Category: Slider Bawah

Politisi Avonturir dan Meningkatnya Oportunisme

Bung Amas Mahmud (Foto Suluttoday.com)

Oleh : Bung Amas, Sekretaris DPD KNPI Manado

Ahirnya para politis seperti lama sampainya pada tujuan politik mereka. Kondisi itu terbaca, dari jenjang karir atau kiprah para politisi dari mudahnya sampai tumbuh uban masih haus kekuasaan. Mereka terus bertenggar dalam praktek politik rebutan kekuasaan, tidak berniat lagi naik kelas, dan tidak mau turun kelas tentunya. Nafsu berkuasa dari mereka terus membuncah, belum juga klimaks.

Seperti mereka belum punya kamus soal pensiun dihari tua. Tak ada masa pensiuannya, tak ada istilah moratorium untuk mereka politisi tulen dan senior. Lemahnya, mereka hanya mau menyasar kekuasaan. Takut kehilangan strata sosialnya, takut kehilangan harta dan kelaparan, mungkin ya?. Konsekuensinya, makin banyaklah antrian politisi dibelakang mereka. Macet, bahkan matilah regenerasi politik. Kesempatan berprestasi bagi politisi yang baru seperti terkunci.

Tak hanya itu, ada pula fenomena politisi avonturir (petualang) atau umumnya kita kenal sebagai politisi ”kutu loncat”. Di Provinsi Sulawesi Utara, sudah banyak kita saksikan. Dari partai politik tertentu, mungkin merasa kepentingannya tidak terakomodasi, mereka pindah. Bermutasi dari satu partai politik ke partai politik lainnya, bagi mereka biasa. Dari sisi konsistensi ideologisasi partai, ini bermasalah sebetulnya. Sebagai politisi, harus punya identitas dan komitmen, istiqomah.

Berpindah-pindah partai politik menandakan bahwa politisi tersebut hanya memburu jabatan kekuasaan. Tidak mendidik publik politik memang. Fenomena politisi avonturir ini membahayakan demokrasi, mereka tak mau ambil pusing dengan konsensus kolektif. Yang penting mereka aman terlebih dahulu, yang lainnya nanti diatur kemudian. Begitu individualistic cara berfikir dan tindakan mereka.

Walau begitu, dalam perspektif demokrasi kita semua harus menghormati pilihan itu. Tapi berharap lebih soal komitmen kepada mereka, berhentilah, jangan berharap. Mereka cenderung bersekutu, dikelilingi atau berkawan dengan kaum oportunis. Mereka yang oportunis bisa muncul dari mana saja, dari latar belakang profesi apapun. Jangan heran, makala politisi avonturir ini bermalasah hukum, dan tiba-tiba jatuh miskin, kebanyakan kaum oportunis ini menjauh.

Tipikal para penyembah berhala kepentingan pribadi itu tidak menghargai pertemanan dan kekeluargaan. Bagi mereka yang utama adalah kepentingan individu. Spirit antara politisi avonturir dan kalangan oportunisme sangat cocok. Mereka pasti memiliki tujuan yang sama, yakni masing-masing mau cari aman sendiri. Bulsit dengan kepentingan publik. Bagi mereka kepentingan rakyat, menjadi hal kesekian.

Kekuasaan yang diberikan rakyat, dimanfaatkan seperlunya untuk rakyat. Selebihnya, manfaat untuk diri dan keluarga yang diprioritaskan. Menjadi perlu waspadalah kita semua, saling ingat-mengingatkan agar tidak terjerumus. Ketika rakyat lalai, lalu mereka politisi avonturir dan oportunis berkuasa, maka siap-siaplah kita menjadi budak. Rakyat yang dekat dilingkar kekuasaan saja yang menjadi perhatiannya.

Bagi-bagi proyek dan pesta pora memanfaatkan jabatan mereka lakukan dengan bangganya. Seolah-olah mereka mengabaikan dan tidak peduli dengan mata telinga publik. Kekuasaan baik di Nasional maupun Daerah hanya menjadi alat mengumpulkan harta. Karakter seperti itu, disekitaran kita banyak kita saksikan, pemimpin berwatak avontirur dan oportunis. Ketika tiba mereka tamat dalam berkuasa, pasti gelisah dan galau melanda, baru mereka menyadari bahwa rakyat adalah segalanya. Mulai lagi, mereka mendekat, ambil hati rakyat untuk berharap dipilih kembali ketika punya kepentingan publik.

Politisi picik seperti itu namanya. Tak tanggung-tangguh, mimbar di rumah ibadah menjadi lahan dan panggung strategis bagi mereka berkampanye. Unjuk kesolehan dipertontonkan, targetnya apa, agar meraih simpati publik, dan dipilih menjadi pemimpin lagi, meski rakus. Mereka tidak menggunakan perasannya saat mengelola kekuasaan, memposisikan diri seperti tuan-tuan besar. Rakyat harus diberi pengetahuan agar tak lagi tertipu.

Edukasi politik harus dilakukan politisi yang populis dan progresif. Mita yang berada distruktur luar partai politik juga punya tanggung jawab moral mengingatkan rakyat agar tidak salah memilih. Pameran kebohongan perlu segera diakhiri, jangan rakyat dijadikan alas kaki. Kemudian, memuliakan rakyat yaitu dengan program-program yang pro rakyat. Berikan kemudahan kepada rakyat, bukan nanti tiba tahun politik baru rakyat pura-pura diperhatikan.

Proses pembodohan dalam praktek politik yang berjalan sistematis harus disudahi. Dipangkas habis. Jangan ada kompromi bagi politisi avonturir, dan kaum oportunis yang kerjanya seperti lindah. Menghisap darah rakyat lalu disisi lain, merekayasa diri menjadi pembela rakyat. Politik bukan arena menampilkan kepalsuan. Kenali para penganut avonturir dan kaum oportunis, gunanya apa? Tentu untuk menghindari mereka.

Nah, untuk diketahui, ciri khas oportunisme adalah suatu aliran pemikiran yang menghendaki pemakaian kesempatan menguntungkan dengan sebaik-baiknya demi kepentingan diri sendiri dan kelompoknya. Tersebarlah para politisi penjilat. Dapat dikroscek kecenderungan orang-orang oportunis ini, mereka hanya menuhankan dan takut kepada penguasa, pengusaha atau siapa saja yang memberi mereka manfaat.

Memang begitu, salah satu trik menghalau demokrasi adalah dengan memberi ruang kepada politisi avonturir dan kaum penjilat oportunis ini tumbuh subur. Dalam pikiran kaum avonturir yang penting kepentingan mereka terpenuhi. Tak mengenal siapa tuannya. Bagi yang memberi manfaat, disitulah mereka akan bersama-sama.

Hal yang mirip dengan watak oportunisme. Semua berdasarkan atas asas manfaat, tidak lebih. Kalau misalkan ditemukan ada lebih untuk mereka berikan kepada rakyat, anggaplah itu bonus. Namun secara umum dalam jejak mereka dikenal anti demokrasi. Mereka tidak terbiasa dengan perundingan, musyawarah mufakat, hanya mau dengan hal-hal praktis pragmatis. Rakyat segera menganali dan tinggalkan mereka, jangan menjadi korban untuk kesekian kalinya.

Mereka saat ini bisa berada sebagai penguasa, politisi, antek-antek penguasa dan dalam posisi peran sosial lainnya. Ketika politisi avontirur dan kelompok oportunis bersatu dalam kompromi kepentingan, maka berhati-hatilah bagi mereka yang menjadi oposisi. Memang begitu tidak elok, akomodasi kepentingannya tersumbat, tidak terdistribusi lancar dan adil kepada rakyat.

Kaum oportunisme ini terus mengalami eskalasi. Dari tiap periode proses politik mereka berkembang, penyebabnya karena kaderisasi melalui praktek-praktek mafia atau broker politik juga berjalan efektif. Belum lagi efeknya ke bawa, melalui perilaku yang menular ke rakyat. Pemilih (konstituen) diperbiasakan dengan politik pragmatis, cara ”menjilat” demi mendapatkan sesuatu diajarkan politisi kepada rakyat. Bahkans ecara transparan, begitu menyedihkan memang.

Demokrasi dan Peran Kolektif Pemuda

Fandi Umanahu (Foto Suluttoday.com)

Oleh : Fandi Umanahu, Aktivis muda Kepulauan Sula

Kebebasan untuk memilih atau yang dikenal dengan kata demokrasi di indonesia akan memasuki babak yang kesekian kalinya. Perintah mutlak dari konstitusi ini memang harus dilaksankan oleh semua element bangsa, semua di tuntut untuk berpartisipasi dan terlibat aktif dalam pelaksanaannya. Dalam pelaksanaan hak konstitusional ini, demokrasi di indonesia masih mengisahkan berbagai macam persoalan sehingga menjadi perkerajaan yang harus di selesaikan bersama.

Tidak bisa di pungkiri bahwa praktik kehidupan demokrasi kita masih mengalami pasang surut seiring dengan arah dinamika pembangunan demokrasi yang masih dalam tahapan menentukan format sistem yang ideal yang sesuai dengan cita-cita demokrasi hasil gagasan oleh faunding father. Perihal pentingnya demokrasi dalam penyelenggaran kekuasaan republik, Indonesia negara yang masih relatif muda umurnya dan memiliki sejarah tersendiri dalam hal pelaksanaan demokrasi.

Dengan hitungan umur yang terbilang masih muda tentunya proses demokrasipun akan semakin mendapat tantangan yang begitu besar seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi  dan informasih. Di sisi lain kepercayaan terhadap peran penting demokrasi harus tetap di jaga dikarenakan demokrasi sudah menjadi pilihan politik yang di yakini sebagai salah satu bentuk sistem politik terbaik untuk mencapai pemerintahan sebagai penyelenggara negara.

Bung Karno dalam pidato 1 Juni 1945, Sutan Syarir dalam tulisan pamflet Oktober 1945,  berjudul perjuangan kita, Hatta dalam tulisannya pada sebuah majalah tahun 1960 berjudul demokrasi kita ini adalah contoh pikiran founding fathers republik yang menjelaskan makna penting demokrasi.

Demokrasi hasil gagasan dari para fauding fathers ini harus tetap di rawat dan dijaga, warisan warisan historis seperti ini tidaklah hendak kita jadikan sebagai artefak dan arsip pengetahuan yang bisu ataupun menjadi diskursus romantis yang tak mengubah apa-apa melainkan menjadi modal dan instrumen penggerak perubahan sesuai dengan cita-cita agung yang tertuai pada pembukaan UUD 45

Pilkada dan Kontrol Sosial Pemuda

Sesuai penetapan KPU, pada tanggal 23 september 2020 nanti akan ada hajatan besar di beberapa daerah, yaitu melaksanakan perintah yang masih memakai UU NO 10 tahun 2016 tentang pemilihan kepala daerah secara bersamaan. Ada sekitar 270 Daerah yang melaksanakan pilkada serentak dengan jumlah DPT di masing- masing daerah pelaksanaan pilkada yang terbilang cukup banyak.

Dari angka DPT yang terbilang cukup banyak menunjukan sebuah kenyataan bahwa memang harus ada peran dan fungsi control dalam proses pilkada 2020 nantinya, terlepas dari peran lembaga yang di percayakan oleh negara sebagai penyelenggara berjalananya proses demokrasi lokal secara serentak ini, artinya harus ada ransangan paradigma baru yang mengawal berjalannya proses pilkada serentak sehingga auput dan kualitas demokrasi semakin membaik.

Ketika flashback pada pemilu-pemilu lokal sebelumnya, bahwa faktor penyebab retaknya suatu ikatan kekeluargaan (civil sosiety) adalah persoalan perbedaan pilhan, ini akar masalah pemilu, paradigma ekstrim berupa sentimen antipati muncul dan mejalar kemana-mana, masing- masing saling mengklaim kebenaran diatas kebenaran soal pilihan. Sehingga presentasi dari pada etika kehidupan yang sebenarnya seakan hilang, scenario ini yang sering muncul pada setiap moment pemilu.

Sejatinya bahwa proses pilkada adalah sebuah upaya untuk mencari pemimpin, yaitu kepala daerah yang memiliki kemampuan membangun dan memajukan, bisa memaksimalkan sumber daya daerah sesuai dengan kebutuhan daerah. Upaya untuk mencari pemimpin daerah ini tentunya  melalui proses yang lama. Tahapan dan indikator dilakukan untuk melahirkan figur- figur yang siap dan bersedia maju sebagai calon kepala daerah.

Namun dalam tahapan dan proses pemilu lokal ini, ada kekuatiran yang sering muncul, kekuatiran yang paling mendasar adalah persoalan pemilihan mekanis yang merujuk pada perbedaan pilihan tadi, menjadi diskursus yang paling utama, dasar persoalan inilah menjadi barometer untuk melihat sejauh mana sukses pemliu dan auput dari hasil pemilu itu sendiri.

Selain dari kakuatiran atas perbedaan piilhan sebagai penyebab retaknya hubungan emosional sesama, masih terdapat faktor lain yang patut dilihat yatu persoalan irasionalitas pada pilihan, dan ketidaksadaran untuk datang menggunakan hak pilih dan masih ada persoalan lain yang jadi perhatian bersama.

Proses demokrasi tingkat lokal ini berjalan dengan berbagai macam irisan kepentingan. Kepentingan- kepentingan ini yang perlu pemaknaan secara luas baik dari sisi kandidat calon maupun dari sisi jangkauan pemilih, cukup banyak bukti dan pengalaman bahwa ketika kran demokrasi lokal ini telah di buka, maka atmosfirnya pun akan mengikuti.

Berbagai macam peristiwa terlihat oleh mata pada tahapan ini, baik itu secara pemberitaan di berbagai media online, cetak dan halaman-halaman surat kabar panflet atau meliihat secara langsung desain dan perang simbol  kekuasaan ini di pertontonkan oleh para aktornya (elit politik ) dan efeknya ditujukan kepada rakyat sebagai pemilih.

Dari rentetan persoalan yang sering muncul inilah, kerterlibatan aktif pemuda sangatlah diperlukan sebagai sosok yang mengedepankan objektifitas dalam berpemilu, menjaga kesetabilan dan keseimbangan proses pilkada 2020 adalah tugas pemuda

Pemuda dan Edukasi Politik

Menciptakan pesta demokrasi sehat setiap pemilu adalah tugas pemuda sebagai upaya untuk mejaga kepercayaan antara pemilih dan kandidat bahkan sampai pada level rakyat dan pemimpin dimana rakyat telah memiliki keyakinan bahwa segala kehendak serta kepentingan mereka akan selalu diperhatikan dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut.

Keterlibatan pemuda dalam setiap pemilu  di negara ini, bukan cuma sekedar terlibat saja, tetapi posisi dan peran pemuda dalam setiap pemilu sudah tertuang di dalam konstitusi negara sebagaiman yang sudah diatur dalam UU No 40 Tahun 2008 pasal 17 ayat (3). Di dalam UU tersebut disebutkan bahwa peran aktif pemuda sebagai agen perubahan diwujudkan dengan mengembangkan pendidikan politik dan demokratis.

Pentingnya kesadaran politik masyarkat lokal perlu disampaikan pemuda sebagai pembelajaran, mengorganisir masyarakat kedalam satu aktivitas politk yang memberikan peluang lebih besar kepada setiap orang untuk berpartisipasi dan memperluas akses masyarakat lokal untuk sebuah proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.

Heterogen masayarakat sebagai pemilih menutut peran aktif pemuda untuk terlibat di dalamnya. Keterlibatan pemuda dalam berpartisipasi akan sangat memberikan arti bagi proses pilkada yang berjalan dengan aman dan demokratis. Hajatan yang memang menguras emosi, tenaga, fikiran, bahkan biaya ini harus perlu pengawasan dan control dari luar, di luar tugas dari lembaga yang di percayakan negara untuk melaksanakannya yaitu pemuda yang secara keseluruhan.

Peran pemuda dalam segala lini sangatlah di butuhkan dalam proses pilkada 2020 nanti selain terlibat sebagai penyelengara pemuda juga harus berperan secara kolektif di tengah- tengah masyarakat untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pengtinggnya memberikan hak suara, pentingnya memilih sesuai dengan hati nurani, tanpa ada suap sana suap sini dan pentingnya menjaga emosional menghargai setiap hak memilih dan tetap menjunjung tinggi nilai persatuan dan persaudaraan.

Maju di Pilwako, MDT Sodorkan Konsep Manado Daerah Terdepan

Marten Daniel Tumbelaka (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Sosok pemimpin muda yang dikenal energik, tapi santun yang satu ini punya ragam gagasan konstruktif tentang Manado. Dialah Marten Daniel Tumbelaka (MDT), dalam satu kesempatan belum lama ini, Tumbelaka menyampaikan soal konsepnya membangun Kota Manado.

“Niat saya maju menjadi calon Wali Kota Manado bukan tanpa konsep. Melainkan, saya sudah siapkan master plan membangun Manado menjadi daerah Terdepan. Jadi gagasan pembangunan berkelanjutan kita siapkan, seluruhnya,” ujar MDT kepada wartawan belum lama ini.

Promotor Tinju yang dikenal gemar diskusi dan murah senyum itu menyenbutkan pembangunan sebuah daerah butuh kehadiran figur pemimpin yang punya narasi. Selain itu, pembangunan Kota Manado bersifat terintegrasi. Baginya mengelola Kota Manado yang majemuk harus dengan konsep yang holistik.

“Kita bersyukur Manado ini dianugerahi kekayaan alam dan warga yang rukun-rukun. Ini kemewahan sekaligus menjadi andalan kita untuk mengeskplorasi sumber daya alam menjadi destinasi wisata yang betul-betul bertaraf Internasional. Saya mengakui pluralitas warga Manado harus disatukan, dan dimajukan dengan tanpa adanya saling mendiskriminasi. Manado jadi rumah besar kita semua,” kata MDT, Kamis (16/1/2020).

MDT ketika mendaftar di DPC Hanura Manado (Foto Suluttoday.com)

Tidak hanya itu, tokoh muda yang mempunyai pendukung luas di seluruh Kelurahan se-Kota Manado itu menganjurkan agar sektor keamanan menjadi perhatian prioritas pemerintah Kota Manado kelak. Baginya, membuat pariwisata Manado makin mendunia, langkah mendasarnya yaitu menjamin keamanan, membenahi infrastruktur.

“Menurut saya keamanan itu menjadi hal fundamental, penyanggah sekaligus penggerak pembangunan Kota. Dan di Manado sangat tepat kita satukan semua konsep tersebut, karena kultur kita adalah torang samua basudara, dan torang samua ciptaan Tuhan. Dari semangat persaudaraan itu, maka masyarakat akan mudah menyatukan persepsinya dalam mendorong partisipasi pembangunan. Asalkan, pemimpinnya kuat dan konsisten membela hak-hak masyarakat. Saya melihat keadilan bagi masyarakat ekonomi lemah di Manado belum benar-benar berjalan. Dengan kondisi tersebut saya tergerak dan terpanggil, hadir memberi solusi tentang keadilan. Mewujudkan distribusi kesejahteraan, keamanan, pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan publik yang prima akan saya berikan,” tutur MDT, sambil menambahkan siap menjadi garda depan pembangunan di Kota Manado. (*/Am)

HMI di Tengah Konflik dan Kemunduran Budaya Intelektual

Rusmin Hasan (Foto Suluttoday.com)

Oleh : Rusmin Hasan, Aktivis HmI Cabang Tondano

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) disebut sebagai anak kandung Negara Republik Indonesia, pasalnya HMI lahir tepat dua tahun menyelang kemerdekaan indonesia. Tentu HMI banyak mewarisi persoalan berkaitan dengan kondisi objektif umat dan bangsa. HMI diusia 72 tahun sudah melewati berbagai macam hal dan kondisi, sehingga tidak sedikit HMI turut mewarnai sejarah pembangunan ini. Dinamika kebangsaan serta keumatan menjadi komitmen ideologis kader Himpunan Mahasiswa Islam dalam perpektif ideologi HMI pada fase awal dirikan sampai menyelma dalam geneologi intelektual serta komitmennya.

Sehingga HMI sebagai organisasi yang demokratis telah tuntas dalam diskursus kebangsaan dalam episode dinamika kebangsaan serta keumatan. Fase usai perpolitikan internal HMI pada momentum demokrasi kongres ambon pekan kemarin,menuai suhu konstalasi yang memanas dalam dinamika politik kala itu untuk perebuatan kursi kepemimpinan PB HMI.

Hal ini, menarik dalam proses kepengurusan kita dapatkan secara realitas terdapat peta konflik sehingga berplikasi dua ketua dalam proses berjalan waktu, potret dinamika tersebut ironisnya kedua kubu antara Kakanda Respiratori Saddam Al-Jihad dan Kakanda Arya Kharisma selaku PJ.Ketua Umum PB HMI Saling mengklaim kelempoknya yang paling benar, paling konstitusional sehingga berujung pada adu kekuatan antara gerbonya masing-masing.

Menurut hemat saya, sala satu indikator kemunduran budaya intelektual HMI terdapat pada konflik internal hal ini, disebabkan semua cabang seindonesia merasakan implikasi negatifnya, sampai ditubuh internal cabang seindonesia mengalami kubu serta gerbong kelompoknya masing-masing. Dari konflik tersebut, menjadi problem besar ditengah-tengah kemajemukaan narasi intelektual HMI yang konon katanya kritis, matang diskursus NDP, ideologi serta gerakan.

Melainkan menurut hemat saya dari hasil kontemplasi atau perenungan yang panjang bahwa dalil-dalil tersebut hanya sebagai apologi dan klaim watak politikus amatiran serta pembenaran yang absurditas semata. Seola organisasi Besar Islam hanyalah menjadi arena pertarungan kelompok yang tidak lagi mementing esensi dan subtansi organisasi himpunan.

Seolah-olah kita dijauhhkan dari aktivitas sosial bermasyarakat serta kita dihantarkan pada aktivitas yang kontra produktif, tak rasional dan kecenderungan doktriner semata sebagaimana telah disampaikan oleh Kakanda Agussalim sitompul dalam bukunya; (44 indikator kemunduran HMI) serta Tesis Julian benda ditahun 1960-an yang masih relevan diera digitaisasi dekade ini, ia katakan bahwa penghiatan kaum intelektual serta kemunduran identitas intelektual.

Melihat secara objek kondisi kader HMI dekakade ini, meengalami kemunduran internalisasi nilai cultural himpunan dalam optimalisasi pengembangan budaya intelektual HMI. Kurang lebih ada tiga nilai yang melatarbelakangi diantaranya; menurunya reproduksi intelektual kader secara intensif, menipisnya budaya kritis serta munculnya krisis kader dalam nilai (Islam) dinamika empirio spirit berorganisasi.

Meminjan perkataan Kakanda Anas Urbaningrum (Ketum PB HMI Periode 1997-1999) maka seyogyanya kader HMI harus kembali menginternalisasi nilai ke-HMIan dalam praha tantangan Revolusi indutri 4.0 digitalisasi dekade ini, sehingga menuurut hemat saya kembali merekonstruksi paradigma kader dalam menyembut peluang bonus demografi indonesia emas tahun 2030-2045 kedepan.

Dalam narasi sederhana ini, saya ingin katakan dan berpesan keseluruh kader HMI se-nusantara bahwa apabila HMI terkoptasi dalam arus politik internal terus menerus seperti ini, maka saya takutkan HMI akan mati ditelan waktu serta tak lagi dibutuhkan oleh khayalak masyarakat indonesia, bahkan kalau saja, Kakanda Lafran Pane masih hidup beliau akan menangis melihat kondisi objektif HMI sekarang ini, karena kita kehilangan subtansi serta orientasi khittah Perjuanganya dalam mendirikan Organisasi ini.

Narasi ini, saya persembahkan sebagai bentuk kritis otokritik kontruktif potret HMI untuk kembali berbenah dan intropeksi diri untuk merekonstruksi sera reskonsuliasi gagasan untuk pembaharuan pola politik yang demokratis sera menjunjung tinggi nilai-nilai humanisme serta ideologi himpunan menyelang kongres HmI Dijakarta pekan depan nanti. Sehingga kader-kader Himpunan kembali kehitah perjuangan umat dan bangsa serta kembali kecultur intelektual HMI untuk meneropong misi HMI. Dikarenakan tantangan kita kedepan sangat besar.

Olehnya itu, kita tak harus selalu berpacu dalam skenario konflik internal serta saling mengklaim kelompoknya masing-masing. Harapan saya juga dalam narasi ini, sebagai koreksi, evaluasi PB HMI untuk kembali kekhittah perjuangan HMI untuk menciptakan Masyarakat Adil dan Makmur yang diridhoi Allah SWT. Amin…

Koalisi Keumatan Makin Kokoh, 2020 Harus Menang

Konsolidasi koalisi keumatan (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Setelah menggelar deklarasi, Koalisi Keumatan yang terdiri dari PAN, PKS dan PPP, kini ketambahan personil. PBB secara resmi bergabung dengan Koalisi Keumatan untuk Pilwako Manado 2020. Hal tersebut disampaikan Ketua poros Koalisi Keumatan, Boby Daud.

“Alhamdulillah, kita konsen melakukan konsolidasi keumatan. Dan PBB juga telah resmi bergabung dengan kami. Ada beberapa proyeksi dan target komunikasi politik yang sedang kita bangun. Dalam konsolidasi, ada progres atau kemajuan yang dicapai. Targetnya Pilwako 2020 ini kita harus menang,” kata Boby, Kamis (16/1/2020) yang juga Ketua DPD PAN Manado dan anggota DPRD Manado 2 periode ini.

Legislator yang dikenal vokal dan merakyat itu menyebutkan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan beberapa partai politik untuk hajatan Pilwako Manado. Sementara itu, Sekretaris Koalisi Keumatan, Abu Hasan Sjafi’i menyampaikan selain capaian, Koalisi Keumatan juga mulai mengatur jadwal untuk melakukan pertemuan dengan bakal calon Wali Kota dan bakal calon Wakil Wali Kota Manado.

“Tentu kita berusaha agar calon Wali Kota atau calon Wakil Wali Kota Manado yang diusung koalisi ini adalah dari muslim. Kita juga mengatur skedul untuk pertemuan dengan bakal calon Wali Kota dan bakal calon Wakil Wali Kota Manado, untuk kita konkritkan gerakan politik keumatan,” kata Syafi’i tegas.

Poros Koalisi Keumatan siap berjuang bersama (FOTO Suluttoday.com)

Di tempat terpisah Ketua DPC PPP Manado, Madzhabullah Ali menilai format yang sedang dijalankan Koalisi Keumatan sudah tepat. Lanjut Ichal sapaan akrab Ali, ikhtiar politik yang dilakukan Koalisi Keumatan mengalami progres yang baik.

“Apa yang menjadi planning Koalisi Keumatan sedang kami jalankan. Ikhtiar politik tersebut mengalami progres. Semua simpul-simpul dan potensi politik kami lakukan pendekatan, mari kita sama-sama saling menguatkan. Kita optimis empat partai politik ini akan mendapat duet koalisi yang kuat. Kita tidak memandang siapa kandidatnya dari parpol mana pun, asalkan figur muslim,” tutur Ical yang diaminkan Ketua PBB Manado, Rahmad. (*/Am)

iklan1