Tag: aktivis pemuda manado

EKSEPSI AHOK dan PLEDOI SOSIAL

Muhammad Syukur Mandar (Foto Ist)

Muhammad Syukur Mandar (Foto Ist)

 Oleh : Muhammad Syukur Mandar (Dekan Fakultas Hukum UIC Jakarta)

Tepatnya 13 desember 2016, sidang kasus penistaan agama oleh BCP alias AHOK, digelar dipengadilan negeri Jakarta Pusat, jutaan pasang mata rakyat indonesia tertuju pada digelarnya sidang tersebut. Sudah diduga sebelumnya, bahwa akan banyak kejadian menarik yang disimak oleh publik. Peristiwa hukum ini, sudah menjadi satu bagian penting dari sejarah hukum dan perpolitikan indonesia, dimana seorang Gubernur Aktif, (BCP) diadili oleh suatu pengadilan yang terbuka untuk umum, oleh karena tidak mampu menjaga etitud dan beradab dalam berkomunikasi, akibat dari adanya pernyataan BCP yang menista Alqur’an (Surat Almaida : 51).

Pada sisi hukum, nota keberatan terdakwa adalah satu tahapan dan menjadi hak seorang terdakwa untuk disampaikan dihadapan majelis. Ada yang menarik pada sidang perdana BCP, adegan Jecisa menangis ketika membaca nota pembelaan (PLEDOI) terjadi pada BCP. Hal ini oleh banyak saksi ahli psikologi, pada sidang kasus jesika, secara umum menyimpulkan bahwa seseorang yang menangis tidak sepenuhnya menyadari kesalahannya, melainkan terbawa oleh akibat perbuatan, yang menimbulkan rasa bersalah, dimana yang bersangkutan diserang oleh tekanan sikologis bersalah, sehingga dimungkinkan untuk melakukan suatu tindakan psikis yang sejenis (akting menangis). Bagi dunia peradilan hal itu (terdakwa menangis) sudah menjadi biasa (lazim) dalam suatu sidang.

Saya ingin sedikit mendalami (analisa) nota keberatan (eksepsi), baik oleh BCP alias Ahok, maupun kuasa hukum, Dalam perspektif sosiologis hukum, pertama, kuasa hukum menyatakan tidak menerima (ditolak) dakwaan penuntut umum karena dianggap cacat prosedur, kedua, banyak argumen yang disampaikan adalah rangkaian peristiwa yang lain (tidak terkait/sejalan), sehingga tidak patut dikaitkan atau dihubungkan sebagai suatu rangkaian peristiwa terjadinya suatu tindak pidana, dalam hal ini BCP diduga menista Alqur’an (Almaida :51).

Dalam suatu delik pidana, lazimnya dirangkaikan suatu peristiwa sebagai rangkaian peristiwa hukum yang mengakibatkan adanya suatu tindak pidana, adalah lebih tepatnya pada kasus bermotif pembunuhan dan kejahatan pemufakatan, yang pada prinsipnya melibatkan lebih dari satu orang. Sehingga tidak ada kepatutan bahwa, BCP (terdakwa) berbuat baik, memberi zakat, bersedekah, membangun mesjid (sebagai Bupati/Gubernur) adalah hal-hal yang dianggap dapat menghilangkan adanya suatu niat atau mengugurkan adanya suatu perbuatan pidana. Patut diketahui bahwa tindakan sedekah, berzakat, berbuat baik dalam suatu kehidupan bernegara apalagi bagi BCP yang notabene memangku jabatan publik (Bupati/Gubernur) adalah suatu keharusan, menurut undang-undang, hal begitu adalah sebagai bentuk pelayanan pada masyarakat.

Sehingga tidak patut menjadi alasan hukum bagi BCP maupun kuasa hukum dalam menolak dakwaan, harus ada alasan objektif lain yang lebih tepat dan berkaitan dengan motif dan adanya unsur perbuatan BCP secara pidana. Bahwa bersedekah, berzakat secara substansi teologis Islam, bukan merupakan anjuran bagi mereka (penentang ajaran Muhamamd SAW) yang nota bene tidak beragama islam (nonmuslim). Sehingga menjadi tidak bermakna perbuatan tersebut dalam terminologi Islam, karena jelas, Allah tidak memberi imbalan pahala pada orang-orang yang berbuat baik, tetapi tidak beriman dan menganut agama Allah, (ingkar pada ajaran Muhammad SAW). Sehingga perbuatan BCP yang disampaikan dalam Nota Keberatan maupun kuasa hukumnya tidak menganut asas keterkaitan dan tidak menjamin BCP untuk lepas dari suatu perbuatan yang mengandung unsur pidana, apalagi dianggap mengugurkan sisi hukum perbuatan pidana BCP.

Dalam perspektif hukum, kasus sejenis sudah memiliki yurisprudensi dan semua (tersanga/terdakwa) yang terjerat kasus penista agama, umumnya dihukum kurungan pidana, termasuk ditahan oleh Polisi dan Jaksa, pada setiap tersangka/terdakwa dalam menjalani proses hukum. Artinya bahwa kasus ini harusnya menjadi suatu kasus hukum yang mendapat pemberlakuan kelaziman hukum serupa. Namun, sejak awal banyak hal yang tidak lazim terjadi dan menjadi penyebab merembesnya kasus ini mendapatkan tekanan publik (mengabaikan asas equality before the law).

Tekanan publik harus dimaknai sebagai dialektika sosiologis hukum, dan kasus ini bukan yang pertama yang mendapatkan tekanan publik. Sehingga protes atau reaksi publik atas suatu penerapan sistem hukum yang tidak dirasakan adanya keadilan oleh publik adalah hal yang wajar bagi suatu negara hukum yang demokratis. Sehingga argumen hukum bahwa kasus ini dihadirkan dikursi persakitan oleh karena tekanan publik adalah rasanya tidak tepat atau keliru, justru harus kita maknai bahwa perhatian publik adalah upaya mendorong suatu bangunan hukum dengan adanya suatu kepastian hukum yang berkeadilan, baik dalam proses maupun penegakannya, sehingga hukum tidak dibentuk atau ditegakkan berdasarkan atas kehendak penguasa atau kehendak penegak hukum tidak berdasar hukum.

Sebaliknya, kasus ini menjadi sangat politis, karena Terdakwa BCP menyampaikan pernyataan menista agama Islam dalam maksud untuk menjatuhkan orang lain, bertujuan mengajak untuk maksud memilihnya sebagai calon Gubernur DKI, hal inilah yang menjadi penyebab kasus ini menjadi politis dan menyedot perhatian masyarakat dan ulama, karena disampaikan disaat BCP sedang dalam posisi (CAGUB DKI) ingin kembali terpilih menjadi Gubernur DKI.

Secara sederhana, mari kita cermat memberi tafsir, baik hukum maupun dalam konteks sosiologi politik, bahwa BCP patut dipandang keliru, karena mengabaikan asas kepatutan dalam menghargai suatu anjuran dan ajaran agama islam dalam kehidupan bernegara (diakui & dilindungi Pancasila& UUD 1945). Bahwa tidak ada kompetensi baik sosial, maupun politik, sekalipun dalam otoriatas BCP sebagai Bupati/Gubernur untuk mendefenisikan ayat-ayat Alqur’an, pertama, BCP tidak kompeten untuk hal itu, dan, kedua, BCP adalah bukan penganut atau orang yang beragama Islam, sehingga konteks anjuran Alqur’an ketika diragukan isi perintahnya dan apalagi dianggap untuk menjadi siasat politis (ayat-ayat Alqur’an) maka disitulah terdapat unsur menista Alqur’an.

Bahwa anjuran Alqur’an untuk tidak memilih pemimpin yang tidak seaqidah adalah benar dan menjadi substansi ajaran agama Islam, yang wajib untuk dipatuhi oleh penganutnya. Dalam praktek kemudian ada penganutnya tidak menjalaninya, maka hukum yang berlaku adalah hukum Allah (dosa). Tetapi tidak ada kompetensi aktif pada siapapun termasuk BCP untuk menyoal apalagi mengolok bahwa penggunaan ayat Almaida 51, adalah untuk kepentingan politis dan dianggap disalahgunakan ajaran Alqur’an tersebut. Dengan demikian, tanpa BCP sadari, bahwa Nota Keberatan BCP, terbaca jelas lebih mempertegas pengakuan secara tidak langsung, bahwa ada niat sebelumnya, dan sudah dilakukan sebelumnya, dengan kata lain, NOTA KEBERATAN BCP semakin mempertegas bahwa BCP menista Alqur’an Khususnya Almaida 51

 

——–Tulisan Ini sebagai suatu tinjauan hukum dan sosial atas fenomena penegakan hukum yang menyita perhatian masyarakat luas.

John Rahasia Figur Muda, Dipastikan Dapat Memajukan Manado

Johon Rahasia

Johon Rahasia

MANADO – Berbagai nama yang disebutkan dan dijagokan masyaakat untuk maju dalam Pemilihan Wali Kota (Pilwako) Manado terus mengemuka. Diantaranya, John Rahasia Junior yang oleh beberapa warga Kota Manado disebutkan sebagai calon alternatif yang berpeluang besar dipilih masyarakat.

”Dari semua kandidat atau bakal calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Manado sudah kami pelajari track record mereka, jika dibandingkan dengan tantangan Kota Manado saat ini yakni terjadinya kesenjangan pembangunan serta munculnya Tarkam. Makanya, kami mengusung John Rahasia yang dikenal sebagai mantan aktivis mahasiswa, dan perwakilan masyarakat Manado Utara,” ujar Refindo Tawaris Tokoh Pemuda Manado Utara.

Tidak hanya itu, menurut Refindo kehadiran John Rahasia selaku keterwakilan kaum muda juga dinilai akan membawa perubahan bagi warga Manado Utara. ”Sepak terjang John yang saat ini sebagai pengusaha muda juga menjadikan pengalaman beliau untuk bagaimana memajukan Kota Manado dari sektor ekonomi dengan pendekatan mewujudkan stabilitas keamanan di Manado. Beliau juga merupakan cucu dari Pahlawan Mayor Rahasia, yang tentu punya sejarah baik bagi Sulawesi Utara dan Bangsa Indonesia ini, kami akan mendukung John, kehadiran figur muda yang memiliki visi membangun Manado sangat dirindukan warga Manado,” tegas Tawaris. (Amas Mahmud)

iklan1