Tag: ahok

RESOLUSI REMBUK NASIONAL

Muhammad Syukur Mandar (Foto Ist)

Muhammad Syukur Mandar (Foto Ist)

  Oleh : Muhammad Syukur Mandar

(Dekan Fakultas Hukum UIC Jakarta)

Indonesia ini bangsa besar, bangsa yang tidak miliki mental sebagai budak dan apalagi diperbudak. Karenanya pemberontakan kita lakukan hingga merdeka, meski dijajah ratusan tahun oleh kolonialisme dan imperialisme. Tentu sangatlah tidak patut bagi Siapapun untuk kembali menghidupkan budaya penjajahan dalam bentuk apapun, apalagi penjajahan oleh Bangsa sendiri.

Mencermati kondisi kebangsaan kita saat ini, patutlah kita semua prihatin, oleh karena semakin mengkuatirkan kondisi sosial, politik dan ekonominya. Massifnya tekanan pemerintah pada kebebesan berpendapat, semakin agresifnya perang opini medsos, perang ideologi kelompok, gejala konflik antar kekuatan kelompok organisasi massa, membuat kita seolah menjadi bangsa yang telah hilang jatidiri sebagai Bangsa berbudaya.

Realitas politik ini, menggambarkan bahwa indonesia sungguh berada pada satu siklus politik yang tidak harmonis, tidak sejalan dengan cita-cita kemerdekaan 1945. Adanya problem akut kebangsaan saat ini, terutama terhadap tajamnya tekanan publik pada pemerintahan Jokowi, dan sebaliknya tekanan pemerintah pada kebebesan berpendapat, membuat kita seakan tidak lagi memiliki tokoh-tokoh bangsa yang bertindak sebagai _*good fathers*_.

Sumber adanya protes dan tekanan publik adalah adanya ketidakadilan hukum, politik dan ekonomi, selain dominasi kebijakan ekonomi pro pemodal dan asing. Nawacita sebagai visi besar Presiden JOKOWI, dirasakan oleh banyak pihak tidak *BERJALAN* sesuai spirit utamanya, yakni tidak berpihak pada kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia, khususnya pada cita ekonomi Indonesia yaitu _*kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia*_, dengan prinsip *BERDIKARI* kokoh berdiri pada kaki sendiri, *BERDAULAT*, menjaga dan mempertahankan eksistensi kedaulatan NKRI.

Gejala lain yang rmmbahayakan adalah ancaman demokrasi totalitarianisme, demokrasi manopoli pasif akan peran lembaga pengawasan seperti DPR. Pemerintah bekerja sesuai selera, DPR bekerja mengamankan selera kebijakan pemerintah, tanpa menimbang beban dan manfaatnya pada kemaslahatan rakyat dan negara.

Gejala miskebangsaan ini tidak sekedar ancaman pada jati diri bangsa, akan tetapi lebih dari itu, yakni ancaman disharmoni, ancaman ketidakadilan yang bisa berdampak pada gejolak sosial, dan mengganggu kerja-kerja pemerintahan Jokowi JK. Tentu akibat lain adalah terjadi distabilitas dimana rakyat akan berhadapan-hadapan dengan pemerintah, dan hal semacam itu bukan bentuk atau pola ideal komunikasi yang linier antara negara dengan rakyat dalam memecahkan masalah kebangsaan kita.

Sebaga Bangsa cerdas, tentu tidak kita inginkan, tragedi mei 1998 kembali terulang. Bahwa kita semua ingin ada perubahan kearah lebih baik adalah iya. Tetapi cara membuat dan menghadirkan perubahan akan lebih baik jika melalui dialog kebangsaan.
Hal ini kita perlukan, agar bangsa Ini terus bergerak maju, bukan kembali menjadi bangsa yang gemar mengulang sejarah.

Kita tentu sangat berharap tokoh-tokoh sekaliber *MEGAWATI, SAID AQIL SIRAJ, SAFI’I MAARIF, SURYA PALOH*, (pendukung pemerintah) dan deratan tokoh pemerintah *(WIRANTO, LUHUT BINSAR PANJAITAN, TITO KARNAVIAN, GATOT NURMANTIO)*, dapat mempelopori dialog nasional melalui wadah *REMBUK NASIONAL*, dengan tokoh ummat Islam dan lintas agama, seperti *AA GYM, HABIB RIZIEK, ARIFIN ILHAM, BAHCTIAR NASIR, DIN SYAMSUDIN, HAIDAR NASSER, MA’RUF AMIN, DLL*, termasuk tokoh lintas agama, sebagai manifestasi kekuatan Bangsa Ini, untuk mendudukan secara baik apa masalah Bangsa ini dan bagaimana cara menghadapinya.

Sebab amatlah kita sedih, jika hanya soal *AHOK, SOAL BERPIHAK PADA BANGSA LAIN, INDONESIA MENJADI BANGSA YANG TERPECAH BELAH*. Dalam situasi ini, renungan sejarah bangsa kita butuhkan, agar dapat menghadirkan sikap bijak dan cermat dalam melakukan hal-hal yang memajukan bangsa ini. Kemerdekaan indonesia tidak gratis diperoleh, melainkan direbut dengan jiwa raga, tanah tumpah darah Indonesia, dan semua itu jelas anti kolonialisme.

Dalam kerangka itulah, kita sangat memerlukan adanya forum _*REMBUK NASIONAL*_ sebagai resolusi problematik akut saat ini. Peran elemen negara,_*(pemerintah, akademisi, ulama, tokoh agama)*_untuk mediasi gagasan, pikiran dan penyatuan visi besar, sangat kita butuhkan. Kekuatan dari berbagai pihak menyatu , mulai dari kelompok aktifis _*(power control)*_, kelompok akademisi _*(agent of change)*_ kelompok alim ulama _*(moral force)*_. dan pemerintah sebagai _*desision maker*_. adalah kekuatan utama.

Presiden Jokowi adalah sosok yang saya yakini mampu untuk mempelopori adanya _*REMBUK NASIONAL*_, selain untuk mencari formulasi yang tepat dalam penyelesaian berbagai macam masalah, juga menjadi saluran untuk mencairkan kebuntuan yang terjadi. Dengan dialog inilah berbagai hal dapat kita selesaikan, termasuk hentikan upaya saling menyerang secara ideologi, bentuk kriminalisasi lainnya, dan akan terbangun suatu kehidupan kebangsaan yang sesuai dengan harapan dan cita-cita _*the faunding fathers*_ (***)

Kasus Dugaan Penodaan Agama Disidangkan Hari Ini

Stop penistaan agama (Foto Ist)

Stop penistaan agama (Foto Ist)

JAKARTA – Sidang kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang saat ini menjadi calon Gubernur DKI Jakarta segera berlanjut lagi. Agendanya adalah pemeriksaan saksi-saksi dari jaksa penuntut umum. Fakta apa yang akan terungkap lewat para saksi itu?

Sidang akan digelar di auditorium Gedung D, Kantor Kementerian Pertanian, Jl RM Harsono, Ragunan, Jakarta Selatan, Selasa (3/1/2016) pukul 09.00 WIB nanti.

Jaksa Ali Mukartono menjelaskan pihaknya punya 20 orang saksi. Namun untuk sidang nanti, saksi yang akan dihadirkan sebanyak enam orang saja.

“Sekitar lima atau enam orang dululah. Kalau di berkas perkara saksi 20 lebih dari dua-duanya,” kata Ali pada Selasa (27/12/2016) lampau.

Tim pengacara Ahok menyebut agenda pemeriksaan saksi-saksi adalah pertarungan yang sesungguhnya. Dalam agenda ini bakal dibuktikan apakah dakwaan jaksa itu benar atau tidak. Pengacara Ahok yakin bahwa hakim juga akan bertindak sesuai kaidah hukum.

“Pemeriksaan saksi-saksi adalah pertempuran sesungguhnya, sehingga kita harus berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan pertempuran itu. Saksi-saksi mereka (pelapor) akan kita bongkar habis. Ini yang menentukan untuk memenangkan peperangan nanti,” kata salah satu anggota tim kuasa hukum Ahok, Humphrey Djemat, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (29/12/2016) lampau.

Ahok sendiri telah bersiap diri. Dia akan bertanya soal dakwaan-dakwaan jaksa ke saksi-saksi bila hakim mempersilakannya. Ahok belajar dengan cermat sebelum masuk ke arena ‘pertarungan’.

“Persiapannya, ya, saya harus pelajari berita acara mereka, tuduhan mereka,” kata Ahok, Senin (2/1/2017) kemarin, sebagaimana dilansir Detik.com.

Sidang ini akan membahas pokok perkara, usai putusan sela menolak nota keberatan Ahok atas dakwaan jaksa. Sidang nanti bakal menjadi awal tersibaknya hal-hal yang berhulu dari pidato kontroversial Ahok di Pulau Pramuka pada 27 September 2016 lampau. Apa yang akan terungkap? Atau, apa yang akan diungkap oleh saksi-saksi? Sidanglah yang akan memperlihatkannya. (*/ST)

Ahok Tidak Bermaksud Menghina Al-Qur’an

Ahmad Syafii Maarif (Foto Ist)

Ahmad Syafii Maarif (Foto Ist)

Oleh: Prof Dr Ahmad Syafii Maarif (Mantan Ketua Umum PP Muhammaduyah)

Sekiranya saya telah membaca secara utuh pernyataan Ahok di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, yang menghebohkan itu, substansi tulisan ini semestinya sudah disampaikan saat Karni Ilyas, Presiden Lawyers Club,  mengundang saya pada 11 Oktober 2016 melalui studio Yogyakarta. 

Karena semula audio-visual TVONE dari Yogya beberapa saat tidak berfungsi, sehingga saya tidak sempat mengikuti fatwa MUI yang juga dibacakan dengan penuh emosi malam itu. Baru belakangan saya dapat membaca isi fatwa itu melalui internet. Dalam fatwa itu jelas dituduhkan bahwa Ahok telah menghina al-Qur’an dan menghina ulama dan harus diproses secara hukum.

Tetapi malam itu, akal sehat saya mengatakan bahwa Ahok bukan orang jahat yang kemudian ditanggapi beragam oleh berbagai kalangan. Yang menghujat saya cukup banyak, yang membela pun tidak kurang. Semua berdasarkan fatwa MUI yang tidak teliti itu. Semestinya lembaga sebagai MUI mestilah menjaga martabatnya melalui fatwa-fatwa yang benar-benar dipertimbangkan secara jernih, cerdas, dan bertanggung jawab.

Dari berbagai sumber yang dapat ditelusuri via internet, keterangan  lengkap Ahok di Pulau Pramuka, Kepulauan Seribu, pada 27 September 2016 adalah sebagai berikut: “Jadi jangan percaya sama orang. Kan bisa aja dalam hati kecil bapak ibu ga bisa pilih saya, karena dibohongin pakai surat al-Maidah 51 macem-macem itu. Itu hak bapak ibu ya…” Perhatikan dengan seksama kutipan ini, apakah memang terdapat penghinaan terhadap al-Qur’an? Hanya otak sakit sajalah yang berkesimpulan demikian.

Apalagi jika sampai menista Langit., jauh dari itu. Perkara dikesankan menghina ulama, saya tidak perlu bicarakan di sini, karena memang dalam sejarah Muslim sering bermunculan ulama jahat, penjilat penguasa dengan fatwa-fatwa murahannya. Pokok masalah di sini adalah pernyataan Ahok di depan publik di sana agar “jangan percaya sama orang…karena dibohongin pakai surat surat al-Maidah 51.”

Ahok sama sekali tidak mengatakan bahwa surat al-Maidah 51 itu bohong. Yang dikritik Ahok adalah mereka yang menggunakan ayat itu untuk membohongi masyarakat agar tidak memilih dirinya. Bung Zuhairi Misrawi dalam pembicaraan telepon dengan saya pada 3 Nopember 2016 mengatakan bahwa di beberapa masjid di Jakarta sudah lama dikobarkan semangat agar rakyat tidak memilih Ahok dalam pilkada 2017 karena dilarang oleh ayat di atas.

Bagi saya, apakah Ahok terpilih atau tidak terpilih bukan urusan saya. Itu sepenuhnya urusan para pemilih DKI. Saya tidak akan memasuki perang penafsiran tentang ayat itu. Pusat perhatian tulisan ini adalah bahwa tidak benar Ahok telah menghina al-Qur’an berdasarkan kutipan lengkap keterangannya di Pulau Pramuka di atas. Fatwa gegabah MUI ini ternyata telah berbutut panjang.

Demo 4 Nopember 2016 adalah bentuk kongkretnya. Semoga demo itu akan berlangsung tertib, aman, dan damai. Tetapi jika terjadi insiden yang tidak diinginkan, MUI harus bertanggung jawab, karena gara-gara fatwanya, demo itu digelar. Kelompok garis keras merasa dapat amunisi untuk tujuan duniawinya. Kekerasan telah jadi mata pencarian.

Adapun beberapa politisi yang membonceng fatwa ini, itu bukan untuk mencari kebenaran, tetapi semata-mata untuk mendapatkan keuntungan politik kekuasaan dalam rangka pilkada DKI Februari 2017.  Apakah kita mau mengorbankan kepentingan bangsa dan negara itu akibat fatwa yang tidak cermat itu? Atau apakah seorang Ahok begitu ditakuti di negeri ini, sehingga harus dilawan dengan demo besar-besaran? Jangan jadi manusia dan bangsa kerdil!

Tulisan yang senada dengan ini dapat dicari di internet, seperti ditulis oleh Ahmed Zainul Muttaqien di bawah judul: “Soal Kalimat Ahok,” dan  tiga artikel Zuhairi Misrawi dengan beberapa judul yang saling berkaitan.

 

——–Yogyakarta,  November 2016.