Category: Slider Bawah

Mulai September, Pemprov Terapkan Pemeriksaan STNK di Tiap SPBU

Sekretaris Provinsi Siswa R. Mokodongan memimpin rapat tim pembina Samsat dalam rangka pelaksanaan operasi kendaraan bermotor dan penyerahan bagi hasil pada kabupaten/kota se-provisni   Sulut, di ruang rapat WOC, Selasa (26/8/2014).

MANADO – Hasil pemeriksaan badan pemeriksa keuangan RI pada tahun 2014 terdapat tunggakan pajak kendaraan bermotor kurang lebih 300 ribu kendaraan roda 2 dan 93 ribu lebih kendaraan roda 4 yang tersebar di kabupaten/kota di seluruh provinsi Sulawesi Utara.

Dinas Pendapatan Daerah melalui UPTD/Samsat di kabupaten/kota harus melakukan pemungutan atau tagihan tunggakan kepada wajib pajak kendaraan bermotor, seperti yang dikatakan Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut Siswa Rahmat Mokodongan dalam rapat tim pembina Samsat dalam rangka pelaksanaan operasi kendaraan bermotor dan penyerahan bagi hasil pada kabupaten/kota se-provinsi
Sulut, di ruang rapat WOC, Selasa (26/8/2014).

Mokodongan mengatakan bahwa dengan adanya temuan dari BPK RI ini sangat berdampak pada penerimaan pendapatan daerah termasuk bagi hasil pajak daerah provinsi ke kabupaten/kota, “karena itu perlu dilakukan terobosan dan program inovatif untuk ditindaklanjuti dengan serius dan terpadu oleh seluruh unsur terkait,” kata Mokodongan.

Salah satu yang akan dilaksanakan operasi kendaraan bermotor di SPBU se-Sulawesi Utara yang akan dilaksanakan mulai tanggal 1 september 2014 yaitu Setiap kendaraan bermotor yang akan melalukan pengisian BBM di SPBU harus menunjukkan STNK kendaraan yang lunas pajak yang bisa mengisi BBM dan yang belum membayar pajak tidak diijinkan mengisi BBM dan akan ada petugas terkait yang akan melakukan pemeriksaan.

Untuk itu, Mokodongan mengharapkan Kepada pemilik kendaraan bermotor roda 2 dan empat 4 bahkan lebih dari 6 roda agar dapat memenuhi kewajiban untuk membayar pajak sebelum tanggal jatuh tempo.

“Kiranya ada kerja sama yang baik agar pelaksanaan program ini dapat berjalan dengan baik dan lancar serta memberikan hasil yang optimal dalam upaya peningkatan pendapatan untuk pembangunan daerah dan bangsa,” kata Sekprov.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulut, Marhaen R. Tumiwa, dalam laporannya mengatakan bahwa maksud dari pelaksanaan operasi kendaraan bermotor ini adalah untuk lebih menyadarkan wajib pajak kendaraan agar dapat memenuhi kewajiban membayar pajak tepat waktu.

(hps/rr)

Presiden SBY Kirim Utusan Khusus ke Sulut Bahas Masalah Kemiskinan

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono

MANADO – Angka kemisikinan di Indonesia masih relatif tinggi sehingga pemerintah terus berupaya mencari solusi guna mengatasi hal tersebut. Tanggungjawab tersebut tidak hanya menjadi milik pemerintah pusat, namun juga pemerintah daerah.

Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono mengutus H.S Dillon ke Sulawesi Utara untuk melakukan kegiatan dialog penanggulangan kemiskinan.

Dialog tersebut berlangsung di ruang Mapaluse Kantor Gubernur Sulut, Selasa (26/8/2014), dipimpin oleh Asisten Perekonomian dan pembangunan S Parengkuan, didampingi oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Edwin SIlangen.

Menurut H.S Dillon, perubahan paradigma adalah salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menekan angka kemiskinan.

“Kita ketahui bersama kemiskinan di negara kita nilanya cukup tinggi, untuk menanggulangi hal tersebut perlu dilakukan perubahan paradigma, masyarakat harus diajar bagaimana membangun kehidupan yang lebih layak lagi,” ujar Dillon.

Lanjut dikatakannya, perubahan paradigma dilaksanakan dengan cara pendekatan langsung sehingga rantai kemiskinan dapat diputuskan. Negara Indonesia dikenal dengan Negara agraris besar dengan pertanian, “untuk itu pemerintah berupaya melakukan pendekatan di bidang pertanian,” katanya.

Khususnya di daerah Sulawesi Utara, utusan khusus Presiden ingin melihat sejauh mana penanggulangan kemiskinan yang ada di Sulut, langkah apa saja yang sudah diambil dalam menanggulangi kemiskinan.

Parengkuan dalam sambutanya menyatakan rasa terima kasih kepada utusan khusus Presiden yang mau mengunjungi Sulut sebagai bentuk kepedulian dan perhatian presiden terhadap eksistensi Sulut dalam dinamika pembangunan.

“Segala masukan berharga yang diberikan bagi Sulut untuk menanggulangi kemiskinan memberikan kontribusi yang positif, sehingga kedepan nanti pemerintah akan mengambil langkah cepat untuk mengurangi nilai kemiskinan di tiap daerah,” Ujarnya.

Dialog tersebut turut dihadiri oleh Bupati Kabupaten Minahasa Utara Sompie Singal, Wakil Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Timur Meidy Lensun, serta sejumlah perwakilan dari kabupaten/kota di Sulut.

(hps/rr)

Paransi Setuju Pilkada di Sulut Dilakukan Serentak

Pilkada-Ilustrasi

Ilustrasi

MANADO – Ketua KPU Manado Eugenius Paransi setuju jika pemilihan kepala daerah di Sulawesi Utara dilakukan bersamaan. Ia mengatakan, undang undang memungkinkan pelaksanaan Pilkada serentak.

Saat ini KPU Sulut tengah melakukan persiapan menggelar Pilkada serentak yakni Pemilihan Gubernur dan Pemilihan Bupati dan Wali Kota di sejumlah daerah.

Menurut Paransi, jika pilkada hendak dilakukan serentak, hal tersebut tidak mengapa.

“Gubernur kan habis masa tugasnya pada 18 September 2015, dan Wali Kota Manado akan berakhir pada 8 Desember 2015, jadi rentang waktunya sekitar 70 hari, masih bisa digabung pemilihannya,” jelasnya.

“Kalau pemilihan digabung, itu bagus, sebab dari segi anggaran bisa hemat, sebab ini kan dua kegiatan yang digabungkan menjadi satu kali pelaksanaan saja,” katanya.

Ia menambahkan, selain anggaran, juga akan meringankan tugas masyarakat.

“Masyarakat tidak lelah untuk bolak-balik ke TPS. Juga lebih mudah dalam pengawasan, misalnya untuk kampanye,” ungkapnya.

Jika dikalkulasi dari dana, dijelaskannya berdasarkan pengalaman tahun 2010, dana yang digunakan sekali pelaksanaan dengan dua kali putaran bisa mencapai Rp 21 miliar. Jika dua kali maka memakan biaya sekitar Rp 42 miliar.

“Sekarang untuk pemilihan yang digabungkan hanya sekali, kami usulkan anggaran Rp 26 miliar, dan dana tersebut kan bersumber dari dana APBD, juga dana sharing. Namun itu baru usulan, semoga juga dari DPRD bisa untuk membantu memperjuangkan,” terangnya.

Dari sisi teknis penyelenggaraan juga tidak ada masalah. “Kan sama seperti pemilihan legislatif baru-baru, jadi nanti satu TPS dua kotak, untuk pemilihan Gubernur dan Wali Kota,” jelasnya.

Namun dia tidak memungkiri, bisa saja partai politik menolak gagasan ini. “Bisa saja ada kalkulasi politik dari parpol, tapi untuk kami sebagai penyelenggara tidak ada masalah,” ujarnya.
(tr/rr)

Bangun Dermaga, Pelabuhan Manado Dapat Suntikan Dana Rp 12,6 Miliar

Pelabuhan Manado

Pelabuhan Manado

MANADO – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI mengucurkan dana sebesar Rp12,6 miliar untuk pembangunan Dermaga III Pelabuhan Manado yang harus selesai pada tahun 2014.

“Dermaga tersebut harus selesai tahun ini, supaya bisa segera digunakan untuk kepentingan masyarakat,” kata Menteri Perhubungan EE Mangindaan, Selasa (26/8/2014).

Mangindaan mengatakan memang sebelumnya sempat ada kendala di pemerintah pusat, karena pemotongan anggaran akibat kenaikan anggaran dan berdampak pada pembangunan Pelabuhan Manado, namun keadaan sudah normal kembali.

Menurut Mangindaan, proses pembangunan tersebut bahkan sudah berjalan karena telah dilakukan pengecekan, dan sudah sampai pada tahapan kualifikasi lelang, jadi tidak lama lagi akan selesai.

“Karena dananya sudah cair, jadi pekerjaan pembangunan Pelabuhan Manado harus diselesaikan dalam tahun anggaran 2014,” kata Mangindaan.

Mangindaan mengatakan bahwa konsep Pelabuhan Manado fokus kepada angkutan umum penumpang maupun pariwisata, bukan untuk barang karena itu harus ada perubahan, minimal ada pos pariwisata atau pusat informasi.

“Karena pariwisata sasaranya kalau bukan Bunaken, adalah daerah Kepulauan Sangihe, Sitaro dan Talaud, maka ruang pengembangannya juga harus bagus, jangan terkesan kumuh,” katanya.

Ia mengatakan harus ada ruangan untuk pengembangan pelabuhan pariwisata tersebut, karena itu harus ada rencana pindah. “Kami menunggu usulan rencananya,” katanya.

“Karena saya akan ada di DPR RI nanti, maka usulan ditunggu, supaya bisa dibahas dan dapat dilaksanakan tahun depan,” katanya.

Mangindaan berharap dengan penambahan pembangunan di kawasan tersebut, maka kondisi pelabuhan menjadi semakin baik dan pengembangannya nanti untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
(dbs/rr)

Melamar Secara Online, Bukti Fisik Ijazah Tetap Dibawah ke BKD

cpns-online

BOLMONG – Badan Kepegaiwan Daerah (BKD) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) menginstruksikan mekanisme pendaftaran CPNS. Meski dilakukan secara online, namun berkas fisik juga harus dimasukkan ke Badan Kepegawaian Daerah (BKD).

“Mekanismenya demikian, mendaftar secara online namun bukti fisik berkas pelamar harus dimasukkan ke BKD,” kata Kepala BKD Bolmong Leksi Paputungan Senin (25/8/2014).

Dia mengatakan, para pelamar calon pegawai negeri sipil (CPNS) sudah dibuka sejak Minggu (24/8/2014). Di Bolmong kata Leksi, ada 24 kuota yang tersedia dan tentu akan diperebutkan pada penerimaan tahun ini.

“Untuk pelamar yang sudah mendaftar secara online, pihaknya masih terus memantau. Ada yang kita tugaskan memantau pelamar yang sudah mendaftar secara online,” ujar dia.

Untuk tes nanti, pihaknya memastikan akan bergabung dengan BN wilayah XI di Manado. Karena fasilitas di Bolmong belum memadai.

(tco/rr)

iklan1