Category: Bolaang Mongondow

Mokodompit: Kami Tagih Janji Sumarsono Terkait Provinsi BMR

Raski Mokodompit (Foto Suluttoday.com)

Raski Mokodompit (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Terkait Janji Penjabat Gubernur (Pj) Sulut Soni Sumarsono tentang pemekaran Provinsi BMR kini di tagih realisasinya oleh legislator daerah pemilihan (dapil) BMR.

“Kiranya janji dari Pj Gubernur Sulut pada sebelum pemilihan kepala daerah (pilkada) bisa direalisasikan, jangan hanya janji-janji saja,” tutur Raski Mokodompit saat jumpa Pers bersama para wartawan post liputan DPRD Sulut, Selasa (15/12/2015) sore.

Sebelumnya menurut Mokodompit, sudah sempat dikritik kepada Sumarsono dimana mengumumkan pemekaran BMR akan direalisasikan pada Tahun 2016, kemudian sudah menyebut Provinsi BMR itu disaat tahapan pilkada sedang berjalan. Tapi hari ini pilkada sudah selesai, jadi meminta kejelasan kepada Pj Gubernur pak Sumarsono untuk menseriusi apa yang disampaikan.

“Kongkritnya seperti apa? Jangan sampai berubah lagi setelah selesai pilkada ini, tapi saya yaking Pj Gubernur mempunyai semangat yang sama, BMR wajib menjadi daerah otonomi yang baru,” ujar anggota Komisi I DPRD Sulut itu.

Mokodompit menambahkan, hal ini menjadi pertimbangan permintaan dan cita-cita masyarakat di BMR selama ini. Karena mengenai BMR keputusannya ada di pemerintah pusat dan pak Soni Sumarsono selaku Dirjen otonomi daerah (Otda) yang mempunyai kewenangan khusus dalam hal ini di kementerian dalam negeri.

“Perlu persure politik di DPR-RI karena akan di bahas di Komisi II DPR-RI. Jadi harus ditindaklanjuti, jangan lagi ada alasan dan sebagainya,” ujar kader muda terbaik Partai Golkar Sulut ini.(Jimmy Lumingkewas)

Heboh, Zakaria Warga Bolmong Mengaku Panglima Besar Jendral Soedirman

Zakaria (Foto Suluttoday.com)

Zakariah Sukaria Pota (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Minggu (13/9/2015) belum lama ini, tim investigasi Suluttoday.com, melakukan penelusuran terkait informasi keberadaan bukti dokumen Negara dan Dunia yang dimiliki. Berdasarkan pengakuannya, Zakariah Sukaria Pota 1000 Z Malik, yang mengaku sebagai pendiri Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pemimpin Perintis Kemerdekaan Republik Indonesi (PKRI) dan lahir pada Tanggal 1 Januari 1911 pada jam 01.00 itulah disebut 101.

Diantaranya, pengakuan yang lain beliau adalah Panglima Besar Jendral Soedirman, selaku pendiri TNI dan POLRI dengan NRP 181795 101. Terdapat juga dokumen Coleteral berupa Emas Murni sebanyak 179 Metric Ton yang telah digunakan untuk mencetak uang Rupiah NKRI (Redonominasi) dan sudah siap diedarkan oleh Bank Indonesia (BI) Pusat yang sudah diumumkan pada tanggal 17 Agustus 2014 melalui media electronic (TV).

”Saya adalah Jenderal Besar Soedirman. Bangsa Indonesia harus bangkit, dan saya belum mati baik diatas pesawat maupun di tempat manapun,” kata Zakaria tegas.

Sekedar juga diketahui, sebagai sosok yang sederhana namun beliau adalah pemilik tunggal seluruh asset amanah yang ada di dalam Negeri maupun diluar Negeri sekaligus pendiri LEMBAGA ASSET AMANAH NYIUR MELAMBAI SEJAHTERA. Selaku pemegang / pemilik Obligasi pencetakan mata uang Rupiah sebanyak 13 lembar. Pemegang dana awal yang akan digunakan untuk kesejahteraan Rakyat Indonesia dan juga pemegang dana pembangunan dibeberapa wilayah di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Diakhir penelusuran, Zakaria yang tinggal di Desa Inuai Kecamatan Pasi Barat Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) Induk Provinsi Sulawesi Utara itu adalah pemegang Buku Hitam yang diserahkan oleh Ibu Pertiwi atau Ibu Kandung sendiri, yang didalamnya terdapat uang Euro dibuat dari lempengan emas 24 Karat yang terdiri dari 5 Euro sampai 1.000 Eoro lengkap dengan sertifikat, uang dupon 2 Laks pecahan 100.000 Dollar USA dan didukung 1 Millyar Dollar USA lengkap sertifikat bergambar Mr. Jhon F. Kennedy yang dilengkapi 1 lembar lempengan emas 24 karat nilai 100 Dollar USA dan 500 Dollar USA yang dibuat dari lempengan logam Emas 24 Karat. (Faruk)

Rolling Pejabat Eselon III-IV Bitung Diwarnai Prahara

Edison Humiang (Foto Suluttoday.com)

Edison Humiang (Foto Suluttoday.com)

ITUNG, Suluttoday.com – Pemerintah Bitung dalam melaksanakan Rolling Pejabat Eselon III & IV, masih dalam persiapan melaksanakan rolling adu mulut antara wakil walikota M.J. Lomban dan Sekretaris Daerah Drs. Edison Humiang, M.Si telah terjadi samapi berakhir pada pemukulan terhadap Setda Bitung yang dilakukan oleh salah satu pendukung setia wakil walikota Bitung.

Kejadian ini tentu saja membuat para pejabat yang sudah hadir dilokasi tempat berlangsungnya rolling hentak, karena tanpa diduga tiba-tiba terjadi kejadian yang sangat memalukan yang seharusnya tidak perlu terjadi namun itulah realitanya yang telah dipertontonkan oleh pimpinan dan bawahan ditengah-tengah para pejabat yang ada, Kamis (17/9/2015).

Kejadian ini berawal dengan munculnya SK Walikota Bitung Hanny Sondakh tentang rolling pejabat eselon III & IV, yang ada dijajaran pemkot Bitung diamanatkan kepada Ketua Baperjakat Edison Humiang dan Kepala BKDD Bitung Yossy Kawengian agar melaksanakan perintah rolling pejabat dijajaran pemerintah Bitung.

Menurut wakil walikota Bitung M.J. Lomban, bahwa SK Walikota Bitung tentang rolling pejabat tidak sah dan cacat hukum, sebab dalam jangka waktu 6 bulan kedepan pemerintah tidak bisa melaksanakan rolling pejabat karena berkaitan dengan Pilwako Bitung. Dan saya hingga saat ini masih sebagai wakil walikota Bitung yang sah dan walaupun ada kaitannya dengan status saya sebagai calon walikota Bitung, bukan berarti saya tidak memiliki kewenangan tentang hal ini.

Ingat saya masih menjabat sebagai wakil walikota Bitung dan belum mengambil cuti untuk kampanye, apa lagi walikota Bitung Hanny Sondakh tidak berada ditempat dan keluar berobat. Sehingga tugas dan wewenang secara tidak langsung itu berada sama saya sebagai pelaksana pemerintahan di Bitung, dan bukan dengan cara seperti ini sehingga saya menganggap ada tendensi politik tertentu dibalik lahirnya SK walikota Bitung dan sarang dengan kepentingan.

Sementara itu Sekretaris Daerah Drs. Edison Humiang, M.Si, dengan tegas bahwa saya sebagai Baperjakat Bitung diperintahkan oleh walikota untuk melaksanakan rolling dan itu hal biasa dalam pemerintahan.

”Rolling akan tetap dilaksanakan namun tempatnya berubah yang awalnya di BPU dialihkan dikantor BKDD Bitung, dan pejabat yang kena rolling hanya eselon III & IV untuk mengisi jabatan yang kosong bahkan ada hanya bertukaran tempat. Disinggung soalnya pemukulan terhadap dirinya, saya baru selesai melaporkan kejadian ini di Polsek Maesa agar pelakunya diproses secara hukum dan semuanya proses hukum yang nantinya bertindak dan kita lihat kedepannya seperti apa,” ujar Humiang. (Robby).

Terkait JRBM, GERAK Bersama Rakyat Akan Blokade Jalan

Warga Buha saat mendengarkan pidato politik Jim Robert Tindi

Jim Robert Tindi saat melakukan pendidikan terkait hak-hak rakyat atas tanah

MANADO – Ketegasan aktivis Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) Sulawesi Utara (Sulut) bersama rakyat Desa Bakan Bolaang Mangondow untuk menghentikan aktivitas pertambangan dari PT. J’Recouces Bolaang Mongondouw (JRBM) patut diperhitungkan. Pasalnya warga mengaku kesal atas aktivitas perusahaan yang dinilai merugikan masyarakat.

”PT J’Rocouces Bolaang Mangondow telah mengabaikan hak-hak rakyat antara lain: Tanah perkebunan milik Rakyat yang di lalui Kendaraan Perusahaan mengalami kerusakan tidak pernah di ganti rugi, bahkan ada oknum aparat kepolisian yang ikut mengintimidasi rakyat. Juga kesepakatan perekrutan Tenaga Kerja yang di sepakati akan mengakomodir Rakyat Lingkar Tambang dengan formasi 70% : 30% ( 70% rakyat lingkar tambang dan 30% di luar lingkar tambang) ternyata hanya omong kosong, pemuda desa Lingkar Tambang di Desa Bakan sangat sulit untuk bekerja di perusahaan ini,” ujar Jim Robert Tindi Direktur GERAK Sulut saat ditemui Suluttoday.com, Kamis (30/4/2015).

Tindi menegaskan bahwa masyarakat akan melakukan blokade jika aktivitas pertambangan terus dilakukan. Pihaknya menilai pemerintah daerah harus mengambil sikap agar pihak pengusaha tidak sesuka hati merepotkan masyarakat. (Amas Mahmud)

iklan1