Category: Sulut

Dana CSR Pembangunan RSD Gigi dan Mulut Manado Bakal Membawa Petaka

Dana Rp. 650.000.000 saat berada di Kejari Manado (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Jumat (10/7/2020), Kejaksaan Negeri (Kejari) Manado, melalui Kepala Kejaksaan, Maryono, SH.,MH, kepada wartawan dalam agenda serah terima anggaran Rp 650 juta dari Bank SulutGo. Lalu diseragkan Kejari Manado ke BRI Cabang Manado, menjelaskan bahwa pada tahun 2019 Bank SulutGo memberikan bantuan dana hibah tanggung jawab sosial atau biasa dikenal dengan nama CSR (Corporate Social Responsibility) kepada pemerintah Kota Manado yang rencananya diperuntukkan membantu Rumah Sakit Daerah (RSD) Gigi dan Mulut sebesar sekitar Rp.1.2 milyar.

”Dari sejumlah dana tersebut pada bulan April 2020 telah dipindahkan sebesar Rp 650 juta kerening pribadi milik oknum pejabat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Manado. Sedangkan sisanya sebesar Rp 550 juta belum diketahui dimana disimpan dan juga penggunaannya,” ujar Maryono, Jumat (10/7/2020) melalui rilis.

Dalam proses penyerahan anggaran tersebut terpantau oknum yang mengamankan dana sebesar Rp 650 juta tidak dihadirkan. Bersarkan informasi yang diterima penyelidik Kejari Manado kemudian telah berkoordinasi dengan pihak Bank pemberi hibah, CSR dan oknum-oknum yang ditengarai mengetahui dana tersebut sehingga atas kerja sama yang baik, kata Maryono, pihak Bank dan atas kesadaran sendiri pemilik rekening yang menampung sebagian dana CSR tersebut.

Kondisi Rumah Sakit Daerah Kota Manado (Foto Suluttoday.com)

”Dengan maksud untuk penyelamatan uang negara maka yang bersangkutan secara sukarela telah menitipkan uang Rp 650 juta tesebut kepada penyelidik Kejari Manado yg selanjutnya uang tersebut diatas dititipkan semenstara ke rekening Dinas Kejari Manado yang ada di Bank BRI Cabang Manado,” kata Maryono.

Penyelidik Kejari Manado, tambahnya lagi, akan segera menentukan sikap terhadap uang dana CSR tersebut setelah diperoleh fakta fakta hukum, yaitu, siapa yang meminta bantuan dana CSR tersebut?. Dimana dana tersebut ditampung?. Sesuai proposal permohonan akan digunakan untuk apa saja dana itu. Kemudian, dana yang telah diterima secara realita digunakan untk apa saja?. Selanjutnya, mengapa ada sebagian yang dipindah dan masuk kerekening pribadi.

Kejari Manado menyerahkan ke pihak BRI (Foto Suluttoday.com)

”Apakah ada ASN/Pejabat lain yang menerima dana CSR tersebut, dan lain sebagainya. Bahwa Bank SulutGo adalah Bank milik Daerah (BUMD=badan usaha milik daerah) yang sahamnya dimiliki oleh pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi. Berdasarkan ketentuan pasal 295 UU. No. 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah Jo Permendagri No. 38 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan APBD bahwa hiba/CSR,” tutur Maryono.

Kajari Manado itu melanjutkan bahwa termasuk kuifikasi pendapatan lain-lain yang sah selain pajak dan retribusi daerah yang harus dicatatkan dan dikelola di rekening kas umum daerah oleh bendahara umum daerah (BUD), sebelum dipergunakan sehingga penyimpangan terhada dana tersebut dapat dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi.

”Penyelidik Kejari manado nantinya juga akan menelisik kemungkinan adanya tindak pidana pencucian uang (TPPU) karena tidak menutup kemungkinan adanya bagi bagi uang secara tdk sah utk kepentingan pribadi setelah uang tsb masuk ke rekening penerima secara sah. Penyelidik akan segera mengambil sikap apakah ada unsur tindak pidana atau sekedar kesalahan prosedur/administratif dlm kasus dana CSR ini,” tutur Maryono tegas.

(*/Bung Amas)

Diduga Banyak Masalah, Kepala ULP Manado ”Dihajar” Legislator

Marcos Kairupan saat hadir dalam pembahasan (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Pelayanan publik yang harusnya berjalan profesional, transparan dan taat pada aturan ternyata tidak berjalan maksimal dalam sistem birokrasi kita. Hal itu seperti yang dikeluhkan masyarakat terkait kinerja Kepala Bagian Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Manado, Marcos Kairupan. Kamis (9/7/2020), sejumlah anggota DPRD Kota Manado mencecar sejumlah pertayaan kepada ULP Manado yang diduga bermain dalam lelang proyek.

”Kami mendapat banyak aduan masyarakat terkait tidak beresnya ULP Manado dalam proses pelelangan proyek. Ada perusahaan yang telah di board sudah urutan satu, tapi tidak ditampilkan sebagai pemenang dalam tender. Beberapa perusahaan sudah lengkap berkasnya, penawarannya bagus dan sesuai, sayangnya tidak menang. Kami menilai seperti sudah ada skenario tertentu dalam proses tender yang dilaksanakan di ULP Kota Manado,” ujar Bambang Hermawan, anggota DPRD Kota Manado dari Fraksi PAN ini.

Selain itu, disebutkan bahwa tahapan tender atau lelang proyek di Bagian ULP Kota Manado disebut-sebut menjadi sumber lahirnya masalah yang akan mengganggu pelayanan publik pemerintah Kota Manado umumnya. Selain sejumlah kontraktor yang sering gagal menang akibat adanya dugaan praktik busuk yang dilakukan jajaran ULP Kota Manado juga menyampaikan kekecewaan mereka.

”Bayangkan saja, ada perusahaan yang sudah lengkap dokumen, penawarannya bagus, tapi tidak menang. Justru yang menang yang tidak sesuai,” kata Bambang dalam pembahasan Ranperda Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD Kota Manado TA 2019, Kamis (09/07/2020) dan diaminkan legislator Manado lainnya, diantaranya Jimmy Gosal dan Jean Sumilat, Jeane Laluyan serta Jurani Rurubua.

Merespon ‘serangan’ Bambang, dalam pembahasan tersebut Kepala Bagian ULP Kota Manado, Marcos Kairupan menyampaikan argumentasinya. Menurut Kairupan pihaknya menjalankan aturan yang berlaku secara baik sesuai prosedur yang baku.

”Kami bisa menjamin proses tender yang dilakukan sudah sesuai aturan dan dilaksanakan dengan baik,” tutur Kairupan.

Untuk diketahui, pembahasan antara TAPD dan Banggar DPRD Manado ini dipimpin Wakil Ketua DPRD Manado NH Van Bone didampingi Waktu Ketua DPRD Adrey Laikun. Pembahasan berlangsung alot.

(*/Redaksi)

AMTI: Pembangunan RSKD Gigi Mulut Manado Berpotensi Masalah

Kondisi RSKD Manado dari sisi depan dan belakang (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Pembangunan Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Gigi dan Mulut Manado yang beralamat di Kelurahan Tingkulu, Kecamatan Wanea Kota Manado, Sulawesi Utara (Sulut) dinilai berpotensi masalah. Hal tersebut seperti diungkap Ketua Umum Aliansi Masyarakat Transparansi Indonesia (AMTI), Tommy Turangan, SH pada Suluttoday.com, Rabu (8/7/2020).

Alumnus Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado ini menyebut pihaknya telah melakukan investigasi ditemukan sejak dilakukannya peletakan batu pertama oleh Wali Kota Manado, Dr. GS Vicky Lumentut, Jumat (14/2/2020) sampai gedung selesai dibangun tak luput dari ragam komentar publik. Tommy menyebut pentingnya lembaga penegak hukum mendalami proses pembangunan RSKD tersebut.

”Kami terus mengikuti perkembangan soal Rumah Sakit Daerah atau RSKD Gigi Mulut Kota Manado yang berlokasi di Ring Road Manado. Temuan kami sementara perlu pendalaman, umumnya sebuah pembangunan yang sejak awal sudah mendapat sorotan pasti ada sesuatu yang dinilai janggal. Kami mengajak penegak hukum bertindak,” ujar Tommy saat diwawancarai melalui saluran telepon.

Tommy Turangan SH, Ketua AMTI

Pembangunan gedung tersebut juga pernah mendapat kunjungan dari Banggar DPRD Kota Manado. Beberapa pihak, para aktivis lingkungan seperti Walhi Sulut juga pernah mempermasalahkan hal ini. Tommy mengatakan pula berdasarkan informasi yang diperoleh kajian (fisibility study) dilakukan di lokasi berbeda, namun pembangunannya dilokasi lain.

”Informasi yang kami dapatkan dari sisi fisibility study juga ada yang janggal. Kalau tidak diselesaikan dengan baik, kondisi ini akan menjadi bom waktu kelak. Bila pihak yang bertanggung jawab dalam pembangunan RSKD yaitu pengguna anggaran tidak bersikap terbuka. Kami meminta teman-teman penegak hukum usut hal ini. Kenapa bangunan juga masih tidak sebaik yang dibayangkan,” kata Turangan.

Bangunan yang retak (Foto Suluttoday.com)

Lanjut Tommy menambahkan bahwa gedung yang dibangun dengan anggaran ratusan Miliar tersebut masih terdapat beberapa bagian yang retak. Sampai berita ini diterbitkan, AMTI sendiri melakukan monitor di lokasi namun menemukan gedung tersebut masih kosong belum digunakan. Dibeberapa bagian gedung ada bangunan yang kualitas pembangunannya tidak beres.

(*/Bung Amas)

Legislator dan Warga Mahawu Apresiasi Kadis PUPR Manado

Pembangunan yang dilaksanakan PUPR Manado (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Pembangunan yang universal memang selalu saja ada tantangannya dalam tiap waktu. Tak ada praktek pembangunan yang berjalan mulus-mulus saja. Begitu pula seperti yang disuarakan wakil rakyat Kota Manado, Lucky Datau. Anggota Komisi III DPRD Kota Manado ini dikenal begitu terbuka dan sportif dalam memberikan pandangan soal pelayanan.

Seperti yang terpantau dalam postingan Facebooknya, Rabu (8/7/2020), Lucky menyampaikan apresiasi terhadap Dinas PUPR Kota Manado. Melalui aspirasi yang disampaikan masyarakat Mahawu kepada Lucky terkait pembangunan Talud yang begitu lama tidak diberi perhatian pemerintah, kini mendapat respon positifa. Dimana pembangunan langsung dilakukan pemerintah Kota Manado, melalui Dinas PUPR.

”Apresiasi kepada Pak Kadis PUPR Royke Mamahit dengan langkah cepat yg diambilnya Aspirasi masyarakat Kelurahan Mahawu tentangtg Talud Penahan Jalan yang pada hari ini mulai melakukan pekerjaan pembangunan Taludnya,” kata Lucky, Rabu (8/7/2020),

Lanjut legislator dari Fraksi PAN Kota Manado itu, koordinasi dan sinergitas seperti ini yang sangat dibutuhkan seluruh komponen yang ada di Kota Manado.

”Atas nama Lembaga Legislatif Kota Manado kami Komisi III mengucapkan banyak-banyak terima kasih kpd Kadis PUPR dan jajarannya yg terlibat dlm hal ini Kabid Bina Marga Pak Alva Pandey. Semoga pembangunan ini dpt menghilangkan Rasa Khawatir dari masy Kel Mahawu ttg Jalan yg hampir Putus,” ujar Lucky.

Sementara itu, Mudasir Sulemen warga Mahawu menyampaikan kegembiraannya. Datsir begitu aktivis muda dan jurnalis ini akrab disapa mengucapkan terima kasih kepada legislator Lucky Datau. Pria murah senyum itu berharap agar Lucky selalu konsisten dengan apa yang dilakukannya saat ini.

”On progres. Doa dan ucapan terima kasih Pak Aleg Lucky Datau. Semoga tetap istiqomah dalam mengemban dan mengawal aspirasi rakyat. Pembuatan Talud di Kelurahan Mahawu, Lingkungan III sedang berlangsung, kiranya berjalan lancar. Masyarakat juga berterima kasih kepada Pemkot Manado dalam hal ini Kadis PUPR Manado,” tutur Datsir putra Mahawu tersebut.

(*/Bung Amas)

Terkait PAW KPU Minahasa Tenggara, Ini Harapan NU Sulut

Drs. H. Ulyas Taha, M.Pd (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Terkait proses Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mita) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang tengah berproses di KPU Provinsi Sulut mulai memunculkan ragam indikasi intervensi. Pasalnya penetapan PAW disesuaikan dengan ranking atau peringkat 10 besar yang ikut dalam seleksi KPU Mitra tentunya.

Ketika diminta tanggapan Ketua Nahdlatul Ulama (NU) Sulut, Drs. H. Ulyas Taha, M.Pd, menyampaikan harapannya KPU ditingkat Provinsi dan semua pihak yang terlibat untuk patuh terhadap prosedur yang ada. Ulyas juga menyampaikan pentingnya amanah yang diemban bagi Komisioner KPU Mitra yang baru nantinya jika dilantik, agar konsisten menjaga integritas.

”Kami berharap setelah di lantik di beri amanah sebagai anggota KPU Kabupaten Mitra, maka harus menjalankan tugas dengan baik dan benar serta menjaga marwah dan nama baik NU Sulut. Bekerjalah dalam mengawal tegaknya demokrasi di Kabupaten Mitra,” kata Ulyas yang juga bakal calon Wali Kota Manado, saat diwawancarai Suluttoday.com, Selasa (7/7/2020).

Sementara itu, terkait rekomendasi Ulyas juga menyentil dan memperingatkan agar calon Anggota KPU Mitra tidak dihalang-halangi siapapun. Jebolan aktivis PMII Cabang Manado itu memberi komentar positif kepada Bupati Mitra, James Sumendap dalam kerja-kerja melahirkan sinergitas pembangunan, sehingga dugaan dan isu terkait hal-hal distruktif dalam proses PAW KPU Mitra tidak akan dilakukan Bupati Mitra.

”Dalam hal ini kelengkapan administrasi, dimana sebagai seorang ASN tentunya butuh suport dan rekomendasi pimpinan atau izin dari Pemkab Mitra tempat ibu edis bekerja. Maka kami yakin bupati mitra yang sangat merakyat dan sukses membangun mitra sahabat kami Pak James Sumendap tentunya akan memberikan dukungan dan rekomendasinya. Bahkan kalau di perlukan maka kami Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Sulawesi Utara bersedia juga memberikan rekomendasi kepada kader kami tersebut,” ujar Ulyas.

Seperti yang diketahui yang menjadi Calon PAW KPU Kabupaten Mitra adalah Gladies Kowareng karena yang berada di posisi nomor 6 dalam 10 besar KPU Mitra. Edis begitu sapaan akrab Gladies, kata Ulyas merupakan istri tercinta dari sahabat Mardiansyah Usman yang juga Ketua LESBUMI NU Sulut. Edis merupakan kader NU dalam hal ini sebagai anggota FATAYAT NU Mitra.

Dr. Ardiles Mewoh, M.Si (Foto Istimewa)

”Sudah tentunya sebagai kader NU harus mengabdi bagi bangsa dan negara sebagai ASN, dan ini merupakan semangat yang harus terus di emban sebagai kader NU. Beliau adalah abdi negara sebagai ASN di kabupaten Mitra sejak 2009. Edis yang masuk dalam 10 besar daftar anggota KPU Mitra tentunya juga harus memegang prinsip- prinsip kebangsaan, keindonesiaan dan senantiasa menjaga nama baik NU. Kami sebagai warga NU sulut tentunya bangga jika ada kader NU yang mendapat amanah ke KPU Mitra untuk berbakti bagi daerah tercinta dalam Hal ini kabupaten Mitra,” tutur Ulyas tegas.

Di tempat terpisah, Ketua KPU Sulawesi Utara, Dr. Ardiles Mewoh, S.IP.,M.Si, saat dimintai tanggapan soal proses PAW KPU Mitra menjelaskan bahwa saat ini tengah dilakukannya tahapan klarifikasi. Ardiles juga membenarkan kalau merujuk ke aturan yang berlaku, maka yang berhak mengisi posisi PAW KPU Mitra adalah yang sesuai nomor urut berikutnya.

”Masih sementara klarifikasi ke calon PAW. Minggu ini dikirim ke Jakarta. Dan berdasarkan aturan, harus sesuai nomor urut berikutnya. Sepanjang memenuhi syarat, jika tidak memenuhi syarat, maka nomor berikutnya yang akan mengganti,” ucap Ardiles pada Suluttoday.com.

(*/Bung Amas)

iklan1