Tag: Adnan Pandu Praja

Politik Pasca 411 dan 212, SBY Seperti Sendiri Dikeroyok

Demo 212 belum lama ini (Foto Ist)

Demo 212 belum lama ini (Foto Ist)

Oleh: Erizal

Peta politik berubah cepat. Pasca demo 411, Presiden Jokowi dibuat kalang kabut. Organ-organ negara, dibuat siaga satu dan harus dipastikan. Seperti ada musuh yang hendak menyerang. Siapa itu? Itulah yang tidak terjawab. Demo 411 berlanjut ke 212, dan nyatanya, jauh lebih besar.

Hubungan Jokowi dan Prabowo, semakin mesra. Sebelum dan sesudah demo 411, terjalin komunikasi dan kesepakatan, untuk saling menjaga. Sinyal koalisikah? Bukan mustahil! Tak ada yang abadi dalam politik, kecuali kepentingan. Kubu-kubuan pasca pilpres, benar-benar berakhir.

Hitung-hitungan kursi DPR, belum cukup. Hitung-hitungan massa juga diperlukan. Siapa yang punya massa, juga perlu diidentifikasi. Bila massa, bertemu dengan tokoh yang kharismatik dan kuat, itu bahaya. Apapun bisa terjadi. Sudah betul, Jokowi merapat ke Prabowo dan Prabowo buka peluang. Apapun, Prabowo masih menjadi antitesis Jokowi. Belum ada yang menggantikan.

Apalagi Prabowo masih satu mata uang dengan PKS. PKS, tercatat punya jaringan massa yang besar dan solid. Belum ada yang menandingi. PKS juga masih terikat dengan Prabowo. Tak salah, PKS yang paling pertama dihubungi setelah bertemu Jokowi. Dan PKS, manut-manut saja.

Pasca pergantian rezim, PKS sebetulnya sudah mau mengubah haluan. Tapi, seperti malu-malu kucing. Istilah oposisi loyal adalah sinyal. Termasuk, pemecatan Fahri Hamzah. PKS ingin lebih soft. Mantan pejabat dari PKS, juga ingin tenang. Tidak mau diuber-uber, karena ulah Fahri. Fahri melawan. Ini juga memusingkan. Memenangkannya paling efektif pakai kekuasaan, belajar dari konflik Golkar dan PPP. Malah, PPP makin rumit kini, sudah diaduk-aduk kayak buat tempe.

Tapi, sayang, Jokowi tak menangkap sinyal itu. Semua dapat jatah, kecuali PKS-Gerindra. Seolah-olah memang sengaja ditempatkan di luar. Keduanya paling getol dan fundamental waktu pilpres. Mengakomodir semuanya juga mustahil. Demo 411 dan 212 seperti mengubah segalanya.

Demo 411 dan 212, benar-benar di luar perkiraan. Puluhan ribu, ternyata mencapai jutaan. Orang-orang kayak hendak tawaf dan wukuf di Istana dan Monas. Belum termasuk yang demo di daerah-daerah dan berhalangan hadir. Kebayang bila bergabung? Prabowo termasuk PKS, secara resmi tak turun demo 411. Kebayang jika mengatakan ikut demo? Sendi-sendi pemerintahan bisa ngilu-ngilu dan goyang. Demo 411 dan 212 ditunggangi, bukan isapan jempol. Ini PR tak selesai.

Koalisi Prabowo, Jokowi, dan PKS, sangat menjanjikan. Apakah hanya tentatif, atau akan permanen? Tentu, harus dibuktikan, dengan masuk ke kabinet. Artinya, harus ada reshuffle. Tapi, dalam waktu dekat, rasanya belum. Masih terlalu telanjang, dan bisa memunculkan masalah baru.

Selain itu, bisa menjadi sekoci baru buat Jokowi, di pilkada DKI Jakarta, jika Ahok benar-benar karam. Mustahil, Jokowi memihak Agus-Sylvi. Dugaan Anies-Sandi sebagai calon titipan Istana sejak awal, makin terang. Itu ancaman serius buat Agus-Sylvi. Perang bubat, tak terhindari.

Sejak awal, tembakannya ke SBY. Tak hanya demo 411, tapi apapun, seolah-olah, terkait khusus dengan SBY. Kematian Munir, SBY juga. Listrik mangkrak, SBY juga. Malah, bebasnya Antasari, SBY juga. Malangnya SBY, semuanya mengarah ke dia. Dia seperti sendiri, dikeroyok, dari berbagai arah. Tak salah SBY emosional dan seperti curhat. Awalnya memang, pilkada DKI.

Kemunculan Agus Harimurti Yudhoyono, diluar perkiraan. SBY, seperti bangkit kembali. Sambutannya luar biasa. Dielu-elukan kaum muda sebagai pemilih terbesar. Tak hanya PDIP dan Jokowi, termasuk Prabowo pun, mungkin kecolongan. Ternyata, SBY tak sekadar mencari lawan buat gubernur DKI, tapi sekaligus mencari lawan buat pilpres. Puzzle politik mesti disusun ulang.

Mestinya tak harus berkaitan dengan pilkada DKI. Tapi, karena terkait dengan Ahok, dan Ahok salah seorang calon gubernur di pilkada DKI, dan demo 411 dan 212 itu merupakan reaksi dari ulah Ahok, sehingga semua kait-mengkait. Ahok telah menyentuh, hal paling sensitif dalam bernegara. Kata Ratna Sarumpaet saat 411, Ahok ini ketelingsut karena kesombongannya sendiri.

Bagaimana PAN, PPP, dan PKB sebagai mitra koalisi Demokrat di pilkada DKI? Apakah juga akan ikut membayar utang? Artinya, dikeluarkan dari barisan parpol pendukung pemerintah. Masih terlalu panjang. Tapi, bagaimanapun, ketiga parpol ini, juga pernah bermitra dengan SBY. Malah, dua periode. Artinya, politik pasca 411 dan 212, makin seru. Ketua DPR RI saja berganti.

Sementara PDIP, Golkar, Hanura, dan NasDem, bersepakat tak akan mencabut dukungan terhadap Ahok, apapun yang akan terjadi. Ahok tidak bakal dibiarkan sendirian. Artinya, tuahnya belum habis. Mungkin dia masih memegang, beberapa kunci. Jika tidak, sudah lama dikarungkan. Tapi, tetap saja, politik tidak linier. Mustahil, partai mau menumpang biduk yang mau tenggelam.

Kayaknya parpol-parpol belum khawatir kehilangan basis massa pasca demo 411 dan 212. Malah Gerindra dan PKS pun kayak berani bermanuver buat memberi sinyal-sinyal masuk dalam koalisi pemerintahan. Jadi siapa yang paling menuai laba secara politik, pasca demo 411 dan 212, bisa dilihat ke depan? Bisa saja umat yang bersuara, politisi yang meraup untung besar. Ter-la-lu. (***)

Pelapor KPK Mengaku Ingin Menyelamatkan KPK

Wakil ketua KPK Adnan Pandu Praja (Foto Ist)

Wakil ketua KPK Adnan Pandu Praja (Foto Ist)

JAKARTA – Mukhlis Ramlan, kuasa hukum PT Desy Timber, melaporkan Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja, ke Mabes Polri kemarin, Sabtu, 24 Januari 2015. Mukhlis menyatakan bahwa pelaporan Adnan tidak ada sangkut-pautnya dengan ketegangan antara KPK dengan Polri.

“Ini murni untuk personal bukan kelembagaan,” kata Mukhlis dihubungi VIVA.co.id, Minggu, 25 Januari 2015.

Mukhlis mengaku mendukung KPK tetapi berbeda cara. “Ini bisa saya katakan sebagai gerakan penyelamatan KPK, metodenya saja yang berbeda. Kalau teman-teman di sebelah, gerakansave KPK-nya adalah menyelamatkan KPK yang diganggu oleh pihak-pihak eksternal, maka saya ingin menyelamatkan KPK dengan pembersihan di internal,” ujarnya.

Mukhlis juga menerangkan bahwa pelaporan hampir bersamaan dengan peristiwa penangkapan Bambang Widjojanto Jumat lalu adalah hal yang berbeda.

“Saya sudah lapor di daerah tapi tidak ditanggapi. Jadi, agak sulit juga kita kemudian ingin menegakkan hukum di tengah situasi yang para oknum internal di KPK yang tidak bersih, melakukan tindakan kejahatan dan tindakan-tindakan kriminal ini,” katanya.

Mukhlis beralasan baru melapor sekarang karena tidak ada tanggapan dari Polda dan Polres di sana. “Kalau ke Mabes Polri memang baru, tapi kalau ke polda dan polres sudah. Tapi karena enggak diproses secara serius dan tidak ada tanggapan secara maksimal, ruang untuk pelaporan yang tepat adalah Mabes Polri,” ujarnya.

Dia juga menyatakan segera melaporkan kasus itu ke Komite Etik KPK dan Komisi III DPR. Tujuannya adalah agar KPK dan Polri tidak diadu. “Maka saya tarik persoalan ke lokus yang lebih luas supaya jadi perhatian serius,” katanya.

Akta notaris palsu

Pelaporan itu terkait masalah kepemilikan saham di PT Desy Timber di Berau, Kalimantan Timur. Menurut Mukhlis, Adnan Pandu Praja menjadi salah satu yang dilaporkan setelah tersangka lain, Indra Wargadalam, sudah dipenjara. Adnan dan Indra adalah kuasa hukum ketika penyelesaian masalah keluarga di PT Desy Timber. Mereka disangkakan membuat akta notaris palsu.

“Dia klaim ini punya saya, ini milik saya, ini saham saya. Apa dasarnya dia memiliki saham mayoritas. Tidak pernah ada proses jual-beli saham. Dia hanya sebagai lawyer (pengacara) yang sudah dicabut haknya sebagai kuasa hukum, tiba-tiba melakukan RUPS pada 2006, mengubah akta notaris yang palsu itu. Ada persoalan pidana di situ,” tutur Mukhlis.

Menurutnya, persoalan itu sudah lama merugikan masyarakat karena salah satu elemen yang ada di perusahaan itu adalah warga. Sebanyak 60 persen perusahaan dimiliki keluarga dan sisanya dimiliki, antara lain, perusahaan daerah di Berau, koperasi dan pesantren Al Banjari di Balikpapan.

“Kalau boleh dikatakan, rakyat itu rugi semua. Sejak tahun 2006 saham mereka dirampok oleh yang dilaporkan (Adnan Pandu Praja), Kebetulan bapak yang dilaporkan itu (Adnan Pandu Praja) sedang menjadi petinggi di institusi sebelah itu (KPK),” dia menerangkan. (VIVA.co.id/Amas)

KPK ”Digerogoti”, Johan Budi: Jangan Lumpuhkan KPK

Jhon Budi (Foto Ist)

Jhon Budi (Foto Ist)

JAKARTA – Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja, turut dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Pandu dilaorkan atas perampokan perusahaan dan kepemilikan saham secara ilegal di PT Desy Timber di Berau, Kalimantan Timur.

Deputi Pencegahan KPK, Johan Budi, menyebutkan, pelaporan kepada Bareskrim adalah hak setiap warga negara. “Melaporkan siapa, terkait tentang apa itu, hak nya setiap warga negara ya,” ujar Johan saat dihubungi wartawan, Sabtu (24/1/2015).

Terkait dengan persepsi publik yang kemudian mengartikan pelaporan tersebut sebagai sebuah serangan balik, Johan menyebut hal tersebut tidak bisa ditampik. Terlebih, pelaporan terhadap Pandu itu sangat berdekatan dengan penangkapan terhadap Bambang Widjojanto.

Bahkan, Johan menyebut jika nantinya bisa saja Komisioner KPK lainnya yakni Zulkarnain, dilaporkan ke kepolisian. Menurut dia, pelaporan itu jangan sampai bertujuan untuk melumpuhkan KPK.

“Itu hak setiap orang berdasarkan fakta, jangan punya tujuan tertentu, apalagi untuk lumpuhkan KPK, apalagi tujuan itu, jangan itu,” imbuh Johan. (Viva.co.id/Amas)

Momentum Hari Anti Korupsi, Sekda Manado Jadi Narasumber di Yogyakarta

Sekretaris Daerah Kota Manado saat memberikan materi (Foto Dan)

Sekretaris Daerah Kota Manado saat memberikan materi (Foto Dan)

MANADO – Sebagai mitra KPK, SIPS Project melalui promosi kegiatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Manado, Ir. Haefrey Sendoh menjadi narasumber dalam Talkshow pada pekan anti korupsi yang diselenggarakan oleh SIPS KPK di Ruang Graha Sabha Pramana Universitas Gajah Mada Yogjakarta Rabu, (10/12/2014).

Dalam pemaparannya Sekda mengatakan pemerintah kota Manado membuat gebrakan dalam meningkatkan mutu pelayanan serta pemerintahan yang bersih dan transparan. “Pada tahun 2012 menyabet juara dua nasional dalam Penilaian Inisiatif Anti Korupsi atau PIAK oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Ada dua komponen yang dinilai yakni kuantitatif dan kualitatif. Perolehan nilai Kota Manado berada di atas rata-rata daerah lainnya dan awalnya hanya diikuti oleh dua SKPD pada 2013 semua SKPD harus ikut dan membuat pakta integritas,” kata Sekda dihadapan undangan termasuk Wakil Ketua KPK, Adnan Pandu Praja.

Selanjutnya papar Sekda Walikota memberikan kewenangan kepada BP2T dan juga mengadakan tim teknis untuk mengkaji sebelum sampai ke BP2T. Beliau juga mewakili pemerintah Kota Manado mengucapkan terima kasih kepada SIPS yang sudah memberikan pendampingan kepada pemerintah kota Manado.

“Efiensi dan Evektivitas mulai terasa ketika pendampingan dari SIPS mulai dari SDM didampingi dan systim terbenahi,” ujar Sekda.

Sekda juga berharap masih ada pendampingan sebagai kapasitas building,serta ada pertemuan berkala untuk saling bertukar informasi dalam rangka untuk mencapai kesuksesan bersama. dan Manado juga siap menjadi in house training bagi daerah sekitar. Wakil Ketua KPK Adnan Pandu Praja mengatakan agar pemerintah selalu mengevaluasi program ini sehingga memberikan dmapak baik bagi daerah sekitar juga. Dalam keguiatan ini juga dihadiri oleh Provinsi dan Kabupaten/Kota yang tergabung dalam Project SiPs canada, Seperti Makasar,Toraja,Manado dan Sangihe serta dihadiri oleh Direktur Support to Indonesia’s Islands of Integrity Program for Sulawesi (SIPS) Mr. Peter Walton dan mahasiswa. (Amas Mahmud)

iklan1