Category: Sulut

Pemprov Desak Percepatan Perekaman e-KTP

e-KTP

e-KTP

MANADO, SULUT – Menjelang berakhirnya tahun 2013, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kembali mendesak kepala daerah Kabupaten/Kota agar lebih giat melakukan upaya penuntasan perekaman e-KTP. Hal ini dilakukan mengingat sisa waktu perekaman tinggal 2 bulan lagi hingga 31 Desember 2013.

Himbauan ini merupakan tindak lanjut dari edaran Mendagri No.471.13/3938/SJ Tanggal 25 Juli 2013 Perihal percepatan dan pengembangan perekaman e-KTP.

“Kami berharap pemerintah daerah terus berupaya semaksimal mungkin menyelesaikan proses perekaman,” ujar Kepala Biro Pemerintahan dan Humas Noudy R. P. Tendean, mewakili Pemprov Sulut.

Menurut Noudy, upaya bisa dilakukan dengan mengerahkan semua potensi di daerah seperti petugas dinas dukcapil, camat, operator, kepala desa maupun lurah yang didukung SKPD lainnya.

Terkait waktu pelayanan harian perekaman e-KTP, Noudy berharap pemerintah kabupaten/kota dapat menambah waktu jam pelayanan agar masyarakat bisa terlayani dengan baik.

Hal senada turut disampaikan juga oleh Kabag Pemerintahan, Lucky Tajuh. “Termasuk warga yang berdomisili didaerah pelosok atau daerah kepulauan serta warga yang sakit maupun lansia agar bisa dilayani dengan menggunakan mobile e-KTP,” ujarnya.

Pemerintah melalui pihak terkait, terus berupaya mensosialisasikan kepada masyarakat tentang pentingnya memiliki kartu identitas nasional tersebut. Sebab, apabila masih terdapat penduduk wajib KTP belum melakukan perekaman, pada tahun 2014 mendatang akan mengalami kesulitan mendapatkan pelayanan publik lainnya termasuk untuk berpartisipasi menyalurkan hak suara pada Pemilu Tahun
depan karena tidak tercatat dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih khusus. (hps/rr)

 

GM FKPPI Sulut gelar Seminar Nasional

Sejumlah kader GM-FKPPI Sulut lakukan foto bersama dalam salah satu event. Hari ini kembali menggelar seminar.

Sejumlah kader GM-FKPPI Sulut lakukan foto bersama di salah satu event. Hari ini kembali menggelar seminar.

MANADO – Generasi Muda Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri (GM-FKPPI) Sulut, hari ini Jumat (25/10/2013), menggelar Seminar Nasional bertajuk “Konsolidasi Pemuda Indonesia Sebagai Pemantapan Wawasan Kebangsaan dalam Memperkokoh Ketahanan Nasional”. Kegiatan ini berlangsung di Aula Tribrata Polda Sulut.

Seminar ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan HUT GM-FKPPI ke-35 dan memperingati hari Sumpah Pemuda ke-68.

Ketua Pengurus Daerah XXII GM FKPPI Sulut, Harley Mangindaan yang juga adalah Wakil Walikota Manado dipastikan akan menghadiri seminar tersebut.

Panitia bakal menghadirkan empat pemateri untuk mengisi seminar ini, yakni Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik Kemenkominfo RI, Freddy H. Tulung, Laksda TNI (purn) Robert Mangindaan (Dosen LEMHANAS RI), Brigjen TNI H. Musa Bangun ( Danrem 131 Santiago), Brigjen Polisi Robby Kaligis (Kapolda Sulut).

Dipastikan sebanyak 250 peserta dari elemen masyarakat, mahasiswa, tokoh agama dan organisasi kepemudaan (OKP) akan mengikuti kegiatan ini.

“Kami panitia mengharapkan para pemuda lebih memahami makna “agent of change” (agen perubahan, red). Karena di dalamnya terletak sebuah ide dan gagasan yang harus diperjuangkan dalam konteks kebangsaan,” ujar Sekretaris Panitia Ai Firman Mustika, “semoga seminar ini juga mampu memberikan jawaban dan solusi terhadap kekeringan nasionalisme,” tambahnya.

Dijadwalkan acara akan dibuka oleh Sekertaris Provinsi Sulawesi Utara Ir. Rachmat Mokodongan yang juga adalah kader FKPPI asal Bolmong raya. (rr)
Editor: Randy

 

 

Lewat Sulut, RI-Filipina Garap Kerjasama Daerah Perbatasan

Didampingi jajaran militer, Gubernur Sulut S.H Sarundajang menerima Ketua delegasi Negara Philipina Commodore Antonio Habulan Jr.

Didampingi jajaran militer, Gubernur Sulut S.H Sarundajang menerima Ketua delegasi Negara Philipina Commodore Antonio Habulan Jr.

MANADO, SULUT – Gubernur Sulawesi Utara S. H. Sarundajang menerima Ketua delegasi Negara Philipina Commodore Antonio Habulan Jr yang juga komandan Naval Forces Easter Mindanao (NFEM) di ruang kerja gubernur Sulut, hari ini Rabu (23/10/2013).

Pertemuan keduanya membahas permasalahan yang terjadi di daerah perbatasan RI dengan negara tetangga Philipina yang belum terselesaikan di tingkat bawah seperti ilegal fishing.

Sarundajang mengatakan bahwa dengan adanya kerjasama antara pangkalan Angkatan Laut di Bitung, pangkalan Angkatan Udara Sam Ratulangi dan Korem 131 Santiago Manado dengan Angkatan Laut Philipina di bagian Mindanao, maka jaringan kejahatan, penyulundupan narkoba, ilegal fishing dan jaringan teroris dapat dicegah dengan dilaksanakannya patroli di perbatasan laut kedua negara.

“Sejauh ini hubungan bilateral Indonesia dengan Philipina berjalan sangat baik dan tidak ada isu yang mengganjal maka diwaktu yang akan datang sangat diharapkan untuk lebih ditingkatkan apalagi di sektor ekonomi, agar hubungan kedua negara tetap terjalin dengan baik, lebih khusus bagi daerah Sulawesi Utara,” kata Sarundajang.

Guna menindak lanjut hal tersebut, saat ini tengah berlangsung pertemuan Komite Perbatasan kedua Negara ke-32 tingkat wakil ketua, yang membahas tentang berbagai permasalahan yang terjadi di perbatasan kedua negara, di hotel Grand Kawanua. Direncanakan pertemuan tersebut akan berlangsung selama 3 hari.

Pada pertemuan berikutnya akan dilaksanakan pada awal Desember 2013 di Davao dan Gubernur Sulut S. H. Sarundajang akan menjadi ketua delegasi dari Indonesia.

Hadir dalam pertemuan tersebut Konjen Philipina di Manado Jose D. R. Burgos, Komandan Lantamal VIII Manado, Komandan Korem 131 Santiago Manado, Komandan Lanud Sam Ratulangi, Laksma Raja Murni Harahap dan kaban kesbang. (hps)

 

Editor : Afan

Humas dan Protokol Sulut Akan Disatukan

Rapat pembahasan penataan organisasi perangkat daerah (OPD)

Rapat pembahasan penataan organisasi perangkat daerah (OPD)

MANADO, SULUT – Pemerintah Provinsi Sulut, melalui Biro Organisasi Sekretariat Daerah kini sedang melakukan kajian penataan kembali struktur oganisasi di sebagian SKPD di lingkungan Pemprov Sulut. Salah satunya bagian humas dan bagian protokol bakal dijadikan satu bagian.

Hal itu disampaikan Asisten Administrasi Umum Nixon Watung pada rapat pembahasan penataan organisasi perangkat daerah (OPD) yang digelar Biro Organisasi di ruang Huyula Kantor Gubernur Sulut, Jumat (18/10/2013).

Watung mengatakan, pelaksanaan fungsi bagian humas yang saat ini tertata dalam Biro Pemerintahan dan humas dalam penyelenggaraan tugas terkait erat dengan bagian protokol pada Biro Umum, namun pada satu sisi kurang sinkronisasi bahkan terjadi diskomunikasi yang diakibatkan penempatan kedua bagian tersebut secara terpisah, karena itu tahun depan kedua bagian ini akan disatukan menjadi bagian humas dan protokol di bawah Biro Umum.

“Terkait hal terebut, sudah dikoordinasikan di Kemendagri, sekarang sudah masuk tahap finalisasi dan tinggal mengajukan ke Deprov Sulut. Harapannya adalah draft Pengajuan Rancangan Perda ke Deprov, kiranya minggu ini sudah tuntas,” kata Watung. (hps/rr)

Mirip WOC, Manado Jadi Tuan Rumah WCRC 2014

Pertemuan membahas kesiapan WCRC 2014

Pertemuan membahas kesiapan WCRC 2014

MANADO, SULUT – Tahun depan Manado, Sulawesi Utara akan kembali menjadi tuan rumah event berskala internasional, World Coral Reef Conference (WCRC). Kegiatan ini merupakan Pertemuan tingkat tinggi yang melibatkan negara-negara yang memiliki terumbu karang di seluruh dunia.

Tujuan dari pada WCRC adalah untuk membicarakan kelestarian terumbu karang dan manfaatnya bagi kehidupan umat manusia dan alam semesta.

Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Sulawesi Utara Ronald Sorongan mengatakan, peserta yang akan hadir dalam WCRC diperkirakan sama dengan pelaksanaan WOC 2009 lalu.

“Skalanya sama seperti WOC lalu dan direncanakan dihadiri oleh menteri-menteri atau pejabat tinggi setingkat menteri dari kurang lebih 50 negara. Ini juga dalam rangka merayakan 5 tahun CTI (Coral Triangle Initiative),” terang Sorongan, dalam rakor yang digelar pada Rabu (16/10/2013) di kantor Kemenkokesra.

“Waktu pelaksanaan sudah ditentukan tanggal 14-17 Mei 2014”, tambahnya.

Hal-hal teknis yang menyangkut dengan persiapan WCRC telah dilakukan, salah satunya dengan menggelar rakor untuk membahas kepanitiaan. Dari Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat turut mengambil bagian dalam rakor yang dipimpin oleh DR. Acep Djalambat selaku Staf Ahli Menkokesra Bidang Perubahan Iklim dan Mitigasi Bencana dan Togap Simangunsong, MSi Asisten Deputi Urusan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim Kemenkokesra. (hps)

 

Editor : Randy

 

iklan1