Category: Kepulauan Talaud

Pemprov Sulut Resmikan Gereja Katolik di Melonguane

Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven Kandouw saat meresmikan Gereja (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut), Sabtu (20/1/2018) melakukan peresmian Gereja Katolik Paroki Santa Maria Ratu Damai di Melonguane Kabupaten Talaud. Peresmian dipimpin Wakil Gubernur Sulawesi Utara Drs. Steven O.E. Kandouw.

Kandouw melalui sambutan mengapresiasi pembangunan Gereja tersebut dan peresmian Gereja tersebut, Wakil Gubernur Sulut juga bangga kepada para jemaat Gereja yang begitu kompak sehingga mampu bersama-sama membangun Gereja yang megah di Talaud.

“Atas nama Gubernur Sulawesi Utara, saya memberikan apresiasi kepada umat Katolik di Kabupaten Kepulauan Talaud sehingga kita dapat menyaksikan bangunan Gereja yang megah ini,” ujar SK, begitu nama Kandouw sering disingkat.

Sebelum peresmian dari Wakil Gubernur Sulut, terlebih dahulu dilaksanakan pemberkatan gedung Gereja yang dipimpin Uskup Manado MGR. Benedictus Estephanus Rolly Untu MSC. Selain itu, Kandouw menyampaikan terkait fungsi Gereja yang mesti terus dipelihara jemaatnya.

“Gereja ini selain nilai nominal yang besa tetapi nilai intrinsiknya harus besar juga. Nilai bangunan ini nominalnya bisa mencapai miliaran rupiah. Sekarang, bagaimana nilai instrinsiknya? Artinya gereja ini juga harus menjadi sumber pengharapan, sumber sukacita, sumber damai sejahtera dan seumber kasih,” kata SK.

Mewakili Gubernur Olly Dondokambey, SE, Wakil Gubernur SK, menyerahkan bantuan uang senilai Rp 100 juta untuk melengkapi peralatan di Gereja Katolik Paroki Santa Maria Ratu Damai dan uang senilai Rp 50 juta untuk Germita Lungkangunaung Matahit yang terbakar belum lama ini.

Sementara itu, Uskup Manado MGR. Benedictus Estephanus Rolly Untu MSC optimis gereja yang baru diresmikan itu semakin menguatkan iman umat Katolik.

“Semoga Rumah Allah ini akan senantiasa dipenuhi oleh umat yang berkehendak baik mempersatukan diri dengan Tuhan dan sesama umat agar gedung gereja ini dapat digunakan sesuai fungsinya sebagai Rumah Tuhan sebagaimana Yesus menyucikan Bait Allah,” ungkapnya. (*/TimST)s

Diduga Sentimen Politik, Penonaktifan Bupati Talaud Berlebihan

Bupati SWM dan ARM (Foto Ist)

MANADO, Suluttoday.com – Penonaktifan Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Sri Wahyuni Manalip (SWM) sebagai Bupati berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 131.71.-17-12 tahun 2018 menulai polemic ditengah masyarakat. Disatu sisi, Kemndagri berdalih dengan adanya penegakan aturan, sementara berbagai pihak menilai ada praktek tebang pilih yang bersifat diskirimasi.

Surat yang ditandatangani Dirjen Otda, Drs Anselmus Tan, M.Pd selaku Pajabat Pembina Utama itu mendapat tanggapan keras dari praktisi hukum Sulawesi Utara, Abdul Rahman Musa, SH. Menurut ARM, begitu Musa akrab disapa respon yang ditunjukkan Kemendagri sangatlah berlebihan.

‘’Sunggu keterlaluan penonaktifan Bupati Talaud tersebut, memangnya yang memilih Bupati adalah Gubernur atau Mendagri?. Sanksinya diperingati saja, bukan dinonaktifkan sementara. Sifatnya peringatan berjenjang, surat peringatan pertama, kedua dan ketiga, bisa ditempuh. Soalnya Bupati ke Luar Negeri dalam rangka studi dan menggunakan biaya sendiri, ini diduga sudah sentiment politik. Kalau saya Bupatinya sudah saya gugat pejabat yang memberi sanksi tersebut. Penonaktifan Bupati Talaud dari jabatan ini tergolong tindakan sewenang-wenang (detournement de pouvoir), termasuk onrechtmatig overheidsdaad atau dalam bahasa agama Kemendagri sudah menzholimi Bupati Sri,’’ tegas ARM, saat diwawancarai Suluttoday.com, Minggu (14/1/2018).

Tidak hanya itu, ARM menyebutkan beberapa contoh yang terajdi di Indonesia mestinya dapat dijadikan rujukan. ARM menyentil juga soal aspek hukum administrasi, sehingga hal itu perlu menjadi perhatian Kementerian Dalam Negeri untuk selektif membaca persoalan tersebut, jangan terkesan ‘merampas’ hak demokrasi masyarakat yang diberikan kepada SWM.

‘’Selanjutnya, tugas administrasi itu ditangan Sekda Kabupaten, bukan di tangan Bupati kalau bagian itu kemudian diperdebatkan pula. Karena Bupati itu jabatan politik, dia bertanggungjawab kepada masyarakatnya, tanggunggjawab kepada pemerintah diatasnya itu bersifat adminstrasi saja. Kasus tidak minta izin saat ke Luar Negeri coba dicek pada Kepala Daerah lainnya. Kalau sanksi nonaktif ini pelanggaran serius, jadi saya sarankan lihat casenya. Silahkan, Mendagri belajar hukum lagi,’’ tegas ARM sambil menantang Kemendagri agar berlaku adil, menonaktifkan Kepala Daerah lainnya yang ke Luar Negeri tanpa meminta izin. (Amas)

KNPI Talaud: Konsolidasi Kebangsaan, NKRI Harga Mati

Pengurus KNPI Kabupaten Talaud usai dilantik, foto bersama Bupati Sri Wahyumi Manalip (Foto Suluttoday.com)

Pengurus KNPI Kabupaten Talaud usai dilantik, foto bersama Bupati Sri Wahyumi Manalip (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Setelah dilantik Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Jackson Kumaat, SE.,SH, Senin (28/11/2016), Yaya Alotia, SE, selaku Ketua DPD KNPI Kepulauan Talaud dalam sambutannya dihadapan Bupati Talaud, Sri Wahyumi Manalip, DPP KNPI, pengurus KNPI Sulut serta ratusan pemuda menegaskan sikap pemuda perbatasan dalam mengawal Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

”Ancaman atas keutuhan NKRI terus dirongrong kelompok asing, sehingga pentingnya kita pemuda yang tergabung dalam KNPI Talaud mengambil sikap tegas mewujudkan konsolidasi kebangsaan demi NKRI jaya. Ingat, NKRI harga mati bagi kami pemuda perbatasan,” ujar Yaya.

Tidak hanya itu, Ketua KNPI Talaud periode 2016-2019 ini menyampaikan pandangannya bahwa pemuda Talaud akan berkomitmen dan mau berkontribusi aktif dalam pembangunan Talaud. Yaya mengajak seluruh komponen pemuda Talaud agar benar-benar menjadi agen perubah, bersinergi dengan pemerintah untuk mendorong proses perubahan di bumi Porodisa.

DPP KNPI, pengurus KNPI Sulawesi Utara dan pengurus KNPI Kabupaten Kota seSulut yang ikut hadir dalam pelantikan (Foto Suluttoday.com)

DPP KNPI, pengurus KNPI Sulawesi Utara dan pengurus KNPI Kabupaten/Kota se-Sulut yang ikut hadir dalam pelantikan (Foto Suluttoday.com)

”Kita pemuda adalah generasi penerus bangsa, wajib hukumnya kita menjaga NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika. Talaud sebagai daerah perbatasan yang melingkupi Kecamatan Miangas, dan berdekatan dengan Philipina akan terus menumbuhkan kesadaran nasionalisme agar kita mencintai tanah air kita Indonesia. Pemuda Talaud adalah ujung tombak pembangunan, mari kita serius dan konsisten menjadi agen perubah untuk memajukan daerah Talaud tercinta,” papar Yaya tegas. (*/Amas)

Dapat Penghargaan, Tindi: Selamat Bupati Talaud Atas Penganugerahan Gelar Kehormatan

Bupati Talaud, Sri Wahyuni Manalip saat memakai pakaian adat Solo (Foto Ist)

Bupati Talaud, Sri Wahyuni Manalip saat memakai pakaian adat Solo (Foto Ist)

MANADO – Melalui kebijakan yang tidak merugikan eksistensi budaya dan adat, maka kiprah Bupati di bumi Porodisa, yakni Bupati Talaud, Sri Wahyuni Manalip akhirnya mendapat kehormatan dari Keraton Solo. Penghargaan kali ini begitu luar biasa, dimana Bupati cantik dan cerdas yang akrab disapa SWM ini mendapat gelar sebagai Kanjeng Mas Tumenggung.

Menanggapi hal itu, putra Talaud, dan pegiat Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GERAK) Sulawesi Utara (Sulut), Jim Robert Tindi ikut memberikan ucapan selamat. Menurut Tindi, pemberian gelar tersebut bukanlah main-main, melainkan melalui tahapan pertimbangan yang matang, sehingga dirinya sebagai putra Talaud mengaku berbangga atas penghargaan tersebut.

”Kami mengucapkan selamat atas penganugerahan gelar Kehormatan dari Keraton Solo kepada Bupati Kepaluan Talaud sebagai Kanjeng Mas Tumenggung Sri Wahyumi Maria Manalip Puspaningtyas (Marambe Sinangian Ratun Taroda Porodisa). Ini merupakan kebanggan kita warga Porodisa, karena bukan penunjukkan asal-asalan, tapi berdasarkan pertimbangan matang,” ujar Tindi, pada Suluttoday.com, Minggu (1/5/2016).

Untuk diketahui, pengukuhan gelar Kanjeng Mas Tumenggung dari Keraton Kesultanan Solo merupakan suatu kehormatan kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud, sehingga penyebutan terhadap Bupati Talaud bisa menjadi Sri Wahyumi Maria Manalip, Puspaningtyas. Melalui penganugerahan tersebut Bupati Talaud tercatat sebagai keluarga besar keraton kesutanan dan bertanggung jawab untuk mempersatukan Nusantara, menumbuh kembangkan nilai nilai budaya dan selalu berkominikasi dengan kesultanan. (Amas)

Marambe Sinangiang Ratun Taroda Pimpin Manduru’u Ton’na di Talaud

Pesta Adat Tulude (Foto Suluttoday.com)

Pesta Adat Tulude (Foto Suluttoday.com)

MANADO – Memberikan dukungan penuh terhadap pelestarian tradisi budaya Nusa Utara, Sri Wahyuni Maria Manalip, SE, selaku Bupati Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) hal ini terlihat dalam gelaran pesta Adat Tulude yang dipimpin langsung Sri, Jumat (5/2/2016). Acara Adat Tulude atau dikenal dengan Mandurughu ton’na, berlangsung meriah

Dimana sebagian besar warga Talud yang hadir begitu antusias, melalui sambutannya Sri menyampaikan pentingnya pesta Adat Tulude dan seluruh spirit yang menjadi bagian penting dalam kegiatan historis ini diaktualisasikan masyarakat.

Warga saat mempertonton tarian Adat Tulude (Foto Suluttoday.com)

Warga saat mempertonton tarian Adat Tulude (Foto Suluttoday.com)

”Mari kita terus lestarikan dan jaga warisan budaya leluhur kita, pesat Adat Tulude bukan sekedar kegiatan seremonial. Namun lebihnya, semangat dibalik itu semua adalah bagaimana kita menjaga kebersamaan. Penghargaan kita terhadap karya peninggalan para pendahulu, dapat diamalkan dalam tiap aktivitas kita, agar semangat untuk terus membangun daerah Kepulauan Talaud, tetap kita pelihara,” ucap Sri.

Tariat Adat Tulude sedang berlangsung (Foto Suluttoday.com)

Tariat Adat Tulude sedang berlangsung (Foto Suluttoday.com)

Bupati perempuan yang dikenal ‘pemberani’ ini menjaga seluruh elemen masyarakat Talaud untuk menjaga kerukunan. Sri juga menitipkan pesan tentang perlunya saling menghargaai perbedaan dalam bingkai torang samua basudara. (Amas)

iklan1