Category: Sulut

Terkait PAW KPU Minahasa Tenggara, Ini Harapan NU Sulut

Drs. H. Ulyas Taha, M.Pd (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Terkait proses Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mita) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) yang tengah berproses di KPU Provinsi Sulut mulai memunculkan ragam indikasi intervensi. Pasalnya penetapan PAW disesuaikan dengan ranking atau peringkat 10 besar yang ikut dalam seleksi KPU Mitra tentunya.

Ketika diminta tanggapan Ketua Nahdlatul Ulama (NU) Sulut, Drs. H. Ulyas Taha, M.Pd, menyampaikan harapannya KPU ditingkat Provinsi dan semua pihak yang terlibat untuk patuh terhadap prosedur yang ada. Ulyas juga menyampaikan pentingnya amanah yang diemban bagi Komisioner KPU Mitra yang baru nantinya jika dilantik, agar konsisten menjaga integritas.

”Kami berharap setelah di lantik di beri amanah sebagai anggota KPU Kabupaten Mitra, maka harus menjalankan tugas dengan baik dan benar serta menjaga marwah dan nama baik NU Sulut. Bekerjalah dalam mengawal tegaknya demokrasi di Kabupaten Mitra,” kata Ulyas yang juga bakal calon Wali Kota Manado, saat diwawancarai Suluttoday.com, Selasa (7/7/2020).

Sementara itu, terkait rekomendasi Ulyas juga menyentil dan memperingatkan agar calon Anggota KPU Mitra tidak dihalang-halangi siapapun. Jebolan aktivis PMII Cabang Manado itu memberi komentar positif kepada Bupati Mitra, James Sumendap dalam kerja-kerja melahirkan sinergitas pembangunan, sehingga dugaan dan isu terkait hal-hal distruktif dalam proses PAW KPU Mitra tidak akan dilakukan Bupati Mitra.

”Dalam hal ini kelengkapan administrasi, dimana sebagai seorang ASN tentunya butuh suport dan rekomendasi pimpinan atau izin dari Pemkab Mitra tempat ibu edis bekerja. Maka kami yakin bupati mitra yang sangat merakyat dan sukses membangun mitra sahabat kami Pak James Sumendap tentunya akan memberikan dukungan dan rekomendasinya. Bahkan kalau di perlukan maka kami Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Sulawesi Utara bersedia juga memberikan rekomendasi kepada kader kami tersebut,” ujar Ulyas.

Seperti yang diketahui yang menjadi Calon PAW KPU Kabupaten Mitra adalah Gladies Kowareng karena yang berada di posisi nomor 6 dalam 10 besar KPU Mitra. Edis begitu sapaan akrab Gladies, kata Ulyas merupakan istri tercinta dari sahabat Mardiansyah Usman yang juga Ketua LESBUMI NU Sulut. Edis merupakan kader NU dalam hal ini sebagai anggota FATAYAT NU Mitra.

Dr. Ardiles Mewoh, M.Si (Foto Istimewa)

”Sudah tentunya sebagai kader NU harus mengabdi bagi bangsa dan negara sebagai ASN, dan ini merupakan semangat yang harus terus di emban sebagai kader NU. Beliau adalah abdi negara sebagai ASN di kabupaten Mitra sejak 2009. Edis yang masuk dalam 10 besar daftar anggota KPU Mitra tentunya juga harus memegang prinsip- prinsip kebangsaan, keindonesiaan dan senantiasa menjaga nama baik NU. Kami sebagai warga NU sulut tentunya bangga jika ada kader NU yang mendapat amanah ke KPU Mitra untuk berbakti bagi daerah tercinta dalam Hal ini kabupaten Mitra,” tutur Ulyas tegas.

Di tempat terpisah, Ketua KPU Sulawesi Utara, Dr. Ardiles Mewoh, S.IP.,M.Si, saat dimintai tanggapan soal proses PAW KPU Mitra menjelaskan bahwa saat ini tengah dilakukannya tahapan klarifikasi. Ardiles juga membenarkan kalau merujuk ke aturan yang berlaku, maka yang berhak mengisi posisi PAW KPU Mitra adalah yang sesuai nomor urut berikutnya.

”Masih sementara klarifikasi ke calon PAW. Minggu ini dikirim ke Jakarta. Dan berdasarkan aturan, harus sesuai nomor urut berikutnya. Sepanjang memenuhi syarat, jika tidak memenuhi syarat, maka nomor berikutnya yang akan mengganti,” ucap Ardiles pada Suluttoday.com.

(*/Bung Amas)

Ketua DPW Perindo Sulut: DPP Menunggu Hasil Survey

Hendrik Kawilarang Luntungan (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Ketua DPW Partai Perindo Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Hendrik Kawilarang Luntungan angkat bicara terkait beredarnya informasi hoax tentang rekomendasi Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Perindo telah ditandatangani Sekretaris Jenderal (Sekjen). Menurut Hendrik, Senin (6/7/2020), DPP Perindo belum memutuskan SK kepada pasangan kandidat Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado.

”Sampai detik ini belum ada SK rekomendasi untuk Kota Manado. Acuan di DPP kita rekomendasikan kepada calon yang mendaftar di Perindo dengan elektabilitas tertinggi,” ujar Hendrik.

Politisi asal Sulawesi Utara yang berkiprah dan sukses di Jakarta itu menuturkan keberadaan DPP Perindo saat ini. Menurut Hendrik tak dapat dinafikkan bahwa indikator penentuan calon Kepala Daerah maupun calon Wakil Kepala Daerah ditentukan DPP Perindo dengan memeriksa dan mengkonfirmasi hasil survey. Bagi kandidat yang punya bobot tertinggi disurvey, mereka akan berpeluang mengantongi SK dari DPP Perindo.

”DPP masih menunggu hasil survey untuk memutuskan siapa yang dalam kajiannya layak diberi rekomendasi,” kata Hendrik.

Selain itu, ketika ditanya terkait berapa lama lagi Sonya Selviana Kembuan, Jelyeta Runtuwene dan Mor Dominus Bastiaan akan menunggu hasil keputusan DPP, ia menyebut dalam waktu dekat ini. Hendrik menjelaskan menyangkut penentuan kandidat tidak mudah dilakukan, serta-merta atau tanpa proses selektif.

”Tim DPP itu lengkap kajiannya. Tunggu saja, yang pasti kemungkinannya 1 sampai 2 minggu kedepan SK sudah akan keluar,” tutur Hendri.

(*/Bung Amas)

Ucapkan Terima Kasih ke Pemkot Manado, Warga Komo Luar Datangi LUCKY

Lucky Datau saat menerima kunjungan masyarakat (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Dikenal sebagai wakil rakyat yang peduli dan peka terhadap keluhan masyarakat, legislator Manado Daerah Pemilihan (Dapil) Wenang-Wanea ini dikuncungi masyarakat. Kali ini, Lucky Datau bukan menerima keluhan masyarakat tapi menerima buah dari kerja ikhlasnya tersebut yakni warga menyampaikan terima kasih mereka terhadap pemerintah Kota Manado melalui dirinya. Warga Komo Luar Kecamatan Wenang Kota Manado, terutama yang menjadi korban kebakaran rumah.

Pertemuan yang berlangsung Kamis (2/7/2020), antara masyarakat dengan Lucky, Anggota DPRD Kota Manado itu penuh keakraban. Masyarakat menyampaikan rasa syukurnya atas bantuan yang diberikan pemerintah Kota Manado terhadap mereka. Legislator Lucky, menyampaikan kegembiraan masyarakat terhadap keberpihakan pemerintah Kota Manado. Lucky menyebut bantuan pemerintah telah diterima masyarakat sebesar Rp. 10.000.000.

”Saya menerima masyarakat Kelurahan Komo Luar, mereka ingin mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Kota Manado dalam hal ini Pak Wali Kota atas telah Terealisasi Sumbangan Dana Kebakaran senilai Rp10.000.000/rmh (10 rumah). Alhamdulillah masyarakat merasa sangat terbantu, saya juga bergembira melihat mereka senang dan penuh senyuman saat berbincang,” ujar Lucky, Anggota Komisi III DPRD Manado ini, Sabtu (4/7/2020).

Foto bersama Lucky Datau dengan masyarakat (Foto Istimewa)

Tidak hanya itu, Lucky yang dikenal sangat kritis melihat situasi sosial, melayangkan kritik atas kurang maksimalnya pembangunan itu mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada Wali Kota Manado yang telah membantu masyarakatnya. Politisi PAN Kota Manado ini berharap agar bantuan yang diterima masyarakat korban kebakaran di Komo Luar dimanfaatkan sebaik-baiknya.

”Saya mewakili masyarakat Korban Kebakaran mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Manado atas bantuan dana kebakaran dari Pemkot Manado. Semoga Dana Bantuan ini bisa bermanfaat bagi yang menerimanya,” kata Lucky menutup. (*/Bung Amas)

Kerja Keras Kejari, Berlahan Anggota DPRD Manado Mulai Kembalikan TGR

Pihak yang suka rela melunasi kewajiban ke Negara (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Proses hukum dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) yang melibatkan sejumlah anggota DPRD Kota Manado periode 2014-2019 mulai mengalami progres. Jumat (3/7/2020), Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Manado, Maryono, SH.,MH saat diwawancarai soal kasus tersebut menyampaikan ada upaya positif yang dilakukan pihak terkait yang secara suka rela akhirnya mengembalikan uang kelebihan pembayaran atau Tuntutan Ganti Rugi (TGR) kepada Kejari Manado.

”Alhamdulillah, soal dugaan Tipikor DPRD Manado, per Jumat (3/7/2020) hari ini ada peningkatan. Terdapat 2 (dua) pihak yaitu sebesar Rp.170.573.000., dari penyidikan dugaan Tipikor dalam pembayaran izin mendirikan bangunan/ IMB dan sebesar Rp.103.744.000, dari seorang anggota DPRD Kota Manado periode 2014 -2019 yang secara suka rela mengembalikan kelebihan pembayaran yang diterima,” ujar Maryono.

Seperti diketahui, pelan tapi pasti Kejaksaan Negeri Manado dibawah komando Maryono, meski di tengah wabah pandemi COVID-19 terus melakukan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi. Sesuai penuturan Kajari Maryono, Jaksa Zulhia yang biasa dipanggil Dedek penyidik Kejari Manado telah menerima pengembalian kerugian negara sebesar Rp.274.317.000 (dua rstus tujuh puluh empat juta tiga rstus tujuh belas ribu rupiah) tersebut.

”Uang titipan tersebut pada hari ini juga disetorkan ke rekening Kejari Manado di bank BRI Manado. Selain itu, Penyidik Kejari Manado juga melakukan penyidikan dugaan penyimpangan dalam penerbitan IMB yang nilainya milyaran rupiah yang diduga melibatkan pusat perbelanjaan/mall- mall besar yang ada di Kota manado,” ujar Kepala Kejaksaan Negeri Manado yang sering tampak tersenyum dan akrab dengan jurnalis itu.

Lanjut Maryono menjelaskan, pihaknya terus melakukan penyidikan dugaan tipikor di DPRD Kota Manado. Kajari pun menghimbau agar para pihak yang terkait secara suka rela mengembalikan kelebihan pembayaran yang diterima pada para anggota DPRD 2014-2019 dan kekurangan bayar pajak IMB pada bangunan pusat perbenjaan besar atau mall-mall Manado.

”Penyidik Kejari Manado terus melakukan penyidikan dengan cara-cara yang tidak menimbulkan keresahan dan dengan memperhatikan protokoler kesehatan,” tutur Maryono menutup.

(*/Bung Amas)

BAWASLU Manado Beri Warning KPU Terkait Protap Penanganan COVID-19

Taufik Bilfaqih (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Di tengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) penyelenggara Pemilu yang tengah menghadapi Pemilihan Kepal Daerah (Pilkada), Rabu (9/12) diharapkan untuk berperan maksimal. Terutama dari aspek pengawasan tahapan Pilkada. Badan Pangawas Pemilihan Umum (BAWASLU) Manado, melalui Koordinator Divisi Pengawasan, Hubungan Masyarakat dan Hubungan Antar Lembaga Taufik Bilfaqih, S.Sos.I.,M.Si, menyampaikan pihaknya telah aktif melakukan pengawasan dengan menerapkan standar COVID-19.

‘’Pada dasarnya seluruh jajaran Bawaslu Manado sudah kita rapid test. Bawaslu, Staf Bawaslu, Panwaslum dan Panwaslu, karena itu berita dari Bawaslu RI. Yang dikategorikan repid testnya reaksi, mereka diminta melakukan isolasi mandiri, tidak melakukan kegiatan. Kerja-kerjanya diganta jajaran diatasnya, misalkan Panwaslu, maka kerjanya diambil alih Panwascam,’’ kata Taufik, saat diwawancarai Suluttoday.com, Selasa (30/6/2020).

Selain itu, bagi jajaran Bawaslu Manado yang dikategorikan reaktif langsung diarahkan melakukan proses pemeriksaan lanjutan yakni test swab. Pada media ini Taufik yang juga jebolan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) itu secara terbuka mengatakan terdapat beberapa jajarannya termasuk Panwascam dan Panwaslur yang akibat reaktif pekerjaannya ditangani jajaran di atasnya, sehingga tidak mempengaruhi pengawasan secara teknis.

“Mereka yang reaktif, kita tingkatkan pemeriksaanya ke test swab. Sekarang 9 orang reaktif itu sedang menunggu hasil, mereka belum bisa melakukan aktivitas apa-apa. Mereka standby sambil menunggu hasil swab keluar. Namun mereka ada tugas-tugas rumah pembuatan laporan dan mengetahui informasi terkini terkait hasil update dari lapangan,’’ ujar Taufik tegas.

Perihal berapa saja jajaran Bawaslu yang mengundurkan diri di tengah gelombang dan bencana COVID-19 saat ini, Komisioner Bawaslu yang akrab dengan jurnalis itu menyebut jumlahnya tidak ada. Taufik menegaskan agar penyelenggara Pilkada mematuhi protap kesehatan COVID-19 guna mengantisipasi penyebaran penularan COVID-19, karena hal itu berdampak pelanggaran.

‘’Kemudian yang mengundurkan diri di jajaran Bawaslu Manado sejauh ini Panwaslur Manado belum ada. Panwas Kecamatan ada yang mundur, tapi jauh sebelum pandemi COVID-19. Intinya Bawaslu akan sangat ketat terkait protap COVID-19. Jika protap unprosedural, maka kategorinya pelanggaran,’’ tutur Taufik.

(*/Bung Amas)

iklan1