Category: Slider Bawah

Dalam Diam SSK Bergerak, Menuju Harapan Baru Manado

Ir. Sonya Selviana Kembuan (Foto Istimewa)

Oleh : Bung Amas, Pegiat Literasi

Politik menjadi alat perjuangan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Cita-cita besar itu sering kali terkikis atas praktek politisi yang terlalu mengutamakan sahwat politiknya. Mengejar kemewahan dunia, berlaku korup dan akhirnya menindas sesamanya. Menghalalkan segala cara demi meraih kekuasaan politik. Ir. Sonya Selviana Kembuan, bakal Calon Wali Kota Manado dikenal tak memperhitungkan lelahnya berjuang demi warga Manado.

Perempuan yang membangun karir sebagai pengusaha itu enggan mempolarisasi masyarakat. Dirinya hadir sebagai perekat, mengikat keakraban di tengah masyarakat dan tidak mau menjadi beban atau sampah peradaban. Bagi SSK, sapaan akrab Sonya dia berusaha menjadi makhluk sosial yang selalu menjadi pelopor dalam perubahan. SSK kini, dalam menyongsong pertarungan Pilwako Manado, Rabu 9 Desember 2020 selalu bergerak dinamis. Tidak terperangkap atau tertipu dengan nyiyir dan egoisme politik sektoral, dirinya hadir merangkul semua lapisan masyarakat. Terlebih partai politik, SSK melakukan komunikasi politik bermartabat dengan semua partai.

SSK bagai sedang melakukan ‘revolusi sunyi’, seperti tidak terpublikasi seluruh manuver dan komunikasi politiknya. Namun yang dilakukan diperhitungkan lawan politik. Dengan pendekatan yang penuh rasa hormat dan sikap santun membuat SSK disegani. Melalui prinsipnya yang mengedepankan etika politik menghantarkan dirinya ke level yang satu dua tingkat lebih maju ketimbang para politisi lainnya yang senang melempar satire. SSK seperti tidak khawatir dikhianati dalam perjuangan politik, hal itu terbukti dari ketulusannya berucap, blak-blakan dan kepolosannya menyampaikan pendapat.

Telah berkomunikasi intens dengan Partai Politik seperti PKS, Perindo, PAN, Gerindra, PDI Perjuangan dan juga NasDem tak membuat politisi perempuan ini jumawa. Malah SSK tetap mengambil sikap ‘menghindari’ percakapan publik yang berlebih. Menurut SSK politik adalah soal pengabdian, ketulusan bekerja memberi diri bagi banyak orang. Itu sebabnya, politisi yang terlahir dari keluarga sederhana itu menantang dikotomi dan dikriminasi dalam praktek politik. SSK menyebut politik mengakomodasi pemerataan, tak ada yang namanya distingsi dalam politik.

Derajat manusia bagi SSK ditentukan dari kepribadian, karakter dan kejujurannya yang ia simpulkan dalam istilah integritas politik. Kenapa penting integritas dalam berpolitik?, SSK dalam beberapa momentum bertukar pendapat menyampaikan perubahan sebagai sebuah keniscayaan memerlukan kepemimpinan yang kokoh berintegritas. Dari konsistensi sikap pemimpin menjaga, merawat integritas akan memobilisasi sebuah daerah atau negara menuju kemajuan yang berarti. Dengan pandangan tersebut, SSK lebih mengedepankan kepentingan masyarakat di atas segala kepentingan personal.

SSK bersama Bang Akbar Tanjung (Foto Istimewa)

Gerilya SSK dalam membentuk koalisi di Pilwako Manado, mesti tidak ramai tapi mulai terasa. Bersama tim, SSK melakukan ‘tendangan sudut’ (Corner kick) yang membuatan konsentrasi lawan berlahan buyar. Begitu percaya diri politisi PDI Perjuangan itu membangun kekuatan, bahkan mulai menentukan siapa rivalnya dalam Pilwako Manado 2020. SSK telah bulat bertarung sebagai calon Wali Kota Manado dengan mengusung skema koalisi yang majemuk. Keberagaman politik dan penghargaan terhadap kemajemukan akan dicontohkannya dalam memilih mitra koalisi yang tepat.

Gagasan besar SSK tentang ‘Harapan Baru Manado’ pun mulai didengungkan. Relawan dan simpatisannya telah membumikan itu dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti memberikan Bansos, turun bersama membantu masyarakat saat pandemi COVID-19. Edukasi politik dilakukan, SSK tidak sekedar memberikan kata-kata, melainakn mewujudnyatakannya dalam tindakan. SSK tidak main-main, bergerak dalam diam, namun memiliki sasaran yang jelas. Penetrasi politik dilakukan dengan santun, terarah, kemudian mengena. Hitungan SSK bersama timnya mulai mewarnai konstalasi politik Pilwako Manado.

Dana CSR Pembangunan RSD Gigi dan Mulut Manado Bakal Membawa Petaka

Dana Rp. 650.000.000 saat berada di Kejari Manado (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Jumat (10/7/2020), Kejaksaan Negeri (Kejari) Manado, melalui Kepala Kejaksaan, Maryono, SH.,MH, kepada wartawan dalam agenda serah terima anggaran Rp 650 juta dari Bank SulutGo. Lalu diseragkan Kejari Manado ke BRI Cabang Manado, menjelaskan bahwa pada tahun 2019 Bank SulutGo memberikan bantuan dana hibah tanggung jawab sosial atau biasa dikenal dengan nama CSR (Corporate Social Responsibility) kepada pemerintah Kota Manado yang rencananya diperuntukkan membantu Rumah Sakit Daerah (RSD) Gigi dan Mulut sebesar sekitar Rp.1.2 milyar.

”Dari sejumlah dana tersebut pada bulan April 2020 telah dipindahkan sebesar Rp 650 juta kerening pribadi milik oknum pejabat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Manado. Sedangkan sisanya sebesar Rp 550 juta belum diketahui dimana disimpan dan juga penggunaannya,” ujar Maryono, Jumat (10/7/2020) melalui rilis.

Dalam proses penyerahan anggaran tersebut terpantau oknum yang mengamankan dana sebesar Rp 650 juta tidak dihadirkan. Bersarkan informasi yang diterima penyelidik Kejari Manado kemudian telah berkoordinasi dengan pihak Bank pemberi hibah, CSR dan oknum-oknum yang ditengarai mengetahui dana tersebut sehingga atas kerja sama yang baik, kata Maryono, pihak Bank dan atas kesadaran sendiri pemilik rekening yang menampung sebagian dana CSR tersebut.

Kondisi Rumah Sakit Daerah Kota Manado (Foto Suluttoday.com)

”Dengan maksud untuk penyelamatan uang negara maka yang bersangkutan secara sukarela telah menitipkan uang Rp 650 juta tesebut kepada penyelidik Kejari Manado yg selanjutnya uang tersebut diatas dititipkan semenstara ke rekening Dinas Kejari Manado yang ada di Bank BRI Cabang Manado,” kata Maryono.

Penyelidik Kejari Manado, tambahnya lagi, akan segera menentukan sikap terhadap uang dana CSR tersebut setelah diperoleh fakta fakta hukum, yaitu, siapa yang meminta bantuan dana CSR tersebut?. Dimana dana tersebut ditampung?. Sesuai proposal permohonan akan digunakan untuk apa saja dana itu. Kemudian, dana yang telah diterima secara realita digunakan untk apa saja?. Selanjutnya, mengapa ada sebagian yang dipindah dan masuk kerekening pribadi.

Kejari Manado menyerahkan ke pihak BRI (Foto Suluttoday.com)

”Apakah ada ASN/Pejabat lain yang menerima dana CSR tersebut, dan lain sebagainya. Bahwa Bank SulutGo adalah Bank milik Daerah (BUMD=badan usaha milik daerah) yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi. Berdasarkan ketentuan pasal 295 UU. No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah Jo Permendagri No. 38 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan APBD bahwa hiba/CSR,” tutur Maryono.

Kajari Manado itu melanjutkan bahwa termasuk kuifikasi pendapatan lain-lain yang sah selain pajak dan retribusi daerah yang harus dicatatkan dan dikelola di rekening kas umum daerah oleh bendahara umum daerah (BUD), sebelum dipergunakan sehingga penyimpangan terhada dana tersebut dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi.

”Penyelidik Kejari manado nantinya juga akan menelisik kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU) karena tidak menutup kemungkinan adanya bagi bagi uang secara tdk sah utk kepentingan pribadi setelah uang tsb masuk ke rekening penerima secara sah. Penyelidik akan segera mengambil sikap apakah ada unsur tindak pidana atau sekedar kesalahan prosedur/administratif dlm kasus dana CSR ini,” tutur Maryono tegas.

(*/Bung Amas)

Legislator Senayan Asal Sulut Perjuangkan Nasib Masyarakat Berpenghasilan Rendah

H. Herson Mayulu, S.IP saat mengikuti rapat dengar pendapat (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Dirjen Perumahan Kementerian PUPR , Kamis (9/7/2020), H. Herson Mayulu, S.IP menyampaikan beberapa usulan penting. Politisi Senayan asal Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) mengatakan pentingnya pembatasan atau tafsir tentang Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam mewujudkan Tabungan Perumahan Rakyat (TAPERA).

”Perlu diperjelas dan diketahui, apa definisi MBR dalam implementasi TAPERA. Sebab ada beberapa kerancuan batasan di dalamnya. Contohnya target sasaran ASN yang pendapatan Rp 4 juta – Rp 8 juta dari ASN ini belum jelas ditarik dari gaji pokok atau bukan. Sebab jika rujukannya gaji pokok, pendapatan Rp.4 juta-Rp 8 juta itu hanya dimiliki ASN Golongan IV, dan biasanya mereka sudah memiliki rumah sendiri,” kata H2M sapaan akrab Haji Herson, di Jakarta, Kamis (9/7/2020).

Tambahnya lagi, Keberadaan ASN Golongan I, II dan III yang notabene pendapatannya dibawah 4 juta, di dalam TAPERA juga perlu diperjelas ungkap anggota DPR RI asal Sulawesi Utara ini. Sebab sebenarnya mereka inilah yang seharusnya menjadi sasaran pokok pengadaan perumahan. Begitu juga ASN yang memasuki masa pensiun, perlu diatur dalam implementasi TAPERA ini, lanjutnya.

Suasana rapat Komisi V DPR RI dan Kementerian PUPR (Foto Istimewa)

”Belum lagi nasib pekerja lepas, buruh dan karyawan yang pendapatannya dibawah UMR. Dimana posisi mereka dalam implementasi TAPERA ini. Padahal mereka inilah yang sangat membutuhkan perumahan,” ujar H2M, mantan Bupati Bolaang Mongondow Selatan Sulut yang juga anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI ini.

H2M juga meminta agar transparansi dalam pengelolaan TAPERA bukan hanya sekedar retorika. Pasti semua peserta membutuhkan akses informasi kepersertaan, oleh sebab itu BP TAPERA harus mampu menerapkan transparansi disetiap proses pelaksanaannya. Tak hanya itu, H2M pun menyorot tentang struktur kelembagaan BP TAPERA yang dinilainya tidak tergambar secara utuh dalam dokumen penjelasan tentang TAPERA.

(*/Bung Amas)

Diduga Banyak Masalah, Kepala ULP Manado ”Dihajar” Legislator

Marcos Kairupan saat hadir dalam pembahasan (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Pelayanan publik yang harusnya berjalan profesional, transparan dan taat pada aturan ternyata tidak berjalan maksimal dalam sistem birokrasi kita. Hal itu seperti yang dikeluhkan masyarakat terkait kinerja Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Manado, Marcos Kairupan. Kamis (9/7/2020), sejumlah anggota DPRD Kota Manado mencecar sejumlah pertayaan kepada ULP Manado yang diduga bermain dalam lelang proyek.

”Kami mendapat banyak aduan masyarakat terkait tidak beresnya ULP Manado dalam proses pelelangan proyek. Ada perusahaan yang telah di board sudah urutan satu, tapi tidak ditampilkan sebagai pemenang dalam tender. Beberapa perusahaan sudah lengkap berkasnya, penawarannya bagus dan sesuai, sayangnya tidak menang. Kami menilai seperti sudah ada skenario tertentu dalam proses tender yang dilaksanakan di ULP Kota Manado,” ujar Bambang Hermawan, anggota DPRD Kota Manado dari Fraksi PAN ini.

Selain itu, disebutkan bahwa tahapan tender atau lelang proyek di Bagian ULP Kota Manado disebut-sebut menjadi sumber lahirnya masalah yang akan mengganggu pelayanan publik pemerintah Kota Manado umumnya. Selain sejumlah kontraktor yang sering gagal menang akibat adanya dugaan praktik busuk yang dilakukan jajaran ULP Kota Manado juga menyampaikan kekecewaan mereka.

”Bayangkan saja, ada perusahaan yang sudah lengkap dokumen, penawarannya bagus, tapi tidak menang. Justru yang menang yang tidak sesuai,” kata Bambang dalam pembahasan Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kota Manado TA 2019, Kamis (09/07/2020) dan diaminkan legislator Manado lainnya, diantaranya Jimmy Gosal dan Jean Sumilat, Jeane Laluyan serta Jurani Rurubua.

Merespon ‘serangan’ Bambang, dalam pembahasan tersebut Kepala Bagian ULP Kota Manado, Marcos Kairupan menyampaikan argumentasinya. Menurut Kairupan pihaknya menjalankan aturan yang berlaku secara baik sesuai prosedur yang baku.

”Kami bisa menjamin proses tender yang dilakukan sudah sesuai aturan dan dilaksanakan dengan baik,” tutur Kairupan.

Untuk diketahui, pembahasan antara TAPD dan Banggar DPRD Manado ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Manado NH Van Bone didampingi Waktu Ketua DPRD Adrey Laikun. Pembahasan berlangsung alot.

(*/Redaksi)

Soal Tahapan PAW Komisioner KPU Mintra, KPU Sulut Diwarning

Hasil pemeriksaan kesehatan calon Anggota Komisioner KPU Mitra (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Begitu ketat proteksi yang dilakukan masyarakat terhadap tahapan klarifikasi yang tengah bergulir di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) dalam hal klarifikasi terhadap Komisioner KPU Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) yang akan dilakukan Penggantian Antar Waktu (PAW). Seperti disampaikan aktivis Gerakan Mahasiswa Peduli Indonesia (Gempindo) Sulut, Mirdad Husein.

”Kami meminta kepada Komisi Pmilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara agar maksimal melakukan klarifikasi, jujur dan selektif. Begitu juga KPU Republik Indonesia agar lebih jelih dan teliti mengenai kelayakan siapa yang akan menggantikan posisi Almarhum Irvan Rabuka sebagai komisioner KPU Kabupaten Minahasa Tenggara. Karena sepengetahuan kami tahu ada beberapa nama yang hasil test kesehatannya disebut kurang sehat,” kata Mirdad, yang merupakan Plt Ketua LSM Gempindo Sulut ini, saat diwawancarai Suluttoday.com, Rabu (8/7/2020).

Tambahnya lagi, bahwa Gempindo memperoleh data dimana nomor urut 6 (enam) yaitu saudara Gladies Kowureng tidak mendapatkan izin dari Bupati Minahasa Tenggara selaku pembina kepegawaian karena yang bersangkutan adalah ASN di Kabupaten Mitra. Selain itu, peringkat ke 7, 8 dan 9 pun mempunyai hasil pemeriksaan kesehatan yang bermasalah alias kurang sehat.

Potongan surat dari Pemda Mitra (Foto Istimewa)

”Peringkat 6 dari 10 besar seleksi KPU Mitra pada beberapa waktu lalu lewat surat keterangan dari pemerintah Kabupaten Mitra kepada KPU Sulut. Setelahnya untuk peringkat ke 7, 8 sampai ke 9 yaitu saudara Hensli Peleng, Jefry Sumarauw dan Meldi Lontaan telah dinyatakan tidak sehat pada tes kesehataan saat seleksi KPU Kabupaten Mitra pada beberpa waktu lalu. Maka dari itu kami dari Gempindo sulut meminta kepada KPU RI dan KPU Sulut agar bersikap netral dan objektif dalam proses PAW Komisioner KPU Kabupaten Mitra. Kami mengingatkan KPU Sulut agar tidak bermain-maian dalam soal ini,” ujar Mirdad tegas.

(*/Bung Amas)

iklan1