Category: Opini

Catatan Ringan, KESEMPATAN KEDUA

Idham Malewa (FOTO Suluttoday.com)

Oleh : Idham Malewa (Presidium Kahmi Manado)

BEBAN di pundak Syachrial Damopolii seperti dihempas. Politisi gaek menangis haru. Bagi Yal sapaan akrabnya, putusan MA nomor 46/2018 tanggal 13 September lalu seperti embun di terik matahari. Yal bahagia lantaran sandungan pertama mantan narapidana korupsi APBD ini sudah dilewati. Bukan hanya Syachrial, para calon legislator yang menyandang mantan napi korupsi pasti bersuka cita.

Syahwat politik memang sulit dibendung. Quasi kekuasaan begitu merangsang bagi mereka, walau namanya diobral eks pencoleng uang negara. Mereka tak peduli citra buruk akan menyandera hari-hari ke depan. Mereka telah tergiur kursi kekuasaan. Mengapa bisa tergiur? Jawabannya bisa jadi, dalam tubuh mereka politik sudah seperti candu. Bahasa candu yang dimaksud Karl Marx adalah sarana untuk menghilangkan beban sejarah hidup.

Mungkin benar juga kata Richard Dawkins (Selfish gen) bahwa tubuh adalah mesin kelestarian gen-gen yang bermutasi. Nah, di dalam tubuh para politisi ini ada gen berkuasa yang sudah mendarah daging. Itulah mengapa mereka tak peduli meski cacat mereka akan diobral oleh KPU di tempat terbuka, seperti di TPS. Memang, pasca putusan MA nomor 46, KPU terkesan kecewa upaya mereka menjegal eks napi koruptor belum berhasil. Di media nasional ada saja alasan yang dilontarkan KPU untuk melampiaskan ketidak sukaan mereka.

Terakhir, H-1 nama para caleg eks napi koruptor belum dimasukkan. Di Sulut, sampai tanggal 19 September, nama Syachrial di calon DPD RI, Herry Kereh di DPRD Sulut dan Dharmawati Dareho di DPRD Manado belum dimasukkan. Alasan KPU Sulut dan daerah masuk akal. Mereka secara vertical punya junjungan. Beruntung junjungan mereka di Imam Bonjol mengeluarkan surat edaran tanggal 19 September kemarin. Mereka meminta KPU provinsi dan kabupaten kota untuk mengakomodir caleg mantan napi korupsi.

Isi suratnya semua KPU daerah memasukkan jika memenuhi syarat. Nah syarat yang dimaksud sesui di point C, adalah melampirkan surat dari lapas, Salinan surat dari pengadilan dan bukti iklan di media massa kalau bersangkutan mantan napi korupsi. Tapi, ada lagi syarat yang nampaknya masih mengganjal. KPU membolehkan masuk dalam DCT, andaikata mereka melakukan gugatan ke Bawaslu dan dimenangkan Bawaslu dalam sidang ajudikasi.

Di sinilah kelihatan sikap ambigiu KPU. Entah pendapat siapa yang mereka jadikan landasan, tapi surat edaran itu sudah jelas memagar hak para mantan napi koruptor, eks fedofile atau bandar narkoba yang tidak mengajukan gugatan sengketa ke Bawaslu. Padahal putusan MA adalah membatalkan Pasal 4 ayat 3 PKPU 20/2018 dan Pasal 60 huruf (j) PKPU 26/2018, yang terkait frasa “mantan terpidana korupsi”. Karena jelas bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf g dan Pasal 182 huruf g UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.”

Rasa-rasanya masa depan para eks napi koruptor begitu suram. Jejak kejahatan mereka sepertinya tak terampuni. Sampai-sampai KPU getol memagar semua peluang. KPU jelas bukan lembaga yang mampu mendeteksi kejahatan kekuasaan (meski absolute power tend to a corrupt/ kekuasaan ablosute cenderung korupsi), karena biasanya mereka yang sudah pernah terjepit pada pintu yang sama, takut lagi untuk mencoba di lubang yang sama. Malah, yang harus diwaspadai, praktek korup yang di bawah permukaan.

Mereka yang sekarang dianggap bersih, belum pasti juga tidak akan melakukan abuse of power. Tidak ada yang menggaransi. Tanpa membela mereka yang sudah diganjar hukuman di atas dunia, tapi misi KPU melahirkan output berkualitas dan berintegritas, hanya akan jadi utopis, kalau system lain tidak diperkuat. Sistem lain adalah, harus ada UU yang menyatakan dengan jelas, semua pelaku kejahatan karena kekuasaan maka dicabut hak politiknya. Sekali lagi, kejahatan yang disebabkan kekuasaan, pantas dicabut hak politiknya.(***)

Selamat Datang Gubernur Baru Malut, AHM-Rivai Pemenang

Hasil hitungan cepat KPU (FOTO Suluttoday.com)

MELEWATI proses yang panjang dimana kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) Provinsi Maluku Utara (Malut) tanggal 27 Juni 2018 sebagai entitas penting yang tercatat dalam lembar sejarah pembangunan daerah yang dikenal dengan sebutan Jazirah Al-Mulk (Negeri Para Raja) ini. Berbagai dinamika dilalui, suka duka hingga senyum bahagia terpancar dari para calon Kepala Daerah Malut, hasilnya masing-masing relatif menggembirakan.

Berdasarkan hasil hitungan cepat Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Portal Publikasi Pilkada dan Pemilu Indonesia yakni Info Pemilu KPU. Untuk Pilgub Maluku Utara, posisi Ahmad Hidayat Mus (AHM)-Rivai Umar Nomor Urut 1 meraih suara terbanyak dengan perolehan 31.82% dari jumlah 2137 Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan yang terhitung 2118, berarti sekitar 12 TPS yang belum masuk. Data yang masuk 99.11%, dilain pihak terpancar kegembiraan dan kesedihan dari para tim pemenang saat menyambut hasil sementara tersebut.

Sementara Abdul Gani Kasuba (AGK)-M. Al Yasin Ali menempatkan posisi kedua dengan raihan suara 30.40% suara. Sesuai data tersebut diprediksikan pasangan calon AHM-Rivai akan memenangkan kompetisi Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara. Tugas selanjutnya ialah mengingatkan, memproteksi dan mengajak masyarakat mengawal secara bersama-sama sampai pada tahapan perhitungan manual KPU Provinsi Maluku Utara dilaksanakan.

Sebagai wujud sportifitas, ada Paslon yang juga ikut bertarung dalam Pilgub 2018 ini memberikan ucapan selamat kepada AHM-Rivai yang dinilai telah memenagkan Pilgub kali ini. Selain capaian tersebut warga Maluku Utara dihimbau menjaga kondusifitas keamanan agar seluruh rangkaian kerja-kerja penyelenggara Pemilu di Maluku Utara bekerja hingga selesai.

Hasil ini pun dapat ditarik sebagai konklusi sementara, bahwa Provinsi Maluku Utara akan dipimpin Gubernur baru. Kiranya kemenangan Paslin AHM-Rivai menjadi kemenangan masyarakat Maluku Utara secara keseluruhan. Capaian itu diharapkan berjalan paralel dengan kerja-kerja pemimpin daerah ini kedepannya.

Berhenti saling bully, mengadudomba, menjatuhkan antar sama atau mendramatisasi situasi baik di Medsos maupun di dunia nyata. Berikanlah kesempatan kepada KPU agar dapat menyelesaikan kerjanya, jangan ganggu lembaga penyelenggara Pemilu dalam menjalankan kerja-kerjanya. Tunjukkan jati diri kita sebagai masyarakat Maluku Utara yang cerdas, taat aturan dan tidak bersikap mendahului keputusan institusi berkompeten.(***)

 

 

Amas Mahmud
Redaktur Suluttoday.com

Bawaslu dan Duta Demokrasi, Cegah Ketidakadilan Pemilu

Ilustrasi, wujudkan keadilan Pemilu (FOTO Ist)

Montesque seorang pemikir politik Perancis mengatakan kekuasaan dibagi atas tiga lembaga, yakni eksekutif, legislatif dan yudikatif. Ketiga bagian itu harus bergerak dan bekerja sama, dimana eksekutif sebagai penentu kebijakan, legisltaif yang mempunyai tugas memproduksi undang-undang (regulasi), dan yudikatif (rakyat) adalah pelaksana undang-undang tersebut. Bagai pedati, eksekutif memiliki peran mengarahkan kemana arah pedati tesebut berjalan.

Begitulah kira-kira posisi pemerintah, wakil rakyat dan rakyat yang bergerak seperti satu sistem mata rantai. Bila satu bagiannya mengalami gangguan, maka bagian yang lain pun akan terkendala mobilitasnya. Dari situasi itulah, penting kita menghindari segala kemungkinan yang akan melahirkan masalah dikemudian hari dalam hal menentukan kepemimpinan (eksekutif).

Peran penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi penting kita atur posisinya. Cara kerja, regulasi, dan pembiayaannya juga harus diperhatikan. Salah satunya untuk konteks tulisan ini ialah eksistensi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu yang dalam undang-undang nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggaraan Pemilu memiliki tugas mengawasi penyelenggara Pemilu diseluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kerja Bawaslu akan melahirkan sistem demokrasi sebuah kekuasaan (kratos). Untuk harapan sebaik mungkin demokrasi mewujudkan pemimpin yang amanah, bukan pemimpi, Bawaslu perlu bekerja sesuai jalur (on the track). Dengan mengusung tema: ‘’Bersama rakyat awasi Pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan Pemilu’’ ikut menjadi patron baru bagi lembaga pro demokrasi dan rakyat untuk mengawal proses demokrasi yang dirujuk pada kerja pengawasan yang optimal.

Rakyat sebagai pemegang sah kedaulatan Negara punya fungsi kontrol kuat terhadap jalannya pemerintahan harus diberi ruang, jangan disabotase hak-haknya. Sehingga dalam korelasinya dengan pengawasan Pemilu seperti yang dilakukan Bawaslu, rakyat perlu dilibatkan. Sejalan dengan itu, semangat mengikutkan rakyat untuk terlibat bersama Bawaslu tegakkan keadilan Pemilu perlu diapresiasi melalui rumusan kerja yang tegas.

Kendati demikian, semangat Bawaslu tidak akan tercapai jika nantinya rakyat tidak betul-betul serius berpartisipasi dalam pengawasan. Sebaiknya Bawaslu memberi edukasi, menumbuhkan dan merawat hubungan emosional dengan rakyat, agar mereka membangkitkan kesadaran sehingga bangkit benih-benih kecintaannya terhadap kerja pengawasan Pemilu itu sendiri.

Hal ini dibutuhkan memang, karena kerja yang dimulai dari kesadaran, kecintaan dan pengetahuan yang cukup lebih efektif mendatangkan perubahan yang signifikan bagi pengawasan Pemilu. Belajar dari berbagai pengalaman, rakyat dan penyelenggara Pemilu harus mempunyai orientasi yang sama dalam pengawasan sistematik, manakala tidak terjalin kesinambungan, itu berarti keberhasilan pengawasan Pemilu pun tidak jalan dengan baik.

Pengalaman berdemokrasi di tanah air sudah membuahkan hasil yang relatif dapat dijadikan acuan, dan patut diacungi jempol. Meski begitu, perbaikan perlu terus dilakukan. Bila lemah bekerja, Bawaslu akan mudah tergoda dengan kepentingan politik yang dipertontonkan para pemangku kepentingan. Bawaslu bisa menjadi bayonet demokrasi yang beringas nantinya, bekerja tanpa nurani mencabik-cabik nilai demokrasi yang kita tunjunjung tinggi selama ini, jika tidak diingatkan juga. Seumpama samurai yang tak bertuan, Bawaslu akan menjadi liar dan liberal dalam pengawasannya, sehingga penting kehadiran rakyat dalam mengawasi Bawaslu, dan mengawasi seluruh proses Pemilu.

Bawaslu perlu bekerja produktif mendistribusi sebanyak mungkin relawan atau duta-duta demokrasi yang sadar betul tentang hak-hak serta kerja mereka untuk mengawasi Pemilu. Menjadi duta pengawas Pemilu memang tidak mudah, tapi membutuhkan konsekuensi anggaran, waktu, ada resiko yang harus diambil saat pengawasan rakyat tidak diatur dengan baik dan diberi simpul-simpul yang jelas.

Memproteksi dan menghindari agar tidak terjadinya praktek busuk dalam kerja pengawasan Pemilu seperti kompromi, konspirasi, rekayasa, dan adanya saling sabotase hak rakyat adalah suatu trik cerdas. Berarti tantangan serumit apapun Bawaslu akan tau caranya untuk menyelesaikan, Bawaslu bahkan lebih paham membaca tuntas proyeksi geraknya kedepan. Upaya itu dilakukan untuk melampaui batas-batas ‘kejahatan’ demokrasi dan memberantasnya.

Karena demokrasi kita memang masih banyak dengan tipu-tipu, manipulasi, pemaksaan kehendak, dan seterusnya ketidakadilan lainnya. Disinilah Bawaslu perlu diperkuat, mengkonsolidasi rakyat dalam tugas, rakyat tak boleh lepas begitu saja dengan kerja pengawasan Pemilu. Namun terjun ikut ambil bagian menuntaskan ‘ranjau’ demokrasi seperti perilaku yang senang mengintervensi tugas Bawaslu.

Lepas Stigma, Bawaslu Bukan Instrumen Pengendali Kekuasaan

Bukan justifikasi, tapi memang begitu adanya bahwa kerja Bawaslu sangatlah sukar. Bawaslu punya panduan, proses dilematis dan semacam penjajahan masih membayang-bayangi para personil Bawaslu, manakala hasil Pemilu, antara penegakan aturan serta tekanan penguasa kian meningkat untuk mengamankan kepentingan tertentu. Pada titik itulah, Bawaslu sering salah langkah, bukan salah kapra dan dijebak.

Dalam fase kebangkitan demokrasi Indonesia, hal itu bisa dimulai dari penguatan kerja Bawaslu. Rakyat tentu berekspektasi lebih dalam hal kerja Bawaslu ini, seperti pemberian sanksi saat menangani persoalan pelanggaran Pemilu. Aspek seperti ‘ketidakmampuan’ Bawaslu tersebut mulai mendapat cibiran publik, ada pernyataan berupa ‘Bawaslu mandul’, ‘Bawaslu telah diamankan’, serta tudingan miring lainnya yang membuat kepercayaan publik terhadap Bawaslu menjadi terdegradasi.

Tidak mudah memang melepas stigma buruk terhadap Bawaslu ini. Faktor inilah yang kemudian perlu direkonstruksi kembali, kepercayaan publik ini bisa muncul beriringan dengan makin kuatnya partisipasi publik terhadap kerja pengawasan Pemilu. Bawaslu dilain pihak bukanlah lembaga ‘pemenangan’ Pemilu untuk memuluskan calon pemimpin tertentu, bukan pula pengendali kekuasaan yang hendak melanggengkan kekuasaan.

Beragam ketidakadilan Pemilu perlu dihentikan. Perlu dideteksi agar gejala-gejala deviasi demokrasi dengan gerakan manipulasi yang massif dapat diinterupsi, dicegah agar tidak lagi berkembang. Dengan maksud agar Bawaslu paham dan tau dari mana munculnya ketimpangan Pemilu di tahun 2019. Bawaslu harus mempertegas idealismenya dengan kerja-kerja yang terukur.

Siasat Bawaslu Waspadai Ranjau Demokrasi

Regenerasi agenda Bawaslu memang perlu menjadi perhatian. Bila perlu dibangun ‘sekolah Bawaslu’ atau ‘sekolah penyelenggara Pemilu’ sehingga alur penyelenggaraan Pemilu dapat berkembang dan bekesinambungan. Merancang sebuah format yang tepat untuk mengatasi persoalan Pemilu dari tahun ke tahun haruslah dilalui dengan semacam kurikulum, jika begitu dilakukan dengan teratur, maka persoalan pengawasan Pemilu dengan melibatkan rakyat akan lebih mudah dilakukan.

Cerminannya jelas yakni melalui performa kerja Bawaslu yang gesit, tuntas dan berkualitas. Gagasan kerja yang berkesinambungan itu perlu dilahirkan, dirawat dan dijaga sebaik mungkin, sehingga nantinya lima sepuluh tahun kedepan kerja pengawasan Pemilu makin bermutu. Jikalau rumusan pengawasan Pemilu dilakukan secara partisipatif, tantangan kedepannya akan lebih gampang dijawab generasi yang akan datang.

Begitu pula saat Bawaslu dan rakyat yang diedukasi dihantam ‘tsunami demokrasi’, kita semua telah siap menghadapinya. Berbagai ranjau-ranjau demokrasi atau jebakan itu telah kita identifikasi sehingga kecil kemungkinan kita terjebak pada jebakan-jebakan tersebut. Kemudian, pada bagian aktualisasi nilai dari pengawasan itu perlu kita kembangkan lebih lanjut, dengan turun tangan membebaskan rakyat dari ‘kepungan’ kepentingan global serta kepentingan politik sektarian.

Tidak dapat kita lokalisir semuanya, karena di era demokrasi liberal yang kran demokrasinya dibuka luas, hal itu ikut mendatangkan mudharat. Bermacam kepentingan menjadi bagian ikutan dalam hal prosesi pengawasan Pemilu, artinya ada cela ternyata ketika rakyat dilibatkan dalam pengawasan Pemilu ‘pintu-pintu’ yang memuat lemahnya pengawasan Pemilu dapat diamati secara ketat.

Ketika rakyat yang dimotori Bawaslu melakukan pengawasan serentak dan secara kolektif, selanjutnya praktek curang dalam Pemilu akan lebih terminimalisir. Pembagian tugas serupa memang penting, agar rakyat tau tugas dan tanggungjawab mereka dalam melakukan pengawasan. Bagian ‘warisan’ pengawasan holistik inilah yang diharapkan masih terus dilakukan rakyat terus-menerus. [***]

 

Penulis Amas Mahmud, jurnalis Suluttoday.com

DEMOKRASI POK-POK

DR Ferry Daud Liando (Foto Ist)

Oleh : Dr Ferry Daud Liando

Dosen ilmu politik Unsrat

LABEL demokrasi di Indonesia telah berganti-ganti.

Mulai dari demokrasi liberal di tahun 1950-an, dilanjutkan dengan demokrasi terpimpin hingga akhirnya berganti menjadi demokrasi Pancasila di era orde baru. Hari ini entah demokrasi apalagi namanya. Yang pasti demokrasi kini sangatlah menakutkan, menyeramkan bahkan mematikan. Di suku Minahasa konon katanya ada hantu  yang disebut pok-pok. Entah siapa yang memulai kisah ini.

Kehadirannya sangat terasa namun tidak tahu bentuknya dan dari mana datangnya. Kalau suaranya besar, berarti posisinya berada jauh dari kita. Kalau suaranya kecil, katanya posisi pok-pok berada di sekitar dekat kita. Tidak jelas keberadaannya, yang pasti sebagian orang mempercayai pok-pok adalah makhluk yang menakutkan.

Gambaran ini seakan tepat jika diposisikan sebagai mana kondisi demokrasi kita. Ketakutan yang bisa terungkap atau dideskripsikan oleh sebagian kalangan bahwa apakah elit-elit politik yang dipersiapkan partai politik untuk mengikuti Kontestasi Pilkada atau pilcaleg itu adalah orang-orang yang tepat.

Apakah benar-benar mereka adalah bibit-bibit pilihan. Apakah para kontestan ini kelak tidak akan membahayakan di kemudian hari?. Kekhawatiran dan Ketakutan ini tentu sangat wajar. Ketidak jelasan partai politik dalam menetapkan pasangan calon masih kerap membingungkan.

Parpol tidak cukup matang dalam menyiapkan kader-kadernya menjadi calon pemimpin. Yang terjadi selama ini parpol hanya dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk memenuhi ambisi dan kepentingan. Calon yang diusung parpol kebanyakan bukan terkait dengan aspek kesejarahan, platform dan Ideologi parpol.

Kondisi ini menyimpang jauh sebagaimana amanat UU nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik yang mengamanatkan bahwa parpol berkewajiban mempersiapkan pemimpin jauh sebelum kontestasi datang. Proses yang tidak wajar ini menyebabkan banyak peristiwa.

Sebagian calon terlibat mahar dengan parpol pengusung dan pendukung, koalisi yang dibangun bukan atas dasar kesamaan platform politik, tapi atas dasar kepentingan jangka pendek yaitu memenangkan kontestasi. Itulah sebabnya pasangan calon kepala daerah dan pasangannya konflik dan tidak harmonis pasca dilantik.

Perkawinan paksa saat pencalonan mengakibatkan terjadi perceraian dalam waktu singkat. Calon kepala daerah yang minim dedikasi dan prestasi membuka peluang melakukan money politik dengan pemilih.

Calon tidak cukup bahan track record  dan catatan sejarah untuk meyakinkan publik terkait dedikasi dan  prestasinya (karena memang tidak ada), tapi yang paling gampang adalah menghipnotis pemilih dengan sogokan. Tindakan mahar dan money politik saat Pilkada, membuat  masyarakat pulalah yang kelak menanggung akibatnya.

Anggaran daerah yang harusnya menjadi hak konstitusional masyarakat namun tragisnya harus berbagi dengan kepala daerah yang berupaya mendapatkan kembali uang yang dihambur-hamburkan saat Pilkada.

Peristiwa menakutkan lainnya yang amat sulit dihindari adalah perang kebencian antar pasangan calon. Karena keterbatasan prestasi, maka cara yang bisa dilakukan untuk meluluhlantakkan pihak lawan adalah kampanye kebencian (black campaign).

Masing-masing pihak akan berupaya mengeksploitasi kelemahan calon lain. Secara teoritis, model kompetisi seperti ini tidak ditemukan dalam demokrasi model apapun.  Bagaikan pok-pok, demokrasi itu sepertinya terasa tapi masih teramat sulit untuk dibuktikan.

Semua bisa cerita apa saja tentang demokarasi, tapi sulit wujudnya. Ia seolah dekat, namun amat sulit menggapainya. Entah sampai kapan pok-pok itu berlalu. Jika ia tidak beranjak, demokrasi itu bak sesosok hantu yang terus menyeramkan.[***]

Seperti BAMSOET Kini dan RAJA SALOMO Dahulu

Bambang Soesatyo (Foto Ist)

By : Ochen

Sesaat setelah dilantik sebagai Ketua DPR, foto-foto Bambang Soesatyo (Bamsoet) bersama kendaraan mewah, rumah dan keluarganya memviral di ‘medsos’. Tentu gambar-gambar itu diambil oleh wartawan atau perorangan dari akun instagram milik Bamsoet dan sejauh ini ia kelihatan _enjoy _saja.  Di beberapa grup _whatsApp_ yang saya ikuti, tak ada kesan negatif, cuma segan, karena mengomentari teman sendiri rasanya ngeri-ngeri sedap.  Semuanya senang karena mereka sangat memahami siapa Bamsoet. Saya pun termasuk orang yang senang dengan keputusan partai Golkar menunjuk Bamsoet menggantikan Setya Novanto. Lebih senang lagi karena makroekspresi Ketua DPR yang baru ini memperlihatkan _style_ yang agak beda, flamboyan dan perlente.

Diantara ciri pria flamboyan adalah kepandaian dalam mengolah kata-kata.  Kemampuan yang satu ini tidak gampang dimiliki setiap pria. Hemat saya, kemampuan ini membuat Bamsoet menjadi seorang politisi yang pandai mengartikulasi pikirannya dengan pilihan kata yang tepat.  Dandanan Bamsoet juga _dandy_ dan parlente meski sisi _sporty_-nya lebih menonjol. Ia juga terlihat dari foto-fotonya penyayang keluarga dan seorang suami romantis. Romantisme tidak selalu diartikan pandai merayu  tetapi juga menghargai perempuan yang ditunjukkan dari perlakuan lembut dan manis.  Lalu ciri terakhir dari pria flamboyan adalah sifat alaminya yang suka menolong orang lain. Perasaannya yang halus membuatnya menjadi orang yang tak tegaan dan tak segan memberikan pertolongan bagi mereka yang susah.

Semua itu telah membuat seorang Bamsoet menjadi politisi yang populer, spontan tanpa basa-basi.  Prinsipnya “tak ada urusan”, jika masalah yang dihadapinya “mengganggu” kepentingan rakyat banyak. Sejumlah artikelnya di surat kabar dan perannya selama menjabat Ketua Komisi III DPR, menggambarkan keteguhan pendiriannya itu. Dari perspektif Kantian, saya memahami “kemewahan” yang memviral itu bukan pamer tapi pesan yang meruntuhkan sekaligus menjelaskan asumsi-asumsi dan pandangan masyarakat tentang perilaku para politisi Senayan.

Pertama, “kemewahan” yang memviral itu bukan menunjukkan Bamsoet termasuk orang kaya. Ia belum mencapai _The Rich_ mungkin lebih pas _The Have_ jika dibanding dengan, misalnya, Sandiaga Uno atau Aburizal Bakrie. Tapi yang membuat ia begitu fenomenal adalah sportif dan perlente tadi. Banyak orang yang kaya berkali-lipat dibanding Bamsoet, tetapi mereka terlihat “bersahaja” sekali. Kebersahajaan itu bisa merupakan karakteristik aslinya yang _wara’_ dan _zuhud_ atau bisa jadi karena munafik, berlagak domba padahal musang.

Kedua, Bamsoet telah berhasil membangun opini di masyarakat dengan mengemukakan argumentasi lebih awal tentang “kemewahan” yang dimilikinya sebelum ia bertindak selaku Ketua DPR. Bahwa kekayaan Bamsoet telah ia peroleh sebelum menjadi Ketua DPR bahkan jauh sebelum menjadi anggota DPR.  Disini Bamsoet berhasil membantah generalisasi penilaian selama ini bahwa anggota DPR yang berada di Senayan adalah para pencari dan pengumpul pundi-pundi kekayaan pribadi dan keluarga.

Fenomena Bamsoet ini mengingatkan kita pada Salomo atau Solomon yang dikenal di dalam Islam sebagai Sulaiman. Secara politik ia seorang raja yang sangat berkuasa dan kaya-raya dan secara moral ia seorang nabi yang mengajak rakyatnya yang paganis ke arah ketauhidan. Al-Qur’an mengambarkan armada transportasi Sulaiman berupa kuda-kuda pilihan.  Al-Qur’an menyebut kuda, begal  maupun keledai disamping kendaraan juga perhiasan sebagai simbol kemewahan (Q. 16 : 18).

Kuda, begal dan keledai itu kemudian tertransformasi menjadi pelbagai merek mobil dan motor, disamping sebagai alat transportasi, juga simbol kemewahan dan gengsi masyarakat moderen. Sulaiman seringkali mengusap dan mengelus kendaraan-kendaran mewahnya itu  lalu menjajal kemampuan dan kecepatannya, seperti _test drive_ di zaman sekarang (Q. 38 : 30-33).  Tetapi  dengan kemewahan itu membuat Sulaiman sedikit lupa diri, ia hampir lalai bersyukur kepada Allah dalam sekejap. Lalu Tuhan membuat dia lunglai tak berdaya (stroke) di atas kursi singgasananya. Ibaratnya, Tuhan pun melakukan _test drive_ atas diri Sulaiman dan ternyata dia payah lalu ia bertobat : “Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tak dimiliki seorang pun sesudah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi” (Qs. 38 : 35). Ayat ini mengunci peradaban politik manapun tak akan mencapai kegemilangan seperti yang dicapai Sulaiman.

Setelah itu. Sulaimana semakin berjaya dan semakin dekat dengan Tuhan  (Q. 38 : 40). Sejumlah ahli di bidang pengairan, kelautan dan konstruksi  (Q. 21 : 82; 38 : 37). Ia memiliki penyelam-penyelam tangguh dari kalangan setan dan jin untuk mengambil mutiara di lautan  (Q. 21 : 82; 38 : 37). Ini pun memberi isyarat bahwa Sulaiman memiliki kapal sejenis _cruise, yacht_ atau _boat_ untuk menunjang hobi pesiar dan mancing. Masih ingat zaman Pak Harto dulu kalau mancing  di Kepulauan Seribu selalu mendapat ikan kakap merah besar. Rumor pun muncul bahwa itu bukan hasil tangkapan asli Pak Harto tapi ikannya sengaja dikaitkan oleh pasukan katak dari korps mariner yang sudah stand by di bawah sana sejak tadi.  Ternyata, pencitraan pribadi sudah berlangsung sejak Orde Baru. Sayangnya, presiden Jokowi yang ahli di bidang pencitraan pribadi  itu tidak sanggup mendatangkan ikan kakap merah yang lebih besar saat ‘mancing’ di selat Sunda.

Kembali kepada istana Sulaiman di bukit Zion (1000 tahun lebih muda dari Ka’bah di Makkah) didirikan pada 962 SM, sekitar 3000 tahun lalu). Dikisahkan oleh Ibn Khaldun, tiang-tiangnya dibuat dari perunggu dan di dalamnya dibangun lantai dari kaca. Dinding-dinding dan pintu-pintunya disepuh dengan emas, kubah-kubah kecilnya pun dibalut emas, bejana-bejana dan tungku-tungku pemanas dilapisi emas. Kuncinya-kuncinya terbuat dari emas. Tapi istana mewah peninggalan Sulaiman itu hanya bertahan 200 tahun, dihancurkan sehancur-hancurnya oleh pasukan raja Babilonia, Nebukadnezar, kira-kira 700-an SM.

Kebiasaan Sulaiman jika melakukan ekspedisi kunjungan ke wilayah kekuasaannya selalu membawa pasukan pengawal yang sangat banyak, terdiri dari iring-iringan manusia, jin dan burung-burung (Q. 27 : 17). Pembahasaan Al-Qur’an tentang manusia, jin dan burung-burung menyimbolkan rangkaian rombongan seorang kepala negara dalam suatu lawatan kenegaraan di zaman sekarang.

Sulaiman juga memiliki kemampuan deteksi logam dan deteksi suara, sehingga ia dan pasukannya bisa terhindar dari bahaya juga menjamin keselamatan dan kenyamatan komunitas dan  kawasan yang dilalui bersama iring-iringannya (Q. 27 : 18-19). Kemampuan ini kemudian ditiru oleh istana kepresidenan yang kalau memasukinya harus melewati alat pendeteksi logam. Saya mendapat cerita dari seorang teman bahwa rumah mantan Ketua DPR, Setya Novanto di bilangan Kebayoran Baru juga menggunakan pendeteksi logam dan sistem _security control_ yang ketat.

Sebagai penguasa kerajaan, kesatuan pengamanan darat, laut,  udara dan pasukan siluman selalu menuruti segala perintahnya (Q. 21 : 82). Kemampuannya memahami  bahasa burung (Q. 27 : 16) dan memerintahkan burung _(Hudhud)_ (Qs. 27 : 20-25), mengisyaratkan teknologi kedirgantaraan _(aeronautic technology)_  dan teknologi _cyber_  (komunikasi satelit/selular) telah berkembang di zamannya  (Tulisan tentang teknologi pesawat terbang era Sulaiman sedang saya Persiapkan). Al-Qur’an menerangkan bahwa perjalanan Sulaiman lewat udara dalam rentang waktu dari pagi tengah hari (kira-kira  6 jam) sama dengan perjalanan unta yang cepat selama sebulan. Begitu pula kalau ia melakukan perjalanan dari tengah hari sampai sore, maka kecepatannya sama dengan perjalanan unta yang cepat selama sebulan. Perjalanan udara ini mengisyaratkan bahwa Sulaiman memiliki kendaraan pesawat jet pribadi yang membawa dia kemana pun hendak ia pergi, dengan kecepatan (Qs. 21 : 81;  34 : 12; 38 : 36).

Selaku penguasa zaman yang sangat otoritatif, Sulaiman memiliki apa saja yang ia mau. Kitab Perjanjian Lama menyebutnya Raja Solomo dengan 700 permaisuri dan 300 harem (1 Raja-Raja  11 : 1-8). Ia pun mendengar kerajaan di selatan yang dipimpin oleh seorang raja wanita, Ratu Penyembah Matahari _(Queen of Sheba),_ bernama Balqis. Laluri kelaki-lakiannya pun muncul. Ia menjalin hubungan diplomatik dengan penguasa wanita ini.

Negeri  Sheba (Saba) menurut sumber-sumber  Israiliyat, berpusat di Abisynia (sekarang Ethiopia), sementara sumber-sumber Muslim menyebut Negeri Sheba berpusat di Yaman.  Saya memilih yang disebut di dalam Al-Qur’an: ”Sesungguhnya bagi kaum Saba’ ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri, (kepada mereka dikatakan) : Makanlah olehmu dari rezeki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun” (Q. 34 : 15).

Dua buah kebun, masing-masing di sebelah kanan (Yaman) dan di sebelah kiri (Ethiopia, yang kini wilayahnya terbagi dengan dua negara kecil, Eritrea dan Djibouti).  (Saya akan membahas lebih panjang kawasan ini berdasarkan risalah erotisme wanita).  Komunikasi yang dilancarkan Sulaiman bersifat _terrestrial_ (siapa tahu ada pengusaha telekomunikasi di Indonesia menggunakan nama _Hudhud_), dimana ia mengajak Sang Ratu untuk menyembah Allah (Q. 27 : 28-30), yang mungkin salah satu strategi penaklukan yang bermakna ganda.  Akhirul kalam, Ratu Balqis bertandan ke Istana Sulaiman, bersyahadat dan berikrar  “berpasrah diri” bersama Sulaiman (Q. 27 : 42-44).

Fenomena Bamsoet dan kisah Raja Salomo diatas memperlihatkan bahwa seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya (Qs. 53 : 39). Tidak ada suatu kenikmatan yang dapat diperoleh kecuali sesudah bersusah payah _(mâ-al-ladzdzatu illâ al-ta’bi),_ siapa cari ia dapat _(man jada wa jada).

Semua itu diperuntukkan bagi manusia sepanjang manusia memandang semata-mata sarana untuk meningkatkan rasa syukur dan pengadian kepada Tuhan. Pengabdian kepada Tuhan itu tidak saja bersifat ibadah _khâsh_ (spesifik) shalat, puasa, zakat dan haji, tapi juga ibadah _‘âmm_ (pilihan) berupa perbuatan-perbuatan baik (amal shaleh) yang bermanfaat bagi kemaslahatan publik.  Segalanya tergantung niat dan niat berada di dalam hati. Karena kekayaan itu bukan diukur dari banyaknya materi melainkan karena hati yang kaya/lapang _(Laysa al-ghinâ ‘an katsarati al-‘ardhi walâkinna al-ghiná, ghiná al-nafsi)._

 

Ciputat, 20 Januari 2019

iklan1