Tag: Amar Kosoloi

Anggota Dewan Mitra Ini Tantang Bupati Buat Laporan Polisi Sendiri

Amar Kosoloi, Anggota DPRD Mitra

RATAHAN, Suluttoday.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), Amar Kosoloi, angkat suara menyikapi statemen Bupati James Sumendap, yang meminta Kapolda Sulawesi Utara untuk memenjarakan dirinya terkait cuitannya di media sosial facebook.

Amar mengatakan, tuduhan bahwa dirinya melakukan fitnah, pencemaran nama baik, atau perbuatan tidak menyenangkan terhadap tim relawan pengubur jenazah positif covid 19 di Mitra, itu tidaklah benar. “Apa sebab? yang saya suarakan itu walaupun melalui media sosial adalah bagian dari tugas saya sebagai anggota DPRD Mitra dalam melakukan fungsi kontrol. Ingat! Anggota DPRD Mitra sejajar dengan kepala daerah,” terang Amar.

Ketua fraksi partai Gerinda ini menyebutkan, pada dasarnya dirinya tidak keberatan terhadap pembentukan relawan yang bertugas untuk pemakaman jenazah yang terkena virus corona, sebab itu sudah menjadi tugas pemerintah untuk menyediakannya. Hanya saja perlu diingat, yang paling dibutuhkan rakyat hari ini adalah bantuan sosial berupa sembako dari pemerintah.

“Sebagian besar rakyat hari ini terkena dampak covid 19. Jadi jangan mengalihkan isu dari lambatnya pemerintah daerah menyediakan dan menyalurkan sembako kepada masyarakat dengan pembentukan relawan penggali kubur,” singgung Amar.

Legislator asal dapil 2 ini menuturkan, dalam penanggulangan covid 19 tentu ada skala prioritas yang harus diutamakan sesuai ajuran dari presiden, menteri bahkan gubernur. “Nah, Pak Bupati lewat pernyataan diberbagai media mengatakan ada 1.970 ton beras dan dana cadangan 40 miliar. Pertanyaan saya, mana berasnya dan mana BLT-nya? sampai hari ini tidak ada,” singgungnya lagi.

Lagi dikatakan Amar, ketika pemerintah melakukan sosial pshical distancine, rakyat tidak bekerja dan hanya diam di rumah, seharusnya pemerintah daerah peka terhadap keluhan dan penderitaan rakyat Mitra.

”Dengan situasi yang terjadi saat ini, apakah mo tunggu rakyat mengemis ke pemerintah baru diberi? ini sama saja bupati mempertontonkan ketidakpahamannya kalau berpikiran seperti itu. Sebab rakyat Mitra menuntut haknya ketika ada pandemi covid 19. Doi so ada kwa. Itu doi rakyat bukan milik pribadi. Itu yang menjadi skala prioritas. Presiden sementara membagikan sembako, gubernur juga demikian, bupati Mitra bagi apa?,” semburnya.

Disisi lain soal pernyataan sang gladiator yang ingin memenjarakan dirinya, Amar tidak mempermasalahkannya. Dirinya justru mempersilahkan bupati melaporkan dirinya ke aparat penegak hukum. ”Kalo soal laporan polisi yang disebutkan dalam berbagai pemberitaan, silahkan saja, itu hak bupati. Tapi paling bagus kalau bupati sendiri yang jadi pelapor jangan wakili orang lain. Sebab semua ada konsekwensi hukum,” tantang Kosoloi.

(*/Eggy)

LSM Transparansi Sulut Minta Polisi Tindak Tegas Oknum Anggota DPRD Mitra

Donal Pakuku (Foto Istimewa)

MANADO, Suluttoday.com – Ketua Lembawa Swadaya Masyarajat (LSM) Transparansi Sulawesi Utara (Sulut), Donal Pakuku yang juga merupakan warga masyarakat Ratatotok Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) Sulut, secara tegas meminta kepada pihak kepolisian agar dapat menindak tegas oknum anggota DPRD Kabupaten Minahasa Tenggara yang diduga kuta melecehkan Keputusan Bupati Mitra, James Sumendap, SH.

”Jangan main-main dengan Keputusan Bupati. Saudara Amar Kosoloi yang merupakan anggota DPRD Mitra diduga telah melecehkan keputusan Bupati tentang pembentukan relawan Penanganan pemulasaran dan pemakaman jenazah Covid-19 di Kabupaten Mitra melalui akun media sosial Facebook miliknya,” ujar Pakuku, Senin (20/4/2020).

Aktivis muda vokal itu menilai tanggapan dan publikasi yang dilakukan Amar tidak tepat, seharusnya dukungan diberikan terhadap pemerintah daerah Mitra yang tengah memerangi penyebaran Virus Corona (Covid-19). Bukan malah bertindak tendensius yang memberi dampak ke masyarakat sikap kontra terhadap upaya memerangi wabah Covid-19 di Kabupaten Mitra.

”Karena Keputusan Bupati ini sudah sesuai dengan instruksi pemerintah Provinsi yaitu Pak Gubernur Sulawesi Utara dalam hal pemulasaran dan penanganan pemakaman jenazah Covid-19. Karena berkaca dari pengalaman beberapa daerah yang telah terjadi penolakan terhadap pemakaman jenazah korban Covid 19, dan apa yang dilakukan Bupati Mitra tersebut adalah positif. Jika memang anggota legislatif tersebut ingin memperjuangkan nasib rakyat, bukan di Medsos tempatnya, tapi di forum-forum rapat pembahasan resmi antara legislatif dan eksekutif. Memberikan postingan di Medsos, berarti yang bersangkutan sama saja memberi peluang akan ada polemik berkepanjangan. Ini menimbulkan kegaduhan dan kecemasan di tengah masyarakat,” tutur Pakuku tegas.

(*/Red)

Pelleng Cs Desak BSG Tindak Tegas Pemilik Akun Meylani Tumbelaka

Ratahan, Suluttoday.com – Sehubungan dengan data nasabah Bank Sulut yang dipublikasikan lewat sosial media facebook tepatnya di group Kerukunan Kawanua Minahasa Tenggara (KKMT) dengan jumlah anggota sebanyak 35.000 ribu orang oleh pemilik akun Meylani Tumbelaka alias “meylani.kading.77”, sangat meresahkan nasabah.

Pasalnya, data nasabah adalah kerahasiaan yang harus dijaga dan dihormati oleh pihak bank. Dimana nasabah percaya kepada bank sebagai partner pengelolaan keuangan dan pendanaan. Untuk itu, bank harus menghormati data nasabah baik itu penabung maupun peminjam.

“Semua menyangkut kehormatan nasabah dan juga kredibilitas Bank SulutGo. Sebagai nasabah Bank SulutGo, kami sangat dirugikan dengan postingan tersebut. Untuk itu kami minta manajemen Bank SulutGo mengambil tindakan tegas terhadap pemilik akun Meylani Tumbelaka alias “meylani.kading.77″, oknum penyebar data nasabah di media sosial facebook,” desak Legislator Royke Pelleng, Vanda Rantung serta Amar Kosoloi.

Menanggapi hal itu, pimpinan cabang Bank SulutGo Ratahan, Nolvy Kilanta, melalui keterangan persnya menyebutkan, dari hasil kroscek yang dilakukan tidak ada pegawai yang berhubungan pun juga membeberkan data nasabah seperti yang diposting pemilik akun Meylani Tumbelaka.

“Kalau memang benar ada oknum pegawai BSG yang terlanjur berbicara demikian, pasti akan dikenakan sanksi. Tapi jika tidak benar, maka pemilik akun tersebut akan kami laporkan ke pihak yang berwajib karena sudah mencemarkan nama institusi Bank SulutGo,” tegas Kilanta, Selasa (31/03/2020).

Lebih lanjut, Kilanta menyampaikan permohonan maaf atas ketidak nyamanan yang terjadi bahkan yang dialami nasabah karena adanya postingan tersebut. “Atas nama institusi memohon maaf kepada seluruh nasabah, kreditur serta seluruh masyarakat atas postingan tersebut,” tutupnya.(***)

Penuhi Syarat Ini, Pelleng Cs Siap Terima Tantangan James Sumendap

Foto : Royke Pelleng (kiri), Vanda Rantung (tengah), Amar Kosoloi (kanan)

Ratahan, Suluttoday.com – Bupati Minahasa Tenggara James Sumendap baru-baru ini menantang anggota dewan yang menurutnya ‘banyak mulut’, untuk sumbangkan gaji tiap bulan untuk penanganan virus corona.

Tak sampai disana, bupati yang dikenal tegas ini pun menantang dewan yang suka ribut masalah Covid-19, rame-rame sumbangkan gaji, sewa rumah dan sewa mobil lima bulan, menurutnya itu baru top.

Bak saling berbalas pantun, ketiga dewan Mitra pun menyatakan siap menerima tantangan dari gladiator Mitra julukan James Sumendap dengan sejumlah syarat.

Yang pertama, Bupati tidak boleh melakukan pergeseran anggaran BPJS satu rupiah pun untuk 51.000 lebih warga Mitra dengan budget 16,1 miliar dan harus dibayar per 1 April 2020, karena anggaran tersebut sudah tertata di APBD tahun 2020.

“Anggaran ini sangat membantu untuk memproteksi kesehatan masyarakat Minahasa Tenggara. Sangat jelas dalam RDP waktu lalu agar dilakukan pembayaran. (Rekaman di DPRD),” ungkap legislator Royke Pelleng didampingi Vanda Rantung dan Amar Kosoloi kepada sejumlah wartawan.

Lanjut Pelleng Cs, yang kedua, anggaran perjalanan dinas 20 anggota dewan keluar negeri dilakukan pergeseran untuk penanggulangan covid-19. “Dan yang ketiga, perjalanan dinas bupati keluar negeri juga dilakukan pergeseran termasuk menyumbangkan gaji plus perjalanan dinas dalam negeri untuk penanggulangan virus corona. Itu baru sang Mitra Sejati,” tutur Pelleng Cs.

Sambung Pelleng, Rantung dan Kosoloi, jika ketiga syarat itu diterima, Bupati James Sumendap harus menyampaikan secara resmi ke masyarakat bahwa syarat-syarat tersebut sudah dilaksanakan.

“Sangat jelas apa yang kami suarakan. Kalau pihak pemerintah beranggapan kami mencari muka, itu keliru. Bagi kami ini menjadi tugas dan fungsi kami untuk melakukan pengawasan dalam bidang anggaran,” semprot ketiganya.

Lanjut Pelleng, kalaupun pihaknya terus menyuarakan di media sosial, karena sepertinya pihak pemerintah tidak punya niat untuk melakukan pembayaran kepada 51.000 orang ini dan lebih memilih melakukan pergeseran ke proyek dengan alasan biaya iuran naik. “Ketika MA memutuskan biaya BPJS tidak naik mereka beralasan menunggu Perpres,” ungkap Pelleng.

Lanjut Pelleng, untuk itu pihaknya akan terus bersuara, karena memang tugasnya untuk menyuarakan. “Jangan mencari-cari alasan kalau urusan nyawa. Kasihan rakyat kita,” tukas Pelleng sembari mengatakan dalam mengakhiri periode kedua bupati harus meninggalkan legacy yang berkesan.(***)

iklan1