Category: Opini

Seperti BAMSOET Kini dan RAJA SALOMO Dahulu

Bambang Soesatyo (Foto Ist)

By : Ochen

Sesaat setelah dilantik sebagai Ketua DPR, foto-foto Bambang Soesatyo (Bamsoet) bersama kendaraan mewah, rumah dan keluarganya memviral di ‘medsos’. Tentu gambar-gambar itu diambil oleh wartawan atau perorangan dari akun instagram milik Bamsoet dan sejauh ini ia kelihatan _enjoy _saja.  Di beberapa grup _whatsApp_ yang saya ikuti, tak ada kesan negatif, cuma segan, karena mengomentari teman sendiri rasanya ngeri-ngeri sedap.  Semuanya senang karena mereka sangat memahami siapa Bamsoet. Saya pun termasuk orang yang senang dengan keputusan partai Golkar menunjuk Bamsoet menggantikan Setya Novanto. Lebih senang lagi karena makroekspresi Ketua DPR yang baru ini memperlihatkan _style_ yang agak beda, flamboyan dan perlente.

Diantara ciri pria flamboyan adalah kepandaian dalam mengolah kata-kata.  Kemampuan yang satu ini tidak gampang dimiliki setiap pria. Hemat saya, kemampuan ini membuat Bamsoet menjadi seorang politisi yang pandai mengartikulasi pikirannya dengan pilihan kata yang tepat.  Dandanan Bamsoet juga _dandy_ dan parlente meski sisi _sporty_-nya lebih menonjol. Ia juga terlihat dari foto-fotonya penyayang keluarga dan seorang suami romantis. Romantisme tidak selalu diartikan pandai merayu  tetapi juga menghargai perempuan yang ditunjukkan dari perlakuan lembut dan manis.  Lalu ciri terakhir dari pria flamboyan adalah sifat alaminya yang suka menolong orang lain. Perasaannya yang halus membuatnya menjadi orang yang tak tegaan dan tak segan memberikan pertolongan bagi mereka yang susah.

Semua itu telah membuat seorang Bamsoet menjadi politisi yang populer, spontan tanpa basa-basi.  Prinsipnya “tak ada urusan”, jika masalah yang dihadapinya “mengganggu” kepentingan rakyat banyak. Sejumlah artikelnya di surat kabar dan perannya selama menjabat Ketua Komisi III DPR, menggambarkan keteguhan pendiriannya itu. Dari perspektif Kantian, saya memahami “kemewahan” yang memviral itu bukan pamer tapi pesan yang meruntuhkan sekaligus menjelaskan asumsi-asumsi dan pandangan masyarakat tentang perilaku para politisi Senayan.

Pertama, “kemewahan” yang memviral itu bukan menunjukkan Bamsoet termasuk orang kaya. Ia belum mencapai _The Rich_ mungkin lebih pas _The Have_ jika dibanding dengan, misalnya, Sandiaga Uno atau Aburizal Bakrie. Tapi yang membuat ia begitu fenomenal adalah sportif dan perlente tadi. Banyak orang yang kaya berkali-lipat dibanding Bamsoet, tetapi mereka terlihat “bersahaja” sekali. Kebersahajaan itu bisa merupakan karakteristik aslinya yang _wara’_ dan _zuhud_ atau bisa jadi karena munafik, berlagak domba padahal musang.

Kedua, Bamsoet telah berhasil membangun opini di masyarakat dengan mengemukakan argumentasi lebih awal tentang “kemewahan” yang dimilikinya sebelum ia bertindak selaku Ketua DPR. Bahwa kekayaan Bamsoet telah ia peroleh sebelum menjadi Ketua DPR bahkan jauh sebelum menjadi anggota DPR.  Disini Bamsoet berhasil membantah generalisasi penilaian selama ini bahwa anggota DPR yang berada di Senayan adalah para pencari dan pengumpul pundi-pundi kekayaan pribadi dan keluarga.

Fenomena Bamsoet ini mengingatkan kita pada Salomo atau Solomon yang dikenal di dalam Islam sebagai Sulaiman. Secara politik ia seorang raja yang sangat berkuasa dan kaya-raya dan secara moral ia seorang nabi yang mengajak rakyatnya yang paganis ke arah ketauhidan. Al-Qur’an mengambarkan armada transportasi Sulaiman berupa kuda-kuda pilihan.  Al-Qur’an menyebut kuda, begal  maupun keledai disamping kendaraan juga perhiasan sebagai simbol kemewahan (Q. 16 : 18).

Kuda, begal dan keledai itu kemudian tertransformasi menjadi pelbagai merek mobil dan motor, disamping sebagai alat transportasi, juga simbol kemewahan dan gengsi masyarakat moderen. Sulaiman seringkali mengusap dan mengelus kendaraan-kendaran mewahnya itu  lalu menjajal kemampuan dan kecepatannya, seperti _test drive_ di zaman sekarang (Q. 38 : 30-33).  Tetapi  dengan kemewahan itu membuat Sulaiman sedikit lupa diri, ia hampir lalai bersyukur kepada Allah dalam sekejap. Lalu Tuhan membuat dia lunglai tak berdaya (stroke) di atas kursi singgasananya. Ibaratnya, Tuhan pun melakukan _test drive_ atas diri Sulaiman dan ternyata dia payah lalu ia bertobat : “Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tak dimiliki seorang pun sesudah aku, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi” (Qs. 38 : 35). Ayat ini mengunci peradaban politik manapun tak akan mencapai kegemilangan seperti yang dicapai Sulaiman.

Setelah itu. Sulaimana semakin berjaya dan semakin dekat dengan Tuhan  (Q. 38 : 40). Sejumlah ahli di bidang pengairan, kelautan dan konstruksi  (Q. 21 : 82; 38 : 37). Ia memiliki penyelam-penyelam tangguh dari kalangan setan dan jin untuk mengambil mutiara di lautan  (Q. 21 : 82; 38 : 37). Ini pun memberi isyarat bahwa Sulaiman memiliki kapal sejenis _cruise, yacht_ atau _boat_ untuk menunjang hobi pesiar dan mancing. Masih ingat zaman Pak Harto dulu kalau mancing  di Kepulauan Seribu selalu mendapat ikan kakap merah besar. Rumor pun muncul bahwa itu bukan hasil tangkapan asli Pak Harto tapi ikannya sengaja dikaitkan oleh pasukan katak dari korps mariner yang sudah stand by di bawah sana sejak tadi.  Ternyata, pencitraan pribadi sudah berlangsung sejak Orde Baru. Sayangnya, presiden Jokowi yang ahli di bidang pencitraan pribadi  itu tidak sanggup mendatangkan ikan kakap merah yang lebih besar saat ‘mancing’ di selat Sunda.

Kembali kepada istana Sulaiman di bukit Zion (1000 tahun lebih muda dari Ka’bah di Makkah) didirikan pada 962 SM, sekitar 3000 tahun lalu). Dikisahkan oleh Ibn Khaldun, tiang-tiangnya dibuat dari perunggu dan di dalamnya dibangun lantai dari kaca. Dinding-dinding dan pintu-pintunya disepuh dengan emas, kubah-kubah kecilnya pun dibalut emas, bejana-bejana dan tungku-tungku pemanas dilapisi emas. Kuncinya-kuncinya terbuat dari emas. Tapi istana mewah peninggalan Sulaiman itu hanya bertahan 200 tahun, dihancurkan sehancur-hancurnya oleh pasukan raja Babilonia, Nebukadnezar, kira-kira 700-an SM.

Kebiasaan Sulaiman jika melakukan ekspedisi kunjungan ke wilayah kekuasaannya selalu membawa pasukan pengawal yang sangat banyak, terdiri dari iring-iringan manusia, jin dan burung-burung (Q. 27 : 17). Pembahasaan Al-Qur’an tentang manusia, jin dan burung-burung menyimbolkan rangkaian rombongan seorang kepala negara dalam suatu lawatan kenegaraan di zaman sekarang.

Sulaiman juga memiliki kemampuan deteksi logam dan deteksi suara, sehingga ia dan pasukannya bisa terhindar dari bahaya juga menjamin keselamatan dan kenyamatan komunitas dan  kawasan yang dilalui bersama iring-iringannya (Q. 27 : 18-19). Kemampuan ini kemudian ditiru oleh istana kepresidenan yang kalau memasukinya harus melewati alat pendeteksi logam. Saya mendapat cerita dari seorang teman bahwa rumah mantan Ketua DPR, Setya Novanto di bilangan Kebayoran Baru juga menggunakan pendeteksi logam dan sistem _security control_ yang ketat.

Sebagai penguasa kerajaan, kesatuan pengamanan darat, laut,  udara dan pasukan siluman selalu menuruti segala perintahnya (Q. 21 : 82). Kemampuannya memahami  bahasa burung (Q. 27 : 16) dan memerintahkan burung _(Hudhud)_ (Qs. 27 : 20-25), mengisyaratkan teknologi kedirgantaraan _(aeronautic technology)_  dan teknologi _cyber_  (komunikasi satelit/selular) telah berkembang di zamannya  (Tulisan tentang teknologi pesawat terbang era Sulaiman sedang saya Persiapkan). Al-Qur’an menerangkan bahwa perjalanan Sulaiman lewat udara dalam rentang waktu dari pagi tengah hari (kira-kira  6 jam) sama dengan perjalanan unta yang cepat selama sebulan. Begitu pula kalau ia melakukan perjalanan dari tengah hari sampai sore, maka kecepatannya sama dengan perjalanan unta yang cepat selama sebulan. Perjalanan udara ini mengisyaratkan bahwa Sulaiman memiliki kendaraan pesawat jet pribadi yang membawa dia kemana pun hendak ia pergi, dengan kecepatan (Qs. 21 : 81;  34 : 12; 38 : 36).

Selaku penguasa zaman yang sangat otoritatif, Sulaiman memiliki apa saja yang ia mau. Kitab Perjanjian Lama menyebutnya Raja Solomo dengan 700 permaisuri dan 300 harem (1 Raja-Raja  11 : 1-8). Ia pun mendengar kerajaan di selatan yang dipimpin oleh seorang raja wanita, Ratu Penyembah Matahari _(Queen of Sheba),_ bernama Balqis. Laluri kelaki-lakiannya pun muncul. Ia menjalin hubungan diplomatik dengan penguasa wanita ini.

Negeri  Sheba (Saba) menurut sumber-sumber  Israiliyat, berpusat di Abisynia (sekarang Ethiopia), sementara sumber-sumber Muslim menyebut Negeri Sheba berpusat di Yaman.  Saya memilih yang disebut di dalam Al-Qur’an: ”Sesungguhnya bagi kaum Saba’ ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka yaitu dua buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri, (kepada mereka dikatakan) : Makanlah olehmu dari rezeki yang (dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu) adalah Tuhan Yang Maha Pengampun” (Q. 34 : 15).

Dua buah kebun, masing-masing di sebelah kanan (Yaman) dan di sebelah kiri (Ethiopia, yang kini wilayahnya terbagi dengan dua negara kecil, Eritrea dan Djibouti).  (Saya akan membahas lebih panjang kawasan ini berdasarkan risalah erotisme wanita).  Komunikasi yang dilancarkan Sulaiman bersifat _terrestrial_ (siapa tahu ada pengusaha telekomunikasi di Indonesia menggunakan nama _Hudhud_), dimana ia mengajak Sang Ratu untuk menyembah Allah (Q. 27 : 28-30), yang mungkin salah satu strategi penaklukan yang bermakna ganda.  Akhirul kalam, Ratu Balqis bertandan ke Istana Sulaiman, bersyahadat dan berikrar  “berpasrah diri” bersama Sulaiman (Q. 27 : 42-44).

Fenomena Bamsoet dan kisah Raja Salomo diatas memperlihatkan bahwa seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya (Qs. 53 : 39). Tidak ada suatu kenikmatan yang dapat diperoleh kecuali sesudah bersusah payah _(mâ-al-ladzdzatu illâ al-ta’bi),_ siapa cari ia dapat _(man jada wa jada).

Semua itu diperuntukkan bagi manusia sepanjang manusia memandang semata-mata sarana untuk meningkatkan rasa syukur dan pengadian kepada Tuhan. Pengabdian kepada Tuhan itu tidak saja bersifat ibadah _khâsh_ (spesifik) shalat, puasa, zakat dan haji, tapi juga ibadah _‘âmm_ (pilihan) berupa perbuatan-perbuatan baik (amal shaleh) yang bermanfaat bagi kemaslahatan publik.  Segalanya tergantung niat dan niat berada di dalam hati. Karena kekayaan itu bukan diukur dari banyaknya materi melainkan karena hati yang kaya/lapang _(Laysa al-ghinâ ‘an katsarati al-‘ardhi walâkinna al-ghiná, ghiná al-nafsi)._

 

Ciputat, 20 Januari 2019

PARPOL IMPOTEN

Ferry Daud Liando (Foto Ist)

Oleh : Dr Ferry Daud Liando

Sejumlah Pengurus Pusat Partai Politik telah menetapkan nama-nama yang natinya akan diusung atau didukung pada pendaftaran bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah pada 8 hingga 10 Januari 2018. KPU bisa memperpanjang jika ditanggal tersebut tidak ada yang mendaftar atau hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar.

Hal yang paling membingungkan saya mengapa di internal parpol ada begitu banyak kader bagus tetapi pada saat pentapan bakal calon justru yang di calonkan oleh kebanyakan parpol adalah kader parpol lain atau anggota masyarakat yang bukan kader parpol. Kalau akhirnya parpol mencalonkan kader dari parpol lain, lalu apa yang harus dipertanggungjawabkan parpol kepada publik atas fungsi-fungsinya selama ini.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik menjelaskan bahwa salah satu tugas parpol adalah merekrut anggota masyarakat untuk dikaderkan sbg Calon pemimpin2. Pasal 11 ayat 5 menyebutkan bahwa fungsi parpol adalah Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi.

Russell J. Dalton, dan Martin P. Wattenberg (Sigit Pamungkas,2011:15), menyebutkan bahwa rekruitmen kepemimpinan politik dan mencari pejabat pemerintahan sering disebut sebagai salah satu fungsi paling mendasar dari partai politik. Pada fungsi ini partai politik aktif mencari, meneliti, dan mendesain kandidat yang akan bersaing dalam pemilu. Desain rekruitmen kemudian menjadi aspek penting yang harus dipikirkan partai untuk menjalankan fungsi ini.

Itulah sebabnya negara melalui APBN ataupun APBD mensubsidi parpol setiap tahunnya. Anggaran itu berasal dari publik lewat pajak. Dengan harapan parpol bertanggungjawab melahirkan calon-calon pemimpin. Sehingga sangat aneh jika parpol mencalonkan kader-kader dari parpol lain atau pendatang dari luar parpol.

Jika Parpol disubsidi pembiayaan oleh negara lalu oleh UU parpol diamanatkan memepersipakn calon pemimpin publik lalu kemudian mengabaikannya maka taka da istilah lain selain menyebut parpol itu impoten, artinya tidak mampu memproduksi sesuai fungsinya.

Pilkada itu bukan hanya momentum perebutan kekuasaan semata. Hal yang paling penting adalah proses pendidikan politik bagi masyarakat. Transparansi parpol dalam menjelaskan alasan memilih calon tertentu kepada publik merupakan proses pendidikan politik. Namun sepertinya parpol abai melakukan itu.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota secara tegas menuntut setiap parpol dalam menentukan bakal calon harus dilakukan secara demokratis dan terbuka artinya melibatkan publik. Namun sampai pada penetapan bakal calon tidak ada satupun parpol yang melakukan itu.

Beberapa kecurigaan bisa muncul. Pertama, sepertinya ada siasat tertentu yang dilakukan parpol dalam menetapkan bakal calon. Siasat itu bisa saja dengan meghalalkan segala cara termasuk upaya melakukan mahar. Kedua, tidak siapnya parpol dalam menerima kritik publik terhadap nama-nama yang dimunculkan oleh parpol. Ketiga, kekuatiran berlebihan dari parpol jangan sampai publik menggali berbagai kelemahan dan keterbatasan yang di miliki bakal calon.

Pilkada 2018 di Sulut harus dijadikan momentum mengembalikan tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik. Salah satu cara yang bisa dilakukan adalah transparasi partai politik terhadap proses politik dalam menetapkan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah kepada publik.

Bentuk Transparansi yang dimaksud adalah parpol atau gabungan parpol perlu menjelaskan kepada publik alasan-alasan apa sehingga memilih atau mengusung bakal calon tertentu. Transparasi ini penting untuk pertama, kesempatan bagi parpol atau gabungan parpol untuk menjelaskan atau meyakinkan publik bahwa alasan meengusung/mendukung karena bakal calon tersebut punya kemampuan tersendiri dibanding yang lain. Kelebihan-kelebihannya harus dibeberkan ke publik.

Bagi publik transparansi seperti ini sangat penting dalam rangka referensi publik untuk membentuk sikap politik sebagai pertimbangan untuk memilih. Kedua, transparansi ini penting untuk membuktikan bahwa parpol atau gabungan parpol mengusung bakal calon bukan berdasarkan hasil kolusi. Ketiga transparansi ini juga untuk bisa membuktikan kepada publik bahwa keputusan mengusung bakal calon tertentu bukan atas dasar mahar.

Selama ini publik tidak diberi kesempatan diberi penjelasan oleh parpol soal alasan mengapa parpol atau gabungan parpol lebih memilih calon tertentu ketimbang yang lain. Transparansi ini penting bukan hanya menjadi kebutuhan publik tetapi juga sangat menguntungkan parpol karena bisa mempublikasikan kelebihan calon yang diusungnya.

Namun demikian jika terlalu sulit bagi parpol untuk transparan, satu hal yang wajib dilakukan parpol adalah mencegah terjadinya jual beli dukungan. Parpol jangan sampai diperjualbelikan. Parpol jangan hanya dimanfaatkan oleh para predator yang ambisius kekuasaan semata.

Setelah predator itu memperkokoh kekuasaan maka yang akan dilakukannya kelak adalah memeras segala potensi yang dimilik rakyat. Ia tidak punya visi jangka panjang. Yang dilakukannya adalah bagimana uangnya kembali dan berlipat ganda. Parpol jangan sampai terjebak pada permainan-permainan semacam itu. Jadilah parpol bertanggung jawab, jangan hanya memikirkan kepentingan sendiri. Jangan berpresta dari hasil kolusi. Parpol harus bertanggung jawab atas kesejahteraan masyarakat di daerah. [***]

 

_____________

Catatan: Tulisan ini pernah dimuat di Koran Radar Manado

Lahirkan Politik Rekonsiliatif, Hindari Adu Domba dan Politik Sektarian

Wajah ceria calon pemimpin Maluku Utara (Foto Ist)

Sejak abad ke-13, kawasan Maluku Utara (Moloku Kie Raha) sudah dikenal sebagai penghasil rempah-rempah terutama cengkeh, pala dan kenari. Moloku Kie Raha diartikan sebagai persaudaraan penguasa empat gunung atau empat kesultanan, kita berharap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yakni Pemilihan Gubernur (Pilgub) Maluku Utara (Malut) tahun 2018 dapat merefleksikan hal itu, bahwa para kandidat Gubernur bersama pasangan Wakilnya dapat melahirkan iklim politik yang kondusif, yang mampu menjadi magnet positif bagi daerah lain bahkan dunia Internasional untuk datang belajar tentang demokrasi yang sejuk di Malut.

Dalam rentetan sejarahnya, Malut merupakan daerah Kerajaan yang hidup sesuai koridor agama, dan nilai-nilai adat istiadat. Di Malut kita mengenal persaudaraan empat penguasa kerajaan diantaranya, Ternate (kerajaan Gapi), Jailolo, Tidore dan Bacan. Sehingga Moloku Kie Raha memiliki arti wilayah yang terdiri dari empat pulau gunung api, warisan sejarah inilah yang harus terus kita pelihara, jangan karena Pilkada nilai dasar yang dibangun atau diletakkan para pendahulu kita rusaki.

Malut yang juga kita kenal dengan kepulauan rempah-rempah (spice island), pernah diuji kekompakan rakyatnya dengan hadirnya kaum kolonial (imperalisme). Para penjajah baik dari Spanyol, Portugis, Belanda, Jepang, dan Inggris serta infiltrasi pedagang Arab yang memiliki kepentingan ganda, semua tirani itu dapat dilawan para pendahulu kita, dan kemudian kompak mengusir para penjajah dari tanah Malut tercinta. Semangat kebersamaan, kekompakan dan mari moi ngone foturu inilah yang harus menjadi falsafah hidup, dapat memacu generasi Malut untuk membangun daerah ini dengan sebaik-baiknya.

Meski belum final ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Maluku Utara, tapi peta koalisi partai dan blok politik untuk Pilgub Malut 2018 mulai terlihat. Di beberapa postingan media sosial (Medsos), kita telah membaca beberapa kandidat yang telah melakukan deklarasi untuk maju di Pilkada, para bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur diantaranya; Ahmad Hidayat Mus-Rivai Umar (AHM-Rivai), yang diusung Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan, Burhan Abdurahman-Ishak Jamaludin (Bur-Jadi) yang berdasarkan informasi didukung Partai Hanura, PBB, Demokrat, PKPI, dan PKB), kemudian ada juga kandidat Muhammad Kasuba-Abdul Madjid Husen (MK-Madju) dengan koalisi PKS, PAN dan Partai Gerindra). Sementara itu, ada pula Rudy Erawan-Hein Namotemo (Rudy-Hein) yang dimajukan Partai NasDem dan PDI Perjuangan.

Kalau kita mengkalkulasi kekuatan para bakal calon yang ada dengan tarikan basis massa, seperti dukungan Suku Agama Ras dan Antar golongan (SARA) yang sering kali menjadi ‘makanan’ orang Malut dalam memetakan kekuatan politik. Maka, kedepan dipastikan praktek politik kita bisa tersandera, melahirkan instabilitas politik, ketidak nyamanan dan kemenangan Pilkada di tahun 2018 kedepannya akan menjadi ancaman baru bagi demokrasi kita. Sebab, akan retak kebersamaan, toleransi, cita-cita bersama membangun daerah, karena sudah pasti isu-isu SARA membuat diantara kita akan ada yang terlukai.

Untuk itulah, kita membutuhkan politik rekonsiliatif, kebiasaan politik damai, para kandidat harus menjadi ‘juru damai’ baik kepada pendukungnya maupun kepada masyarakat Malut secara luas. Kandidat harus bersatu padu memberantas para provokator politik, para pembuat berita hoax dengan mendidik masing-masing pendukungnya dengan etika komunikasi yang santun. Lumpuhkan semua corong-corong atau bibit propaganda yang pada akhirnya pembuat iklim Pilkada di Malut mengalami gangguan. Bila para kandidat Gubernur dan Wakil Gubernur kesadarannya tersentuh, terutama terkait ‘politik damai’ dengan mengedepankan visi profetik, ini berarti Pilkada 2018 di Malut akan mengalami kemajuan luar biasa. Pemilih kita tidak lagi disandera dengan isu-isu sectarian (parsial) yang berdampak akal sehat publik menjadi rusak.

Bila di Indonesia kita mengenal Bhinneka Tunggal Ika, di Maluku Utara jauh sebelumnya kita telah mengenal semboyan Mari Moi Ngone Foturu. Berikut dilampirkan daftar motto (slogan, semboyan) Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Maluku Utara, di Kabupaten Halmahera Barat kita mengenal semboyan Ino Fo Makati Nyinga, begitu pula di Kabupaten Halmahera Tengah ada Fogogoru, di Halmahera Selatan kita temui semboyan Saruma, ada juga Maku Gawene di Kota Ternate. Selain itu, semboyan dari Kepulauan Sula yang kita kenal dengan Dad Hea Ted Sua.

Selanjutnya, ada slogan Toma Loa Se Banari dari Kota Tidore, kemudian di Kabupaten Halmahera Utara ada Hibualamo, selain itu di Kabupaten Pulau Morotai terdapat semboyan Podiki De Porigaho dan Kabupten Halmahera Timur Limabot Fay Fiye. Cukup luar biasa, semboyan yang menjadi gagasan universal dari pemerintah Kabupaten/Kota se-Maluku Utara. Setidaknya itulah terbingkai sejumlah harapan-harapan humanis dari kita warga Maluku Utara, agar Maluku Utara secara keseluruhan lebih maju, terhindar dari konflik horizontal.

Pembangunan Provinsi Maluku Utara secara berkelanjutan hendaklah bersifat seperti penyerahan estafet yang dari satu kepemimpinan ke kepemimpinan selanjutnya berjalan damai. Tanpa harus ada keributan, kekacauan atau ‘pemberontakan’ yang kebanyakan lebih membawa mudharat bagi kita semua. Maluku Utara mau dibawa kemana kedepannya selepas tahun 2018, itu terletak pada komitmen pemimpin Maluku Utara kedepannya, ini sebabnya masyarakat diharapkan cerdas menentukan pilihannya. Jangan lagi gampang ‘tersandera’, mudah diintervensi, dan berhentilah menjadi ISIS (Ikut Sana Ikut Sini) yang tidak ada manfaat jangka panjangnya, stop menjadikan isu SARA sebagai senjata pamungkas saat kampanye.

Jauhkan saling adudomba antara sesama masyarakat Maluku Utara. Kepada para tim sukses atau tim pemenang, jadilah duta-duta perdamaian, bersikaplah seperti mentor politik yang mencerahkan pemilih, berhenti menjadi ‘pemicu’ konflik. Karena apapun itu, kepentingan Maluku Utara adalah yang utama, jangan karena libido kekuasaan, lantas kita menghalalkan segala cara. Silahkan memilih figur yang dianggap paling layak, angkat dan puji setinggi mungkin kandidat yang menurut kalian layak diperjuangkan, namun jangan sedikitpun menghina, menjatuhkan, mengfitnah dan membuat kampanye hitam lainnya kepada lawan politik anda.

Berdasarkan jadwal KPU, Pilkada di Indonesia akan digelar di 17 Provinsi, termasuk didalamnya Maluku Utara, 115 kabupaten, dan 39 kota. Disisi lain, kita pasti telah bersepakat pada nurani masing-masing, bahwa sejumlah nama-nama yang masuk sebagai bakal calon Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Utara yakni putra-putra Malut yang terpilih. Mereka telah melewati banyak proses pematangan, popularitas mereka tak perlu diragukan lagi, telah dewasa dengan fitnah dan tuduhan, mempunyai integritas dan track record. Intilah mereka inilah generasi-generasi terbaik Maluku Utara. [***]

 

 

Catatan : Amas Mahmud, S.IP (Putra Malut dan Sekretaris DPD KNPI Manado)

Bagaikan Kadal Beli Saham Milik Buaya, Kodok Hanya Melongo Terpingkal-Pingkal

(Akal-Akalan Pemerintah Beli Saham Rio Tinto di Freeport)

Salamuddin Daeng (Foto Ist)

Oleh : Salamuddin Daeng

Waduh, pemerintah mau beli partcipating interest Rio Tinto di Freeport? Itu sama sekali tidak berdasar. Ini jelas akal akalan kelas kadal. Rio Tinto tidak punya saham di Freeport McMoran maupun di Freeport Indonesia. Rio Tinto hanya punya participating interest yang akan berakhir 2021.

Indonesia menjalin hubungan Kontrak Karya (KK) dengan Freeport. Lalu Freeport membuat perjanjian participating interest mengenai pembagian produksi sampai dengan tahun 2021, karena ada kontribusi dana operasional dari Rio Tinto dan itu akan berakhir tahun 2021 dan tahun 2021 adalah habisnya Kontrak Karya Freeport. Lah kok Pemerintah Indonesia malah mau beli participating interest tahun 2022 ke atas? Sekali lagi ini akal akalan kadal.

Katanya participating interest bisa dikonversi jadi saham, ini hal baru, saya baru dengar. Apalagi Freeport buat perjanjian dengan Rio Tinto mengenai pembagian produksi penuh Grasberg di atas tahun 2022. Lah wong kontraknya saja belum tentu diperpanjang oleh pemerintah Indonesia, bagaimana Freeport bisa buat perjanjian semacam itu.

Belum lagi kita harus beli participating interest di atas tahun 2022 yang ilegal itu. Wah ini benar benar skandal kelas kadal. Mengeluarkan uang negara untuk beli “saham palsu” lalu keluar uang lagi untuk menanggung biaya produksi. Ditambah harganya mencapai Rp.55 triliun. Gile mahal banget. Ditambah lagi uangnya dari hasil penyertaan modal negara di BUMN tambang. Ini bicara dengan DPR-kah?

Kalau mau minta participating interest tidak perlu pake beli. Hal itu sebagai hak otomatis Indonesia karena memberikan perpanjangan kontrak kepada Freeport. Indonesia mendapatkan bagian karena Indonesia adalah pemilik kekayaan alam Grasberg senilai USD 60 miliar. Kenapa harus membeli bagian produksi?. Ini pasti ada yang mau pesta pora bagi bagi hasil olahan menipu rakyat.

Saya belum mendengar penjelasan resmi Freeport McMoran. Benarkan participating interest Rio Tinto dapat dikonversi menjadi saham setelah tahun 2022 .

Meski Freeport ini buaya saya rasa dia tidak akan berani menyampaikan hal itu. Karena dia tahu memperjanjikan sesuatu di atas masa berlaku kontraknya adalah pelanggaran serius. Yang berani bicara semacam ini pasti kelas kadal.

Saya hanya mendengar yang koar koar soal ini adalah menteri ESDM Mr. Green yang menyatakan demikian. Pertanyaannya dimana dia baca kalau participating interest-nya Rio Tinto bisa dikonversi menjadi saham di atas tahun 2022, coba pak Menteri ESDM jelaskan.

“Kalau mau beli saham Freeport, langsung aja mengacu pada Kontrak Karya (KK) . Beli aja saham punya Freeport McMoran yang ada di Freeport Indonesia. Kalau mereka Freeport tidak mau jual, maka tinggal kontraknya saja diakhiri atau jangan diperpanjang lagi, simpel. Jangan sampai Presiden dan para Menteri terkait ini membuat lelucon semacam ini”.

Lelucun, akal akalan dan tipu menipu pembelian saham Freeport tersebut bagaikan transakasi antara dua hewan predator pemangsa, antara kadal dengan buaya. Bagaikan kadal membeli saham milik buaya, sementara sang kodok yang katanya memimpin kerajaan, tapi sangat lemah dan tak mengerti keadaan, hanya bisa menonton, melongo dan terpingkal pingkal tanpa sebab. [***]

KONTESTAN PILKADA SILUMAN

DR Ferry Daud Liando (Foto Suluttoday.com)

DR Ferry Daud Liando, pengamat politik dan pemerintahan

Tanggal 27 Juni 2018 akan digelar pemilihan kepala daerah secara serentak di 171 daerah. Kesibukan partai politik saat ini sedang memasuki penjaringan bakal calon yang kemudian nantinya didaftarkan ke KPU untuk ditetapkan sebagai calon kepala daerah. Setelah ditetapkan sebagai calon kepala daerah maka arena kompetisi akan dimulai. Pilkada tidak dapat dipisahkan dari istilah kompetisi, yakni pertarungan para calon kepala daerah yang diusung (didukung) oleh partai politik atau gabungan partai poltik. Pilkada juga dapat diikuti oleh jalur perorangan atau dukungan non partai politik.

Untuk memperkuat kelembagaan partai politik atau gabungan partai politik maka calon membentuk tim kampanye dan tim sukses, atau istilah lain yang sifanya tim pemenangan. Tim dibagi menjadi tim ahli (pengatur skenario), tim lapangan (mobilisasi massa) dan tim logistik (pegadaan dan distribusi). Tren yang baru muncul adalah tim Informasi dan Teknologi, Planet progress dimanfaatkan untuk pencitraan bahkanpun untuk penyebar berita bohong (hoax), mereka berperan sebagai acting mobs mencari-cari kelemahan calon lain kemudian dibumbui dengan fakta-fakta fiktif dan disebarkan ke masyarakat.

Metode operasional tim sebagaimana disebutkan diatas sesungguhnya dapat dengan mudah diketahui. Ada tim lain yang sepertinya amat sulit terungkap ke publik namun sangat berpengaru pada kemenangan calon.
Salah satu strategi partai politik dalam menjaring bakal calon adalah melibatkanlembaga survei untuk membaca tingkat popularitas para bakal calon.

Hasil survei ini berfungsi sebagai instrument parpol dalam melakukan pemetaan siapa yang menjadi bakal calon dan kemudian siapa dipasangkan dengan siapa. Nama-nama yang sangat popular namun tidak terjaring dalam bakal calon, biasanya dimanfaatkan oleh calon untuk masuk dalam struktur tim pemenangan. Hasil survei ini bukan hanya menjadi kepentingan partai politik untuk pemetaan, namun juga sebagai bahan untuk disodorkan kepada pengusaha atau para pemilik modal. Lantas apa hubungan keduanya?

Pilkada bukan hanya sekedar ajang kompetisi para politisi atau partai politik. Namun pilkada juga telah menjadi ajang kompetisi para pengusaha, meski kompetisi ini terkesan siluman. Sangat terasa namun tak tampak. Tugas mereka adalah membantu membiayai kegiatan kampanye para calon. Di daerah tertentu, ada pengusaha yang sanggup membiayai semua kampanye calon. Kalah atau menang bagi calon, namun tidak demikian bagi pengusaha. Ia tetap menang karena semua calon disponsorinya.

Hasil survei yang sodorkan partai politik kemungkinan besar juga sebagai pertimbangan bagi pengusaha untuk mementukan calon mana yang akan disponsori. Disatu sisi kuat dugaan ada sekelompok pengusaha yang juga melakukan survey sendiri, kemudian hasil surevei diserahkan kepada partai politik untuk dipertimbangkan sebagai calon.

Mengapa pengusaha berkepentingan mengikuti kompetisi untuk memenangkan calon tertentu dalam pilkada?. Jawabnya adalah bisnis. Salah satu strategi untuk memperluas dan memperkuat bisnis adalah menguasai wilayah dengan cara masuk dalam arena kekuasaan politik. Hambatan para pengusaha dalam memperluas dan mengembangkan bisnis adalah kesulitan perijinan, kesulitan lahan, kesulitan kebijakan yang membatasi.

Bagi pengusaha, untuk menaklukkan itu adalah mengendalikan kepala daerah. Dengan mengendalikan kepala daerah maka berharap ijin usaha akan sangat mudah diperoleh, penguasaan aset-aset negara tidak terlalu sulit dikendalikan termasuk mempengaruhi perencanaan daerah baik perencanaan penganggaran maupun penyusunan program legislasi di daerah. Pasal-pasal dalam bagian perda sebagian ada yang dicaplok untuk kepentingan bisnis.

Maka wajarlah jika fakta sekarang banyak lahan hijau berubah fungsi menjadi lahan pertambangan, lahan publik menjadi lahan pemukiman. Lingkungan rusak karena exploitasi sumber daya alam. Para pengusaha kerap juga menguasai pembahasan penganggaran dalam RAPBD maupun pembahasan peraturan di daerah terutama yang terkait dengan usaha. Dibeberapa daerah berdiri megah lahan perhotelan, perumahan dan usaha lainnya yang awalanya lahan tersebut adalah lokasi persawahan petani, lahan hijau yang dilindugi atau lahan yang merupakan aset negara.

Banjir dan kemacetan tak bisa dibendung, akibat semerawutnya pembangunan para pebisnis. Jika ada kritik, alasan klasik pemerintah adalah demi PAD. Oleh para sosiolog menyebut tindakan seperti ini sebagai Divination secondary. Pilkada sepertinya bukan lagi kompetisi soal siapa yang tepat dan tidak tepat, siapa yang baik atau tidak baik, siapa yang mampu atau tidak mampu, siapa yang meyakinkan atau tidak meyakinkan. Pilkada telah menjadi ajang kompetisi para pemilik modal yang berkepentingan menguasai wilayah bisnis. Pikada telah menjadi pertarungan soal kepentingan.

Para pemilih telah terjebak pada faktor subjektifitas dalam menilai calon. Jika calon itu menguntungkan, maka apapun latarbelakang calon itu pasti akan di bela mati-matian. Jika calon membahayakan jabatan atau bisnisnya, maka sebagus apapun calon itu tetap akan menjadi incaran kebencian dan berusaha meluputkannya pada jurang kekalahan.

Inlah salah satu betuk kejahatan pilkada selama ini. Sikap atau dukungan politik pemilih terhadap calon sangat ditentukan oleh kepentingan pemilih terhadap calon. Jika calon itu akan menguntungkan karirnya atau bisnisnya, maka apapun batasan kemampuan calon akan tetapi dibelanya. Meski buah terasa hamis tetap akan terasa lesat. Sebaliknya meski buah itu segar dan sehat, namun jika kelak akan mengancam posisinya maka segala cara bisa dilakukan untuk menjatuhkan derajat sosialnya.

Cara orang menilai politisi, tergantung kepentingan orang itu kepada politisi. Jika posisi politisi menguntungkan kedudukannya, maka keburukan politisi itu dibela dan akan dianggap tanpa cela dan dosa. Namun jika posisi politisi mengacam kedudukannya, maka prestasi politisi itu tidak akan dianggap dan harus dihujat atau disingkirkan.

 

_____________________

Catatan: Tulisan ini pernah dimuat di Koran Radar Manado edisi 11 Desember 2017

iklan1