Tag: Almunauwar Bin Rusli

Pendidikan Lintas Agama dan Budaya di Indonesia

Almunauwar Bin Rusli (FOTO Suluttoday.com)

Almunauwar Bin Rusli

(Dosen dan Peneliti Studi Islam IAIN Manado)

Indonesia merupakan Negara yang memiliki enam agama resmi : Islam, Kristen, Katolik,Hindu, Budha, Konghucu dan sekitar 187 organisasi Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK). Selain itu, keragaman suku mencapai angka 1.340 berdasarkan sensus BPS tahun 2010. Fakta seperti ini jelas mendorong munculnya perjumpaan eksistensi diri terutama pada Provinsi yang diberikan status Otonomi Daerah Khusus. Status tersebut bermakna kewenangan istimewa yang diakui dan diberikan Pemerintah Pusat karena alasan stabilitas politik nasional.

Dengan demikian, orang Aceh dan Papua punya kebebasan aktif dalam mengatur ide-ide fundamental sesuai dengan aspirasi masyarakat lokal. Kebebasan aktif di atas berdasarkan ketentuan UU No. 11 Tahun 2006 dan UU No. 35 Tahun 2008. Kehadiran dua UU ini ikut memperkuat citra positif mereka di mata publik. Meskipun kasus korupsi  tetap saja melukai proses demokratisasi di sana. Proses pendidikan pun ikut terpuruk.

Penguatan sistem pendidikan adalah syarat mutlak bagi kuatnya proses demokratisasi. Demokratisasi di Indonesiaditandai oleh keluasan perspektif dan kekayaan alternatif dalam mengelola keragaman agama-budaya. Posisi Aceh sebagai benteng Islam dan Papua sebagai benteng Kristen saya kira sangat cocok untuk konteks ini. Kelompok Muslim pernah mengalami konflikdengan pihak Kristen terkait pembakaran Gereja di Aceh Singkil 13 Oktober 2015 silam. Sedangkan Papua mengalami konflik pembakaran Masjid di Karubaga 17 Juli 2015. Konflik itu melahirkanheterophobia.

Heterophobia didefinisikan sebagai “ketakutan terhadap keberlainan”.Ketakutan ini tidak lepas dari faktor streotipe, prasangka bahkan diskriminasi. Tahun 2017 Setara Institute melaporkanbahwa Aceh memiliki tingkat toleransi yang rendah (http://setara-institute.org/indeks-kota-toleran-tahun-2017/). Intoleransi di Papua juga sering muncul akibat kurangnya advokasiperdamaian (Lihat Budi Asyhari Afwan : 2015).Pendidikan lintas agama dan lintas budaya wajib diterapkan melalui kebijakan otonomi daerah khusus sesuai amanat UU No. 20 Tahun 2003.

Pendidikan Lintas Agama : to have religion  menjadi to be religious

Praktek pendidikan lintas agama dapat dimulai dari tingkat SD/SMP/SMA se-derajat. Saya mengajukan pendekatan materi (material approach) dan pendekatan pribadi (personal approach) untuk menghasilkan pemahaman keagamaan yang inklusif. Pertama, pengajaran  filsafat menghubungkan iman (Glauben) dengan rasionalitas (Wissen). Diskursus filsafat  menguraikan konsep, metode serta dogma dasar dalam agama secara netral. Pendekatan ini melihat bahwa agama bukanlah fenomena ilahi tetapi manusiawi.

Setiap agama memiliki kebaikan universal. Pengajaran sejarah agama-agama juga menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Diskursus sejarah melacak proses evolusi keyakinan manusia terhadap Tuhan secara jujur. Sejarah mengutamakan pengertian daripada penghakiman. Kedua, setiap guru agama harus mencantumkan dua peserta didik yang berbeda iman ke dalam Kartu Keluarga. Aktivitas ini akan membentuk sikap kepedulian serta keberpihakan jangka panjang dalam jaminan UU No. 39 Tahun 1999.

Pendidikan Lintas Budaya : Liberty, Equality, Fraternity

Praktek pendidikan lintas budaya menganut teori interdependen. Teori ini mengemukakan bahwa manusia dan kebudayaan saling berhubungan secara dialektis. Hubungan tersebut meliputi aspek kognisi, motivasi dan emosi. Guru harus memberikan pengetahuantentang konsep kebebasan dalam pluralitas kesukuan yang selalu menekankan pada aspek yang disebut Sartre sebagai ‘otentisitas’ dan ‘individualitas’.

Guru harus memberikan motivasi internal   untuk menghasilkan keadilan dengan merujuk pada konsep social contract Rousseau. Kontrak sosial terjadi karena adanya hukum perbedaan, keterbatasan, ketergantungan dan solidaritas universal. Terakhir, guru harus melakukan ‘Live In’ guna menghidupkan emosi persaudaraan melalui konsep kecerdasan interpersonal Gardner.

Kontribusi penting dari model pendidikan lintas agama- budaya yang telah saya ajukan di atas adalah memperkuat pemahaman terbaik peserta didik terhadap hak asasi manusia, identitas sosial serta partisipati politik tanpa adanya ujaran kebencian sampai aksi kekerasan. [***]

PESANTREN dan POLITIK Multikulturalisme di INDONESIA

Almunauwar Bin Rusli (FOTO Suluttoday.co)

Almunauwar Bin Rusli

(Dosen dan Peneliti IAIN Manado)

 Perbincangan mengenai hubungan pesantren dan politik multikulturalisme di Indonesia menemukan momentum untuk diproduksi ulang ketika  konflik lintas budaya dan agama menjadi marak. Konflik ini sering dipicu oleh pelabelan (streotype), prasangka (prejudice) dan diskriminasi (discrimination). Stereotipe adalah penilaian terhadap orang lain berdasarkan pemikiran  intuitif untuk menyederhanakan hal-hal yang kompleks  dalam mengambil keputusan secara cepat bukan tepat. Prejudice adalah penilaian suatu kelompok/individu hanyadidasarkan pada keanggotaannya. Sehingga merusak dan menciptakan jarak yang besar. Sedangkan discrimination adalah perlakuan yang tidak seimbang terhadap individu atau kelompok berdasarkan standar, kategori, atau simbol tertentu.

Sebagai agama mayoritas di Indonesia, Islam dan berbagai perangkatnya termasuk  pesantren dapat menjadi mediator sehingga ketiga pemicu di atas perlahan bisa teratasi lewat segmen pendidikan. Walaupun, citra pesantren  masih dipandang sebagai gudang ilmu agama yang menjaga jarak dengan isu-isu politik keragaman. Sebaliknya, keseragaman ideologi (fikih/akidah/budaya) cenderung diutamakan karena alasan pembinaan karakter.  Kebebasan santri dalam menafsirkan perbedaan ide serta perilaku dari masyarakat multikultural-multireligius dimana mereka berpijak menjadi terpasung. Implikasinya, semangat justifikasi tumbuh subur. Mental merasa benar sendiri semakin menghegemoni.Oleh sebab itu, kesan tersebut sudah saatnya dihapus mengingat tesis yang dikemukakan oleh Bruce B. Lawrence bahwa Islam tidak tunggal. Saya berpandangan, ketidaktunggalan ajaran Islam terletak pada tiga dimensi yaitu kognitif (latar belakang keilmuan), mental (latar belakang sejarah-geografis) dan kepribadian (latar belakang keluarga). Faktor inilah yang perlu diperhatikan kaum Muslim Indonesia hari ini.

Diaspora pesantren di Indonesia pasca Orde Baru  merupakan gerakan prestatif yang cukup militan. Gerakan ini dicetus oleh kelompok intelektual tradisionalis, dididik oleh sosok Kiai kharismatik serta terkait erat dengan NU. Kemunculan pesantren-pesantren di wilayah minoritas seperti Manado, Ambon dan Papua pun menjadi tantangan serius. Mereka didorong merumuskan paradigma berpikir kontekstual berbasis kajianmultikulturalisme ke dalam kurikulum pembelajaran. Terkait dengan kerangka kewarganegaraan (framework of citizenship), multikulturalisme merupakan mekanisme yang terpenting bagi pendidikan demokrasi dan perlindungan hak-hak minoritas. Campur tangan pemerintah yang berlebihan akan menghancurkan karena faktor bahasa kekuasaan bukan kesepahaman dan kerjasama yang berimbang (Noorhaidi Hasan,2012:182-185).Kelompok guru di pesantrenperlu bersinergi dengan para peneliti sosial-keagamaan untuk memperkenalkan konsep multikulturalisme kepada santri sebagai generasi milenial yang nantinya akan bergulat dengan wacana agama vis a vis negara.

Pesantren di wilayah minoritas ternyata banyak mendapatkan apresiasi bahkan dukungan penuh dari keluarga kelas menengah Muslim dengan cara memasukkan putra-putri mereka. Motif primernya adalah menjadi sholeh/sholehah.Santri merupakan masyarakat modern dengan gaya hidup yang cenderung pragmatis serta menuntut penyaluran politik yang sesuai selera mereka. Jika penyaluran aspirasi politik mereka tidak terpenuhi maka dengan mereka akan mengganti saluran politik tanpa beban ideologis. Mereka sudah sadar akan hak asasi manusia. Kondisi ini mengembalikan otoritas politik kepada masing-masing pribadi. Teknologi, informasi dan transportasi adalah faktor utama yang membentuk penilaian santri terhadap realitas sekaligus menjadi pedoman ketika mereka hendak mengekspresikan model religiusitas di hadapan khalayak ramai.Dalam perspektif politik multikulturalisme, kebebasan individu adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa relasi mayoritas-minoritas dapat dibangun di atas dasar perjumpaan (teritorial-relasional), percakapan (verbal-emosional) dan persaudaraan (partisipatif-kolektif) tanpa harus  diikat oleh satu identitas yang sama. Relasi ini bersifat fungsional.

Secara umum, penerapan ajaran Islam di pesantrenselalu berlandaskantauhid. Ajaran ini tidak hanya meliputi aspek ontologis dari Tuhan, tetapi juga sebagai keutuhan, mencerminkan kodrat manusia yang mempunyai aspek publik dan personal, relasi vertikal-spritual dengan sang transenden serta dimensi sosial-horizontal antar-manusia. Perbedaan penafsiran mewarnai pergulatan Muslim dengan persoalan sosial-politik (Kersten,2018:322). Di sisi lain, mayoritas orang-orang Muslim melalui pemberian suara mereka menunjukkan bahwa agamanya sangat konsisten dengan demokrasi dan konstitusionalisme. Tapi, sebagian besar juga menolak pembaruan politik yang akan memberi kelompok non-Muslim status warga negara kelas dua (Hefner,2007:69).

Berdasarkan temuan ini, maka komunitas pesantren di Indonesia pada era Reformasi rasanya perlu menghidupkan kembali wacana politik multikulturalisme yang meliputi hak atas pemerintahan sendiri, hak-hak polietnis dan hak-hak perwakilan khusus (Kymlicka,2002: 39). Pertama, hak atas pemerintahan sendiri menekankan pada isu usaha pengalihan kekuasaan politik pusat kepada unit politik etnis tertentu  yang secara substansial dikuasai oleh anggota minoritas bangsa dan secara esensial sesuai dengan wilayah historis mereka. Hak ini ingin dimasukkan dalam konstitusi. Kedua, hak-hak polietnis menekankan pada isu mengadvokasi kelompok etnis/agama untuk menyatakan keunikan budayanya serta harga diri tanpa menghambat kesuksesan mereka dalam sektor ekonomi-politik dari masyarakat dominan. Ketiga, hak-hak perwakilan khusus menekankan pada isu mengurangi hambatan yang menolak perempuan, minoritas etnis termasuk orang miskin untuk menjadi salah satu calon atau pemimpin  dari partai politik.

Sistem pendidikan berkaitan dengan humanisasi yang membentuk integrasi antara kapasitas dan sensibilitas intelektual, moral sekaligus merasa betah dalam dunia manusia yang kaya dan beraneka ragam (Parekh,2008:302).Saya mengamati, jika pesantren bersikap responsif terhadap wacana-wacana kontemporer seperti ini, maka pesantren dapat mengantarkan kaum santri kepada konsepsi-konsepsi yang berbeda tentang hidup yang sukses, sistem keyakinan dan bentuk konseptualisasi pengalaman-pengalaman umum, dan mengajak santri masuk ke dalam semangat budaya lain, melihat dunia dengan cara yang dilakukan orang lain dan menghargai segala kekuatan maupun keterbatasannya. Dengan demikian, pesantren akan mengundang para loyalis, menuai simpati serta memiliki massa yang mumpuni. (***)

MADRASAH DAN IMAJINASI ESKATOLOGIS

Almunawar Bin Rusli (FOTO Suluttoday.com)

Almunauwar Bin Rusli

(Dosen dan Peneliti IAIN Manado)

Kekacauan  pasca drama  bom  SurabayaAhad, 13 Mei 2018 telah memancarkan sinyal kekecewaan. Masyarakat beragama mengutuk aksi hina yang terjadi di halaman Gereja Santa Maria. Nalar mereka gelisah,mengapa orang beriman berbuat kekerasan?Juru bicara Kepolisian Daerah Jawa Timur, Komisaris Besar Frans Barung Mangera memberikan data bahwa jumlah korban tewas adalah  8 orang dan 38 luka-luka.Diduga di antara korban tewas merupakan pelaku bom bunuh diri. (Tempo,19/06/2018).Terorisme di Indonesia memiliki ciri khas yang unik. Ia menjadi paham sekaligus profesi. Paham mengantarkan orang untuk berimajinasi. Sedangkan profesi bertugas membuat rumus guna mewujudkan imajinasi tersebut di ruang publik melalui kerja-kerja yang rasional, bertujuan dan terorganisir. Jika dicermati, teroris cenderung beraktivitas di perkotaan. Sebab, kota merupakan area politik (political space) strategis dimana simbol, ruang dan kuasa saling bertarung. Dalam pandangan saya, tiga unsur inilah yang mendorong para teroris menciptakan lingkaran ketakutan atas alasan  upaya bela diri, perjuangan martabat atau operasi penyadaran.

Mengapa terorisme selalu identik dengan Islam? Saya pikir ini satu pertanyaan sensitif yang terus membingungkan. Dalam perspektif normatif, tentu saja Al-Qur’an yang merepresentasikan wajah Islam tidak mengajarkan tindakanteror. Lihat QS Al Mumtahanah :8“Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil”. Memahami teks ini dengan baik dan benar tentu akan mendatangkan pengetahuan, mental dan kepribadian yang mulia. Mengutamakan perdamaian daripada peperangan. Meski demikian, dalam perspektif historis, kaum Islamis militan memproyeksikan pandangan dunia yang holistik dengan menerapkan norma agama sebagai praktik politik korektif. Mereka  menganjurkan penguasaan atas pikiran, badan dan ruang sebagai dimensi agama yang utuh. Masjid dan Negara merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nasionalisme adalah iman, tanah air adalah Dar al-Islam, penguasanya Allah dan konstitusinya Al-Qur’an (Bruce Lawrence,2004:114).

Realitas normatif dan historis di atas kemudian terus bertengkar. Karena posisi teks sebagai objek yang dibicarakan, maka manusia sebagai subjek akhirnya berkuasa terhadap objek. Sehingga, muncullah imajinasi eskatologis di Indonesiayang memiliki penduduk Muslim terbesar di dunia. Imajinasi eskatologis melihat bahwa dunia sedang dalam kondisi rusak parah dan dikendalikan para musuh Tuhan sedemikian rupa sehingga tidak mungkin lagi diperbaiki kecuali dengan cara yang luar biasa. Imajinasi ini  melahirkan nalar yang melihat kekerasan bukan sebagai tindakan agresi, melainkan sebagai aksi penyelamatan dan penebusan dosa . Kematian dilihat sebagai pintu gerbang bagi kehidupan baru yang bebas dari dunia yang penuh dengan polusi kejahatan.(Iqbal Ahnaf, 2018).Dampak nyata dari imajinasi  tersebut ialah tradisi bom bunuh diri sebagai pembuktian jihad. Dalam konsepsi kaum Islamis, jihad merupakan bagian dari komitmen Muslim pada tauhid dan syari’ah. Tiap penolakan untuk memenuhi kewajiban ini akan beresiko dikeluarkan dari Islam. Jihad diyakini sebagai cara meruntuhkan rezim penguasa kafir di negara masing-masing (Noorhaidi Hasan, 2012:90-94).

Wajah politik Islam Indonesia Pasca Soeharto memang  lebih banyak dibentuk oleh tekad untuk berpartisipasi dalam pembuatan keputusan politik daripada keinginan untuk memperkuat sifat dasar keislaman Indonesia (Hooker,2000:373). Analisis tersebut  jika dilacak dengan cermat maka ada benarnya. Hal ini sering dikaitkan dengan lonjakan kekerasan Muslim-Kristen antara 1999 dan 2003 serta perkembang biakkan kelompok-kelompok Islamis militan pada periode pasca-Soeharto awal. Yang mendasari adalah ancaman fanatisme yang menyertai pertumbuhan kasalehan Islam. (Greg Fealy,2008:34). Di sisi lain, sifat dasar Islam Nusantara  yang toleran, akomodatif dan humanis seolah hilang ditelan doktrin bom bunuh diri.Doktrin ini mempromosikan tubuh sosial yang dibentuk oleh universalitas kehendak. Fenomena tubuh sosial bukan merupakan pengaruh suatu konsensus, melainkan pengaruh perwujudan kekuasaan yang beroperasi pada tubuh-tubuh individual (Foucault, 2002:71). Dibalik ledakan ada aktor kuasa yang menggerakkan.

Survei CSIS yang dilakukan pada 23-30 Agustus 2017 menunjukkan pada soal keagamaan ternyata generasi milenial memiliki cara pandang politik eksklusif. Sebanyak 58,4% sama sekali tidak mau menerima pemimpin  yang beda agama. Sebanyak 39,15% menerima pemimpin yang berlainan keyakinan. Wahid Institute dan Lembaga Survei Indonesia merilis 10 kelompok yang sering jadi sasaran kebencian masyarakat dan cenderung diartikulasikan dalam bentuk kekerasan fisik. LGBT (26,1%), komunis (16,1%), Yahudi (10,7%), Kristen (2,2%), Syiah (1,3%), Wahabi (0,5%), Buddha (0,4%), China (0,4%), Katolik (0,4) dan Konghucu (0,1%).(Asep Salahudin,2018:7). Berdasarkan laporan ini, maka eksistensi umat Islam khususnya kalangan muda perlu mendapat perhatian serius dari orangtua maupun pemerintah. Sebab, fenomena sosialisasi hingga kaderisasi anggota teroris atas nama agama tidak pernah tinggal diam bahkan terus menyebar ke berbagai daerah, pusat-pusat dakwah termasuk menyusup ke ranah sosial media. Argumentasi, retorika dan pesona mereka begitu sederhana tapi selalu saja berhasil  menawarkan kenikmatan surga. Bagaimana sikap kita?

Menyikapi benturan agama dan negara seperti ini, maka Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam modern di Indonesia saya yakin  mempunyai posisi dan peran penting dalam melakukan perbaikan. Prosesnya memang sedikit pelan, namun  manfaatya untuk  jangka panjang dan banyak generasi muda yang akan terselamatkan dari sisi ideologi, mental hingga kepribadian se dini mungkin. Madrasah ibtidaiyah, tsanawiyah maupun aliyah perlu melakukan tiga agenda. Pertama, open up lesson. Pembelajaran ilmu agama, kewarganegaraan dan sosial harus terpadu serta berlangsung secara terbuka. Peserta didik diberikan kebebasan memilih materi berdasarkan problem kontekstual. Guru bertugas memfasilitasi mereka agar dapat mencapai kompetensi standar. Model ini membuat mereka terbiasa berpikir rasional, relevan dan penuh pemaknaan. Kedua,Get personal Students.Dalam menjalankan tiga ranah pembelajaran di atas, maka guru juga mesti memberikan pelayanan kepada peserta didik yang berkebutuhan khusus secara personal. Berikan kebebasan kepada mereka untuk mempelajari apa yang diinginkan. Guru membantu memvalidasi kesimpulan yang sudah mereka rumuskan.  Hasilnya, mereka terhindar dari efek deprivasi, disorientasi, dislokasi dan negativisme. Ketiga, Get real with the project. Peserta didik sudah harus dibiasakan melakukan tugas penelitian dalam skema mini researchterkait integrasi  ilmu agama, kewarganegaraan dan sosial. Mereka dilatih membuat satu kajian dan analisis satu fokus secara komprehensif multidisiplin. Sehingga jauh dari sifat fanatik. Program ini dapat menciptakan kerjasamatim. Selain itu, hasil riset tersebut dapat  dipresentasikan dalam forummadrasah dengan menghadirkan pakar dan pendengar dari sekolah-sekolah umum untuk bertukar pandangan juga pengalaman.

Sebagai penutup,  tradisi pendidikan Islam baik di Timur Tengah maupun di Indonesia telah mengalami masa pasang surut terkait dengan situasi sosial, budaya, politik, ekonomi bahkan ortodoksi Islam. Namun, gejala paling jelas adalah bahwa madrasah dalam beberapa dasawarsa terakhir kian terlibat dalam pendidikan umum ; bahkan juga dalam upaya pembangunan bangsa untuk kemajuan dan kewargaan kultural (Azra, 2012:99). Madrasah yang ada di Indonesia tidak hanya sekedar lembaga pendidikan, tetapi menjadi tempat penting dimana identitas Muslim dipertaruhkan. Pengarusutamaan madrasah berwawasan Islam Nusantara dalam menangkal pertumbuhan ajaran terorisme yang didorong oleh imajinasi eskatologis dapat terus diperjuangkan melalui tiga agenda aktual di atas. Pendiskriminasian  madrasah pun harus dihentikan melalui spirit demokrasi, desentralisasi juga gerakan sosial secara adil dan berkesinambungan. (***)

ROHIS DAN POLITIK KEKUASAAN DI INDONESIA

Almunauwar Bin Rusli (Foto Suluttoday.com)

Oleh : Almunauwar Bin Rusli

Dosen dan Peneliti IAIN Manado

Berdiasporanya nilai-nilai fundamental Islam ke  sekolah umum (SMA/SMU)adalah realitas yang terus mengalir tanpa henti. Bukti utama dari diaspora ini adalah munculnya gerakan  Rohis berlandaskan  dakwah keagamaan yang puritansecara formal atau nonformal misalnya pengenalan konsep tauhid,Al-Wala Wa’l-Bara, kedaulatan, moralitas tekstual, demokrasi dan taghut serta jihad. Di saat bersamaan, mereka  mendapat sorotan serius dari para pemangku politik kekuasaan dalam hal ini Kementerian Agama RI karena diindikasikan menjadi sasaran utama ideologi kelompok Islamis transnasional seperti HTI/Salafi-Wahabidimana berpotensi besar mengancam eksistensi NKRI. Mengapa demikian? Jika diperhatikan, hal ini diakibatkan mayoritas anggota Rohis tidak memiliki dasar pemahaman agama yang objektif sekaligus komprehensif, mereka datang dari kelas menengah perkotaan yang labil serta masih berapi-api untuk mencari identitas diri. Karenanya, aktivitas mereka perlu diawasi. Namun, pada titik inilah benturan mulai tercipta. Dan fenomena ini berlanjut sampai sekarang.

Akibat silang pemahaman seperti ini, Rohis juga mempunyai cara pandang berbeda terhadap sistem politik kekuasaan di Indonesia dimana bagi mereka kehidupan telah dikuasai oleh Negara hingga merembes ke ranah privat. Sistem kekuasaan yang didasarkan pada konsensus Negara cenderung bersifat hegemoni. Hegemoni adalah kondisi sosial yang didukung oleh kelas sosial tertentu. Oleh sebab itu,  pendidikan dan dakwah Islamdapat menjadi alat perlawanan. Sepanjang pengamatan saya, Rohis adalah penganut paham individualisme. Para penganut individualisme mengatakan bahwa secara moral, individu ada sebelum komunitas (Negara). Karena komunitas itu hanya menambah kesejahteraan individu yang berada di dalamnya. Apabila para individu itu tidak lagi merasa perlu untuk mempertahankan praktik-praktik budaya yang ada, maka komunitas tidak memiliki hak untuk melestarikannya termasuk mencegah mereka untuk mengubah atau menolaknya. (Will Kymlicka,2002:71).

Di sosial media khususnya facebook, sempat beredar  jargon “Kami Rohis, Kami Bukan Teroris”.Pada tataran di mana Negara dan masyarakat saling memasuki satu sama lain, maka institusi pendidikan dalam hal iniRohis dapatsaja terputus dengan proses-proses reproduksi sosial. Ruang privat yang dulunya adalah wilayah kuasanya kini seolah tergusur ke wilayah periferi bahkan sampai pada satu anggapan bahwa Rohis sendiri mengalami deprivatisasi lewat hantaman streotipe prasangka serta diskriminasi. Prasangka merupakan salah satu aspek paling destruktif dari perilaku manusia dan seringkali menimbulkan tindakan yang mengerikan. Prasangka yang muncul dari nalar politik kekuasaan di Indonesia terhadap Rohis adalah sikap sosial dan keyakinan kognitif berdasarkan generalisasi yang keliru dari pengalaman yang salah.Barondan Byrne (2003) mengemukakan cara bagaimana agar manusia dapat melepaskan prasangka terhadap komunitas tertentu. Pertama, belajar untuk tidak membenci. Kedua, meningkatkan intensitas kontak antarkelompok. Ketiga, rekategorisasi yakni melakukan perubahan batas antara ingroup dan outgroup-nya. Saya pikir, baik Rohis maupun  pemangku politik kekuasaan di Indonesia sama-sama perlu melakukannya demi tegaknya hak asasi manusia.

Hak asasi manusia adalah suatu etik yang terbangun dari saling keterhubungan dan solidaritas serta suatu perspektif yang menghubungkan kebutuhan-kebutuhan manusia dengan hak sekaligus kewajibannya (Judith Blau&Alberto Moncada, 2012: 837).Jika dijelaskan menggunakan teori aksi sosial sebagaimana dikemukakan Mead (1934), maka Rohis  perlu melakukan usaha pembentukan diri (self) individu dimana memandang diri mereka sendiri melalui mata orang lain serta selalu menghadirkan sekaligus membentuk dirinya sendiri sepanjang waktu, secara bertahap, sedikit demi sedikit, dalam kerja-kerja, penampilan dan interaksi bersama dengan kelompok lain. Bahasa, simbolisme dan komunikasi sangatlah penting dalam proses ini (Rob Stones, 2012:127).M.A.W. Brouwer menjelaskan, hanya berdasarkan pada pengalaman sejarah yang panjang dan perasaan nasionalisme lah maka  gejala psikologis-kultural akan terbentuk. Di sinilah hubungan Rohis dan politik kekuasaan bisa dibentuk.

Sebagai bibit-bibit intelektual Muslim ke depan, Rohis dapat  mengusung satu identitas kolektif yang memancar dari karakteristik psikologis, perilaku, gaya hidup, status sosial, sistem nilai dan panggilan historis bersama. Bersamaan dengan hal itu, kesamaanidentitas dalam perbedaan (identity in difference) boleh diwujudkan. Dalam perspektif Weberian, para intelektual harus tetap mempertahankan suatu perspektif nalar-kritis terhadap kekuasaan.

Sebagai penutup, saya ingin meminjam pandangan Turner, bahwa  identitas Muslim sedang berusaha mendirikan kembali  rumah tradisional untuk menangkal ancaman dari postmodernitas dengan jalan membangun kembali ideologi komunal. Dengan kata lain, kecenderungan membangkitkan lagi identitas dan simbol-simbol Islam merupakan indikasi dari “Pergulatan demi menyatakan diri” (struggle for the real) yang merepresentasikan adanya jurang antara nilai ideal Islam dan kenyataan. (Yudi Latif, 2013: 13). Oleh sebab itu, jika  pemangku politik kekuasaan di Indonesia dan Rohis tidak segera membangun  hubungan yang dialogis, maka konsekuensi logisnya  hanya dua, mengentalnya Islamophobia atau Islamisme yang membabi buta. [***]

GURU AGAMA DAN PERASAANTERANCAM

Almunauwar Bin Rusli (Foto Suluttoday.com)

Oleh : Almunauwar Bin Rusli, M.Pd[1]

Fenomena krisis guru agama Islam yang dilaporkan oleh Dirjen Pendis RI,  Prof. Dr.Phil Kamaruddin Amin, MA baru-baru ini cukup menggoncang nalar kolektif masyarakat luas. Bagaimana tidak, Indonesia yang secara logika statistik adalah mayoritas muslim terbesar di dunia namun masih saja mengalami kekeringan guru agama terutama di sekolah umum. Di sisi lain,  Mark R. Woodward (1996:34) misalnya  pernah mengungkapkan bahwa Islam Indonesia merupakan sebuah realitas yang tak lagi bisa diabaikan oleh para akademisi. Gelombang kebangkitan kembali Islam telah menerpa negeri itu sepanjang dua dekade terakhir sehingga semakin sulit untuk menyebut Islam sebagai sebuah kekuatan marginal yang berada di tepi peradaban Indonesia. Secara nasional, pada tahun 2016, kita kekurangan 37.000 guru agama Islam dan pada tahun 2017 sebesar 21.000. Wilayah Jawa Barat saja mencapai angka 9.775 orang, DIY 1000 orang, Solo, 170 orang, Kota Gorontalo 78 orang, dan Bangka Tengah 29 orang (Republika, 08/07/2017).

Fakta empiris di atas tentu saja merupakan alarm bahaya bagi keberlangsungan dan kekuatan genealogi inteligensia muslim Indonesia yang berkembang cukup pesat semenjak abad ke-20 (lihat disertasi doktoral Yudi Latif). Berdasarkan analisis akademis sekaligus ulasan  dari berbagai sumber, makasetidaknya ada tiga faktor utama penyebab masalah keterpurukan ini. Pertama, regulasi kebijakan penerimaan guru agama Islam di sekolah umum dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ternyata belum memprioritaskan mereka disebabkan sudah ada guru non agama yang lebih diperhatikan. Padahal, jika merujuk ke PP Nomor 55 Tahun 2007 maka cukup jelas bahwa para pemangku kebijakan di daerah seperti Bupati/ Walikota dapat saja memberikan kebijaksanaan terkait kondisi darurat tersebut melalui pengangkatan guru agama Islam di masing-masing wilayah. Tapi nyatanya keresahan ini kurang dipikirkan secara serius.

Kedua,adanya  kenyataan bahwa selama ini kesejahteraan finansial guru agama Islam masih kurang memadai. Tidak sebanding dengan pekerjaan yang dilakukannya. Keluhan tersebut sudah menjadi rahasia umum sehingga banyak diantara mereka yang harus beralih profesi demi mencukupi kebutuhan keluarga. Mengajar memang adalah panggilan jiwa, namun kalau tetap miskin maka ikhlas itu tidak akan terjamin.Pemerintah harusnya mau belajar agar lebih realistis lagi. Jika tidak, maka semakin berkuranglah populasi guru agama di sekolah. Ada anggapan bahwa di zaman modern apalagi postmodern,  para guru agama tidak dibutuhkan. Sebab, belajar agama bisa di rumah sendiri dan sumber informasinya ada disana-sini. Pluralitas pemikiran diakui, kebebasan berbicara diterima dan ditolaknya  arogansi dari setiap teori. Bahkan sempat muncul gagasan guna menghapus mata pelajaran agama di sekolah. Walaupun ini mencerminkan tindakan yang terlalu gegabah. Intinya, minimnya gaji guru agama adalah konstruksi dari tiga unsur : agama itu urusan pribadi masing-masing, kemajuan teknologi dan sosial-media mempermudah manusia belajar otodidak serta pelajaran agama kurang mendatangkan keuntungan secara instan akibat logika koorporasi yang terus menghegemoni.

Ketiga,kurangnya pemahaman terhadap metodologi pengajaran agama Islam di sekolah umum  menjadi alasan  jitu mengapa persepsi peserta didik terhadap gurunya menjadi kurang baik, menjenuhkan bahkan  menghilang dari absensi tanpa konfirmasi. Dalam studi agama kontemporer, dinamika keberagamaan manusia selalu berpijak pada dimensi teologis-normatif dan historis-kritis-interpretatif. Kata kuncinya, guru agama Islam di Indonesia dalam pengamatan intensif saya masih cenderung   berkutat pada ruang lingkup teks yang sudah tertulis dalam Al-Qur’an/Hadist sehingga coraknya literalis, tekstualis atau skripturalis. Mereka mengajarkan nilai-nilai agama melalui paradigma the context of justification (benar-salah) bukan the context of discovery (kritis-interpretatif) dengan menggunakan pendekatan sosial-keagamaan yang bersifat multi dan inter disipliner seperti sejarah, filsafat, psikologi, sosiologi, budaya maupun antropologi. Implikasinya, kajian  agama terasa semakin sempit  dan membuat “sesak nafas”.

Variasi  dari pemetaan fakta serta masalah yang dihadapi guru agama Islam ini dapat dijelaskan melalui tiga pemahaman sederhana. Pertama, komunitas manusia Indonesia yang heterogen, baik dari variabel suku, agama juga bahasa sangat rentan konflik, kekerasan maupun disintegrasi sosial. Kedua, usaha pembangunan nasional masih menimbulkan banyak sekali perubahan-perubahan fundamental dalam sistem berpikir, sistem bertindak serta sistem mengokohkan identitas suatu kelompok. Sehingga, perlu diciptakan generasi penerus bangsa yang memiliki akar pondasi intelektual, emosional dan spiritual yang proporsional.

Ketiga, kemajuan bidang teknologi komunikasi massa sebagaimana yang saya singgung sebelumnya jelas akan mudah mempengaruhi intensitas persinggungan antar suku maupun agama. Oleh sebab itu, perlu disuntikkan cairan mentalitas kosmopolitan dan moralitas kebhinekaan melalui jarum Pancasila. Tiga pemahaman diatas pada akhirnya bermuara pada satu konsensus bersama bahwa peran aktif guru agama Islam  khususnya di Indonesia sangatlah dibutuhkan. Karena unsur agama bisa masuk ke dalam semua lini kehidupan dan umat muslim merupakan mayoritas yang  tidak terbantahkan. Sekali lagi, jalur pendidikan formal adalah pintu paling strategis guna mentransmisikan  ilmu pengetahuan, memelihara tradisi pembelajaransekaligus pusat reproduksi kaum cendekiawan yang moderat juga toleran.

Lantas, bagaimana cara memberikan perlindungan bagi populasi guru agama Islam di tengah perasaan terancam?Pertama, Kementerian Agama di masing-masing Provinsi wajib memonitoring serta mengevaluasi sekolah-sekolah umum yang kekurangan guru agama Islam. Proses monitoring yang fokus dan konsisten terhadap kuantitas dan kualitas  setidaknya akan mampu merumuskan kebijakan yang rasional, bertujuan serta  terorganisir. Sedangkan proses evaluasi akan menghadirkan alat ukur ilmiah guna menilai  aspek paedagogik, kepribadian, sosial dan profesional guru  bersangkutan.

Kedua, pemerintah pusat melalui kebijakan Presiden perlu membangun komunikasi dua arah termasuk meningkatkan kesejahteraan finansial kepada seluruh  komunitas guru agama Islam di Indonesia terutama yang belum terangkat menjadi PNS di kawasan pedalaman maupun perbatasan. Jika ini diabaikan, maka populasi guru agama Islam akan semakin punah dan ini berarti mengkhianati amanat Pancasila. Ketiga,kalangan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) maupun Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) perlu  menciptakan, mengaturdan menyebarluaskan metodologi pengajaran pendidikan agama Islam berbasis paradigma integrasi-interkoneksi dengan disiplin keilmuan yang lain. Kuncinya, rekrut dosen yang kredibel, buat regulasi standar kelulusan mahasiswa/wi PAI berdasarkan kebutuhan dunia pendidikan kontemporer serta libatkan secara aktif LSM yang mempunyai fokus terhadap kajian pendidikan agama di Indonesia untuk melakukan pelatihan maupun penelitian.

Sebagai penutup, guru agama dan perasaan terancam adalah bukti nyata dari jiwa  pemerintah  yang sedang gelisah memikirkan eksistensi dunia pendidikan. Masalah ini akan teratasi apabila semua pihak mau ikut berpikir juga berkontribusi. Menjadi guru agama Islam di Indonesia bukanlah pilihan yang sia-sia selama mereka mampu  menjunjung tinggi nilai-nilai religiusitas publik, nasionalisme, gotong royong, kemandirian juga integritas. Semoga.

[1]Penulis adalah Peneliti Pendidikan Islam IAIN Manado.
iklan1