Category: Opini

Tanggapan Tulisan Bung Taufik Bilfaqih; ‘Penduduk Naik, DPT Turun. Masuk Akal’

Idam Malewa (FOTO Ist)

Catatan : Idam Malewa, jurnalis

PANGGUNG pemilu 2019 di Sulut makin asyik dan dinamis. Aktor utama tidak lagi ‘dimonopoli’ KPU. Peran utama mulai dibagi kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). KPU dan Bawaslu memang sudah setara. Definisinya jelas di pasal pembuka UU no 7/2017. Komisi Penyelenggara Pemilu terdiri dari Bawaslu, KPU dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), yang menjadi satu kesatuan system.

Bawaslu patut berterima kasih kepada UU Pemilu nomor 7/2017.  UU Pemilu telah menjadi mantel yang kuat untuk Bawaslu. Dengan modal UU Pemilu, peserta pemilu lebih sayang dan segan kepada lembaga ini. Contohnya sudah ada. Sengketa peserta Pemilu dengan KPU terkait PKPU 14 dan PKPU 20/2018. Semuanya dimenangkan Bawaslu.

Tulisan ini, muncul karena catatan kritis seorang pimpinan Bawaslu Kota Manado, bung Taufik Bilfaqih di Koran Radar Manado edisi Kamis (18/10).

Bung Taufik menyorot  tingkat validitas daftar pemilih tetap (DPT) Kota Manado. Judulnya menarik. ‘DPT Menurun, Penduduk Meningkat. Kok Bisa?.  Tapi kalau kami diizinkan mengoreksi, judul yang pas ‘Penduduk Bertambah, DPT Menurun. Kok Bisa’?

Taufik menggambarkan ada paradoks. Antara jumlah pemilih yang disusun KPU di DPT menyusut, dengan jumlah penduduk yang terus bertambah. Dia pun bertanya. Kok bisa? Begitu kira-kira kegelisahan anak muda ini. Jawaban kami sederhana;  ‘Maybe yes maybe no (bisa iya bisa tidak). Bagi kami tidak ada kontrakdisi di sana. Ketambahan penduduk, tidak otomatis menambah wajib pilih. Sebaliknya juga, jumlah pertambahan DPT bisa melebihi jumlah ketambahan penduduk.

Kami agak sepakat, kalau yang dimaksud bung Taufik ada dugaan abuse of power dan intervensi lembaga lain. Kalau seperti itu, kita harus angkat dua jempol sama Bawaslu  Manado. Mereka tidak diam. Tidak bisu. Begitu responsive jika ada indikasi ca beres.

Kembali ke tematik yang digelindingkan bung Taufik. Andaikata Taufik menawarkan case ‘Naik Turun Jumlah Penduduk, DPT Tetap Naik.’ Saya sependapat dan setuju. Thomas Malthus pendeta sekaligus ekonom mempopularkan istilah Deret ukur dan Deret hitung dalam buku Principle of Population. Jumlah penduduk bertambah dengan deret ukur (2,4,6,10, 16 dst) tapi jumlah pemilih bertambah dengan deret hitung (1,2,3,4,5 dst).

Penduduk bertambah karena angka kelahiran dan imigrasi. Sebaliknya penduduk bisa berkurang, akibat kematian dan emigrasi. Tapi, ingat, DPT tidak serta merta mengikuti fluktuasi itu.

Analoginya seperti ini, angka kelahiran dan jumlah lulusan SMA setiap tahun di Kota Manado bertambah. Taruhlah bayi lahir rata-rata  12.000 per tahun dan bayi meninggal ditambah anak berkisar 2000. Sementara jumlah siswa SMA/SMK yang lulus atau berusia 17 tahun rata-rata 14.000 (data  Diknas Sulut, rata-rata peserta UN 14.000 di Kota Manado, kalau se Sulut 32.000-34.000).

Kalau Pemilu berlangsung 5 tahun, berarti jumlah pemilih pemula (17 tahun) akan bertambah selama 4 tahun. Kalau rata-rata 14.000 setahun,  totalnya 36.000 selama 4 tahun. Sebaliknya juga, meski angka kelahiran bayi setiap tahun 12.000, dikali 4 tahun sama dengan 48.000 (dengan asumsi tidak ada yang meninggal).

Di sini lah kami melihat Taufik kurang hati-hati mengcompire jumlah penduduk dan DPT. Karena kalau teliti, ribuan bayi yang lahir, tidak akan mempengaruhi jumlah DPT yang diinput setiap pemilu atau pilkada.

Tanpa bermaksud menihilkan kerja keras dan awas Bawaslu  Manado, tapi kalau asumsi seperti di atas yang ditafsirkan Bawaslu Manado, maka tidak akan ketemu esensi. Namun, kalau yang dinarasikan Bawaslu Manado adalah angka siluman yang dikoleksi KPU, maka kita sepakat bahwa harus ada tracy ke sumber data.

Dalam UU Pemilu, Bawaslu sangat kuat otoritas untuk meminta KPU di semua tingkatan membenahi DPT. Di Pasal 219 ayat 1 dan Pasal 220 Bawaslu punya hak meminta PPS, PPK sampai KPU untuk memperbaiki. Temuan Bawaslu wajib diindahkan oleh KPU.

Kami melihat, spirit catatan bung Taufik, pada ranah proses terjadinya DPT. Dia merasa ada keganjilan dan keanehan. Terjadi anomali angka.  Pemilu Tahun 2014 lalu, jumlah DPT sebanyak 366.150 orang. Sementara penduduk berkisar 423.000 jiwa. Kemudian jelang Pemilu 2019, DPT Kota Manado ditetapkan Agustus jumlahnya jeblok. Di sini Taufik ingin memancing jawaban publik,  apa benar dalam waktu empat tahun DPT menyusut sekira 20.000 pemilih? Masa iya saat Pemilu 2004 DPT 366.150, tapi tahun 2018, DPT 345.406 pemilih? Apakah masuk akal setiap tahun ada 5.000 pemilih di Kota Manado yang meninggal dan eksodus keluar Manado?  Masuk akal nggak?  DPT ini belum dihitung yang DPT ganda, sekira 24.575 orang.

Reason-nya jelas. Kurang masuk akal. Setiap tahun ada belasan ribu lulusan SMA dan setiap tahun ada ratusan anak remaja nikah di bawah umur (UU Pemilu yang berhak memilih penduduk usia genap 17 tahun saat hari pemilihan dan anak usia di bawah 17 tahun tapi sudah nikah atau pernah nikah). Dengan logika sederhana itu, harusnya DPT bertambah ribuan orang.  Bukan menyusut ribuan orang.

Sayang, Taufik seperti ambigu mengulas paradoks DPT dan penduduk. Justru Taufik menggiring pada kerja kerja teknis penginputan data pemilih. Tulisan bagus dan berani dosen IAIN ini tidak berani mengobok-obok system kerja dan transparansi di KPU. Padahal nada-nada seniman ini mulai menggiring ada dugaan manipulative. Simak kalimat Taufik dalam catatannya.

“Tak sedikit pula yang menuduh bahwa KPU lah sebagai biang kerok karena bekerja tidak becus. Bahkan, sering muncul isu spekulatif yang mengira bahwa masalah DPT bagian dari cara penyelenggara dan peserta pemilu melakukan praktik curang. Benarkah demikian?”

Ada ragu yang buru-buru ingin disamarkan oleh bung Taufik. Yang akhirnya terjebak pada kerja teknis petugas PPS dan pantarlih. Padahal, substansinya bukan di lika liku petugas penginput. Karena aturan main, semua gerak gerik PPS dan pantarlih, harus diawasi PPL (petugas pengawas lapangan) di tingkat kelurahan. Begitu pun alasan belum merekam E-KTP. Kurang masuk akal kalau DPT berkurang lantaran ada 20 an ribu pemilih belum mengantongi E-KTP.

Akhir kata, kami tidak berani berasumsi atau spekulasi, dugaan ketimpangan DPT pemilu 2004 dan DPT Pemilu 2019. Karena itu ranah Bawaslu untuk mendeteksi dari hulu ke hilir. Kami optimis, tugas dan fungsi Bawaslu sebagai lembaga yang mengawasi dan menindak, KPU dan turunannya tidak akan nekad membiaskan kewenangan.

Kami setuju dengan ajakan bung Taufik mengajak KPU, Bawaslu dan pemerintah harus bersatu padu dalam menggalakkan partisipasi rakyat dalam pemilu.

“Rakyat harus dijemput. Setiap hari data mereka dinamis. Ada yang pindah domisili, ada yang meninggal, dan ada juga remaja telah berusia 17 tahun sehingga telah berhak menjadi pemilih.” Kata Taufik.

Dengan bermodalkan UU ini, kelamin Bawaslu sudah jelas. Makin tegas dan powerfull. Bawaslu tidak lagi menjadi subordinasi dari KPU.

Para komisioner Bawaslu harus makin pede karena kastanya sudah setara dengan KPU. Regulasi Pemilu nomor 7/2017 telah memberi gizi dan vitamin kepada Bawaslu. Tak  lagi sekadar mengawasi, tapi lebih dari itu, bisa menjadi jaksa dan hakim sengketa (ajudikasi).

Dengan modal kewenangan itu, Bawaslu se Indonesia menjadi rumah dari para peserta pemilu yang butuh keadilan. Salam Awas. (*)

Catatan Ringan, KESEMPATAN KEDUA

Idham Malewa (FOTO Suluttoday.com)

Oleh : Idham Malewa (Presidium Kahmi Manado)

BEBAN di pundak Syachrial Damopolii seperti dihempas. Politisi gaek menangis haru. Bagi Yal sapaan akrabnya, putusan MA nomor 46/2018 tanggal 13 September lalu seperti embun di terik matahari. Yal bahagia lantaran sandungan pertama mantan narapidana korupsi APBD ini sudah dilewati. Bukan hanya Syachrial, para calon legislator yang menyandang mantan napi korupsi pasti bersuka cita.

Syahwat politik memang sulit dibendung. Quasi kekuasaan begitu merangsang bagi mereka, walau namanya diobral eks pencoleng uang negara. Mereka tak peduli citra buruk akan menyandera hari-hari ke depan. Mereka telah tergiur kursi kekuasaan. Mengapa bisa tergiur? Jawabannya bisa jadi, dalam tubuh mereka politik sudah seperti candu. Bahasa candu yang dimaksud Karl Marx adalah sarana untuk menghilangkan beban sejarah hidup.

Mungkin benar juga kata Richard Dawkins (Selfish gen) bahwa tubuh adalah mesin kelestarian gen-gen yang bermutasi. Nah, di dalam tubuh para politisi ini ada gen berkuasa yang sudah mendarah daging. Itulah mengapa mereka tak peduli meski cacat mereka akan diobral oleh KPU di tempat terbuka, seperti di TPS. Memang, pasca putusan MA nomor 46, KPU terkesan kecewa upaya mereka menjegal eks napi koruptor belum berhasil. Di media nasional ada saja alasan yang dilontarkan KPU untuk melampiaskan ketidak sukaan mereka.

Terakhir, H-1 nama para caleg eks napi koruptor belum dimasukkan. Di Sulut, sampai tanggal 19 September, nama Syachrial di calon DPD RI, Herry Kereh di DPRD Sulut dan Dharmawati Dareho di DPRD Manado belum dimasukkan. Alasan KPU Sulut dan daerah masuk akal. Mereka secara vertical punya junjungan. Beruntung junjungan mereka di Imam Bonjol mengeluarkan surat edaran tanggal 19 September kemarin. Mereka meminta KPU provinsi dan kabupaten kota untuk mengakomodir caleg mantan napi korupsi.

Isi suratnya semua KPU daerah memasukkan jika memenuhi syarat. Nah syarat yang dimaksud sesui di point C, adalah melampirkan surat dari lapas, Salinan surat dari pengadilan dan bukti iklan di media massa kalau bersangkutan mantan napi korupsi. Tapi, ada lagi syarat yang nampaknya masih mengganjal. KPU membolehkan masuk dalam DCT, andaikata mereka melakukan gugatan ke Bawaslu dan dimenangkan Bawaslu dalam sidang ajudikasi.

Di sinilah kelihatan sikap ambigiu KPU. Entah pendapat siapa yang mereka jadikan landasan, tapi surat edaran itu sudah jelas memagar hak para mantan napi koruptor, eks fedofile atau bandar narkoba yang tidak mengajukan gugatan sengketa ke Bawaslu. Padahal putusan MA adalah membatalkan Pasal 4 ayat 3 PKPU 20/2018 dan Pasal 60 huruf (j) PKPU 26/2018, yang terkait frasa “mantan terpidana korupsi”. Karena jelas bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g dan Pasal 182 huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.”

Rasa-rasanya masa depan para eks napi koruptor begitu suram. Jejak kejahatan mereka sepertinya tak terampuni. Sampai-sampai KPU getol memagar semua peluang. KPU jelas bukan lembaga yang mampu mendeteksi kejahatan kekuasaan (meski absolute power tend to a corrupt/ kekuasaan ablosute cenderung korupsi), karena biasanya mereka yang sudah pernah terjepit pada pintu yang sama, takut lagi untuk mencoba di lubang yang sama. Malah, yang harus diwaspadai, praktek korup yang di bawah permukaan.

Mereka yang sekarang dianggap bersih, belum pasti juga tidak akan melakukan abuse of power. Tidak ada yang menggaransi. Tanpa membela mereka yang sudah diganjar hukuman di atas dunia, tapi misi KPU melahirkan output berkualitas dan berintegritas, hanya akan jadi utopis, kalau system lain tidak diperkuat. Sistem lain adalah, harus ada UU yang menyatakan dengan jelas, semua pelaku kejahatan karena kekuasaan maka dicabut hak politiknya. Sekali lagi, kejahatan yang disebabkan kekuasaan, pantas dicabut hak politiknya.(***)

Selamat Datang Gubernur Baru Malut, AHM-Rivai Pemenang

Hasil hitungan cepat KPU (FOTO Suluttoday.com)

MELEWATI proses yang panjang dimana kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Provinsi Maluku Utara (Malut) tanggal 27 Juni 2018 sebagai entitas penting yang tercatat dalam lembar sejarah pembangunan daerah yang dikenal dengan sebutan Jazirah Al-Mulk (Negeri Para Raja) ini. Berbagai dinamika dilalui, suka duka hingga senyum bahagia terpancar dari para calon Kepala Daerah Malut, hasilnya masing-masing relatif menggembirakan.

Berdasarkan hasil hitungan cepat Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Portal Publikasi Pilkada dan Pemilu Indonesia yakni Info Pemilu KPU. Untuk Pilgub Maluku Utara, posisi Ahmad Hidayat Mus (AHM)-Rivai Umar Nomor Urut 1 meraih suara terbanyak dengan perolehan 31.82% dari jumlah 2137 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan yang terhitung 2118, berarti sekitar 12 TPS yang belum masuk. Data yang masuk 99.11%, dilain pihak terpancar kegembiraan dan kesedihan dari para tim pemenang saat menyambut hasil sementara tersebut.

Sementara Abdul Gani Kasuba (AGK)-M. Al Yasin Ali menempatkan posisi kedua dengan raihan suara 30.40% suara. Sesuai data tersebut diprediksikan pasangan calon AHM-Rivai akan memenangkan kompetisi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara. Tugas selanjutnya ialah mengingatkan, memproteksi dan mengajak masyarakat mengawal secara bersama-sama sampai pada tahapan perhitungan manual KPU Provinsi Maluku Utara dilaksanakan.

Sebagai wujud sportifitas, ada Paslon yang juga ikut bertarung dalam Pilgub 2018 ini memberikan ucapan selamat kepada AHM-Rivai yang dinilai telah memenagkan Pilgub kali ini. Selain capaian tersebut warga Maluku Utara dihimbau menjaga kondusifitas keamanan agar seluruh rangkaian kerja-kerja penyelenggara Pemilu di Maluku Utara bekerja hingga selesai.

Hasil ini pun dapat ditarik sebagai konklusi sementara, bahwa Provinsi Maluku Utara akan dipimpin Gubernur baru. Kiranya kemenangan Paslin AHM-Rivai menjadi kemenangan masyarakat Maluku Utara secara keseluruhan. Capaian itu diharapkan berjalan paralel dengan kerja-kerja pemimpin daerah ini kedepannya.

Berhenti saling bully, mengadudomba, menjatuhkan antar sama atau mendramatisasi situasi baik di Medsos maupun di dunia nyata. Berikanlah kesempatan kepada KPU agar dapat menyelesaikan kerjanya, jangan ganggu lembaga penyelenggara Pemilu dalam menjalankan kerja-kerjanya. Tunjukkan jati diri kita sebagai masyarakat Maluku Utara yang cerdas, taat aturan dan tidak bersikap mendahului keputusan institusi berkompeten.(***)

 

 

Amas Mahmud
Redaktur Suluttoday.com

Bawaslu dan Duta Demokrasi, Cegah Ketidakadilan Pemilu

Ilustrasi, wujudkan keadilan Pemilu (FOTO Ist)

Montesque seorang pemikir politik Perancis mengatakan kekuasaan dibagi atas tiga lembaga, yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ketiga bagian itu harus bergerak dan bekerja sama, dimana eksekutif sebagai penentu kebijakan, legisltaif yang mempunyai tugas memproduksi undang-undang (regulasi), dan yudikatif (rakyat) adalah pelaksana undang-undang tersebut. Bagai pedati, eksekutif memiliki peran mengarahkan kemana arah pedati tesebut berjalan.

Begitulah kira-kira posisi pemerintah, wakil rakyat dan rakyat yang bergerak seperti satu sistem mata rantai. Bila satu bagiannya mengalami gangguan, maka bagian yang lain pun akan terkendala mobilitasnya. Dari situasi itulah, penting kita menghindari segala kemungkinan yang akan melahirkan masalah dikemudian hari dalam hal menentukan kepemimpinan (eksekutif).

Peran penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi penting kita atur posisinya. Cara kerja, regulasi, dan pembiayaannya juga harus diperhatikan. Salah satunya untuk konteks tulisan ini ialah eksistensi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu yang dalam undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilu memiliki tugas mengawasi penyelenggara Pemilu diseluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kerja Bawaslu akan melahirkan sistem demokrasi sebuah kekuasaan (kratos). Untuk harapan sebaik mungkin demokrasi mewujudkan pemimpin yang amanah, bukan pemimpi, Bawaslu perlu bekerja sesuai jalur (on the track). Dengan mengusung tema: ‘’Bersama rakyat awasi Pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan Pemilu’’ ikut menjadi patron baru bagi lembaga pro demokrasi dan rakyat untuk mengawal proses demokrasi yang dirujuk pada kerja pengawasan yang optimal.

Rakyat sebagai pemegang sah kedaulatan Negara punya fungsi kontrol kuat terhadap jalannya pemerintahan harus diberi ruang, jangan disabotase hak-haknya. Sehingga dalam korelasinya dengan pengawasan Pemilu seperti yang dilakukan Bawaslu, rakyat perlu dilibatkan. Sejalan dengan itu, semangat mengikutkan rakyat untuk terlibat bersama Bawaslu tegakkan keadilan Pemilu perlu diapresiasi melalui rumusan kerja yang tegas.

Kendati demikian, semangat Bawaslu tidak akan tercapai jika nantinya rakyat tidak betul-betul serius berpartisipasi dalam pengawasan. Sebaiknya Bawaslu memberi edukasi, menumbuhkan dan merawat hubungan emosional dengan rakyat, agar mereka membangkitkan kesadaran sehingga bangkit benih-benih kecintaannya terhadap kerja pengawasan Pemilu itu sendiri.

Hal ini dibutuhkan memang, karena kerja yang dimulai dari kesadaran, kecintaan dan pengetahuan yang cukup lebih efektif mendatangkan perubahan yang signifikan bagi pengawasan Pemilu. Belajar dari berbagai pengalaman, rakyat dan penyelenggara Pemilu harus mempunyai orientasi yang sama dalam pengawasan sistematik, manakala tidak terjalin kesinambungan, itu berarti keberhasilan pengawasan Pemilu pun tidak jalan dengan baik.

Pengalaman berdemokrasi di tanah air sudah membuahkan hasil yang relatif dapat dijadikan acuan, dan patut diacungi jempol. Meski begitu, perbaikan perlu terus dilakukan. Bila lemah bekerja, Bawaslu akan mudah tergoda dengan kepentingan politik yang dipertontonkan para pemangku kepentingan. Bawaslu bisa menjadi bayonet demokrasi yang beringas nantinya, bekerja tanpa nurani mencabik-cabik nilai demokrasi yang kita tunjunjung tinggi selama ini, jika tidak diingatkan juga. Seumpama samurai yang tak bertuan, Bawaslu akan menjadi liar dan liberal dalam pengawasannya, sehingga penting kehadiran rakyat dalam mengawasi Bawaslu, dan mengawasi seluruh proses Pemilu.

Bawaslu perlu bekerja produktif mendistribusi sebanyak mungkin relawan atau duta-duta demokrasi yang sadar betul tentang hak-hak serta kerja mereka untuk mengawasi Pemilu. Menjadi duta pengawas Pemilu memang tidak mudah, tapi membutuhkan konsekuensi anggaran, waktu, ada resiko yang harus diambil saat pengawasan rakyat tidak diatur dengan baik dan diberi simpul-simpul yang jelas.

Memproteksi dan menghindari agar tidak terjadinya praktek busuk dalam kerja pengawasan Pemilu seperti kompromi, konspirasi, rekayasa, dan adanya saling sabotase hak rakyat adalah suatu trik cerdas. Berarti tantangan serumit apapun Bawaslu akan tau caranya untuk menyelesaikan, Bawaslu bahkan lebih paham membaca tuntas proyeksi geraknya kedepan. Upaya itu dilakukan untuk melampaui batas-batas ‘kejahatan’ demokrasi dan memberantasnya.

Karena demokrasi kita memang masih banyak dengan tipu-tipu, manipulasi, pemaksaan kehendak, dan seterusnya ketidakadilan lainnya. Disinilah Bawaslu perlu diperkuat, mengkonsolidasi rakyat dalam tugas, rakyat tak boleh lepas begitu saja dengan kerja pengawasan Pemilu. Namun terjun ikut ambil bagian menuntaskan ‘ranjau’ demokrasi seperti perilaku yang senang mengintervensi tugas Bawaslu.

Lepas Stigma, Bawaslu Bukan Instrumen Pengendali Kekuasaan

Bukan justifikasi, tapi memang begitu adanya bahwa kerja Bawaslu sangatlah sukar. Bawaslu punya panduan, proses dilematis dan semacam penjajahan masih membayang-bayangi para personil Bawaslu, manakala hasil Pemilu, antara penegakan aturan serta tekanan penguasa kian meningkat untuk mengamankan kepentingan tertentu. Pada titik itulah, Bawaslu sering salah langkah, bukan salah kapra dan dijebak.

Dalam fase kebangkitan demokrasi Indonesia, hal itu bisa dimulai dari penguatan kerja Bawaslu. Rakyat tentu berekspektasi lebih dalam hal kerja Bawaslu ini, seperti pemberian sanksi saat menangani persoalan pelanggaran Pemilu. Aspek seperti ‘ketidakmampuan’ Bawaslu tersebut mulai mendapat cibiran publik, ada pernyataan berupa ‘Bawaslu mandul’, ‘Bawaslu telah diamankan’, serta tudingan miring lainnya yang membuat kepercayaan publik terhadap Bawaslu menjadi terdegradasi.

Tidak mudah memang melepas stigma buruk terhadap Bawaslu ini. Faktor inilah yang kemudian perlu direkonstruksi kembali, kepercayaan publik ini bisa muncul beriringan dengan makin kuatnya partisipasi publik terhadap kerja pengawasan Pemilu. Bawaslu dilain pihak bukanlah lembaga ‘pemenangan’ Pemilu untuk memuluskan calon pemimpin tertentu, bukan pula pengendali kekuasaan yang hendak melanggengkan kekuasaan.

Beragam ketidakadilan Pemilu perlu dihentikan. Perlu dideteksi agar gejala-gejala deviasi demokrasi dengan gerakan manipulasi yang massif dapat diinterupsi, dicegah agar tidak lagi berkembang. Dengan maksud agar Bawaslu paham dan tau dari mana munculnya ketimpangan Pemilu di tahun 2019. Bawaslu harus mempertegas idealismenya dengan kerja-kerja yang terukur.

Siasat Bawaslu Waspadai Ranjau Demokrasi

Regenerasi agenda Bawaslu memang perlu menjadi perhatian. Bila perlu dibangun ‘sekolah Bawaslu’ atau ‘sekolah penyelenggara Pemilu’ sehingga alur penyelenggaraan Pemilu dapat berkembang dan bekesinambungan. Merancang sebuah format yang tepat untuk mengatasi persoalan Pemilu dari tahun ke tahun haruslah dilalui dengan semacam kurikulum, jika begitu dilakukan dengan teratur, maka persoalan pengawasan Pemilu dengan melibatkan rakyat akan lebih mudah dilakukan.

Cerminannya jelas yakni melalui performa kerja Bawaslu yang gesit, tuntas dan berkualitas. Gagasan kerja yang berkesinambungan itu perlu dilahirkan, dirawat dan dijaga sebaik mungkin, sehingga nantinya lima sepuluh tahun kedepan kerja pengawasan Pemilu makin bermutu. Jikalau rumusan pengawasan Pemilu dilakukan secara partisipatif, tantangan kedepannya akan lebih gampang dijawab generasi yang akan datang.

Begitu pula saat Bawaslu dan rakyat yang diedukasi dihantam ‘tsunami demokrasi’, kita semua telah siap menghadapinya. Berbagai ranjau-ranjau demokrasi atau jebakan itu telah kita identifikasi sehingga kecil kemungkinan kita terjebak pada jebakan-jebakan tersebut. Kemudian, pada bagian aktualisasi nilai dari pengawasan itu perlu kita kembangkan lebih lanjut, dengan turun tangan membebaskan rakyat dari ‘kepungan’ kepentingan global serta kepentingan politik sektarian.

Tidak dapat kita lokalisir semuanya, karena di era demokrasi liberal yang kran demokrasinya dibuka luas, hal itu ikut mendatangkan mudharat. Bermacam kepentingan menjadi bagian ikutan dalam hal prosesi pengawasan Pemilu, artinya ada cela ternyata ketika rakyat dilibatkan dalam pengawasan Pemilu ‘pintu-pintu’ yang memuat lemahnya pengawasan Pemilu dapat diamati secara ketat.

Ketika rakyat yang dimotori Bawaslu melakukan pengawasan serentak dan secara kolektif, selanjutnya praktek curang dalam Pemilu akan lebih terminimalisir. Pembagian tugas serupa memang penting, agar rakyat tau tugas dan tanggungjawab mereka dalam melakukan pengawasan. Bagian ‘warisan’ pengawasan holistik inilah yang diharapkan masih terus dilakukan rakyat terus-menerus. [***]

 

Penulis Amas Mahmud, jurnalis Suluttoday.com

DEMOKRASI POK-POK

DR Ferry Daud Liando (Foto Ist)

Oleh : Dr Ferry Daud Liando

Dosen ilmu politik Unsrat

LABEL demokrasi di Indonesia telah berganti-ganti.

Mulai dari demokrasi liberal di tahun 1950-an, dilanjutkan dengan demokrasi terpimpin hingga akhirnya berganti menjadi demokrasi Pancasila di era orde baru. Hari ini entah demokrasi apalagi namanya. Yang pasti demokrasi kini sangatlah menakutkan, menyeramkan bahkan mematikan. Di suku Minahasa konon katanya ada hantu  yang disebut pok-pok. Entah siapa yang memulai kisah ini.

Kehadirannya sangat terasa namun tidak tahu bentuknya dan dari mana datangnya. Kalau suaranya besar, berarti posisinya berada jauh dari kita. Kalau suaranya kecil, katanya posisi pok-pok berada di sekitar dekat kita. Tidak jelas keberadaannya, yang pasti sebagian orang mempercayai pok-pok adalah makhluk yang menakutkan.

Gambaran ini seakan tepat jika diposisikan sebagai mana kondisi demokrasi kita. Ketakutan yang bisa terungkap atau dideskripsikan oleh sebagian kalangan bahwa apakah elit-elit politik yang dipersiapkan partai politik untuk mengikuti Kontestasi Pilkada atau pilcaleg itu adalah orang-orang yang tepat.

Apakah benar-benar mereka adalah bibit-bibit pilihan. Apakah para kontestan ini kelak tidak akan membahayakan di kemudian hari?. Kekhawatiran dan Ketakutan ini tentu sangat wajar. Ketidak jelasan partai politik dalam menetapkan pasangan calon masih kerap membingungkan.

Parpol tidak cukup matang dalam menyiapkan kader-kadernya menjadi calon pemimpin. Yang terjadi selama ini parpol hanya dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk memenuhi ambisi dan kepentingan. Calon yang diusung parpol kebanyakan bukan terkait dengan aspek kesejarahan, platform dan Ideologi parpol.

Kondisi ini menyimpang jauh sebagaimana amanat UU nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik yang mengamanatkan bahwa parpol berkewajiban mempersiapkan pemimpin jauh sebelum kontestasi datang. Proses yang tidak wajar ini menyebabkan banyak peristiwa.

Sebagian calon terlibat mahar dengan parpol pengusung dan pendukung, koalisi yang dibangun bukan atas dasar kesamaan platform politik, tapi atas dasar kepentingan jangka pendek yaitu memenangkan kontestasi. Itulah sebabnya pasangan calon kepala daerah dan pasangannya konflik dan tidak harmonis pasca dilantik.

Perkawinan paksa saat pencalonan mengakibatkan terjadi perceraian dalam waktu singkat. Calon kepala daerah yang minim dedikasi dan prestasi membuka peluang melakukan money politik dengan pemilih.

Calon tidak cukup bahan track record  dan catatan sejarah untuk meyakinkan publik terkait dedikasi dan  prestasinya (karena memang tidak ada), tapi yang paling gampang adalah menghipnotis pemilih dengan sogokan. Tindakan mahar dan money politik saat Pilkada, membuat  masyarakat pulalah yang kelak menanggung akibatnya.

Anggaran daerah yang harusnya menjadi hak konstitusional masyarakat namun tragisnya harus berbagi dengan kepala daerah yang berupaya mendapatkan kembali uang yang dihambur-hamburkan saat Pilkada.

Peristiwa menakutkan lainnya yang amat sulit dihindari adalah perang kebencian antar pasangan calon. Karena keterbatasan prestasi, maka cara yang bisa dilakukan untuk meluluhlantakkan pihak lawan adalah kampanye kebencian (black campaign).

Masing-masing pihak akan berupaya mengeksploitasi kelemahan calon lain. Secara teoritis, model kompetisi seperti ini tidak ditemukan dalam demokrasi model apapun.  Bagaikan pok-pok, demokrasi itu sepertinya terasa tapi masih teramat sulit untuk dibuktikan.

Semua bisa cerita apa saja tentang demokarasi, tapi sulit wujudnya. Ia seolah dekat, namun amat sulit menggapainya. Entah sampai kapan pok-pok itu berlalu. Jika ia tidak beranjak, demokrasi itu bak sesosok hantu yang terus menyeramkan.[***]

iklan1