Tag: aktivis 98

Kepala BP2MI: Perkuat Satgas, Kerja Sama dan Pola Operasi Melawan Sindikasi

Benny Rhamdani, Kepala BP2MI (Foto Istimewa)

JAKARTA, Suluttoday.com – Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani, Selasa (19/5/2020) memimpin rapat melalui video conference (Vidcon) dengan 23 Unit Pelayanan Teknis (UPT) BP2MI seluruh Indonesia. Rapat media daring yang dilaksanakan pukul 18.80 waktu Jakarta itu berjalan lancar, Benny menegaskan kepada jajarannya agar terus intens melakukan edukasi pada masyarakat dan rencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) serta kerja sama.

‘’Kemudian kita juga melakukan edukasi kepada masyarakat. Semangat ini harus terus digenjot. Lalu kita membentuk Satgas, itu pasti. Karena tanggung jawab sepenuhnya atas perang melawan sindikasi adalah Satgas. Kerja sama (Mou) dengan Kementerian (Lembaga) akan kita lakukan, ditentukan kemudian. Polri, TNI, Kumham, Imigrasi, BIN, Pemerintah Daerah dan masyarakat sipil untuk melawan sindikasi penjualan manusia terhadap manusia secara illegal,’’ kata Benny, yang juga mantan anggota DPRD Provinsi Sulwesi Utara  (Sulut) dua periode itu.

Politisi yang mengawali karirnya dari daerah Bolaang Mongondouw Raya (BMR) Provinsi Sulawesi Utara tidak segan-segan mengajak perang terhadap praktek penjajahan gaya baru yang dilakukan untuk memperbudak anak bangsa sendiri. Memerangi Sindikasi merupakan perjuangan mulia, tanpa mentolerir, meski sekalipun pelakunya ada di dalam pemerintahan sendiri.

‘’Sebagai yang mengeksploitasi rakyat, melakukan perbudakan modern, maka itulah lawan kita. Dukungan semua pihak, Bapak dan Ibu BP2MI di daerah agar sama-sama kita bekerja serius dan kompak. Saya tak main-main dalam urusan ini. Mereka para bandit, para penghianat Republik, para penghianat Merah Putih, sekali pun hari ini mereka menggunakan atribusi kekauasaan, akan kita lawan. Meski berada di rumah kita sendiri, tak ada toleransi, saya mengambil sanksi tegas,’’ ujar Benny, sambil menitikberatkan pada kerja bersama, Benny mengaku tak akan mampu berbuat banyak jika bekerja sendiri tanpa ditopang jajarannya.

BP2MI juga, tambah Benny akan menyurat kepada para Bupati/Wali Kota se-Indonesia untuk mewujudkan sinergitas dalam tugas dimaksud. Selain itu, Kepala Badan menyentil perusahaan brengsek yang sering kali bermain dalam urusan Sindikasi. Yang tidak taat terhadap aturan-aturan yang berlaku. Benny berharap semua pihak bisa menyongsong perubahan di BP2MI.

‘’Nah, saya juga akan menyurat ke suluruh Bupati dan Wali Kota seluruh Indonesia untuk bisa bersinergi kita perangi Sindikasi. Selanjutnya, saya minta para pekerja Migran Indonesia (PMI) kita lindungi, jangan sampai ada kekuatan yang mengeksploitasi mereka. Pekerja-Pekerja kita punya kompetensi, apalagi diperkuat dengan pelatihan-pelatihan. Yang menolak pembebasan pembiayaan penempatan ini pasti perusahaan-perusahaan brengsek, yang model operadandinya Bapak/Ibu pasti tau. Kita berantas monopoli pembodohan terstruktur yang dilakukan,’’ tutur Benny, politisi Partai Hanura ini tegas.

Dalam Vidcon yang berakhir pukul 23.00 WIB itu, jebolan Aktivis ’98 ini menyebut telah mengetahui praktek-praktek buruk yang harus diselamatkan. PMI menurutnya adalah anak-anak bangsa, Benny mengajak jajarannya jangan takut dengan para perusahaan brengsek yang melakukan tindakan standar ganda. Benny mengajak seluruh jajarannya di Indonesia untuk taat dan patuh terhadap Pasal 30 dalam Undang-Undang 18 Tahun 2017, tentang Perlindungan Pekerja Migrasi Indonesia, yang lebih spesifik berkaitan dengan tidak adanya pembebanan penempatan terhadap PMI.

(*/Bung Amas)

Saat Sertijab, Benny Rhamdani Nyatakan Perang Terhadap Sindikasi Pengiriman PMI Ilegal

Presiden Joko Widodo dan Benny Rhamdani saat berjabat tangan (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Dalam prosesi Serah Terima Jabatan (Sertijab), Kamis (16/4/2020), Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani secara tegas dalam pidatonya mengatakan perang terhadap praktek gelap sindikasi pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI). Benny menilai sikap tegak lurus dan tak diskriminasi dalam menerapkan aturan harus dilakukan untuk perbaikan kinerja di BP2MI.

”Insya Allah saya ingin mengukuhkan sikap, tidak mentolerir dan menyatakan perang terhadap sindikasi pengiriman Pekerja Migran Indonesia ilegal dan non prosedural. Mereka adalah musuh negara dan kita wajib melindungi hak dan martabat PMI, karena sejatinya kita adalah pelayan mereka,” kata Benny, mantan Ketua GP Ansor Sulawesi Utara (Sulut) dua periode ini.

Benny yang mengganti Tatang Budie Razak selaku Plt Kepala BP2MI itu, berkomitmen memperbaiki tata kelola penempatan PMI. Hal tersebut dikatakan sebagai langkah ampuh untuk mengikis Pekerja Migran ilegal secara signifikan. Sehingga selain melindungi PMI, negara juga akan diuntungkan dari peningkatan devisa yang dihasilkan.

”Kita akan segera melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, Kementerian Tenaga Kerja, Ditjen Imigrasi Kementerian hukum dan HAM, perwakilan RI di negara-negara penempatan untuk mengatasi persoalan tersebut,” tutur Benny di Jakarta.

Disampaikan Benny bahwa sebagai Badan baru mengganti BNP2TKI, posisi BP2MI sangat strategis sebagai pelaksana kebijakan pelindungan PMI dan keluarganya. Terutama di tengah pandemi Covid-19, BP2MI menurut Benny mesti membuktikan kepeloporannya dengan kebijakan yang tepat dan tindakan yang cepat, mengantisipasi kepulangan PMI, maupun yang masih bertahan di negara-negara tujuan penempatan.

”Saya ambil conroh, seperti di Malaysia. Perkiraan saya ribuan PMI kita yang undocumented dan bekerja harian, dan tidak tertangani, bahkan kelaparan dan butuh bantuan segera, kita akan segera upayakan untuk mengatasi masalah tersebut, sesegera mungkin dengan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga serta kedutaan kita di Malaysia,” kata Benny, mantan aktivis 98 ini tegas.

Selain itu, protokol penanganan kepulangan PMI yang komprehensif, multisektor dan sinergi lintas Kementerian/Lembaga, tambah Benny sangat diperlukan. Tidak hanya itu, Benny menegaskan pentingnya sinergi kelembagaan, menjalin kerjasama, dan koordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Luar Negeri serta pemerintah daerah di semua jenjang hingga ke pemerintah Desa.

Pidato Benny Rhamdani ketika Sertijab (Foto Istimewa)

”Saya mengoptimalkan sinergitas. Akan segera dilakukan pencegahan, menanggulangan dan mengantisipasi dampak Covid-19, bagi PMI dan keluarganya. Kemudian, sejak kemarin saya dilantik dan serah terima hari ini saya akan tancap gas bekerja tanpa berlama-lama dan tidak mengenal fase jeda. Mari lari bersama dalam bekerja, karena jika memilih jalan kaki dalam bekerja pasti akan tertinggal kereta. Karena itu saya memilih cara berlari dalam bekerja,” ujar Benny.

Sekedar diketahui, Benny dilantik berdasarkan Keputusan Presiden No 72/TPA tahun 2020 tentang pengangkatan pejabat pimpinan tinggi utama di lingkungan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) tertanggal 13 April 2020. Benny merupakan pimpinan pertama BP2MI setelah adanya perubahan kelembagaan dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), sejak dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 pada akhir 2019.

Di tengah pandemi Covid-19 ini, proses serah terima jabatan tetap dilaksanakan sesuai protokol kesehatan, dengan menjaga jarak sekitar 1 meter dan tanpa adanya jabatan tangan untuk pemberian ucapan selamat. Seluruh undangan yang hadir juga diharuskan menggunakan masker.

(*/Bung Amas)

Bersama Rakyat, KNPI Sulut Bakal Kepung Kantor PLN Suluttenggo

Jackson Kumaat ketika melakukan orasi (Foto Ist)

Jackson Kumaat ketika melakukan orasi (Foto Ist)

MANADO – Janji Perusahaan Listrik Negara (PLN) Wilayah Suluttenggo untuk meminimalisir pemadaman Listrik di Sulawesi Utara (Sulut) ternyata hanya janji kosong. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Sulut, Jackson Kumaat, Selasa (7/10/2014) pada Suluttoday.Com.

Menurut Kumaat pemadaman yang dilakukan PLN Wilayah Suluttenggo menjadi ‘bencana’ baru bagi warga Sulut yang tidak lain adalah konsumen. Dirinya mengatakan akan melakukan aksi demonstrasi atas pemadaman Listrik yang tak henti-heti dilakukan PLN tersebut, kata Jacko sapaan akrab Kumaat seharusnya PLN komitmen dengan perkataan mereka.

PLN Suluttenggo sudah pernah di demo DPD KNPI Sulut, dan waktu itu telah ada peningkatan pelayanan. Kali ini, malah kelihatan pihak PLN Suluttenggo menyakiti dan sekaligus membohongi warga Sulut dengan mengatakan akan melakukan perbaikan pelayanan. Namun faktanya, pemadaman Listrik malah terjadi terus-menerus. Tanggal 28 Oktober 2014, KNPI Sulut akan menggelar demo. – Jackson Kumaat, Ketua Umum DPD KNPI Sulawesi Utara.

Jacko menambahkan agar masyarakat sebagai konsumen dari PLN yang mau bergabung dalam aksi bersama KNPI Sulut untuk bisa bersama-sama. Tegas Jacko yang juga mantan aktivis 98 ini mengatakan kalau KNPI akan menurunkan ribuan massa dalam aksi yang digelar nantinya.

”Kami akan menurunkan 10 ribu massa untuk ”mengepung” kantor PLN Suluttenggo yang sudah berkali-kali melakukan pembohongan publik. Bagi masyarakat Sulut yang mau bergabung dalam aksi ini kami himbau untuk bersiap dan gabung bersama kami KNPI Sulut agar sama-sama kita berjuang menuntut hak kita selaku konsumen,” ujar Kumaat menutup. (Amas Mahmud)

iklan1