Category: Opini

KONTESTAN PILKADA SILUMAN

DR Ferry Daud Liando (Foto Suluttoday.com)

DR Ferry Daud Liando, pengamat politik dan pemerintahan

Tanggal 27 Juni 2018 akan digelar pemilihan kepala daerah secara serentak di 171 daerah. Kesibukan partai politik saat ini sedang memasuki penjaringan bakal calon yang kemudian nantinya didaftarkan ke KPU untuk ditetapkan sebagai calon kepala daerah. Setelah ditetapkan sebagai calon kepala daerah maka arena kompetisi akan dimulai. Pilkada tidak dapat dipisahkan dari istilah kompetisi, yakni pertarungan para calon kepala daerah yang diusung (didukung) oleh partai politik atau gabungan partai poltik. Pilkada juga dapat diikuti oleh jalur perorangan atau dukungan non partai politik.

Untuk memperkuat kelembagaan partai politik atau gabungan partai politik maka calon membentuk tim kampanye dan tim sukses, atau istilah lain yang sifanya tim pemenangan. Tim dibagi menjadi tim ahli (pengatur skenario), tim lapangan (mobilisasi massa) dan tim logistik (pegadaan dan distribusi). Tren yang baru muncul adalah tim Informasi dan Teknologi, Planet progress dimanfaatkan untuk pencitraan bahkanpun untuk penyebar berita bohong (hoax), mereka berperan sebagai acting mobs mencari-cari kelemahan calon lain kemudian dibumbui dengan fakta-fakta fiktif dan disebarkan ke masyarakat.

Metode operasional tim sebagaimana disebutkan diatas sesungguhnya dapat dengan mudah diketahui. Ada tim lain yang sepertinya amat sulit terungkap ke publik namun sangat berpengaru pada kemenangan calon.
Salah satu strategi partai politik dalam menjaring bakal calon adalah melibatkanlembaga survei untuk membaca tingkat popularitas para bakal calon.

Hasil survei ini berfungsi sebagai instrument parpol dalam melakukan pemetaan siapa yang menjadi bakal calon dan kemudian siapa dipasangkan dengan siapa. Nama-nama yang sangat popular namun tidak terjaring dalam bakal calon, biasanya dimanfaatkan oleh calon untuk masuk dalam struktur tim pemenangan. Hasil survei ini bukan hanya menjadi kepentingan partai politik untuk pemetaan, namun juga sebagai bahan untuk disodorkan kepada pengusaha atau para pemilik modal. Lantas apa hubungan keduanya?

Pilkada bukan hanya sekedar ajang kompetisi para politisi atau partai politik. Namun pilkada juga telah menjadi ajang kompetisi para pengusaha, meski kompetisi ini terkesan siluman. Sangat terasa namun tak tampak. Tugas mereka adalah membantu membiayai kegiatan kampanye para calon. Di daerah tertentu, ada pengusaha yang sanggup membiayai semua kampanye calon. Kalah atau menang bagi calon, namun tidak demikian bagi pengusaha. Ia tetap menang karena semua calon disponsorinya.

Hasil survei yang sodorkan partai politik kemungkinan besar juga sebagai pertimbangan bagi pengusaha untuk mementukan calon mana yang akan disponsori. Disatu sisi kuat dugaan ada sekelompok pengusaha yang juga melakukan survey sendiri, kemudian hasil surevei diserahkan kepada partai politik untuk dipertimbangkan sebagai calon.

Mengapa pengusaha berkepentingan mengikuti kompetisi untuk memenangkan calon tertentu dalam pilkada?. Jawabnya adalah bisnis. Salah satu strategi untuk memperluas dan memperkuat bisnis adalah menguasai wilayah dengan cara masuk dalam arena kekuasaan politik. Hambatan para pengusaha dalam memperluas dan mengembangkan bisnis adalah kesulitan perijinan, kesulitan lahan, kesulitan kebijakan yang membatasi.

Bagi pengusaha, untuk menaklukkan itu adalah mengendalikan kepala daerah. Dengan mengendalikan kepala daerah maka berharap ijin usaha akan sangat mudah diperoleh, penguasaan aset-aset negara tidak terlalu sulit dikendalikan termasuk mempengaruhi perencanaan daerah baik perencanaan penganggaran maupun penyusunan program legislasi di daerah. Pasal-pasal dalam bagian perda sebagian ada yang dicaplok untuk kepentingan bisnis.

Maka wajarlah jika fakta sekarang banyak lahan hijau berubah fungsi menjadi lahan pertambangan, lahan publik menjadi lahan pemukiman. Lingkungan rusak karena exploitasi sumber daya alam. Para pengusaha kerap juga menguasai pembahasan penganggaran dalam RAPBD maupun pembahasan peraturan di daerah terutama yang terkait dengan usaha. Dibeberapa daerah berdiri megah lahan perhotelan, perumahan dan usaha lainnya yang awalanya lahan tersebut adalah lokasi persawahan petani, lahan hijau yang dilindugi atau lahan yang merupakan aset negara.

Banjir dan kemacetan tak bisa dibendung, akibat semerawutnya pembangunan para pebisnis. Jika ada kritik, alasan klasik pemerintah adalah demi PAD. Oleh para sosiolog menyebut tindakan seperti ini sebagai Divination secondary. Pilkada sepertinya bukan lagi kompetisi soal siapa yang tepat dan tidak tepat, siapa yang baik atau tidak baik, siapa yang mampu atau tidak mampu, siapa yang meyakinkan atau tidak meyakinkan. Pilkada telah menjadi ajang kompetisi para pemilik modal yang berkepentingan menguasai wilayah bisnis. Pikada telah menjadi pertarungan soal kepentingan.

Para pemilih telah terjebak pada faktor subjektifitas dalam menilai calon. Jika calon itu menguntungkan, maka apapun latarbelakang calon itu pasti akan di bela mati-matian. Jika calon membahayakan jabatan atau bisnisnya, maka sebagus apapun calon itu tetap akan menjadi incaran kebencian dan berusaha meluputkannya pada jurang kekalahan.

Inlah salah satu betuk kejahatan pilkada selama ini. Sikap atau dukungan politik pemilih terhadap calon sangat ditentukan oleh kepentingan pemilih terhadap calon. Jika calon itu akan menguntungkan karirnya atau bisnisnya, maka apapun batasan kemampuan calon akan tetapi dibelanya. Meski buah terasa hamis tetap akan terasa lesat. Sebaliknya meski buah itu segar dan sehat, namun jika kelak akan mengancam posisinya maka segala cara bisa dilakukan untuk menjatuhkan derajat sosialnya.

Cara orang menilai politisi, tergantung kepentingan orang itu kepada politisi. Jika posisi politisi menguntungkan kedudukannya, maka keburukan politisi itu dibela dan akan dianggap tanpa cela dan dosa. Namun jika posisi politisi mengacam kedudukannya, maka prestasi politisi itu tidak akan dianggap dan harus dihujat atau disingkirkan.

 

_____________________

Catatan: Tulisan ini pernah dimuat di Koran Radar Manado edisi 11 Desember 2017

KEHARUSAN REFORMASI 2.0

Yayat Biaro (Foto Ist)

Tak kelar-kelar semua problem bangsa ini kalau tidak segera kita lakukan reformasi kedua. Sasaranya transparansi lembaga demokrasi yang selama ini tak dapat dikontrol publik. Pasca reformasi, masih tersisa persoalan super penting, yaitu adanya beberapa lembaga demokrasi yang nampak secara sengaja didesain agar kontrol publik atasnya lemah. Dan karenanya lembaga-lembaga ini menjadi diktator baru bagi semua proses permainan kekuasaan yang dijadikan akses utama penguasaan atas sumber daya ekonomi dan politik.

Dan ini telah berlangsung sepanjang perjalanan reformasi. Setidaknya ada tiga lembaga yang abu-abu regulasinya dan cenderung menjadi lahan ekslusif kelompok tertentu dalam menguasainya dengan cara curang.

1). Parpol. Dikuasai dengan cara personal dan oligarkhis. Dengan regulasi yang buruk berkaitan dengan transparansi dan akuntabilitas keuangan partai, maka hal ini menjadi pintu masuk utama bagi para pemilik modal besar utk bekolaborasi secara oligarkhis untuk menguasainya. Korupsi politik baik yang dilakukan secara personal maupun sebagai tindakan korporasi menjadi tabiat utama.

Kasus Nazarudin, Setnov, Olly Dondokambey akan tambah panjang daftarnya kalo terbuka, karena operasi dasar parpol yang tidak transparam dalam hal pengelolaan keuangan partai politik. Agenda mereformasi parpol, tak bisa diharapkan pd partai. Karena bagi partai hal itu laksana memenggal leher sendiri.

2. Media massa. Untungnya era digital menyediakan kecanggihan pola komunikasi alternatif, jika tidak? Maka pertarungan penguasaan persepsi publik sbg bagian utama pertarungan politik akan dimonopoli oleh para diktator pemilik rezim media. Regulasi kita berkaitan dengan kepemilikan media dan afiliasinya dengan parpol sangat amburadul. Dalam kondisi demikian, monopoli atas tafsir kebenaran bukan cuma dilakukan oleh institusi negara sbg diktator, lebih bahaya dari itu, tafsir kebenaran dlm operasi media dimonopoli oleh selera personal pemilik media.

Tak ada ruang pertarungan atas klaim kebenaran secara adil. Ini bukan demokrasi, dimana klaim kebenaran bisa disajikan dlm mekanisme seimbang dan setara. Dalam jangka panjang inilah alat penjajahan atas warganegara secara sistematis. Warga dikerangkeng persepsinya dg serbuam info media yang didesain sesuai kepentingan pemiliknya. Mana yang benar, mana yang baik mana yang manfaat didesain sesuai selera penguasa media.

3. Korporasi jahat. Perubahan sistem politik dan pembaharuan hukum telah berjalan maju dan cepat. Perubahan yang menghasilkan banyak perbaikan dlm pola partisipasi warga negara dalam hak-hak sipil dan politik yg mendasar. Tapi kenyataan tak bisa dipungkiri, dalam wilayah ekonomi strategis ada beberapa korporasi penguasa sumberdaya ekonomi yang beroperasi dengan cara usaha yang curang dalam bentuk kartel, monopoli, oligopoli dan monopsoni yang berlangsung sdh sangat lama dan tak berubah bahkan setelah rezim berganti berkali-kali.

Bisnis sektor energi, sektor pangan dan bisnis berbasis teknologi. Merekalah penguasa yang bisa berkolaborasi dengan rezim mana saja, bahkan bisa memaksakan kepentinganya dg membeli regulasi dan mendesain keputusan negara. Negara telah lama dibajak mereka, dan sampai kapan kita diam saja? Kurang lebih, inilah tiga institusi yang harus menjadi target perubahan dalam gerakan reformasi 2.0 yang kami yakin menjadi bagian penting isu utama beberapa hari kedepan. [***]

Wassalam, Tangerang 512 Yayat Biaro. Kornas Jari

Peran Pemuda dalam Mewujudkan Kebijakan yang Pro Kaum Tani

Ilustrasi peran pemuda (Foto Ist)

Oleh : Heru Gunawan, SP, M. Agr
(Dosen Fakultas Pertanian Universitas Asahan)

Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno pernah menyampaikan “Berikan aku sepuluh pemuda, maka aku akan mengguncang dunia” dan Hasan Al Banna seorang tokoh pergerakan di Mesir pernah berkata, “Di setiap kebangkitan pemudalah pilarnya, di setiap pemikiran pemudalah pengibar panji-panjinya”.

Timbul sebuah pertanyaan mengapa harus ‘pemuda’? karena pemuda merupakan satu identitas yang potensial sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan bangsa dapat diartikan bahwa siapa yang menguasai pemuda akan menguasai masa depan.

Hal ini membuktikan bahwa pemuda mempunyai peran yang sangat besar untuk meneruskan kekuasaan yang sudah ada saat ini. Sejarah pun juga membuktikan bahwa pemuda berperan penting dalam kemerdekaan. Di mana saja, di negara mana saja, kemerdekaan tak pernah luput dari peran pemuda. Karena pemudalah yang paling bersemangat dan ambisius memperjuangkan perubahan dalam setiap sektor kehidupan masyarakat termasuk pada sektor pertanian, karena sektor pertanian merupakan sektor yang paling penting disetiap negara kehususnya Indonesia.

Namun fenomena yang terjadi saat ini, kurangnya minat para pemuda untuk terjun dalam bidang pertanian menjadi sesuatu hal yang perlu diperhatikan. Hal ini menjadi sangat penting, mengingat banyaknya desa yang ditinggalkan oleh para pemudanya. Mereka lebih memilih profesi lain di kota-kota besar yang lebih menjanjikan dari pada menjadi petani.

Para pemuda saat ini umumnya berfikir bahwa pertanian adalah pekerjaan yang menjijikan, melelahkan, membosankan, dan untuk mendapatkan uang/ hasil yang memuaskan mereka perlu bekerja panas-panasan, hujan-hujanan, dan juga harus menunggu lama untuk mendapat hasil panen. Tentu saja hal ini akan berimbas pada sektor pertanian terutama pada sektor ketahanan dan kedaulatan pangan Indonesia. Penyebab dari ini semua tidak lain karena membudayanya pandangan bahwa bertani adalah pekerjaan kelas dua, disamping masih sempitnya kesadaran dan pemahaman akan potensi pertanian.

Hal diatas sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 70-an di pedesaan Indonesia oleh Guru besar emeritus dari institutes of Social Studies, Denhaag, Belanda menunjukan masa depan pertanian semakin terancam dengan berkurangnya minat pemuda untuk menjadi petani. Apalagi dalam pendidikan di sekolah para remaja tidak diajarkan untuk jadi petani, (sumber: ugm.ac.id).

Padahal dengan munculnya isu tentang bonus demografi, harapannya para pemuda ikut berperan dalam ekonomi pedesaan. Guna membangun pertanian yang lebih baik dan kuat, demi tercapainya ketahanan pangan di masa depan.

Peran pemuda dalam pertanian diharapkan mampu menciptanya sistem atau konsep-konsep baru dalam dunia pertanian, ataupun teknologi baru sehingga mampu memaksimalkan produktivitas meskipun dengan lahan yang seminimum mungkin dan juga memanfaatkan potensi tanaman pertanian di tiap-tiap wilayah pertanian di Indonesia.

Sehingga ketergantungan pada satu dua jenis tanaman makanan pokok tidak terjadi. Dengan begitu diharapkan bisa memberikan hasil maksimal tergantung wilayah sesuai potensi tanaman di daerah tersebut.

Peran Pemuda

Pemuda juga dapat mengambil beberapa peran yaitu : pertama mengambil peran besar dalam proses pembuatan kebijakan sektor pertanian. Kebijakan-kebijakan pertanian yang dihasilkan oleh Pemerintah ataupun perlu mendapat masukan dan pengawalan yang kritis dan konstrkutif dari para pemuda yang reformis. Pada fase inilah, para pemuda dapat mengeluarkan gagasan-gagasan cemerlangnya guna kemajuan petani dan pertanian Indonesia.

Kedua melakukan pengawasan terhadap program-program pertanian, Peran penting tidak hanya berhenti dalam kontribusi pemikiran kebijakan. Satu hal yang juga mendesak adalah bagaimana agar program yang telah disusun dapat direalisasikan sesuai dengan sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Ketiga melakukan pencerdasan, pendampingan, dan upaya pemberdayaan petani, pemuda pada dasarnya adalah bagian dari masyarakat. Mereka adalah bagian dari masyarakat yang sebagian besar hidup dari sektor pertanian. Keberadaan pemuda di tengah masyarakat setidaknya dapat memberi kan peluang pemberdayaan bagi masyarakat yang rata-rata berpendidikan rendah. Keempat memberikan advokasi-advokasi pertanian.

Ketidakberdayaan petani menghadapi sistem yang tidak menguntungkan perlu mendapat pendampingan dari para pemuda. Ketidakberdayaan mereka menghadapi sistem rentenir ataupun ketidakberdayaan menghadapi tengkulak ataupun pedagang dapat dijadikan wahana para pemuda untuk memberikan kontribusinya.

Semoga kita tidak lupa bahwa pertanian juga butuh peran pemuda (para petani-petani muda) yang penuh inovasi di dunia pertanian, oleh karena itu, mari kita dorong anak muda agar tertarik pada pertanian dan menjadi motor penggerak pertanian di Indonesia.

Sehingga diharapkan mampu menciptakan pertanian yang kokoh di masa depan, lalu mampu memenuhi kedaulatan pangan, yang mana merupakan bagian dari nawacita sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), sebagai program pembangunan berkelanjutan di Indonesia. [***]

Hentikan Politik “Diksi” dan Politik Simbolik

Muhammad Rifai Darus (Foto Ist)

JAKARTA, Suluttoday.com – Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) menyarankan agar elit politik menyudahi politik diksi dan simbolik yang mengancam keutuhan keberagaman dan persatuan di Indonesia. Ketua Umum DPP KNPI Muhammad Rifai Darus atau akrab disapa MRD memberi contoh ketika Pemerintah Daerah (Pemda) DKI Jakarta memutuskan menutup usaha bisnis Alexis yang kemudian mengundang kontroversi. Menurut MRD, sangat tidak tepat bila pimpinan Pemda DKI Jakarta menggunakan istilah “kami ingin uang (pajak) halal, kalau nggak halal nggak berkah.”

Dari aspek teologi Islam memang tidak ada yang salah dengan kalimat tersebut. Tetapi apakah agama yang tumbuh dan berkembang di Indonesia hanya Islam saja? Bila pernyataan itu dicermati lebih lanjut, bagaimana kita bisa memaknai, memahami atau menempatkan pernyataan itu, dalam aspek legal atau sesuai koridor hukum yang berlaku di Indonesia? Apakah ada hukum positif di Indonesia yang menggunakan istilah halal, atau berkah, utamanya dalam konteks bisnis yang berimplikasi pada pajak yang disetorkan ke negara.

Kalaupun ada label yang diberikan dari MUI kepada produk atau kegiatan bisnis tertentu, apakah akan mengurangi kewajiban entitas bisnis itu untuk membayar pajaknya kepada negara? Dan apakah umat agama yang lain merasa terancam atau terganggu dengan kehadiran label halal dari MUI? Kan tidak demikian? Mereka menyadari dan menghargai keberadaan umat muslim di Indonesia. Bukan karena jumlahnya, tetapi karena sikap dan toleransi umat muslim terhadap umat beragama lain di Indonesia serta kesadaran kesejarahan yang sama.

Catatan berikutnya, sistem hukum Indonesia tidak menganut hukum Islam. Meski begitu, Islam di Indonesia ditempatkan sebagai “ruh” kebangsaan, penguat persaudaraan dan pembentuk persatuan sesama anak bangsa. Alangkah baiknya, bila menggunakan istilah “legal” atau “illegal”, “melanggar hukum” atau “patuh terhadap hukum”. Jadi, jangan mengecilkan atau mendistorsi istilah-istilah simbolik ke-Islaman atau keagamaan yang memberi kesan diametral semisal “halal” atau “haram”, “berkah” atau “tidak berkah”, “ini suci” atau “sana pendosa” dan seterusnya, dengan tidak melihat ekses, ruang maupun konteksnya.

Peran seluruh pihak sejatinya adalah bagaimana merawat kemajemukan ini sebagai asset tak ternilai dan perlu diperkuat. Bukan sebaliknya. Kita punya luka sejarah cukup panjang terhadap perjuangan keberagaman dan persatuan di Indonesia. Mulai dari represi orde baru, sampai meluapnya isu politik (simbol) SARA dalam politik elektoral di Pilgub Jakarta 2017 yang lalu.

Kita juga ketahui bersama, Indonesia ini negara besar, plural dan majemuk. Tidak ada negara serupa Indonesia, dengan beragam latar etnis, suku, agama, bahasa, budaya yang dapat hidup berdampingan dan terikat oleh semangat kebangsaan yang sama. Seyogjanya, kita semua bertanggung jawab terhadap keutuhan keberagaman dan kemajemukan di Indonesia.

Sebagai penutup, DPP KNPI menghimbau kepada seluruh pihak untuk menghentikan dan menyudahi penggunaan politik simbolik (keagamaan) di ruang publik yang berpotensi mengancam keutuhan dan persatuan sesama anak bangsa. [***]

PENDIRI HMI ITU AKHIRNYA JADI PAHLAWAN NASIONAL

Prof Lafran Pane, pendiri HMI (Foto Ist)

Oleh, Chazali H. Situmorang/ Alumni HMI Cabang Medan

Siang menjelang sore sekitar pukul 15 hari ini Jumat 3 November 2017, telepon saya berdering dari seseorang sahabat saya yang saat ini sedang menjabat di pemerintahan memberitahukan dengan sukacita bahwa Pak Lafran Pane, sudah ditetapkan oleh Presiden Jokowi sebagai Pahlawan Nasional.

Saya tidak percaya begitu saja, dan mengcross check informasi tersebut kepada senior saya alumni Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang mengikuti terus proses pengusulan sebagai Pahlawan Nasional sampai masuk ke meja Presiden. Info benar, karena pengurus MN KAHMI dan sebagian Pengurus Daerah KAHMI jam 14.00 wib baru saja diterima Presiden Jokowi di Istana Negara. Dan Presiden menyampaikan persetujuannya untuk pemberian gelar Pahlawan pada Prof Lafran Pane bersama beberapa yang lain.

Perjalanan panjang yang melelahkan dan berliku telah ditempuh oleh Tim Panitia yasng ditunjuk oleh MN KAHMI dan dipimpin oleh Bang Akbar Tanjung. Dimulai diusulkan tahun lalu tetapi masih belum berhasil. Bayangkan ada sebanyak 27 kali seminar dilaksanakan di 27 Perguruan Tinggi di hampir seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagai bentuk kecintaan dan semangat yang luar biasa dari para anggota HMI dan Alumni HMI untuk menjadikan tokoh pendiri HMI yang sangat dihormati dan sebagai panutan Profesor H.Lafran Pane untuk mendapatkan kehormatan tertinggi dari Negara Republik Indonesia yaitu sebagai Pahlawan Nasional.

Kita memberikan apresiasi kepada Bang Akbar Tanjung, yang mendorong dan menghadiri langsung seminar di 27 Perguruan Tinggi, dan bahkan sebagian Rektor memberikan statement yang menyatakan bahwa Prof Lafran Pane layak dan pantas untuk menyandang gelar Pahlawan Nasional. Dalam usia bang Akbar yang tidak muda lagi, memberikan pembelajaran kepada kami yang relatif lebih muda tetapi tidak dapat mengikuti langkah dan gerakan bang Akbar yang begitu sangat mobil. Semoga bang Akbar Tanjung diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menjaga moral dan kepedulain Alumni HMI lainnya dalam menghantar masa depan adik-adik kader HMI.

Sosok Lafran Pane sangat sederhana sekali. Itu bukan pencitraan tetapi seperti itulah adanya. Saya termasuk yang beruntung karena sempat beberapa kali menemani Prof. Lafran Pane di Medan dalam berbagai kegiatan HMI 35 tahun yang lalu. Saya ingat betul Pak Lafran Pane meminta saya mengantarkannya ketemu Rektor USU ( Prof.AP. Parlindungan). Dan saya mengantarnya bukan dengan mobil tetapi naik Vespa Super saya yang sudah butut. Dan beliau santai saja dan enjoy naik vespa butut tsb. Bagi saya itu kenangan yang manis yang masih terbayang sampai saat ini. Suatu bentuk kesederhanaan yang tulus. Padahal waktu itu sudah banyak Alumni HMI di Medan yang sudah kaya dan bermobil.

Sepintas tentang Prof. Lafran Pane, beliau lahir di kampung Pagurabaan, Kecamatan Sipirok, yang terletak di kaki gunung Sibual-Buali, 38 kilometer kearah utara dari Padang Sidempuan, Ibu kota kabupaten Tapanuli Selatan. Pak Lafran Pane merupakan tokoh prakarsa dan pendiri organisasi HMI. Sebagaimana ditetapkan pada Kongres XI HMI tahun 1974 di Bogor.

Menurut berbagai informasi, sebenarnya Prof.Lafran Pane lahir di Padangsidempuan 5 Februari 1922. Untuk menghindari berbagai macam tafsiran, karena bertepatan dengan berdirinya HMI Lafran Pane mengubah tanggal lahirnya menjadi 12 April 1923.

Sebelum tamat dari STI Lafran pindah ke Akademi Ilmu Politik (AIP) pada bulan April 1948. Setelah Universitas Gajah Mada (UGM) dinegerikan tanggal 19 desember 1949, dan AIP dimasukkan dalam fakultas Hukum, ekonomi, sosial politik (HESP).

Dalam sejarah Universitas Gajah Mada (UGM), Lafran termasuk dalam mahasiswa-mahasiswa yang pertama mencapai gelar sarjana, yaitu tanggal 26 januari 1953. Dengan sendirinya Drs. Lafran pane menjadi Sarjana Ilmu Politik yang pertama di Indonesia. Mengenai Lafran Pane, Sujoko Prasodjo dalam sebuah artikelnya di majalah Media nomor : 7 Thn. III. Rajab 1376 H/ Februari 1957, menuliskan : …._Sesungguhnya, tahun-tahun permulaan riwayat HMI adalah hampir identik dengan sebagian kehidupan Lafran Pane sendiri. Karena dialah yang punya andil terbanyak pada mula kelahiran HMI, kalau tidak boleh kita katakan sebagai tokoh pendiri utamanya_”.

Semasa di STI inilah Lafran Pane mendirikan Himpunan Mahasiswa Islam (hari rabu pon, 14 Rabiul Awal 1366 H /5 Februari 1947 pukul 16.00). HMI merupakan organisasi mahasiswa yang berlabelkan “islam” pertama di Indonesia dengan dua tujuan dasar. *Pertama*, Mempertahankan Negara Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia. *Kedua*, Menegakkan dan mengembangkan ajaran agama Islam. Dua tujuan inilah yang kelak menjadi pondasi dasar gerakan HMI sebagai organisasi maupun individu-individu yang pernah dikader di HMI.

Inilah yang menjadi filosofi berfikir semua kader HMI diseluruh dunia, yaitu *KeIndonesiaan dan KeIslaman*. Jika dinilai dari perspektif hari ini, pandangan nasionalistik rumusan tujuan tersebut barangkali tidak tampak luar biasa. Namun jika dinilai dari standar tujuan organisasi-organisasi Islam pada masa itu, tujuan nasionalistik HMI itu memberikan sebuah pengakuan bahwa Islam dan Keindonesiaan tidaklah berlawanan, tetapi berjalin berkelindan. Dengan kata lain Islam harus mampu beradaptasi dengan Indonesia, bukan sebaliknya.

Dalam rangka mensosialisasikan gagasan keislaman-keindonesiaanya. Pada Kongres Muslimin Indonesia (KMI) 20-25 Desember 1949 di Jogjakarta yang dihadiri oleh 185 organisasi alim ulama dan Intelegensia seluruh Indonesia, Lafran Pane menulis sebuah artikel dalam pedoman lengkap kongres KMI (Yogyakarta, Panitia Pusat KMI Bagian Penerangan, 1949, hal 56). Artikel tersebut berjudul “_Keadaan dan Kemungkinan Kebudayaan Islam di Indonesia_”.

Dalam tulisan tersebut Lafran membagi masyarakat islam menjadi 4 kelompok. *Pertama*, golongan awam , yaitu mereka yang mengamalkan ajaran islam itu sebagai kewajiban yang diadatkan seperti upacara kawin, mati dan selamatan. *Kedua*, golongan alim ulama dan pengikut-pengikutnya yang ingin agama islam dipraktekan sesuai dengan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad S.A.W. *Ketiga*, golongan alim ulama dan pengikutnya yang terpengaruh oleh mistik. Pengaruh mistik ini menyebabkan mereka berpandangan bahwa hidup hanyalah untuk akhirat saja. Mereka tidak begitu memikirkan lagi kehidupan dunia (ekonomi, politik, pendidikan).

Sedangkan golongan *Keempat* adalah golongan kecil yang mecoba menyesuaikan diri dengan kemauan zaman, selaras dengan wujud dan hakikat agama Islam. Mereka berusaha, supaya agama itu benar-benar dapat dipraktekan dalam masyarakat Indonesia sekarang ini.

Lafran sendiri meyakini bahwa agama islam dapat memenuhi keperluan-keperluan manusia pada segala waktu dan tempat, artinya dapat menselaraskan diri dengan keadaan dan keperluan masyarakat dimanapun juga. Adanya bermacam-macam bangsa yang berbeda-beda masyarakatnya, yang terganting pada faktor alam, kebiasaan, dan lain-lain. Maka kebudayaan islam dapat diselaraskan dengan masyarakat masing-masing.

Sebagai muslim dan warga Negara Republik Indonesia, Lafran juga menunjukan semangat nasionalismenya. Dalam kesempatan lain, pada pidato pengukuhan Lafran Pane sebagai Guru Besar dalam mata pelajaran Ilmu Tata Negara pada Fakultas Keguruan Ilmu Sosial, IKIP Yogyakarta (sekarang UNY), kamis 16 Juli 1970, Lafran menyebutkan bahwa Pancasila merupakan hal yang tidak bisa berubah. Pancasila harus dipertahankan sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Namun ia juga tidak menolak beragam pandangan tentang Pancasila, Lafran mengatakan dalam pidatonya:

…._Saya termasuk orang yang tidak setuju kalau Pemerintah atau MPR mengadakan interpretasi yang tegar mengenai pancasila ini, karena dengan demikian terikatlah pancasila dengan waktu. Biarkan saja setiap golongan mempunyai interpretasi sendiri-sendiri mengenai pancasila ini. Dan interpretasi golongan tersebut mungkin akan berbeda-beda sesuai dengan perkembangan zaman. Adanya interpretasi yang berbeda-beda menunjukan kemampuan pancasila ini untuk selama-lamanya sebagai dasar (filsafat) Negara_ “. (hal.6)

Dari tulisan diatas nampak Lafran sangat terbuka terhadap beragam interpretasi terhadap pancasila, termasuk pada Islam. Islam bertumpu pada ajarannya memiliki semangat dan wawasan modern, baik dalam politik, ekonomi, hukum, demokrasi, moral, etika, sosial maupun egalitarianisme. Egalitarianisme ini adalah faktor yang paling fundamental dalam Islam, semua manusia sama tanpa membedakan warna kulit, ras, status sosial-ekonomi. Wajah islam yang seperti ini selazimnya dapat dibingkai dalam wadah keindonesiaan. Wawasan keislaman dalam wadah keindonesiaan akan sesuai dengan perkembangan waktu dan tempat. Untuk kepentingan manusia kontemporer diseluruh jagat raya ini sebagai rahmatan lil alamin.

Setiap 25 Januari, HMI akan mengenang satu orang: Prof. Drs. H. Lafran Pane. Dia pemrakarsa berdirinya HMI, organisasi yang banyak melahirkan sumber daya manusia (SDM) terbaik di negeri ini, juga punya andil besar terhadap lahirnya proklamasi. Pada 25 Januari 1991, beliau meninggal dunia. Singkat kata, Lafran Pane Layak dijadikan tokoh nasional dan PAHLAWAN NASIONAL.

Keppres pengangkatan Prof. Lafran Pane sebagai Pahlawan nasional telah ditanda tangani Presiden Jokowi bersama dengan pejuang asal Aceh Laksamana Malahayati, gerilyawan laut Sultan Mahmyd Riayat Syah dari Riau , tokoh nasionalis religius asal NTB Tuan Guru Pancor (Muhammad Zainudin Abdul Madjid). Presiden, akan menganugerahi gelar tersebut pada 9 atau 10 November 2017 mendatang di Istana Negara. Apakah juga akan bertambah lagi yang akan di anugerahi Pahlawan Nasional dari 9 orang yang diusulkan Kementerian Sosial tentu sesuatu yang bukan mustahil.

*Momentum MUNAS X KAHMI
Munas X KAHMI di Medan (Hotel Santika) pada anggal 17 s/d 19 November 2017 tentunya berbeda dengan Munas-Munas sebelumnya. Munas kali ini terasa istimewah karena keluarga besar HMI dan para alumninya sedang dalam suasana bersuka cita dan bersyukur kepada Allah SWT, karena pendiri HMI Bapak Prof Lafran Pane mendapatkan anugerah oleh Negara dan Pemerintah Republik Indonesia sebagai Pahlawan Nasional.

Momentum tersebut memberikan isyarat kepada para Alumni HMI yang bernaung di KAHMI sebagai langkah awal untuk introspeksi diri apakah kita sudah _move on_ dalam mewujudkan cita-cita “_masyarakat adil dan makmur yang di Ridhoi Allah SWT_”. Dengan landasan yang kokoh sebagai “_insan cita, pengabdi dan bernafaskan Islam_”. Punya standar moral, konsisten dan berintegritas sebagaimana telah dicontohkan sebagai Role Model oleh almarhum Prof.Lafran Pane. [***]

Cibubur, 3 November 2017

Silahkan di share jika bermanfaat.

iklan1