Category: Opini

Hentikan Jebakan Politik Hura-Hura, Rakyat Harus Pandai Mendeteksi

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

PERISTILAHAN politik cukup banyak kita temukan dalam literatur. Bila disederhanakan, intinya politik melingkupi hajat hidup orang banyak. Kaitannya dengan kekuasaan dan kesejahteraan rakyat, itu sebabnya politik memerlukan penguatan terus-menerus dalam implementasinya. Kadang kala, praktek politik mengalami bias orientasi lantara sebagian aktor politik kurang memahami tujuan mulia dari politik.

Mereka para politisi harus mampu memastikan alur politik berjalanan pada ‘jalan keselamatan’, bukan kesesatan. Politisi mengemban amanah futuristik, sehingga begitu peningkatan kualitas diri dari politisi pun perlu secara berkala dibenahi. Situasi itu mengambarkan level dan posisi politisi dengan masyarakat umumnya sedikit berbeda dalam hal amanah dan tanggung jawab sosial.

Politisi diberi mandat, diberi kesempatan menjadi bagian penting dari mobilisator perubahan peradaban. Dipundak mereka perbaikan dan pembaharuan tatanan sosial dijalankan, politik berarti pelopor perubahan. Manakala ada politisi yang tidak punya rasionalitas, ‘malas berfikir’, kekurangan etos kerja serta tindakan kepepoloran yang menurun, dia bukanlah politisi sebetulnya. Karena politisi itu hakikatnya pekerja, mereka yang memberi diri total untuk bersama rakyat.

Jadi rakyat juga harus punya koneksi dan alat ukur yang jelas. Tau bagaimana mendeteksi para politisi yang betul-betul kapabel, peduli pada rakyatnya atau tidak. Bukan sekedar memilih karena diberikan sesuatu, apakah itu uang, beras, minyak goreng, telur, gula atau praktek politik bemberian materil lainnya. Rasanya, rakyat terus diajak berfikir dan belajar dari pengalaman politik. Dimana relatif banyak contohnya, politisi dadakan (karbitan) terpilih hanya punya amunisi uang, tapi setelahnya mereka tidak mau pasang badang untuk perjuangkan kepentingan rakyat.

Awal mula politik hura-hura atau seremonial itu dari kebiasaan politisi yang memanjakan rakyat dengan pemberian bantuan instan. Tradisi politik take and give terlampau populer ditengah rakyat, apalagi maknanya ditarik sempit. Hasilnya, dalam semua situasi negosiasi kepentingan rakyat melihat politik sekedar dalam ruang terbatas, mereka mendapatkan apa? memberi apa? Lalu setelahnya, menjadi sulit terbangun kesepakatan atau komitmen jangka panjang.

Dari kebiasaan hura-hura itu terhubunglah rakyat dengan situasi dimana rakyat disulap menjadi berorientasi konsumtif. Mereka sekedar diposisikan sebagai objek politik, bagian yang pasif dan terus-menerus dieksploitasi para aktor politik. Mata rantai saling memanfaatkan tersebut harusnya dihentikan. Apalagi, kurang eloknya lagi para politisi yang belajar tentang kecerdasan buatan (artificial intelligence) menggunakan pengetahuan untuk membodohi rakyat.

Naskah ini menyelipkan sedikit usulan kepada rakyat dan mengingatkan agar tidak tersandera dengan politik hura-hura. Politik yang mengedepankan cover atau sampul, sementara substansinya kering dari tujuan politik yang sebenarnya. Sebab politik itu bukan sekedar ‘bungkusan’ dan merek (brand). Melampaui itu semua, kesejatian politik memerlukan kejujuran, keadilan dan kesetaraan atas nama kepentingan rakyat. Berhentilah rakyat itu terseret skenario politik elit yang mengutamakan menang dalam bertarung semata.

Rakyat perlu diberi pegangan pisau analisa agar muda mendeteksi mana politisi yang layak dipilih nantinya. Tak berkembang kita kalau menjadi rakyat yang berulang-ulang dibodohi politisi picik yang pikirannya pas-pasan. Mari saling mengajak, saling mengingatkan untuk menjadi subjek politik yang minimal mampu mencerahkan diri sendiri. Agar tidak mudah menjatuhkan pilihan pada politisi yang pandai beretorika saja, lebih dari itu mereka yang dipilih adalah orang-orang amanah, mumpuni, sportif, berwawasan luas, bukan pendendam, dan negarawan.

Cara menghentikan praktek hura-hura ialah dengan mendisiplinkan diri kita. Melahirkan kesadaran internal, sehingga tidak ikut berbaur dan terbawa suasana hedonisme politik. Karena menjadi begitu rendahnya wibawa dan harga diri rakyat bila sekedar dihargai dengan uang recehan atau materi apapun. Yang kemudian, hak-hak demokrasinya dikerdilkan bahkan diberangus. Setelah kita mendeteksi karakter politisi secara utuh, baru kita menentukan pilihan politik yang benar.

Berpolitik itu bukan berpesta pora. Menghabiskan uang untuk kepentingan berfoya-foya, demi kesenangan sesaat dan kesenangan diri sendiri, itu iklim yang menarik mundur gerbong demokrasi sebetulnya. Belum lagi kalau kita berfikir dalam skala besar penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan dengan uang rakyat, lalu inputnya nanti mengecewakan rakyat. Sungguh sangat tidak kita rindukan suasana itu, yang harusnya terlahir adalah perayaan demokrasi melalui Pemilu melahirkan para publik figur, pejabat dan politisi yang ungguh, kemudian amanah berjuang untuk rakyat. [***]

 

————————————-

Amas Mahmud, S.IP, Sekretaris DPD KNPI Manado

Generasi Y, Subjek Objek Atau Komoditi dalam Momentum Politik?

Boy Paparang, S.IP (FOTO Suluttoday.com)

GENERASI Y atau lebih akrab sering disebut sebagai Generasi Milenial, akhir-akhir ini sudah tidak menjadi sesuatu yang asing lagi ditelinga. Generasi yang Y adalah generasi yang lahir di era tahun 90-an. Disebutkan juga sebagai generasi milenial karena generasi ini adalah satu-satunya generasi di era modern yang melewati Milenium kedua tahun masehi.

Sejak teori generasi ini dihembuskan pertama kali oleh Karl Mannheim pada 1923, generasi Y secara psikologis adalah generasi yang memiliki pola pikir dan karakter yang terbuka dan penuh dengan ide-ide yang visioner hal ini di sebabkan tumbuh dan kembang generasi ini ada disaat Gadget, Smartphone dan semua fasilitas berbasis computer di tunjang denga perkembangan fasilitas Internet yang serba canggih mengakibatkan generasi ini dengan sangat mudah mendaptkan segala jenis informasi.

Pada Pemilihan Umum tahun 2019 yang telah berlangsung pada medio bulan April yang lalu, Penyematan kata ‘Milenial’ menjadi sesuatu yang sangat bersifat Politis untuk di bahas dan di perbincangkan bahkan hal ini sudah terjadi sejak di gulirkannya Tahapan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Anggota Legislatif jalur perseorangan.

Partai Politik dari tingkat Pusat, Provinsi dan daerah kabupaten/kota tahun 2018, bahkan yang terbaru Presiden Terpilih untuk periode 2019-2024 sekaligus Presiden Petahana mengatakan kepada Awak media bahwa beliau akan mengakat mentri-mentri yang bersal dari kalangan Milenial. Jargon-jargon milenial yang dibawa dalam ranah politik praktis ini menjadi santapan yang ditelan secara langsung oleh masyarakat awam yang terhipnotis dengan jargon Milenial dari pada para Politisi yang berkontestasi di Perhelatan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Jargon ‘Milenial’ seolah menjadi sesuatu yang layak di agung-agungkan. Sebagai generasi yang menurut Karl Mannheim termasuk dalam Generasi Milenial atau Generasi Y, saya merasa tergelitik dan terdorong berpikir secara kritis untuk mencoba memetakan posisi Kaum ‘Milenial’ sebenarnya Berada Pada posisi yang Mana.? Apakah Milenial sebagai subjek atau objek dalam Momentum Politik? Atau bakhan kemungkinan ‘Milenial’ hanya di jadikan komoditas dalam momentum Politik?.

Tampilnya para politisi muda yang tentunya masuk dalam kelompok Generasi Milenial dalam berbagai kesempatan baik debat maupun pada kampanye-kampanye terbatas bahkan Rapat-rapat Umum yang di tampilkan baik itu melalui Media Mainstream maupun media-media Online menjadi sebuah Fenomena yang Multi tafsir apakah Milenial sudah mampu tampil dan merebut panggung politik dari Generasi Baby Boomers.

Dimana generasi ini adalah Generasi yang memiliki tipikal Feodal dan Anti kritik yang terjadi akibat Faktor lingkungan di mana mereka tumbuh dalam keadaan peralihan Pasca Perang Dunia ke II yang Penuh tekanan, atau malah sebaliknya generasi Milenial malah hanya menjadi objek, atau hal pelengkap utama yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada campur tangan Generasi ‘Tua’ Babby Bomers dalam Momentum Politik.

Dan Lebih Parahnya Lagi Jika Generasi Milenial Hanya di Jadikan sebagai Komoditas atau bahan untuk Jualan pada Momentum politik demi untuk mendapatkan keuntungan secara elektoral mengingat kelompok manusia Milenial memiliki jumlah yang cukup signifikan yaitu berada pada angka 27% dari keseluruhan masyarakat Indonesia yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Serentak 2019.

Angka tersebut tentunya jika mengacu pada sifat Milenial dari batasan usia yaitu dari 20-30 tahun, jumlah tersebut masih belum termasuk dengan dengan sifat Milenial dalam Batasan Pola pikir dan gaya hidup, karna perlu kita ketahui Milenial sudah menjelma bukan hanya menjadi kelompok berdasarkan batasan usia melainkan kelompok masyarakat dengan pola pikir dan gaya hidup yang modern.

Tulisan ini saya buat, untuk berbagi dan mengajak Kawan-kawan Generasi Milenial untuk bijak memposisikan diri, mengingat dalam waktu yang tidak terlalu lama yaitu tahun 2020 Kita akan di perhadapkan lagi dengan Suatu momentum politik Pilkada Serentak yang tentunya. Kita harus Menentukan pilihan secara bijak, dimana kepentingan generasi Milenial menjadi suatu keharusan dalam visi setiap Calon Pemimpin yang mengingat.

Apa yang akan di Programkan pemerintah pada periode 5 tahun kedepan memiliki dampak bagi periode berpuluh puluh Tahun kedepan, dan pada periode yang akan datang itu generasi Y memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan konstruksi berpolitik pada momentum politik bagi generasi Z bahkan Generasi Alpha. Untuk tercapainya keutuhan dan kesejahtraan bangsa Indonesia, karna sesungguhnya tujuan dari Politik adalah mulia yaitu kesejahtraan suatu bangsa secara seutuhnya. Bukan Kesejahtraan Segelintir atau Sekelompok Orang Saja. [***]

 

————————————————-

Boy Paparang, SIP, Alumnus FISIP Unsrat dan Pengurus DPD KNPI Sulawesi Utara

Tanggapan Tulisan Bung Taufik Bilfaqih; ‘Penduduk Naik, DPT Turun. Masuk Akal’

Idam Malewa (FOTO Ist)

Catatan : Idam Malewa, jurnalis

PANGGUNG pemilu 2019 di Sulut makin asyik dan dinamis. Aktor utama tidak lagi ‘dimonopoli’ KPU. Peran utama mulai dibagi kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). KPU dan Bawaslu memang sudah setara. Definisinya jelas di pasal pembuka UU no 7/2017. Komisi Penyelenggara Pemilu terdiri dari Bawaslu, KPU dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang menjadi satu kesatuan system.

Bawaslu patut berterima kasih kepada UU Pemilu nomor 7/2017.  UU Pemilu telah menjadi mantel yang kuat untuk Bawaslu. Dengan modal UU Pemilu, peserta pemilu lebih sayang dan segan kepada lembaga ini. Contohnya sudah ada. Sengketa peserta Pemilu dengan KPU terkait PKPU 14 dan PKPU 20/2018. Semuanya dimenangkan Bawaslu.

Tulisan ini, muncul karena catatan kritis seorang pimpinan Bawaslu Kota Manado, bung Taufik Bilfaqih di Koran Radar Manado edisi Kamis (18/10).

Bung Taufik menyorot  tingkat validitas daftar pemilih tetap (DPT) Kota Manado. Judulnya menarik. ‘DPT Menurun, Penduduk Meningkat. Kok Bisa?.  Tapi kalau kami diizinkan mengoreksi, judul yang pas ‘Penduduk Bertambah, DPT Menurun. Kok Bisa’?

Taufik menggambarkan ada paradoks. Antara jumlah pemilih yang disusun KPU di DPT menyusut, dengan jumlah penduduk yang terus bertambah. Dia pun bertanya. Kok bisa? Begitu kira-kira kegelisahan anak muda ini. Jawaban kami sederhana;  ‘Maybe yes maybe no (bisa iya bisa tidak). Bagi kami tidak ada kontrakdisi di sana. Ketambahan penduduk, tidak otomatis menambah wajib pilih. Sebaliknya juga, jumlah pertambahan DPT bisa melebihi jumlah ketambahan penduduk.

Kami agak sepakat, kalau yang dimaksud bung Taufik ada dugaan abuse of power dan intervensi lembaga lain. Kalau seperti itu, kita harus angkat dua jempol sama Bawaslu  Manado. Mereka tidak diam. Tidak bisu. Begitu responsive jika ada indikasi ca beres.

Kembali ke tematik yang digelindingkan bung Taufik. Andaikata Taufik menawarkan case ‘Naik Turun Jumlah Penduduk, DPT Tetap Naik.’ Saya sependapat dan setuju. Thomas Malthus pendeta sekaligus ekonom mempopularkan istilah Deret ukur dan Deret hitung dalam buku Principle of Population. Jumlah penduduk bertambah dengan deret ukur (2,4,6,10, 16 dst) tapi jumlah pemilih bertambah dengan deret hitung (1,2,3,4,5 dst).

Penduduk bertambah karena angka kelahiran dan imigrasi. Sebaliknya penduduk bisa berkurang, akibat kematian dan emigrasi. Tapi, ingat, DPT tidak serta merta mengikuti fluktuasi itu.

Analoginya seperti ini, angka kelahiran dan jumlah lulusan SMA setiap tahun di Kota Manado bertambah. Taruhlah bayi lahir rata-rata  12.000 per tahun dan bayi meninggal ditambah anak berkisar 2000. Sementara jumlah siswa SMA/SMK yang lulus atau berusia 17 tahun rata-rata 14.000 (data  Diknas Sulut, rata-rata peserta UN 14.000 di Kota Manado, kalau se Sulut 32.000-34.000).

Kalau Pemilu berlangsung 5 tahun, berarti jumlah pemilih pemula (17 tahun) akan bertambah selama 4 tahun. Kalau rata-rata 14.000 setahun,  totalnya 36.000 selama 4 tahun. Sebaliknya juga, meski angka kelahiran bayi setiap tahun 12.000, dikali 4 tahun sama dengan 48.000 (dengan asumsi tidak ada yang meninggal).

Di sini lah kami melihat Taufik kurang hati-hati mengcompire jumlah penduduk dan DPT. Karena kalau teliti, ribuan bayi yang lahir, tidak akan mempengaruhi jumlah DPT yang diinput setiap pemilu atau pilkada.

Tanpa bermaksud menihilkan kerja keras dan awas Bawaslu  Manado, tapi kalau asumsi seperti di atas yang ditafsirkan Bawaslu Manado, maka tidak akan ketemu esensi. Namun, kalau yang dinarasikan Bawaslu Manado adalah angka siluman yang dikoleksi KPU, maka kita sepakat bahwa harus ada tracy ke sumber data.

Dalam UU Pemilu, Bawaslu sangat kuat otoritas untuk meminta KPU di semua tingkatan membenahi DPT. Di Pasal 219 ayat 1 dan Pasal 220 Bawaslu punya hak meminta PPS, PPK sampai KPU untuk memperbaiki. Temuan Bawaslu wajib diindahkan oleh KPU.

Kami melihat, spirit catatan bung Taufik, pada ranah proses terjadinya DPT. Dia merasa ada keganjilan dan keanehan. Terjadi anomali angka.  Pemilu Tahun 2014 lalu, jumlah DPT sebanyak 366.150 orang. Sementara penduduk berkisar 423.000 jiwa. Kemudian jelang Pemilu 2019, DPT Kota Manado ditetapkan Agustus jumlahnya jeblok. Di sini Taufik ingin memancing jawaban publik,  apa benar dalam waktu empat tahun DPT menyusut sekira 20.000 pemilih? Masa iya saat Pemilu 2004 DPT 366.150, tapi tahun 2018, DPT 345.406 pemilih? Apakah masuk akal setiap tahun ada 5.000 pemilih di Kota Manado yang meninggal dan eksodus keluar Manado?  Masuk akal nggak?  DPT ini belum dihitung yang DPT ganda, sekira 24.575 orang.

Reason-nya jelas. Kurang masuk akal. Setiap tahun ada belasan ribu lulusan SMA dan setiap tahun ada ratusan anak remaja nikah di bawah umur (UU Pemilu yang berhak memilih penduduk usia genap 17 tahun saat hari pemilihan dan anak usia di bawah 17 tahun tapi sudah nikah atau pernah nikah). Dengan logika sederhana itu, harusnya DPT bertambah ribuan orang.  Bukan menyusut ribuan orang.

Sayang, Taufik seperti ambigu mengulas paradoks DPT dan penduduk. Justru Taufik menggiring pada kerja kerja teknis penginputan data pemilih. Tulisan bagus dan berani dosen IAIN ini tidak berani mengobok-obok system kerja dan transparansi di KPU. Padahal nada-nada seniman ini mulai menggiring ada dugaan manipulative. Simak kalimat Taufik dalam catatannya.

“Tak sedikit pula yang menuduh bahwa KPU lah sebagai biang kerok karena bekerja tidak becus. Bahkan, sering muncul isu spekulatif yang mengira bahwa masalah DPT bagian dari cara penyelenggara dan peserta pemilu melakukan praktik curang. Benarkah demikian?”

Ada ragu yang buru-buru ingin disamarkan oleh bung Taufik. Yang akhirnya terjebak pada kerja teknis petugas PPS dan pantarlih. Padahal, substansinya bukan di lika liku petugas penginput. Karena aturan main, semua gerak gerik PPS dan pantarlih, harus diawasi PPL (petugas pengawas lapangan) di tingkat kelurahan. Begitu pun alasan belum merekam E-KTP. Kurang masuk akal kalau DPT berkurang lantaran ada 20 an ribu pemilih belum mengantongi E-KTP.

Akhir kata, kami tidak berani berasumsi atau spekulasi, dugaan ketimpangan DPT pemilu 2004 dan DPT Pemilu 2019. Karena itu ranah Bawaslu untuk mendeteksi dari hulu ke hilir. Kami optimis, tugas dan fungsi Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi dan menindak, KPU dan turunannya tidak akan nekad membiaskan kewenangan.

Kami setuju dengan ajakan bung Taufik mengajak KPU, Bawaslu dan pemerintah harus bersatu padu dalam menggalakkan partisipasi rakyat dalam pemilu.

“Rakyat harus dijemput. Setiap hari data mereka dinamis. Ada yang pindah domisili, ada yang meninggal, dan ada juga remaja telah berusia 17 tahun sehingga telah berhak menjadi pemilih.” Kata Taufik.

Dengan bermodalkan UU ini, kelamin Bawaslu sudah jelas. Makin tegas dan powerfull. Bawaslu tidak lagi menjadi subordinasi dari KPU.

Para komisioner Bawaslu harus makin pede karena kastanya sudah setara dengan KPU. Regulasi Pemilu nomor 7/2017 telah memberi gizi dan vitamin kepada Bawaslu. Tak  lagi sekadar mengawasi, tapi lebih dari itu, bisa menjadi jaksa dan hakim sengketa (ajudikasi).

Dengan modal kewenangan itu, Bawaslu se Indonesia menjadi rumah dari para peserta pemilu yang butuh keadilan. Salam Awas. (*)

Catatan Ringan, KESEMPATAN KEDUA

Idham Malewa (FOTO Suluttoday.com)

Oleh : Idham Malewa (Presidium Kahmi Manado)

BEBAN di pundak Syachrial Damopolii seperti dihempas. Politisi gaek menangis haru. Bagi Yal sapaan akrabnya, putusan MA nomor 46/2018 tanggal 13 September lalu seperti embun di terik matahari. Yal bahagia lantaran sandungan pertama mantan narapidana korupsi APBD ini sudah dilewati. Bukan hanya Syachrial, para calon legislator yang menyandang mantan napi korupsi pasti bersuka cita.

Syahwat politik memang sulit dibendung. Quasi kekuasaan begitu merangsang bagi mereka, walau namanya diobral eks pencoleng uang negara. Mereka tak peduli citra buruk akan menyandera hari-hari ke depan. Mereka telah tergiur kursi kekuasaan. Mengapa bisa tergiur? Jawabannya bisa jadi, dalam tubuh mereka politik sudah seperti candu. Bahasa candu yang dimaksud Karl Marx adalah sarana untuk menghilangkan beban sejarah hidup.

Mungkin benar juga kata Richard Dawkins (Selfish gen) bahwa tubuh adalah mesin kelestarian gen-gen yang bermutasi. Nah, di dalam tubuh para politisi ini ada gen berkuasa yang sudah mendarah daging. Itulah mengapa mereka tak peduli meski cacat mereka akan diobral oleh KPU di tempat terbuka, seperti di TPS. Memang, pasca putusan MA nomor 46, KPU terkesan kecewa upaya mereka menjegal eks napi koruptor belum berhasil. Di media nasional ada saja alasan yang dilontarkan KPU untuk melampiaskan ketidak sukaan mereka.

Terakhir, H-1 nama para caleg eks napi koruptor belum dimasukkan. Di Sulut, sampai tanggal 19 September, nama Syachrial di calon DPD RI, Herry Kereh di DPRD Sulut dan Dharmawati Dareho di DPRD Manado belum dimasukkan. Alasan KPU Sulut dan daerah masuk akal. Mereka secara vertical punya junjungan. Beruntung junjungan mereka di Imam Bonjol mengeluarkan surat edaran tanggal 19 September kemarin. Mereka meminta KPU provinsi dan kabupaten kota untuk mengakomodir caleg mantan napi korupsi.

Isi suratnya semua KPU daerah memasukkan jika memenuhi syarat. Nah syarat yang dimaksud sesui di point C, adalah melampirkan surat dari lapas, Salinan surat dari pengadilan dan bukti iklan di media massa kalau bersangkutan mantan napi korupsi. Tapi, ada lagi syarat yang nampaknya masih mengganjal. KPU membolehkan masuk dalam DCT, andaikata mereka melakukan gugatan ke Bawaslu dan dimenangkan Bawaslu dalam sidang ajudikasi.

Di sinilah kelihatan sikap ambigiu KPU. Entah pendapat siapa yang mereka jadikan landasan, tapi surat edaran itu sudah jelas memagar hak para mantan napi koruptor, eks fedofile atau bandar narkoba yang tidak mengajukan gugatan sengketa ke Bawaslu. Padahal putusan MA adalah membatalkan Pasal 4 ayat 3 PKPU 20/2018 dan Pasal 60 huruf (j) PKPU 26/2018, yang terkait frasa “mantan terpidana korupsi”. Karena jelas bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g dan Pasal 182 huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.”

Rasa-rasanya masa depan para eks napi koruptor begitu suram. Jejak kejahatan mereka sepertinya tak terampuni. Sampai-sampai KPU getol memagar semua peluang. KPU jelas bukan lembaga yang mampu mendeteksi kejahatan kekuasaan (meski absolute power tend to a corrupt/ kekuasaan ablosute cenderung korupsi), karena biasanya mereka yang sudah pernah terjepit pada pintu yang sama, takut lagi untuk mencoba di lubang yang sama. Malah, yang harus diwaspadai, praktek korup yang di bawah permukaan.

Mereka yang sekarang dianggap bersih, belum pasti juga tidak akan melakukan abuse of power. Tidak ada yang menggaransi. Tanpa membela mereka yang sudah diganjar hukuman di atas dunia, tapi misi KPU melahirkan output berkualitas dan berintegritas, hanya akan jadi utopis, kalau system lain tidak diperkuat. Sistem lain adalah, harus ada UU yang menyatakan dengan jelas, semua pelaku kejahatan karena kekuasaan maka dicabut hak politiknya. Sekali lagi, kejahatan yang disebabkan kekuasaan, pantas dicabut hak politiknya.(***)

Selamat Datang Gubernur Baru Malut, AHM-Rivai Pemenang

Hasil hitungan cepat KPU (FOTO Suluttoday.com)

MELEWATI proses yang panjang dimana kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Provinsi Maluku Utara (Malut) tanggal 27 Juni 2018 sebagai entitas penting yang tercatat dalam lembar sejarah pembangunan daerah yang dikenal dengan sebutan Jazirah Al-Mulk (Negeri Para Raja) ini. Berbagai dinamika dilalui, suka duka hingga senyum bahagia terpancar dari para calon Kepala Daerah Malut, hasilnya masing-masing relatif menggembirakan.

Berdasarkan hasil hitungan cepat Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Portal Publikasi Pilkada dan Pemilu Indonesia yakni Info Pemilu KPU. Untuk Pilgub Maluku Utara, posisi Ahmad Hidayat Mus (AHM)-Rivai Umar Nomor Urut 1 meraih suara terbanyak dengan perolehan 31.82% dari jumlah 2137 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan yang terhitung 2118, berarti sekitar 12 TPS yang belum masuk. Data yang masuk 99.11%, dilain pihak terpancar kegembiraan dan kesedihan dari para tim pemenang saat menyambut hasil sementara tersebut.

Sementara Abdul Gani Kasuba (AGK)-M. Al Yasin Ali menempatkan posisi kedua dengan raihan suara 30.40% suara. Sesuai data tersebut diprediksikan pasangan calon AHM-Rivai akan memenangkan kompetisi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara. Tugas selanjutnya ialah mengingatkan, memproteksi dan mengajak masyarakat mengawal secara bersama-sama sampai pada tahapan perhitungan manual KPU Provinsi Maluku Utara dilaksanakan.

Sebagai wujud sportifitas, ada Paslon yang juga ikut bertarung dalam Pilgub 2018 ini memberikan ucapan selamat kepada AHM-Rivai yang dinilai telah memenagkan Pilgub kali ini. Selain capaian tersebut warga Maluku Utara dihimbau menjaga kondusifitas keamanan agar seluruh rangkaian kerja-kerja penyelenggara Pemilu di Maluku Utara bekerja hingga selesai.

Hasil ini pun dapat ditarik sebagai konklusi sementara, bahwa Provinsi Maluku Utara akan dipimpin Gubernur baru. Kiranya kemenangan Paslin AHM-Rivai menjadi kemenangan masyarakat Maluku Utara secara keseluruhan. Capaian itu diharapkan berjalan paralel dengan kerja-kerja pemimpin daerah ini kedepannya.

Berhenti saling bully, mengadudomba, menjatuhkan antar sama atau mendramatisasi situasi baik di Medsos maupun di dunia nyata. Berikanlah kesempatan kepada KPU agar dapat menyelesaikan kerjanya, jangan ganggu lembaga penyelenggara Pemilu dalam menjalankan kerja-kerjanya. Tunjukkan jati diri kita sebagai masyarakat Maluku Utara yang cerdas, taat aturan dan tidak bersikap mendahului keputusan institusi berkompeten.(***)

 

 

Amas Mahmud
Redaktur Suluttoday.com
iklan1