Category: Slider Bawah

Hentikan Jebakan Politik Hura-Hura, Rakyat Harus Pandai Mendeteksi

Amas Mahmud (FOTO Suluttoday.com)

PERISTILAHAN politik cukup banyak kita temukan dalam literatur. Bila disederhanakan, intinya politik melingkupi hajat hidup orang banyak. Kaitannya dengan kekuasaan dan kesejahteraan rakyat, itu sebabnya politik memerlukan penguatan terus-menerus dalam implementasinya. Kadang kala, praktek politik mengalami bias orientasi lantara sebagian aktor politik kurang memahami tujuan mulia dari politik.

Mereka para politisi harus mampu memastikan alur politik berjalanan pada ‘jalan keselamatan’, bukan kesesatan. Politisi mengemban amanah futuristik, sehingga begitu peningkatan kualitas diri dari politisi pun perlu secara berkala dibenahi. Situasi itu mengambarkan level dan posisi politisi dengan masyarakat umumnya sedikit berbeda dalam hal amanah dan tanggung jawab sosial.

Politisi diberi mandat, diberi kesempatan menjadi bagian penting dari mobilisator perubahan peradaban. Dipundak mereka perbaikan dan pembaharuan tatanan sosial dijalankan, politik berarti pelopor perubahan. Manakala ada politisi yang tidak punya rasionalitas, ‘malas berfikir’, kekurangan etos kerja serta tindakan kepepoloran yang menurun, dia bukanlah politisi sebetulnya. Karena politisi itu hakikatnya pekerja, mereka yang memberi diri total untuk bersama rakyat.

Jadi rakyat juga harus punya koneksi dan alat ukur yang jelas. Tau bagaimana mendeteksi para politisi yang betul-betul kapabel, peduli pada rakyatnya atau tidak. Bukan sekedar memilih karena diberikan sesuatu, apakah itu uang, beras, minyak goreng, telur, gula atau praktek politik bemberian materil lainnya. Rasanya, rakyat terus diajak berfikir dan belajar dari pengalaman politik. Dimana relatif banyak contohnya, politisi dadakan (karbitan) terpilih hanya punya amunisi uang, tapi setelahnya mereka tidak mau pasang badang untuk perjuangkan kepentingan rakyat.

Awal mula politik hura-hura atau seremonial itu dari kebiasaan politisi yang memanjakan rakyat dengan pemberian bantuan instan. Tradisi politik take and give terlampau populer ditengah rakyat, apalagi maknanya ditarik sempit. Hasilnya, dalam semua situasi negosiasi kepentingan rakyat melihat politik sekedar dalam ruang terbatas, mereka mendapatkan apa? memberi apa? Lalu setelahnya, menjadi sulit terbangun kesepakatan atau komitmen jangka panjang.

Dari kebiasaan hura-hura itu terhubunglah rakyat dengan situasi dimana rakyat disulap menjadi berorientasi konsumtif. Mereka sekedar diposisikan sebagai objek politik, bagian yang pasif dan terus-menerus dieksploitasi para aktor politik. Mata rantai saling memanfaatkan tersebut harusnya dihentikan. Apalagi, kurang eloknya lagi para politisi yang belajar tentang kecerdasan buatan (artificial intelligence) menggunakan pengetahuan untuk membodohi rakyat.

Naskah ini menyelipkan sedikit usulan kepada rakyat dan mengingatkan agar tidak tersandera dengan politik hura-hura. Politik yang mengedepankan cover atau sampul, sementara substansinya kering dari tujuan politik yang sebenarnya. Sebab politik itu bukan sekedar ‘bungkusan’ dan merek (brand). Melampaui itu semua, kesejatian politik memerlukan kejujuran, keadilan dan kesetaraan atas nama kepentingan rakyat. Berhentilah rakyat itu terseret skenario politik elit yang mengutamakan menang dalam bertarung semata.

Rakyat perlu diberi pegangan pisau analisa agar muda mendeteksi mana politisi yang layak dipilih nantinya. Tak berkembang kita kalau menjadi rakyat yang berulang-ulang dibodohi politisi picik yang pikirannya pas-pasan. Mari saling mengajak, saling mengingatkan untuk menjadi subjek politik yang minimal mampu mencerahkan diri sendiri. Agar tidak mudah menjatuhkan pilihan pada politisi yang pandai beretorika saja, lebih dari itu mereka yang dipilih adalah orang-orang amanah, mumpuni, sportif, berwawasan luas, bukan pendendam, dan negarawan.

Cara menghentikan praktek hura-hura ialah dengan mendisiplinkan diri kita. Melahirkan kesadaran internal, sehingga tidak ikut berbaur dan terbawa suasana hedonisme politik. Karena menjadi begitu rendahnya wibawa dan harga diri rakyat bila sekedar dihargai dengan uang recehan atau materi apapun. Yang kemudian, hak-hak demokrasinya dikerdilkan bahkan diberangus. Setelah kita mendeteksi karakter politisi secara utuh, baru kita menentukan pilihan politik yang benar.

Berpolitik itu bukan berpesta pora. Menghabiskan uang untuk kepentingan berfoya-foya, demi kesenangan sesaat dan kesenangan diri sendiri, itu iklim yang menarik mundur gerbong demokrasi sebetulnya. Belum lagi kalau kita berfikir dalam skala besar penyelenggaraan Pemilu yang dilaksanakan dengan uang rakyat, lalu inputnya nanti mengecewakan rakyat. Sungguh sangat tidak kita rindukan suasana itu, yang harusnya terlahir adalah perayaan demokrasi melalui Pemilu melahirkan para publik figur, pejabat dan politisi yang ungguh, kemudian amanah berjuang untuk rakyat. [***]

 

————————————-

Amas Mahmud, S.IP, Sekretaris DPD KNPI Manado

Pemerintah Genjot Generasi Milenial ODSK yang Berkualitas

Penyematan tanda peserta pelatihan (FOTO Ist)

BITUNG, Suluttoday.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terus mempersiapkan calon – calon  tenaga kerja yang berkompeten sebelum masuk dunia kerja. Hal tersebut terangkum dalam sejumlah pelatihan berbasis kompetensi yang dihelat di BLK Bitung dan untuk tahun 2019 sudah berlangsung hingga tahap ketiga yang dibuka Rabu (17/07/2019) oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara, Erny Tumundo mewakili Gubernur Sulut, Olly Dondokambey.

Tumundo mengatakan bahwa melalui pelatihan tersebut merupakan program kerja Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara di bawah kepemimpinan Olly Dondokambey dan Steven Kandouw yaitu ODSK – Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang nantinya berdampak naiknya kesejahteraan masyarakat.

Pelatihan tersebut seperti ditegaskan Tumundo yang didampingi Kepala BLK Bitung, Rahel Rotinsulu terdapat beberapa paket untuk 8 kejuruan yang disesuaikan dengan kebutuhan industri kerja di era industri 4.0. Diharapkan melalui program pelatihan kerja yang diberikan, akan lahir ratusan generasi milenial ODSK yang berkualitas dan berkarir di dalam maupun luar negeri.

Ditambahkan Rotinsulu bahwa anak-anak muda Sulawesi Utara yang ingin memperlengkapi diri sebelum masuk dunia kerja dan belum terdaftar di tahap III, masih terbuka lebar untuk mengikuti pelatihan berbasis kompetensi di tahap keempat yang segera dibuka September nanti. Dan patut diketahui bahwa biaya pendaftaran dan pelatihan tidak ada alias gratis serta jika lulus peserta didik mendapat sertifikat kompetensi. (Cat)

Terakreditasi, BLK Sulut Makin Hebat

Rotinsulu saat menerima sertifikat akreditasi (FOTO Ist)

BITUNG, Suluttoday.com – Program-program pelatihan yang ada di LPK Bitung semakin mantap dengan diterimanya Sertifikat Akreditasi dari Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja. Penyerahan sertifikat diberikan Kepala BLK Ternate, Marjono Istianto P ST mewakili Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja kepada Kepala BLK Bitung, Rahel Ruth Rotinsulu SSTp MSi Rabu (17/07/2019) di saat pembukaan pelatihan berbasis kompetensi.

Seperti diketahui bahwa Program Administrasi Perkantoran dan Program Mekanik Junior Mobil yang ada di BLK Bitung dinyatakan telah memenuhi Kerangka Mutu Pelatihan Indonesia. Dengan jaminan ini diutarakan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulawesi Utara, Ir Erny B Tumundo MSi yang turut menyaksikan penyerahan sertifikat tersebut, bahwa mutu pelatihan dalam mendukung program pemerintah ODSK mempersiapkan tenaga-tenaga kerja siap pakai.

Tak hanya itu, kepercayaan balai latihan kerja lain pun langsung mengalir dengan ditandatangani kesepakatan bersama dalam mempergunakan peralatan pelatihan. Dua balai latihan kerja di Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Minahasa Utara serta LPK Tsunagu yang telah banyak mengirimkan tenaga kerja Sulawesi Utara ke Jepang pun menyatakan kerjasamanya dengan pihak BLK Bitung.(ctg)

Generasi Y, Subjek Objek Atau Komoditi dalam Momentum Politik?

Boy Paparang, S.IP (FOTO Suluttoday.com)

GENERASI Y atau lebih akrab sering disebut sebagai Generasi Milenial, akhir-akhir ini sudah tidak menjadi sesuatu yang asing lagi ditelinga. Generasi yang Y adalah generasi yang lahir di era tahun 90-an. Disebutkan juga sebagai generasi milenial karena generasi ini adalah satu-satunya generasi di era modern yang melewati Milenium kedua tahun masehi.

Sejak teori generasi ini dihembuskan pertama kali oleh Karl Mannheim pada 1923, generasi Y secara psikologis adalah generasi yang memiliki pola pikir dan karakter yang terbuka dan penuh dengan ide-ide yang visioner hal ini di sebabkan tumbuh dan kembang generasi ini ada disaat Gadget, Smartphone dan semua fasilitas berbasis computer di tunjang denga perkembangan fasilitas Internet yang serba canggih mengakibatkan generasi ini dengan sangat mudah mendaptkan segala jenis informasi.

Pada Pemilihan Umum tahun 2019 yang telah berlangsung pada medio bulan April yang lalu, Penyematan kata ‘Milenial’ menjadi sesuatu yang sangat bersifat Politis untuk di bahas dan di perbincangkan bahkan hal ini sudah terjadi sejak di gulirkannya Tahapan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilihan Anggota Legislatif jalur perseorangan.

Partai Politik dari tingkat Pusat, Provinsi dan daerah kabupaten/kota tahun 2018, bahkan yang terbaru Presiden Terpilih untuk periode 2019-2024 sekaligus Presiden Petahana mengatakan kepada Awak media bahwa beliau akan mengakat mentri-mentri yang bersal dari kalangan Milenial. Jargon-jargon milenial yang dibawa dalam ranah politik praktis ini menjadi santapan yang ditelan secara langsung oleh masyarakat awam yang terhipnotis dengan jargon Milenial dari pada para Politisi yang berkontestasi di Perhelatan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Jargon ‘Milenial’ seolah menjadi sesuatu yang layak di agung-agungkan. Sebagai generasi yang menurut Karl Mannheim termasuk dalam Generasi Milenial atau Generasi Y, saya merasa tergelitik dan terdorong berpikir secara kritis untuk mencoba memetakan posisi Kaum ‘Milenial’ sebenarnya Berada Pada posisi yang Mana.? Apakah Milenial sebagai subjek atau objek dalam Momentum Politik? Atau bakhan kemungkinan ‘Milenial’ hanya di jadikan komoditas dalam momentum Politik?.

Tampilnya para politisi muda yang tentunya masuk dalam kelompok Generasi Milenial dalam berbagai kesempatan baik debat maupun pada kampanye-kampanye terbatas bahkan Rapat-rapat Umum yang di tampilkan baik itu melalui Media Mainstream maupun media-media Online menjadi sebuah Fenomena yang Multi tafsir apakah Milenial sudah mampu tampil dan merebut panggung politik dari Generasi Baby Boomers.

Dimana generasi ini adalah Generasi yang memiliki tipikal Feodal dan Anti kritik yang terjadi akibat Faktor lingkungan di mana mereka tumbuh dalam keadaan peralihan Pasca Perang Dunia ke II yang Penuh tekanan, atau malah sebaliknya generasi Milenial malah hanya menjadi objek, atau hal pelengkap utama yang tidak bisa berdiri sendiri tanpa ada campur tangan Generasi ‘Tua’ Babby Bomers dalam Momentum Politik.

Dan Lebih Parahnya Lagi Jika Generasi Milenial Hanya di Jadikan sebagai Komoditas atau bahan untuk Jualan pada Momentum politik demi untuk mendapatkan keuntungan secara elektoral mengingat kelompok manusia Milenial memiliki jumlah yang cukup signifikan yaitu berada pada angka 27% dari keseluruhan masyarakat Indonesia yang terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Serentak 2019.

Angka tersebut tentunya jika mengacu pada sifat Milenial dari batasan usia yaitu dari 20-30 tahun, jumlah tersebut masih belum termasuk dengan dengan sifat Milenial dalam Batasan Pola pikir dan gaya hidup, karna perlu kita ketahui Milenial sudah menjelma bukan hanya menjadi kelompok berdasarkan batasan usia melainkan kelompok masyarakat dengan pola pikir dan gaya hidup yang modern.

Tulisan ini saya buat, untuk berbagi dan mengajak Kawan-kawan Generasi Milenial untuk bijak memposisikan diri, mengingat dalam waktu yang tidak terlalu lama yaitu tahun 2020 Kita akan di perhadapkan lagi dengan Suatu momentum politik Pilkada Serentak yang tentunya. Kita harus Menentukan pilihan secara bijak, dimana kepentingan generasi Milenial menjadi suatu keharusan dalam visi setiap Calon Pemimpin yang mengingat.

Apa yang akan di Programkan pemerintah pada periode 5 tahun kedepan memiliki dampak bagi periode berpuluh puluh Tahun kedepan, dan pada periode yang akan datang itu generasi Y memiliki tanggung jawab untuk mempersiapkan konstruksi berpolitik pada momentum politik bagi generasi Z bahkan Generasi Alpha. Untuk tercapainya keutuhan dan kesejahtraan bangsa Indonesia, karna sesungguhnya tujuan dari Politik adalah mulia yaitu kesejahtraan suatu bangsa secara seutuhnya. Bukan Kesejahtraan Segelintir atau Sekelompok Orang Saja. [***]

 

————————————————-

Boy Paparang, SIP, Alumnus FISIP Unsrat dan Pengurus DPD KNPI Sulawesi Utara

Humiang Sindir Kabupaten dan Kota yang Acuhkan Jaminan Sosial

Penyerahan penghargaan kepada kabupaten dan kota (FOTO Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara memberikan apresiasi kepada kabupaten dan kota yang peduli terhadap aparatur daerah dan pegawai non aparatur sipil negara alias honorer. Seperti yang dirangkum media ini untuk kepesertaan jaminan sosial melalui BPJS TK kepada aparatur daerah baru 6 kabupaten/kota.

Sedangkan untuk kepesertaan kabupaten dan kota dalam program perlindungan sosial kepada pegawai non ASN atau kerab disebut tenaga harian lepas masih minim karena baru Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kabupaten Minahasa Selatan dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan saja yang sudah tercatat di BPJS TK.

Untuk itu, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdaprov, Edisson Humiang yang mewakili Gubernur Sulawesi Utara, Olly Dondokambey Senin (15/07/2019) di salah satu hotel di Kota Manado mempertanyakan komitmen kabupaten dan kota dalam mensejahterakan rakyat. Dan bagi pemerintah daerah yang peduli tentu ditegaskan Humiang berhak mendapatkan penghargaan.

Humiang pun didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sulut, Erny B Tumundo, Perwakilan BKD Sulut, Andra Mawuntu bersama pihak BPJS Tenaga Kerja menyerahkan penghargaan kepada kabupaten dan kota yang telah ambil bagian mendukung program Operasi Daerah Selesaikan Kemiskinan dengan keikutsertaan pada perlindungan sosial terhadap aparatur daerah dan tenaga harian lepas. (Cat)

iklan1