Tag: Abdul tukulsang

Soal ‘Kemenangan’ OSO, Abdul K Tulusang: Penyelenggara Pemilu Harus Diberi Ruang

Abdul K Tulusang dan OSO (FOTO Ist)

JAKARTA, Suluttoday.com – Konstalasi politik tingkat Nasional terus mengalami perubahan, kali ini Oesman Sapta Odang (OSO) setelah memengkan gugatan Polemik Hukum Terjadi di dua lembaga Peradilan, yaitu Mahkama Agung (MA) & Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), ada dua hal yang patut di evaluasi Menurut Manager JPPR 2015-2017 Abdul K Tulusang.

Diantaranya menurut Abdul, pertama; Merevisi di UU Pemilu bahwa PTUN merupakan lembaga peradilan terakhir yang menyidangkan Sengketa Proses Pemilu. Haruskah ada lembaga peradilan yg lebih tinggi untuk Mengoreksi putusan PTUN.

”Dinyatakan tidak memenuhi Syarat (TMS) kasus OSO setelah disengketakan ke BAWASLU. Namun maju melakukan gugatan ke PTUN DKI Jakarta, hasil putusan meminta OSO dimasukkan ke Daftar Calon Tetap (DCT). Menurut Abdul Manger Hukum dan Advokasi JPPR 2015-2017 hal tersebut patut dipahami bahwa ketentuan proses yang final di PTUN itu perlu di koreksi,” kata Abdul.

Selanjutnya, yang Kedua; Subjek Pengadu hanya ditujukan bagi peserta Pemilu, UU Pemilu Perlu memberikan ruang bagi Penyelenggara Pemilu untuk melakukan langkah Hukum. Padahal tidak menutup kemungkinan bagi Penyelenggara Pemilu untuk mengambil langkah Hukum demi mempertanggungjawabkan keputusannya.

”Seharusnya diberikan Ruang bagi Penyelenggara Pemilu agar mereka dapat mempertanggungjawabkan kerja & keputusannya apakah sesuai dengan peraturan Per-Undang-undangan atau tidak,” ujar Abdul.

Surat Keputusan (SK) KPU yang menyatakn OSO TMS sebagai Calon anggota perwakilan daerah (DPD). Dalam Putusan PTUN menilai, Bahwa Kepesetaan OSO merupakan Pengurus Partai Politik adalah memenuhi syarat karena dalam PKPU No.26 Tahun 2018 mensyaratkan agar calon anggota DPD mengundurkan diri dari kepengurusan partai politik telah dinyatakan oleh MA bertentangan dengan UU Pemilu.

Berdasarjan putusan MK meminta agar pengurus partai politik mengundurkan diri jika ingin mendaftar menjadi anggota DPD 2019, dianggap tidak dapat dijalankan jika belum dimasukkan ke dalam UU Pemilu. (*/Redaksi)
iklan1