Tag: aipi

Gelar Dialog Politik Awal Tahun 2020, AIPI Manado Hadirkan Ketua DKPP

Raymond Pasla saat menyampaikan laporan panitia (Foto Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Kecemasan terhadap proses demokrasi yang menyimpang terus menjadi kajian dan langkah antisipasi bagi Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Manado. Ditengah kesiapan berbagai pihak menghadapi Pilkada Serentak 2020, AIPI Cabang Manado menyelenggarakan Dialog Politik Awal Tahun dengan mengusung tema: “Ujian Integritas Penyelenggaraan Pilkada 2020”. Kegiatan ini dilaksanakan, Selasa (28/1/2020) bertempat di Graha Pena Kota Manado.

Dalam sambutannya, Ketua AIPI Cabang Manado, Drs Steven Kandouw mengingatkan agar dialog tersebut melahirkan formula yang tepat guna meningkatkan kualitas mutu demokrasi di daerah Sulawesi Utara (Sulut). Upaya tersebut, lanjut Steven yang juga Wakil Gubernur Sulut ini diawali dengan pembenahan terhadap sistem rekrutmen penyelenggara Pemilu sehingga benar-benar berintegritas.

”Kerinduan kita semua adalah Pilkada Serentak 2020 yang menyedot anggaran tidak sedikit ini mengasilkan pemimpin yang berkualitas. Artinya dari berbagai aspek memang perlu menjadi pertimbangan kita. AIPI Manado akan hadir disini demi memberi kontribusi nyata, kita punya komitmen melakukan konsolidasi demokrasi. Berbagai cara kita harus lakukan, diantaranya melalui proses seleksi penyelenggara Pemilu yang berintegritas,” ujar Steven.

Sementara itu yang berlaku sebagai pembahas materi adalah Prof. Muhammad Alhamid, S.IP.,M.Si, Plt Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP),Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulut, Dr Ardiles Mewoh, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Sulut, Dr (C) Herwyn Malonda, SH.,M.Pd dan selaku moderator sekaligus pembahas yaitu Dr Ferry Daud Liando, Ketua Minat Tata Kelola Pemilu Pascasarjana Unsrat Manado.

Ketua AIPI Manado saat menyampaikan sambutan (Foto Suluttoday.com)

Prof Muhammad menjelaskan soal kerja penyelenggara Pemilu yang profesional. Ragam tantangan, godaan dan deviasi demokrasi akan mampu dihadapi penyelenggara Pemilu jika benar-benar konsisten menjalankan aturan. Putra Sulawesi Selatan (Sulsel) yang telah malang melintang di dunia penyelenggaraan Pemilu itu menyampaikan beberapa catatan penting terkait trik menjaga integritas.

”Tentu godaan dan tantangan penyelenggara Pemilu tidak mudah. Bukan hanya penyelenggara Pemilu yang harus dikuatkan, tapi kita memerlukan kerja bersama dari masyarakat dan para kader partai politik. Jangan usik kita yang sedang bekerja menunaikan apa perintah aturan. Kemudian dalam hal menjawab tantangan-tantangan demokrasi yang kompleks, para penyelenggara Pemilu harus memahmi kode etik. Integritas itu bukan sekedar dimengerti, melainkan dijalankan, atas kerja yang benar sesuai aturan, saya percaya Pilkada Serentak 2020 akan kita lalui dengan sangat baik dan sukses,” kata Prof Muhammad yang juga Pengurus DPP AIPI tegas.

Suasana foto bersama usai dialog (Foto Suluttoday.com)

Untuk diketahui, kegiatan ini diawali dengan doa pembuka dan laporan panitia yang disampaikan Reymond Pasla, S.IP. Sjumlah ahli dan pakar politik Sulawesi Utara ikut hadir, berkontribusi secara pemikiran. Terlihat yang memberikan tanggapan sekaligus masukan adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Unsrat, Drs Ronny Gosal, Dekan FISPOL Unsrat, Dr Novie R. Pioh, Dr Goinpeace Tumbel, Dr Max Egeten, dan yang lainnya.

Ikut hadir Dr Toar Palilingan, pakar hukum Sulut, Prof Welly Areros, Dr Welly Waworundeng yang merupakan dosen FISPOL Unsrat Manado. Kemudian, para penyelenggara Pemilu seperti KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sulut juga hadir, ada para akedmisi. Mantan penyelenggara Pemilu, pegiat demokrasi, mahasiswa, aktivis organisasi Cipayung dan kalangan jurnalis. (*/Redaksi)

PERIHAL PEMILU DAN DEMOKRASI

DR Ferry Daud Liando (FOTO Ist)

DUA hari (9-10/12) bergabung dengan para ilmuwan politik se-tanah air dalam himpunan anggota Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) menghasilkan sejumlah rekomendasi untuk perbaikan Pemilu Kedepan. Selain memilih kembali Dr Alfitra Salamm (anggota DKPP RI) sebagai Ketua Umum AIPI 2019-2024, kongres juga merumuskan pandangannya.

Para ahli politik yang tergabung dalam AIPI berpandangan, mengganti format pemilihan umum secara langsung menjadi tidak langsung adalah wujud dari kemunduran bagi demokrasi Indonesia, bertentangan dengan semangat reformasi 1998 sebagai tonggak sejarah baru bagi demokrasi dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk menjaga marwah demokrasi kita, maka kedaulatan rakyat harus menjadi fondasi sekaligus akar tunjang demokrasi Indonesia.

Dalam kaitan tersebut AIPI memandang bahwa pemilu langsung dalam wujud pemilihan umum untuk memilih presiden dan wakil presiden; anggota legislatif (DPR, DPD dan DPRD), serta kepala daerah (pilkada) tidak perlu diganti dengan model pemilihan secara tidak langsung. Tidak ada satu pun argumen yang masuk akal untuk membenarkan perubahan pemilihan langsung menjadi tidak langsung. Praktik pemilihan secara tidak langsung adalah bentuk pembajakan para elit oligarkis terhadap demokrasi.

Selain akan memundurkan demokrasi kita, secara perlahan tetapi pasti pembajakan elit oligarkis terhadap demokrasi pada akhirnya akan membunuh demokrasi itu sendiri. Oleh karena itu, wacana presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), kepala daerah dipilih oleh parlemen lokal (DPRD), dan masa jabatan presiden tiga periode, bukan hanya menjadi anomali, tetapi juga merupakan pengkhianatan terhadap tujuan mulia Reformasi 1998.

Dalam suasana politik saat ini, AIPI memandang bahwa demokrasi perwakilan dengan sistem pemilihan secara langsung adalah pilihan yang sudah tepat bagi bangsa Indonesia. Kalau pun terjadi penyimpangan dalam demokrasi, bukan demokrasi yang harus “dimatikan”, tetapi instrumen demokrasi dan para aktor demoksilah yang harus diperbaiki dan membenahi diri. Dalam konteks itu, AIPI menilai bahwa penguatan institusi-institusi demokrasi seperti parlemen, partai politik, media (pers) dan kekuatan civil society perlu menjadi agenda Pemerintah dalam rangka menumbuhkan demokrasi yang sehat, damai dan berintegritas. Begitu pula pendidikan karakter bagi para aktor demokrasi, khususnya di lingkungan partai politik, parlemen, dan pemerintahan, adalah agenda yang tak kalah pentingnya untuk meningkatkan kualitas demokrasi kita.

Dalam rangka perbaikan institusi demokrasi, khususnya parlemen dan partai politik, serta peningkatan kualitas kepemimpinan politik di tingkat nasional dan lokal dibutuhkan format keserentakan pemilihan umum yang dapat mendorong di satu sisi menguatnya demokrasi presidensial, dan di sisi lain tumbuhnya demokrasi lokal yang lebih baik. Dalam kaitan ini, Seminar Nasional AIPI ke XXVIII di Jakarta menilai bahwa skema keserentakan pemilu perlu ditata ulang, bukan lagi dalam bentuk pemilu 5 kotak seperti praktik Pemilu Serentak 2019. Mengapa perlu ditata ulang? Setidaknya ada 4 alasan, pertama, skema Pemilu Serentak 2019 hasilnya tidak jauh berbeda dengan skema pemilu terpisah antara Pemilu Legislatif dengan Pemilu Presiden/Wakil Presiden.

Kedua, Pemilu Serentak 2019 menghasilkan format politik “anomali” akibat dipaksakannya syarat ambang batas pencalonan presiden (20 persen kursi DPR atau 25 persen suara secara nasional) sehingga menimbulkan polarisasi politik yang tajam di tingkat masyarakat sebagai karena masyarakat dihadapkan pada dua pilihan calon yang antagonis dan ekstrem. Ketiga, Pemilu Serentak 2019 juga gagal mendorong lahirnya koalisi politik permanen sebagai rule of the game dalam berdemokrasi, karena format koalisi terdidistorsi oleh wacana elit bahwa pembentukan koalisi hanya untuk pencalonan presiden/wakil presiden, dan bukan sebagai sarana untuk membentuk pemerintahan.

Keempat, Pemilu 5 kotak, di mana pileg menggunakan sistem proporsional terbuka dengan mekanisme suara terbanyak dan diikuti oleh 16 parpol, menyebabkan beban penyelenggara pemilu menumpuk sehingga berdampak pada kualitas demokrasi pemilu yang masih prosedural belum beranjak menuju ke demokrasi elektoral yang substansial. Dari sisi prosedur elektoral pun Pemilu Serentak 2019 menimbulkan berbagai masalah, khususnya meninggalnya ratusan penyelenggara pemilu di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS) dan Penyelenggara Pemilu Kecamatan (PPK). Kualitas prosedur elektoral juga menyebabkan munculnya perdebatan hasil pemilu yang sangat tajam dari kedua belah kubu.

Dalam rangka mendorong aspek penyederhanaan prosedur elektoral di satu sisi, dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, DPR, DPD dan DPRD yang lebih baik, AIPI memandang format keserentakan pemilihan umum ke depan perlu diubah menjadi Pemilu Serentak Nasional secara terpisah dengan Pemilu Serentak Lokal.

Pemilu nasional diselenggarakan untuk memilih presiden (dan wakilnya) serta memilih anggota DPR dan DPD secara serentak pada waktu yang sama. Sedangkan pemilu lokal/daerah yang berlangsung 30 bulan (2,5 tahun) setelah pemilu nasional serentak, diselenggarakan untuk memilih kepala-kepala daerah (gubernur. bupati/walikota) dan anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota pada waktu yang sama secara bersamaan atau serentak.

Skema pemilu nasional serentak yang diselenggarakan terpisah dari pemilu lokal serentak dengan jeda waktu 30 bulan (2,5 tahun), sengaja dipilih untuk direkomendasikan karena memiliki banyak kelebihan dibandingkan berbagai varian pemilu serentak lainnya. Kelebihan tersebut di antaranya:

1. Menjanjikan terbentuknya pemerintahan hasil pemilu yang lebih efektif karena presiden terpilih dan kekuatan mayoritas di DPR berasal dari parpol atau koalisi parpol yang sama;
2. Apabila pemerintahan hasil pemilu nasional serentak memiliki kinerja yang baik, maka hasil pemilu lokal serentak kemungkinan besar sama dengan hasil pemilu nasional yang pada gilirannya menghasilkan sinergi pemerintahan nasional-regional-lokal;
3. Sebaliknya, jika pemerintahan hasil pemilu nasional serentak berkinerja buruk, maka terbuka peluang bagi publik untuk menghukum parpol atau koalisi parpol yang berkuasa tersebut melalui momentum pemilu lokal serentak;
4. Terbentuknya koalisi politik semata-mata atas dasar kepentingan politik jangka pendek dapat diminimalkan karena parpol “dipaksa” berkoalisi sebelum ada hasil pemilu legislatif yang pada gilirannya juga bisa mengurangi kecederungan berlangsungnya politik transaksional;
5. Isu politik lokal yang selama ini tenggelam dapat terangkat melalui pemilu lokal;
6. Para wakil rakyat dan pejabat eksekutif terpilih diharapkan lebih akuntabel karena kinerja mereka berikut partainya dievaluasi kembali dalam waktu relatif pendek (30 bulan);

7. Skema pemilu serentak nasional terpisah yang direkomendasikan ini akan memudahkan prosedur elektoral dan mengurangi beban penyelenggara pemilu dan partai politik sehingga memungkinkan penyelenggara dan peserta pemilu dapat meningkatkan kualitas pemilu;
8. Mendorong partai-partai politik bekerja secara efektif akibat adanya peluang bagi mereka untuk memenangkan calon presiden, karena syarat pencalonan presiden/wakil presiden ditiadakan dan;
9. Skema pemilu serentak nasional terpisah ini menjanjikan peluang yang besar bagi elite politik lokal yang kepemimpinannya berhasil untuk bersaing menjadi elite politik di tingkat nasional.
10. Pemilu serentak nasional yang terpisah dari pemilu serentak lokal diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil pilihan masyarakat menjadi lebih rasional karena perhatian pemilih tidak harus terpecah pada pilihan yang terlampau banyak sekaligus di saat yang sangat terbatas dalam bilik suara.

Dengan begitu, maka para pemilih memiliki waktu yang lebih luang untuk memutuskan pilihan secara matang sebelum mencoblos atau menandai pilihan mereka.​Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) adalah organisasi para sarjana ilmu politik, pemerintahan, hubungan internasional dan administrasi negara yang memiliki cabang di seluruh Indonesia. Saat ini AIPI berusia 34 tahun sejak didirikan di Jakarta pada tanggal 17 Januari 1985. Sebagai organisasi profesi keilmuan, AIPI terus berkiprah dalam mendorong perkembangan demokrasi di Indonesia dengan berbagai tantangan yang tidak ringan.

Kiprah AIPI dalam memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan kehidupan politik di Indonesia diwujudkan melalui berbagai penyelenggaraan Seminar Nasional secara periodik dalam mengulas isu-isu politik strategis dan kontemporer serta pemantapan kehidupan demokrasi di Indonesia. Tradisi setiap Kongres AIPI yang disertai dengan Seminar Nasional terus terjaga hingga pelaksanaan Seminar Nasional ke XXVIII di Jakarta pada 10 Desember 2019 dengan tema: Evaluasi Pemilu Serentak 2019 dan Penguatan Demokrasi Indonesia ke Depan.

Tema tersebut dianggap sesuai dengan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara kita saat ini, khususnya di saat elit politik mulai phobia dengan pemilihan umum yang langsung karena dianggap tidak sejalan dengan kepentingan politik elit dan partai politik tertentu. Seminar Nasional yang menghadirkan berbagai ahli di bidang politik dan pemerintahan, menilai bahwa pemilihan umum secara langsung adalah pemilu yang terbaik dalam sistem demokrasi. [**]

 

 

 

____________________

Penulis : DR Ferry Daud Liando, Akademisi Unsrat Manado

Besok, Ketua DKPP, Bawaslu Sulut, KPU dan Akademisi Gelar Seminar di Unsrat

Sukseskan Seminar Nasional di Unsrat (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Tak henti melakukan berbagai kegiatan yang bersifat meningkatkan kesadaran akademis dan edukasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISPOL) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, Selasa (6/8/2019) akan menggelar Seminar Nasional. Bertempat di Aula FISPOL Unsrat Seminar ini mengambil tema ”Evaluasi Pemilu 2019, Menuju Pilkada 2020”.

Selaku penyelenggara Seminar Nasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unsrat akan menghadirkan pembicara utama yaitu Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Prof Dr Harjono. Hal itu disampaikan Ketua Himaju Pemerintahan Aldi Sumangando, selaku pelaksana kegiatan Seminar. Aldi mengatakan bahwa Seminar dilaksanakan secara terbuka.

”Seminar Nasional ini berkaitan dengan Evaluasi Pemilu dan memberi penguatan untuk Pilkada 2020 kedepan. Agar kiranya berjalan berkualitas Pilkada Serentak, sesuai regulasi yang ada. Iya, pelaksanaan Seminar bertempat di FISPOL Unsrat. Kami menghadirkan para narasumber berkompeten, silahkan masyarakat hadir ini Seminar terbuka,” ujar Aldi.

Lanjut disampaikannya soal materi yang akan dibahas 3 pembicara yakni Dr Ferry Daud Liando (Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan FISPOL) Unsrat), Dr Ardiles Mewoh (Ketua KPU Sulut) dan Dr Herwyn Malonda (Ketua Bawaslu Sulut). Panitia sekali lagi mengundang kepada semua elemen masyarakat yang memiliki kepedulian pada perbaikan Pemilu yang berkualitas untuk hadir.

Seninar akan di mulai pada pukul 08.30 WITA sampai selesai. Untuk diketahui, kegiatan ini bekerja sama dengan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Manado. (*/Amas)

DR Ferry Liando Uraikan Ancaman Logistik Pemilu 2019

DR Ferry Daud Liando S.IP.,M.Si (FOTO Ist)

Perbincangan tentang isu kepemiluan hari ini adalah desakan sejumlah pihak dibentuk Peraturan Pemerintah pengganti UU atau perppu terhadap sejumlah masalah krusial yang hingga kini belum ada ujungnya.

Salah satu bagian yang dikoreksi adalah ketersediaan logistik jumlah kertas suara cadangan sebanyak 2 persen dari jumlah pemilih dalam DPT. Pasal 350 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, disebutkan bahwa jumlah surat suara di setiap TPS menyesuaikan dengan jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan ditambah dua persen. Angka jumlah dua persen itu diambil dari jumlah DPT.

Hal ini mengkhawatirkan karena selain pemilih di DPT, KPU juga melayani pemilih pindahan dan pemilih yang belum terdaftar dalam DPT tapi memiliki KTP. Belakangan atas desakan publik, KPU juga sepertinya akan melayani pemilih yang hanya menggunakan surat keterangan pengganti KTP.

Padahal UU hanya mewajibkan pemilih yang memiliki KTP. Jika KPU terus melayani penambahan pemilih maka peluang terjadinya kekurangan surat suara, apalagi kertas suara cadangan hanya 6 lembar (2 persen dikali 300 jumlah DPT). Surat suara ini diperuntukkan juga sebagai pengganti surat suara yang rusak. Namun demikian langkah-langkah KPU menjamin penggunaan hak memilih bagi setiap warga negara yang berhak patut diapresiasi.

Pertama, sebagai upaya KPU mendorong kenaikan tingkat partisipasi pemilih. Pemilu 2019, KPU menargetkan capaian partisipasi pemilih sebesar 77,5 persen. Sebuah upaya memperbaiki pencapaian pada pemilu sebelumnya yang tingkat partisipasinya cenderung rendah. Pada Pilpres 2014, partisipasi pemilih hanya mencapai 69,58 persen.

Sedangkan partisipasi pemilih di pilcaleg sebesar 75,11 persen. Angka yang tidak berpartipasi mengalahkan perolehan suara PDIP sebagai pertai politik pemenang pilcaleg yang hanya memperoleh 18,19 persen.

Banyak upaya lain yang dialakukan KPU memperbaiki jumlah pemilih seperti membentuk rumah pemilu, relawan demokrasi, goes to campus, Selebrasi dan sosialisasi serta mendata secara akurat para warga negara yang memiliki hak pilih termasuk kaum disabilitas dan yang memiliki gangguan jiwa sekalipun.

Kedua, pendataan pemilih sebagai upaya KPU mengantisipasi adanya gugatan warga negara yang kehilangan haknya sebagai pemilih. Ketentuan pasal 510 UU NO 7 Tahun 2017 disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (Dua puluh empat juta rupiah).

Ketiga, pencermatan data pemilih secara ketat adalah untuk mengantisipasi adanya gugatan pasangan calon yang kalah. Selama ini dalam rangkaian pemilu sebelumnya, sengketa hasil yang diajukan pihak yang kalah adalah menyangkut daftar pemilih. Sehingga KPU berupaya menutupi rapat-rapat adanya celah gugatan terhadap dafar pemilih.

Dalam hal ini KPU sudah benar. Namun demikian ada hal yang perlu diluruskan terkait dengan menghilangkan hak pilih warna warga negara. Pasal pidana hanya akan menyeret kepada pihak yang dengan sengaja menghilangkan hak pilih sesorang.

Namun demikian jika seseorang atau warga negara yang dengan sengaja menghilangkan sendiri hak pilihnya, maka tidak ada satu frasa dalam UU pemilu yang menjeratnya dalam pasal pidana. Misalnya seseorang yang sudah terdaftar dalam DPT namun pada hari pencoblosan karena dalam keadaan tertentu tidak berada di TPS dimana namanya terdaftar.

Keadaan tertentu dikarenakan memilih bekerja di tempat lain, sedang ada aktivitas yang tidak bisa ditinggalkan atau dengan makaud untuk berlibur. Apalagi tanggal 17 April itu berdekatan dengan perayaan Paskah bagi kaum Nasrani.

Momentum ini akan dimanfaatkan oleh siapa saja untuk berlibur. Jika pemilih tidak memiliki niat untuk memilih, maka tidak ada pasal yang bisa menjeratnya. Karena memilih bagi warga negara bukanlah sebuah kewajiban tapi sebatas pada hak politik.

Sehingga agak Sulit jika KPU terkesan memaksakan dan berupaya mendaftarkan para pemilih di tempat yang ia datangi pada saat pencoblosan. Jadi jika pemilih tidak memilih di TPS dimana namanya terdaftar Karena Alasan-alasan tertentu, hal itu bukanlah kategori menghilangkan hak pilih sebabagaimana frasa dalam pidana pemilu.

Kualitas pemilu tidak hanya diukur dari tingkat partisipasi, namun kualitas warga negara yang memilih juga menjadi penting. Jika pemilih harus memilih karena dipaksakan, maka akan menjadikan pemilu itu tidak berkualitas.

Namun demikian KPU hanyalah eksekutor dari UU pemilu. Hingga kini UU pemilu masih mengisahkan banyak persoalan. Sehingga ada desakan untuk mengkaji kembali. Selain usulan pembuatan perppu, mengajukan judicial review ke MK serta ada juga yang mendesak revisi DPR RI. Apapun pilihannya tetap beresiko. Namun sebuah kritik bagi DPR RI yang memproduksi UU ini.

Selama pembahasan RUU pemilu, DPR hanya disibukan pada pasal-pasal krusial yang berkaitan dengan siapa mendapatkan apa. Hal yang lebih krusial dialpakan.

 

_________________

Penulis DR Ferry Daud Liando, S.IP.,M.Si, dosen Ilmu Politik Unsrat dan Pengurus Pusat AIPI

Merawat Semangat Menulis, Klinik Demokrasi dan Politik Gelar Pelatihan

Bung Amas ketika memaparkan materi (FOTO Suluttoday.com)

MANADO, Suluttoday.com – Tidak mau diam dengan merosotnya semangat literasi, terutama menulis dikalangan mahasiswa, Jumat (22/2/2019), Klinik Demokrasi dan Politik menggelar Pelatihan Menulis. Kegiatan ini digelar di Sekretariat Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Cabang Manado, kawasan KONI Sario Kota Manado. Menurut Renaldo Garedja, selaku Direktur pentingnya mahasiswa menumbuhkan dan merawat semangat menulis yang mulai meredup.

”Sebagai mahasiswa tentu kami terganggu, dan merasa perlu mengkonstruksi kesadaran menulis. Sebab, akhir-akhir ini kemampuan menulis mahasiswa, mulai menurun. Kalau bukan kita yang memulai menggagas ini siapa lagi?, Klinik Demokrasi dan Politik kali menggagas Pelatihan Menulis (episode I), kita berharap terus berlanjut. Saya mengajak kita semua mengikuti materi atau pengantar yang disampaikan Kanda Amas Mahmud selaku narasumber dengan baik dan bisa berdialektika bersama,” ujar Renaldo.

Sementara itu, Amas Mahmud, Sekretaris DPD KNPI Manado  yang juga jurnalis, selaku narasumber menyampaikan pentingnya modal menulis diwujudkan dalam bentuk kepercayaan diri. Penulis, kata Amas perlu dibekali dengan memperbanyak membaca, mengoleksi literatur bacaan, tau mengawali tulisan, memberi pesan, dan mengakhiri tulisan dengan benar.

Foto bersama usai dilaksanakannya Pelatihan (FOTO Suluttoday.com)

”Dunia tulis-menulis sebetulnya sederhana, jika kita mau mempelajarinya. Seorang penulis harus memiliki amunisi dan kemampuan mengejawantahkan apa yang ada dalam pikirannya. Ia harus punya kemauan dasar menulis, berani, kemudian setidaknya menguasai atau memahami apa yang ditulisnya. Sebagai penulis pemula, hal utama yang harus ‘dibunuh’ ialah rasa takut untuk memulai menulis. Penjara dan kendala yang paling berat dihadapi penulis saat mengawali aktivitas menulis yaitu mengungkapkan narasi yang tepat,” tutur Amas.

Amas Mahmud saat menyampaikan materi (FOTO Suluttoday.com)

Jebolan jurusan Ilmu pemerintah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISPOL) Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado ini mengungkapkan bahwa skema menulis umumnya adalah dengan kerangka deduktif dan induktif. Lanjut dikatakannya, penulis harus tahu memberi bobot, ‘tonjokan’, dan ‘provokasi’, lalu tidak gampang turun stamina menulisnya dengan adanya kritik atas tulisannya.

”Penulis juga harus berfikir inklusif. Selain itu, penyusunan redaksional tulisan biasanya bisa bersifat deduktif atau induktif, tinggal kita saja yang menyesuaikan dengan kebiasaan dan kenyamanan menulis. Dalam menulis kita berusaha menjaga obyektifitas, originalitas, dan tentu punya identitas (ciri khas) menulis. Kemudian, seorang penulis perlu punya modal kuat dalam menghadapi kritik, perbedaan pikiran dan sinis dari pihak lain. Perbedaan interpretasi dalam dunia literasi merupakan hal biasa, tak perlu membuat patah semangat kita,” kata Bung Amas sapaan akrab Mahmud.

Pengurus Klinik Demokrasi dan Politik begitu kompak (FOTO Suluttoday.com)

Untuk diketahui, Klinik Demokrasi dan Politik merupakan bentukan organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Unsrat Manado. Kegiatan ini disponsori AIPI Manado melalui Kepala Sekretariat, Boy R Paparang. Selanjutnya, yang dimaksud literasi adalah kemampuan seseorang dalam mengolah dan memahami informasi saat melakukan proses membaca dan menulis. (*/Redaksi)

iklan1