pada saat itu berhati setengah malaikat. Mengapa berhati setengah Malaikat? Karena Pancasila bukan hanya dijadikan sebagai symbol semata atau selogan saja, tetapi Pancasila sudah mengkristal di setiap hati nurani rakyat dan pemerintah Indonesia pada saat itu.

Pergeseran nilai-nilai Pancasila pada Pergeseran nilai-nilai Pancasila pada zaman pemerintahan Orde Baru dimana telah terjadi pendistorsian Ideologi Negara, merombak pola berpikir, dimana rakyat tidak lagi tunduk dan patuh terhadap Pancasila tapi takut dan tunduk terhadap pemimpin sehingga terjadi demoralosasi di semua lapisan pemimpin dan masyarkat, timbulnya Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang membudaya di bangsa ini.

Bung Albert yang kesehariannya adalah seorang Praktisi Hukum / Pengacara yang saat ini sementara melanjutkan studi S2 di Universitas Jayabaya Jakarta ini mencermati bahwa Kehidupan dan system ini terbawah-bawah samapi pada zaman orde Reformasi. Pada zaman ini nilai-nilai Pancasila telah mengalami pergeseran yang sangat jauh, semangat Nasionalisme semakin kehilangan arah, Neoliberalisme makin menggurita, dan masuk sampai pada sendi-sendi hukum di republik ini, ini dibuktikan dengan negara makin seenaknya melahirkan produk hukum yang bersifat reaktif, tambah sulam, copy paste, bongkar pasang, dan rakitan. Oleh sebab itu, tidaklah heran akibat kehilangan

Landasan ideal Pancasila ini membuat peraturan perundang-undangan Negara kita berlaku, kemudian di cabut, diganti lagi dengan peraturan baru, dan seterusnya, dan kalaupun ini di paksakan untuk di terapkan secara maksimal, bukan menyelesaikan pesoalan bangsa jutru menimbulkan persoalan baru yang lebih rumit lagi. Disisi lain, system pendidikan kita tentang Pancasila yang nantinya akan lahir rasa Nasionalisme semakin berkurang, dan juga pendidikan sejarah hanya sekedar hafalan nama dan peristiwa serta waktu kejadian sejarah itu sendiri.

Bukan mempelajari tentang alasan mengapa pemikiran-pemikiran yang lahir dari para founding fathers bangsa untuk menjadikan indonesia sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. akibat pergeseran nilai-nilai Pancasila, menimbulkan implementasi Pancasila yang bersifat fiksi, kebijakan pemerintah mulai dari pemerintah pusat sampai daerah terkadang tidak lagi memandang rakyat adalah manusi yang hidup di bumi nusantara. prinsi-prinsip dasar Pancasila, tidak menjamin hak-hak dasar manusia yang merupakan hak kodrati setiap individu.

Kehilangan perlindungan jaminan hak-hak dan kebebasan setiap warga Negara untuk memeluk dan menjalankan agama menurut kepercayaan dan keyakinan sebagai perwujudan sila pertama Pancasila, kehidupan warga negara yang minoritas terhimpit dengan rasa ketakutan oleh karena munculnya paham radikalisme yang mau merong-rong nilai-nilai Pancasila dan kebhinekaan. Walaupun Republik ini tidak dirancang untuk melindungi kelompok minoritas, tidak juga di rancang untuk melindungi kelompok mayoritas tapi republik ini dirancang untuk melindungi setiap warga negara, melindungi segenap bangsa Indonesia.

Ini adalah Janji berdirinya Republik ini yang di tuangkan dalam UUD 1945, oleh sebab itu jiika negara tidak mampu melindungi segenap anak bangsa berarti negara telah mengingingkari janji kepada rakyatnya sendiri. Tidak bisa kita pungkiri bahwa dimasa pemerintahan Jokowi-JK, negara sedang dihantam Tzunami intoleran yang sangat kental, apa sikap negara ini? Diam dan membiarkan begitu saja? Nilai-nilai Kebhinekaan di Nusantara adalah fakta, bukan masalah, tenun kebangsaan ini dirajut dari kebhinekaan suku, adat, agama, keyakinan, bahasa, geografis yang sangat unik. Setiap benang yang di rajut oleh para pendahulu membawa warnanya sendiri dan indah bagaikan pelangi yang kita kenal dengan Nusantara ini, keeratannya menghasilkan kekuatan yang melahirkan NKRI dari Sabang sampai Merauke dan dari pulau Miangas sampai Pulau Rote.

Oleh sebab itu patut diingatkan kepada bapak Presiden Jokowi bahwa Republik bapak Presiden Jokowi bahwa Republik ini didirikan oleh para pemberani buka para penakut, Bung Karno dan Kawan-kawan berani mendirikan Negara yang berbhineka ini, Kita bangga dengan para leluhur kita. Pemimpin negara saat ini harus punya keberanian untuk menjaga dan merawat kebhinekaan itu secara tanpa syarat, agar supaya kita semua dan kelak anak cucu kita bangga bahwa Republik ini tetap dirawat oleh para pemberani sehingga tetap terjaga keutuhan Negara yang kita kenal dengan NKRI ini. PANCASILA, UUD 1945, BHINEKA TUNGGAL IKA DAN NKRI adalah HARGA MATI. (***)

 

Penulis : Albert Hama, SH Ketua DPD Persatua Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Provinsi Maluku Utara, mantan ketua Cabang GMNI Kota Tomoho yang kini menjadi Ketua Perkumpulan Masyarakat Adat Papua di Maluku Utara.

Demokrasi Indonesia “Refleksi 116 Tahun Lahirnya Bung Karno”

Clance Teddy (Foto Suluttoday.com)

Oleh : Clance Teddy S.IP

(Ketua Korda GMNI Sulawesi Utara & Gorontalo, Peneliti di Indonesia Survey And Strategi)

116 tahun sudah kita memperingati hari lahirnya sang Proklamator Republik ini, Bung Karno (06 Juni 1901 – 06 Juni 2017). Merefleksikan kembali nilai-nilai perjuangan sang Proklamator ialah kewajiban setiap generasi bangsa ini. Seperti tokoh bangsa lainnya, seluruh kehidupan Bung Karno di dedikasikan untuk Republik Ini,ialah Pancasila dan Kemerdekaan Republik Indonesia.

Mengenal dan memahami pemikiran-pemikiran Bung Karno, tidak cukup jika hanya membaca dan mendengar dari beberapa sumber baik itu buku-buku yang tersedia , internet dan tokoh-tokoh sejarah yang masih hidup. Pengetahuan umum atau konsepsi pemikiran Bung Karno lebihnya harus dipahami dengan kemampuan menjiwai dalam bentuk permenungan dan merefleksikan perjalanan panjang sejarah dan pemikiran perjuangan Bung Karno.

Dalam catatan Buku Di Bawah Bendera Revolusi Jilid Pertama Cetakan Kedua tentang Demokrasi-Politik Dan Demokrasi-Ekonomi, Bung Karno menguraikan tentang Sistem politik dan sistem ekonomi Indonesia. Bung Karno menjelaskan tentang sejarah demokrasi, sebelum lahirnya demokrasi di dunia barat, di Eropa mengenal system pemerintahan ialah otokrasi (kekuasaan pemerintah berada di satu tangan saja yaitu Raja). Salah seorang raja pernah ditanya seorang menterinya ‘’ Raja, apakah staat itu? Raja menjawab: staat adalah aku sendiri. Di dalam cara pemerintahan otokrasi seperti ini, raja di bentengi oleh dua golongan.

Pertama, golongan kaum ningrat Kedua, golongan kaum penghulu agama. Jadi raja + kaum ningrat + kaum penghulu agama, kata Bung Karno ini dinamakan masyarakat Feodal. Lambat laun timbulah satu golongan baru, suatu kelas baru, yang ingin mendapatkan kekuasaan pemerintahan. Golongan baru atau kelas baru ini adalah kelas borjuis. Mereka punya perusahaan-perusahaan, mereka punya perniagaan, mereka punya pertukangan. Untuk suburnya dan selamatnya mereka punya perusahaan, perniagaan dan pertukangan itu, perlulah mereka mendapat kekuasaan pemerintahan.

Untuk mendapatkan kekuasaan, kaum borjuis ini harus memiliki kekuatan. Rakyat jelata yang ditindas oleh kaum yang disebut Bung Karno Feodal/otokrasi itu diajak oleh kaum borjuis untuk bergerak mati-matian. Rakyat jelata itu diabui matanya, bahwa pergerakannya itu untuk mendatangkan kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan ‘’Liberte, Fraternite dan Egalite’’ ini yang menjadi semboyan pergerakan kaum borjuis yang menggunakan tenaga rakyat itu.

Apakah sebabnya rakyat jelata mau berkelahi mati-matian, apa sebabnya rakyat mau diajak bergerak? Nasib rakyat dibawah otokrasi itu ialah nasib yang sengsara sekali. Dan rakyat masih tidak sadar, ia hanya menjadi perkakas borjuis saja. Alhasil, pergerakan kaum borjuis itu menang, raja runtuh, kaum ningrat runtuh, kaum penghulu agama runtuh, otokrasi runtuh diganti dengan cara pemerintahan baru yang namanya ‘’Demokrasi”. Diadakan system parlemen, rakyat boleh mengirim utusannya ke parlemen itu.

Cara pemerintahan ini yang di pakai oleh hampir semua negeri Eropa dan Amerika. Tetapi di Negeri yang memakai system demokrasi ini, Kapitalisme tumbuh subur merajalela, kaum proletar ditindas. Dinegeri ini hidup milyaran kaum pengangguran, upah dan nasib kaum buruh adalah upah dan nasib kokoro. Di semua negeri modern ini rakyat tidak selamat, sengsara sengsara dan sengsara.

Sekali lagi, inikah demokrasi yang diperjuangkan itu yang dikeramatkan itu? Tiap-tiap kaum proletar kini, kalau dia mau, bisa mengusir minister/menteri, menjatuhkan atau terpelanting dari pada kursinya. Tetapi pada saat ia bisa menjadi raja diparlemen itu, pada saat itu juga ia sendiri bisa diusir, dari pabrik dimana ia bekerja dengan upah kokoro dilemparkan diatas jalan, menjadi orang pengangguran. Sekali lagi, inikah demokrasi yang orang keramatkan itu? Bukan, ini bukan demokrasi yang harus kita tiru, bukan demokrasi untuk kita kaum Marhaen Indonesia.

Sebab demokrasi yang begitu hanyalah demokrasi parlemen saja, yakni hanya Demokrasi Politik saja. Demokrasi Ekonomi tidak ada (Bung Karno). Sosio-Nasionalisme Dan Sosio-Demokrasi. Memahami maksud atau tujuan dari Nasionalisme dan Demokrasi Indonesia, tidak bisa kita pisahkan dari konsepsi berpikir Bung Karno. Tentang Nasionalisme, Nasionalisme Indonesia bukanlah Nasionalisme yang etno Nasionalisme atau Nasionalisme sempit atau Nasionalisme yang hanya milik satu Bangsa, Bangsa Sumatera, Bangsa Jawa atau Bangsa Sulawesi atau Bangsa lainnya.

Tetapi, Nasionalisme kita ialah Nasionalisme Bangsa Indonesia. Nasionalisme yang tertanam jiwa dan raga dari sabang sampai merauke dari pulau miangas sampai pulau rote. Itulah Nasionalisme Indonesia, rasa persatuan bersama yang menjadi penyatuan berpikir rakyat Indonesia untuk melawan kolonialisme dan imperialisme penjajahan untuk satu kata dan tujuan yakni, Merdeka.

Pada tahun 1882 Ernest Renan telah mengemukakan teorinya tentang paham Kebangsaan ini, ialah ‘’suatu nyawa, suatu asas akal, yang terjadi dari dua hal. Pertama, rakyat itu dulunya harus bersama-sama menjalani satu riwayat Kedua, rakyat itu harus mempunyai satu kemauan, keinginan hidup menjadi satu. Bukannya jenis (ras), bukannya bahasa, bukannya agama, bukannya persamaan butuh, bukannya pula batas-batas negeri yang menjadikan bangsa itu. Nasionalisme dan demokrasi Indonesia ialah yang menolak segala perangai atau golongan yang tidak merasa satu golongan atau satu bangsa.

Tetapi tidak bole kita melupakan sejarah, pergerakan islamisme dan pergerakan marxisme pra kemerdekaan di Indonesia dengan manusia-manusia yang menjalankan pergerakan-pergerakan Nasionalisme itu semuanya mempunyai keinginan yang sama, hidup menjadi satu. Bahwa semua pihak yang terlibat dalam perjuangan melawan penjajahan beratus-ratus tahun lamanya benasib sama, tak Merdeka. Inilah Nasionalisme kita Indonesia yaitu Persatuan untuk mengusir penjajahan, persatuan karena berates-ratus tahun lamaya memiliki nasib sepenanggungan.

Nasionalisme yang sejati, yang cintanya pada tanah air yang bersendi pada pengetahuan atas susunan ekonomi dunia dan riwayat, dan bukan semata-mata timbul dari kesombongan satu golongan atau satu bangsa saja. Nasionalisme yang bukan chauvinis, tak boleh tidak harus menolak segala paham pengecualian yang sempit budi itu. Nasionalisme yang sejati yang timbul akan rasa cinta akan kemanusiaan yang menerima rasa nasionalisme itu sebagai suatu wahyu dan melaksanakan rasa itu sebagai suatu bakti dan terhindar dari segala paham kekecilan dan kesempitan.

Di dalam praktek Nasionalisme bukan hanya kita mencari gebyarnya atau kilaunya saja, tetapi ia haruslah mencari selamatnya semua manusia (Bung Karno). Sosio-Nasionalisme ialah memperbaiki keadaan-keadaan didalam masyarakat, atau yang disebut Bung Karno dengan istilah Bangsa Kokoro atau bangsa yang hanya mau dimanfaatkan oleh kaum borjuis untuk memerdekan diri tetapi hanyalah alat perkakas untuk mencapai cita-cita politik kekuasaan bukan kesejahteraan ekonomi atau cita-cita kemerdekaan ekonomi juga.

Sosio-Nasionalisme ialah Nasionalisme Politik dan Ekonomi, suatu Nasionalisme yang bermaksud mencari keberesan politik dan keberesan ekonomi, keberesan negeri dan keberesan rezeki. Demikian dengan Sosio-Demikrasi, ialah demokrasi yang berdiri dengan dua-dua kakinya di dalam masyarakat. Sosio-Demokrasi tidak ingin mengabdi kepentingan sesuatu gundukan kecil saja. Tetapi kepentingan masyarakat banyak.

Sosio-Demokrasi bukanlah ala demokasi Negara barat/eropa tetapi ia adalah demokrasi sejati yang mencari keberesan politik dan ekonomi, keberesan negeri dan keberesan rejeki. Sosio-Demokrasi ialah demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Nasionalisme Dan Demokrasi Hari Ini. Pada tulisan sebelumnya, saya sudah menguraikan secara singkat dan sederhana tentang kontekstual berpikir Bung Karno mengenai Nasionalisme dan Demokrasi.

Usia 71 tahun tidaklah muda lagi, Perjalanan panjang sejarah Republik ini telah banyak memberi pelajaran penting bahkan tamparan keras bagi kita rakyat Indonesia tentang jatuh bangun dan posisi tujuan kita bernegara. Menurut saya, tidak ada waktu lagi untuk sibuk mencari siapa yang bersalah dan bertanggungjawab atas terhambatnya cita-cita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Sudah saatnya semua duduk bersama untuk memperbaiki dan meneruskan agenda revolusi nasional yang belum selesai.

Disadari, untuk mencapai apa yang dirumuskan oleh pendiri bangsa ini bagian yang perlu didorong salah satunya ialah partai politik. Partai Politik sebagai salah satu dari komponen demokrasi harus berbenah dan mengatur kembali system kepartaiannya. Perekrutan dan pengkaderan harus menjadi focus perhatian, hal ini untuk melahirkan kader-kader partai politik yang mengerti, memahami dan menjiwai arah perjuangan Negara ini. Bisa dilihat saat ini, kondisi Legislatif baik ditingkat nasional sampai daerah hampir mayoritas yang dipilih masyarakat bukanlah kader-kader partai yang memiliki kompetensi dan kemampuan.

Yang dipilih masyarakat ialah mereka yang melakukan praktek jual beli suara atau berdasarkan factor golongan. Kondisi ini seperti yang digambarkan Bung Karno yaitu demokrasi kokoro, rakyat memilih karena merasa merdeka bisa memilih sendiri karena kepuasan sendiri tetapi tidak menyadari rakyat hanya menjadi perkakas para borjuasi ekonomi yang masuk politik. Memilih bukan karena memiliki cita-cita politik dan ekonomi. Disisi lain, Negara tersandera dengan kebebasan demokrasi yang dijalankan.

Kebebasan demokrasi yang sangat kebablasan telah menutup ruang ideologis antar sejarah bangsa dan rakyat hari ini. Fenomone Pilkada DKI Jakarta yang telah menyedot seluruh perhatian anak bangsa bahkan dunia seakan menggambarkan bahwa, pilkada bukan lagi kompetisi demokrasi untuk mencari pemimpin tetapi menjadi ajang saling jatuh-menjatuhkan sesama anak bangsa.

Suku, Ras dan Agama masih menjadi domain strategi yang dijadikan isu politik dalam pilkada. Demokrasi yang begitu liberal ini akhirnya memberi ruang bagi kekuatan-kekuatan politik yang anti kebangsaan untuk tumbuh subur dan melakukan upaya-upaya menggantikan ideologi Negara yaitu Pancasila. Politik atas dasar agama telah membawa bangsa ini pada sebuah konflik social, tindakan-tindakan kekerasan terhadap agama lainnya dan sikap-sikap represif atas nama agama dilakukan melebihi kewenangan instrument Negara.

Pemerintah atas nama Negara harus hadir dan cepat mengambil sikap tegas. Seluruh yang hidup diatas tanah Indonesia harus memahami bahwa Hakikat kebangsaan Indonesia ialah suatu kesatuan dalam keragaman Bhineka Tunggal Ika, yang terbentuk melalui proses penyerbukan silang budaya yang menghadirkan irisan-irisan persamaan dalam perbedaan (Yudi Latif, Serat KeIndonesiaan).

Pemerintahan Jokowi-JK harus lebih tegas dalam menjalankan roda pemerintahannya, memakai metode atau semangat kerja dengan konsep pemikiran Bung Karno yaitu Nawacita (9 Cita-cita) dengan roh Trisakti. Memasuki pertengahan pemerintahan Jokowi-JK, kita belum merasakan banyak tentang semangat Trisakti didalam aktualisasi Nawacita pemerintah.

Gambaran sederhananya ialah, pertama Jokowi –JK harus menghadapi kondisi parlemen dan birokrasi yang hampir semua tidak memahami dan menjiwai tentang Trisakti Bung Karno, kedua, postur kabinet Jokowi-JK, saat reshuffle cabinet masih diisi oleh nama-nama lama dan pengusung agenda neoliberalisme. Namun di sisi lain banyak perubahan cepat yang sudah dilakukan pemerintahan Jokowi –JK, Poros Maritim, meningkatkan infrastruktur daerah-daerah kepulauan (pembangunan/perbaikan pelabuhan dan bandara untuk mempercepat akses ekonomi barang dan jasa), mempertegas kadaulatan wilayah, mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah-daerah tertinggal, mempertegas reformasi birokrasi dengan metode kerja kerja kerja, revitalisasi kabutuhan militer dalam negeri.

Pemerintah sebagai pengambil kebijakan teringgi Republik ini harus segera mewujudkan Visi Besar Trisakti yakni, berdaulat dalam bidang politik, berdikari dalam ekonomi dan berkepribadiam dalam budaya. Ini ialah jalan untuk mewujudkan Nawacita atau 9 cita-cita pemerintahan Jokowi-JK. Walaupun disadari tidak semudah membalikan telapak tangan. Namun Visi Besar ini harus dijalakan karena sudah terlanjur di ikrarkan pada masyarakat Indonesia.

Jika tidak dijalankan, ini hanya menjadi slogan dan akan ditinggalkan oleh sejarah. Mengutip kata Bung Karno ‘’ Sekarang tibalah saatnya kita benar-benar mengambil sikap nasib bangsa dan nasib tanah air kita di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan sendiri akan dapat berdiri dengan kuatnya.’’ Terus berjuang elang rajawali, revolusimu belum selesai. (**)

MENANGGAPI MALUKU UTARA SEBAGAI DAERAH OTSUS

Dasril Hi. Usman (Foto Suluttoday.com)

Oleh : Dasril Hi. Usman

Mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Nasional jakarta

Menanggapi isu yang banyak menyita perhatian masyarakat serta oleh kalangan akdemistentang harapan maluku utara sebagai daerah otonomi khusus. Tentu pada hakekatnya saya secara pribadi dan masyarakat pada umumnya setuju jika maluku utara dijadikan sebagai salah satu daerah yang memiliki keistimewaan sistem kewenangan dalam mengurus kepentingan masyarakat.

Otonomi khusus (Otsus) adalah kewengangan khusus yang diakui dan diberikan kepada daerah khusus, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat. (baca:otsus)

Jika dilihat dari sisi Historical Context, maluku utaraadalah bagian terpenting dalam sejarah pendirian bangsa indonesia bahkan bisa dikatakan sebagai daerah yang paling banyak memberikan kontribusi dalam sejarah Negara kesatuan Republik Indonesia.

Terlepas dari sejarah masa lalu yang sudah diperjuangkan masyarakat maluku utara, saya berpikir, Alangkah baiknya jika sebelum kita menjadikan maluku utara sebagai daerah yang memiliki hak otonomi khusus, penting untuk kita meninjau kembali permintaan kewenangan Otsus itu sendiri, apakah sudah benar dan tepat jika maluku utara dijadikan sebagai daerah yang memiliki keistimewaan sistem pemerintahan, apakah benar sistem pemerintahan yang selama ini ada serta dijalankan adalah penyebab keterlambatan pembangunan daerah maluku utara.

Menurut saya TIIDAK. Jika kita pahami kembali kondisi yang ada di maluku utara saat ini sebenarnya bukanlah kesalahan pada sistem yang sudah pemerintah maluku utara miliki tetapi lebih pada aspek penyelenggara pemerintahannya serta tata kelolah pelayanan publik.

Bagaimana peranan dan kebijakan pelayanan publik dalam desentralisasi pemerintah daerah provinsi maluku utara kemudian Bagaimana paradigmaa pelayanan publik pemerintah daerah provinsi maluku utara dan Bagaimana pula kualitas pelayanan publik pemerintah provinsi maluku utara.

Persoalan seperti inilah yang kemudian harus kita jawabterlebih dahulu sebelum beranjak pada cita-cita Otsus.tentu dengan adanya kewenangan yang lebih besar terutama alokasi tambahan fiskal berupa dana otonomi khusus diharapakan bisa menjadi solusi guna meningkatkan tarap hidup masyarakat maluku utara kearah yang lebih baik, akan tetapi kebijakan regulatif tersebut tentunya berjalan seiring dengan dampak kemungkinan yang akan muncul dari kebijakan otnomi khusus itu sendiri, seperti kemungkinan maraknya penyalahgunaan kewenangan, semakin tingginya tingkat korupsi didalamtubuh pemerintah daerah serta penyelewengan anggaran yang mengatasnamkan kebutuhan publik sehingga kebijakan otonomi khusus tidak lagi di nilai relevan dan terkesanproject orderkepentingan elit politik. (***)

Evaluasi Kondisi Perpolitikan Sulut Pasca Unjuk Rasa Penolakan Fahri Hamzah

Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Foto Ist)

Mohon kiranya diperkenan oleh para Kawan-Kawan dan Saudara para Politisi dan Aktifis di Sulut /Manado dengan tidak ada maksud apapun selain Rasa Cinta Kampunghalaman, Saya sebagai mantan Aktifis Politisi di Sulut ingin menyampaikan pandangan dan evaluasi atas keadaan Politik di Sulut Pascha Aksi Penolakan kunjungan Fahri Hamzah (FH) ke Sulut / Manado dalam suatu analisa subjektif atas pendapat pribadi.

Pertama dengan Rasa sangat Bangga mengapresiasi Aksi Penolakan kunjungan FH, bangga atas keberanian serta militansi Masyarakat Sulut, ‘SAYA BANGGA DICIPTAKAN TUHAN JADI ORANG MINAHASA’. Sejarah Bangsa ini mencatat secara jelas bahwa sejak dahulu Zaman Penjajahan, Perang kemerdekaan, Orde baru sampai kini Era Revormasi tertulis dengan Tinta Emas bahwa Kemampuan Politik dan Militansi Orang Sulut / Minahasa berada pd Skala di atas rata-rata pada Bangsa Indonesia.

Oleh karenanya marilah kita berpoliti secara Prima serta canggih. Janganlah hanya berorentasi Regional Sulut tanpa memperhitungkan sikon Nasional dan Dunia. Khususnya dalam mengantisipasi langkah-langkah Politik sosok Fahri Hamzah. Harus lah kita bermsin Catur Politik secara Prima. Kalau jujur mengefaluasi Reaksi Politik Nasional soal Penolakan FH jelas terlihat anginnya mulai berputar arah, yang pada awalnya banyak yg mendukung ttpi beberapa hri terakhir mulai banyak yg menolak dan mencela.

Banyak pihak yg awal mulanya memihak namun kemudian berbalik dgn mengomentari : “Mengapa bertindak demikian , katanya dasar menolak kunjungan FH dan FPI krn menilai mereka Intoleran dan Anarkhis” ? Koq kenapa Aksi Unjuk Rasa Penolakannya juga terkesan INTOLRAN dan Aksinya juga Anarkhis .. ? Ada yg berkomentar sangat tajam dan Menusuk : “JANGAN MENJADI RAMPOK YG TERIAKI MALING”… !

Bersyukulah kita semua bahwa keadaan penilaian Negatif secara Nasional dan Dunia dpt terbantah dan teriliminer oleh Tindakan Bijak Sang Gubernur OLLY DONDOKAMBEY yang menerima dan mengamankan FH serta Rombongan. Tindakan Gubernur ini membuat Sulut tidak Cacat secara Nasional dan Dimata Dunia. Ternyata secara diam-diam namun Pasti Gub OLLY DONDOKAMBEY telah memaikan Catur Politik Secara Prima dengan Menyelamatkan Sulut dlm kancah Perpolitikan Nas dan Dunia terutama menyelamatkan dan melindungi Warga Sulut yang berada di Luar Daerah.

Sedih Rasanya klu langkah2 kebijakan dan Politik Gub masih mau disalahkan oleh segelitir Orang yg mau Berpolitik ttpi tdk paham bermain Politik yang canggih. Semoga kita semua Warga Sulut Khususnya yg berada di kampunghalaman memahami akan hal ini.

BERHENTILAH BERPOLEMIK TTG SIKAP GUBERNUR KRN TINDAKANNYA SECARA POLITIK ADALAH 100% BENAR DAN TELAH MENYELAMATKAN KITA SEMUA ORANG2 SULUT dan YG PENTING OLEH LANGKA POLITIK GUBERNUR TSB TELAH MELURUSKAN SERTA MEMBENARKAN AKSI MENOLAK KUNJUNANGA FH SEHINGGA DIDUKUNG SECARA NASIONAL OLEH SEBAHAGIAN BESAR WARGA BANGSA INI…

PAHAMILAH AKAN HAL INI DAN HENTIKANLAH SEGALA SIKAP YG MEMPERSALAHKAN LANGKAH2 YG TELAH DILAKUKAN OLEH BP GUBERNUR OLIE DONDOKAMBEY. JANGANLAH SAUDARA2 TERCINTA PARA AKTIFIS DAN KALANGAN POLITISI TEPERDAYA DGN MENARI-NARI MENGIKUTI IRAMA GENDANG YG DITABUH OLEH PARAPIHAK YG SENANG MELIHAT SULUT KACAU.

HATI-HATI DALAM BERPOLITIK JANGAN SAMPAI KITA MENJADI KAYUBAKAR UTK MEMSAK NASI LAWAN KITA. MARILAH KITARAPATKAN BARISAN DGN MENGGALANG PERSATUAAN. BERSATU KITA TEGUH DAN KUAT. I YAYAT UN SANTIE…! JAYALAH SULUT OLEH RACHMAT KASI KARUNIAN dan DAMAI SEJAHTERA “MAHABESAR TUHAN.”…

 

Tulisan Philip P Pantouw, tokoh Minahasa 
iklan1