Category: Opini

Marxisme dan Teka-Teki Telur dan Ayam

Karl Marx (Foto Ist)

Karl Marx (Foto Ist)

PEMBACA pasti pernah mendengar pertanyaan teka-teki populer ini: ‘mana dulu, ayam atau telur?’ Sepintas pertanyaan ini tak punya jawaban. Apalagi konteksnya obrolan buang-buang waktu di selasar kampus sambil nunggu dosen yang telat. Kalo kita jawab ayam, pasti penanya berkilah: bukankah ayam berasal dari telur? Begitu pula kalau kita jawab telur, bukankah telur berasal dari ayam? Apapun jawaban beserta argumen kita buat penanya, pasti ujung-ujungnya ialah meningkatnya keakraban semata. Memang untuk latihan debat kusir atau koan dalam meditasi Zen, pertanyaan ini sungguh bagus. Tapi, saya pikir teka-teki ini bagus juga dijadikan isi paragraf pembuka tulisan di kolom Logika. Ketika itu terjadi, pertanyaan muncul: apa hubungannya teka-teki telur-dan-ayam dengan Marxisme?

Atas teka-teki ini, seorang kawan menjawab: relasi telur-dan-ayam itu dialektis, bro!. Kita tidak bisa menentukan mana yang lebih dulu dan mana yang kemudian. Pertanyaanmu itu ngga intelek! Coba kita pikir baik-baik ya. Keduanya kan mengada, seperti diajarkan Martin soal dialektika, ko-relatif atau yang satu mengandaikan keberadaannya pada yang satunya lagi dalam relasi tak terpisahkan. Siapa saja yang coba-coba mendahulukan yang satu atas yang lain niscaya gagal sebab memang tak ada yang dahulu dan yang kemudian. Kita niscaya jatuh pada determinisme dan reduksionisme apabila memaksakan kedahuluan ontologis salah satunya. Tidak! Sebagai Marxis terpelajar kita mesti jauhi totem ilmu borjuis itu!

Cendikia sekali. Jawabannya terdengar seperti jawaban seorang Marxis tulen. Bagaimana tidak, kawan kita ini mendasarkan jawabannya pada asas-asas dialektika paling pokok yang disebut doktrin relasi internal. Segala hal konstitutif terhadap segala hal lainnya. Karena dipuji, kawan ini terus menambahkan argumennya dari korpus Marxisme: Engels kan mengajarkan bahwa dialektika bekerja di pikiran, alam, maupun masyarakat. Dialektika ayam-dan-telur adalah bukti bahwa alam itu realitas dialektis. Bukankah Marx juga mengajarkan pada kita bahwa bukan unit individual tapi relasi yang mengisi relung terdasar realitas? Kapital itu relasi sosial lho, bukan entitas. Begitu pula basis-suprastruktur. Kalau kita tidak percaya dialektika, kata kawan ini, kita bukan Marxis!

Kawan lain berbisik pada saya. Dia memberi jawaban lain ihwal teka-teki ayam dan telur. Menurutnya, dari fakta evolusi, telur terlebih dahulu ada daripada ayam. Buktinya? Gallus (nama genus semua jenis ayam-ayaman, termasuk ayam kampung yang suka dibikin pecel, Gallus gallus domesticus) itu anggota keluarga Phasioanidae dari Ordo Galliforma, salah satu anggota kelas Aves di kerajaan Binatang. Leluhur jauhnya ialah Archaeopteryx, satu jenis saurus yang hidup sekitar 150 juta tahun lalu. Saurus bereproduksi melalui telur yang dierami di luar induk. Artinya, jauh sebelum ayam muncul di pohon evolusi hayati, telur sudah ada terlebih dahulu. Dengan gaya tuturnya Martin: untuk adanya ayam sama sekali, telur mesti ada terlebih dahulu di alam. Jadi, telur lebih dulu daripada ayam.

Jawaban kawan yang satu ini juga terdengar seperti jawaban seorang Marxis. Bagaimana tidak, dia mendasarkan jawabannya pada asas syarat-syarat material keberadaan suatu relasi. Baginya, di luar relasi internal ayam-dan-telur ‘saat ini’, ada relasi eksternal yang memungkinkan sama sekali keberadaan relasi internal, yakni fakta evolusi bahwa telur yang dierami di luar induk ada lebih dahulu ketimbang evolusi ayam dari filogeni spesies-spesies petelur sebelumnya. Dengan menekankan pada materialitas keberadaan hal-ihwal relasi, pandangan kawan ini juga menjadi historis. Ada asal-usul dari serba hal-ihwal yang relasional, entah itu ayam-dan-telur, majikan-dan-hamba, ataupun kapitalis-dan-proletar. Apabila Marxisme itu pandangan dunia materialis, bukankah pandangan kawan ini boleh juga mendaku dirinya Marxis?

Menurut kawan materialis ini, jawaban ‘dialektis’ di atas terdengar naif. Meski kedengarannya seperti argumen seorang Marxis tulen, tapi itu keliru pada hal paling mendasar. Kekeliruannya terletak pada pengutamaan dialektika di atas materialisme. Apa pasal? Di jawaban itu tersirat bahwa relasi ialah segalanya dibanding materialitas keberadaan yang ditautkan relasi itu. Boleh dibilang jawaban itu lebih Hegelian ketimbang Marxian. Kawan ini pikir, inilah salah satu penyakit Marxis kontemporer di Indonesia; penyakit borjusi kecil-kecilan yang mengkhotbahkan dialektika secara membabi-butanya dan mengaku Marxis karenanya. Kawan ini berteguh bahwa sebelum dialektis, Marxisme itu materialis. Dialektis itu cuma predikat atau sifat saja dari materialismenya. Jangan hanya karena ‘materialisme dialektis’ itu satu kata, lantas menyetarakan derajat antara yang materialis dan yang dialektis ke dalam relasi internal simetris. Kalau begini jadinya, Marxisme bisa jatuh ke jurang idealisme yang tak terampuni dan akan tak terbedakan pula dari musuh-musuh Marxisme. Mengabaikan hakikat materialistik dari Marxisme demi dialektika yang sepintas terdengar lebih cendikia, bisa saja menghapus pondasi Marxisme sama sekali.

Lebih lanjut dibilangnya bahwa dialektika itu bisa berbahaya tanpa materialisme. Misalnya dalam soal tautan antara ada dan pikiran, antara realitas dan kehendak. Seperti dalam relasi ayam-dan-telur, di dalam tautan antara ada dan pikiran, realitas dan kehendak, tentu saja terdapat relasi internal antara keduanya. Bahwa antara realitas dan kehendak atau antara ada dan pikiran terdapat pertautan tak perlu disangkal. Justru karena terdapatnya pertautan inilah yang memungkinkan kritik ideologis seperti yang selama ini dioperasikan kritik ekonomi-politiknya Marx dan sosiologi pengetahuan kontemporer. Namun yang perlu ditegaskan ialah bahwa tautan keduanya tidaklah simetris seperti dalam doktrin relasi internalnya Hegel. Apabila simetris relasinya, maka kita bisa saja memulai dari yang sebaliknya dari kritik ekonomi-politik. Kita bisa terjebak dalam penyakit Hegelian muda yang mengira pengubahan pikiran dan kehendak bisa mengubah ada dan realitas. Bahwa kategori-kategori ekonomi-politik (pikiran) itu, misalnya, berelasi dengan kondisi material/kelas (ada) sehingga ekonomika neoklasik tak lebih dari pantulan kehendak kelas kapitalis atas realitas perekonomian tempat mereka hidup dan berjuang memenangkan pertarungan kelas melawan proletariat, bisa jadi benar. Tetapi sekadar mengubah kategori-kategori (pengetahuan atau kesadaran orang atas realitas) tidak lantas bereslah masalah di tingkat realitas.

Pengabaian pada adanya tautan eksternal dari relasi internal hal-ihwal bisa berujung pada lamunan militan akan, misalnya, cinta. Cinta tentu saja adalah relasi yang menautkan dua hasrat individu secara internal satu sama lain. Namun sebelum adanya relasi internal ini beserta dinamikanya, ada prasyarat material keberadaan hasrat dari seseorang yang nyata pada sesuatu di luar diri yang nyata pula sekaligus menjadi tempat hasrat itu ditujukan. Cinta itu, kata Marx, “tak bisa punya rujukan pada perkembangan internal [semata] karena ia tidak bisa dibangun secara a priori; karena perkembangannya ialah hal nyata yang mengambil tempat di dalam dunia indrawi dan antara individu-individu nyata”[1]. Selain itu, karena “yang terkasih ialah objek indrawi, dan apabila Kritisisme Kritis[2] berlagak mengakui suatu objek, ia butuh setidaknya suatu objek tak-berindra”[3], kata Marx. Artinya, sekadar hasrat dan kehendak pada cinta tidak akan mengubah realitas bahwa kita jomlo lapuk. Ada prasyarat material yang eksternal untuk adanya sama sekali relasi internal dua kategori dalam cinta. Dan prasyarat ini mendahului sekaligus menopang (supervene) adanya kehendak dan relasi dua kategori dalam cinta itu kemudian.

Dalam ‘ilmu’ humaniora, posisi kawan dialektis yang belum memahami arti cinta atau yang bertepuk sebelah tangan sambil melamun maujud ke dalam pikiran antropolog-antropolog idealis semacam Franz Boas, Durkheim, atau Lévi-Strauss bahwa manusia dan kebudayaan itu satu paket keberadaan. Keduanya korelatif. Di situ ada manusia, di situ pula kebudayaan ada. Yang satu mengandaikan yang lain secara niscaya. Buat mereka differentia specifica manusia atau hal pokok yang membedakannya dari binatang-binatang lain terletak pada kebudayaannya. Bolehlah kita sebut pandangan ini ‘pan-kulturalisme’. Kekeliruan pan-kulturalisme sama dengan kekeliruan pandangan kawan dialektis soal ayam-dan-telur. Apabila yang dimaksud kebudayaan adalah segala hal-ihwal simbolik ciptaan manusia yang reproduksinya ekstrasomatik, maka sebelum kapasitas simbolik berkembang, dipersyaratkan suatu perkembangan tertentu dari manusia dengan kapasitas biopsikologis tertentu di otaknya. Sebelum munculnya kapasitas kognitif yang memungkinkan sama sekali produksi simbol, sebuah otak dengan kerumitan sistem syarafnya mesti berevolusi sedemikian rupa dahulu dan memungkinkan kapasitas kognitif sama sekali pada satu produk alam yang namanya manusia.

Coba tengok bukti evolusi kebudayaan, kata kawan materialis. Salah satu bukti empiris keberadaan kapasitas simbolik ialah tinggalan arkeologis benda-benda ciptaan manusia yang non-utilitarian, yang fungsinya bukan untuk subsistensi atau bertahan hidup semata. Mengapa ini patokannya? Apabila sekadar kapasitas menggunakan (dan membuat) perkakas, semua kera besar dan beberapa spesies monyet juga menggunakan perkakas dalam aktivitas subsistensi dan bertahan hidupnya. Hanya manusia sajalah yang bisa memproduksi benda-benda non-utilitarian semisal berlaksa meme harian di facebook atau bunga rampai tentang Engels. Karena benda-benda itu tak terkait langsung dengan subsistensi yang empiris-aktual, itu artinya keberadaan mereka melibatkan suatu sistem simbolik atau pemaknaan, sesederhana apapun itu.

Apabila ini patokannya, kita bisa ambil bukti tertua berupa arca mungil yang menggambarkan sosok perempuan gendut (perempuan karena berpayudara, gendut karena perutnya buncit)[4]. Dari bukti tertua itu, maka ‘kebudayaan’ baru muncul tak lebih tua dari 40 ribu tahun silam. Padahal keberadaan genus homo sudah sejak dua juta tahun silam. Kalo kita persempit ke kemunculan Homo sapiens, maka paleospesiesnya sendiri sudah hadir dalam bentuk yang sepenuhnya seperti kita 165 ribu tahun silam. Artinya, ada jeda beberapa puluh ribu tahun sebelum kapasitas berkebudayaan muncul. Ke mana saja ‘kebudayaan’ selama itu kalau benar manusia dan kebudayaan itu ada seiring sejalan sejak asali?

Yang luput dari amatan pan-kulturalisme (dan tentu kawan dialektis) ialah bahwa kebudayaan itu tiada lain kebudayaan-nya manusia. Keberadaan kebudayaan mengandaikan suatu manusia terlebih dahulu. Ada syarat-syarat material yang mesti terpenuhi terlebih dahulu untuk adanya sama sekali kebudayaan. Syarat-syarat itu, kata Marx juga, bergantung pada “organisasi fisik” manusianya. Dan sekarang ilmu evolusi memberi kita banyak bukti bahwa manusia adalah produk alam; hasil evolusi dari leluhur keranya yang tanpa kebudayaan. Pertanyaan lanjutan materialis akan menjadi: bagaimana kebudayaan muncul sama sekali dari evolusi mahluk yang sama sekali tak berkebudayaan? Jawabnya harus dicari dari penyelidikan ilmiah ihwal kondisi-kondisi material yang memungkinkan kemunculannya, bukan dengan mengandaikan begitu saja keberadaan kebudayaan melekat pada kemanusiaan. Dengan begini, siasat materialis ini menutup peluang masuknya ‘Misteri’ ke dalam penjelasan atas manusia dan kebudayaan, sekaligus menegaskan cara pandang historis karena segala hal dipandang memiliki asal-usul.

Apakah dengan demikian dialektika harus ditinggalkan? Tentu tidak, kata kawan materialis. Dialektika berguna dalam menelisik soal struktural ketika masalah asal-usul dianggap sudah selesai. Tapi apabila persoalannya adalah asal-usul, dan dalam politik perjuangan kelas di tingkat ideologi asal-usul itu berkenaan dengan legitimasi keberadaan hal-ihwal, maka materialisme, yang memungkinkan cara pandang historis, mestilah menjadi panglima.

Dari paparan kawan materialis di atas, setidaknya ada dua hikmah yang bisa dipetik. Pertama, Marxis mesti mendahulukan materialisme ketimbang dialektika; mengutamakan pada realitas material ketimbang relasi-relasi kategoris yang menautkannya kemudian, atau kita bisa menjadi sejenis Marxis idealis keras kepala yang memaksakan ‘pikiran-pikiran’ Marx dan Engels atau ‘Rusia’ yang agung itu pada realitas material yang kita hadapi saat ini di sini. Apabila sudah begini, Marxis tak akan ada bedanya dengan Mistisis.

Kedua, dalam upaya meneguhkan materialisme Marxis, kita juga mesti akrab dengan temuan-temuan ilmu alam dan bekerja keras menjadikannya senjata dalam peperangan panjang melawan idealisme, atau kita akan mudah tersungkur ketika musuh menembakkan satu saja peluru temuan ilmu alam yang kokoh ke bangunan teoritis Marxis. Pembaca tentu ingat petuah Lenin bahwa “pasukan yang tidak berlatih menggunakan semua senjata, semua sarana dan cara peperangan yang dipunyai atau yang bisa dimiliki musuh, itu artinya bertindak sembrono”[5].

Meski tidak langsung nyambung dengan paparan di atas, alangkah baiknya ilmu terpadu yang diwartakan Martin sebagai program Marxis dalam pertempuran ideologis kita di Indonesia mulai dirintis untuk mengokohkan perlawanan terhadap penjelasan-penjelasan adialami atau suprahistoris tanpa memaksakan realitas pada kehendak revolusioner kita semata. Hanya materialisme yang bisa menolong kita saat ini. Dan untuk sampai pada materialisme yang kaffah, sebagian kawan mungkin mesti memulainya dengan cinta; dengan coba tinggalkan kehidupan jomlo radikal dan mulai mencintai selain diri sendiri beserta lamunan-lamunan malamnya yang romantis namun kadang menyakitkan itu. Bagaimana pun, kata Marx, cintalah “yang pertama kali sungguh-sungguh mengajarkan manusia untuk percaya pada dunia objektif di luar dirinya sendiri”.[6]. (http://indoprogress.com)

 

 

 

Jatinangor, 5 Maret 2015

 

 

 

—————–

 

[1] K. Marx dan F. Engels (1975) “Holy Family, or Critique of Critical Criticism”, dalam Karl Marx and Frederick Engels Collected Works, Vol. 4, London: Lawrence & Wishart, h. 23.

 

[2] Maksudnya adalah dedengkot Hegelian Muda yang sok kritis.

 

[3] Marx dan Engels, op.cit., h. 22.

 

[4] Arca Venus dari Willendorf. Contoh lain ialah lukisan-lukisan gua di Lascaux, Chauvet, Altamira, Pech Merle di Eropa, juga di Sulawesi, Korea, Australia, dan berbagai tempat, yang kesemuanya tak lebih tua umurnya dari 40 ribu tahun silam.

 

[5] V.I. Lenin (2008) “Left-wing communism, an infantile disorder”, dalam Revolution, Democracy, Socialism, disunting P. le Blanc. London: Pluto Press, h. 314.

 

[6] Marx dan Engels, op.cit., h. 21.

Ketika Bangsa Tak Bersandar Pada Nurani

Zaenal (Foto Ist)

Zaenal Abidin Riam (Foto Ist)

Akhir – akhir ini, banyak gonjang – ganjing terjadi di bangsa kita, mulai yang berkaitan dengan hukum, hingga yang bertalian dengan masalah sosial, negeri Indonesia seolah tak pernah sepi dari parodi, mulai dari parodi dengan lakon dan alur yang jelas, hingga parodi dengan alur dan lakon yang sangat absurd, ya ragam kasus besar yang muncul belakangan, tak ubahnya sebuah parodi yang ditampilkan di gedung teater, rumah besar bernama Indonesia bertindak sebagai gedung teaternya, manusia yang bernaung dalam rumah tersebut (rakyat), bertindak sebagai penontonnya, parodi tersebut ada yang selesai dalam sekejap, atau minimal seolah diselesaikan, ada pula yang berlangsung lama, bahkan terus – menerus tanpa ujung yang jelas, akibatnya penontonnya menjadi bosan, terlebih yang ditonton jauh dari kata mendidik, tontonan tersebut didominasi oleh hasrat kekuasaan, kepentingan menjadi panglima di dalamnya, tak ada lagi nuansa nurani dalam semua parodi itu, nurani menjadi kata terlupakan, bahkan sengaja dilupakan.

Di wilayah hukum misalnya, kita akan berjumpa dengan parodi upaya penghancuran KPK lewat tangan busuk kekuasaan, bagi masyarakat awam, bisa saja banyak yang tidak menduga, bahwa nasib KPK akan naas seperti sekarang, apalagi sebelumnya, optimisme publik semakin menguat, khususnya saat KPK dipimpin Abraham Samad, kasus besar mulai disentuh, orang dalam kekuasaan mulai diproses, namun ternyata, yang terjadi di kemudian hari, kelompok kekuasaan, yudikatif dan legislatif beserta kroni – kroninya, mampu menyusun rencana massif dan terstruktur menghantam balik KPK, mulai dari mempolisikan dua orang pimpinan KPK yang paling garang mengeksekusi koruptor, hingga upaya mengkriminalisasikan pulahan pegawai KPK, dengan tuduhan yang sangat susah diterima akal sehat, mengapa? Sebab kasus tersebut tiba – tiba muncul saat tangan KPK mulai menyentuh petinggi kekuasaan, termasuk petinggi kekuasaan di lingkungan penegak hukum, parodi ini menjadi semakin lengkap, tatkala pimpinan tertinggi Indonesia, sang presiden, terlalu lama duduk manis di kursi istana, dan membiarkan KPK terseok – seok, baru ketika KPK hampir menemui ajalnya, sang presiden mengeluarkan jurus ampuhnya yang bernama perpu, sayang perpu tersebut tak ampuh mengembalikan wibawa KPK, KPK seolah menjadi manusia pesakitan yang terus ditikam, lagi – lagi nurani tak hadir dalam parodi ini, semuanya didasarkan pada hitungan mengamankan kekuasaan.

Parodi lainnya yang tak kalah ambigu adalah, kasus terpidana mati beberapa pelaku narkoba, khususnya terpidana mati yang berasal dari Australia, pemerintah negeri kanguru sepertinya tak patah arang, ragam jurus digunakan untuk menyelamatkan warganya, yang pada saat yang sama, warganya itu telah membunuh jutaan masyarakat Indonesia dengan racun narkoba, minimal membunuh pola pikir dan prilakunya, sikap inkonsisten kembali diperlihatkan pemerintah Indonesia, ini terlihat dari penundaan – penundaan eksekusi terhadap para terpidana mati (semoga ketika tulisan ini dipublikasikan eksekusi mati telah dilaksanakan), saat tawaran pertukaran tahanan tidak membuat RI bergeming, maka Australia melangkah lebih jauh, memanfaatkan bocoran dari wiki leaks, salah satu Koran di Selandia Baru, mempublikasikan kecurangan Joko Widodo pada saat Pilpres, entah hal tersebut benar atau salah, namun yang ingin kita lihat adalah sikap sang presiden, yang mesti dilakukan seharusnya bukan aksi ancam balik, berupa pemulangan imigran gelap, namun yang perlu adalah segera mengeksekusi mati mereka, tidak ada lagi penundaan, jika terjadi lagi penundaan, maka kesan intervensi akan sangat kuat, bila RI balik mengancam, maka itu berarti RI bergeming dengan ancaman negeri kanguru, lagi – lagi nurani belum menjadi panglima dalam masalah ini.

Pada sisi sosial, parodi kembali dipertontongkan pemerintah dengan menaikkan harga BBM setelah sebelumnya sempat diturunkan, entah apa yang ada di benak pemerintah dengan tindakan menurunkan dan kembali menaikkan harga BBM sekehendaknya saja, padahal mereka tahu, kenaikan BBM pasti berimbas kepada kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah, atau mungkin pula pemerintah melihat bahwa sekarang merupakan saat yang tepat, momennya pas, mumpun mayoritas mata sedang tertuju pada KPK dan eksekusi mati pelaku narkoba, lalu pemerintah diam – diam menaikkan harga BBM, strateginya cukup ampuh juga, minimal kenaikan BBM kali ini, tak memicu riak sekeras sebelumnya, rakyat lagi – lagi dikibuli, dinamika ini sama dengan memancing orang menyelam di air keruh, saat semua orang masih di dalam air keruh, di permukaan, pemerintah bermanuver cepat dengan menaikkan BBM, tak ada yang bisa melihat suasana di atas permukaan saat semua orang masih menyelam di air keruh, sehingga ketika mereka muncul dari permukaan air keruh, maka sudah terlambat untuk berteriak menolak, lagi – lagi nurani tak ada tempatnya dalam permainan seperti ini.

Sangat susah, bahkan terlalu sulit, meyakinkan diri sendiri, bahwa aksi – aksi yang berlangsung dalam semua parodi itu, menjadikan nurani sebagai dasar pertimbangan utamanya, sebuah keputusan, atau tindakan yang berdasar nurani, selalu bersifat tanpa pamrih, yang terbangun di dalamnya adalah solidaritas nilai, bukan solidaritas kelompok berdasar kepentingan, “jika si A salah maka silakan babat, karena ia bukan bagian dari kelompok saya, namun jika si B yang salah maka harus dilindungi, karena ia bagian dari kelompok kita, kalau ia tersentuh maka kita semua berpotensi tersentuh”, mereka yang berupaya melemahkan KPK boleh jadi nuraninya tak menyetujui, kebimbangan untuk mengeksekusi para terpidana mati pelaku narkoba boleh jadi ditentang keras oleh nurani bersangkutan, saat pemerintah kembali menaikkan harga BBM boleh jadi nuraninya sedang berkata “jangan”, namun semua suara itu akan mudah dibungkam saat hasrat kekuasaan, kepentingan, solidaritas kelompok lebih ditaati, belum terlambat mendengar bisikan nurani, sebelum nurani tak lagi mau berbisik walau kita menanti bisikannya, hal ini penting demi menata bangsa berdasarkan nurani.

 

Catatan : Zaenal Abidin Riam

Ketua HMI MPO Badko Sulambanusa (Sulawesi bagian selatan, Maluku utara, Bali dan Nusa tenggara)

 

Peluang Parpol dalam Pilwako Manado, PDIP Atau Partai Demokrat?

Bakal Calon Wali Kota Manado (Foto Ist)

Bakal Calon Wali Kota Manado (Foto Ist)

Mengikuti alur dan perkembangan politik di Indonesia, memang diakui semua mobilitas Parpol tak luput dari ‘konflik’, dinamika dan kesenjangan, ada intrik yang selalu saja menjadi hal lazim dalam aktualisasi politik. Dalam konteks penguatan Negara dan pilar berdemokrasi, berbagai elemen penentu (determinan) perlu menjadi perhatian kita dan tidak boleh diabaikan, diantaranya seperti eksistensi kelompok kepentingan (interest group), kelompok penekan (presure group), masyarakat secara mayoritas dan pemerintah yang masing-masing memiliki peran serta pengaruh disaat pengambilan kebijakan dilakukan. Di daerah Sulawesi Utara (Sulut) misalkan, peran kelompok penekan berupa Ormas, LSM, dan kelompok swasta (pengusaha) kemampuannya untuk mempengaruhi kebijakan di daerah ini tetap saja ada.

Berbeda peran, kelompok yang satu ini, yakni kelompok kepentingan diantaranya berupa kelompok partai politik, yang kecenderungannya melakukankan sesuatu karena faktor interest. Kelompok ini sering menerapkan istilah tak ada teman yang abadi dalam praktek politik, karena yang abadi menurut mereka hanyalah kepentingan. Bila dua komponen besar ini pengelolaannya dilakukan, contohnya kekuatan, kelemahan peluang dan ancaman yang dimunculkan dari kelompok penekan dan kelompok kepentingan diatur dengan baik, manakala manajemennya dilakukan untuk pemenangan dalam Pemilu, hal tersebut akan membawa efek fundamental dalam terwujudkan ketertiban dan kesejahteraan masyarakat demi mempengaruhi publik (konstituen).

Membicarakan kelompok penekan dan kelompok kepentingan, tanpa menyoroti politik secara riil membuat analisis ini tidak menarik dilakukan dan kurang berkembang. Sekedar membaca peta politik atau peta kekuatan Parpol di Manado, tentang praktek politik di Kota Manado jelang pemilihan kepala daerah (Pilkada), mulai dari soliditas Koalisi Merah Putih (KMP) di Kota Manado hingga Koalisi Indonesia Hebat (KIH), yang kelihatannya sejauh ini belum mengambil langkah. Sebagaimana yang terlihat, untuk Pilkada Kota Manado baru muncul figur-figur dari Partai Demokrat (PD), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), baru ini yang teridentifikasi.

Mereka kader terbaik Partai Politik (Parpol) seperti DR GS Vicky Lumentut dari Partai Demokrat Sulawesi Utara, yang dipastikan dapat mengharumkan nama baik Partai Demokrat di Kota Manado, Syarifudin Saafa ST, Amir Liputo SH, dan Abid Takalamingan S.Sos dari Partai Keadilan Sejahtera, Richard Sualang, Andre Angow, dari PDI Perjuanga Kota Manado, Hi. Ayub Albugis dari PAN, Audy Lieke, Gerindra. Dari lima Parpol yang telah memunculkan nama kadernya, empat diantaranya dari KMP dan satunya KIH. Meski komposis KMP di Kota Manado juga terlihat lebih dominan di DPRD Manado, namun kekuatan KIH di Kota Manado tidak bisa diremehkan. Begitupun kalau disesuaikan dengan aturan Pilkada, hanya Partai Demokrat yang dapat mengajukan calon sendiri di Pilwako Manado.

Jika diperhitungkan kekuatan politik PDIP diakui sangat besar peluangnya untuk menang, selain memiliki kader yang militan, basis masa yang luas, juga didukung dengan otoritas mengendalikan struktur pemerintahan secara nasional (baca, Jokowi petugas PDIP, red). Dengan posisi tersebut, penyelenggara Pemilu berpeluang dikontrol dan mengikuti perintah Parpol yang satu ini, bila intervensi dilakukan. Untuk posisi PKS Sulawesi Utara, sudah menjadi rahasia umum dimana PKS identik dengan Parpol yang memiliki kader-kader loyal dan militan. PKS solid karena memiliki kader yang taat pada instruksi partai, berdasarkan pengalaman, PKS sendiri tidak terdengar gejolak dan pertentangan internal.

Begitupun dengan PAN, memiliki peluang menang yang sama dalam Pilwako Manado, jika mereka memilih kawan politik (koalisi) yang tepat. Walau PAN seperti dalam Kongres di Bali belum lama ini kabar beredar DPW PAN Sulawesi Utara memilih Hatta Rajasa, dan hal tersebut akan membawa implikasi politik tersendiri.

Selanjutnya Parpol apa yang lebih berpeluang dalam Pilwako Manado 2015 kali ini? Kemudian kehadiran ‘pemain’ non-parpol seperti pengusaha dan birokrat sebagai alternatif pilihan juga perlu diperhitungkan dalam pertarungan Pilwako Manado, ada kalangan investor (pebisnis) yang tidak segan-segan menanamkan investasinya secara finansial dan juga dalam ranah politik mereka ini melakukan ekspansi kuat termasuk di dalamnya mempengaruhi konstalasi politik. Karena telah terbukti, kebijakan Parpol, kebijakan pemerintah dan juga penyelenggara Pemilu sering tergode (terpengaruh) dengan kehadiran para kelompok non-parpol ini, yang mengutamakan materi (uang) sebagai strategi mereka dalam memenangkan Pilkada.

Diakhir catatan singkat ini, akan kami sajikan beberapa peluang Parpol di Manado yang akan memenangkan Pilwako 2015, yakni Parpol PDI Perjuangan dan Partai Demokrat yang bila mampu memaksimalkan infrastruktur dan suprastruktur politik. Komunikasi dilakukan dengan baik, maka PDI Perjuangan, kemudian Partai Demokrat akan menjadi pemenang. Alasannya sederhana, karena secara politik kedua Parpol tersebut memiliki nilai lebih dibandingkan Parpol lainnya, PDI Perjuangan sebagai Parpol pemenang dalam Pilpres, sementara Partai Demokrat di Kota Manado adalah incunbent yang saat ini sedang memimpin Kota Manado. Kekuatan ‘sama kuat’ antara PDI Perjuangan serta Partai Demokrat makin mengkristal, bila tidak ada gangguan eksternal secara politik. Apalagi peta perpolitikan secara Nasional Prabowo (KMP) menertibkan barisan koalisi di Kota Manado, dan menguatkan Partai Demokrat. Situasi ini membuat calon alternatif diluar Parpol terhimpit peluangnya untuk menang. Kecuali non-kader Parpol yang mampu menerobos dan merubah kebijakan PDIP dan partai Demokrat, meski langkah ini membawa resiko besar (riskan).

 

Catatan : Redaksi www.suluttoday.com

Praksis Panggung Politik: Berkaca Dari Sang Aktor Adolf Hitler

Albert W Kusen (Foto Ist)

Drs Albert Kusen (Foto Ist)

SEJARAH Adolf Hitler, Pemain Sandiwara Ulung

Seorang ahli sejarah asal Hamburg menggambarkan Hitler sebagai seseorang yang pandai bersandiwara untuk menarik simpati pengikutnya.

Hitler berlatih secara khusus selama bertahun-tahun untuk memperkuat otot lengannya. Tujuannya agar dia bisa mengangkat tangan cukup lama untuk “Salam Hitler“ dalam parade-parade militer. Hal ini diungkapkan Volker Ullrich dalam buku barunya: Adolf Hitler. Die Jahre des Aufstiegs 1889-1939(Tahun-Tahun Kebangkitan 1889-1939). Menurut Ullrich, salah satu rahasia sukses Hitler meniti karir politik sampai ke puncak kekuasaan adalah kemampuannya untuk bersandiwara.

Pribadi Hitler sampai saat ini diliputi berbagai mitos dan legenda. Hitler sendiri selama hidupnya berusaha membangun berbagai mitos itu. Misalnya ia menceritakan masa kecil yang penuh kemiskinan. Tapi cerita itu tidak benar. Hitler berasal dari keluarga menengah.

Selama menjadi pemimpin Jerman, Hitler juga membangun citra kehidupan yang sederhana dan seadanya. Tapi ini juga tidak benar. Sebab ia senang memakai baju dan mobil-mobil mahal. Hitler juga mengeruk keuntungan besar dari penjualan bukunya “Mein Kampf“.

Seorang Demagog Ulung

Salah satu keberhasilan Hitler adalah membangun mitos bahwa dia tidak punya kehidupan pribadi dan hanya bekerja untuk melayani rakyat dan negara Jerman. Menurut Volker Ullrich, Hitler punya kehidupan pribadi yang sangat. (***)

Catatan : Drs Albert Kusen (Dosen fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsrat Manado)

GSVL, Ai Mangindaan dan Ivansa Rebut Wali Kota Manado, Siapa yang Unggul?

GS Vicky Lumentut, Harley Mangindaan dan Ivan Sarundajang

GS Vicky Lumentut, Harley Mangindaan dan Ivan Sarundajang

Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Manado yang diperkirakan mulai akhir tahun 2015 ini menjadi segmen penting yang ramai diperhatikan warga Manado. Kali ini redaksi Suluttoday.com ikut memberikan analisis terkait siapa saja figur yang berpeluang memimpin Kota Manado kedepan, berdasarkan hasil kajian redaksi memperoleh kesimpulan jika Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Manado diramaikan 3 kandidat, diantaranya DR GS Vicky Lumentut (Wali Kota Manado, incumbent), DR Harley AB Mangindaan (Wakil Wali Kota Manado dan anak dari Wakil Ketua MPR RI), serta Ivan Sarundajang (Wakil Bupati Minahasa dan anak dari Gubernur Sulawesi Utara).

Kemungkinan seperti munculnya ‘konflik’ segitiga akan terjadi, kekuatan GSVL sapaan Lumentut tak bisa diabaikan begitu saja karena GSVL terbukti telah melakukan pembangunan di Manado. GSVL memanfaatkan gilirannya selama satu periode menjadi Wali Kota Manado dengan baik untuk melayani warganya, bila ditarik dalam perspektif sosial dapat disebutkan sosok GSVL telah memiliki modal sosial (social capital), sebagai nilai lebih, kata Karl Marx. Jika kompetisi politik diarahkan pada konteks kompetisi konstruktif, pertarungan program para Calon Wali Kota Manado, mengedepankan praktek kampanye politik yang edukatif, humas, tidak melibatkan money politik, dan menghindari pengaruh politik dinasti, maka masyarakat Manado selaku konstituen bakal memilih figur yang programnya benar-benar populis dan tidak kalah pentingnya rakyat akan memilih kandidat Wali Kota Manado yang telah terbukti kerjanya.

Bukan memilih mereka yang hanya menjual janji, menjual program, lantas mengabaikan kepentingan publik. Figur yang memprioritaskan dan menonjolkan kepentingan sepihak akan tergilas atau terselaksi dengan sendirinya oleh pilihan konstituen, apalagi berdasarkan data yang diperoleh, klasifikasi karakteristik pemilih di Kota Manado masih didominasi pemilih rasional (tipe umum pemilih perkotaan). Namun, ada juga basis pemilih floating mass (massa mengambang) yang ketertarikannya lebih pada kepentingan sesaat (vested interest), yakni pemilih pragmatis. Sekedar menambah referensi, sebagaimana pemetaan yang disampaikan DR Firmanzah, dalam bukunya Marketing Politik; Antara Pemahaman dan Realitas (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008) membedakan klas pemilih atas beberapa bagian, diantaranya pemilih rasional, pemilih tradisional, pemilih kritis, pemilih apatis dan pemilih skeptis. Dari masing-masing pemilih ini memiliki kecenderungan berbeda sesuai kebutuhan serta domainnya.

Selanjutnya, bila dilakukan pemetaan sebagai pengantar awal, peluang Ai Mangindaan sapaan akrab Harley untuk terpilih nantinya pada Pilwako Manado juga terbuka. Ai Mangindaan juga secara pribadi meski baru menjadi Wakil Wali Kota Ai Mangindaan mampu menjaga harmonisasi hubungan dengan sang Wali Kota, menjalankan tugas pengawasan, Ai Mangindaan sering melakukan blusukan, terjun langsung ke masyarakat sehingga tingkat keterkenalan dirinya relatif menjadi perhatian tersendiri bagi calon Wali Kota Manado lainnya dalam kaitannya dengan peluang Ai Mangindaan jika mencalonkan diri sebagai Wali Kota Manado. Hal yang berdampak besar dan menopang kekuatan sosok Ai Mangindaan adalah karena pengaruh sang Ayah E.E. Mangindaan, mantan Gubernur Sulawesi Utara, Mantan Menteri, memiliki posisi strategis dalam jajaran DPP Partai Demokrat, dan saat ini menjadi Wakil Ketua MPR RI, eksistensi Ai Mangindaan secara politik diuntungkan juga dalam posisi tersebut, sehingga banyak kompetitor politik untuk Pilwako Manado tidak sebelah mata memperhitungkan dirinya.

Sekedar menyajikan literatur tentang marketing politik sebagaimana disajikan DR Firmanzah, bahwa M. N. Clemente mendefenisikan marketing politik sebagai pemasaran ide-ide dan opini-opini yang berhubungan dengan isu-isu politik atau isu-isu mengenai kandidat. Secara umum, marketing politik dirancang untuk mempengaruhi suara pemilih di dalam pemilu.

Sementara itu, bagaimana dengan kekuatan Ivansa sapaan akrab Wakil Bupati Minahasa bila nantinya maju dalam Pilwako Manado. Kinerja Ivansa di Manado memang secara riil belum nampak seperti kedua figur diatas, yang didapatkan redaksi, terakhir Ivansa terpilih sebagai Ketua Umum ORARI Sulawesi Utara, rumor politik yang berkembang, Ivansa juga digadang-gadang maju dalam Pilwako Manado dengan dukungan dari bawah. Meski tidak secara fulgar melalui media massa. Ivansa juga diketahui memiliki keunggulan, yakni selain figur muda yang energik, memiliki wawasan yang luas dan punya komitmen kerja, Ivansa diperkuat dengan posisi ayahnya SH Sarundajang yang saat ini menjabat Gubernur Sulawesi Utara pada periode, Pemiba Partai, Ketua umum Asosiasi Ilmuan Politik Indonesia (AIPI). Segudang prestasi yang diraih ayah Ivan tak bisa disepelehkan begitu saja dalam kalkulasi kekuatan Ivansa, jika bertarung dalam Pilwako Manado. Fakta politik semacam ini dipastikan menjadi entitas penting dalam analisis kekuatan bahwa siapa yang nantinya berhasil terpilih dan menang dalam momentum Pilwako Manado nantinya.

Nah, selanjutnya yang ideal dan urgen sebagaimana keinginan kebanyakan masyarakat Kota Manado untuk pemimpin Kota Manado kedepan seperti apa. Apakah dari kalangan pengusaha, birokrat, politisi, budayawan, agamawan, ataukah akademisi? Quo vadis Kota Manado bila pemimpinnya hanya berorientasi memperkaya diri sendiri? Kemudian, jika ditelisik latar belakang ketiga figur diatas, masing-masing memiliki track record jelas dalam posisi keikutsertaan mereka untuk membangun kesejahteraan hidup masyarakat. GSVL yang sebelum menjadi Wali Kota Manado dikenal sebagai birokrat handal, birokrat senior yang begitu profesional dalam menggeluti kerja-kerja birokrasi, terakhir GSVL pernah menjabat Sekretaris Daerah Kota Manado.

Saat ini selain Wali Kota Manadp, GSVL juga menjabat Ketua Umum DPD Partai Demokrat Sulawesi Utara, dan Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) yang juga sebagai penggerak serta pendorong agar UU Pilkada memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengaktualisasikan hak politiknya secara demokratis, APEKSI berhasil mengawal dan mempresure hingga akhirnya wacana Pilkada dipilih DPRD menjadi gagal. Keinginan GSVL agar Pilkada dilakukan secara terbuka, transparan, dan masyarakat bisa memilih calon Kepala Daerah secara langsung akhirnya terealisasi. Boleh jadi karena Vicky Lumentut sependapat dan memahami betul apa yang disampaikan Samuel Huntington pemikir Amerika Serikat yang lulusan doktoralnya diperoleh di Harvard University tentang demokrasi, Huntington menyebutkan demokrasi ada jika para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sebuah sistem dipilih melalui suatu pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala dan di dalam sistem itu para calon bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir seluruh penduduk dewasa dapat memberikan suara.

Sementara itu, Ai Mangindaan dikenal sebagai akademisi yang dalam hal ini menjadi dosen di salah satu Universitas di Sulawesi Utara. Figur muda yang cukup diperhitungkan di Sulawesi Utara, Ai Mangindaan juga kini memimpin organisasi GM FKPPI Provinsi Sulawesi Utara. Begitu pun Ivansa figur yang satu ini mampu menjaga keseimbangan bersama Bupati Minahasa JWS dalam melakukan pembangunan di Kabupaten Minahasa Sulawesi Utara. Ivansa dikenal sebagai figur muda yang memiliki visi besar dalam hal pembangunan, Ivansa juga merupakan figur yang komunikatif dan memiliki wawasan pluralis seperti ayahnya.

Kemudian dari beragam sumber daya (resource) yang dimiliki ketiga figur ini, siapa yang akan menang dalam pertarungan Pilwako Manado? Sebab politik, seperti yang diistilahkan Anthonio Gramsci tidak lepas dari hegemoni (penguasaan), adanya perebutan pengaruh didalamnya. Belajar pada kenyataan, mereka yang menang dan terpilih sebagai pemimpin publik adalah figur yang memiliki kemampuan berkomunikasi dengan rakyat, mereka yang pernah berbuat, tulus bukan modus, tidak sekedar populer, apalagi hanya memiliki popularitas karena desain atau ‘rekayasa’ lembaga survey, mereka yang benar-benar tau apa yang dikeluhkan masyarakat, mereka yang mampu mengendalikan emosinya, dan menjadi pemimpin yang dicintai semua kalangan, tanpa ada diskriminasi.

 

Catatan : Amas Mahmud

iklan1