Category: Bolmong Timur

Pemerintah Desa Inaton, BPD, Pendamping Desa Gelar Musyawarah Bicarakan BLT

Berlangsungnya rapat, Pemdes, BPD dan Kordinator Pendamping Desa (Foto Istimewa)

BOLTIM, Suluttoday.com – Pemerintah Desa Inaton Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), melakukan Musyawarah bersama dengan BPD, Koordinator Pendamping Desa Kabupaten, serta tim Gugus Tugas Desa membahas tentang Penambahan calon penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa yang sebelumnya berjumlah 103 penerima, ketambahan 48 keluarga miskin, jadi total keseluruhan 151, Sabtu (16/5/2020) tadi malam.

Kepala Desa Inaton Ismawaty Mamonto SH mengatakan bahwa dari 48 Keluarga miskin tersebut masuk dalam daftar penambahan calon penerima BLT desa,yang sebelumnya hanya ada 103 penerima BLT dana desa sehingga saat ini sudah menjadi 151 penerima. Ada Diantara 48 keluarga ini yang namanya sudah masuk ke daftar tambahan calon penerima bantuan sosial tunai di kementerian sosial sehingga saya harus berkoordinasi dengan Dinas terkait agar tidak tumpang tindih.

“Insya Allah hari Senin saya akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mengecek nama-nama diantara 48 keluarga ini apabila sudah tercover di Kemensos atau tidak,agar tidak terjadi kesalahan dikemudian,” ujar Ismawaty.

Pihak terkait saat menghadiri rapat (Foto Istimewa)

Selain itu, Koordinator pendamping kabupaten Syachril Pasambuna ST,Menambahkan pemerintah desa harus memastikan 48 keluarga yang masuk dalam daftar penambahan calon penerima BLT ini,benar-benar keluarga yang berhak menerima agar bantuan tunai ini tepat sasaran.

“Saya mengingatkan kedesa terlebih yang ditugaskan oleh pemerintah desa untuk pendataan calon penerima,agar mastikan betul calon penerima sudah tervalidasi,agar bantuan tersebut sampai kepada yang benar pemanfaatnya,” tutur Syachri.

(*/Slim)

Pemdes Bongkudai Barat Salurkan Sembako dari Pemkab

Suasana penyaluran bantuan (Foto Istimewa)

BOLTIM, Suluttoday.com – Pemerintah Desa Bongkudai Barat, Kecamatan Modayag Barat Kabupaten Bolaang Mongondow Timur,mulai menyalurkan bantuan sembako bagi masyarakat yang terdampak Covid-19.

Sangadi Desa Bongkudai Barat Hasmi Tololiu, Minggu (10/5/2020) kemarin, mengatakan pembagian sembako ini berasal dari bantuan APBD Pemkab Bolaang Mongondow Timur.

Tercatat ada sekitar 300 lebih kepala keluarga (KK) yang menerima bantuan ini. Bantuan diserahkan langsung oleh Pemerintah Desa (Pemdes) Bongkudai Barat disaksikan oleh Camat Modayag Barat, Babinkantibmas, Babinsa, Pendamping Desa, badan pemusyawaratan desa (BPD) dan Relawan Desa covid-19

Bantuan yang diserahkan kepada warganya disalurkan secara tepat, serta sesuai data penerima yang berhak.

Ia berharap dengan adanya bantuan ini, bisa membantu warganya yang sementara melaksanakan ibadah puasa di tengah pandemi corona.

“Masyarakat di Bongkudai barat 100 persen menjalankan ibadah puasa. Saya berharap juga,untuk bersama-sama kita masyarakat tetap ikuti protokol kesehatan untuk mencegah virus corona seperti cuci tangan pakai sabun, social distancing dan stay home,” ungkap Hasto.

Ditambahkan Hasmi Tololiu bagi masyarakat yang belum tercover dalam bantuan sembako ini agar cepat melapor kepada pemerintah ato panitia yang bertugas untuk menyalurkan sembako ini.

“Segera laporkan apabila ada masyarakat yang belum menerima sembako,apalagi bagi mereka yang terkenal dampak dari covid-19 ini,bisa saja ada kekeliruan pada saat proses pendataan” ujar Hasto sapaan akrab Hasmi menutup.

(*/Taslim)

Bupati Sehan Kritik Balai Jalan Nasional

Kondisi jalan nasional Buyat – Molobog yang rusak parah (Rahman)

BOLTIM, Suluttoday.com – Bupati Bolaang Mongondow Timur, Sehan Landjar, menyoroti kondisi jalan nasional Buyat –Molobog yang rusak dan memprihatinkan. Khususnya ruas jalan antara Desa Togid sampai Desa Motongkad. Kata bupati, kondisi jalan itu nyaris tidak bisa dilalui kendaraan.

“Seminggu belakangan ini kondisi jalan ini semakin membahayakan dan sangat mengganggu arus lalulintas. Bahkan, kebanyakan kendaraan tak bisa melanjutkan perjalananya karena jalan sudah tak bisa dilalui.” Katanya pada minggu (09/04/2017).

Ia mendesak agar Balai Jalan Nasioanal Sulawesi Utara (Sulut) segera melakukan penanggulangan kerusakan di jalan itu.

”Kami meminta Balai Jalan Sulut memperhatikan dan menseriusinya.” Tegas Eyang sapaan akrabnya.

Bupati dua periode itu menjelaskan, sejak 2012, ia sudah memberi masukan kepada Balai Jalan Sulut melalui Penanggunggung jawab pekerjaan waktu itu, agar khusus ruas jalan Buyat-Molobog di Desa Togid agar dipindah titikk koordinatnya. Kontur tanah di wilayah itu sangat labil, karena ada sungai di bawah jalan itu.

”Masukan saya tak ditanggapi (balai jalan). Malah perencanaan dan pelaksanaan proyek jalan itu pada posisi yang kurang tepat. Dan akibatnya apa yg dikhawatirkan justru terjadi.” Jelas Sehan.

Ia pun menyangkan pekerjaan jalan yang memakan anggaran yang sangat besar itu. Harusnya sejak awal  perencanaan dan analisisnya betul-betul matang. Apalagi  Pemkab Boltim sudah mengeluarkan biaya pembebasan lahan lebih dari Rp600 juta.

”Harusnya, masukan pemkab dan masyarakat jangan diabaikan. Karena kami di daerah yang lebih tahu tentang keberadaan jalan itu.” Kata Sehan. (Rahman)

Wabup Buka Pelatihan Manajemen Bumdes

Peserta Bumdes pada pelatihan manajemen yang di buka oleh Wakil Bupati Rusdi Gumalangit (Rahman)

BOLTIM, Suluttoday.com – Bertempat di Balai Pertemuan Umum (BPU) Desa Tutuyan Dua Kecamatan Tutuyan, Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) menggelar pelatihan Manajemen Badan Usaha Milik Desa (Bumdes).

Hal ini guna untuk meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai macam kegiatan usaha ekonomii masyarakat perdesaan, maka perlu didirikan Bumdes.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa saat memaparkan tujuan dari pertemuan (Rahman)

Wakil Bupati Boltim Rusdi Gumalangit sebelum membuka kegiatan pelatihan manajemen Bumdes terlebih dahulu mengecek kehadiran peserta mulai dari manager Bumdes dan anggota. Di katakannya, mulai dari manager sampai anggota harus jelas dulu pembentukannya di Desa, sangadi memilih pengurus karena faktor kedekatan. Nah ini yang tidak boleh terjadi. harus orang yang benar-benar memahami administrasi karena bumdes butuh orang selain kejujuran juga harus memahami administrasi.

“Meskipun sangadi punya kewenangan menunjuk pengurus, tapi jangan tunjuk itu orang tidak tau administasi. Di kuatirkan ketika program ini sudah jalan dia tidak tahu menulis.” Terang Wabup Rusdi Gumalangit sekaligus membuka kegiatan pelatihan manajemen Bumdes. Selasa, (4/04/2017).

Lanjutnya, namun ketika program ini sudah jalan Sangadi tidak bisa masuk ke dalam pengelolaan Bumdes ini atau sengaja intervensi pengurus.

“Ketika sudah di serahkan kepada pengurus Bumdes, Sangadi tidak boleh ikut campur, nda boleh masuk kedalam pengolaan. Sangadi hanya wajib oleh pengoelola untuk mesampaikan. Bukan sangadi masuk ke dalam dan mengobok-obok. Serahkan kepada pengurus nanti mereka yang mengatur.” Tegasnya.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) mengatakan, dengan adanya pelatihan ini guna memberikan ilmu manajemen kepada pengurus di tingkat desa terdiri dari sangadi, pengurus dan manager Bumdes yang ada di masing-masing Desa di Kabupaten Boltim.

“Harapan saya dengan adanya pelatihan ini dapat menambah ilmu manajemen serta penyusunan administrasi pengelolaan Bumdes di semua Desa yang ada di Boltim.” Singkatnya. (Rahman).

LKPD Boltim Adalah Tercepat Tepat Waktu

Bupati Boltim, Sehan Landjar, SH (Foto: Ist)

BOLTIM, Suluttoday.com – Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2016, akhirnya selesai. Ini menunjukan Keseriusan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) dalam pelaporan anggaran.

Bupati Sehan Landjar mengungkapkan, LKPD Boltim sudah dilaporkan Pemkab Boltim kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Sulut pada pekan lalu.

“Sudah diterima oleh BPK. Tapi akan diacarakan pada Senin (3/4) hari ini.”  Ujarnya.

Landjar menambahkan, memberikan apresiasi kepada Sekretaris Kabupaten Muhamad Assagaf, dan Kepala Badan Keuangan Daerah Oscar Manoppo yang sudah bekerja keras dalam menyusun dan menyelesaikan LKPD 2016.

“Berdasarkan amanat undang-undang 23 tentang Pemda Permendagri, bupati menyampaikan LKPD paling lambat tiga bulan setelah berakhir tahun anggaran.” Ungkap Landjar.

Landjar pun menambahkan, dirinya berharap prestasi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang sudah tiga tahun diraih, mampu dipertahankan untuk LKPD 2016.

“Kita harapkan masih mendapatkan WTP sama tiga tahun sebelumnya, tapi semua itu kita serahkan pada BPK RI Sulut sebagai auditor.” Ungkapnya.

Sementara itu, diungkapkan Kepala Badan Keuangan Daerah Oscar Manoppo, menyelesaikan LKPD bukan hal yang mudah. Dirinya mengaku, tim BKD harus bekerja keras lebih dari dua minggu agar LKPD selesai dengan tepat waktu.

“Ini merupakan kewajiban dari pemerintah untuk melaporkan penggunaan anggaran selama tahun anggaran 2016, dengan batas waktu tiga bulan usai tahun anggaran selesai. Jadi bulan Maret, sudah harus selesai, makanya tim dipacu.” Ujarnya.

Dirinya menambahkan, usai dilakuan pengecekan kembali dan uji analitik berdasarkan rumus yang diserahkan BPK, LKPD yang sudah selesai diserahkan kepada bupati, dan selanjutnya diserahkan pada BPK.

Selanjutnya, nantinya BPK akan melaksanakan evaluasi terhadap LKPD tersebut yang berpengaruh dalam penentuan opini terhadap laporan keuangan Boltim tahun 2016.

:Kita berusaha agar tidak ada kekurangan atau temuan lagi, agar opini WTP yang sudah mampu diraih selama ini dapat dipertahankan.” Jelasnya. (Rahman).

iklan1